Jacob Novi Manuhutu Achfas Zacoeb Indradi Wijatmiko Program Pascasarjana Teknik Sipil (S-2) Universitas Brawijaya Malang ABSTRAKSI

Pengadaan Barang dan Jasa Full e-Procurement | Jacob Novi M. | Achfas Zacoeb | Indradi W.

EVALUASI KEBERHASILAN PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM FULL E-PROCUREMENT TERHADAP PENYEDIA JASA STUDI KASUS: DI BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA Jacob Novi Manuhutu Achfas Zacoeb Indradi Wijatmiko Program Pascasarjana Teknik Sipil (S-2) Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAKSI e-Procurement adalah sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh permasalahan waktu, peraturan dan ketentuan hukum, kondisi infrastruktur, kemampuan sumberdaya manusia, dan sosialisasi dari tingkat keberhasilan pada penerapan pengadaan barang/jasa konstruksi secara Full e-Procurement, serta mengetahui cara mengatasi pengaruh pada penerapan pengadaan barang/jasa secara Full e-Procurement terhadap penyedia jasa konstruksi di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment pearson (r), relative indeks (RI) dan regresi linear berganda, dan analisis SWOT. Hasil analisis memperlihatkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, serta sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement adalah sebesar 77,5%. Hasil penelitian juga memberikan kesimpulan bahwa SDM memberikan pengaruh lebih signifikan sebesar 0,012 > 0,05 dibandingkan variabel bebas lainnya atau dapat disimpulkan pula variabel SDM berpengaruh dominan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement. Kata Kunci: Full e-Procurement, Waktu Pelaksanaan, Infrastruktur, SDM, Keberhasilan.

PENDAHULUAN Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau e-Procurement adalah sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e-Procurement 11

Spectra

Nomor 23 Volume XII Januari 2014: 11-26

dibagi menjadi sistem semi e-Procurement yaitu proses penyedia barang/ jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual; sedangkan Full e-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukan dokumen (file) penawaran melalui sistem procurement, namun penjelasan dokumen seleksi/lelang (aanwijzing) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Menurut Sumadilaga (2011) beberapa efisiensi waktu yang telah dilakukan dalam penerapan e-procurement adalah penyelesaian proses lelang. Data e-Procurement menunjukkan bahwa jumlah pelelangan yang diselesaikan kurang dari 45 hari adalah sekitar 50% dari seluruh paket yang diumumkan melalui sistem e-Procurement. Dari data ini dapat dikatakan bahwa e-Procurement dapat membantu mempercepat proses pelelangan dan penghematan waktu dari segi transportasi. Penggunaan e-Procurement telah mempercepat proses pengadaan yang tadinya memerlukan waktu 36 hari dengan cara konvensional menjadi hanya 18 hari dengan penggunaan teknologi (LKPP, 2009). UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah seperti tertulis dalam Pasal 5. Kemudian di Pasal 11 disebutkan bahwa tandatangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Kesemua hal tersebut di atas memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Selain pengamanan dari sisi perangkat keras (firewall , proxy server), penggunaan password merupakan salah satu mekanisme pengamanan yang umum diterapkan. Lapis yang terakhir adalah teknik enkripsi yang diterapkan pada informasi dan dokumen penawaran dalam sistem eProcurement. Ketersediaan infrastruktur yang dimaksud disini mencakup banyak hal, yaitu dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras, implementasi teknologi ini membutuhkan server dan juga beberapa komputer personal, baik untuk kegiatan administrasi, seperti pendaftaran pelaku usaha, pencantuman paket pengadaan, maupun untuk keperluan bidding. Dari sisi piranti lunak, seluruh aplikasi yang diperlukan telah disediakan oleh LKPP. Kemudian dari sisi jaringan komunikasi, jika diharapkan bahwa setiap unit dapat mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasinya masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan masing-masing unit dengan lokasi dimana server berada (LKPP, 2009). Carayannis, et al (2005) menyebutkan hambatan penerapan eProcurement antara lain: prosedur yang sulit, intervensi negara berlebihan, disfungsional birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan sistem 12


