KATA PENGANTAR Puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua warga IGTKI-PGRI di seluruh tanah air, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan amanat tertinggi organisasi,yaitu KONGRES X IGTKI-PGRI pada tanggal 5-7 Februari 2016 di Millenium Hotel Jakarta, Jl. Fachrudin 3,Tanah Abang Jakarta Pusat 10250. KONGRES X IGTKI-PGRI telah berjalan lancar sesuai yang direncanakan, setiap sessi berlangsung dengan tertib dan rapih ini menunjukkan kematangan dan soliditas organisasi. Itu semua dapat terjadi karena Ridha Allah, karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sudah tentu berkat kerja cerdas dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat baik didalam kepengurusan maupun kepanitiaan. Sebagai upaya untuk mengabadikan segala peristiwa bersejarah yang terjadi dalam KONGRES tersebut, maka tersusunlah sebuah buku tentang “RISALAH DAN KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI” yang memuat semua tentang isi Kongres. Melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jerih payah rekan-rekan sejawat panitia Kongres dan rekan-rekan anggota Pengurus Pusat yang sampai di akhir masa bakti IX telah memperlihatkan kesungguhan, kebersamaan dan kekeluargaan, saling menghargai, terutama dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kongres X IGTKI-PGRI, demi kecintaan dan kelangsungan hidup organisasi profesi kita yang bermartabat. Kekurangan ataupun kekeliruan yang ada dalam buku ini semata-mata bukanlah kesengajaan, namun itu semua karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap kiranya buku ini dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi seluruh pengurus dan anggota IGTKI-PGRI di tanah air, serta semua pihak yang berkepentingan.
1
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNYA pada kita semua, sehingga segenap pengurus maupun anggota IGTKI-PGRI di Masa Bakti X dapat lebih meningkatkan kualitas organisasi dan mengemban seluruh amanat organisasi dengan baik dan benar….. amin.Y.R.A
Jakarta, Februari 2016 PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI
Hj. Farida Yusuf, M.Pd Ketua Umum
2
DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR 2. DAFTAR ISI 3. BERITA ACARA LAPORAN TIM PEMERIKSA MANDAT KONGRES X IGTKIPGRI 4. LAPORAN KETUA PANITIA KONGRES X 5. SAMBUTAN KETUA UMUM PP IGTKI-PGRI 6. PESAN & KESAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 7. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG JADWAL ACARA KONGRES X IGTKI-PGRI 8. LAMPIRAN JADWAL ACARA KONGRES 9. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG TATA TERTIB KONGRES X IGTKI-PGRI 10. LAMPIRAN TATA TERTIB KONGRES 11. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PP IGTKI-PGRI MASA BAKTI IX TAHUN 2010-2015 12. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG PENYEMPURNAAN AD/ART 13. LAMPIRAN: ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA IGTKI-PGRI 14. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG PROGRAM UMUM IGTKIPGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 15. LAMPIRAN: PROGRAM UMUM IGTKI-PGRI TAHUN 2015-2020 16. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG REKOMENDASI KONGRES X IGTKI-PGRI 17. LAMPIRAN: REKOMENDASI KONGRES X IGTKI-PGRI 18. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PP IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 19. KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 20152020 20. URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) PP IGTKI-PGRI MB X TH 2015-2020 21. LAMPIRAN-LAMPIRAN a. JANJI PENGURUS IGTKI-PGRI b. MARS PGRI DAN MARS IGTKI c. KEGIATAN DALAM GAMBAR
3
BERITA ACARA LAPORAN TIM PEMERIKSA MANDAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KONGRES X IGTKI-PGRI TANGGAL 5-7 FEBRUARI 2016 DI JAKARTA Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Februari 2016, Tim Pemeriksa Mandat dalam rangka penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI telah memeriksa dan meneliti dengan cermat seluruh berkas yang masuk dari seluruh Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi sesuai ketentuan umum penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI. Dengan ini Tim Pemeriksa Mandat melaporkan sebagai berikut: Jumlah Surat Mandat yang masuk … 621… peserta dari 34 Provinsi Dari keseluruhan berkas, mandat yang sah: …621… dan yang tidak sah …0… Maka, sesuai dengan AD/ART IGTKI-PGRI , telah mencapai Kuorum, dan : KONGRES X IGTKI-PGRI DINYATAKAN: SAH Demikian laporan kami, atas perhatiannya, terima kasih. Jakarta, 5 Februari 2016 Tim Pemeriksa Mandat: 1. Suliyem,S.Pd.AUD
: Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Tengah: Ketua
2. Oktovina Ngarbingan, S.Pd : Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Maluku: Sekretaris 3. Lisnawati,S.Pd
: Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Kalimantan Selatan: Anggota
4
LAPORAN KETUA PANITIA PADA UPACARA PEMBUKAAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. Yang terhormat,
Bapak Anies Baswedhan,Ph.D, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Basuki Cahya Purnama, Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakilinya Bapak Dr. Sulistyo Ketua Umum PB PGRI atau yang mewakilinya Ketua Umum DPP GOPTKI atau yang mewakilinya Mitra Kerja PP IGTKI-PGRI dan seluruh undangan Ibu Ketua Umum PP IGTKI-PGRI beserta jajarannya, dan
Para peserta KONGRES X IGTKI-PGRI yang saya banggakan, Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Upacara Pembukaan KONGRES X IGTKI-PGRI. Selanjutnya ijinkan kami menyampaikan laporan singkat mengenai KONGRES. KONGRES X ini diselenggarakan dalam rangka merealisir Program Umum Hasil Keputusan KONGRES IX Tahun 2010 dan Program Kerja Hasil KONKERNAS II IGTKI-PGRI Tahun 2014, dan berkewajiban untuk melaporkan Pertanggung jawaban Pengurus Pusat dalam pengelolaan organisasi selama 5 tahun, menentukan program kerja 5 tahun kedepan, menyempurnakan AD/ART, dan memilih Pengurus Pusat Masa Bakti X Tahun 2015-2020. 5
Adapun peserta sampai saat ini sudah datang dari 32 provinsi berjumlah 579 orang. 2 provinsi yang belum hadir sampai saat ini yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat dan segera ikut bergabung bersama kami di acara ini. Bapak-ibu para Undangan dan peserta KONGRES yang berbahagia, Melalui kesempatan ini ijinkan saya atas nama panitia dan Pengurus Pusat IGTKIPGRI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sampai terselenggaranya KONGRES X ini, terutama kepada Penerbit PT Intan Pariwara, PT Pascola, dan PT Erlangga. Terima kasih dan penghargaan pula kepada rekan kami semua Panitia yang tak kenal lelah membantu sampai terlaksananya acara ini. Mengakhiri laporan ini, atas nama Panitia, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila dalam penyelenggaraan KONGRES X terdapat kekurangan atau kekhilafan yang sungguh terjadi di luar kesengajaan kami. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan karuniaNYA pada kita semua,..…amin. Atas perhatian bapak ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. PERGI KE KRANGGAN MEMBELI PITA KE PASAR REBO MEMBELI PATIN BILA ADA KEKURANGAN DARI PANITIA MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN BILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM Wr, Wb.
PANITIA KONGRES X IGTKI-PGRI Ketua ,
Ny. Sumiyati Eddy 6
SAMBUTAN KETUA UMUM PP IGTKI-PGRI PADA UPACARA PEMBUKAAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. Selamat Sore, Salam Sejahtera bagi kita sekalian, dan Selamat Tahun Baru 2016, semoga di tahun ini segala sesuatu menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Yang terhormat, Bapak Anies Baswedan,Ph.D Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, beserta jajarannya Bapak Basuki Cahya Purnama, Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakilinya Bapak Dr. Sulistyo Ketua Umum PB PGRI atau yang mewakilinya Ketua Umum DPP GOPTKI atau yang mewakilinya Ibu-ibu dan bapak-bapak para undangan yang berbahagia, serta Rekan-rekan sejawat, para pengurus dan anggota IGTKI peserta KONGRES X IGTKI-PGRI yang saya banggakan, Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka Upacara Pembukaan KONGRES X IGTKI-PGRI. Ungkapan rasa terima kasih serta penghargaan yang tinggi pertama sekali kami sampaikan pada bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah meringankan langkah menghadiri acara ini di sela-sela kesibukan bapak. 7
Ungkapan rasa terima kasih pula kami sampaikan kepada bapak Basuki Cahya Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta yang telah memperkenankan kami para guru TK Pengurus IGTKI-PGRI yang datang dari 34 povinsi berkumpul di ibu kota yang megah ini. Berikutnya, terima kasih dan penghargaan yang tinggi pula, kami haturkan kepada ibu dan bapak Undangan sekalian yang telah meringankan langkah menghadiri acara ini di tengah-tengah kesibukan ibu dan bapak saat ini. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai ibadah dan membalasnya berlipat ganda, amin. Tidak kalah pentingnya juga kami sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan kepada rekan-rekan para pengurus IGTKI-PGRI dari 34 provinsi , yang telah bersusah payah dan bekerja keras untuk dapat menunaikan kewajiban organisai menghadiri KONGRES X ini sebagai peserta, yang sekaligus berniat menambah ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan datang ke IBU kota ini, demi kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini di tanah Indonesia tercinta. Selanjutnya, ijinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa KONGRES X ini merupakan realisasi dari Keputusan Kongres IX IGTKI-PGRI Tahun 2010 dan KONKERNAS II Tahun 2014, yang bertugas melaporkan pertanggungjawaban selama 5 tahun, dan program kerja lima tahun ke depan. Adapun TEMA KONGRES X ini adalah: “IGTKI-PGRI BERSATU MEMANTAPKAN SOLIDITAS DAN SOLIDARITAS ORGANISASI PROFESI YANG KUAT BERMARTABAT DAN BERPERAN AKTIF MENDUKUNG PROGRAM WAJIB BELAJAR ANAK USIA 5-6 TAHUN” Melalui Tema tersebut harapan kami adalah semoga semangat para guru TK anggota maupun pengurus IGTKI-PGRI terus menggelora dan senantiasa berada di baris terdepan dalam menunjang dan mensukseskan segala program pemerintah terutama dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
8
Bapak Menteri yang kami hormati, serta Ibu-bapak para hadirin yang berbahagia, Sebagai salah satu wujud realisasi dari Program Umum IGTKI-PGRI, adalah pembinaan organisasi dan profesi secara berjenjang di semua tingkat kepengurusan dan bertahap sesuai dengan kebutuhan, kondisi serta situasi. Untuk itu berbahagialah kita semua yang hadir di sini, karena dalam rangkaian acara KONGRES ini kita selenggarakan juga workshop dimana para guru TK yang datang dari 34 provinsi ini akan mendapatkan pencerahan dan wawasan ilmu yang sangat bermakna antara lain mengenai Sosialisasi dan implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang insyaallah disampaikan dari tangan-tangan pertama penyusun Kurikulum tersebut. Selain itu isu-isu yang hangat dan aktual tentang Pendidikan Anak Usia Dini, kita bahas pula dalam KONGRES ini. Program Pemerintah tentang Wajib Belajar Anak Usia 5-6 tahun yang telah dirancang di Ditjen PAUD & DIKMAS, IGTKIPGRI siap berpartisipasi mendukung 100%, karena ini sudah merupakan salah satu tuntutan perjuangan kita sejak Kongres IX IGTKI-PGRI Tahun 2010. Dan juga sebagai jawaban kepada orang tua bahwa pembelajaran di paud khususnya Taman Kanak-Kanak tentang Calistung seperti di SD. Demikian padatnya agenda dalam KONGRES X ini, dan agenda utama nya adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pemilihan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan karunia kesehatan, kesabaran dan kekuatan kepada seluruh peserta, sehingga KONGRES ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang positif bagi perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi saat ini, dan terpilihnya Pengurus Pusat IGTKI-PGRI baru yang amanah, berdedikasi tinggi dan loyal serta bijaksana….amin. Dan untuk itu, tak jemu-jemunya saya mengajak kita semua, seluruh warga IGTKI di segenap penjuru tanah air, dapat senantiasa menjalin dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama pendidik anak usia dini khususnya dan juga jenjang pendidikan lainnya. 9
Bapak – Ibu para hadirin serta rekan sejawat yang berbahagia, Mengakhiri sambutan saya, atas nama pribadi dan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI kami ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, terlebih kepada panitia yang tak kenal lelah bekerja demi lancar dan suksesnya acara ini. Selanjutnya ijinkan kami mohon kesediaan bapak Anies Baswedhan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, kiranya berkenan memberikan pengarahan kepada kami semua, dan sekaligus membuka secara resmi KONGRES X IGTKI. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara ini. SUDAH GAHARU CENDANA PULA BAPAK KAPOLRES MENUNGGU DI BANDARA SEMANGAT GURU-GURU TK SE INDONESIA SELAMAT BERKONGRES DI IBU KOTA JAKARTA!!! IGTKI……IGTKI……IGTKI.…..JAYA! IGTKI…IGTKI….,IGTKI…..YES!!!! BILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAMGU’ALAIKUM Wr, Wb. PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI Ketua Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
10
PESAN & KESAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI:
11
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : I/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang JADWAL ACARA KONGRES X IGTKI-PGRI DI JAKARTA TGL 5-7 FEBRUARI 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI: Menimbang
: 1. Bahwa untuk merealisir salah satu Keputusan Kongres IX IGTKI-PGRI Tahun 2010 Tentang Program Umum dan Konkernas I dan II Tahun 2011 dan 2014 Tentang Program Kerja, perlu Penyelenggaraan Kongres X IGTKIPGRI. 2. Bahwa untuk menyelenggarakan Kongres X IGTKI-PGRI, perlu disiapkan segala sesuatu pada waktunya. 3. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI tentang Jadwal Acara KONGRES X IGTKI-PGRI.
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Bab XI Pasal 18, dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab III Pasal 11 Ayat 2, & Bab XIII Pasal 45-50 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX 3. Rapat Pleno PP IGTKI-PGRI tanggal 12 September 2015. 4. Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26-27 Desember 2015.
12
Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang pleno pada KONGRES X IGTKI-PGRI yang membahas rancangan Jadwal Acara KONGRES X IGTKI-PGRI 2. Keputusan Sidang Pleno KONGRES X IGTKI-PGRI Tanggal 5 Februari 2016 MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG JADWAL ACARA KONGRES X IGTKI-PGRI DI JAKARTA.
