Jangan Pernah Menyerah!

Volume 11

Edisi: Januari-Februari 2013

Jangan Pernah Menyerah! Never, never, never, never, never give up! Jangan pernah menyerah untuk terus mengajak dan memberdayakan masyarakat. Jadilah motor penggerak yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli dan waspada terhadap Obat dan Makanan ilegal. Gerakan ini terlalu penting untuk berhenti di tengah jalan. Karena itu, komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal ini dapat terus berjalan. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH dalam sambutannya pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Waspada Obat Dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) dan Peluncuran Buku Dokumentasi Ramuan Etnomedisin Obat Asli Indonesia di Badan POM, 8 Februari 2013. Masyarakat sebagai konsumen, diharapkan memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu suatu produk, sehingga dapat membentengi diri dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Ini merupakan wujud dari fungsi pengawasan konsumen,

yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produknya. Pengawasan oleh konsumen ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh konsumen tersebut menjadi latar belakang pencanangan GN-WOMI, yang merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai demand, dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengguna Obat dan Makanan agar lebih waspada terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal. GN-WOMI ini merupakan s a t u i n i s i a t i f ke g i a t a n d a r i S a t ga s Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, yang melibatkan seluruh pihak baik instansi pemerintah, masyarakat umum dan stakeholder (pabrik farmasi, distributor, dan sebagainya) untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran untuk memerangi Obat dan Makanan ilegal. Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet M.Sc., menyampaikan harapannya agar masyarakat lebih peduli untuk selalu membaca label guna mengenali dan mengidentifikasi produk yang terdaftar dan

Pencanangan gerakan ini diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama “anti obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan pangan ilegal” oleh instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Instansi pemerintah diwakili oleh Badan POM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Bareskrim POLRI. Pihak pelaku usaha diwakilri oleh PD Pasar Jaya, GP Farmasi, IPMG, GP Jamu, Perkosmi, PPA Kosmetik, dan GAPMMI. Sedang pihak masyarakat diwakili oleh YLKI, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, Dharma Wanita Badan Intelijen Negara serta Yayasan Kemala Bhayangkari Korlantas. Sebelumnya Menteri Kesehatan juga berkesempatan menyematkan pin GN-WOMI kepada perwakilan masyarakat juga selalu membeli produk di sarana resmi sehingga masyarakat mampu melindungi dirinya dari penggunaan Obat dan Makanan ilegal. D a l a m ke s e m p a t a n t e r s e b u t , j u g a diluncurkan Buku Etnomedisin yang berisi ramuan obat tradisional yang digunakan masyarakat etnis tertentu untuk pengobatan.

MUSNAHKAN PRODUK ILEGAL SENILAI 2,6 M Lebih dari 2,6 milyar, atau lebih tepatnya Rp 2.662.433.836 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), total nilai keekonomian Obat dan Makanan ilegal yang telah dimusnahkan Badan POM selama bulan Februari 2013. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan post-market yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai POM di Serang dan Balai POM di Palangka Raya. Pemusnahan pertama dilaksanakan Kepala Badan POM bersama dengan perwakilan POLDA Bandar Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada 18 Februari 2013. Pada kesempatan tersebut, dimusnahkan temuan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar, kosmetika tanpa izin edar, dan pangan kedaluwarsa, yang merupakan hasil pengawasan post-market sepanjang tahun 2009-2012 dari 14 Kabupaten/Kota, dengan nilai keekonomian Rp 1.023.000.000 (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya, pada 22 Februari 2013, bersama dengan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen - Kementerian Perdagangan, Perwakilan Korwas PPNS, Perwakilan Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara wilayah Jakarta, Kepala Balai Besar POM di Jakarta dan Kepala Balai POM di Serang, Kepala Badan POM memusnahkan Obat dan Makanan ilegal senilai Rp 1.376.849.161, yang terdiri dari 594 item dan 79.376 kemasan obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan pangan ilegal. Produk tersebut merupakan hasil pengawasan Balai Besar POM di Jakarta, Balai

Besar POM di Bandung dan Balai POM di Serang pada tahun 2012. Menjelang akhir Februari 2013, tepatnya tanggal 25, sebanyak 756 item dan 11.038 kemasan obat dan makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai Rp 262.584.675 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dimusnahkan oleh Kepala Badan POM di kantor Balai POM di Palangka Raya. Kepala Badan POM RI, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc menyampaikan bahwa ketiga pemusnahan tersebut merupakan awal dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan Badan POM di tahun 2013, berkaitan dengan pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Ini merupakan komitmen Badan POM untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan Obat dan Makanan yang a m a n , b e r k h a s i a t / b e r m a n fa a t d a n bermutu, serta bergizi. Komitmen Badan POM juga dipertegas dengan pencanangan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) oleh Menteri Kesehatan pada 8 Februari 2013. GN-WOMI merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai demand, dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengguna Obat dan Makanan agar lebih waspada terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal. Sebelumnya, pada 4 Januari 2013, sebagai bagian dari Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar, Badan POM dan Kementerian Pertanian, bersama dengan Kementerian Perdagangan, menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerja sama di bidang pengawasan barang beredar. Barang bukti Obat dan Makanan ilegal yang siap dimusnahkan secara simbolis