pengadaan. Resistensi terhadap perubahan sistem pengadaan masuk dalam salah satu kategori hambatan pada sosialisasi dan publikasi eProcurement kepada penyedia jasa karena diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat merubah sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional menuju sistem pengadaan barang jasa secara elektronik. Wong and Sloan (2004) memperkuat hal tersebut dengan menuliskan hambatan yang dialami oleh penyedia jasa adalah kesulitan mengikuti eProcurement karena kekurangan sumberdaya ,baik infrastruktur maupun sumberdaya manusia, seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi dari personil penyedia jasa. Implementasi e-Procurement membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi e-procurement membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan. Rendahnya literasi TI di beberapa daerah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam penyiapan SDM. Jasin (2007) menyebutkan tingkat ketercapaian masing-masing output dari pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya diantaranya adalah jumlah dan jenis pekerjaan, transparansi proses pengadaan barang dan jasa, database proses pengadaan barang dan jasa, optimalisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa, keamanan data penawaran barang dan jasa, serta minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengetahui pengaruh permasalahan waktu, peraturan dan ketentuan hukum, kondisi infrastruktur, kemampuan sumberdaya manusia dan sosialisasi dari tingkat keberhasilan pada penerapan pengadaan barang/jasa konstruksi secara Full eProcurement terhadap penyedia jasa di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara serta mengatasi pengaruh pada penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik Full e-Procurement terhadap penyedia jasa.

METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data yang digunakan merupakan data kualitatif yang diangka-kan (scoring). Populasi penelitian ini adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti pelelangan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara yang sebelumnya telah melaksanakan sistem pelelangan Semi e-Procurement. Dipilihnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX mengingat bahwa institusi dimaksud sudah harus melaksanakan sistem pelelangan Full e-Procurement.

13


Spectra

Penelitian dilakukan dengan metode selektif karena yang dijadikan obyek penelitian terdiri kualifikasi kecil dan non kecil. Responden yang mengisi kuisioner adalah orang yang mengerti tentang Full e-Procurement, diantaranya adalah Direktur atau Kepala Divisi Administrasi Teknik dan Kontrak. Beberapa indikator yang digunakan dalam variabel yang akan dianalisis merupakan variabel keberhasilan menurut Jasin (2007), sebagaimana tertera dalam Tabel berikut ini. Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel.1. Variabel dan Indikator Penelitian

Prosesnya menjadi lebih cepat karena tidak perlu mengadakan pertemuan dalam melakukan pendaftaran dan penyampaian dokumen.

2.

Dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun

3.

Waktu proses penawaran menjadi lebih cepat

4. 1. 2.

Pengurangan waktu tahapan proses pelelangan Undang-undang yang menjadi acuan pelaksaan Full e-Procurement Peraturan atau ketentuan hukum lain yang mengatur pelaksanaan Full e-Procurement

3.

Petunjuk pelaksanaan Full e-Procurement

4.

Hukum dan peraturan transaksi elektonik

5.

Legal aspek tanda tangan elektronik

Kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung Full e-Procurement

1.

Ketersediaan infrastruktur dan pengelolaan infrastruktur

2.

Ketersediaan informasi di website pengguna jasa

3. 4.

Perlindungan terhadap gangguan sistem keamanan aplikasi (virus dan hacker) Kapasitas bandwith untuk kelancaran proses pengisian data berupa upload dan download dokumen Perlindungan dokumen yang tidak boleh dibuka dan dibaca sebelum waktunya Perlindungan sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data waktunya Jaringan internet dalam pelaksanaan Full e-Procurement Penggunaan perangkat komputer pada sistem penerapan Full e-Procurement Ketersediaan perangkat sofware atau program dalam pelaksanaan Full e-Procurement

1.

