IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI DALAM RANGKA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Christo F. Hatidjah, 2014.Policy Implementation of Structuring Organization in Order Increasing Effectiveness of Governance at Subdistrict Pasan Minahasa Tenggara Regency (Guidances :Dra. M.S. Pangkey, M.Si, Dr. Dra. F.M.G. Tulusan,,M.Si and Drs. S. Dengo, Msi) ABSTRACT: Policy implementation of structuring organization subdistrict government as defined in PP. Numb. 41 years 2007 about equipment organization of the region and PP. Numb, 19 years 2008 about subdistrict, be expected can realize effectiveness of subdistrict governance. But the reality showed that subdistrict governance notoptimallyeffective. In connection with that problem then this research intending to know how to policy implementation of structuring organization government of Subdistrict Pasan, and to know what if that policy implementation has been to able increased effetiveness of subdistrict governance. This research using qualitative method. Data sources/informant taked from elements government apparatus of subdistrict and the peoples Subdistrict Pasan, totally 15 people. Data collection used interview technic. Whereas data analyze used analyze qualitative the interactive model from Miles and Hubernan. Research results showed : (1) organization government Subdistrict Pasan already laid out according with the resolve PP.41/2007 and PP.19/2008, but largely the structural position (section head) unfilled from definitive official because deficiency ofqualifiedstaffedforthe job. (2) effectiveness of subdistrict governance not optimally views from level ability and successly carry out program/activities implement of task general governance and implementation of regional autonomy becomes the scope of government’s duty subdistrict. Based on that research results get a conclusion the policy implementation of structuring organization of subdistrict government has been expect or increased effectiveness of subdistrict governance, but not optimally. Based on conclusion research results recommended that positions structural (section head and sub section head) empty of government at Subdistrict Pasan immediatelyfilled by the staff meet of terms. Keywords : policy structuring organization, effectiveness subdistrict government tersebut
PENDAHULUAN Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim pemerintahan orde baru
pada
awalnya
mendorong
reformasi
birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
agar
Reformasi birokrasi pada tataran
penyelenggaraan pemerintahan negara
pemerintahan daerah antara lain bidang
dilaksanakan
organisasi
kembali
konstitusionalnya.
menuntut
telah
di
Gerakan
atas
rel
reformasi
perangkat
daerah
yang
diarahkan untuk terciptanya organisasi
Jurnal Administrasi Publik
perangkat daerah yang efisien, efektif,
mengemban penyelenggaraan tugas-tugas
rasional dan peroporsional sesuai dengan
umum pemerintahan khususnya tugas-
kebutuhan dan kemampuan daerah serta
tugas atribut dalam bidang koordinasi
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
pemerintahan terhadap seluuruh instansi
dan
pemerintah
simplikasi
serta
komunikasi
di
wilayah
kecamatan,
kelembagaan antara pusat dan daerah.
pnyelenggaraan
ketenteraman
Dalam penyelenggaraan pemerintahan
ketertiban,
daerah, kepala daerah dibantu oleh
perundang-undangan,
perangkat daerah yang diformulasikan
penyelenggaraan
berdasarkan prinsip manajemen yang
dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan
terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf,
tugas pemerintahan lainnya yang belum
unsur pengawas, unsur perencana, unsur
dilaksanakan
pendukung, dan unsur pelayanan (PP.41
desa/kelurahan
Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun
pemerintah
2007).
kecamatan.
penegakkan
dan
peraturan pembinaan
pemerintahan
oleh
desa
pemerintahan
dan/atau lainnya
instansi
di
wilayah
Kebijakan otonomi daerah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tahun 2008 menyebutkan bahwa secara
tentang
telah
filosofis kecamatan yang dipimpin oleh
sebagai
Camat perlu diperkuat dari aspek sarana
kabupaten/kota.