PERTAMA
: Jadwal Acara KONGRES X IGTKI-PGRI secara lengkap dan terperinci dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
13
Lampiran KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NO : 01/KONGRES X/IGTI-PGRI/II/2016 TENTANG JADWAL ACARA KONGRES X IGTKI-PGRI TANGGAL 5 - 7 FEBRUARI 2016
NO
WAKTU
I
Jum'at
ACARA KEGIATAN
PIMPINAN SIDANG/ PENYAJI
KETERANGAN
PP IGKI-PGRI
Dra. Supiyani B
05 Februari 2016 1
08.00 - 12.30
Penerimaan Peserta - Pendaftaran Ulang
Enywati, S.Pd
- Penyelesaian administrasi 2
12.30 - 13.30
SHOIMA
3
13.30 - 15.30
Pra Kongres
Sri Nuskah, M.Pd Dra. Yetti H,MM Hj. Fatmah, S.Pd
a. Laporan Tim Pemeriksa Mandat
b. Pembahasan dan Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib c. Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 2010-2015. d. Laporan Tim Verifikasi
14
Ketua Panitia Pemeriksa Mandat
Ketua IGTKIPGRI Kalsel, Maluku, Jateng
PP IGTKIPGRI
Ny. Sumiyati Eddy
PP IGKI-PGRI
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Ketua Tim Verifikasi
Ketua IGTKIPGRI Sumbar,
N T B, Papua Barat 4
15.30 - 16.00
ISTIRAHAT
5
16.00 - 19.30
Upacara Pembukaan
16.00 - 18.00
a. Pembukaan
MC
b. Lagu Indonesia Raya c. Mars PGRI dan IGTKI
IGTKI-PGRI DKI JAKARTA
d. Tari Betawi
Anak-anak TK Bakti Muiya 400 Jak-Sel
e. Laporan Ketua Panitia KONGRES X IGTKI-PGRI
Ny. Sumiyati Eddy
f. Sambutan-sambutan : -
Ketua umum PP IGTKIPGRI
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
-
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Anies Baswedan, Ph.D
Sekaligus membuka secara Resmi KONGRES X IGTKIPGRI g. Pembacaan Doa oleh KH. Maula h. Paduan Suara & Tarian Guru-guru TK
i. Penutup 18.00 - 19.30
SHOIMA
15
KanwiI Agama DKI Jakarta IGTKI-PGRI Prov. DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
Poppy R.Wakulu
6
19.30 - 21.00
II
SABTU
Sidang Pleno I Kiprah PGRI Dalam Mewujudkan Guru yang Cerdas dan Bermartabat.
Ketua Umum PB PGRI Dr. Sulistyo, M.Si
Hj. Supinah, M.Pd
Pak Anam
Dra. Lusia Sri Sutanti, MM
06 Februari 2016 1
05.00 - 06.00
Senam Pagi
2
06.00 - 07.30
Sarapan pagi
Panitia/Hotel
3
07.30 - 09.00
Sidang Pleno II Pandangan Umum dan laporan IGTKI-PGRI Provinsi
Hj. Poppy Sumaeni Nur, S.Pd
14 Provinsi
Kebijakan Pemerintah Tentang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan TK.
Dirjen GTK diwakili oleh Kasubdit PTK PKK Drs. Nasrudin, M.Pd
Sri Nuskah, M.Pd
4
09.00 - 10.30
5
10.30 - 10.45
ISTIRAHAT
6
10.45 - 12.45
Sidang Pleno III Lanjutan Pandangan Umum dan laporan IGTKI-PGRI Provinsi
Hj. Dainas Sumiati Eddy
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
7
12.45 - 13.00
Tanggapan PP IGTKI-PGRI atas Pandangan Umum dan Laporan Daerah.
8
13.00 - 14.00
SHOIMA
9
14.00 - 15.30
Sidang Pleno IV Pengembangan Execukutif Function Anak Usia Dini Melalui Stimulasi 16
Prof.dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp. GK
20 Provinsi
Poppy R. Sumaeni Nur, S.Pd
10
15.30 - 15.45
Pembentukan Sidang Komisi Pembacaan Mekanisme Sidang Pembagian Peserta Sidang Pengaturan Ruang Sidang
Hj. Supinah, M.Pd Dra. Supiyani B
11
15.45 - 16.00
Istirahat
Pendamping
12
16.00 - 18.00
Sidang Komisi A. Komisi Organisasi dan Penyempurnaan AD/ART IGTKI-PGRI
Ketua Komisi
Hj. Farida Yusuf, M.Pd Dra. Supiyani B Sri Nuskah, M.Pd Dra. Lusia Sri Sutanti, MM
B. Pendidikan dan Keprofesian
Ketua Komisi
Sumiati Eddy Enywati,S.Pd
C. PORSENI/Humas dan Kesejahteraan
Ketua Komisi
Poppy Sumaeni Nur, S.Pd Hj. Dainas Hj. Fatmah, S.Pd Dra. Yetti Herayati, MM
D. Rekomendasi
Ketua Komisi
Hj. Supinah, M.Pd Hj. Yustini Agus Hj. Atit Tridaya
Ketua/Pelapor masingmasing Komisi
Dra. Supiyani B PP IGTKI-PGRI
13
18.00 - 19.30
SHOIMA
14
19.30 - 21.00
Lanjutan Sidang Komisi
15
21.00 - 22.00
Sidang Pleno V Laporan dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi 17
III
MINGGU 07 Februari 2016
1
06.00 - 06.30
Sarapan pagi
2
06.30 - 09.30
- Ketua Provinsi menuju ke Sekretariat PP IGTKIPGRI
08.00 - 09.30
- Kreativitas Guru TK untuk Seluruh Peserta minus Ketua
09.30 -10.00
ISTIRAHAT
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd Hj. Atit Tridaya Dra. Lusia SS,MM Enywati, S.Pd
Nara Sumber dari PT Intan Pariwara
Moderator: Agus Sukarno
3
4
5 10.30 - 13.30
Sidang Pleno VI Pemilihan PP IGTKI-PGRI MB X - Pembacaan SK Panitia Pemilihan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 - PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX menyatakan Demisioner, pimpinan sidang diserahkan kpd Panitia Pemilihan.
6
13.30 - 14.30
SHOIMA
7
14.30 - 15.00
Upacara penutupan a. Pembukaan
Hj. Supinah, M.Pd
Farida Yusuf, M.Pd Panitia Pemilihan
MC
b. Mars PGRI dan IGTKI
18
Kalteng, Sulsel, Jatim, Sulut, Jabar, Bali dan DKI Jakarta
c. Sambutan Ketua Umum terpilih, sekaligus menutup KONGRES secara resmi
Ketua Umum Terpilih
d. Doa e. Penutup
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
19
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : II/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang TATA TERTIB KONGRES X IGTKI-PGRI DI JAKARTA TGL 5-7 FEBRUARI 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI : Menimbang
: 1. Bahwa penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI merupakan realisasi dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI hasil Kongres IX IGTKI-PGRI Tahun 2010 di Jakarta 2. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Tata Tertib KONGRES X IGTKI-PGRI
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Bab XI Pasal 18, dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab III Pasal 11 Ayat 2, & Bab XIII Pasal 45-50 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX 3. Rapat Pleno PP IGTKI-PGRI tanggal 12 September 2015. 4. Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26-27 Desember 2015.
Memperhatikan : 1. Saran dan Pendapat yang berkembang dalam Sidang KONGRES X IGTKI- PGRI yang membahas rancangan Tata Tertib 2. Keputusan sidang Pleno I KONGRES X IGTKI-PGRI tanggal 5 Februari 2016
20
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG TATA TERTIB KONGRES X IGTKI-PGRI.
PERTAMA
: Tata Tertib KONGRES X IGTKI-PGRI tanggal 5 - 7 Februari 2016 secara lengkap dan terinci dalam laporan keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan : Di Jakarta Pada Tanggal : 5 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
21
Lampiran KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : II/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang TATA TERTIB KONGRES X IGTKI-PGRI I.
DASAR KONGRES X IGTKI-PGRI dilaksanakan atas dasar : 1. Anggaran Dasar IGTKI-PGRI Bab XI Pasal 18 2. Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab XIII Pasal 45 sd 50 3. Program Umum IGTKI-PGRI hasil Keputusan Kongres IX IGTKI-PGRI tahun 2010 di Jakarta 4. Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26 - 27 Desember 2015.
II.
KEDAULATAN DAN ACARA 1. Kedaulatan (Anggaran Dasar Bab III Pasal 3) Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. 2. Acara Kongres (Anggaran Rumah Tangga Bab XIII Pasal 48) sekurangkurangnya memuat : a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dalam satu masa bakti, dalam hal ini : 1) Kegiatan Pelaksanaan Program Organisasi 2) Kebijakan Keuangan Organisasi dan Kekayaan/Inventaris Organisasi.
III.
TEMA IGTKI-PGRI BERSATU MEMANTAPKAN SOLIDITAS DAN SOLIDARITAS ORGANISASI PROFESI YANG KUAT BERMARTABAT DAN BERPERAN AKTIF MENDUKUNG PROGRAM WAJIB BELAJAR ANAK USIA 5-6 TAHUN.
22
IV.
WAKTU DAN TEMPAT 1. Waktu : Tanggal 5-7 Februari 2016 2. Tempat : Di Millenium Hotel Sirih Jakarta Jl. Fachrudin 3, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250.
V.
PENYELENGGARAAN (ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB XIII PASAL 45) 1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi. 2. Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat setiap 5 (lima) tahun.
VI.
PESERTA (ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB XIII PASAL 46) Peserta Kongres terdiri dari : 1. Dewan Penasehat 2. Pengurus Pusat 3. Pengurus Provinsi 4. Pengurus Kabupaten/Kota 5. Peninjau dari Kecamatan, serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IGTKI-PGRI.
VII.
PANITIA PEMERIKSA MANDAT DAN HAK SUARA (ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB XIII PASAL 47 DAN 50) A. Panitia Pemeriksa Mandat (Pasal 50) 1. Pengurus Pusat membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan hak suara, yang bertugas : a. Memeriksa mandat dan hak suara Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusannya ke Kongres. b. Melaporkan hasilnya kepada Kongres. 2. Panitia beranggotakan 3 orang dari 3 Pengurus Provinsi 3. Panitia wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai.
23
B. Hak Bicara dan Hak Suara (Pasal 47) 1. Hak bicara adalah hak memberikan pendapat 2. Hak suara adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan atau memutuskan sesuatu dalam sidang-sidang. a. Hak suara ada di Kabupaten/Kota, setiap 300 anggota di Kabupaten/Kota mendapat hak satu suara. b. Setengah dari jumlah sub ayat a + 1 mendapat hak satu suara. c. Jumlah hak suara Kabupaten/Kota paling sedikit satu suara, dan paling banyak tiga suara. d. Satu Kabupaten/Kota hanya boleh mewakili satu Kabupaten/Kota lain yang berhalangan hadir, dengan mandat dari pengurus provinsi. VIII. KUORUM Kongres dianggap sah apabila jumlah utusan provinsi yang hadir lebih dari Setengah/separuh dari seluruh jumlah provinsi. IX.
PERSIDANGAN Persidangan terdiri dari : 1. Sidang-sidang Pleno 2. Sidang-sidang Komisi 3. Ketua IGTKI-PGRI Provinsi bertanggung jawab atas kehadiran peserta dari daerahnya secara tertib. 4. Laporan Pengurus Pusat : a. Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX disampaikan oleh Ketua Umum PP IGTKI-PGRI b. Laporan tidak dibacakan seluruhnya, hanya soal-soal yang memerlukan perhatian khusus. c. Laporan Pengurus Pusat ini diikuti oleh Laporan Panitia Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan yang menjadi tanggung jawab PP IGTKIPGRI. 5. Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKIPGRI yang disampaikan secara jelas dan singkat oleh Pengurus Provinsi dan diteruskan dengan Laporan masing-masing provinsi secara garis besarnya saja. 24
6. Urutan pembicara ditentukan oleh pimpinan Sidang. 7. Pembentukan Komisi-komisi : Semua peserta baik utusan maupun peninjau wajib masuk dan mendaftar dalam salah satu komisi yang diatur oleh pengurus provinsinya. X.
TUGAS DAN KEWAJIBAN 1. Peserta diwajibkan mengikuti semua persidangan sesuai dengan jadwal acara yang sudah ditetapkan dengan mengenakan tanda pengenal peserta 2. Pengurus Pusat IGTKI-PGRI memimpin sidang-sidang pleno secara bergilir dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya persidangan 3. Sidang-sidang komisi dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari anggota sidang komisi
XI . PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Segala keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat 2. Dalam hal ini bila keputusan tidak dapat diambil maka diadakan voting dengan jumlah suara terbanyak dari Ketua Provinsi . XII. HAK BICARA 1. Setiap utusan dari IGTKI-PGRI Provinsi mempunyai hak bicara yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Sidang. 2. Dalam hal mengeluarkan pendapat harus disesuaikan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pimpinan Sidang 3. Pimpinan Sidang berhak memperingati dan menghentikan pembicaraan apabila menyimpang dari persoalan yang dibahas atau menyalahi Tata Tertib. XIII. LAIN-LAIN Hal lain-lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini namun dianggap penting demi kelancaran sidang, akan ditentukan oleh pimpinan sidang atau Pengurus Pusat selaku pimpinan Kongres, dengan persetujuan peserta sidang.
25
Ditetapkan : Di Jakarta Pada Tanggal : 5 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
26
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : III/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI IX TAHUN 2010 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI : Menimbang
: 1. Bahwa Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti IX yang telah melaksanakan Kongres IX IGTKI-PGRI tahun 2010 di Jakarta merupakan badan pelaksana secara kolektif berkewajiban memberikan Laporan Pertanggung jawaban PP IGTKI-PGRI tahun 2010-2015 2. Bahwa Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti IX telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya pada KONGRES X IGTKI-PGRI yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 5-7 Februari 2016 3. Bahwa setelah mempelajari Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Pusat IGTKI-PGRI tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada diktum 2 bahwa Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 2010-2015 sesuai dengan AD/ART IGTKI-PGRI 4. Bahwa berhubungan dengan itu untuk memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI tersebut. Maka dipandang perlu untuk 27
menetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Penerimaan dan Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban PP IGTKI-PGRI tahun 2010-2015 Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Bab XI Pasal 18, dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab III Pasal 11 Ayat 2, & Bab XIII Pasal 45-50 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX 3. Rapat Pleno PP IGTKI-PGRI tanggal 12 September 2015. 4. Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26-27 Desember 2015.
Memperhatikan : 1. Saran dan Pendapat yang berkembang dalam sidang pleno KONGRES X IGTKI-PGRI pada pandangan umum yang membahas Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX. 2. Keputusan sidang Pleno KONGRES X IGTKI-PGRI tanggal 6 Februari 2016 MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT IGTKIPGRI MASA BAKTI IX TAHUN 2010-2015
PERTAMA
:
Menerima baik dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban PP IGTKI-PGRI tahun 2010-2015 yang disampaikan dalam Sidang Pleno KONGRES X IGTKI-PGRI.
KEDUA
:
Mengucapkan terima kasih kepada PP IGTKI-PGRI Masa Bakti IX atas segala upaya dan pengabdiannya.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
28
Ditetapkan : Di Jakarta Pada Tanggal : 6 Oktober 2015
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
29
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : IV/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IGTKI - PGRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI: Menimbang
:
1. Bahwa penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI merupakan realisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI hasil Keputusan KONGRES IX IGTKI-PGRI tahun 2010 di Jakarta dan program kerja IGTKI-PGRI hasil KONKERNAS II IGTKI-PGRI Masa Bakti IX tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah 2. Bahwa sesuai dengan tujuan dan dinamika organisasi, perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI. 3. Bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI.
30
Menimbang
:
4. Bahwa penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI merupakan realisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI hasil Keputusan KONGRES IX IGTKI-PGRI tahun 2010 di Jakarta dan program kerja IGTKI-PGRI hasil KONKERNAS II IGTKI-PGRI Masa Bakti IX tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah 5. Bahwa sesuai dengan tujuan dan dinamika organisasi, perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI. 6. Bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI.