Sosialisasi kepada para pihak yang terlibat

Peraturan dan ketentuan hukum Waktu dalam memenuhi Pelaksanaan Full kebutuhan e-Procurement pelaksanaan Full e-Procurement

Indikator 1.

Kemampuan sumber daya manusia

Variabel

5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 1.

Pemahaman Penyedia Jasa terhadap Perpres 54 Tahun 2010 akhir dan Perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya Kemampuan Penyedia Jasa dalam menjalankan/mengikuti setiap tahapan dalam sistem pelelangan Full e-Procurement Kemampuan Penyedia Jasa terhadap penguasaan IT Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 akhir dan Perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya terhadap penyedia jasa

2. 3.

Sosialisasi sistem Full e-Procurement terhadap penyedia jasa konstruksi Ketersediaan petunjuk/pedoman pelaksanaan Full e-Procurement

4.

Pelatihan pelaksanaan Full e-Procurement bagi penyedia jasa konstruksi

Keberhasilan penerapan Full e-Procurement 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah dan Jenis Pekerjaan Proses Pengadaan barang dan jasa yang transparan Database proses pengadaan barang dan jasa yang baik Optimalisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa Peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa Keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa Keamanan data penawaran barang dan jasa Minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan

Untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert. Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 dengan rincian pilihan jawaban kuesioner: sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Seluruh

14


responden diminta untuk menjawab semua item pertanyaan. Setelah semua jawaban terkumpul, maka dilakukan pemberian skor untuk setiap item jawaban. Dalam penelitian uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi product moment pearson’s yang menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid jika indeks korelasi product momen pearson (r) ≥ 0,3. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (kuisioner) yang digunakan tersebut stabil dan dapat diandalkan. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi (r) dengan uji nomalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik inferensial digunakan untuk peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3),... (Xn) dengan satu variabel terikat. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan.

HASIL ANALISIS Gambaran Perusahaan Dari hasil survei diketahui bahwa: 1. Perusahaan yang mengikuti pelelangan secara Full e-Procurement merupakan perusahaan dengan kualifikasi grade 7 (41,18%) karena perusahaan yang paling banyak mendaftar adalah nilai paket HPS > Rp 25 M. 2. Perusahaan dengan klasifikasi usaha non kecil adalah perusahaan yang paling banyak mengikuti pelelangan (58,82%) karena kualifikasi non kecil merupakan klasifikasi usaha untuk mengikuti pekerjaan dengan batasan nilai > Rp 10 M sesuai dengan nilai paket yang dilelangkan. 3. Perusahaan dengan klasifikasi sub bidang jembatan berada pada posisi teratas (44,12%) karena sub bidang jembatan paling banyak diminati oleh penyedia jasa, yaitu dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak terlalu banyak membutuhkan peralatan kerja seperti pada pekerjaan jalan raya yang harus memerlukan peralatan asphalt mixing plant dan peralatan gelar untuk pekerjaan aspal. Gambaran Responden Gambaran responden dijelaskan berdasakan jabatan, masa kerja, dan usia. Dari hasil survei menunjukkan bahwa:

15

Spectra


1. Sebagian besar responden yang mengisi kuisioner adalah menjabat sebagai Direktur Perusahaan (70,59%). Hal ini dikarenakan jabatan Direktur merupakan pengambil kebijakan atau penentu dalam suatu perusahaan. 2. Sebagian besar responden merupakan responden dengan masa kerja 6-10 tahun dengan jumlah 11 responden (32,35%). Hal ini menggambarkan bahwa masa kerja responden yang mengisi kuisioner adalah masa kerja kerja yang cukup matang dan dapat dikatakan responden sudah bekerja sebelum diterapkan sistem pelelangan secara Full e-Procurement. 3. Sebagian besar responden memiliki usia kerja < 41 tahun dengan jumlah sebanyak 18 responden (52,94%). Hal ini menggambarkan bahwa responden yang mengisi kuisioner adalah usia yang sangat matang sebelum hadirnya penerapan Full e-Procurement. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Full e-Procurement Berdasarkan distribusi frekuensi pelaksanaan Full e-Procurement, maka hasilnya menunjukkan bahwa: 1. Responden cenderung menilai tinggi tentang waktu pelaksanaan Full e-Procurement. 2. Responden cenderung menilai tinggi tentang peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan Full eProcurement. 3. Responden cenderung menilai tinggi tentang kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung Full e-Procurement. 4. Responden cenderung menilai tinggi tentang kemampuan sumberdaya manusia. 5. Responden cenderung menilai sedang tentang sosialisasi kepada para pihak yang terlibat. 6. Responden cenderung menilai tinggi tentang keberhasilan penerapan Full e-Procurement. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur.validitas suatu item/instrumen yang diketahui melalui perbandingan indeks korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini.

16


Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel

Item

hitung

Signifikansi

Keterangan

Waktu Pelaksanaan (X1)

X1.1 X1.2 X1.3

0.825 0.619 0.897

9.96516E-10 4.72507E-05 3.56697E-13

Valid Valid Valid

X1.4

0.842

2.16823E-10

Valid

X2.1

0.710

1.30808E-06

Valid

X2.2

0.771

4.6989E-08

Valid

X2.3

0.615

5.4743E-05

Valid

X2.4

0.644

1.98534E-05

Valid

X2.5

0.501

0.001279071

Valid

X2.1

0.427

0.005868298

Valid

X2.2

0.798

7.82148E-09

Valid

X2.3

0.782

2.41536E-08

Valid

X2.4

0.627

3.68364E-05

Valid

X2.5

0.457

0.003295957

Valid

X2.6

0.552

0.000359275

Valid

X2.7

0.729

5.01879E-07

Valid

X2.8

0.721

7.58362E-07

Valid

X2.9

0.666

8.49098E-06

Valid

X2.1 X2.2

0.828 0.858

7.31663E-10 4.64412E-11

Valid Valid

X2.3

0.880

3.56723E-12

Valid

X2.1

0.787

1.64536E-08

Valid

X2.2

0.922

4.60264E-15

Valid

X2.3

0.820

1.46186E-09

Valid

X2.4

0.876

5.78062E-12

Valid

Y1

0.792

1.21312E-08

Valid

Y2

0.560

0.000289331

Valid

Y3

0.799

7.15053E-09

Valid

Y4

0.587

0.00012978

Valid

Y5

0.715

1.023E-06

Valid

Y6

0.592

0.00011467

Valid

Y7

0.787

1.6464E-08

Valid

Y8

0.848

1.21371E-10

Valid

Peraturan dan Hukum (X2)

Infrastruktur (X3)

Kemampuan SDM (X4)

Sosialisasi (X5)

Tingkat Keberhasilan (Y)

r

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil bahwa seluruh item penelitian memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada semua variabel telah valid. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas yang digunakan adalah uji Alpha Cronbach. Instrumen dapat disimpulkan telah andal (reliabel) apabila memiliki koefisien indeks reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Bila alpha lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Tabel 3. Uji Reliabilitas Item Pertanyaan dengan Alpha Cronbach Variabel

Koefisien Alpha Cronbach

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

0,809

Reliabel

Peraturan dan Hukum

0,655

Reliabel

Infrastruktur

0,824

Reliabel

Kemampuan SDM

0,815

Reliabel

Sosialisasi

0,875

Reliabel

Tingkat Keberhasilan

0,861

Reliabel


17


Spectra

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, sehingga disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan. Asumsi Klasik Non Multikolinieritas Untuk mendeteksi multikolinieritas (hubungan linier antar variabelvariabel bebas) digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Apabila sebaliknya VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 4. Asumsi Non Multikolinieritas Variabel Bebas

VIF

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

1,182

Non Multikolinier

Peraturan dan Hukum

1,110

Non Multikolinier

Infrastruktur

3,896

Non Multikolinier

Kemampuan SDM

3,425

Non Multikolinier

Sosialisasi

2,233

Non Multikolinier


Pada Tabel 4 masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka disimpulkan bahwa asumsi nonmultikolinieritas telah terpenuhi. Non Heteroskedastisitas Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel model regresi memiliki ragam (variance) residual sama atau tidak.