prasarana, sistem administrasi, keuangan
Dengan demikian kecamatan tidak lagi
dan kewenangan bidang pemerintahan
merupakan perangkat wilayah dalam
dalam
kerangka asas dekonsentrasi, akan tetapi
pemerintahan di kecamatan sebagai ciri
merupakan
pemerintahan
Pemerintahan
menempatkan perangkat
Daerah
Kecamatan daerah
perangkat
daerah
dalam
kerangka asas desentralisasi. Dengan
kedudukan
upaya
memegang kecamatan
penyelenggaraan
kewilayahan posisi
strategis
pemerintahan
maka
dipimpin oleh bupati/walikota.
tugasnya
dalam
mendapatkan
menjalankan pelimpahan
dalam
hubungan dengan pelaksanaan kegiatan
sebagai perangkat daerah kabupaten/kota Camat
yang
Dari
kabupaten/kota
penegasan
yang
peraturan
sebagian kewenangan yang bermakna
perundang-undangan di atas jelas bahwa
urusan pelayanan masyarakat dari dan
kecamatan
bertanggung
kepada
kewenangan pemerintahan dari 2 (dua)
bupati/walikota. Selain itu, kecamatan
sumber yakni : pertama, ialah bidang
jawab
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(camat)
melaksanakan
Jurnal Administrasi Publik
kewenangan dalam lingkup tugas umum
kecamatan
pemerintahan,
ialah
konsisten dalam peraturan perundang-
kewenangan bidang pemerintahan yang
undangan yang berlaku, namun ada
dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam
indikasi
rangka pelaksanaan otonomi daerah.
penyelenggaraan
Camat dalam melaksanakan tugasnya
kecamatan
tersebut
berjalan efektif. Pengamatan
dan
kedua
dibantu
oleh
perangkat
kecamatan yang terdiri dari :
telah
ditetapkan
secara
menunjukkan
bahwa
pemerintahan
belum
secara
maksimal yang
1 (satu)
dilakukan di kecamatan Pasan Kabupaten
sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi,
Minahasa ditemukan beberapa hal yang
dan
dapat
sekretariat
yang
membawahkan
paling banyak 3 (tigas) sub bagian.
pemerintah
kecamatan
amanat
peraturan
sebagaimana
belum
maksimalnya efektivitas penyelenggaraan
Implementasi kebijakan penataan organisasi
mengindikasikan
pemerintahan,
seperti
:
pelaksanaan
program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
yang
ditetapkan
tidak
perundang-undangan tersebut di atas
maksimal, kualitas pelayanan kepada
maka organisasi pemerintah kecamatan
masyarakat belum terwujud sebagaimana
akan lebih efisien, efektif, dan rasional
yang diharapkan terutama dilihat dari
sehingga diharapkan dapat menciptakan
kecepatan merespon keinginan/kebutuhan
atau
masyarakat,
dan
penyelesaian
pelayanan.
mewujudkan
efektivitas
penyelenggaraan kecamatan.
pemerintahan
Selain
kebijakan
penataan
pemerintahan sebagaimana amanat UU.
organisasi pemerintah kecamatan tersebut
No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 19
pada tataran empiris, dan apakah benar
Tahun
bahwa implementasi kebijakan penataan
dilaksanakan
organisasi
dalam
menciptakan
atau
efektivitas
telah
dapat
2008,
juga dengan
hal
umum
belum
dapat
efektif,
koordinasi
seperti kegiatan
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat, koordinasi
penyelenggaraan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
pemerintahan kecamatan ?, hal itu masih
di
perlu
penyelenggaraan
dikaji
tugas
itu,
bagaimana
tersebut
penyelenggaraan
waktu
tetapi
implementasi
Akan
ketepatan
melalui suatu penelitian
tingkat
kecamatan,
pembinaan
pemerintahan
desa,
ilmiah. Pertanyaan tersebut didasarkan
pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan
pada
tugas pemerintahan umum lainnya.
