JANGAN PIDANAKAN PERDATA

d

JANGAN PIDANAKAN PERDATA

JANGAN PIDANAKAN PERDATA MENGGUGAT PERKARA SEWA PESAWAT MERPATI Hotasi Nababan

Q Communication 2012

JANGAN PIDANAKAN PERDATA Menggugat Perkara Sewa Pesawat Merpati ISBN 978-979-26-6221-4

Editor: Imran Hasibuan Tim Penulis: Nursatyo, Abas Bagaskara Fotografer/Riset Foto: Karel Sihombing Sekretaris Redaksi/Riset Data: Asty Sabbichis Desain Sampul: Sudarsono Penerbit Q Communication Jl Danau Terusnan B II-85 Pejompongan, Jakarta Cetakan Pertama, Juni 2012 Dicetak oleh Percetakan Gramedia Isi di luar tanggungjawab percetakan iv

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan ............................................................................ vii Kata Pengantar Hotasi Nababan ................................................ ix Pembuka ......................................................................................... xix BAB I SEMANGAT MEMBANGUN MERPATI, BERUJUNG JADI TERSANGKA ............................................. 1

Menang di Pengadilan Amerika ......................................... 5 Hanya Risiko Bisnis .............................................................. 20 Jalan Menuju Pengadilan ..................................................... 34 Lampiran-Lampiran ............................................................. 40 Kami Korban Kejahatan Orang Lain ................................. 56

BAB 2 TESTIMONI AHLI ....................................................... 61 Bantuan dari Orang Tak Terduga ...................................... 63 PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. .............................................. 69 Yoseph Suardi Sabda SH ...................................................... 84 Prof. Erman Rajagukguk SH ............................................... 88 Prof. Dr. I.B.R. Supancana, SH, MH. ................................. 95 DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD .............................. 102 v

DR. Said Didu ........................................................................ 107 Tengku Burhanuddin ........................................................... 110 Yudiawan Tansari ................................................................. 112 Rhenald Kasali ....................................................................... 115 BAB III REKAM JEJAK SANG PROFESIONAL .................. 119 Aktivis Mahasiwa dan Gerakan Kaum Profesional .......... 122 Tekad Membenahi Merpati ................................................. 129 Saya Anti Korupsi ................................................................. 137 Testimoni Para Kolega — Fadjroel Rachman ............................................................ 146 — Bambang Harymurti ....................................................... 150 — Rudy Setyopurnomo ....................................................... 152 — Betti S. Alisjahbana .......................................................... 154 — Muchtarudin Siregar ........................................................ 156 — Jaka Pujiyono .................................................................... 157 BAB IV ABUSE OF POWER PENEGAK HUKUM ............... 161 Peluang Abuse of Power ....................................................... 167 Motif Abuse of Power ........................................................... 172 Teladan dari Lopa ................................................................. 174 Lunturnya Moralitas Penegak Hukum .............................. 176 Solusi untuk Kewibawaan Penegak Hukum ..................... 182 Menjadi Pesakitan di Kejaksaan ......................................... 185 BAB V KASUS MERPATI DALAM BERITA ........................ 193 Grup Milis: Simpati Hotasi Nababan ................................. 238 Stigma “Koruptor” ................................................................ 247

Penutup .................................................................................. 253 Indeks .................................................................................... 256

vi

DAFTAR SINGKATAN Bareskrim Polri : Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI BKK : Bean, Kinney & Korman BPK : Badan Pemeriksa Keuangan BUMN : Badan Usaha Milik Negara CEO : Chief Executive Officer DPR : Dewan Perwakilan Rakyat GCG : Good Corporate Governance ITB : Institut Teknologi Bandung IA-ITB : Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung INACA : Indonesia National Air Carriers Association JAMDatun : Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara JAMPidsus : Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus JAMIntel : Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejagung : Kejaksaan Agung KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPer : Kitab Undang-undang Hukum Perdata KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia L/C : Letter of Credit LCC : Low Cost Carrier LASOT : Lease of Aircraft Summary of Term LTPSA : Lawrence T. P. Siburian & Associates MA : Mahkamah Agung vii

MIT : Massachusetts Institute of Technology MK : Mahkamah Konstitusi MNA : Merpati Nusantara Airlines Polri : Kepolisian Republik Indonesia PKI : Partai Komunis Indonesia RKAP : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SEKAR Mepati : Serikat Karyawan Merpati SPM : Solidaritas Pegawai Merpati TALG : Thirdstone Aircraft Leasing Group UU PTPK : Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

viii

KATA PENGANTAR Hotasi Nababan

“Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku?” Mazmur 121:1

ix

x

d

M

enulis buku tentang kasus korupsi yang men jerat diri sendiri adalah pekerjaan yang sangat sulit. Siapakah yang akan mau membaca buku pembelaan korupsi? Bukankah masyarakat sudah muak dengan korupsi yang makin menyebar kemana-mana? Apakah dengan menulis ini saya akan dibebaskan dari tuduhan yang tidak berdasar? Pesan apakah yang akan saya sampaikan ke pembaca? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menghantui saya dalam proses penulisan, sehingga saya harus berdamai dahulu dengan diri sendiri sebelum memilih bagian mana saja yang perlu ditulis. Saya beruntung dibantu tim penulis Q-Communication. Dengan sabar, mereka mengurai dan menyusun kembali fakta-fakta yang ada menjadi suatu bacaan yang mudah dipahami. Buku ini bertujuan untuk pembelajaran bagi kita semua, bahwa semangat perang melawan korupsi dapat dibelok kan untuk menindas orang yang terkena perkara di wilayah publik, seperti BUMN. Ancaman hukuman korupsi menjadi komoditi yang menguntungkan ba nyak pihak, kecuali pesakitan. Opini publik telah menjadi pengadilan jalanan. Sekali seorang menjadi ‘tersangka’, maka dia akan beruntun xi

menjadi ‘terdakwa’ dan ‘terhukum’. Nama baik akan hilang dan keluarga terbawa malu. Jika tidak bersalah pun, negara tidak akan melakukan rehabilitasi. Di awal Orde Baru, cap “PKI” sangat ampuh meng hilangkan hidup seseorang dan keluarganya. Tidak ada pembelaan, tidak ada banding. Kehidupan dirampas. Saat ini cap “koruptor” sangat manjur untuk menghilangkan kehormatan dan karir seseorang. Tidak ada lembaga yang akan menampung keluhannya. Komnas HAM pun tidak punya piagam untuk membela orang yang terkena salah tuduh korupsi. Jeratan kasus korupsi benar-benar sebuah musibah. Buku ini menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada, bahwa perkara ini sangat sederhana, yaitu sebuah pelang garan atas perjanjian bisnis antara sebuah BUMN (Merpati Nusantara Airlines) dengan sebuah perusahaan Amerika Serikat (TALG) dalam sewa-menyewa pesawat. Kemudian Merpati memenangkan gugatan di pengadilan Washington DC. Pihak TALG harus mengembalikan uang deposit milik Merpati beserta bunganya. Pemilik TALG menghindari pengembalian uang deposit, dan berupaya mengulur waktu agar masa kedaluarsa perkara berakhir. Merpati pun masih berpeluang mengejar uang itu. Singkatnya, kejadian ini adalah sebuah resiko bisnis. Namun, sebagai BUMN, pihak Kejaksaan menganggap setiap rupiah di Merpati adalah uang negara. Resiko bisnis dipandang sebagai resiko kerugian negara. Inilah sebuah paradoks antara makna “BU” dan “MN” dari singkatan BUMN. Bayangkan, sebuah “badan usaha” yang tidak boleh xii

mengambil resiko karena “milik negara”. Sebagai Direktur Utama Merpati di saat perjanjian sewa itu dibuat, saya dikenai sangkaan oleh Kejaksaan Agung sesuai pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, dimana pasal 2 mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang. Artinya, saya dan kedua rekan Merpati dituduh bertindak dengan sengaja melanggar aturan/prosedur dan menyalahgunakan kewenangan yang ada sehingga berakibat kerugian negara. Sebuah tuduhan yang sumir. Buku ini mengurai bukti dan penjelasan para saksi dan ahli bahwa tidak ada prosedur atau ketentuan yang di langgar, baik internal maupun eksternal perusahaan. Perjanjian antara Merpati dan TALG pun adalah hal yang lazim di industri airlines. Menurut Anggaran Dasar Perusahaan, direksi pun telah memutuskan penyewaan dan penempatan dana deposit sesuai kewenangannya. Kerugian negara belum terjadi, karena deposit itu terbukti ada di pemilik TALG, serta masih ada potensi pengejaran uang itu. Selain itu, tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dan unsur memperkaya diri sendiri. Selama proses penyidikan hampir satu tahun, semua bukti dan penjelasan itu tidak membuat Kejaksaan ber geming. Kejaksaan hanya berpegang kepada premis bahwa manajemenMerpati telah mengetahui kemungkinan deposit sewa itu akan disalahgunakan. Inilah celah utama masuknya sangkaan ini. Namun, semua bukti yang kami bawa dan yang ada di tangan pihak penyidik pun menyatakan sebaliknya. Atas semua bukti itu, ja waban penyidik cukup singkat, xiii