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA K

amis, 28 Februari 2013 dilakukan

Peresmian Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area parkir kantor Indosiar yang dihadiri oleh Kepala Badan POM dan beberapa menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Selain itu hadir pula para Walikota, Kepala BAPEDDA dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Dalam kesempatan ini, Kepala Badan POM didampingi oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan

Kepala Badan POM beserta Gubernur DKI Jakarta saat mengunjungi salah satu pedagang kaki lima

Bahan Berbahaya serta direktur Surveilan Keamanan Pangan. Penataan ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan membantu mewujudkan

kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Dalam acara peresmian itu diserahkan bantuan sarana dan prasarana dagang kepada para PKL dan peresmian ditandai oleh penandatanganan prasasti oleh Kepala Badan POM dan para Menteri yang hadir.

Komitmen Bersama untuk Perlindungan Konsumen

Kepala Badan POM, Lucky S. Slamet; Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sekaligus Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini; dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen – Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak; Jumat 4 Januari 2013, bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama Pengawasan Barang untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menunjukkan bahwa keempat instansi pemerintah tersebut sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang p e n gawa s a n b e rd a s a rka n p r i n s i p kemitraan dan kebersamaan; dan lebih lanjut meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam pengawasan guna mewujudkan perlindungan konsumen dan memperkuat pasar domestik. Nus Nuzulia Ishak menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini dapat menjadi wadah pertukaran informasi terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan dan pangan segar yang beredar di p a s a r, s e k a l i g u s m e n i n g k a t k a n pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lucky S. Slamet menambahkan bahwa kerja sama ini memperkuat pengawasan yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah. Badan POM sendiri, sepanjang tahun 2012, secara aktif bersama Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar telah melakukan pengawasan terhadap barang beredar di sejumlah kota yang rawan barang selundupan di Indonesia, antara lain Batam, Pekanbaru, Semarang, Manado, Balikpapan, Surabaya dan Padang. Selain itu, Badan POM juga melakukan Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Gabungan Nasional bersama Kepolisian. Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan

bersama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bareskrim POLRI, Komisaris Jenderal (Pol) Sutarman menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam penegakan hukum, mewujudkan keberhasilan dalam penanganan tindak pidana

di bidang perlidungan konsumen dan metrologi legal. Menteri Perdagangan berharap, kerja sama antar instansi pemerintah ini dapat meningkatkan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan penyidik peridungan konsumen dan metrologi legal yang didukung penyidik kepolisian. Dengan demikian, semangat perlindungan konsumen dapat ditularkan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

WUJUD NYATA KOMITMEN BADAN POM UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN Jamu ramuan jawa asli pegel linu neo herbal akar dewa rasa manis dan rasa pahit, jamu jawa asli encok linu cap widoro putih, dan jamu cap akar dewa, adalah 4 produk yang ditemukan Badan POM di daerah Ponogoro Jawa Timur awal Februari 2013. Keempat produk tersebut telah diterbitkan public warning dan dicabut izin edarnya oleh Badan POM. Kepala Badan POM, Lucky S. Slamet, yang meninjau langsung lokasi penyimpanan produk, menyatakan bahwa diperlukan uji lab lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti apa kandungan produk tersebut. Yang pasti, ini merupakan produk yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar dari Badan POM RI. Nilai keekonomian keseluruhan temuan yang berjumlah 283.760 botol tersebut ditaksir mencapai Rp 1.768.620.000,-. Temuan ini merupakan tindak lanjut terhadap public warning yang telah diterbitkan Badan POM. Berdasarkan UU Kesehatan No. 36/2009 Pasal 197, pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

terhadap upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Badan POM, antara lain peningkatan pelayanan publik dan penataan sistem manajemen sumber daya aparatur dalam bidang tata laksana pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi core business Badan POM. Sudah banyak karya nyata Badan POM regional, maupun internasional. Ke depan, dukungan, peran serta dan komitmen semua pegawai Badan POM semakin penting untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa.

d i d u ku n g o l e h i m p l e m e n t a s i program penilaian prestasi kerja pegawai melalui pendekatan metode Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Metode ini menilai prestasi kerja pegawai dengan menggabungkan penilaian aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya, dengan aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Pada p e r i n ga t a n H U T B a d a n P O M tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas, secara simbolis menandatangani SKP-nya, yang selanjutnya disyahkan oleh Sekretaris Utama sebagai Atasan langsungnya. Kemenpan dan RB menyampaikan apresiasinya