kenyataan
bahwa
meskipun
kebijakan penataan organisasi pemerintah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
Beberapa kenyataan permasalahan
Dalam
penelitian
ini
penulis
di atas dapat mengindikasikan bahwa
menghimpun fakta, menganalisis dan
kebijakan penataan organisasi pemerintah
menginterpretasi
kecamatan (PP. 19 Tahun 2008) belum
pemahaman intelektual, namun tidak
dapat
melakukan pengujian/pembuktian suatu
meningkatkan
penyelenggaraan
efektivitas
pemerintahan
di
data
dengan
hipotesis.
kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa
B. Fokus Penelitian
Tenggara. Namun sejauh mana kebenaran
Konsep
yang
menjadi
fokus
asumsi ini perlu diuji melalui penelitian.
penelitian ini implementasi kebijakan
Terdorong
penataan
untuk
menjawab
permasalahan
tersebut
mengangkat
tema/judul
“implementasi
maka
penulis
penelitian
kebijakan
organisasi
kecamatan,
pemerintah
dan
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
penataan
kecamatan. Definisi konsepsional dari
organisasi dalam rangka peningkatan
fokus penelitian ini dirumuskan sebagai
efektivitas
berikut :
penyelenggaraan
pemerintahan
di
Kecamatan
Pasan
Kabupaten Minahasa Tenggara”.
kebijakan
organisasi
adalah
penyusunan
METODOLOGI PENELITIAN
penataan
pelaksanaan
kembali
organisasi
pemerintah kecamatan, kedudukan,
A. Metode Penelitian Metode
1. Implementasi
penelitian
yang
tugas pokok dan fungsi, serta tata
digunakan dalam studi ini adalah metode
kerja
kualitatif. Penelitian kualitatif menurut
sebagaimana yang ditetapkan dalam
Moleong
(2006)
Peraturan Pemerintah Nomor 41
kualitatif
adalah
bahwa
penelitian
penelitian
yang
Tahun
dan
hubungan
2007
tentang
kerja
Organisasi
bermaksud untuk memahami fenomena
perangkat Daerah, dan yang diatur
yang dialami oleh subyek penelitian
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
(misalnya perilaku, persepsi, tindakan,
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
dan lain-lain) secara holistik, dan dengan
2. Efektivitas
penyelenggaraan
cara deskriptif dalam bentuk kata-kata
pemerintahan
dan bahasa, pada suatu konteks khusus
tingkat
yang alamiah dan dengan memanfaatkan
kecamatan
berbagai metode alamiah.
program ditetapkan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
kecamatan
keberhasilan dalam dan
adalah
pemerintah melaksanakan
kegiatan
yang
sehubungan
Jurnal Administrasi Publik
penyelenggaraan pemerintahan
tugas dan
umum
pelaksanaan
urusan otonomi daerah yang menjadi ruang
lingkup
tugas
pemerintah
yang
sempat
diwawancarai
adalah
sebanyak 10 (sepuluh) orang, E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Sumber
kecamatan.
data
utama
dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
C. Jenis Data Jenis data yang
dikumpulkan
untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan yang ditetapkan. Selain itu dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder yang dikumpulkan berfungsi
tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama (Moleong, 2006). Atas pertimbangan
inilah
maka
dalam
pengumpulan data pada penelitian ini digunakan
teknik
Wawancara
sebagai
berikut
(Interview),
Studi
Dokumentasi, Observasi. F. Teknik Analisis Data
sebagai pelengkap data primer. D. Sumber Data (Informan)
Sesuai dengan jenis penelitian
Teknik yang digunakan untuk
ini yang merupakan penelitian kualitatif,
menentukan sumber data (informan)
maka teknik analisis data yang digunakan
dalam
ialah analisis kualitatif. Teknik analisis
penelitian
ini
ialah
teknik
purposive sampling atau pengambilan
data
sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto,
kualitatif.
2002).