“silakan buktikan saja di pengadilan nanti”. Kejaksaan sering terlanjur meningkatkan status penyi dikan dan menetapkan tersangka atas dugaan korupsi. Hal ini terjadi terhadap beberapa kasus sumir di BUMN lainnya. Mungkin dengan cara ini Kejaksaan dapat memaksa yang diperiksa untuk hadir. Atau cara ini dapat menunjukkan statistik jumlah kasus korupsi. Atau cara ini membuat Direksi BUMN lebih takut kepada para penegak hukum. Atau ada hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan. Pokoknya, tidak ada larangan atau hambatan untuk penetapan kasus korupsi. Apalagi di tengah pesta pem basmian korupsi. Masukkan dulu pesakitannya ke lubang koruptor. Jika terbukti salah, maka publik akan memuji Kejaksaan. Jika tidak terbukti, urusan belakangan. Terba yanglah scene film “G30S PKI”, di saat orang-orang komunis yang kesurupan membantai para jenderal karena kebencian kepada nekolim dan kaum borjuasi. Selain ketidakadilan yang terjadi atas pemaksaan tuduh an itu, saya ingin menggambarkan resiko yang dihadapi Direksi BUMN. Hidup lurus di BUMN tidak cukup. Selalu ada yang akan mencari kesalahan kita. Sebagai pemimpin, kita tidak bisa membuat semua senang. Pasti ada segelintir yang kecewa dan ingin balas dendam. Menjelang pergantian Direksi BUMN, suhu internal akan tinggi termasuk mencuatnya kasus-kasus yang sumir. Dengan data seadanya, segilintir orang akan menyambangi penegak hukum dan mengatasnamakan masyarakat. Laporan ini kemudian di-ekspose ke media massa yang juga haus berita. Hal ini merupakan hal lumrah di BUMN-BUMN sejak reformasi. xiv

Seperti dalam kasus yang menimpa saya ini. Beberapa staf Merpati yang kehilangan jabatan strukturalnya akibat rasionalisasi organisasi di tahun 2006, terus memper masalahkan uang deposit itu sebagai perbuatan yang di sengaja. Untuk legitimasi diri, mereka menamakan Soli daritas Pegawai Merpati (SPM), di luar Serikat Karyawan (SEKAR) Merpati yang resmi. Mereka rajin menyambangi kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengumpulkan media. Tujuan mereka satu, mendepak jajaran direksi yang akan berakhir pada Mei 2007 dan menggantikannya dengan pilihan mereka. Badan Reserse Kriminal Mabes Kepolisian RI dan KPK te lah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pela por (pihak SPM) bahwa tidak ditemukan unsur pidana. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung tidak meneruskan penyelidikan selama 2007-2008. Bahkan, pada Juni 2008 Kejaksaan (Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara/Datun) membantu Merpati untuk mengejar dana itu ke Amerika Serikat sebagai pengacara negara. Namun, pelapor terus mencari celah agar kasus ini men jadi pidana dan ada yang dihukum. Momentum itu datang setelah Sardjono Jhony Setiawan, Dirut Merpati, di tahun 2010 menghentikan pengejaran uang deposit itu. (Saya mundur pada Februari 2008. Ada dua Dirut Merpati sebelum Jhony yang masih mengejar deposit itu.) Kemudian, terjadi kecelakaan pesawat Merpati di Kaimana, Papua yang diikuti penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Entah bagaimana, justru kasus sewa pesawat ini yang dibuka kembali. Tapi, xv

kali ini, proses peningkatan status dan penetapan tersangka sangat cepat. Setulus dan selurus apapun seorang Direksi BUMN di manapun, kasus ini akan mengakibatkan tiga preseden yang buruk bagi BUMN, yaitu: • Kebijakan perusahaan dapat di pidanakan, akibatnya direksi makin lambat untuk memutuskan. Atau jika diambil pemungutan suara, ada direksi yang ‘abstain’, dan play safe. • Setiap keputusan bisa mengandung cacat, akibatnya dibutuhkan proses legal yang panjang untuk mensterilkan keputusan. BUMN makin sulit bergerak. • Segelintir karyawan dapat menyusun fitnah yang sis tematis dan menggalang dukungan dari luar perusahaan sampai terjadi direksi diganti atau masuk penjara. Mungkin banyak Direksi BUMN saat ini sangat yakin tidak akan di pidanakan karena lurus dan “berani” meng ambil keputusan “karena benar”. Sama seperti yang saya yakini selama enam tahun memimpin Merpati. Akan tetapi, setelah rezim berganti dan beberapa tahun meninggalkan BUMN itu, siapakah yang akan melindungi kejujuran direksi itu? Masalah apapun di sebuah BUMN dapat diolah menjadi suatu kasus korupsi karena stigma BUMN sebagai sarang korupsi sangatlah kuat. Akhirnya, saya berharap buku ini menambah pence rahan bersama bahwa sistem hukum kita hanya dapat xvi

diperbaiki oleh kita semua. Sebagai warga negara, saya sangat menginginkan Kejaksaan RI yang kuat, berwibawa, jujur, dan bijaksana, sehingga memberi rasa aman dan adil. Semoga apa yang saya alami ini adalah yang terakhir, dan perjuangan kita memberantas korupsi bisa kembali ke relnya. d

xvii

xviii

PEMBUKAAN

S

emangat pemberantasan korupsi di negeri ini bagaikan pedang bermata dua. Ditangan aparat penegak hukum yang profesional dan punya integritas, pedang itu akan membantu membersihkan negeri ini dari para koruptor yang menjarah uang negara. Tapi, di tangan penegak hukum yang lancung, pedang itu justru akan menebas korbankorban yang sebenarnya tak berdosa. Salah satu korban penegak hukum yang tak profe sional itu adalah Hotasi Nababan. Pada tanggal 16 Agustus 2011, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung. Padahal, perkara sewa pesawat dengan sebuah perusahaan Amerika Serikat (TALG) sudah terang bende rang merupakan kasus perdata, yang bahkan telah dime nangkan pihak Merpati di Pengadilan Amerika Serikat. Buku ini dimaksudkan sebagai semacam “buku putih” yang berisi penjelasan secara terperinci mengenai duduk xix

perkara yang membelit Hotasi Nababan dan dua mantan petinggi Merpati lainnya. Tujuannya, agar publik menge tahui dengan jelas proses penyewaan pesawat serta upaya penanganan secara hukum, setelah pihak TALG dinyatakan wan-prestasi. Hal ini dipaparkan dalam Bab I. Selain itu, dalam Bab II, ditampilkan sejumlah testi moni atau kesaksian para ahli hukum, mantan Menteri BUMN, serta praktisi bisnis penerbangan. Testimoni mere ka menyatakan bahwa perkara sewa pesawat yang dilakukan Merpati merupakan perkara perdata, bukanlah pidana. Menurut para ahli itu, langkah yang diambil Direksi Merpati dalam proses penyewaan dua pesawat Boeing itu merupakan kebijakan yang telah memenuhi tata kelola perusahaan yang benar dan transparan. Dan karenanya sama sekali tidak menyalahi aturan yang berlaku. Jadi tak ada alasan aparat kejaksaan membawa perkara ini ke ranah tindak pidana korupsi. Sedangkan Bab III menyajikan rekam jejak Hotasi Nababan sebagai profesional yang tak pernah sekalipun bertindak curang ataupun terindikasi korupsi. Malah, rekam jejak Hotasi penuh catatan mengagumkan dan bersih. Tak sampai sepuluh tahun berkecimpung sebagai profesional di sejumlah perusahaan, ia sudah dipercaya sebagai eksekutif puncak perusahaan multi nasional. Tapi, rasa dan semangat nasionalisme yang tinggi memotivasinya untuk membenahi Merpati Nusan tara Airline. Selama memimpin Merpati, Hotasi telah berusaha keras memajukan perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Bersikap profesional, menjunjung tinggi kejujuran, serta xx

kepedulian sosial yang tinggi, telah mewarnai karakter pribadinya. Itu semua berkat teladan yang ditanamkan orangtuanya, serta kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa. Bab IV diberi judul Abuse of Power Penegak Hukum. Sesuai judulnya, bab ini mengulas tentang potensi dan peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dimiliki penegak hukum, termasuk aparat kejaksaan. Peluang abuse of power itu, terutama dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, disebabkan kewenangan yang besar di tangan aparat penegak hukum. Terlebih lagi, beberapa pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengundang multi-tafsir. Padahal, pasal 2 ayat (1) UU PTPK itu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pemaparan tentang abuse of power penegak hukum ini bukanlah dimaksudkan untuk menyudutkan institusi kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya. Tapi, justru sebagai masukan bagi institusi penegak hukum sebagai bahan refleksi dan koreksi, sehingga di masa mendatang kepastian hukum dan keadilan lebih terjamin. Adapun Bab V merupakan rangkuman dari berita-berita di media-massa, terutama media cetak dan media on-line, tentang perkara sewa pesawat Merpati yang melibatkan Hotasi Nababan. Sejak perkara ini diadukan segelintir orang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juni 2007, hingga penegasan Kejaksaan Agung yang akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan, April 2012. Dalam pemberitaannya, tidak jarang media-massa memberikan ruang bagi Hotasi Nababan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan ter xxi

hadap perkara yang membelitnya. Tapi, sebaliknya, ada pula pemberitaan yang terkesan menyudutkan Hotasi, dengan mengabaikan kaidah jurnalistik yang baku. Semua itu meru pakan dinamika pemberitaan terhadap perkara ini. Sekali lagi, buku ini merupakan “buku putih” tentang perkara sewa pesawat Merpati. Jika isi buku ini cenderung merupakan pembelaan terhadap Hotasi Nababan dan dua Direksi Merpati lainnya, hal itu dikarenakan tim penyusun ingin menjelaskan duduk perkara sebenarnya ke hadapan publik. Diharapkan, buku ini bisa memberikan sumbangan kecil bagi upaya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Jakarta, Juni 2012 Tim Penerbit

xxii

BAB I

SEMANGAT

MEMBANGUN MERPATI,

BERUJUNG JADI TERSANGKA

“Justice is never given; it is exacted and the struggle must be continuous for freedom is never a final fact…. ” Philip Randolph (pejuang hak-hak asasi kulit hitam AS)

2

d

P

UTUSAN itu disambut lega Hotasi Nababan dan jajaran Direksi PT Merpati Nusantara Airline (MNA). Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC, mengabulkan gugatan Merpati terhadap Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang ingkar janji dalam pengadaan dua pesawat Boeing 737 untuk badan usaha milik negara itu. Hakim Richard J. Leon, yang memimpin persidangan pada tanggal 8 Juli 2007 tersebut memerintahkan TALG dan Alan Messner, sebagai pemilik TALG, membayar refundable security deposit sebesar US$ 1 juta berikut bunganya kepada Merpati. Dalam putusannya Pengadilan Pengadilan Distrik Co lumbia itu menyatakan setuju dengan perhitungan keru gian yang disampaikan pihak penggugat, yang dalam dalam hal ini Merpati. Menurut Hakim Richard J. Leon, tergugat Thirdstone telah melakukan ingkar janji dalam pengadaan dua pesawat komersial yang menurut perjanjian seharusnya dikirim pada 4 Februai 2007 dan 29 Maret 2007.