Gambar 1. Uji Asumsi Heteroskedastisitas Sumber : Hasil Analisis, 2013

18


Dari hasil scatterplot pada Gambar 1, terlihat titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak terdapat pola yang jelas; sehingga disimpulkan asumsi Non Heteroskedastisitas terpenuhi. Normalitas Pada analisis regresi linier berganda data yang digunakan harus memenuhi asumsi normalitas, yaitu data yang digunakan berdistribusi normal. Untuk menguji asumsi ini, digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Tabel 5. Uji Asumsi Normalitas Statistik Uji

Nilai

Keterangan

Kolmogorov-Smirnov Z

0,561

Signifikansi

0,911

Menyebar Normal


Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov, diperoleh signifikansi bernilai 0,911, dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0,05, maka diputuskan terima H0 dan disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, yaitu asumsi normalitas telah terpenuhi; sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi selanjutnya dapat dilakukan. Analisis Regresi Linear Berganda Dalam pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil seperti pada Tabel 6. Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Variabel Dependen

Tingkat Keberhasilan

Variabel Independen

B

Konstanta

0,565

Waktu Pelaksanaan Peraturan dan Hukum

thitung

Signifikan

Keterangan

0,053

0,681

0,501

Tidak Signifikan

0,049

0,520

0,607

Tidak Signifikan

Infrastruktur

0,179

1,167

0,253

Tidak Signifikan

Kemampuan SDM

0,330

2,674

0,012

Signifikan

Sosialisasi

0,208

2,644

0,013

Signifikan

 R Koefisien Determinasi (Adj. R2) F-hitung Signifikansi

= 0,050 = 0,880 = 0,775 = 19,301 = 0,000


19


Spectra

Diperoleh model regresi hubungan waktu pelaksanaan, peraturan dan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, dan osialisasi terhadap tingkat keberhasilan, sebagai berikut : Y = 0,565 + 0,053X1 + 0,049X2+ 0,179X3+ 0,330X4 + 0,208X5 Koefisien Determinasi (R2) R2 juga dapat digunakan untuk mengukur besar proporsi keragaman total yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. Kontribusi dari variabel-variabel bebas yang disertakan dalam persamaan regresi dalam menjelaskan keragaman variabel Y, adalah sebesar 77,5%. Uji F Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y atau untuk mengukur ketepatan model regresi. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut: H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X 1, X2, X3,X4, dan X5 terhadap Y) Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X 1, X2, X3,X4, dan X5 terhadap Y) Diperoleh nilai Fhitung sebesar 19,301 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05; sehingga diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 5%. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 s/d X5 terhadap Y. Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, dimana hal itu ditunjukkan jika signifikansi < 0,05. Tabel 7. Uji t Variabel Independen

thitung

Signifikan

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

0,681

0,501

Tidak Signifikan

Peraturan dan Hukum

0,520

0,607

Tidak Signifikan

Infrastruktur

1,167

0,253

Tidak Signifikan

Kemampuan SDM

2,674

0,012

Signifikan

Sosialisasi

2,644

0,013

Signifikan


20


Uji Dominan Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi terstandarisasi yang paling besar. Tabel 8. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Variabel

Peringkat

Koefisien Standardized (β)

Pengaruh

X1

4

0,066

Tidak Signifikan

X2

5

0,049

Tidak Signifikan

X3

3

0,206

Tidak Signifikan

X4

1

0,444

Signifikan

X5

2

0,354

Signifikan


Pada Tabel 8 di atas variabel X4 (kemampuan SDM) merupakan variabel yang memiliki koefisien regresi terstandarisasi paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa Y (tingkat keberhasilan) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel X4 (kemampuan SDM) dibandingkan variabel-variabel lain, sehingga disimpulkan variabel kemampuan SDM merupakan variabel paling dominan.