Moleong, 2006), proses analisis data Adapun yang menjadi sumber
data atau informan
dalam penelitian
yang
digunakan Menurut
ialah
analisis
Sieddel
(dalam
kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan
catatan
lapangan,
(2)
diambil dari unsur aparatur pemerintah
mengumpulkan,
memilah-milah,
kecamatan
mengkasifikasikan,
mensintesiskan,
(aparat/pegawai
kantor
Camat), unsur Unit Pelaksana Teknis
membuat
(UPT) Dinas/Badan, unsur pemerintah
indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan
desa, dan unsur tokoh dan warga
membiuat
masyarakat kecamatan Pasan, Kabupaten
mempunyai
makna,
Minahasa Tenggara. Adapun infoman
menemukan
pola
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
ikhtisar,
agar
dan
kategori
membuat
data
mencari dan
itu dan
hubungan-
Jurnal Administrasi Publik
hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Adapun teknik analisis kualitatif
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Kecamatan
yang digunakan dalam penelitian ini ialah model
analisis
interaktif
dikembangkan
oleh
dan
Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah analisis
a. Pengumpulan
Data.
dilakukan
Pengumpulan
dengan
teknik
wawancara
kepada
informan
berpedoman
pada
pedoman
wawancara yang telah dipersiapkan
implementasi
b. Reduksi data; yaitu proses pemilihan, pemusatan
perhatian
penyederhanaan,
pada
pengabstraksian,
dan transformasi data kasar yang dari
kebijakan
penataan
organisasi pemerintah kecamatan adalah pelaksanaan
penyusunan
organisasi
serta tata kerja dan hubungan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang
catatan-catatan
di
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Menurut ketentuan PP. No. 41
lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. c. Penyajian data. Data yang telah direduksi dan dianalisis disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah penafsiran
dengan
Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan
terlebih dahulu.
muncul
dimaksudkan
pemerintah kecamatan, tugas dan fungsi
sebagai berikut :
data
Yang
yang
Miles
DAN
data
pemahaman, dan
penarikan
kesimpulan. d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.
Tahun 2007 (pasal 32), bahwa organisasi kecamatan terdiri dari : camat, 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat
membawahkan paling
banyak 3 (tiga) sub bagian. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa, sekretaris kecamatan merupakan jabatan structural eselon IIIb, sedangkan kepala sub
bagian
dan
kepala
subbagian
merupakan jabatan struktural eselon IVa. PP. 19 Tahun 2008 (pasal 23 ayat 2) menetapkan seksi yang ada di dalam
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
susunan organisasi kecamatan paling
melaksanakan
sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan,
penyelenggaraan pemerintahan dan
seksi pemberdayaan
memberikan pelayanan administrasi
desa,
dan
seksi
masyarakat dan ketenteraman
dan
ketertiban umum.
tugas
kepada seluruh perangkat kecamatan. c) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
Sejak
berlakunya
PP.No.41
Umum mempunyai tugas dan fungsi
2007,
Pemerintah
Kabupaten
meliputi : penyusunan program dan
Minahasa Tenggara melakukan penataan
pembinaan penyelenggaraan tugas
kembali organisasi pemerintah kecamatan
umum
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dan pembinaan kegiatan administrasi
Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8
kependudukan dan catatan sipil,
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
penyusuna dan pembinaan kegiatan
dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam
social-politik, idiologi Negara dan
Peraturan Daerah tersebut ditetapkan
kesatuan
susunan organisasi pemerintah kecamatan
program dan pembinaan pelayanan
terdiri dari : Camat, Sekretaris, 5 (lima)
umum;
Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi
pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
kebersihan
Seksi
pengkoordinasian
Tahun
Kesejahteraan
Sosial,
Seksi
pemerintahan,
bangsa;
penyusunan
penyusunan
pengkoordinasian program dan
pelayanan keindahan; pemberian
Pertanahan, dan Seksi Ketenteraman dan
rekomendasi
ketertiban Umum. Tugas pokok dari
pengkoordinasian
masing-masing satuan organisasi tersebut
masyarakat
ditetapkan sebagai berikut :
dilaksanakan
a) Camat
desa/kelurahan; pelaksanaan tugas
mempunyai tugas pokok
melaksanakan
kewenangan
dan
perizinan; pelayanan
yang
belum
oleh
dapat
pemerintah
lain yang diberikan oleh Camat
pemerintahan yang dilimpahkan oleh
d) Seksi Pelayanan Ketenteraman dan
Bupati sesuai dengan karakteristik
Ketertiban mempunyai tugas dan
wilayah,
kebutuhan
fungsi
tugas
pemerintahan
daerah,
dan
lainnya
meliputi
program
berdasarkan peraturan perundang-
pembinaan
undangan yang berlaku.