Mengingat
:
1. Anggaran Dasar IGTKI-PGRI Bab XIV Pasal 21. 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX tahun 2010 - 2015.
Memperhatikan
:
1. Saran dan pendapat yang berkembang dalam permusyawaratan KONGRES X IGTKI-PGRI. 2. Hasil Sidang Komisi yang disahkan dalam Sidang Pleno KONGRES X IGTKI-PGRI. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IGTKI-PGRI
PERTAMA
:
Mengadakan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan perkembangan keadaan organisasi IGTKI-PGRI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. 31
KEDUA
:
Menyatakan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI yang disempurnakan itu di seluruh jenjang dan Jajaran organisasi IGTKI-PGRI.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
32
Lampiran : KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : IV/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IGTKI-PGRI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) IGTKI-PGRI
ANGGARAN DASAR IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA-PGRI PEMBUKAAN Bahwa salah satu tujuan Kemerdekaan Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum daam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu-satunya alat untuk mencapai maksud tersebut ialah pendidikan serta pengajaran berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945.
Pendidikan Taman Kanak -Kanak merupakan lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan Guru Taman Kanak -Kanak merupakan pelaksana utama pendidikan Taman Kanak -Kanak, yang menghimpun dirinya kedalam satu organisasi. Guru sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kem ampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan pengabdiannya dalam mecerdaskan anak usia TK generasi penerus bangsa. IGTKI -PGRI senantiasa berupaya 33
membina dan meningkatkan harkat dan martabat guru TK melalui peningkatan kompetensi dan kesejahtera annya. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka di susunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga IGTKI -PGRI sebagai berikut : BAB I NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1) Organisasi ini bernama Ikatan Guru Taman Kanak -Kanak Indonesia di Singkat IGTKI. 2) IGTKI didirikan pada tanggal 22 Mei 1950 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. 3) Pada Kongres IV IGTKI tahun 1985 di Jakarta, IGTKI manungga l kedalam PGRI namun tetap mandiri dalam IGTKI sehingga nama organisasi menjadi IGTKI-PGRI 4) IGTKI-PGRI adalah organisasi profesi guru T aman Kanak-kanak yang independen, dan PGRI adalah mitra sejajar. 5) Pimpinan organisasi tingkat Pusat berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. BAB II DASAR Pasal 2 IGTKI-PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. BAB III KEDAULATAN Pasal 3 Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.
34
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4 VISI: Terwujudnya organisasi profesi yang dinamis, profesional dan bermartabat dengan anggota yang berakhlak mulia dalam keragaman agama dan budaya. Pasal 5 MISI : 1) Meningkatkan profesionalitas guru TK melalui pelatihan, seminar workshop, dll. 2) Mewujudkan organisasi yang di namis, dapat mengikuti berbagai perkembangan pendidikan, kreatif, inovatif, da n visioner. 3) Mewujudkan organisasi yang bermartabat mampu menga yomi, menghargai, dan memotivasi anggotanya. 4) Mewujudkan anggota yang berakhlak mulia, dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat lainnya 5) Menghargai keberagaman agama diantar a anggotanya. 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman budaya di Indonesia. BAB V TUJUAN Pasal 6 1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2) Berperan aktif menyukseskan Pembangu nan Nasional, khususnya Bidang Pendidikan Taman Kanak -Kanak/PAUD. 3) Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan Pendidikan Nasional. 35
4) Meningkatkan kesadaran, mutu dan kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak. 5) Menjaga, memelihara, harkat dan martabat Gu ru Taman KanakKanak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan solidaritas anggota. BAB VI TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Pasal 7 IGTKI-PGRI mempunyai tugas: 1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2) Membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila. Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3) Mempersatukan semua Guru dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak, Pengawas Taman Kanak -Kanak, dan Pensiunan Guru Taman Kanak-Kanak. 4) Mengadakan kerjasama dengan lembaga -lembaga Pendidikan terkait dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Taman Kanak -Kanak. Pasal 8 IGTKI-PGRI mempunyai fungsi : 1) Sebagai wadah semua Guru dan pensiunan Guru Taman Kanak kanak, serta Tenaga Kependidikan Taman Kanak -Kanak guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam Pendidikan Nasional khususnya di bidang Pendidikan Taman Kanak -Kanak. 2) Membina kader organisasi serta memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasian IGT KI-PGRI 3) Mempertahankan Taman Kanak -Kanak sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dalam jalur Pendidikan formal sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang S istem Pendidikan Nasional 4) Memajukan profesi guru dan meningkatkan kompetensi guru anggota IGTKI-PGRI. 36
Pasal 9 IGTKI-PGRI mempunyai kewenangan: 1) Melaksanakan dan menegakkan Kode Etik Guru. 2) Memajukan pendidikan Taman Kanak-Kanak 3) Pengurus Pusat IGTKI -PGRI mempunyai wewenang untuk Menentukan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Konkernas, Rakorpimnas, atau rapat-rapat Pengurus Pusat IGTKI-PGRI. 4) Pengurus Provinsi IGTKI -PGRI mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Konkernas, Konferensi Provinsi, Konferensi Kerja Provinsi , Rapat Kerja Provinsi, dan rapat-rapat Pengurus Provinsi IGTKI-PGRI. 5) Pengurus Kabupaten/Kota IGTKI -PGRI mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Konkernas, Konferensi Provinsi, Konferensi Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja Kabupaten/Kota , Rapat Kerja Kabupaten/ Kota, dan rapat-rapat Pengurus Kabupaten/Kota IGTKI-PGRI. 6) Pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Konkernas, Konferensi Provinsi, Konferensi Kabupaten/Kota, Konferensi Kecamatan, Rapat Kerja Kecamatan dan rapat -rapat anggota.
37
BAB VII KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA Pasal 10 1) IGTKI-PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia 2) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan tersendiri. BAB VIII ATRIBUT Pasal 11 1) IGTKI-PGRI memiliki atribut yang terdiri dari Lambang, Panji, Mars, Pakaian Seragam, dan Lencana. 2) Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB IX SUSUNAN ORGANISASI Pasal 12 IKATAN GURU TAMAN KANAK -KANAK INDONESIA-PGRI (IGTKI-PGRI) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1) Tingkat Pusat yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Tingkat Provinsi meliputi wilayah satu Provinsi. 3) Tingkat Kabupaten/Kota meliputi wilayah satu Kabupaten/ Kota. 4) Tingkat Kecamatan meliputi wilayah satu Kecamatan.
38
BAB X KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK -HAK ANGGOTA Pasal 13 KEANGGOTAAN Yang dapat menjadi anggota IGTKI -PGRI ialah warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Taman Kanak -Kanak baik pegawai negeri maupun swasta, pensiunan Guru Taman Kanak -Kanak, Pengawas Taman kanak -kanak, Tenaga Kependidikan Taman Kanak kanak, dan para pakar Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 14 PERSYARATAN Syarat, cara dan jenis/macam keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 KEWAJIBAN Setiap anggota berkewajiban untuk : 1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi. 2) Memegang teguh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi, dan Disiplin Organisasi. 3) Melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia 4) Melaksanakan Visi dan Misi untuk mencapai Tujuan Organisasi 5) Melaksanakan program Organisasi 6) Membayar iuran
39
Pasal 16 HAK-HAK ANGGOTA 1) Setiap anggota IGTKI-PGRI mempunyai : a. Hak bicara; b. Hak suara; c. Hak memilih; d. Hak dipilih; e. Hak membela diri; f. Hak memperoleh perlindungan hukum; 2) Penggunaan hak anggota seperti tersebut dalam ayat (1) pasal 14, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 17 KEANGGOTAAN BERAKHIR Keanggotaan berakhir : 1) Atas permintaan sendiri 2) Karena diberhentikan 3) Karena meninggal dunia BAB XI BADAN PIMPINAN ORGANISASI Pasal 18 1) Badan Pimpinan Organisasi terdiri dari : a. Pengurus Pusat b. Pengurus Provinsi c. Pengurus Kabupaten/Kota d. Pengurus Kecamatan 2) Susunan dan pembagian kerja dalam Badan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
40
Pimpinan
Pasal 19 1) Badan Pimpinan Organisasi berfungsi melaksanakan program dan Kegiatan organisasi. 2) Badan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan keluar atas nama organisasi. 3) Badan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya berkewajiban Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada forum organisasi tertinggi pada tingkatan masing-masing. Pasal 20 PENCALONAN DAN PEMILIHAN Pencalonan dan pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 21 PENGESAHAN KEPENGURUSAN Kepengurusan IGTKI-PGRI di semua tingkat disahkan oleh Pengurus Organisasi setingkat lebih tinggi, dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XII FORUM ORGANISASI Pasal 22 Forum organisasi terdiri dari : 1) Kongres 2) Kongres Luar Biasa 3) Konferensi Kerja Nasional 4) Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas). 5) Konferensi Provinsi 41
6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
Konferensi Luar Biasa Provinsi Konferensi Kerja Provinsi Rapat Koodinasi Pimpinan Provinsi (Rakorpimprov) Konferensi Kabupaten/Kota Konferensi Luar Biasa Kabupaten/Kota Konferensi Kerja Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pimpinan Kabupaten/Kota (Rakorpimkab/kot). 13) Konferensi Kecamatan 14) Rapat Kerja Kecamatan dan Pertemuan Organisasi Tingkat Kecamatan lainnya BAB XIII DEWAN PENASIHAT PASAL 23 1) Pengurus IGTKI-PGRI dari tingkat Pusat sampai tingkat Kecamatan mempunyai Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-sama dengan pengurus yang bersangkutan oleh Forum organisasi yang memilihnya. 2) Penasihat bertugas memberikan bimbingan, nasihat, pertimbangan dan saran-saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak. 3) Dewan penasihat dan pengurus mengadakan rapat minimal 6 bulan sekali 4) Dewan penasihat terdiri dari tokoh-tokoh IGTKI-PGRI dan atau tokoh-tokoh Pendidik BAB XIV PERBENDAHARAAN Pasal 24 1) Keuangan diperoleh dari : a. Iuran anggota b. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DAPP) 42
c. Sumbangan tetap para donatur d. Sumbangan yang tidak mengikat e. Usaha-usaha lain yang sah dan halal 2) Kekayaan organisasi dibukukan dan diinvetarisasikan sebaik baiknya. 3) Keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah 4) Tangga. BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 1) Perubahan Anggaran Dasar adalah wewenang Kongres 2) Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal i ni harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus Provinsi 3) Perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang -kurangnya 2/3 (dua 4) per tiga) dari jumlah pengurus provinsi yang hadir. BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 26 1) Pembubaran organisasi di tingkat pusat oleh Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan itu 2) Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus provinsi 3) Pembubaran harus disetujui oleh sekurang -kurangnya 2/3(dua pertiga) dari seluruh pengurus provinsi yang hadir. 4) Apabila Kongres memutuskan pembubaran maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata cara pembubaran organisasi.
43
BAB XVII PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum dituangkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.
44
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA – PGRI BAB I KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA Pasal 1 Kode Etik dan Ikrar guru Indonesia sebagai berikut : 1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan etika jabatan guru yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang di junjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap guru Indonesia. 2) Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota IGTKI-PGRI dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik guru Indonesia. 3) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri. 4) Setiap Anggota IGTKI-PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia. 5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB II Pasal 2 JENIS KEANGGOTAAN 1) 2) 3)
Anggota Biasa Anggota Luar Biasa Anggota Kehormatan Pasal 3 Anggota Biasa
Anggota Biasa adalah Guru Taman Kanak-Kanak baik negeri maupun swasta, yang masih aktif bertugas di Taman Kanak-Kanak, Pensiunan Guru TK, dan Pengawas TK. 45
Pasal 4 Anggota Luar Biasa Anggota Luar Biasa adalah para pakar dan pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini . Pasal 5 1)
2)
3)
4)
Anggota kehormatan di Tingkat Pusat adalah : Mereka yang karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak dan atau organisasi IGTKI PGRI diangkat dan ditetapkan oleh Kongres atas usul Pengurus Pusat. Anggota kehormatan di Tingkat Provinsi adalah : Mereka yang karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak dan atau organisasi IGTKI PGRI diangkat dan ditetapkan oleh Konferensi Provinsi atau atas usul pengurus Provinsi. Anggota kehormatan di Tingkat Kabupaten/Kota adalah : Mereka yang karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak dan atau organisasi IGTKI PGRI diangkat dan ditetapkan oleh Konferensi Kabupaten/Kota atas usul pengurus Kabupaten/Kota Anggota kehormatan di Tingkat/Kecamatan adalah : Mereka yang karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak dan atau organisasi IGTKI PGRI diangkat dan ditetapkan oleh Konferensi Kecamatan atas usul pengurus Kecamatan. Pasal 6 Tata Cara Penerimaan Keanggotaan Anggota Biasa
1) 2)
Keanggotaan diperoleh sesudah mengajukan permintaan kepada Pengurus Kecamatan Pada instansi tingkat nasional dan satuan pendidikan Indonesia diluar negeri, Keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus Pusat IGTKI-PGRI. 46
3) 4)
5)
Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain : - Nama - Jenis kelamin - Tempat dan tanggal lahir - Pekerjaan - Agama - Alamat pekerjaan - Alamat tempat tinggal, No. Telpon/HP - Ijazah yang dimiliki Keanggotaan harus terdaftar mulai dari Pengurus Kecamatan sampai dengan dengan Pengurus Pusat Keanggotaan dianggap sah apabila telah menerima kartu anggota IGTKI-PGRI setelah yang bersangkutan menyelesaikan administrasi keanggotaannya . Kartu Anggota diperoleh dari Pengurus Pusat melalui Pengurus Provinsi Pasal 7 Anggota Luar Biasa
1) 2) 3) 4)
Anggota luar biasa di Tingkat Pusat ditentukan oleh Pengurus Pusat Anggota luar biasa di Tingkat Provinsi ditentukan oleh Pengurus Provinsi Anggota luar biasa di Tingkat Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota Anggota luar biasa di Tingkat Kecamatan ditentukan oleh Pengurus Kecamatan Pasal 8 Hak Anggota
1)
Anggota biasa memiliki : a. Hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. b. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara. 47
2) 3)
c. Hak memilih yaitu hak untuk memilih pengurus organisasi d. Hak dipilih yaitu hak untuk dipilih menjadi pengurus organisasi e. Hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya. f. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 9 Kewajiban Anggota
1). Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. 2). Menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia 3). Mengimplementasikan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan Organisasi, serta melaksanakan Program dan Tugas Organisasi 4). Memelihara rasa kekeluargaan dan menjaga nama baik Organisasi. 5). Membayar iuran anggota 6). Memberikan sumbangan sukarela bila diperlukan Pasal 10 Tindakan Disiplin 1)
Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada setiap anggota maupun pengurus : a. Melanggar AD/ART b. Melanggar Kode Etik c. Tidak loyal terhadap Organisasi d. Tidak membayar uang iuran selama 12 bulan berturut-turut e. Tidak aktif dalam setiap kegiatan
48
2)
3)
Tindakan disiplin berupa: a. Peringatan lisan atau tertulis b. Tidak diikut sertakan dalam berbagai kegiatan disetiap jenjang c. Pemberhentian/Pembebasan sementara sebagai anggota/ pengurus organisasi d. Pemberhentian/Pembebasan selaku anggota/pengurus organisasi. Pemberhentian pada ayat (2) tersebut berlaku untuk semua jenjang kepengurusan BAB III ORGANISASI TINGKAT NASIONAL Pasal 11
Status, Wilayah, dan Perangkat kelengkapan Organisasi 1) Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi, organisasi yang meliputi seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk sekolah-sekolah Indonesia diluar negeri yang memiliki keanggotaan IGTKI-PGRI 2) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi. 3) Organisasi tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota negara Republik Indonesia. 4) Perangkat kelengkapan Organisasi tingkat Nasional terdiri dari : a. Pengurus Pusat b. Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Konkernas, Rakorpimnas, dan Rapat-Rapat lainnya. c. Badan Penasihat Tingkat Nasional. d. Anak lembaga dan badan khusus tingkat Nasional BAB IV ORGANISASI TINGKAT PROVINSI Pasal 12 Pengurus Provinsi 1) 2)
Dalam satu provinsi tidak boleh didirikan Pengurus Provinsi yang lain: Jika wilayah satu provinsi berkembang menjadi lebih dari satu provinsi yang sederajat, dapat didirikan organisasi IGTKI-PGRI yang baru dengan tata cara sebagai berikut : 49
a. Pengurus IGTKI-PGRI induk mengadakan konferensi khusus yang dihadiri oleh Pengurus Pusat IGTKI-PGRI b. Konferensi khusus menetapkan pengurus IGTKI-PGRI Provinsi baru sebagai penanggung jawab organisasi di Provinsi tersebut c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggararaan konferensi berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi khusus di setiap tingkatan. 3) Perangkat kelengkapan organisasi IGTKI-PGRI terdiri dari: Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi, Konferensi Provinsi, Konferensi Provinsi luar biasa, Konferensi Kerja Provinsi, Rakorpimprov, dan rapat-rapat IGTKI-PGRI Provinsi. 4) Dewan penasihat IGTKI-PGRI Pasal 13 Pengesahan dan Penolakan Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi 1)
Pengesahan Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi a. Pengurus Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat b. Pengurus Provinsi dianggap sah apabila sudah diangkat, disahkan dilantik dan menerima SK dari Pengurus Pusat.