Petikan putusan hakim tersebut, antara lain, berbunyi: “Penggugat, PT (Persero) Merpati Nusantara Airlines (“Mer pati”), mengajukan gugatan ini terhadap tergugat Thirdstone 3

HOTASI NABABAN

Aircraft Leasing Group, Inc (“Thirdstone”) dan Alan Messner karena dugaan pelanggaran kontrak atau sebagai alternatif, untuk konversi, yang timbul dari perjanjian untuk menyewakan pesawat komersial. Di hadapan Peng adilan disampaikan mosi penggugat untuk menyatakan putusan verstek terhadap tergugat. Karena penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yurisdiksi dan proce dural untuk putusan ini, pengadilan MENGABULKAN mosi putusan vertek.” Dalam bagian lain putusannya, hakim Richard J. Leon menyatakan: “Dalam hal ini penggugat menuntut kerugian yang dicairkan sebesar $ 1.000.000,00 (PL’s Deafault J. Mem ##10-12). Mendukung angka ini, penggugat telah menyam paikan affidavit dari Hotasi Nababan, Presiden dan Direktur Merpati (Pl.’s Exs A&B) yang menyatakan secara spesifik kalkulasi yang digunakan untuk mencapai jumlah ini. Angka kerugian yang diberikan oleh penggugat menunjukkan keseluruhan deposit jaminan yang tidak dikembalikan yang dibayarkan kepada tergugat Thirdstone dalam jumlah yang dimiliki kantor pengacara Thirdstone, Hume & Associates (Nababan Decl. ## 4-16). Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian penggugat menyewa dua pesawat komersial dari tergugat yang masing-masing akan dikirimkan pada 4 Februari 2007 dan 20 Maret 2007)……” Selanjutnya, hakim menyatakan: “Dengan demikian, berdasarkan afidavit-afidavit ini, dan catatan keseluruhan yang dinyatakan di sini, Pengadilan setuju dengan kalkulasi kerugian yang disampaikan penggugat. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa penggugat berhak atas 4


putusan terhadap tergugat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap jumlah $ 1.000.000, plus bunga pasca putusan dengan suku bunga yang ditentukan oleh undang-undang sampai putusan ini dipenuhi.” Sebagaimana diketahui, untuk pengadaan sewa pesawat itu Merpati sebelumnya telah menyerahkan US$ 1 juta sebagai security deposit pada 20 Desember 2006. Sesuai perjanjian, TALG akan mengembalikan deposit jaminan tersebut jika pesawat tidak dikirimkan pada tanggal yang disepakati. Dan TALG ternyata memang telah ingkar janji, yang membuat Merpati membawa perkara ini ke Pengadilan Distrik Columbia, Washington, DC, Amerika Serikat. Putusan gugatan perdata ini ternyata tidak mulus dalam pelaksanaannya. Kendati pengadilan memenangkan Merpati dan memerintahkan TALG dan Alan Messner, sebagai pemiliknya, secara bersama-sama atau sendirisendiri membayar pada Merpati US$ 1 juta, kenyataannya uang Merpati yang baru dikembalikan sebesar US$ 4.793. Tapi, anehnya, di Indonesia kasus ini akhirnya mem bawa bekas Direktur Utama Merpati, Hotasi Nababan, dan dua petinggi Merpati lainnya sebagai tersangka perkara korupsi. Padahal, perkara ini jelas-jelas merupakan perkara perdata seperti diputuskan Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC tersebut.

Menang di Pengadilan Amerika Serikat Perkara yang berujung pada gugatan Merpati terhadap TALG ini bermula di tahun 2006, ketika unit pengadaan 5

HOTASI NABABAN

Merpati memutuskan melakukan pengadaan pesawat demi meningkatkan kinerja maskapai penerbangkan nasional tersebut. Sejak tahun 2002 sampai 2008, Hotasi Nababan— yang sebelumnya menjabat Presiden Direktur PT General Electric Lokomotif Indonesia—ditarik ke Merpati, untuk membenahi maskapai penerbangan nasional itu. Ketika itu kondisi Merpati kritis. Utangnya menum puk, armada minim, sementara sumber daya manusianya berlebih, mencapai sekitar 3.000 karyawan. Kondisi ini membuat perusahaan ini jauh dari sehat. Terjadi defisit cash Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar setiap bulan. Padahal, sebagai BUMN, mestinya mendatangkan profit. Akibat keadaan ini, tidak saja kredibilitas Merpati di mata kreditur dan lessor rendah, juga perusahaan terancam berhenti beroperasi. Sebagai pucuk tertinggi, Hotasi mesti mengubah kondisi itu. Selain memangkas organisasi dan karyawan sepertiga, Merpati harus menambah armada. Bersama jajaran manajemen Merpati lainnya, Hotasi Nababan kemudian membuat business plan yang intinya untuk mengubah kondisi Merpati agar menjadi perusahaan sehat dan mendatangkan profit. Dalam surat yang dikirim kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, ter tanggal 20 Oktober 2006, Merpati menjelaskan langkah yang akan mereka lakukan, antara lain mengadakan pro gram revitalisasi armada. Surat manajemen Merpati tersebut dibalas Menteri BUMN pada 14 November 2006, yang menyetujui langkah Merpati, dengan menekankan penting nya penambahan armada, disamping melakukan restruk turisasi sumber daya manusia dan restrukturisasi utang. 6


Merpati mencari pesawat jet tipe B737 Family (yang merupakan keluarga dari tipe B737-300, B737-400, atau B737-500) yang lebih hemat bahan bakar dari tipe B737200 yang telah dioperasikan Merpati. Sebagai barang spesifik, sewa pesawat dapat melalui penunjukan langsung. Namun, demi menjaga azas transparansi, Merpati tetap mengumumkan kebutuhan pesawat itu secara terbuka ber melalui website agar transparan. Pada Juni-Novem 2006, Merpati pun mengiklankan kebutuhan akan pesawat tersebut lewat situs www.speednews.com. Sepanjang tahun 2006, Merpati 13 kali gagal mem peroleh pesawat B737 Family yang ada di berbagai per usahaan leasing di dunia, karena reputasi keuangan Merpati yang sangat buruk. Lessor besar seperti GECAS, ILFC, atau pun Sumitomo telah menutup pintu bagi Merpati karena ketidakpastian pembayaran dan masa depan perusahaan. Di saat yang sama, industri low cost carrier (LCC) atau maskapai penerbangan berbiaya murah sedang bermunculan di berbagai negara. Mereka juga mengincar tipe pesawat yang sama yaitu B737 Family karena harga sewa yang relatif rendah dan bahan bakar hemat. Akibatnya Merpati tidak pernah mendapat penawaran dari lessor besar itu. Pada 8 Desember 2006, datang proposal dari TALG, yang menyatakan bahwa perusahaan ini menyatakan sanggup menyediakan dua pesawat Boeing sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Merpati. TALG bersedia membeli dua pesawat Boeing 737 Family yang akan dijual oleh Lehman Brothers, sebuah bank besar di Amerika Serikat yang menguasai ratusan pesawat. Kedua pesawat itu, tipe 7

HOTASI NABABAN

Boeing 737-500 dan Boeing 737-400, dalam kondisi baik karena telah dimonitor Merpati beberapa bulan sebelumnya melalui website dan korespondensi langsung dengan Bristol, sebagai unit bisnis aviasi Lehman. Tentu saja Merpati menyambut positif proposal itu, karena masih ada pihak yang mau investasi membeli pesawat itu dan menyewakan kepada Merpati dengan harga pasar. TALG beralamat di 1924 N. Street, NW Washington, Amerika Serikat. Bergerak dalam bidang aircraft leasing, perusahaan yang berdiri sejak 2004 tersebut dipimpin Alan Messner. Messner diketahui memiliki pengalaman mengelola sewa pesawat di perusahaan leasing, BCI Aircraft Leasing. BCI sangat agresif meakukan beli sewa pesawat dari kredit macet bank-bank Amerika Serikat setelah kejadian 9/11. Adanya nama tokoh ini membuat Merpati yakin akan kemampuan TALG. Kendati demikian, Direksi Merpati tak langsung per caya. Karena keterbatasan waktu dan biaya, Merpati segera mencari orang Indonesia di Washington yang dapat dipercaya memeriksa TALG. Kebetulan ada pengacara Lawrence Siburian yang sedang menjalani program studi doktor di Washington DC. Kemudian Merpati memintanya untuk melakukan penelisikan dan pengecekan terhadap TALG dan rekam jejaknya. Hasil nya tidak diragukan. Selain langsung bertemu dengan manajemennya di kantor TALG, Merpati juga mendapat bukti Certificate of Incorporation dari TALG yang diterbitkan Negara Bagian Delaware Amerika Serikat dan ditandatangani David N. William. Setelah melakukan serangkaian pertemuan dan 8


pembicaraan, akhirnya Merpati menerima tawaran TALG perihal pengadaaan dua pesawat tersebut. Pada 18 Desember 2008, perjanjian sewa pesawat antara Merpati dan TALG diteken. Keduanya sepakat atas Lease of Aircraft Summary of Term (LASOT). Perjanjian menye pakati harga dua sewa pesawat Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 tersebut: US$ 135 ribu dan US$ 150 ribu per bulan. Harga itu akan dibayar di muka setiap bulannya. Perjanjian menyatakan, Merpati akan menyewa dua pesawat tersebut selama 60 bulan. Untuk pengadaan dua pesawat tersebut, LASOT me wajibkan Merpati menempatkan security deposit sebesar US$ 500.000 untuk masing-masing pesawat yang bersifat refundable. Security deposit merupakan bentuk komitmen dari calon penyewa dan akan menjadi jaminan pembayaran sewa selama paling sedikit tiga bulan. Security deposit ini merupakan suatu keharusan, sebab pihak lessor memiliki resiko lebih tinggi karena pesawatnya dikuasai oleh penyewa dan sukar untuk ditarik jika pemba yaran dikemplang. Berbeda dengan sewa mobil yang akan lebih mudah untuk diambilalih jika terjadi sesuatu. Walaupun security deposit dalam bentuk cash adalah hal yang lazim di bisnis airline, Merpati masih mencoba menawar agar security deposit dalam bentuk letter of credit (L/C) atau escrow account. Tapi, kembali karena kredibilitas keuangan Merpati rendah, TALG menolak dan tetap meminta security deposit dalam bentuk cash alias tunai. Untuk mencegah resiko, Merpati meminta uang terse but tidak langsung diserahkan ke TALG, tapi kepada pihak 9