DI USIA KEDUA BELAS INI, BADAN POM AKAN SEMAKIN SATU Solid, Andal, Terpadu, dan Utuh. Demikian disampaikan Kepala Badan POM RI, Dra Lucky S. Slamet, M.Sc, dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun Badan POM ke-12. Memanfaatkan momentum peringatan HUT tersebut, Badan POM meluncurkan program Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) dan Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional (ASROT), yang ditujukan agar pelayanan publik Badan POM dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Peluncuran AERO tahap awal yang ditujukan untuk obat copy, dan ASROT untuk obat tradisional low risk ini merupakan upaya peningkatan mutu kinerja Badan POM RI, agar waktu pelayanan registrasi obat dan obat tradisional menjadi semakin singkat, dimana pendaftar tidak perlu datang ke kantor Badan POM, dan dapat memantau secara online perkembangan proses pendaftaran produknya. Selain itu, dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Deputi Bidang Tata Laksana dan Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan dan RB), Plt. Sekjen Kementerian Kesehatan, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan – Arsip Nasional RI serta Asisten Muda Ombudsman ini, Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum berkesempatan menyerahkan Sertifikat Akreditasi Kearsipan kepada Kepala Badan POM. Sertifikat ini merupakan pengakuan atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan telusur yang cepat dan tepat. Upaya peningkatan pelayanan publik Badan POM juga

SETIAP ORANG ADALAH PEMIMPIN, dan setiap pemimpin harus dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan penuh komitmen. Kepemimpinan mengandung legitimasi kompetensi dan akuntabilitas atas semua tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Demikian disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya pada acara pelantikan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, 14 Januari 2013. Dilaksanakan di Bangsal Kepatihan, pelantikan ini merupakan pelantikan yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur DIY, dan dihadiri oleh kurang lebih 125 undangan, termasuk Muspida dan SKPD DIY. Gubernur menyampaikan harapannya, agar Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Yogyakarta, sebagai fasilitator, sekaligus regulator, agar mengambil kebijakan yang menyeluruh dan tegas untuk membantu industri farmasi nasional dan lokal, agar dapat bersaing dengan pemain global dan regional. Kepala Badan POM RI, Dra. Lucky S. Slamet,

M.Sc, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hubungan dan kerja sama yang baik antara Balai Besar POM di Yogyakarta dengan p e m e r i n t a h d a e ra h s e te m p a t . B e l i a u mengatakan bahwa hal ini menjadi modal dan dukungan untuk terus melanjutkan program kegiatan yang bersifat local specific. Kerja sama lintas sektor yang sudah terjalin, harus dijaga, bahkan ditingkatkan. Harapan pemerintah daerah terhadap keberadaan Balai Besar POM sangat besar, karena itu, mari dijawab dengan kinerja, utamakan fungsi dalam bekerja. Lakukan inovasi dan terobosan namun tetap harus akuntabel. Tiga kunci penting yang harus diperhatikan adalah teladan, mau maju, dan integritas. Peran Balai Besar POM di Yogyakarta sangat penting dalam mendukung kinerja Badan POM. Tahun 2013, Badan POM RI termasuk salah satu dari 7 K/L yang RKAKL nya diserahkan secara langsung oleh Presiden, karena selama 3 tahun berturut-turut pencapaian anggaran Badan POM baik.

"1st Indonesia-Japan Symposium on Ensuring Quality, Safety, Efficacy through Integrity Supply Chain" Pengawalan terhadap rantai suplai distribusi obat dapat menjadi salah satu kunci penting dalam pencegahan peredaran obat ilegal, termasuk palsu. Efisiensi pelaksanaan distribusi obat, selain lebih menguntungkan dari sisi ekonomi, juga dapat menghindarkan kemungkinan bahaya kontaminasi dan mix-up, serta memperkecil peluang masuknya obat ilegal, termasuk palsu ke jalur distribusi. Demikian disampaikan Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc, dalam sambutannya pada pembukaan 1st Indonesia-Japan Symposium on Ensuring Quality, Safety and Efficacy through Integrity Supply Chain. D i h a d i r i o l e h s e k i t a r 3 0 0 o ra n g perwakilan Badan POM, Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA), serta industri farmasi di Indonesia dan Jepang; simposium yang diselenggarakan tanggal 12 Februari 2013 di hotel Redtop Jakarta atas kolaborasi Badan POM dan PMDA Jepang ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai sistem peraturan distribusi obat di masing-masing negara untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Dalam simposium tersebut, perwakilan dari badan hukum dan industri obat Indonesia dan Jepang akan