ketertiban
b) Sekretaris membantu
mempunyai
tugas
Camat
dalam
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
program
dan
:
penyusunan
penyelenggaraan
ketenteraman umum; dan
dan
penyusunan
penyelenggaraan
pembinaan polisi pamong praja dan
Jurnal Administrasi Publik
linmas; pengkoodinasian penerapan
pembinaan dan pengawasan dan
dan penegakkan peraturan daerah
fasilitasi kegiatan kerukunan hidup
dan keputusan kepala daerah serta
keagamaan,
peraturan
wanita, kebudayaan dan kesehatan
perundang-undangan
pendidikan
peranan
lainnya; pelaksanaan tugas lain yang
masyarakat;
diberikan oleh Camat.
pengembangan ketenagakerjaan dan
e) Seksi Pertanahan mempunyai tugas
pembinaan
perburuan;
dan
pencegahan
dan fungsi meliputi : pengawasan
penanggulangan
atas tanah-tanah negara dan tanah
psikotopika, zat adaptif dan bahan
asset pemerintah daerah di wilayah
berbahaya.
kerjanya;
pembantuan
terhadap
g) Seksi
obat
dan
Pemberdayaan
narkotika,
Masyarakat
pelaksanaan pembebasan tanah milik
Desa mempunyai tugas dan fungsi
dan
meliputi
pelepasan
dipergunakan
hak
yang
untuk
akan
kepentingan
:
prasarana;
tanah dari tanah Negara menjadi hak
peningkatan
milik;
distribusi
penerapan
dalam
peruntukan,
hal proses
program
pembinaan pembangunan sarana dan
pembangunan serta peralihan status
pembantuan
penyusuna
penyusunan
program
perekonomian, dan
produksi,
serta
penerapan teknologi tepat
guna;
pengalihan dan perubahan status
penyelenggaraan
tanah kekayaan desa; pelaksanaan
desa tingkat kecamatan; penyusunan
monitoring dan inventarisasi teradap
program pembinaan dan pelestarian
setiap
lingkungan hidup; tugas lain yang
kegiatan
yang
berkaitan
dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul
di
wilayah
pelaksanaan
kerjanya;
tugas
lain
yang
diberikan oleh Camat. f) Seksi
lomba/penilaian
diberikan oleh Camat. Hasil wawancara dengan para informan
sebagaimana
telah
dideskripsikan si atas setidak-tidaknya dapat memberikan dua kesimpulan: (1)
Kesejahteraan
Sosial
Implementasi
fungsi
pemerintah kecamatan Pasan dilihat dari
program
besaran organisasi (banyaknya seksi) dan
pembinaan pelayanan dan bantuan
jenis organisasi (jenis seksi-seksi) yang
sosial
kepemudaan,
ada, sudah sesuai dengan kebijakan
olah
penataan organisasi perangkat daerah
mempunyai meliputi
tugas
:
dan
penyusunan
serta
kepramukaan
dan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
raga;
penataan
organisasi
Jurnal Administrasi Publik
yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007
tingkat
keberhasilan
dan juga pengaturan tentang kecamatan
program
dalam PP.19 Tahun 2008; tetapi jabatan-
menunjukkan tingkat produkstivitas dari
jabatan struktural yang ada (seksi-seksi)
pemerintah kecamatan.
dan
melaksanakan
kegiatan
dapat
belum semuanya terisi karena tidak
Sesuai dengan ketentuan dalam
adanya pegawai yang memenuhi syarat.