HOTASI NABABAN

independen sebagai penjaga deposit (custodian). TALG menyetujui dan mengajukan Hume and Associates, kantor hukum (law office) yang dipimpin Ted Hume dan Jon C Cooper, untuk menjadi custodian. Merpati juga melakukan pengecekan atas Hume and Associates yang juga beralamat di 1924 N Street, Washington. Kantor hukum ini bergerak dalam spesialiasi International Trade Law and Litigation in Federal Court. Yakin bahwa kantor hukum tersebut tidak fiktif, maka pada 20 Desember dana security deposit pun dikirimkan ke rekening Hume and Association. Sebelumnya, keputusan penempatan security deposit itu dilakukan oleh rapat dewan direksi melalui circular persetujuan direksi lengkap, yang merupakan pengambil keputusan tertinggi di perusahaan. Direksi memutuskan melalui pertim bangan bahwa kebutuhan pesawat yang mendesak, keberadaan pesawat yang sudah di-inspeksi, dan kejelasan pihak lessor yang akan menyediakan pesawat. Namun, dalam perjalanannya, ternyata TALG ingkar janji. Pada 5 Januari 2007, pesawat Boeing pertama yang dijanjikan tidak datang. Tak hanya menciderai janji, TALG juga menyatakan ada perubahan harga. Permintaan itu tentu saja ditolak Direksi Merpati. Melihat gelagat tersebut, Direksi Merpati segera meminta pengembalian deposit. Tapi, permintaan tersebut tak diindahkan pihak TALG. Kejadian berulang terhadap pesawat kedua, yang sedia nya harus datang pada 20 Maret 2007. TALG lagi-lagi tak memenuhi kesepakatan yang telah diteken. Bahkan, sejak saat itu Merpati sulit menghubungi para pengelola TALG. Atas tidak ditetapi janji tersebut, Direksi Merpati kemu 10


dian meminta penjelasan kepada TALG dan Hume and Associates. Tak ada jawaban. Maka, Merpati pun mengi rimkan somasi. Tetap tak ada jawaban. Karena tidak mem peroleh jawaban, pada 17 April 2007 Merpati membawa kasus ini ke meja hijau. Merpati menggugat pengelola TALG, Alan Messner, sekaligus Jon C. Cooper, selaku custodian yang mengakibat kan duit Merpati sebesar US$ 1 juta melayang, ke Federal Court Washington DC. Upaya hukum Merpati menggugat keduanya ke pengadilan juga mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi V DPR, Kementrian Keuangan, dan Kementerian BUMN, sebagai langkah jitu Merpati mengejar pengembalian uang tersebut. Sebelum adanya putusan pengadilan, sempat muncul perasaan pesimis akan peluang perusahaan asing seperti Merpati memenangkan gugatan atas perusahaan Amerika Serikat di Washington DC, ibukota negeri itu. Untuk menunjukkan keseriusan Merpati akan kasus ini, maka Merpati menyewa pengacara kondang Bean, Kinney & Korman (BKK), di Washington, untuk mencari cara tercepat mengunci hak perdata Merpati memperoleh pengembalian uang itu. Sebagai dukungan atas kasus perdata yang dihadapi Merpati, pada 5 Mei 2007, Menteri Negara BUMN, Sugiharto, mengirim surat kepada Charge d’Affairs Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Mr. John A. Heffern. Menteri BUMN meminta dukungan Kedutaan Amerika Serikat agar kasus perdata antara Merpati dan TALG yang disidangkan di Pengadilan Amerika Serikat tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan sebaik-baiknya. “Following some recent 11

HOTASI NABABAN

development on a Law Suit between PT Merpati Nusantara Airlines ( a State Owned Enterprised) and Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), we would like to call your assistant to give us information regarding TALG and its background and activities. The case is already files to Federal Court of Washington DC, the case number 07-cv-00717 and assigned to His Excellency Judge Richard J. Leon. It is our concern that the case will be solved in fair justice. It is purely a business case. In triying to expand its fleet, Merpati has signed a Summary Term Agreement with TALG on 18 Dec 2006 fot the lease of two aircraft Boeing 737-500 (US$ 135,000 permonth) and Boeing 737-400 (US$150,000 per month). On 20 Dec 2006 Tha Aircraft Lease Agreement also signed by both parties. On the following day, 21 Dec 2006, Merpati placed a deposit of US$ 1 Million. However TALG has failed to deliver the aircrafts on the date of delivery in Januari and March 2007. Merpati demands the deposit returned and on the part TALG insist on trying to have another replacement aircraft with higher leased rates,” demikian petikan surat yang dikirim Sugiharto kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Terjemahan surat Sugiarto itu adalah: “Sebagai kelan jutan gugatan PT MNA terhadap TALG, kami memohon bantuan informasi tentang latar belakang dan kegiatan TALG. Kasus ini sudah diajukan ke Pengadilan Federal Washington DC nomor perkara 07-cv-00717 dan diserah kan kepada Yang Terhormat Hakim Richard J. Leon. Kami mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan adil. Ini adalah kasus perdata. Dalam rangka pengembangan armadanya, 12


Merpati menandatangani Perjanjian Pokok dengan TALG pada 18 Des 2006 untuk menyewa 2 pesawat Boeing B737-500 (US$ 135,000 per-bulan) dan Boeing 737-400 (US$150,000 per bulan). Pada 20 Des 2006 Perjanjian Sewa Pesawat ditandatangani kedua pihak. Besoknya 21 Des 2006, Merpati menempatkan US$ 1 juta deposit. Namun TALG gagal menyerahkan kedua pesawat pada tanggal penyerahan di Januari dan Maret 2007. Merpati menuntut pengembalian deposit itu, sementara TALG menginginkan penggantian pesawat dengan biaya sewa lebih tinggi.” Pengadilan akhirnya memang memenangkan gugatan Merpati. Pada 8 Juli 2007 hakim Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC, yang menangani gugatan ini, Richard J. Leon, menyatakan TALG dan Hume and Asso ciates bersalah karena wanprestasi dan mewajibkan mereka membayar Merpati US$ 1 juta, sesuai jumlah dana security deposit. Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk membayarkan bunga yang timbul dari dana tersebut. “Ordered and adjudged that judgment is entered in favor of plaintiff against Defendants Thirdstone Aircraft Leasing Group, Inc. and Alan Messner, jointly and severally, in the amount of $ 1,000,000.00 plus post judgment interest at the rates established by statute until judgment in satisfied,” demikian petikan bunyi putusan yang diketuk oleh hakim Richard J. Leon. Kendati Merpati memenangkan gugatan, tapi inilah yang terjadi: para tergugat tersebut tak melakukan kewa jibannya. Merpati baru menerima pengembalian deposit tersebut sebesar US$ 4.793 yang dikirim ke rekening Merpati 13

HOTASI NABABAN

di Bank Mandiri. Merpati sendiri terus berupaya mengejajar TALG dan Hume & Associates untuk membayar kewajiban tersebut. Melalui lawyer LTPSA dan firma hukum BKK, Direksi Merpati dapat melakukan pengejaran aset Alan Messner dan aset John Cooper selaku pemilik Hume & Associates. Pengejaran ini dilakukan hingga dua periode direksi Merpati berikutnya. Di Chicago, LTPSA dan BKK mengajukan gugatan kepada istri dan mertua Alan Messner yang berujung pada langkah Alan Messner mengajukan kepailitan atas keluarganya. Terhadap hal tersebut, Daniel Nickel, penga cara Merpati, mendaftarkan Merpati sebagai salah satu pihak yang berhak atas aset keluarga Alan Messner. Untuk mengejar aset John Cooper di Washington, Merpati juga mengajukan gugatan kepada beberapa pihak, antara lain Hume & Associates, Robert Hume seba gai pemilik, dan Jon Cooper sebagai pemilik terakhir Hume & Associates. Pada pertengahan Desember 2007, Jon C. Cooper menghubungi Merpati untuk melakukan settlement di luar pengadilan. Namun permintaan tersebut ditolak karena Merpati menginginkan pengembalian penuh. Untuk langkah pengejaran uang deposit itu, Merpati meminta bantuan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara untuk memonitor upaya pengejaran dan meminta bantuan penegak hukum di Amerika Serikat. Lewat suratnya tertanggal 10 Juni 2008, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso, menunjuk enam jaksa untuk membantu Merpati melakukan mediasi tersebut. Mereka adalah Dachamer Munthe, Tonny Sinay, Dian Arfiani Amir, 14