memberikan presentasi mengenai u p da te situasi farmasi dan pharmacovigilance masing-masing negara. Tatsuya Kondo, Chief Executive P M DA , m e n j e l a s k a n b a h w a penyelenggaraan simposium ini dilatarbelakangi oleh globalisasi produksi dan pengembangan farmasi, termasuk di Asia. Peran Asia menjadi semakin penting dalam pengembangan klinis, pasokan bahan obat, dan produksi obat, serta sebagai pasar produk medis. Oleh karena itu, menjadi hal yang tidak dapat dihindari bagi Jepang untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Badan POM RI menyambut baik penyelenggaraan simposium ini. K e p a l a B a d a n P O M menyampaikan harapannya, agar simposium ini dapat lebih meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang. Kemitraan yang terbangun antara Indonesia dan Jepang akan memberikan keuntungan maksimal bagi daya saing industri farmasi kedua negara di pasar global. Di sisi lain, Badan POM sebagai regulator, ingin maju dalam jejaring regulator dalam membangun kerja sama lokal dan

Dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Badan POM bertugas untuk mengawal keamanan, mutu dan khasiat obat dan makanan yang beredar di wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, dalam menjalankan tugas tersebut, Badan POM tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor agar kinerja pengawasan obat dan makanan dapat meningkat. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan POM tahun 2013 yang diselenggarakan tanggal 25-28 Februari 2013 di Palangkaraya. Pada rakernas yang mengambil tema “Pemantapan Mutu Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan melalui Peningkatan Efektifitas Pengawasan untuk melindungi Kesehatan Masyarakat”, Menteri Kesehatan menyampaikan sambutannya mengenai Sinergisme Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Program Pembangunan Kesehatan. Ini merupakan kali pertama Menteri Kesehatan hadir pada acara Rakernas Badan POM. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan juga berkesempatan melakukan dialog dengan seluruh peserta Rakernas. Pesan utama yang disampaikan Menteri Kesehatan kepada peserta rakernas, yaitu komitmen Badan POM terhadap Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau yang dikenal sebagai PP Tembakau, dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Kedua hal ini ditekankan, karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Selain itu, Menteri kesehatan juga

PERAN BADAN POM SANGAT PENTING berpesan agar pencanangan GNWOMI pada tanggal 8 Februari 2013 ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sehingga produk obat dan makanan yang dikonsumsi seluruh rakyat Indonesia terjamin mutu dan keamanannya. Sebelumnya, pada Senin malam 25 Februari 2013 malam, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH. membuka secara resmi Rakernas yang dihadiri oleh Unsur Forum

internasional, untuk menyediakan kerangka regulatori yang responsif dan fleksibel.

Komunikasi Daerah dan Jajaran Pemerintah P r o v i n s i K a l i m a n t a n Te n g a h d a n Pemerintah Kota Palangka Raya serta seluruh peserta Rakernas. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan Katambur oleh Bapak Gubernur yang didampingi oleh Kepala Badan POM dan Kepala Balai POM di Palangka Raya. Dalam sambutannya pada acara pembukaan, Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc. menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri dan selalu membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Badan POM mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Jajaran yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Badan POM, sehingga Badan POM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tiga poin penting yang ditekankan Kepala Badan dalam presentasinya adalah mengenai Arah Kebijakan, Isu Strategis, dan Program Prioritas Badan POM Tahun 2014, penerapan GNWOMI di Balai Besar/Balai POM serta peningkatan pengawasan obat dan makanan impor terutama di entry point/perbatasan; pemanfataan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan untuk menyikapi keterbatasan yang dimiliki Badan POM; peningkatan sinergisme lintas sektor dan tindak lanjutnya serta finalisasi Sistem laboratorium Pengawas Obat dan Makanan.

berita foto

Penandatanganan prasasti peresmian penataan pedagang kaki lima

Penanggung Jawab: dr. M. Hayatie Amal, MPH Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Octavita Dwi Yuliani, S.Ikom; Desain Grafis: Diyan Fajar MR, S.Sos., M.I.kom; Nelly L Rachman, S.Sos; Sekretariat: Dra. Sri Mulyani, Apt; Kurnia Sari, S.Ikom; Yanuar Rahman, S.Ikom; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Dewi Nopitasari, S.Farm., Apt; Benny Robin.

Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat Telp. 021-4263333,4240231 Fax. 021-4209221 [email protected]

Kepala Badan POM menguji coba aplikasi sistem E-Registrasi Obat (AERO)

Pemberian Cinderamata kepada PDMA Jepang dan Kepala Badan POM

Pemberian Cinderamata oleh Menteri Kesehatan kepada Kepala Badan POM

Pemberian Cinderamata oleh Menteri Perdagangan kepada Kepala Badan POM

Prosesi Pelantikan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono IX