2)
Penolakan Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi a. Penolakan pengesahan pengurus provinsi oleh pengurus pusat dinyatakan dengan surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya. b. Calon Pengurus Propinsi yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Kongres. Pasal 14 Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran Pengurus Provinsi.
1)
Pembekuan Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi : a. Pembekuan pengurus provinsi berarti menonaktifkan seluruh pengurus, mencabut seluruh hak-haknya untuk melaksanakan tindakan-tindakan organisatoris dan mengadakan ikatan-ikatan atas nama organisasi. 50
2)
3)
b. Pembekuan dan pencairan kembali Pengurus Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat yang kemudian mempertanggung jawabkan kepada Konferensi Kerja Nasional dengan mempertimbangkan pendapat Pengurus Propinsi yang bersangkutan. c. Pembekuan dilakukan karena pengurus : - Melanggar Kode Etik Guru Indonesia. - Melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Organisasi lainnya. - Tidak memperlihatkan Kegiatan Organisasi. - Batas toleransi kepada Pengurus Provinsi yang telah berakhir masa kepengurusan adalah 6 (bulan), jika tidak diindahkan maka kepengurusan dapat diambil alih oleh Pengurus Pusat d. Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut. e. Sesudah organisasi provinsi dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya di urus langsung oleh Pengurus Pusat dan segala urusan organisasi IGTKI-PGRI menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. Pencairan Pengurus Provinsi a. Pengurus Pusat wajib menghidupkan kembali Pengurus Provinsi antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi IGTKI-PGRI Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan. b. Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali Pengurus Provinsi yang dibekukan, kalau menurut pertimbangannya Pengurus Provinsi tersebut telah dapat melakukan tugasnya kembali sebagimana mestinya Pembubaran Pengurus Provinsi a. Pengurus Provinsi dapat di bubarkan oleh Konferensi Pusat sesudah 12 (dua belas) bulan di bekukan, dan setelah segala upaya menghidupkankembali tidak juga berhasil. b. Sesudah Pengurus Provinsi di bubarkan kepegurusan diambil alih oleh Pengurus Pusat. c. Kekayaan organisasi Pengurus Provinsi, utang piutang dan urusan lainlain dari organisasi IGTKI-PGRI yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat 51
d. Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan organisasi IGTKI-PGRI Provinsi oleh Pengurus Pusat wajib di umumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat BAB V PENGURUS IGTKI-PGRI KABUPATEN/KOTA Pasal 15 WILAYAH KEPENGURUSAN KABUPATEN/KOTA 1) 2)
3)
4)
Wilayah kepengurusan Kabupaten/Kota meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Dalam satu wilayah Kepengurusan Kabupaten/Kota tidak boleh didirikan kepengurusan Kabupaten/Kota yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama. Jika wilayah satu kepengurusan IG TKI-PGRI Kabupaten/Kota berkembang menjadi lebih dari satu kabupaten/kota yang sederajat, dapat didirikan organisasi IGTKI-PGRI yang baru dengan tata cara sebagai berikut : a. Pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota mengadakan konferensi IGTKIPGRI Kabupaten/Kota khusus untuk menetapkan pembentukan pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota yang baru. b. Konferensi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota tersebut menetapkan pengurus IGTKI-PGRI kabupaten/kota yang baru sebagai penanggung jawab organisasi di daerah baru tersebut. c. Ketentuan tentang tata cara wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan Konferensi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota berlaku pula bagi penyelenggaraan Konferensi tersebut. Perangkat kelengkapan organisasi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota b. Konferensi Kabupaten/Kota,Konferensi luar biasa, Konferensi Kerja Kab/Kota, dan Rakorpimkab/kot). c. Dewan penasihat IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota
52
Pasal 16 Pengesahan dan Penolakan Pengurus Kabupaten/ Kota. Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 13 berlaku juga bagi pasal ini dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Pengurus Kabupaten/Kota adalah Pengurus Provinsi dengan mempertimbangkan usulan dan pendapat Pengurus Kabupaten/Kota bersangkutan. Pasal 17 Pembekuan, Pencairan dan Pembubaran Pengurus Kabupaten/ Kota. Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 14 berlaku juga bagi Pasal ini dengan pertimbangan usul/pendapat Pengurus Kabupaten/Kota pembubaran Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Provinsi dengan mempertimbangkan usul/pendapat Pengurus Kabupaten/Kota. BAB VI PENGURUS IGTKI-PGRI KECAMATAN Pasal 18 WILAYAH KEPENGURUSAN 1) 2)
Wilayah Kepengurusan Kecamatan meliputi satu wilayah Kecamatan. Dalam satu wilayah kepengurusan Kecamatan tidak boleh didirikan kepengurusan Kecamatan lain yang mempunyai batas-batas wilayah yang sama. Pasal 19 Pengesahan dan Penolakan Pengurus Kecamatan.
Anggaran Rumah Tangga bab IV pasal 13 berlaku pula bagi pasal ini dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan adalah Pengurus Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan usulan dan pendapat Pengurus Kecamatan yang bersangkutan.
53
Pasal 20 Pembekuan, Pencairan Dan Pembubaran Pengurus Kecamatan Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 14 berlaku pula bagi pasal ini dengan ketentuan bahwa yang berhak menetapkan pembekuan, pencairan, dan pembubaran adalah Pengurus Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan usulan dan pendapat Pengurus Kecamatan yang bersangkutan. BAB VII SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS PUSAT, PENGURUS PROVINSI, PENGURUS KABUPATEN/KOTA DAN PENGURUS KECAMATAN Pasal 21 Yang berhak menjadi pengurus IGTKI-PGRI adalah anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 2) Memiliki keberanian serta integritas yang tinggi untuk membela memajukan organisasi secara demokratis dan independen. 3) Anggota IGTKI-PGRI yang telah membuktikan peran serta aktif dalam kepengurusan dan atau organisasi. 4) Pernah duduk dalam kepengurusan organisasi di semua jenjang. 5) Pengawas Taman Kanak-Kanak dapat menduduki jabatan pengurus IGTKI-PGRI pada jabatan bukan pengurus inti. 6) Bertugas dan berdomisili di tempat kedudukan pengurus sesuai dengan tingkatannya. 7) Tidak merangkap jabatan Pengurus Inti IGTKI-PGRI tingkat lainnya 8) Tidak merangkap jabatan pengurus inti di organisasi lain 9) Tidak merangkap kepengurusan dua komponen pendidikan Taman Kanak-kanak lainnya. 10) Sehat jasmani dan rohani, bersih, Jujur, berkepribadian, bertanggung jawab, profesional di bidangnya, terbuka dan berwawasan luas. 11) Semua jenjang Kepengurusan dengan kuota minimal 40% pengurus lama dan maksimal 60% pengurus yang baru.
54
BAB VIII PENGURUS PUSAT Pasal 22 Susunan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI sebanyak 13 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Ketua 3. Ketua 4. Ketua 5. Sekretaris umum 6. Sekertaris 7. Sekertaris 8. Bendahara umum 9. Bendahara 10. Bendahara 11. Bidang PORSENI 12. Bidang Humas & Kesejahteraan 13. Bidang Pendidikan dan Keprofesian Pasal 23 Pemilihan Pengurus Pusat Pemilihan Pengurus Pusat 1) Pada setiap Kongres Pengurus Pusat mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Pusat yang baru. 2) Calon Pengurus Pusat harus tercantum di dalam daftar nama calon yang disahkan oleh Kongres. 3) Pemilihan Pengurus Pusat di pimpin oleh panitia pemilihan sebanyakbanyaknya tujuh (7) orang dari tujuh (7) Provinsi yang ditunjuk dengan surat keputusan (SK) oleh Pengurus Pusat, dan bertugas menyelenggarakan pemilihan sesuai tata cara yang di atur tersendiri dalam instrumen pemilihan Pengurus Pusat. 4) Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres yang dalam hal ini berturut-turut memilih Ketua umum, 3 Ketua dalam satu paket, Sekretaris Umum dan 55
5)
6) 7)
8)
Bendahara Umum, melalui pemungutan suara secara umum, bebas dan rahasia. Keenam pengurus terpilih ini di sebut Pengurus Inti. Keenam (6) pengurus terpilih menjadi Formatur yang bertugas melengkapi susunan dan personalia Pengurus Pusat sesuai dengan Bab VIII pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini. Serah terima Pengurus Pusat lama kepada yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah Kongres. Dalam hal terjadi kekurangan atau kekosongan anggota Pengurus Pusat, pengisiannya dilakukan oleh rapat Pengurus Pusat dan hasilnya dilaporkan pada Konferensi Kerja Nasional Pengurus Pusat Masa Bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun. Pasal 24 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat
Tugas dan tanggung jawab Pengurus Pusat. 1). Penjabaran tugas Pengurus Pusat diatur tersendiri dalam ketentuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2). Pengurus Pusat bertanggung jawab ke dalam dan keluar organisasi. 3). Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres atas kepengurusan organisasi selama masa baktinya. 4). Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional. Pasal 25 Masa Bakti Kepengurusan 1) 2)
Pengurus Harian/Inti yang terpilih disetiap jenjang dapat menjabat paling lama 2 kali (masa bakti) kepengurusan. Pengurus Harian/Inti yang dimaksud pada ayat (1) masih dapat dipilih kembali untuk masa Bakti ke-3 dan seterusnya, pada posisi yang lain.
56
Pasal 26 Dewan Pembina Pengurus Pusat Dewan Pembina Pengurus Pusat adalah : 1). Ibu Negara dan Bunda PAUD Indonesia 2). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 27 Dewan Penasehat Pengurus Pusat 1)
2) 3)
Atas usul Pengurus Pusat Kongres menetapkan Dewan Penasihat Pengurus Pusat terdiri dari : a. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS b. Direktur PGTK PAUD & DIKMAS Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. c. Mantan Ketua Umum PP IGTKI-PGRI d. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Penasihat bertugas memberikan nasihat dan saran-saran kepada pengurus Pusat baik diminta maupun tidak Masa jabatan Dewan Penasihat Pusat sama dengan Pengurus Pusat. BAB IX PENGURUS PROVINSI Pasal 28
Susunan Pengurus Provinsi adalah sebanyak sembilan (9) orang atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi, yang terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil ketua 3. Wakil ketua 4. Sekretaris 5. Wakil Sekertaris 6. Bendahara 7. Wakil Bendahara 8. Bidang PORSENI, Humas, dan Kesejahteraan 9. Bidang Pendidikan dan Keprofesian. 57
Pasal 29 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi 1). Anggaran Rumah Tangga pasal 24 berlaku juga pada pasal ini disesuaikan dengan tingkat kepengurusannya. 2). Pengurus Provinsi bertanggung jawab membuat laporan kepada pengurus setingkat lebih tinggi minimal setiap 1 ( satu ) tahun sekali. Pasal 30 Pemilihan Pengurus Provinsi 1) 2) 3)
4)
5)
6) 7)
8)
9)
Pengurus Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi yang diadakan setelah Masa Bakti kepengurusan Provinsi yang lama berakhir. Calon Pengurus Provinsi harus tercantum didalam daftar nama calon yang disahkan oleh Konferensi. Pemilihan Pengurus Provinsi dipimpin oleh Pengurus Pusat IGTKI-PGRI yang bertugas menyelenggarakan pemilihan sesuai tata cara yang diatur tersendiri dalam instrument pemilihan Pengurus Provinsi. Konferensi memilih secara berturut-turut Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dalam satu paket, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus terpilih ini disebut Pengurus Inti. Kelima pengurus terpilih tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi susunan dan personalia Pengurus Provinsi seperti dimaksud dalam BAB IX Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga. Serah terima Pengurus Provinsi kepada yang baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah konferensi Provinsi. Dalam hal terjadi kekurangan atau kekosongan anggota pengurus pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus Provinsi, kemudian dilaporkan kepada Konferensi Kerja Provinsi Sebelum memulai tugasnya seluruh anggota IGTKI-PGRI Provinsi dilantik oleh Pengurus Pusat dan mengucapkan janji dihadapan Peserta Konferensi yang memilihnya. Masa Bakti pengurus Provinsi adalah 5 (lima) tahun
58
Pasal 31 Dewan Pembina Pengurus Provinsi Dewan Pembina Pengurus Provinsi adalah : 1. Istri Gubernur 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pasal 32 Dewan Penasihat Pengurus Provinsi 1)
2)
Atas Usul Pengurus Provinsi, Konferensi Provinsi menetapkan Dewan Penasihat Pengurus Provinsi, sebagai berikut : a. Ketua PGRI Provinsi b. Mantan Ketua Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi Tugas dan Masa Jabatan Dewan Penasihat Pengurus Provinsi disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab VIII Pasal 27 ayat 2 dan 3 BAB X PENGURUS KABUPATEN/KOTA Pasal 33
Susunan Pengurus Kabupaten / Kota tujuh (7) orang atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terdiri dari. 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Bendahara 6. Wakil Bendahara 7. Bidang Pendidikan, Porseni dan Kesejahteraan Pasal 34 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kabupaten / Kota 1)
Anggaran Rumah Tangga Bab IX pasal 29 berlaku juga pada pasal ini disesuaikan dengan tingkat kepengurusannya. 59
2)
Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung Jawab dan mengirimkan laporan kepada pengurus setingkat lebih tinggi setiap 1 tahun sekali. Pasal 35
Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota 3) Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setelah Masa Bakti Pengurus Kabupaten/Kota yang lama berakhir. 4) Calon Pengurus Kabupaten/Kota harus tercantum didalam daftar nama calon yang disahkan oleh Konferensi Kabupaten/Kota. 5) Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pengurus Provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan tata cara yang di atur tersendiri dalam instrumen pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota. 6) Konferensi memilih secara berturut-turut Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 7) Ketiga Pengurus terpilih bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/Kota. Seperti dimaksud Bab X pasal 33 Anggaran Rumah Tangga . 8) Serah terima Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Konferensi Kabupaten/Kota. 9) Dalam hal terjadi kekurangan atau kekosongan Anggota Pengurus, pengisiannya dilakukan dalam rapat Pengurus Kabupaten/Kota. 10) Sebelum memulai tugasnya seluruh anggota pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota dilantik oleh Pengurus Provinsi dan mengucapkan janji dihadapan para Peserta Konferensi 11) Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. Pasal 36 Pembina Kabupaten/Kota Pembina Pengurus Kabupaten/Kota adalah Bupati / Walikota
60
Pasal 37 Dewan Penasihat Kabupaten/Kota Dewan Penasihat Pengurus Kabupaten/Kota 1). Atas usul Pengurus Konferensi Kabupaten /Kota menetapkan Dewan Penasihat sebagai berikut : a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota b. Istri Bupati / Istri walikota atau Istri wakil Bupati / Istri wakil walikota c. Ketua PGRI Kabupaten/Kota d. Mantan Ketua Pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota 2). Tugas dan Masa Jabatan Dewan Penasihat Pengurus Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Kabupaten/Kota dengan ketentuanAnggaran Rumah Tangga Bab VIII Pasal 27 ayat 2 dan 3 BAB XI PENGURUS KECAMATAN Pasal 38 Susunan Pengurus Kecamatan lima (5) orang atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Bendahara Pasal 39 Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Kecamatan Anggaran Rumah Tangga pasal 34 berlaku juga pada pasal ini disesuaikan dengan tingkat kepengurusannya.