PP.19 Tahun 2008 bahwa tugas umum
(2)
pemerintah
pemerintahan yang merupakan ruang
kecamatan Pasan yang ada sekarang ini
lingkup tugas pemerintah kecamatan
pada dasarnya sudah memenuhi kriteria
adalah tugas-tugas atribut dalam bidang
efektivitas,
efisiensi
koordinasi pemerintahan terhadap seluruh
terutama
dilihat
Susunan
organisasi
dan
rasionalitas
dari
kebutuhan
instansi
pemerintah
di
wilayah
daerah/wilayah.
kecamatan,
2.
ketenteraman dan ketertiban, penegakkan
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang
dimaksudkan
efektivitas
penyelenggaraan
peraturan dengan
penyelenggaraan
perundang-undangan,
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa/kelurahan,
serta
pemerintahan kecamatan adalah tingkat
pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya
kemampuan dan keberhasilan pemerintah
yang
kecamatan Pasan dalam melaksanakan
pemerintahan desa/kelurahan dan/atau
program dan kegiatan
instansi pemerintah lainnya di wilayah
sehubungan
dengan penyelenggaraan tugas umum
belum
dilaksanakan
kecamatan.
pemerintahan dan pelaksanaan urusan
Keseluruhan hasil wawancara di
otonomi daerah yang menjadi ruang
atas
lingkup tugas pemerintah kecamatan atau
penyelenggaraan
yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati.
kecamatan di Kecamatan Pasan
Tingkat kemampuan menyusun
oleh
menunjukkan
bahwa
efektivitas
pemerintahan dilihat
dari penyelenggaraan tugas-tugas umum
program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan
tugas
dan
sebagian urusan otonomi daerah yang
penyenggaraan urusan otonomi daerah
menjadi ruang lingkup tugas pemerintah
secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan
kecamatan atau yang dilimpahkan oleh
masyarakat dapat menunjukkan tingkat
Bupati terutama yang bermakna urusan
fleksibilitas dan responsivitas organisasi
pelayanan
pemerintah
nampaknya sudah cukup baik. Dengan
umum
pemerintahan
kecamatan.
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Sedangkan
dan
kepada
penyelenggaraan
masyarakat,
Jurnal Administrasi Publik
kata lain penyelenggaraan pemerintahan
belum terisi oleh pejabat definitif
di Kecamatan Pasan pada umumnya
karena kekurangan pegawai yang
sudah cukup efektif. Ini dapat berarti
memenuhi syarat.
bahwa implementasi kebijakan penataan
2. Efektivitas
penyelenggaraan
organisasi pemerintah kecamatan sudah
pemerintahan
dapat mewujudkan atau meningkatkan
optimal namun sudah cukup baik
efektivitas
dilihat dari tingkat kemampuan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
di
kecamatan
Kabupaten
Minahasa
Pasan
Tenggara,
kecamatan
keberhasilan
melaksanakan
program/kegiatan umum
belum
penyelenggaraan
walaupun belum maksimal sebagaimana
tugas
pemerintahan
dan
yang diharapkan.
pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi ruang ruang lingkup tugas
KESIMPULAN DAN SARAN
pemerintah kecamatan.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
implementasi
penataan
organisasi
kebijakan pemerintah
tersebut
ditarik
implementasi
kesimpulan kebijakan
bahwa penataan
kecamatan Pasan, serta untuk mengetahui
organisasi pemerintah kecamatan telah
apakah implementasi kebiajak penataan
dapat
organisasi pemerintah kecamatan itu
penyelenggaraan
telah
kecamatan, namun optimal.
dapat
mewujudkan
meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan kecamatan
atau
pemerintahan
tersebut.