B. Maria Erna, Bambang Dwi Handoko, dan Yoseph Suardi Sabda. Melalui jasa lawyer BKK dan Daniel Nickel, Merpati terus mengumpulkan informasi kekayaan kedua orang itu, Alan Messner dan Jon Cooper, dan menekan mereka dengan deposisi dan somasi-somasi di Chicago dan Washington DC. Kemudian atas saran lawyer tersebut, Merpati juga memberi kesempatan kepada mereka untuk mengajukan proposal pembayaran melalui proses mediasi di pengadilan. Pada 18 Juli 2008, diadakan mediasi untuk mewujudkan putusan pengadilan tersebut di depan Hakim John M. Facciola. Mediasi tersebut dihadiri Jaksa Perdata Tata Usaha Negara (Jaksa Datun) Kejaksaan Agung (Yoseph Suardi Sabda), Kedutaan Besar Republik Indonesia, Merpati, serta Jon C. Cooper. Dalam suratnya kepada Direksi PT Merpati pada 11 Agustus 2008, Yoseph menyatakan sebagai berikut: Pertama, sengketa perdata antara Merpati melawan TALG disebabkan oleh perbuatan cidera janji yang dila kukan TALG dengan tidak memenuhi isi kontrak pembelian pesawat antara TALG (broker) dengan PT MNA (penyewa), sekali pun TALG telah menerima pembayaran awal untuk sewa pesawat dari PT MNA sejumlah US$ 1 juta. Kedua, PT MNA mengajukan gugatan perdata terhadap TALG di US District Court for the District of Columbia di Washington, DC. Pengadilan ini telah memberikan putusan tanpa kehadiran pihak tergugat (default judgement) yang menghukum TALG untuk membayar ganti rugi kepada Merpati. Ketiga, Karena TALG dinyatakan pailit, eksekusi atas putusan ini dilakukan dengan cara mediasi. 15

HOTASI NABABAN

Dalam suratnya tersebut Yoseph juga melaporkan pada 18 Juli 2008 di ruang kerja hakim US District Court for the District of Columbia telah diselenggarakan sidang mediasi antara PT MNA dengan pihak Jon C. Cooper. Yoseph menyampaikan jalannya sidang yang dipimpin Hakim John M. Facciola dengan hasil antara lain sebagai berikut: 1. Jon C. Cooper mengaku ia adalah orang yang mene rima pembayaran dari PT MNA untuk kepentingan pelaksanaan kontrak antara PT MNA dengan TALG. 2. Jon C. Cooper mengakui uang tersebut telah disalah gunakan (tidak digunakan untuk kepentingan penga daan pesawat terbang seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara PT MNA dengan TALG) dan bahwa secara pribadi ia bertanggung jawab atas penyalahgunaan uang sampai sejumlah US$ 810.000 (sisanya menjadi tanggungjawab Alan Messner, pengurus TALG). 3. Jon C. Cooper menyatakan kesediaannya untuk me ngembalikan kepada PT MNA uang yang menjadi tanggung jawabnya secara mencicil dengan besar angsuran US$ 5.000 per bulan. 4. Ketika PT MNA meminta jaminan bagi pemenuhan kewajiban hukumnya, Jon Cooper menyatakan secara praktis ia sudah tidak mempunyai apa-apa. 5. Ketika PT MNA menuntut agar jangka waktu pengem baliannya diperpendek menjadi 18 bulan, Jon Cooper menyatakan tidak sanggup. 6. Hakim John M. Facciola menjelaskan masalah ini dapat diselesaikan secara hukum pidana. Secara teori, penyelesaian secara pidana memungkinkan terjadinya 16


pembayaran oleh Jon C. Cooper kepada PT MNA karena pihak penuntut umum dapat menawarkan kepada Jon C. Cooper untuk dituntut atas dasar keja hatan ringan yang diancam dengan pidana percobaan asalkan Jon C. Cooper bersedia mengembalikan uang yang disalahgunakan kepada PT MNA. Yoseph menyatakan, dari hasil sidang 18 Juli 2008 ia menarik kesimpulan: 1. PT MNA telah melakukan upaya hukum perdata dalam penyelesaian masalah ini. Gugatan perdata telah diajukan dan dimenangkan oleh pihak PT MNA. Karena pihak TALG sudah dinyatakan pailit, PT MNA telah melakukan langkah-langkah menuntut pertanggungjawaban terhadap pribadi orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan uang PT MNA. Hal ini merupakan pelaksanaan dari prinsip hukum “menembus perlindungan perusahaan atas tanggungjawab pribadi” (piercing corporate veil). 2. Upaya hukum yang dilaksanakan PT MNA masih belum memenuhi keinginan yang diharapkan, sekalipun pihak yang secara pribadi bertanggungjawab bagi pemulihan kerugian PT MNA sudah berhasil ditentukan ( Mr Jon C. Cooper dan Mr Alan Messner), kesediaan mereka untuk membayar kewajiban hukumnya sangat minim. Jon C. Cooper bersedia untuk membayar kepada PT MNA secara angsuran dengan cicilan yang besarnya hanya US$ 5.000 per bulan. Itu pun tidak disertai dengan jaminan aset. 3. Karena penyelesaian secara hukum perdata belum 17

HOTASI NABABAN

mencapai hasil yang diharapkan, padahal penyelesaian ini memberikan beban keuangan yang berat bagi PT MNA (terutama untuk membayar lawyer fee kepada pengacara AS yang mewakili PT MNA di hadapan pengadilan di AS), maka PT MNA perlu menjajagi kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini secara hukum pidana. 4. Sebagaimana dikemukakan oleh Hakim John M. Facci ola, penyelesaian secara pidana masih mungkin meng akibatkan adanya pembayaran kepada PT MNA, yaitu jika pihak penuntut umum AS bersedia untuk menawarkan kepada pihak tersangka (Jon C. Cooper ranya dan Alas Messner) untuk menuntut perka dengan kejahatan ringan (misdemeanor) dan menuntut hukuman percobaan terhadap para tersangka, asal para tersangka bersedia untuk mem bayar sejumlah uang kepada PT MNA. Jika penawaran pihak penuntut umum ini diterima oleh tersangka, pembayaran kepada PT MNA masih akan terjadi, sekalipun perkara ini diselesaikan secara pidana. 5. Secara teori, cara penyelesaian sebagaimana diurai kan di atas akan menguntungkan setidaknya bagi (tersangka) Jon C. Cooper karena jika dituntut atas dasar misdemeanor, Jon C. Cooper masih dapat mencari nafkah sebagai pengacara di AS (meneruskan profesinya saat ini). 6. Secara teori, cara penyelesaian sebagaimana diuraikan di atas pun menguntungkan pihak PT MNA karena: a. PT MNA tetap akan menerima pembayaran dari 18


para tersangka sekalipun perkaranya diselesaikan secara pidana. b. Jika para tersangka menunggak pembayaran, PT MNA dapat menuntut agar hukuman percobaan (probation) yang dijatuhkan kepada si penunggak dicabut dan diganti dengan hukuman penjara nyata (real imprisonment). Hal ini lebih menguntungkan daripada penyelesaian secara murni perdata (mela lui negoisasi di hadapan pengadilan), karena jika yang bersangkutan menunggak pembayaran, tidak ada sanksi hukum dapat dijatuhkan, sebab yang bersangkutan tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada PT MNA. Dalam penutup suratnya, Yoseph menyarankan Mer pati menjajagi kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara pidana. “Dengan mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian seperti dikemukakan oleh hakim John M. Facciola,” tulis Yoseph. Di Jakarta, Merpati dan Jaksa Tata Usaha Negara juga berkonsultasi dengan jaksa Amerika pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Robert Strange, dan memperoleh kesimpulan yang sama. Kesimpulan tersebut: kasus yang menimpa Merpati ini adalah kasus perdata dan pihak Jon Cooper tidak terlihat memiliki niat baik. Hasil konsultasi dengan Robert Strange juga merekomendasi untuk menggugat secara pidana Alan Messner dan Jon Cooper. “Mr. Robert Strange mengakui bahwa apa yang dilakukan 19

HOTASI NABABAN

Mr. Jon Cooper dan Mr Alan Messner dapat dikualifikasikan tindak pidana penggelapan yang merugikan PT MNA,” tulis Jaksa Yoseph Suardi Sabda, dalam suratnya tertanggal 11 September 2008 kepada Direksi PT Merpati Nusantara. Rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan langkah Merpati pada 9 Februari 2010, lewat pengacara Amerika, Baker McKenzie yang melaporkan gugatan pidana atas nama Alan Messner dan Jon C. Cooper pada kantor jaksa Washington. Di dalam negeri, Direksi Merpati juga secara rutin melaporkan perkembangan perkara ini kepada Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, dan juga memberi penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Direksi Merpati memberi laporan secara rutin perkara ini sejak Merpati mengirim somasi pertama mereka kepada TALG dan Hume & Association.

Hanya Risiko Bisnis Urusan sewa-menyewa pesawat dengan pihak lain sebenarnya sudah sering dilakukan Merpati. Sejak tahun 1992 sampai 2008, misalnya, tercatat 15 kontrak sewa pesawat yang dilakukan Merpati. Dalam kontrak itu selalu tercantum klausul penempatan security deposit kepada pihak penyewa. Dari 15 kontrak sewa pesawat itu, sepuluh berlangsung lancar: pesawat yang disewa datang sesuai jadwal. Sedangkan 4 kontrak sewa lainnya gagal, tapi security deposit dikembalikan oleh pihak penyewa. Hanya kontrak dengan TALG saja yang gagal dan security deposit tidak dikembalikan.