61
Pasal 40 Pemilihan Pengurus Kecamatan 1) 2) 3)
4) 5) 6) 7) 8)
9)
Pengurus Kecamatan dipilih oleh Konferensi Kecamatan. Calon pengurus kecamatan harus tercantum di dalam daftar nama Calon yang disahkan oleh konferensi Kecamatan. Pemilihan Pengurus Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan tata cara yang diatur tersendiri dalam instrumen pemilihan Pengurus Kecamatan. Konferensi memilih berturut-turut Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketiga pengurus terpilih melengkapi susunan Pengurus Kecamatan. Serah terima Pengurus Kecamatan di lakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Konferensi Kecamatan. Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Pengurus , pengisiannya dilakukan dalam rapat Pengurus Kecamatan. Sebelum memulai tugasnya seluruh anggota pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan dilantik oleh pengurus Kabupaten/Kota dan mengucapkan janji dihadapan para peserta yang memilihnya. Masa Bakti Pengurus Kecamatan adalah 5 (lima) tahun. Pasal 41 Pembina Pengurus Kecamatan Pembina Pengurus Kecamatan ialah Camat. Pasal 42 Dewan Penasihat Pengurus Kecamatan
1)
Atas usul Pengurus Kecamatan, Konferensi Kecamatan menetapkan Dewan Penasihat sebagai berikut : a. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan b. Istri Camat c. Ketua PGRI Kecamatan d. Mantan Ketua Pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan
62
2). Tugas dan Masa Jabatan Dewan Penasihat Kecamatan disesuaikan dengan Masa Jabatan Pengurus Kecamatan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga BabVIII Pasal 27 ayat 2 dan 3 BAB XII Forum Organisasi Pasal 43 Jenis Forum Organisasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kongres Kongres Luar Biasa Konferensi Kerja Nasional Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas). Konferensi IGTKI-PGRI Provinsi Konferensi Luar Biasa IGTKI-PGRI Provinsi Konferensi Kerja IGTKI-PGRI Provinsi Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi (Rakorpimprov) Konferensi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota Konferensi Luar Biasa IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota Konferensi Kerja IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pimpinan Kab/Kota (Rakorpimkab/kot) Konferensi IGTKI-PGRI Kecamatan Konferensi luar biasa IGTKI-PGRI kecamatan KonferensiKerja IGTKI-PGRI Kecamatan Rapat Kerja IGTKI-PGRI Kecamatan. BAB XIII KONGRES Pasal 44
1) 2)
Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi. Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat setiap 5 (lima) tahun.
63
3)
4)
Kongres luar biasa diadakan : a. Jika Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 jumlah peserta yang hadir b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (seper dua) jumlah kabupaten kota yang mewakili lebih dari 1/2 (seper dua) jumlah suara c. Bila dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan disetujui Konferensi Kerja Nasional Dalam jangka waktu selambat- lambatnya 6 bulan sesudah keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a),(b), atau (c) pasal ini diterima, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres luar biasa Pasal 45 PESERTA KONGRES
Peserta Kongres terdiri dari : 1. Dewan Penasehat 2. Pengurus Pusat 3. Pengurus Provinsi 4. Pengurus Kabupaten/Kota 5. Peninjau dari kecamatan serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Pasal 46 HAK BICARA DAN HAK SUARA Hak memberikan pendapat dan Hak suara. 1) Hak Bicara adalah hak memberikan pendapat. 2) Hak suara adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan atau memutuskan sesuatu dalam sidang-sidang. a. Setiap 300 anggota Kabupaten/Kota mendapat hak satu suara b. Setengah (1/2) dari jumlah sub ayat a + 1 (satu) mendapat hak satu suara. c. Jumlah suara Kabupaten/Kota paling sedikit satu suara dan paling banyak tiga suara
64
d. Satu Kabupaten/Kota hanya boleh mewakili satu Kabupaten/Kota yang berhalangan hadir dengan mandat yang sah. Pasal 47 ACARA KONGRES Acara Kongres sekurang – kurangnya memuat : 1) Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Pusat dalam satu masa bakti, dalam hal ini : a. Kegiatan Pelaksanaan Program organisasi b. Kebijaksanaan keuangan organisasi, Inventaris, dan Kekayaan Organisasi. 2) Penetapan Program Umum untuk Masa Bakti yang akan datang 3) Pemilihan Pengurus Pusat Pasal 48 Panitia Pemeriksa Keuangan/Inventaris 1)
2) 3) 4) 5) 6)
Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan/Inventaris yang menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat dilaksanakan oleh panitia Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Panitia tersebut terdiri atas 3 (tiga) orang dari tiga Provinsi Panitia memulai tugasnya 2 (dua) hari sebelum sidang pertama Kongres Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Anggota. Panitia melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres Pembiayaan panitia selama 2 (dua) hari menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat. Pasal 49 Panitia Pemeriksa Mandat
1)
Pengurus Pusat membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan hak suara, yang bertugas : a. Memeriksa mandat dan hak suara Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusannya ke Kongres. b. Melaporkan hasilnya kepada Kongres 65
2) 3)
Panitia beranggotakan 3 orang dari 3 Pengurus Provinsi Panitia wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai. BAB XIV KONFERENSI KERJA NASIONAL Pasal 50 STATUS
1)
2) 3)
Konferensi Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat dan merupakan instansi tertinggi dibawah Kongres. Tugas Konferensi Kerja Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam keputusan kongres selama masa antara Kongres Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi ikut bertanggung jawab tentang Konferensi Kerja Nasional kepada Kongres Pasal 51 WAKTU
1) 2) 3) 4)
Konferensi Kerja Nasional diselanggarakan 2 kali selama masa bakti kepengurusan Konferensi Kerja Nasional pertama selambat-lambatnya 1 tahun sesudah Kongres Konferensi Kerja Nasional kedua diadakan selambat-lambatnya 1 tahun sebelum Kongres berikutnya. Konferensi Kerja Nasional Luar Biasa dapat diadakan : a. Jika Pengurus Pusat menganggap perlu b. Atas permintaan ½ (seper dua) jumlah Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi dan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah permintaan tersebut Pengurus Pusat wajib menyelenggarakannya.
66
Pasal 52 PESERTA KONFERENSI KERJA NASIONAL Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri dari : a. Pengurus Pusat IGTKI-PGRI b. Dewan Penasehat Pengurus Pusat IGTKI-PGRI c. Utusan pengurus IGTKI-PGRI Provinsi d. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Pasal 53 HAK BICARA DAN HAK SUARA 1) 2)
Dalam Konferensi Kerja Nasional semua utusan Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi mempunyai hak bicara. Hak suara ada pada utusan-utusan Pengurus Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya satu suara dan sebanyakbanyaknya 5 suara b. Peserta dari Kecamatan sebagai peninjanu tidak mempunyai hak suara, namun boleh menyampaikan aspirasinya melalaui utusan Pasal 54 KEWAJIBAN KONFERENSI KERJA NASIONAL
1) 2)
3)
4)
Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Kongres oleh Pengurus Pusat Menetapkan ketentuan-ketentuan Umum, Rencana Kerja Tahunan dan kebijakan yang bersifat Nasional yang belum ditetapkan dalam Kongres baik kedalam maupun keluar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres Menentukan penggantian anggota pengurus harian/inti terpilih Pengurus Pusat apabila ada yang berhalangan tetap, berhenti dan atau diberhentikan sebelum yang berhalangan tetap, berhenti dan atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir Konferensi Kerja Nasional Pertama Masa Bakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus pusat selama 4 tahun. 67
5)
Konferensi Kerja Nasional kedua berkewajiban mempersiapkan segala kebutuhan Kongres berikutnya, dan menentukan Program Kerja satu tahun sampai dengan pelaksanaan Kongres berikutnya. BAB XV KONFERENSI PROVINSI Pasal 55 WAKTU
1) 2)
3)
Konferensi Provinsi diadakan oleh Pengurus IGTKI – PGRI Provinsi setiap lima tahun. Konferensi luar biasa IGTKI-PGRI Provinsi dapat diadakan : a. Atas permintaan Konferensi Kerja IGTKI-PGRI Provinsi berdasarkan keputusan 2/3 (dua per tiga) suara yang hadir. b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (seper dua) jumlah Kabupaten/Kota c. Jika Pengurus Provinsi menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Provinsi d. Atas permintaan Pengurus Pusat Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut ayat (2) butir a, b, c, dan d diterima, Pengurus IGTKIPGRI Provinsi wajib menyelenggarakan Konferensi luar biasa tersebut. Pasal 56 PESERTA KONFERENSI PROVINSI
Peserta Konferensi terdiri dari : 1. Pengurus Provinsi 2. Dewan Penasehat Provinsi 3. Pengurus Kabupaten/Kota 4. Pengurus Kecamatan 5. Peninjau dan undangan lain yang ditetapkan oleh pengurus Provinsi
68
Pasal 57 HAK BICARA DAN HAK SUARA 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Dalam Konferensi Provinsi semua peserta mempunyai hak bicara Hak suara hanya ada pada utusan dari Kecamatan Setiap 50 anggota Kecamatan mendapat hak satu suara Setengah (1/2) dari jumlah sub ayat a + 1 (satu) mendapat hak satu suara. Jumlah suara satu Kecamatan paling sedikit satu suara dan sebanyakbanyaknya tiga suara Kecamatan boleh mewakili satu Kecamatan lain yang berhalangan menghadiri Konferensi dengan mandat yang sah. Pasal 58 ACARA KONFERENSI PROVINSI
Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 48 berlaku pula bagi pasal ini dan disesauikan dengan tingkatannnya Pasal 59 PANITIA PEMERIKSA MANDAT PROVINSI Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 49 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannnya Pasal 60 PANITIA PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 50 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannnya Pasal 61 KONFERENSI KERJA PROVINSI Status dan Tugas : 1) Konferensi Kerja Provinsi adalah rapat antar Pengurus Kabupaten /Kota yang diselenggarakan dan di pimpin oleh Pengurus Provinsi dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Provinsi. 69
2)
3)
Konferensi Kerja Provinsi bertugas menetapkan Program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Provinsi. Pada dasarnya ketentuan Bab XIV pasal 51 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya. BAB XVI KONFERENSI KABUPATEN/KOTA Pasal 62 WAKTU
1) 2)
3)
Konferensi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota diadakan oleh Pengurus IGTKIPGRI Kabupaten/kota setiap 5 tahun. Konferensi luar biasa IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota dapat juga diadakan : a. Atas permintaan Konferensi Kerja Kabupaten/Kota berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara yang hadir. b. Atas permintaan lebih dari setengah jumlah Pengurus Kecamatan yang hadir c. Atas permintaan Pengurus Provinsi Dalam jangka waktu 2 bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima. Pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakannya. Pasal 63 PESERTA KONFERENSI KABUPATEN/KOTA
Peserta Konferensi IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari : 1. Pengurus IGTKI-PGRI Kabupaten/Kota 2. Dewan Penasehat Kabupaten/Kota 3. Pengurus Provinsi 4. Utusan Pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan 5. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota
70
Pasal 64 HAK BICARA DAN HAK SUARA 1) 2)
Hak bicara adalah hak memberikan p endapat Hak suara adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan atau memutuskan sesuatu dalam sidang-sidang : a. Setiap 10 anggota Kecamatan mendapat hak satu suara b. Setengah (1/2) dari jumlah sub ayat a + 1 (satu) mendapat hak satu suara. c. Jumlah suara satu Kecamatan paling sedikit satu suara dan paling banyak tiga suara d. Satu kecamatan hanya boleh mewakili satu kecamatan yang berhalangan hadir dengan mandat yang sah Pasal 65 Acara Konferensi Kabupaten/Kota
Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII Pasal 48 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya. Pasal 66 Pemeriksa Keuangan Pemeriksaan keuangan Kabupaten/Kota pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 49 berlaku pula bagi pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya. Pasal 67 Pemeriksa Mandat Pada dasarnya ketentuan anggaran rumah tangga Bab XIII pasal 50 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya
71
Pasal 68 Konferensi Kerja Kabupaten /Kota Status dan Tugas : 1) Konferensi Kerja IGTKI-PGRI Kabupaten /Kota adalah rapat antar Pengurus Kecamatan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Kabupaten/Kota. 2) Konferensi Kerja kabupaten /Kota bertugas menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Kabupaten/Kota. BAB XVII KONFERENSI KECAMATAN Pasal 69 1) 2)
Konferensi Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan. Konferensi Kecamatan dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun Pasal 70 Peserta Konferensi Kecamatan
Peserta Konferensi IGTKI-PGRI Kecamatan terdiri dari : 1) Pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan 2) Dewan Penasehat 3) Anggota IGTKI-PGRI Kecamatan 4) Pengurus Kabupaten/Kota 5) Peninjau yang diundang oleh pengurus Kecamatan Pasal 71 Hak Bicara dan Hak Suara 1) 2)
Hak Bicara adalah hak memberikan pendapat Hak suara hanya pada anggota biasa yang aktif membayar iuran.
72
Pasal 72 Pemeriksa Mandat Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 50 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya Pasal 73 Pemeriksa Keuangan Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 49 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya Pasal 74 Acara Konferensi Kecamatan Pada dasarnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Bab XIII pasal 48 berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya BAB XVIII RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN Pasal 75 Rapat Pengurus 1) 2) 3) 4)
Rapat pengurus harian/inti disetiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali. Rapat pengurus lengkap (pleno) badan pimpinan organisasi diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali. Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan sesuai keperluan. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1,2,3) setiap anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara.