PEMBAHASAN Variabel Waktu Pelaksanaan Full e-Procurement Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator kemampuan akses memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel waktu pelaksanaan Full e-Procurement berdasarkan indikator kemampuan akses. Variabel Peraturan dan Ketentuan Hukum dalam Memenuhi Kebutuhan Hasil analisis indikator legal aspek tanda tangan elektronik memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel peraturan dan ketentuan hukum dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan indikator aspek tandatangan elektronik. Variabel Kondisi Infrastruktur dan Pengaturan Sistem Pendukung Hasil analisis menunjukkan indikator perlindungan sistem memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel

21

Spectra


kondisi infrastruktur dan pengaturan sistem pendukung Full e-Procurement berdasarkan indikator perlindungan sistem. Variabel Kemampuan Sumberdaya Manusia Hasil analisis menunjukkan bahwa Indikator pemahaman tentang Perpres memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel kemampuan SDM berdasarkan indikator pemahaman tentang Perpres beserta perubahannya. Variabel Sosialisasi Kepada Para Pihak yang Terlibat Hasil analisis menunjukkan bahwa pada seluruh indikator sosialisasi Perpres, sosialisasi sistem, ketersediaan petunjuk/pedoman, dan pelatihan pelaksanaan Full e-Procurement, masing-masing diperoleh sebagian besar pelanggan merespon dengan menilai di atas kriteria sedang. Indikator ketersediaan petunjuk/pedoman memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel sosialisasi kepada para pihak yang terlibat berdasarkan indikator ketersediaan petunjuk/pedoman. Variabel Keberhasilan Penerapan Full e-Procurement Hasil analisis menunjukkan bahwa pada seluruh jumlah dan jenis pekerjaan, transparansi proses pengadaan barang dan jasa, database proses pengadaan barang dan jasa yang baik, optimalisasi waktu pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa, keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa, keamanan data penawaran barang dan jasa, serta minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, masing-masing diperoleh sebagian besar responden merespon dengan menilai di atas kriteria sedang. Indikator minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan memberikan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dari indikator lainnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung untuk mengukur variabel keberhasilan penerapan Full e-Procurement dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan indikator perlindungan sistem. Hubungan Waktu Pelaksanaan, Peraturan dan Ketentuan Hukum, Infrastruktur, Kemampuan SDM, dan Sosialisasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Full e-Procurement Hasil penelitian memperlihatkan bahwa waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, serta sosialisasi 22


berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full eProcurement. Besarnya kontribusi pengaruh waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, serta sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full eProcurement adalah sebesar 77,5%. Berdasarkan pengujian, diperoleh bahwa masing-masing variabel kemampuan SDM dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full eProcurement. Namun, variabel waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel SDM berpengaruh dominan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement. Perencanaan Strategi untuk Permasalahan yang Dominan Analisis SWOT adalah salah satu teknik analisis untuk mengkaji kemampuan sumberdaya manusia terhadap tingkat keberhasilan dalam penerapan Full e-Procurement. Tabel 16. Matriks SWOT Faktor Internal

Faktor Eksternal Opportunities (peluang) 1. Adanya pedoman pelaksanaan Full e-Procurement 2. Adanya hukum dan peraturan transaksi elektronik 3. Adanya sosialisasi Perpres 4. Adanya sosialisasi sistem Full e-Procurement 5. Peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang/jasa 6. Proses lelang menjadi cepat