20


Hotasi Nababan dan Direksi Merpati sudah berupaya untuk membereskan perkara dengan TALG itu dengan upaya maksimal. Tapi, rupanya, perkara ini menjadi isu panas di internal Merpati. Pada 4 Juni 2007, segelintir orang yang kehilangan posisi karena pemangkasan organisasi di tahun 2006, yang kemudian mengatasnamakan Solidaritas Pegawai Merpati, melaporkan perkara ini ke berbagai instansi penegak hukum: Kejaksaan Agung, Markas Besar Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini kemudian diperiksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Mei 2007) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Intelijen (Mei 2008). Semua tidak meneruskan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus ini karena tidak ditemukan unsur pidana. Demikian pula pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam suratnya kepada Solidaritas Pegawai Merpati, tertanggal 27 Oktober 2009, Deputi KPK bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Handoyo Sudradjat, menulis sebagai berikut: ”Berdasarkan hasil telaah, pengumpulan bahan keterangan dan rapat pembahasan dengan Bidang Penindakan (KPK), materi peng aduan sau dara tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Sebelumnya Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyelidiki kasus ini sejak Mei 2007. Dan lima 21

HOTASI NABABAN

bulan kemudian, pada 27 September 2007, Direktur III Pidana Korupsi & WCC mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan: “Dari hasil penyelidikan Bareskrim, tidak ditemukan fakta perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.” Sementara itu, pada 28 Juli 2010 Alan Messner sempat membayar US$ 4, 793.63 ke rekening Merpati. Jumlah yang dibayarkan sebenarnya US$ 4, 973, namun dipotong lawyer fee Daniel Nickel US$ 179. 37. Setelah itu pembayaran dari Messner berhenti, dan pihak manajemen Merpati yang baru tidak melakukan pengejaran pembayaran tersebut lagi dengan alasan biaya. Pada 22 September 2010, Direksi Merpati memu tus penggunaan jasa pengacara pidana dan mengalihkan peng gunaan pengacara perdata, serta dari pengacara asing menjadi pengacara lokal. Dengan penghentian jasa pengacara asing itu, secara tidak langsung Merpati juga menghentikan proses pidana dan perdata yang berlangsung, karena sebenarnya sulit untuk pengacara Indonesia bisa beracara di Amerika Serikat. Ditengah penanganan masalah sewa pesawat ini, entah mengapa, pada 4 Juli 2011, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Hotasi Nababan. Setelah diperiksa dua kali, pada tanggal 16 Agustus 2011, Hotasi dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan korupsi yang meng akibatkan kerugian kepada negara. Hotasi Nababan dan mantan Direksi Merpati lainnya tentu saja menolak tuduhan tersebut. Apalagi, sejak awal pemeriksaan ia sudah menjelaskan dengan detil bagaimana 22


proses pengadaan pesawat tersebut, juga peran kejaksaan yang membantu mediasi pengembalian uang yang telah dibayarkan Merpati kepada pihak Jon C. Cooper (Hume and Associates). Hotasi juga mengungkapkan bagaimana Jaksa Yoseph Suardi Sabda, yang diperintahkan Kejaksaan Agung, mendampingi proses mediasi antara Merpati dan Jon C.Cooper, menyatakan kasus ini sebagai kasus perdata. Tapi, kejaksaan rupanya tetap tak mengindahkan keterangan Hotasi. Hal yang sama dialami bekas Direktur Keuangan Merpati, Guntur Aradea, yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka. Tuduhan awal yang dilontarkan pihak Kejaksaan di media massa adalah pengadaan pesawat tersebut melanggar prosedur, karena tidak melalui persetujuan pemegang saham. Kemudian Hotasi dan mantan Direksi Merpati lainnya membuktikan dalam berita acara di kejaksaan, bahwa proses pengambilan keputusan untuk sewa operasi pesawat tidak termasuk dalam hal-hal yang harus memerlukan ijin komisaris dan pemegang saham sesuai Anggaran Dasar PT Merpati Nusantara Airlines. Rencana sewa operasi pesawat telah menjadi bagian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tuduhan kedua yang terlontar adalah security deposit tidak disetorkan ke TALG, tapi ke pihak lain yang tidak berwenang. Hal ini juga sudah dijelaskan bahwa penunjukkan Kantor Hukum Hume & Assocaites sebagai pihak custodian (pemegang amanah) justru untuk mengurangi resiko jika TALG cidera janji. Bahwa pihak Hume & Associates 23

HOTASI NABABAN

belakangan yang mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi Jon Cooper, adalah sebuah perbuatan konyol dan di luar perkiraan Merpati. Tuduhan ketiga adalah pesawatnya fiktif. Hotasi dan jajaran Merpati lainnya yang dipanggil sebagai saksi telah membuktikan dalam berita acara, bahwa pesawat Boeing 737-500 telah diperiksa jauh hari sebelumnya di bulan Mei 2006, saat belum dikembalikan oleh penyewa lama, sedangkan Boeing 737-400 diperiksa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng pada Desember 2006 karena masih disewa oleh Batavia Air dan akan dikembalikkan pada Maret 2007. Tuduhan keempat adalah Merpati menunjuk TALG tanpa tender. Hal ini dijelaskan dengan rinci bahwa sesuai dengan aturan perusahaan bahwa pengadaaan pesawat dan barang teknis tidak mengikuti prosedur pengadaan barang umum di Merpati karena sifatnya yang spesifik, yaitu pemasoknya terbatas atau permintaan jauh lebih banyak dari penawaran. Dalam hal mencari sewa pesawat Boeing 737 Family waktu itu, Merpati tidak mungkin melakukan tender, karena tidak akan ada satu lessor pun yang akan datang bersusah payah mengikuti tender. Banyak permintaan dari berbagai maskapai penerbangan berbiaya rendah di dunia terhadap tipe pesawat itu, sehingga maskapai penerbangan lah yang datang ke lessor, bukan sebaliknya. Karena itu, cara yang paling efektif tapi masih transparan adalah dengan pengumuman di website. Dengan cara ini, Merpati percaya siapa pun yang bergerak dan memahami bidang pesawat akan tahu bahwa ada kebutuhan Merpati atas pesawat tersebut. 24


Tuduhan kelima adalah penempatan deposit dilakukan sebelum adanya perjanjian yang dapat menjadi pegangan. Hal ini telah dibuktikan sebaliknya. Pada 18 Desember 2006 pihak Merpati yang diwakili GM Aircraft Procurement yang mendapat surat kuasa dari Direksi, menandatangani Lease of Aircraft Summary of Term (LASOT) bersama dengan Alan Messner, CEO dari TALG. LASOT ini sudah merupakan perjanjian karena mengikat setiap pihak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu Merpati menempatkan deposit, sedang kan TALG menuntaskan pembelian pesawat dan menye rahkan sesuai jadwal. Di dalam LASOT ini, TALG wajib mengembalikan Deposit jika gagal menyerahkan pesawat. Setelah LASOT barulah dilakukan inspeksi pesawat lengkap. Setelah itu barulah Lease Agreement yang berisi hal-hal teknis operasional hasil inspeksi akan ditandatangani. Tanpa Lease Agreement pun, TALG harus menghormati LASOT. Jika wanprestasi, maka TALG harus mengembalikan Deposit itu. Inilah yang menjadi dasar putusan pengadilan Washington DC. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, 26 Juli 2011 dan 22 Agustus 2011, Hotasi mengirim surat kepada Jaksa Agung Basrief Arief untuk meminta perlindungan hukum. Hotasi juga menyampaikan dua fakta hukum perihal perkaranya. Pertama, perihal penugasan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara untuk memberi bantuan hukum dalam kasus Merpati pada 10 Juni 2008, serta adanya opini hukum oleh Jaksa JAMDATUN, Yoseph Suardi Sabda, yang menunjukkan pemahaman yang sama antara Kejaksaan Agung dan Merpati bahwa perkara tersebut adalah perkara 25

HOTASI NABABAN

perdata yang membutuhkan kerjasama sesama lembaga negara untuk mengejar pengembalian. Kedua, penegasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2007, yang menyatakan dana US$ 1 juta bukan untuk sewa operasi, tapi sebagai security deposit yang diserahkan tanpa kontrak jaminan karena Merpati (saat itu) belum memiliki pengendalian memadai. BPK meminta balian Direksi Merpati segera mengupayakan pengem security deposit tersebut. Kesimpulan BPK ini menyiratkan bahwa kerugian perusahaan akan terjadi jika upaya pengembalian dihentikan. Dalam berbagai kesempatan, pihak Kementerian Keuangan dan Kementrian BUMN pun menanyakan Direk si Merpati tentang kemajuan pengejaran uang itu. Adanya putusan pengadilan menguatkan bahwa uang ada di tangan kedua orang itu, yaitu Jon Cooper dan Alan Messner. Tinggal bagaimana memperolehnya kembali. Mantan Menteri Negara BUMN, Sofyan A. Djalil, mengakui dirinya selaku Menteri BUMN (saat itu) men dapat laporan perihal kasus yang menimpa Merpati itu. Sofyan menyatakan sewa menyewa pesawat yang dilakukan manajemen Merpati juga tidak perlu persetujuan RUPS. “Urusan sewa operasi pesawat adalah bagian dari rutinitas bisnis perusahaan yang merupakan wewenang sepenuhnya berada pada direksi sebagai pengurus perusahaan. Jika halhal seperti ini harus memperoleh persetujuan RUPS, maka perusahaan tidak akan jalan, karena terlalu birokratis dan lamban, sehingga keputusan tidak dapat dibuat secara cepat sesuai dengan kebutuhan bisnis,” kata Sofyan. 26


Sofyan Djalil juga melihat dalam pengadaan sewa pesawat ini, Direksi Merpati juga telah melakukan kewa jibannya sebagai pengemban amanah (fiduciary duty) atas transaksi tersebut. ”Menurut pemahaman saya, Direksi PT MNA telah melaksanakan tugas pengemban amanah perusahaan (fiduciary duty). Menurut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 97 ayat 5), Direksi dalam menjalankan tugasnya berkewajiban meme nuhi syaratsyarat: membuat keputusan semata-mata untuk kepentingan perusahaan (duty of loyalty) dan tindakan tersebut dilakukan dengan kehati-hatian (duty of care). Tindakan tersebut diambil dengan itikad baik untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Khusus dalam perkara ini, Direksi Merpati juga telah mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan berlanjutnya kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan pengembalian security deposit itu ke Pengadilan di AS dan memenangkannya pada 8 Juli 2007,” kata Sofyan Djalil lagi. Sofyan juga menegaskan apa yang dilakukan Direksi Merpati itu adalah sesuai dengan praktek bisnis yang lazim. Direksi dalam membuat keputusan, menurut Sofyan, harus memperhatikan lima hal yang dianggap sesuai dengan standar good corporate governance, yaitu: Perta ma, melakukan dengan itikad baik (good faith), dalam kasus ini Merpati memerlukan pesawat untuk menambah armada untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan, maka direksi berupaya untuk menyewa pesawat. Kedua, 27

HOTASI NABABAN

Komisaris dan Direksi Merpati saat berkunjung ke Menteri Perhubungan Agum Gumelar, 2003.

Rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR tentang penyelamatan Garuda dan Merpati, Emirsyah Satar-Dirut Garuda (kanan), Mahmudin Yasin Deputi BUMN (tengah), 2005. 28


melakukan dengan hati-hati (care). Ketiga, dilakukan secara saksama (diligence) yaitu mengikuti procurement sewa pesawat sesuai standard industry yang ada dan secara transparan. Keempat, dilakukan secara independen, artinya direksi membuat perjanjian tersebut tanpa paksaan dari pihak lain. Kelima, dilakukan tanpa konflik kepentingan (no conflict of interest). Hasil keputusan pengadilan District of Columbia Amerika Serikat yang memenangkan Merpati, kata Sofyan, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang seharusnya. Karena itu, dengan demikian, kata Sofyan, Direksi Merpati dalam kasus ini tidak dapat dipersalahkan karena tidak dapat mengantisipasi resiko bisnis. “Bisnis selalu me ngandung resiko, sehingga adagium dalam bisnis, ‘No risk, no business’. Jika keputusan Direksi Merpati telah dilakukan dengan mengikuti lima syarat tadi, maka direksi tidak bisa diminta pertanggungjawaban, walau pun, misalnya, perusahaan bangkrut sekalipun. Karena dalam bisnis selalu ada resiko yang dihadapi, dan tidak sepenuhnya bisa di antisipasi. Tugas direksi selaku pengurus perusahaan adalah memastikan keputusan bisnis dibuat dengan standar pengelolaan perusahaan yang baik, good corporate governance,” tegas Sofyan. Pakar hukum Profesor Erman Rajagukguk juga menya takan program pesawat terbang oleh Direksi Merpati yang sudah masuk RKAP tidak memerlukan lagi persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. “Kegiatan PT Merpati Nusantara Airline untuk menyewa pesawat terbang yang sudah masuk RKAP, Direksi PT MNA tidak memerlukan 29

HOTASI NABABAN

persetujuan Komisaris dan atau RUPS lagi, karena RKAP telah disahkan oleh RUPS dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar PT MNA dan Pasal 64 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” kata Erman. Erman Rajagukguk juga menjelaskan keabsahan Gene ral Manager Aircraft Procurement, yang mewakili Direksi Merpati saat menandatangani LASOT yang menjadi dasar hukum perjanjian antara Merpati dan TALG. Menurut Erman, Direksi Merpati dapat memberikan kuasa kepada manajer untuk melakukan perbuatan tertentu, misalnya membuat perjanjian, sesuai Pasal 103 Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berbunyi, “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Adapun penjelasan Pasal 103, menyebut, “Yang dimaksud ‘kuasa’ adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.” Lebih lanjut Erman menyatakan suatu tindakan direk si perusahaan bisa disebut merupakan tindak pidana jika: 1) Penyelenggaraan akutansi ekstra pembukuan; 2) Penyelenggaraan tranksaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas; 3) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata; 4) Pemasukan kewajiban-kewajiban dengan identifikasi tujuan yang tidak benar; 5) Penggunaan dokumen-dokumen palsu; 6) Perusakan sengaja atas do ku men-dokumen pembukuan terlebih dulu dari yang 30


19 Juli 2007, Pelantikan Direksi Merpati oleh Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil.

Saat pelantikan Dirut Merpati dan Dirut Garuda Mei 2002 bersama, Indra Setiawan (tengah) dan Abdul Gani (kanan).

31

HOTASI NABABAN

direncanakan oleh undang-undang. Prof. Erman Radjagukguk juga menegaskan gagalnya penyerahan pesawat terbang yang disewa Merpati belum menimbulkan kerugian negara, karena pihak yang gagal tersebut harus membayar ganti rugi karena wanprestasi. Menurut dia, keputusan Pengadilan Amerika Serikat tidak menimbulkan kerugian keuangan negara apabila pihak tergugat membayar ganti rugi yang diputuskan pengadilan tersebut. Karena itu, “Direksi PT Merpati Nusantara Airlines harus melakukan penagihan tersebut untuk menghindarkan kerugian keuangan negara,” tegas Erman. Sedangkan pakar hukum pidana Prof. DR. I.B.R. Supan cana, SH., MH., menyatakan yang dilakukan Direksi Merpati dalam pengadaan pesawat tersebut sudah berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG). Menurut Supancana, prinsip-prinsip terpenting dalam pelaksanaan GCG adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness (adil). Prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh Direksi Merpati dalam rangka leasing pesawat yang dilakukan dengan TALG. Prinsip transparansi, misalnya, kata Supancana, sudah diterapkan dalam proses pengadaan pesawat tersebut melalui pengumuman di internet. Selain itu, proses perundingan yang dilakukan juga telah dibicarakan dan disetujui oleh rapat direksi. Adapun prinsip akuntabilitas, menurut Supancana, juga sudah dijalankan melalui prosedur internal yang dalam jangka waktu yang lama (sejak tahun 1992) telah dijadikan pedoman dalam pengadaan pesawat dan juga bertumpu pada kebiasaan yang berlaku dalam bisnis ini. Termasuk 32


terkait dengan penyerahan refundable cash deposit sebagai pelaksanaan LASOT. Menurut Supancana, dari prinsip fairness, penyerahan security cash deposit merupakan imbalan yang seimbang atas kewajiban TALG menandatangani term sheet untuk perjanjian jual beli pesawat dengan East Dover. Kepada Majalah Tempo, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Tengku Burha nuddin, menyatakan yang dilakukan oleh Merpati pada 2006 itu sesuatu yang wajar. Menyimpan dana terlebih dulu sebagai security deposit atau jaminan, menurut Tengku Burhanuddin, memang biasa disyaratkan perusahaan penyewaan pesawat. Menurut Tengku Burhanuddin, banyak maskapai nasional melakukan hal itu. “Yang terpenting sebenarnya ada upaya proteksi terhadap kerugian apabila terjadi masalah dalam proses transaksi,” katanya. Soal masalah yang dihadapi Merpati, INACA menilai yang dialami perusahaan penerbangan nasional tersebut merupakan resiko bisnis. Menurut Tengku Burhanuddin, dari runtutan kejadian, juga dengan keluarnya putusan pengadilan di Amerika Serikat, kasus Merpati ini sebe narnya masuk ranah perdata, karena masalah utang piutang (Tempo, 25 September 2011). Pendapat para ahli hukum dan praktisi penerbangan itu dengan terang menunjukkan bahwa perkara sewa pesawat yang dilakukan Merpati ini adalah perkara perdata. Bahkan, pengadilan Amerika Serikat—sebagai mana dijelaskan di awal tulisan ini—telah memenangkan gugatan perdata yang dilakukan Merpati. Lantas, mengapa penyidik kejaksaan tetap ngotot menjadikan perkara ini menjadi tindak pidana 33

HOTASI NABABAN

korupsi? Ada apa sebenarnya dibalik upaya kriminalisasi terhadap Hotasi Nababan dan Direksi Merpati lainnya? Pertanyaan-pertanyaan itu pantas diajukan, ditengah gencarnya pencitraan yang dilakukan institusi kejaksaan. Sebagaimana diketahui, sejak lama citra Korps Adhyaksa di mata masyarakat dipertanyakan. Perilaku oknum jaksa yang menyelewengkan wewenangnya seba gai aparat penegak hukum, antara lain dengan melakukan rekayasa perkara, telah membuat masyarakat apatis dan sinis terhadap institusi kejaksaan.

JALAN MENUJU PENGADILAN

UNTUK menyehatkan PT Merpati Nusantara Airline yang diambang kebangkrutan, manajemen Merpati yang dipimpin Hotasi Nababan melakukan pengadaan pesawat dengan cara sewa. Terjadi ingkar janji yang dalam pengadaan pesawat tersebut diadili di Pengadilan Amerika sebagai kasus perdata, tapi, anehnya, di Indonesia, Kejaksaan menyatakan Hotasi dan dua petinggi Merpati lainnya sebagai tersangka korupsi. Berikut kronologi perkara yang menjerat Direksi Merpati tersebut:

Juni-November 2006 Merpati memasang iklan pencarian pesawat di www. speednews.com 34


8 Desember 2006 Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) mengajukan proposal sewa dua pesawat B 737 yang dimiliki Lehman Brother

18 Desember 2006 Penandatangan kesepakatan penyewaan dua pesawat Boeing 737-500 dan 734-400 antara Merpati dan TALG. Disepakati klausal: Merpati harus menempatkan Refundable Security Deposit (RSD) untuk setiap pesawat US$ 500.000 yang bisa ditarik jika ada masalah. Jadi total security deposit yang diserahkan Merpati US$ 1 juta. Hume setuju dan menerima penunjukkan TALG untuk penempatan RSD.

19 Desember 2006 Merpati meminta bantuan lawyer Lawrence Siburian (LS) yang sedang berada di Washington untuk membantu mengecek keberadaan TALG dan Hume. LS melakukan cek fisik dan memverifikasi keberadaan kantor dan manajemen TALG dan Hume.

20 Desember 2006 Merpati menempatkan US$ 1 juta ke Hume and Associates, firma hukum independen yang telah disepakati sebagai custodian.

35

HOTASI NABABAN

5 Januari 2007 Rencana penyerahan pesawat pertama, Boeing 737-500 gagal. TALG tidak menepati janji.

1 Februari 2007 Merpati menerbitkan Special Power of Attorney untuk LTPSA sebagai pengacara mewakili PT Merpati Nusantara Airline.

17 Februari 2007 Merpati bersama LTPSA menemui Jon Cooper di Washington untuk penyelesaian transaksi dan penarikan security deposit.