73
Pasal 76 Pertemuan Lain 1) 2) 3)
Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh badan pimpinan organisasi di semua tingkat apabila diperlukan, Rapat Koordinasi Pimpinan Pengurus Provinsi Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh Pengurus Pusat. Rapat Koordinasi Pimpinan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota Tingkat Nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu masa bakti Kepengurusan oleh Pengurus Pusat. BAB XIX PERBENDAHARAAN Pasal 77
1)
2)
Setiap Anggota Wajib Membayar :Iuran anggota sebesar Rp. 4.000,(Empat ribu rupiah) per anggota perbulan, dengan pembagian sebagai berikut : Pengurus Kecamatan 40% = 1.600 Pengurus Kabupaten/Kota 30% =1.200 Pengurus Provinsi 20 % = 800 Pengurus Pusat 10 % = 400 Kekayaan/Inventaris organisasi wajib diinventarisasikan dan menjadi bagian pertanggungjawaban Pengurus di semua jenjang kepengurusan. BAB XX ATURAN TAMBAHAN Pasal 78 ATRIBUT
I. PAKAIAN SERAGAM 1). Seragam resmi (Pakaian Sipil Lengkap / PSL) - Wanita : Kain batik parang klitik Kebaya krem model Kartini. Selendang/Kerudung warna coklat 74
- Pria
: Baju batik parang klitik, lengan panjang Celana panjang, warna krem Seragam resmi dipakai pada : Acara-acara resmi sesuai undangan, seperti menghadiri undanganundangan resmi, di Istana, Gubernuran Kabupaten/Kota , dan lain-lain, Untuk membudayakan/melestarikan pakaian kebaya nasional : Kebaya warna krem dan sudah dibordir model kartini, yang memakai jilbab menyesuaikan. 2). Seragam Kerja (Pakaian Dinas Lapangan : PDL) - Wanita : Rok bawah warna krem Blus dalam, warna coklat tua dengan kerah letak panjang rok 10 cm dibawah lutut. Untuk pemakai busana muslim panjang rok disesuaikan, kerudung warna coklat, tas dan sepatu warna hitam - Pria : Semi jas warna krem, Sepatu warna hitam. Seragam kerja dipakai pada : Kegiatan keluar atas nama Organisasi IGTKI-PGRI, dan acara-acara resmi IGTKI-PGRI. 3). Pakaian Sipil Harian (PSH) - Wanita : Rok dan Blus semi jas Biru merk Yasuka Blus dalam warna putih dengan kerah. Pemakai busana muslim panjang rok disesuaikan, kerudung warna putih. Tas dan sepatu warna hitam - Pria : Setelan semi jas biru merk Yasuka. Sepatu warna hitam Pakaian Sipil Harian dipakai pada Kegiatan intern/rapat rutin IGTKIPGRI disemua jenjang kepengurusan. 4). Batik Nasional Seragam batik wajib dimiliki oleh seluruh anggota IGTKI-PGRI - Wanita : Blus semi jas, Rok warna putih tulang, bagi yang menggunakan kerudung warna putih tulang, sepatu dan tas warna hitam - Pria : Kemeja lengan panjang, celana panjang warna putih tulang, sepatu warna hitam. Digunakan pada saat tanggal 22 setiap bulan, dan pemakaian diatur oleh masing masing daerah.
75
Pasal 79 II.
Lencana Ukuran : Garis tengah 3 cm 1) Bendera/Panji Ukuran : Panjang : Lebar = 3 : 2 Warna dasar krem 2) Papan nama pengurus Ukuran : panjang : lebar = 3 : 2 BAB XXI PERUBAHAN Pasal 80
1) 2) 3)
Perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang Kongres Kongres yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi Perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus Provinsi yang hadir BAB XXII Pasal 81 TATA CARA PEMILIHAN
Tata Cara pemilihan Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut : I. Persiapan 1) Pembentukan Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan 2) Penyusunan Tata Tertib Pemilihan 3) Menyiapkan Instrumen : a. Daftar calon (susunan sesuai abjad) b. Daftar Hak Suara sesuai dengan tingkatannya c. Kartu Suara / Kotak Suara d. Berita Acara Pemilihan e. Rancangan Keputusan 76
II. Pelaksanaan pemilihan 1) Pembacaan SK Panitia Pemilihan (dibuat oleh daerah yang mengadakan Konferensi) 2) Pernyataan Domisioner Pengurus lama 3) Penyerahan Pimpinan Sidang Kepada Panitia Pemilihan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota). 4) Pengumuman nama-nama calon dan diperkenalkan oleh pimpinan sidang didepan forum,dan ditanya apakah ada yang duduk di pengurus inti organisasi lain atau tidak. 5) Pengesahan nama calon pengurus 6) Pengumuman Hak Suara oleh Pimpinan Sidang. 7) Pembacaan Tata Tertib Pemilihan 8) Pelaksanaan Pemilihan : a. Pengurus Pusat terdiri dari : Ketua Umum 1 (satu) orang Ketua 3 (tiga) orang dalam satu paket Sekretaris umum 1 (satu) orang Bendahara umum 1 (satu) orang b. Pengurus Provinsi terdiri dari : Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua 2 (dua) orang dalam satu Paket Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara 1 (satu) orang c. Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari: Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara 1 (satu ) orang d. Pengurus Kecamatan terdiri dari Ketua 1 (satu) orang Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara 1 (satu ) orang e. Penyerahan kartu suara F1 : Ketua Umum/Ketua F2 : Ketua-Ketua/wakil ketua (dalam satu paket) 77
9) 10) 11) 12) 13) 14)
F3 : Sekertaris Umum/Sekretaris F4 : BendaharaUmum/bendahara Perhitungan suara Penentuan urutan berdasarkan hasil perolehan suara Rapat Formatur untuk melengkapi struktur kepengurusan ditiap jenjang Pengesahan kepengurusan yag baru Pelantikan dan pengesahan oleh Pengurus setingkat diatasnya Pengucapan janji oleh seluruh pengurus terpilih
15) Penyerahan SK Pelantikan dan Pengesahan oleh pengurus setingkat diatasnya 16) Penyerahan pimpinan sidang kepada Panitia Pelaksana BAB XXIII PENUTUP Pasal 82 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan Pengurus Pusat dan di pertanggung jawabkan pada Kongres. 2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Februari 2016 PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
78
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : V/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang PROGRAM UMUM IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015 – 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI : Menimbang
: 1. Bahwa penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI merupakan realisasi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga IGTKI–PGRI hasil Keputusan Kongres IX IGTKI-PGRI Tahun 2010 di Jakarta, dan program kerja IGTKI-PGRI hasil Keputusan KONKERNAS II IGTKI-PGRI Tahun 2014 di Semarang, Jawa Tengah. 2. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Program Umum IGTKIPGRI Masa Bakti X tahun 2015 -2020
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Bab XI Pasal 18, dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab III Pasal 11 Ayat 2, & Bab XIII Pasal 45-50 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX 3. Rapat Pleno PP IGTKI-PGRI tanggal 12 September 2015. 4. Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26 – 27 Desember 2015.
Memperhatikan : 1. Saran dan Pendapat yang berkembang dalam sidang Komisi KONGRES X IGTKI-PGRI yang membahas Tentang Program Umum. 2. Keputusan sidang Pleno IV KONGRES X IGTKI-PGRI tanggal 6 Februari 2016 79
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG PROGRAM UMUM IGTKI - PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020
PERTAMA
: Mensahkan Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 sebagaimana terlampir
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan : Di Jakarta Pada Tanggal : 6 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
80
LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : V/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang PROGRAM UMUM IGTKI-PGRI TAHUN 2015 – 2020 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan ketentuan organisasi yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Bab XI Pasal 18 dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI Bab XIII Pasal 48, yang menjelaskan antara lain bahwa Kongres menetapkan Program umum IGTKI-PGRI yang akan dilaksanakan pada satu kurun waktu tertentu dan kali ini KONGRES X IGTKI-PGRI telah berhasil menentukan Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020. Melalui kesempatan ini PP IGTKI-PGRI menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan kepada para Pengurus Provinsi yang telah melaksanakan partisipasi aktif dalam sidang-sidang pleno maupun sidang komisi dalam Kongres X, dan selama masa bakti IX telah bekerja keras dalam pengelolaan dan pembinaan organisasi dan profesi di masing-masing provinsi. Diselenggarakannya Diklat Berjenjang tingkat dasar dan lanjutan bagi para guru TK, penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Bunda PAUD, serta kegiatan-kegiatan lain yang telah diselenggarakan baik secara swadaya maupun bekerja sama dengan pihak-pihak terkait merupakan nilai tambah yang sangat positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi. Disamping itu perlu diperhatikan pula oleh para pengurus provinsi mengenai berbagai sosialisasi dan informasi yang wajib disampaikan secara merata kepada para anggota di daerah sampai kecamatan, terutama tentang kegiatankegiatan yang diselenggarakan di tingkat pusat sebagai realisasi program yang sudah kita sepakati bersama, untuk meningkatkan partisipasi dan loyalitas anggota terhadap organisasi. Hasil yang diharapkan setelah KONGRES X ini secara prinsip adalah terwujudnya peningkatan kualitas atau perubahan secara signifikan kalau boleh kita sebut terwujudnnya revolusi mental dari dalam diri kita masingmasing sebagai warga organisasi profesi yang sudah mapan , baik secara 81
organisatoris maupun profesionalitas yang mengandung makna luas terutama bagi pembangunan organisasi IGTKI yang bermartabat dan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas di negara tercinta ini. II. PROGRAM UMUM 2015 - 2020: Adapun Program Umum ini terdiri dari empat bidang, sebagai berikut : A. BIDANG ORGANISASI 1. Pengkaderan organisasi IGTKI-PGRI dengan memperhatikan guru dan tenaga kependidikan yang potensial sebagai kader kepengurusan IGTKIPGRI yang akan datang. 2. Pembinaan organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kader-kader organisasi yang berdedikasi tinggi dan berwawasan luas. 3. Pendidikan, Depkes, Depag, Meneg PP dan PA, Dephan, GOPTKI, IGRA, HIMPAUDI, dan Forum PAUD) dalam meningkatkan mutu pendidikan dari tingkat Pusat sampai Kecamatan. 4. Mewajibkan kepada anggota untuk mentaati aturan dan disiplin organisasi terutama dalam pembayaran Iuran disesuaikan dengan AD/ART Hasil Keputusan Kongres X IGTKI-PGRI, dan disesuaikan pula dengan jumlah KTA demi lancarnya roda organisasi ke depan. 5. Meningkatkan disiplin berorganisasi seperti pembuatan laporan secara rutin dan berj enjang 6. Meningkatkan kegiatan promosi organisasi IGTKI-PGRI dalam setiap kegiatan. 7. Membiasakan menggunakan pakaian seragam nasional IGTKI-PGRI (Batik Merah) pada tanggal 22 setiap bulan. 8. Melaksanakan Penilaian terhadap penyelenggaraan Konferensi IGTKIPGRI Provinsi dalam rangka penataan manajemen organisasi. 9. Memfungsikan kembali buku pintar untuk memudahkan pengelolaan organisasi di semua jenjang kepengurusan. B. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPROFESIAN 1. Dalam rangka menunjang Program Pemerintah tentang “SATU DESA SATU PAUD” dan ‘PAUD BERKUALITAS”, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, IGTKI-PGRI siap dengan tekad melejitkan kompetensi Guru 82
2.
3.
4.
5.
6.
untuk berinovasi dalam pembelajaran di kelas, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, melalui pembinaan profesional secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan tidak membebani anggota,semua biaya dibebankan kepada anggaran pemerintah. a. Dalam rangka HUT IGTKI-PGRI dan HARDIKNAS setiap tahun, secara serentak di seluruh provinsi, kab/kota, kecamatan memprogramkan penyelenggaraan kegiatan: senam masal, tari masal, menggambar, dan lain-lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, bekerja sama dengan Dinas, GOPTKI setempat, dan mitra lainnya. b. Dalam rangka HUT IGTKI-PGRI mengadakan Seminar Nasional yang mengikutsertakan pengurus dan anggota IGTKI-PGRI dari seluruh provinsi secara bertahap dengan biaya mandiri. c. Mengadakan ziarah ke makam mantan pengurus IGTKI-PGRI dari tingkat Pusat sampai dengan Kecamatan. Dengan dicanangkan perdagangan bebas tahun 2016 termasuk pendidikan, Untuk memperkuat daya saing tersebut dan memperluas cakrawala dan pengetahuan Guru TK di Indonesia, maka PP IGTKI – PGRI menyelenggarakan Seminar Internasional dengan mendatangkan Nara Sumber Pakar Early Childhood Education dari Luar Negeri dengan biaya tidak memberatkan peserta. Memanfaatkan dana bantuan Block Grant dari pemerintah (bila ada) maupun secara mandiri untuk peningkatan mutu profesional guru TK, dengan menyelenggarakan Diklat berjenjang tingkat dasar, tingkat lanjut maupun mahir. Pengurus IGTKI-PGRI pada semua jenjang Kerja sama dengan instansi terkait untuk mengadakan seminar, semiloka, maupun pelatihanpelatihan. Dalam rangka memperingati HAN setiap tahun menyelenggarakan Lokakarya, bazar, pameran, Pentas Seni Anak TK, lomba kreativitas seni dan Santunan Anak Yatim, di seluruh jenjang kepengurusan sesuai dengan kondisi dan situasi setempat.
83
C. BIDANG PORSENI BELAJAR MEMBACA
NASI GORENG
A.......A...... AKU SUKA APEL I........I....... IBU BELI IKAN U......U....... UNTUK SAYA MAKAN E......E....... ENAK DAN BERGIZI O......O....... ORANG BANYAK SUKA
NASI GORENG ENAK SEKALI PAKAI TELUR MATA SAPI SARAPANKU DI PAGI HARI WUOO..... ENAKNYA MANTAP SEKALI
1. PORSENI NO
NAMA LOMBA
A
Jml Peserta
Keterangan
KATEGORI LOMBA OLAH RAGA
1
Senam Irama dengan Alat
6-8
Kostum olah raga tanpa asesoris
2
Gerak dan Lagu
6-8
Kostum olah raga berasesoris yang sesuai
3
Bermain Sambil Bernyanyi
6-8
4
Senam Fantasi Menurut Cerita
6-8
5
Permainan anak ciptaan guru
6-8
B
Kostum olah raga berasesoris yang sesuai Kostum olah raga berasesoris yang sesuai Costum olah raga berasesoris yang sesuai
KATEGORI LOMBA SENI
1
Tari Kreasi Baru
6-8
Tari
2
Cipta Lagu dan Menyanyikan Lagu Anak
1
Menyesuaikan
3
Bercerita Tanpa Alat
1
Menyesuaikan
4
Sandiwara Boneka
2
Menyesuaikan
5
DUET
2
Menyesuaikan
6
Finger Painting
1
Menyesuaikan
7
MTQ ( Pa dan Pi )
2
Menyesuaikan
45-57 84
Keterangan Tempat Pelaksanaan : 1. Tempat : Di Jakarta 2. Lomba Dilaksanakan : 5 tahun 1 kali 3. Pada Tahun : 2018 4. Menyelenggarakan Semiloka pada tahun 2017 untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah menuju PORSENI NASIONAL IX. 5. Memberikan piala penghargaan partisipasi untuk setiap propinsi yang berhasil meraih penghargaan atas prestasi organisasi dalam PORSENI, seperti: Disiplin Terbaik, Loyalitas Terbaik, dan sebagainya. D. HUMAS DAN KESEJAHTERAAN 1. Secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan promotif bagi guru-guru TK pada Hari-hari Besar Nasional di setiap jenjang dalam rangka menjaga stabilitas dan eksistensi organisasi profesi IGTKI-PGRI. 2. Secara aktif berpartisipasi di setiap jenjang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dalam menunjang program pemerintah, terutama dalam Pentahapan Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD. 3. Memberikan penghargaan yang sesuai jasa kepada para mantan Pengurus IGTKI-PGRI dari tingkat Pusat sampai Kecamatan secara berjenjang. 4. Membantu Anggota IGTKI-PGRI yang kena musibah Bencana Alam Nasional dengan gerakan serentak dari seluruh anggota IGTKI-PGRI dengan koordinasi dari pengurus provinsi. 5. Memberi sumbangan duka (meninggal dunia) bagi anggota IGTKI-PGRI dari tingkat kecamatan sampai dengan pusat. Pelaksanaan ditangani oleh pengurus provinsi. 6. Menjalin kemitraan dengan pengusaha-pengusaha dan dunia industri melalui program CSR nya. III. PENUTUP Demikian Program Umum ini telah diputuskan untuk kurun waktu lima tahun kedepan sebagai hasil keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI. Tentu kita berharap bahwa program ini dapat dilaksanakan secara operasional, profesional, dan dikembangkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, demi konsistensi, integritas, dan kredibelitas organisasi 85
tercinta kita yang sudah solid, mantap, dan bermartabat, IGTKI-PGRI. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan segala program organisasi sampai tuntas, amin.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Februari 2016.