Threaths (ancaman) 1. Jumlah dan jenis pekerjaan tidak optimal, tidak sesuai target pengadaan 2. Adanya standarisasi kualitas pelayanan sesuai standar internasional, yaitu ISO 9001. 2008, Quality Manajemen System dan Information Security Management System. Hal ini menuntut SDM untuk terus mengikuti standar agar tetap lulus dalam standarisasi ISO 3. Adanya perkembangan IT di negara asing yang lebih baik , seperti tersedianya broadband. Hal ini menuntut SDM untuk terus mengikuti perkembangan IT agar dapat ikut dalam e-procurement

Strengths (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

1. Pemahaman penyedia jasa terhadap Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 2. Kemampuan penyedia jasa dalam menjalankan tahapan dan sistem pelelangan Full e-Procurement 3. Penguasaan terhadap Informasi Teknologi (IT) Strategi SO (peluang - kekuatan) 1. Memanfaatkan adanya Perpres 54 Tahun 2010 akhir & Perpres 70 Tahun 2012, dengan mengikuti pedoman dalam pelaksanaan Full e-Procurement 2. Mengoptimalkan kemampuan penyedia jasa dalam mengikuti tahapan dengan mengupload dan mengakses dokumen penawaran 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan Kemampuan penguasaan IT agar terjadi peningkatan kualitas administrasi dan proses lelang menjadi cepat Stategi ST (ancaman - kekuatan) 1. Mendayagunakan Perpres 54 Tahun 2010 akhir & Perpres 70 Thn 2012 untuk meningkatkan paket pekerjaan dan target pengadaan barang/jasa 2. Memanfaatkan kemampuan yang ada untuk mengikuti setiap tahapan Full e-Procurement agar tidak tereleminasi oleh sistem (sofware) 3. Mengikuti petunjuk aplikasi Full e-Procurement agar proses pengunduhan dokumen pengadaan berjalan maksimal

1. Belum semua penyedia jasa mengikuti pelatihan 2. Jaringan internet pelaksanaan Full e-Procurement 3. Kurangnya sosialisasi Perpres 4. Kurangnya sosialisasi sistem Full e-Procurement Strategi WO (peluang - kelemahan) 1. Meningkatkan kemampuan penyedia jasa melalui bimbingan teknis tentang Perpres 54 Tahun 2010 akhir dan Perpres 70 Tahun 2012 beserta perubahannya 2. Mengikuti rencana jadwal yang ada agar setiap tahapan pengadaan diupload dan dapat diakses sesuai aplikasi Full e-Procurement 3. Menyusun dokumen/paket yang diikuti dalam portal pengadaan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi penyedia jasa Strategi WT (ancaman - kelemahan) 1. Meningkatkan kualitas penyedia jasa untuk lebih memahami Perpres 54 Thn 2010 akhir & Perpres 70 Thn 2012 sehingga hasil paket pekerjaan optimal dan sesuai target pengadaan 2. Meningkatkan intensitas pemakaian aplikasi Full e-Procurement secara formal/non formal untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap Full e-Procurement agar tidak tereleminasi 3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi personil penyedia jasa supaya proses pengunduhan/upload dokumen penawaran dapat tercapai