20 Maret 2007 Rencana penyerahan pesawat kedua, Boeing 737-400 gagal. TALG tidak menepati janji.

2 April 2007 Atas nama Merpati, LPTSA resmi menunjuk BKK untuk melakukan gugatan pada TALG.

17 April 2007 Merpati secara resmi melakukan gugatan. Merpati mengajukan tuntutan pengembalian uang security deposit ke Federal Court Washington DC. 36


19 April 2007 Gugatan diterima oleh TALG.

4 Juni 2007 Solidaritas Pegawai Merpati melaporkan kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Boeing oleh Merpati ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Markas Besar Kepolisian RI.

8 Juli 2007 Putusan hakim Pengadilan Distrik Columbia, Wa shington, DC memenangkan Merpati. Pengadilan meme rintahkan TALG mengembalikan US$ 1 juta sekaligus bunga dan biaya pengacara.

3 Maret 2008 Hotasi Nababan mundur dari Direktur Utama Merpati. Pengganti yang baru, Cucuk Suryoprojo meneruskan upaya pengejaran dana deposit itu, yang juga dilanjutkan oleh Bambang Bhakti, Dirut Merpati selanjutnya.

18 Juli 2008 Mediasi antara Merpati dengan Jon C. Cooper. Merpati memberi tawaran pencicilan US$ 45.000 setiap bulan selama 18 bulan sehingga total biaya yang harus dikembalikan Jon pada Desember 2009 US$ 810.000. Jon menolak tawaran tersebut. 37

HOTASI NABABAN

24 Juli 2007 LTPSA menunjuk Daniel J. Nickle untuk mengeksekusi aset TALG & Alan Messner. Namun aset TALG negatif.

27 September 2007 Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menyatakan belum ditemukan tindak pidana korupsi dalam perkara Merpati.

27 Oktober 2009 KPK menyatakan perkara Merpati tidak masuk dalam perkara korupsi karena tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU No.31/1999 dan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

4 Juli 2011 Untuk pertama kali Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama Merpati Hotasi Nababan. Status “penyelidikan” perkara secara cepat ditingkatkan menjadi “penyidikan”.

16 Agustus 2011 Hotasi dan bekas Direktur Keuangan Merpati, Guntur Aradea, ditetapkan sebagai tersangka.

38


12 September 2011 Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pencekalan untuk Hotasi.

April 2012 Setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, Direktur Penyidik (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arnold Angkouw, menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi penyewaan dua pesawat Boeing 737 senilai satu juta dolar AS telah memasuki tahap penuntutan setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Berkas perkara Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto segera dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan berkas Guntur Aradea masih belum dinyatakan lengkap. d

39

HOTASI NABABAN

Lampiran

Surat KPK kepada para pelapor, 28 oktober 2008 40


Surat Menteri BUMN Kedutaan Besar AS, 5 Mei 2003 41

HOTASI NABABAN

42


Surat dari Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa kasus sewa pesawat Merpati tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

43

HOTASI NABABAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, proses pengambilan keputusan untuk Sewa Operasi pesawat tidak termasuk dalam hal-hal keputusan yang harus memerlukan ijin Komisaris dan Pemegang Saham. Rencana sewa operasi pesawat telah menjadi bagian RKAP yang disetujui oleh RUPS. Keputusan penyewaan dan penempatan deposit dilakukan oleh Rapat Direksi lengkap sebagai pengambil keputusan tertinggi Perusahaan.

44


Pengantar Kawat Kedutaan Besar RI ke instansi terkait tanggal 23 Juli 2008 tentang hasil mediasi untuk mengejar pengembalian Security Deposit di Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat.

45

HOTASI NABABAN

Upaya Hotasi Nababan meminta perhatian Meneg BUMN agar kasus ini tidak menjadi preseden bagi BUMN sehingga Direksi BUMN takut dipidanakan.

46


47

HOTASI NABABAN

48


49

HOTASI NABABAN

50


51

HOTASI NABABAN

52


53

HOTASI NABABAN

54


55

KAMI KORBAN KEJAHATAN ORANG LAIN Oleh Hotasi Nababan

A

KHIRNYA, melalui pemberitahuan infor masi di website selama delapan bulan, Merpati mendapat proposal dari TALG yang menawarkan skema leveraged aircraft lease, atau skema sewa melalui utang. Cara bekerja skema itu sebagai berikut. TALG akan membeli pesawat dari East Dover, unit penjualan dari Bank Lehmann Brothers, dengan menem patkan uang muka di East Dover sebagai equity. Kemudian TALG mendapat komitmen pendanaan dari LSQ Fund di Miami yang bersedia melunasi pembelian pesawat itu dengan agunan pesawat itu sendiri. Selanjutnya TALG menggunakan arus pembayaran sewa dari Merpati kepada kreditur LSQ Fund hingga lunas. Skema ini lazim digunakan airlines yang tidak punya posisi tawar baik kepada lessor besar, seperti Merpati. Jika Merpati dan TALG memenuhi kewajiban masing-masing dalam pembayaran, maka skema ini akan berjalan baik hingga masa berakhir. TALG hanya akan membeli pesawat

56

itu jika ada kepastian sewa dalam bentuk penempatan deposit. Pada 18 Desember 2006, sesuai persyaratan di LASOT antara Merpati dan TALG, TALG mengirim salinan pengikatan pembelian pesawat dengan East Dover dalam bentuk Summary of Terms. Selain itu TALG menunjukkan salinan penawaran pendanaan LSQ Fund. Walaupun demikian, Merpati masih berupaya agar deposit itu tidak dipegang langsung oleh TALG yang dapat menggunakannya untuk equity atas pesawat itu. Usulan Merpati untuk menggunakan Letter of Credit atau bank garansi ditolak TALG. Karena batas waktu pembayaran equity TALG ke East Dover tanggal 20 Desember sudah dekat, maka Merpati meminta agar deposit ditempatkan di pihak ketiga atau di kantor hukum (law firm). Di Amerika Serikat, kantor hukum dapat berfungsi sebagai custodian atas suatu aset. TALG pun bersikeras untuk mengajukan Kantor Hukum Hume Associates yang merupakan mitranya. Akhirnya, Merpati menerima penggunaan Hume Associates, tetapi setelah meminta bantuan Lawrence Siburian, yang sedang menjalani program doktor di Washington untuk melakukan pemeriksaan langsung atas keberadaan TALG dan Hume Associates. Kasus deposit sewa Merpati ini menunjukkan bahwa pihak yang seharusnya menjaga nama baik di industri aviasi malah dapat melakuan perbuatan konyol seperti

57

HOTASI NABABAN

TALG. Hasil investigasi laywer BKK atas aliran dana bank menunjukkan beberapa hari setelah menerima transfer dari Merpati, Jon Cooper dari Kantor Hukum Hume Associates yang ditunjuk TALG, mentransfer security deposit Merpati ke rekening pribadi, dan membaginya ke Alan Messner pemilik TALG. Sebagai orang berada dan berpendidikan, mereka ti dak malu menggelapkan dana deposit yang seharusnya tidak boleh digu nakan untuk apapun. Mereka meng anggap bahwa Merpati tidak dapat berbuat apa-apa di Amerika Serikat. Belakangan, mereka tidak menduga bahwa Merpati serius membawa kasus ini ke jalur hukum dan bahkan memenangkan gugatan di Washington DC. Bahkan Merpati melalui lawyer berhasil menghentikan pengalihan aset Alan Messner setelah TALG dipailitkan. Sebagai latar belakang, Alan Messner adalah mantan bankir yang turut mengembangkan BCI Aircraft Leasing di Chicago dengan skema leveraged aircraft lease itu. Dalam waktu singkat BCI menjadi perusahaan leasing besar dengan memanfaatkan kredit macet dari aset pesawat setelah peristiwa WTC. Alan tinggal di perumahan kelas menengah atas di Chicago. Jon Cooper adalah profesor hukum ling kungan di George Mason University dan spesialis di US Coast Guard. Dia memiliki 30 tahun pengalaman menjadi penasehat di berbagai lembaga pemerintah. Dia mengenal jaringan pendanaan individu yang berminat di bisnis pesawat ini. Jon juga tinggal di kalangan kelas menengah atas di 58


Alan Messner pemilik TALG dan Jon Cooper pemilik Hume Associates (kanan).

Washington DC. Selama proses gugatan dan pengejaran deposit itu, lawyer Merpati terus mengumpulkan informasi tentang kedua orang tersebut. Keduanya bukan orang sembarangan. Mereka punya aset tapi telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya. Lebih jauh lagi, mereka menyewa lawyer masing-masing untuk bertahan atas serangan lawyer Merpati. Strategi mereka adalah mengulur waktu hingga kasus ini kedaluarsa (masa kedaluarsa pidana berat adalah empat tahun, sedangkan masa kedaluarsa perdata tujuh tahun). Merpati telah kehilangan peluang untuk menuntut pidana berat atas penggelapan karena telah berakhir di Desember 2010. Sedangkan peluang Merpati untuk mengejar pidana ringan dan perdata masih ada, 1,5 tahun lagi, yaitu tanggal 20 Desember 2013.

59

HOTASI NABABAN

Sayangnya, sejak September 2010, Direksi Merpati menghentikan pengejaran uang itu dengan alasan biaya. Padahal masih ada alternatif lain dengan menggunakan “debt collector” yang dapat dibayarkan dengan biaya jasa yang kecil dengan insentif persentase penagihan. Berapa pun yang masih dapat tertagih masih bernilai bagi Merpati. Selain itu, Kedutaan Besar RI di Washington selalu bersedia untuk membantu proses pidana kepada kedua orang itu. KBRI sudah membuka saluran komunikasi dengan pihak Department of Justice di Washington. Pengajuan gugatan pidana tidak membu tuhkan biaya sebesar kasus perdata. Jika semua upaya pengejaran itu tidak dilakukan sama sekali, maka kerugian negara yang didefinisikan dari kerugian Merpati sebagai BUMN mungkin akan terjadi. d

60

JANGAN PIDANAKAN PERDATA

Recommend Documents