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
86
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : VI/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 TENTANG REKOMENDASI KONGRES X IGTKI-PGRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
:
1. Bahwa penyelenggaraan KONGRES X IGTKI-PGRI merupakan realisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI. 2. Bahwa untuk penguatan organisasi IGTKI-PGRI dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara di bidang Pendidikan Anak perlu ditetapkan Rekomendasi. 3. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Rekomendasi.
Mengingat
:
1. Anggaran Dasar IGTKI-PGRI Bab XI Pasal 18 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 11 Ayat 2, & Bab XIII Pasal 45-50. 2. Program Umum IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 20102015. 3. Hasil Keputusan Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 2627 Desember 2015.
Memperhatikan
:
1. Saran dan pendapat yang berkembang dalam permusyawaratan KONGRES X IGTKI-PGRI. 2. Hasil Sidang Komisi Rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno IV KONGRES X IGTKI-PGRI. 87
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI REKOMENDASI KONGRES X IGTKI-PGRI.
PERTAMA
:
Mensahkan Rekomendasi KONGRES sebagaimana tercantum dalam lampiran.
KEDUA
:
Naskah Rekomendasi KONGRES X IGTKI-PGRI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
X
TENTANG
IGTKI-PGRI
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
88
Lampiran : KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : VI/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 TENTANG REKOMENDASI KONGRES X IGTKI-PGRI
I. PENDAHULUAN Pendidikan Nasional merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh sebab itu pendidikan menjadi titik tolak yang menentukan bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan memiliki kecerdasan suatu bangsa diyakini bukan saja mampu “survive” di tengah-tengah gelombang perubahan, tetapi juga dapat membangun kebudayaan dan peradaban dengan meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan fondasi bagi pertumbuhan fisik dan psikologis serta perkembangan kecerdasan anak. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap program pendidikan adalah unsur guru atau pendidik, yang berperan langsung dan berinteraksi dengan anak, maka diperlukan pendidik atau guru yang handal dan kompeten. Untuk itu KONGRES X IGTKI-PGRI yang dihadiri oleh 627 orang Guru TK Pengurus IGTKI-PGRI dari 34 Provinsi, menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut : 1. Kepada Pemerintah c/q Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : a. Sosialisasi dan implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bagi guru-guru TK baik negeri maupun swasta secara merata di seluruh Indonesia. b. Sistem Pembelajaran yang berkesinambungan antara Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Dasar kelas awal c. Mendorong segera terlaksananya Pencanangan Wajib Belajar Anak Usia 5-6 tahun. d. Memprogramkan dana APBN dan DAU untuk pembinaan organisasi profesi sebagai mitra, seperti IGTKI-PGRI, IGRA, IGABA, dan lain-lain. e. Mengusulkan TK Negeri Pembina satu kecamatan satu TK 89
2. Direktorat Pembinaan GTK dan Dikmas a. Agar segera merealisasikan program Diklat Berjenjang tingkat Lanjutan dan Mahir bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini secara merata b. Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat PGTK dan Dikmas agar dapat dimasukan materi : - Ke IGTKI-an, dan Karya ilmiah yang sangat diperlukan bagi guru TK c. Agar pengurusan NUPTK bagi guru TK negeri dan Swasta di permudah d. Mengikut sertakan Kepala Sekolah dan guru, baik yang masih aktif maupun yang purna tugas untuk menerima satya lencana dari Presiden dan hadiah pendidikan dari Kemendikbud atas pengabdian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini(TK). Bagi guru PNS dan NON PNS e. Rasio dalam 1 rombel 15 orang anak didik dengan 2 orang guru f. Menyederhanakan persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan guru g. Mengusulkan guru NON PNS di TK Negeri untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru bagi yang telah memenuhi syarat. 3. Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) a. Agar pemerintah daerah/Kab/Kota yang belum melaksanakan Satu Desa Satu PAUD segera menyelenggarakannya. b. Dalam Anggaran dana Desa yang tercantum untuk PAUD agar mengikutsertakan Guru Taman Kanak-Kanak dalam Pelatihan/Workshop dan pembagian alat peraga bagi setiap Lembaga di Wilayah masing-masing. c. Agar Ijin operasional lembaga PAUD dipermudah dan tidak terlalu singkat masa berlakunya (minimal 5 tahun) d. Dapat memprogramkan dana APBD dan DAU bagi pembinaan organisasi profesi IGTKI-PGRI. e. Mengusulkan Pemberian SK dari Pemerintah Daerah bagi guru Non PNS yang bertugas di TK Negeri yang telah memenuhi persyaratan
90
4. GOPTKI a. Agar para penyelenggara TK memperhatikan persyaratan penyelenggaraan TK sesuai Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar NASIONAL PAUD, terutama pengadaan sarana prasarana, seperti luas tanah minimal, Alat Permainan di luar dan di dalam, dll. b. Agar GOPTKI dapat memperjuangkan kenaikan Insentif Tunjangan Fungsional bagi guru-guru TK sesuai dengan kondisi dan situasi setempat c. Agar GOPTKI menghimbau seluruh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru khususnya guru honor dan swasta sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). 5. PGRI a. Agar PGRI bersama sama IGTKI memperjuangkan guru TK Non PNS menjadi PNS dengan persyaratan yang berlaku b. Agar PGRI memperjuangkan dana untuk Tunjangan Sertifikasi dapat terus berlanjut.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
91
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI NOMOR : 09/SK/PP IGTKI-PGRI/I/2016 Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA-PGRI Menimbang
:
1. Bahwa Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 2010-2015 Telah berakhir masa baktinya. 2. Bahwa KONGRES X IGTKI-PGRI sebagai pemegang kekuasaan Tertinggi mempunyai tugas dan wewenang memilih Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020. 3. Bahwa untuk memilih Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020, perlu dibentuk Panitia Pemilihan dengan mandat penuh yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
Mengingat
:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI hasil Keputusan Kongres IX IGTKI-PGRI Bab VIII Pasal 23 Tentang Pemilihan Pengurus Pusat. 2. Hasil Keputusan Rapat Kerja PP IGTKI-PGRI tanggal 26-27 Desember 2015 . MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT IGTKI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020. 92
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
:
Mengesahkan Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini. : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini diberi tugas dengan mandat penuh untuk memilih Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 20152020. : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan memegang teguh kejujuran dan mematuhi tata tertib KONGRES yang telah disahkan. : Panitia melaporkan hasil pemilihan yaitu Susunan dan personalia Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 kepada KONGRES X IGTKI-PGRI. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 7 Januari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
93
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI NOMOR : 09/SK/PP IGTKI-PGRI/I/2016 Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Ketua IGTKI-PGRI Provinsi
: Sulawesi Selatan : Jawa Timur : Bali : Jawa Barat : Kalimantan Tengah : Sulawesi Utara : DKI Jakarta
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 7 Januari 2016 PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
94
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : VII/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES X IGTKI-PGRI : Menimbang
: 1. Bahwa untuk melaksanakan Kebijakan Umum Organisasi menurut Ketentuan dalam AD/ART serta Program Umum IGTKI-PGRI, maka Perlu ditetapkan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 sebagai Pelaksana Tertinggi Organisasi Tingkat Pusat yang bersifat Kolektif. 2. Bahwa KONGRES X IGTKI-PGRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang memilih Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 20152020. 3. Bahwa untuk memilih Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 sebagaimana dimaksud pada diktum 2, KONGRES X telah memberikan mandat penuh kepada Pengurus Terpilih sebagai FORMATUR yang terdiri atas Ketua Umum sebagai Ketua, dan 3 Ketua Sekretaris Umum dan Bendahara Umum PP IGTKI-PGRI Masa Bakti X
95
4. Bahwa Formatur telah menyusun kepengurusan secara lengkap sesuai AD/ART IGTKI-PGRI, yang diharapkan mampu bekerja sama secara kolektif, kuat, bersatu, berwibawa, penuh dedikasi dan pengabdian. 5. Bahwa berhubung dengan itu perlua ditetapkan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X tahun 2015-2020. Mengingat
:
1. Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI Tentang Tata Tertib KONGRES. 1. Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI Penyempurnaan AD/ART IGTKI-PGRI.
Tentang
2. Rapat Pleno FORMATUR PP IGTKI-PGRI tanggal 19 Februari 2016. Memperhatikan :
Laporan FORMATUR mengenai Susunan dan Personalia Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 kepada Panitia KONGRES X IGTKI-PGRI. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKIPGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020
PERTAMA
:
Mengangkat dan mensahkan Susunan dan Personalia Pengurua Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 dengan Susunan Sebagaimana Tertera dalam lampiran.
96
KEDUA
:
Masa Tugas Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini, adalah lima tahun.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
97
LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES X IGTKI-PGRI NOMOR : VII/KEP/KONGRES X/IGTKI-PGRI/II/2016 Tentang SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020 SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020
I.
II.
III.
DEWAN PEMBINA
: 1. IBU NEGARA BUNDA PAUD INDONESIA 2. MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI 3. ANIES BASWEDAN,Ph.D
DEWAN PENASIHAT : 1. KETUA UMUM PB PGRI 2. DIREKTUR PEMBINAAN PAUD DITJEN PAUD & DIKMAS 3. DIREKTUR PGTK DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4. Dr. Sofia Hartati, M.Si 5. Drs. Ali Nugraha, M.Pd 6. Dra. Evita Adnan, M.Psi KETUA UMUM KETUA KETUA KETUA SEKRETARIS UMUM SEKRETARIS SEKRETARIS BENDAHARA UMUM
: : : : : : : :
Hj. Farida Yusuf, M.Pd Sumiati Eddy HJ. Poppy Sumeni Nur, S.Pd Dra. Hj. Supiyani Burhanuddin Dra. Yus Sri Widiarti Enywati, S.Pd Hj. Poppy Radiah Wakulu, S.Pd Hj. Suryanah,S.Pd 98
BENDAHARA : Dra. Hj. Yetti Herayati, MM BENDAHARA : Hj. Merry Yenni, S.Pd BIDANG PORSENI : Sri Nuskah, M.Pd BIDANG PENDIDIKAN : Hj. Supinah, M.Pd BIDANG HUMAS DAN KESEJAHTERAAN : Dra. Lusia Sri Sutanti, MM
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Februari 2016
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI SELAKU PIMPINAN KONGRES X IGTKI-PGRI
Ketua Umum,
Sekretaris Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Hj. Supinah, M.Pd
99
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020
Hj. Farida Yusuf, M.Pd Ketua Umum
Ny. Sumiati Eddy Ketua
Hj. Poppy Sumaeni Nur, S.Pd Ketua
Dra. Hj. Supiyani Burhanuddin Ketua 100
Dra. Yus Sri Widiarti Sekretaris Umum
Enywati, S.Pd Sekretaris
Hj. Poppy Radiah wakulu, S.Pd Sekretaris
Hj. Suryanah, S.Pd Bendahara Umum 101
Dra. Hj. Yetti Herayati, MM Bendahara
Hj. Merry Yenni, S.Pd Bendahara
Sri Nuskah, M.Pd Bidang Porseni
Hj. Supinah, M.Pd Bidang Pendidikan
Dra. Lusia Sri Sutanti, MM Bidang Humas dan Kesejahteraan 102
PENGURUS PUSAT IGTKI – PGRI MASA BAKTI 2015 – 2020 No
Nama/Jabatan
Alamat Kantor
Alamat Rumah/Telp
1
Hj. Farida Yusuf, M.Pd Ketua Umum
Jl. Makmur No.25, Susukan Ciracas, Jakarta Timur
Jl. Teratai XIII Blok K-18 Perumahan Tanjung Barat Indah Jakarta Selatan 12530 Telp. 021. 7890995
2
Ny. Sumiati Eddy Ketua
Jl. Duku No.5B Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.021. 58901884
3
Hj. Poppy Sumaeni Nur, S.Pd Ketua
TK. Putera Pertiwi Jl. Duku No. 2 Petukangan Utara 1226 Jakarta Selatan TK Kartika Siliwangi 8, Jl. Menado 12 Kota Bandung
4
Dra. Hj. Supiyani Burhanuddin Ketua
TK Asuh Dahlia, Jl. Lematang II/150, Depok
Jl. Lematang II No. 150 Depok Timur 16418 Telp. 021. 7703820
5
Dra. Yus Sriwidiarti Sekretaris Umum
TK. St. Bernadette Jl. Jatinegara Timur No.74A Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur
Kemanggisan Pulo Jl. S No.69 Palmerah Jakarta Barat
6
Enniwaty, S.Pd Sekretaris
TK. Parkit Jl. Meruya Ilir Komp. PQT, Srengseng, Kembangan Jakarta Barat
Jl. Karet Ps. Baru Barat I, No.11 Rt 009/06,Karet Tengsin,Tanah Abang Jakarta Pusat, Telp. 0215720973
7
Hj. Poppy Radya Wakulu, S.Pd Sekretaris
TK. Bakti Mulya 400 Jl Gedung Pinang Pd. Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310
Villa Japos Blok L2 No.11 Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang 15223
8
Hj. Suryana. Z. S.Pd Bendahara Umum
TK Kartini, Jl. Berdikari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Jl. Asofa Raya No. 51 RT.07 RW.01
103
Jl. Jakarta 20 No.12 Antapani Bandung Jawa Barat
9
Hj. Yeti Herayati, S.Pd, M.M. Bendahara Hj. Merry Yenni,S.Pd
TK Pertiwi Jl. Ki Mas Jong No.15, Serang,Banten TK. Negeri Tegal Jl. Tagal No. 10 Menteng Jakarta Pusat Telp.021.31935405
Jl. Jiwantaka I No.27 Serang Banten Telp. 0254. 203460 Jl. Kemanggisan Ilir 3 gg H. Saleh No.40 Jakarta Barat Telp.021. 5320102
11
Sri Nuskah, S.Pd Bidang Porseni
TK. Negeri Besuki Jl. Besuki No. 4 Kec. Menteng Jakarta Pusat
Perumahan Kunciran Mas Permai Blok K 12 No.11 Tangerang
12
Hj. Supinah, M.Pd Bidang Pendidikan
Jl. Raya Condet No.36, Kramatjati Kota Administasi Jakarta Timur
Komplek Villa Pertiwi P I- No.11 Cilodong Depok Jawa Barat
13
Dra. Lusia Sri Sutanti, M.M Bidang Humas dan Kesejahteraan
TK. Ignatius Slamet Riyadi Jl. Raya Bogor KM 24 Cijantung Pasar Rebo, Jakarta Timur
Pesona III No.121 Rt.03/05 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. 021. 87713820
10
104
URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI MASA BAKTI X TAHUN 2015-2020
A. LATAR BELAKANG Pengurus Pusat IGTKI-PGRI mempunyai hak dan kewajiban dalam memimpin seluruh pengurus sampai ke anggota IGTKI-PGRI di seluruh Indonesia dengan berbekal ; 1.
Ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai kunci dan pedoman yang paling utama bagi seluruh pengurus.
2.
Kesadaran akan pentingnya kedudukan sebagai pemimpin di tingkat nasional dengan beban yang tidak ringan dan tidak mudah, seharusnya timbul dari dalam hati nurani yang tulus dan ikhlas.
3.
Kecerdasan dan kepiawaian mengatur waktu sebagai pimpinan di lembaga tempat tugas, sebagai ibu/isteri didalam keluarga, dan sebagai pengemban tugas berat di pengurus pusat, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan.
4.
Perilaku yang prima, seperti berbicara dengan bahasa yang santun kepada siapapun lawan bicara, diatur, hendaknya dilakukan sebagai suatu kebutuhan. Demikian juga dengan kebiasaan “melayani” siapapun, karena hakikat pemimpin adalah pelayan.
5.
Kesiapan dalam mengerjakan tugas yang diterima seyogyanya dibarengi dengan kepandaian mengatur skala prioritas, mana yang paling penting yang harus didahulukan dan menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan.
6.
Kekompakan dan keharmonisan bekerja sama dengan sesama pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas ibarat “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” walaupun sudah mengetahui beban tugas masing-masing.
105
A.
TUJUAN Uraian tugas ini dibuat bagi pengurus suatu organisasi dengan tujuan : 1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 2. Memperjelas siapa mengerjakan apa 3. Menjalin kerja sama yang harmonis diantara sesama pengurus 4. Meminimalisir tumpang tindihnya pelaksanaan tugas di antara pengurus.
C. 1.
URAIAN TUGAS : Ketua Umum : Hj. Farida Yusuf, M.Pd a. Bertanggung jawab atas segala kepentingan organisasi ke dalam dan keluar, dan bertindak untuk dan atas nama organisasi. b. Bertanggungjawab atas kelancaran jalannya seluruh bidang; Organisasi, PORSENI, Pendidikan & Keprofesian, dan Bidang Humas & Kesejahteraan, Kesekretariatan, Keuangan, dan Pengelolaan Gedung Sekretariat termasuk kekayaan/inventaris PP IGTKI-PGRI. c. Memiliki otoritas dan wewenang/hak prerogatif menentukan kebijakan organisasi setelah disepakati anggota pengurus, minimal (setengah ditambah satu) dari jumlah Ketua. d. Memiliki kewenangan menentukan siapa melaksanakan tugas apa sesuai dengan bidangnya atau kualifikasi kemampuan masing-masing anggota pengurus. e. Menanda-tangani semua surat-surat keluar atas nama PP IGTKI-PGRI, bersama Sekretaris Umum atau sendiri, sesuai dengan kebutuhan.
2.
Ketua : Ny. Sumiati Eddy a. Pada hakikatnya beban tugas dan kewajiban Ketua sama dengan Ketua Umum b. Bertanggung jawab atas tuntas dan suksesnya pelaksanaan serta pengembangan program bidang PORSENI sesuai dengan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI. c. Mewakili Ketua Umum bila diperlukan. d. Membantu Ketua Umum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas-tugas Bidang Organisasi, dan Keuangan (oleh Bendahara) sampai tuntas pada setiap tugas.
106
3.
Ketua : Hj. Poppy Sumaeni Nur, S.Pd a. Pada hakikatnya beban tugas dan kewajiban Ketua sama dengan Ketua Umum b. Bertanggung jawab atas tuntas dan suksesnya pelaksanaan serta pengembangan program bidang HUMAS DAN KESEJAHTERAAN sesuai dengan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI. c. Mewakili Ketua Umum bila diperlukan. d. Membantu Ketua Umum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas-tugas Bidang Organisasi .
4.
Ketua : Dra. Hj. Supiyani Burhanuddin a. Pada hakikatnya beban tugas dan kewajiban Ketua sama dengan Ketua Umum b. Bertanggung jawab atas tuntas dan suksesnya pelaksanaan serta pengembangan program bidang PENDIDIDKAN DAN KEPROFESIAN sesuai dengan Keputusan KONGRES X IGTKI-PGRI. c. Mewakili Ketua Umum bila diperlukan. d. Membantu Ketua Umum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas-tugas Bidang Organisasi dan Kesekretariatan sampai tuntas pada setiap tugas .
5.
Sekretaris Umum : Dra. Yus Sri Widiarti a. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi organisasi dan kesekretariatan secara keseluruhan. b. Bersama Ketua Umum menanda-tangani surat-surat keluar atas nama organisasi, sesuai kebutuhan. c. Menghubungi/mengundang dan berkoordinasi dengan Ketua Umum untuk kehadiran seluruh pengurus dalam rapat-rapat rutin ataun insidentil sesuai kebutuhan. d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman surat-surat dan lain-lain yang keluar atas nama organisasi, termasuk Undangan kepada para mitra dan pejabat pada setiap kegiatan. e. Menyusun kronologis kegiatan PP IGTKI-PGRI berkoordinasi dengan Ketua Umum, Ketua-Ketua dan anggota pengurus lainnya yang menerima tugas-tugas atas nama PP IGTKI-PGRI. 107
6.
Sekretaris : Enywati, S.Pd a. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan kesekretariatan, termasuk administrasi yang harus ada di Sekretariat seperti data anggota dari 34 provinsi,dll. b. Mewakili Sekretaris Umum apabila diperlukan c. Membantu Sekretaris Umum untuk dengan cara yang efektif, semua anggota pengurus untuk menghadiri rapat plenoPP IGTKI-PGRI (insidentil). d. Menyiapkan segala keperluan rapat rutin, insidentil, dan rapat pleno pengurus pusat, seperti tempat, daftar hadir, dll. e. Membantu Sekretaris Umum dalam penyusunan laporan kronologis kegiatan PP IGTKI-PGRI, dengan cara mengagendakan, mendokumentasikan dan menata pengarsipkan surat-surat keluar dan masuk secara rutin dan berkesinambungan, sesuai ketentuan administrasi yang berlaku. f. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan pengiriman surat-surat keluar atas nama organisasi.
7.
Sekretaris : Hj. Poppy Radiah Wakulu, S.Pd a. Mewakili Sekretaris Umum dan menerima tugas kesekretariatan dari Sekretaris Umum apabila diperlukan. b. Membuat notulen dan risalah rapat pada setiap pertemuan, yang dibacakan dan disahkan pada pertemuan berikutnya. c. Membantu Sekretaris Umum menyiapkan konsep-konsep surat keluar baik intern maupun ekstern organisasi. d. Membantu menyiapkan materi, naskah-naskah pidato atau sambutansambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum/dan yang mewakilinya, atas nama organisasi. e. Turut bertanggung jawab atas isi materi dan naskah yang sudah dibuat. f. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan pengiriman suratsurat keluar atas nama organisasi.
108
8.
Bendahara Umum : Hj. Suryanah, S.Pd a. Bertanggung jawab atas keluar masuk keuangan organisasi secara keseluruhan. b. Mengadministrasikan keuangan sesuai ketentuan dalam organisasi. c. Menghimpun pencarian dan pemasukan dana dari luar berikut pengelolaan administrasinya. d. Bersama Ketua Umum menanda tangani persetujuan atau kesepakatan masalah keuangan organisasi. e. Pengeluaran keuangan untuk keperluan organisasi wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum. f. Membuat laporan keuangan secara rutin, tiap satu semester atau paling lambat satu tahun.
9.
Bendahara : Dra. Hj. Yetti Herayati, MM a. Membantu Bendahara Umum mengelola keuangan organisasi untuk biaya operasional/rutin, seperti: perawatan gedung, listrik, air, telpon/internet, gaji pegawai, dll. b. Menerima dan mengadministrasikan uang Iuran Anggota, KTA, dan Batik dari pengurus provinsi. c. Mengirim barang-barang pesanan dari provinsi d. Melaporkan keadaan keuangan kepada Bendahara Umum.
10. Bendahara : Hj. Merry Yenni , S.Pd a. Membantu Bendahara Umum mengelola keuangan organisasi sehubungan dengan Buku Kongres dan atribut organisasi. b. Meneliti dengan cermat dan mengadministrasikan tunggakan-tunggakan dari pengurus provinsi atas koordinasi dari Bendahara Umum. c. Mengusahakan pencarian dana baik keluar maupun ke dalam organisasi. d. Melaporkan hasil tugasnya pada Bendahara Umum. 11. Bidang-Bidang a. Hj. Sri Nuskah, M.Pd : Bidang PORSENI Menerima dan melaksanakan sampai tuntas semua tugas Organisasi, diutamakan bidang PORSENI
109
b. Hj. Supinah, M.Pd : Bidang Pendidikan dan Keprofesian Menerima dan melaksanakan sampai tuntas semua tugas Organisasi terutama bidang Pendidikan dan Keprofesian. c. Dra. Lusia Sri Sutanti, MM ; Bidang Humas dan Kesejahteraan Menerima dan melaksanakan sampai tuntas, semua tugas Organisasi terutama bidang Humas dan Kesejahteraan. B.
PENUTUP Demikian uraian tugas PP IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020, dibuat dengan harapan kiranya semua pengurus dapat memahami dan melaksanakan dengan kerja keras,dan kerja cerdas serta penuh tanggung jawab, diatas prinsip : “Ringan Sama Dijinjing, Berat Sama Dipikul”. Gotong Royong, Kekompakan, serta Kerja sama yang harmonis diantara sesama pengurus dengan tetap menjaga dan menjalin persatuan dan kesatuan, saling asah, saling asuh dan saling asih di antara kita semua, tentu sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Uraian Tugas ini, dapat ditentukan kemudian atas kesepakatan bersama dalam musyawarah. Semoga semuanya dapat dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena beban tugas dan pekerjaan dalam organisasi adalah amal dan ibadah kita semua. Kiranya Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan melindungi dan meridhai kita semua agar dapat menjadi pemimpin yang amanah di dalam setiap kesempatan, amin. SEMOGA IGTKI-PGRI……TETAP JAYA SEPANJANG MASA !!! Jakarta, 7 Februari 2016. Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Ketua Umum,
Hj. Farida Yusuf, M.Pd.
110
JANJI PENGURUS PUSAT IGTKI-PGRI
Pada hari ini ………………………. tanggal …………………………… tahun ………………… disaksikan oleh para peserta …………………………………., saya berjanji bahwa : 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Pengurus IGTKI-PGRI ……………………………., masa bakti …………………………….. sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI, Keputusan Kongres, Keputusan KONKERNAS, dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. 3. Saya akan melaksanakan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya.
………………….,…………………….
…………………………………………….
111
dengan
JANJI PENGURUS IGTKI-PGRI PROVINSI
Pada hari ini ………………………. tanggal …………………………… tahun ………………… disaksikan oleh para peserta …………………………………., saya berjanji bahwa : 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Pengurus IGTKI-PGRI ……………………………., masa bakti …………………………….. sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI, Keputusan Kongres, Keputusan KONKERNAS, dan keputusan Konferensi IGTKI-PGRI Provinsi ……………………………… 3. Saya akan melaksanakan, mempertahankan dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya.
………………….,…………………….
…………………………………………….
112
dengan
JANJI PENGURUS IGTKI-PGRI KAB/KOTA
Pada hari ini ………………………. tanggal …………………………… tahun ………………… disaksikan oleh para peserta …………………………………., saya berjanji bahwa : 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Pengurus IGTKI-PGRI ……………………………., masa bakti …………………………….. sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI, Keputusan Kongres, Keputusan KONKERNAS, dan keputusan Konferensi IGTKI-PGRI Kab/Kota ……………………………… 3. Saya akan melaksanakan, mempertahankan dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya.
………………….,…………………….
…………………………………………….
113
dengan
JANJI PENGURUS IGTKI-PGRI KECAMATAN
Pada hari ini ………………………. tanggal …………………………… tahun ………………… disaksikan oleh para peserta …………………………………., saya berjanji bahwa : 1. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Pengurus IGTKI-PGRI ……………………………., masa bakti …………………………….. sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IGTKI-PGRI, Keputusan Kongres, Keputusan KONKERNAS, dan keputusan Konferensi IGTKI-PGRI Kecamatan ……………………………… 3. Saya akan melaksanakan, mempertahankan dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya.
………………….,…………………….
…………………………………………….
114
dengan
115
116
KEGIATAN DALAM GAMBAR
Kehadiran Bapak Anies Baswedan, Ph.D Mendikbud RI disambut oleh Pengurus Pusat IGTKI dan Tari Anak Taman Kanak-kanak
Para perserta Kongres X IGTKI-PGRI sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI, dan Mars IGTKI
117
Laporan Ketua Panitia Kongres X IGTKI-PGRI
Sambutan Ketua Umum PP IGTKI-PGRI pada Kongres X IGTKI-PGRI
118
Bapak Anies Baswedan, Ph.D Mendikbud RI sedang memberikan Sambutan pada Kongres X IGTKI-PGRI
Para Peserta Kongres X IGTKI-PGRI
119
Paduan Suara IGTKI-PGRI Provinsi Jawa Barat dalam Pembukaan Kongres X IGTKI-PGRI
Tari Jaipong dari IGTKI-PGRI Provinsi DKI Jakarta dalam Pembukaan Kongres X IGTKI-PGRI
120
Sambutan Bapak Anies Baswedan, Ph.D Mendikbud RI pada Kongres X IGTKI-PGRI
Bapak Anies Baswedan, Ph.D Mendikbud RI membuka secara resmi Kongres X IGTKI-PGRI 121
Bapak Anies Baswedan, Ph.D Mendikbud RI menerima lukisan dari Juara I Lomba Finger Painting dan Kolase Tingkat Nasional
Ketua Umum PB PGRI Dr. Sulistyo, M.Si memberikan materi : “Kiprah PGRI dalam Mewujudkan Guru yang Cerdas dan Bermartabat” Pada Kongres X IGTKI-PGRI 122
Prof.dr. Fasli Jalal, Ph.D,Sp.GK menerima Cindera mata dari Pengurus Pusat IGTKI-PGRI
Panitia Pemilihan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 123
Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti X Tahun 2015-2020 terpilih Sedang membacakan Janji Pengurus di pimpin oleh Hj. Farida Yusuf, M.Pd
Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 2010-2015 foto bersama dengan Bapak Anies Baswedan, Ph.D dan Ibu Ella R. Ella Yulaelawaty R,Ph.D 124
Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Masa Bakti IX Tahun 2010-2015
Kenangan bersama Ibu Penasehat IGTKI-PGRI Ibu Dra Hj. Opih R. Zainal Kenangan bersama Bapak Ketua Umum PB PGRI Dr. Sulistyo, M.Pd 125