Hasil
1. Implementasi
penataan
organisasi
pemerintahan
Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian
tersebut
dikemukakan
menunjukkan :
efektivitas
B. Saran
di
penelitian
meningkatkan
maka
saran
meningkatkan
untuk
perlu dapat
efektivitas
pemerintah kecamatan Pasan telah
penyelenggaraan
sesuai
kecamatan Pasan, yaitu sebagai berikut :
dengan
kebijakan
yang
ditetapkan di dalam PP. No. 41 Tahun
pemerintahan
di
1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan
2007 tentang Organisasi Perangkat
tugas
Daerah
pemerintah kecamatan Pasan, maka
(pasal 32) dan PP. No.19
dan
fungsi
organisasi
Kecamatan.
jabatan kepala seksi segera diisi oleh
Namun demikian, sebagian besar
pejabat definitif. Dalam hubungan itu
jabatan struktural
maka di kantor Kecamatan Pasan
Tahun
2008
tentang
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(kepala seksi)
Jurnal Administrasi Publik
harus segera ditempatkan PNS yang memenuhi
syarat
untuk
diangkat
dalam jabatan kepala seksi.
yang hanya 13 orang dirasakan masih tidak
memadai
mewujudkan
sehingga
untuk
efektivitas
penyelenggaraan
Soewarno,
Pengantar
1992,
Studi
Administrasi
2. Pegawai kantor Kecamatan Pasan
sangat
Handayaningrat,
dan
Ilmu
Manajemen,
Gunung Agung, Jakarta. Hasibuan, M. 2001, Pengantar Studi Ilmu Manajemen,
Gunung
Agung,
Jakarta.
pemerintahan,
perlu
ada
penambahan
Indiahono,
2010,
Perbandingan
Administrasi Publik, Gava Media,
pegawai.
Jakarta. DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab,
S,
Islamy, Irfan, M., 1990, Prinsip-Prinsip
1992,
Pengantar
Analisis Kebijaksanaan Negara,
Perumusan
Kebijaksanaan
Negara, Rineka Cipta, Jakarta.
Rineka Cipta, Jakarta. _____________, 1996, Kebijakan Publik, ____________, 2008, Analisis Kebijakan :
Dari
Formulasi
Implementasi
Karunika-UT, Jakarta.
Ke
Kebijaksanaan
Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta.
Arikunto, S, 2002, Prosedur Penelitian, Moleong,
Rineka Cipta, Jakarta.
L,
J.,
2006,
Metodologi
Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Bungin, B., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Kencana
Rosdakarya, Bandung.
Prenada Nugroho, R. 2012, Public Policy, PT>
Media Group, Jakarta.
Elex Komputindo, Jakarta. Dunn, W.N. 2000, Pengantar Analisis Kebijakan
Publik,
terjemahan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Poerwadarminta, Umum
W.J. Bahasa
1996,
Kamus
Indonesia,
Gramedia, Jakarta. Gibson,L.J.
dkk,
1998,
Organisasi,
Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, Analisis Data
Gie,The Liang, dkk, 1990, Ensiklopedi Administrasi, Jakarta. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Gunung Agung,
Jakarta.
Kualitatif,
UI-Press,
Jurnal Administrasi Publik
Sedarmayanti, 2003, Good Governance
sebagaimana
telah
Dalam Rangka Otonomi Daerah :
beberapa kali diubah terakhir
Upaya Membangun Organisasi
dengan UU No.12 Tahun 2008
Efektif
tentang Perubahan Kedua Atas
dan
Efisien
melalui
Restrukturisasi
dan
Pemberdayaan,
Mandar Maju,
Bandung. Steers,
Daerah,
Richard,
dan
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
1980,
Efektivitas
Organisasi, Alumni, Bandung. Stoner,L.J.
UU No.32 Tahun 2004.
C.
Wankel,
Manajemen,
1996,
(terjemahan),
Intermdia, Jakarta.
Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19
Sumber Lain : Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun
Tahun 2008, tentang Kecamatan.
1999 Tentang Perubahan Atas UU
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Pemerintahan
Kecamatan
dan
Kelurahan.