23

Spectra


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan penerapan Full e-Procurement adalah sebesar 77,5% (tinggi). Hal ini ditandai dari segi waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, serta sosialisasi dengan adanya kemampuan akses, aspek tandatangan elektronik, perlindungan sistem, pemahaman tentang Perpres beserta perubahannya dan ketersediaan petunjuk/pedoman aplikasi pelaksanaan Full e-Procurement. 2. Waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, infrastruktur, kemampuan SDM, serta sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement. Namun, secara individu, variabel kemampuan SDM dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full eProcurement. Variabel SDM memiliki pengaruh dominan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement dibandingkan dengan variabel bebas selainnya. 3. Strategi untuk mengatasi permasalahan yang dominan untuk meningkatkan keberhasilan pada kemampuan sumberdaya manusia, rumusan strategis pengembangan SDM dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu :  Dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mendukung percepatan meraih peluang dan meminimalkan ancaman yang ada, yaitu memanfaatkan adanya Perpres 54 Tahun 2010 akhir dan Perpres 70 Tahun 2012 dengan meningkatkan kerjasama institusi/instansi dan mengoptimalkan kemampuan penyedia jasa dalam mengikuti tahapan dengan meng-upload dan mengakses dokumen penawaran dan agar proses tender dapat diakses pengguna internet (penyedia jasa).  Mendayagunakan hasil pencapaian peluang yang ada, untuk menetralisir ancaman yang mungkin timbul, yaitu mendayagunakan Perpres 54 Tahun 2010 akhir dan Perpres 70 Tahun 2012 untuk meningkatkan paket pekerjaan dan target pengadaan barang/jasa terpenuhi, agar mengikuti setiap tahapan Full e-Procurement tidak tereleminasi oleh sistem (sofware) dengan mengikuti petunjuk aplikasi Full e-Procurement sehingga proses pengunduhan dokumen pengadaan berjalan maksimal.

24


Saran Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai masukan bagi penyedia jasa, yaitu pimpinan perusahaan untuk lebih memperhatikan waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, dan infrastruktur; dimana berdasarkan hasil yang diperoleh, maka waktu pelaksanaan, peraturan dan ketentuan hukum, dan infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Full e-Procurement. Berdasarkan hasil rumusan strategi analisis yang ada, penyedia jasa diharapkan dapat mengikuti atau memperhatikannya, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam penerapan pelaksanaan sistem Full e-Procurement. 2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan perbaikan dalam kuisioner, dalam hal ini peneliti perlu menyusun sebuah rancangan penyusunan instrument yang dikenal dengan istilah “kisi-kisi kuisioner”. Hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam indikator-indikator secara teoritis, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan ruang lingkup Full e-Procurement. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penerapan analisis selain analisis regresi linier berganda. DAFTAR PUSTAKA Carayannis, E.G & Popescu, D. 2005. Profiling a Methodology for Economic Growth and Convergence: Learning from the EU e-Procurement Experience for Central and eEastern European Countries. Journal Technovation vol. 25, no. 1, January, p. 1-14. Ghozali, I. 2002. Aplikasi Analisis Multi Variat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jasin, M. 2007. Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Malik, A. 2009. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. Yogyakarta. Nurisra. 2011. Identifikasi Kendala Penerapan e-Procurement pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Banda Aceh. Entry from: www.scribd.com diakses 28 Mei 2012. Perpres RI No.54 Tahun 2010. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.. Perpres RI No.70 Tahun 2012. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. Rangkuti, F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. Sani, A. 2012. Evaluasi Penerapan e-Procurement pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. https://docs.google.com diakses 28 Mei 2012 Soemarno. 2011. Analisis SWOT dalam Kajian Lingkungan dan Pembangunan. Malang: PMPSLP – PPSUB.

25

Spectra


Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta. Sucahyo, Y.G. 2009. Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta: LKPP. Sumadilaga, H.D. 2012. Kendala, Keberhasilan dan Tantangan dalam Sembilan Tahun Pelaksanaan e-Procurement di Kementerian PU dalam Mencapai Good Governance. https://tif.bakrie.ac.id diakses 22 Mei 2012. Wong, C.H.& Sloan, B. 2004. Use of ICT for e-procurement in the UK construction industry: a survey of smes readiness. In: Khosrowshahi, F. Proceedings 20th Annual ARCOM Conference. 1-3 September 2004. UK: Edinburgh. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 1, 620–8.

26

Jacob Novi Manuhutu Achfas Zacoeb Indradi Wijatmiko Program Pascasarjana Teknik Sipil (S-2) Universitas Brawijaya Malang ABSTRAKSI

Recommend Documents