Kependudukan
Kependudukan Kelembagaan Era0tonomiDaerah
:,j
PnuoNoTitpro UPRIJANTo
pada Prof. Dr. Prijono Tiiptoherijanto adalah Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas tndonesia dan saat ini menjabat Sekretaris Wakil Presklen Rt. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar Sehari dengan tema Era Otonomi Daerah "Pengembangan Kebiiakan Kepeldudukan Provinsi DKI Jakarta", Jakarta'red
Pendahuluan
dalam Ada beberapaprinsip yang harus diingat untuk mengembangkankelembagaan sistem birokrasi yang bait, pertama, kelembagaanharus dibentuk mengikuti kewenangan yang ada dan bukai sebaliknyakewenangandikembangkanberdasarkankelembagaan dengan yurl"gt"rrudia. Kedua, kewenangan yang ada bukan berarti harus diikuti bentuk pembentukan suatu kelembagaanyang utuh, namun perlu dikaji dengan seksama dalam telembagaan yang sesuai untuk melaksanakan kewenangan tersebut' Ketiga' diupayakan pemerintah jumlah lembaga birokrasi modern berlaku prinsip efisiensi yaitu ,,seramping" mungkin. Prinsip efisiensi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa tidak sebagai seluruh masalah harus diurui oleh pemerintah serta pemerintah lebih berperan , , p e n g a r a h , , d a r i p a d a ' p e l a k s a ti ' . O I " h k a r e n a i t u p e m b a h a s a n k e l e m b a g a a n 6tono*i, sebagaimanatopik bahasanpada saatini, harus berada kependudukan dalam "ru dalam konteks ketiga prinsip di atas' Pembahasanakan dibagi dalam beberapabagian, pertama, Peran kependudukan jauh sebenarnya dalam pembangunan nasional. Pada bagian ini ditelaah seberapa nasional, pembangun^rl b-.r-ur"asan kependudukan berpengaruh pada pembangunan berwawasan pembangunan melaksanakan ierta apa yang perlu diperhaiikan dalam kependldukan. Kedua, adalah kilas balik untuk melihatbagaimanapandanganpemerintah dengan Indonesia selama ini dalam melihat pembangunan kependudukan dalam konteks perubahan p e m b a n g u n a nn a s i o n a l . P a d a b a g i a n i n i j u g a a k a n d i b a h a s b e r b a g a i selanjutnya Bagian belakangnya. telembagaan kependudukan di Indonesia dan latar bagaimana adalahpembahasantentangkemanaarah pembangunannasionalkedepandan
no.Z9l0Kober' Desember2fit' Pembangunan Perencanaan
- 65
Kependudukan kaitannya dengan pembangunan kependudukan.Pada bagian ini juga dibahasbagaimana kiranya bentuk kelembagaankependudukan pada masa mendatang dikaitkan dengan arah pembangunannasional.
Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Nasional Dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu: (1) bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional dan (2) pembangunan kependudukan itu sendiri. Sisi pertama merupakan penjabaran dari pembangunan berwawasan kependudukan merujuk pada konsep agar perencanaan pembangunan (baca pembangunan ekonomi) harus memeperhatikan dinamika kependudukan yang ada. Sisi kedua merujuk pada bagaimana membangun penduduk itu sendiri agar dapat menjadi pelaku-pelaku pemabngunan yang andal. Dalam hal ini bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan didukung dengan sistem informasi kependudukan yang andal. Ada beberapa alasan yang melandasi pemeikiran bahwa kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah: Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupkan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jeias bahwa pembangunan harus dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pemabngunan tersebut baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan atau kondisi keendudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pemabngunan nasional. Iskandar (7974) memperkirakan bahwa tanpa adanya program pengendalian pertumbuhan penduduk maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 akan berjumlah 237 jutajiwa. Kenyataannya jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah sekitar 794 juta jiwa. Dengan demikian program pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil melakukan 'saving' untuk bebagai pengeluaran bagi sekitar 43 juta jiwa penduduk Indonesia. Pengeluaran tersebut dialihkan kepada program lain yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas penduduk seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang tersebut, seringkali Peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memeperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun kedepan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang,25 tahun setelah tahun 1997. demikian
Perencanaan Pembangunan no.29y'0ktober- Desember2d)2
Kependudukan pula, hasil program keluarga berencanayang dikembangkanselama30 tahun yang lalu (7968),baru dapat dinikmati dalam beberapatahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan nasronal sama ' artinya dengan Menyengsarakan'generasiberikutnya. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia?.Jargon pemabangunanberwawasan kepend"udukansudJ lama didengar dalam bentuk atau format lain' Sudah lama didengung-dengungkanmengenaipenduduk sebagaisunyek dan obyek pembangunan. Atau jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Atau pembangunan bagi segerlaprakyat. Konsep "pembangunan manusiaseutuhnya",yangtidak lain adalah konsep "pembangunan kependudukan", mulai diterapkan dalam Perencanaan pembangunanIndonesia yang sistematisdan terarah sejak RepelitaI pada tahun 1969' ,ru*rlr', sedemikianjauh, walaupun pada tataran kebijakan telah secarasungguh-sungguh mengembangkankonsep p"*bung.tttutt yut g berwawasankependudukan, pemerintah nanmpaknya belum dapat secaraoptimal mengimplementasikandan mengintegrasikan kebijatan tersebut dalam berbagai program sektoral.lBanyak sekali hambatan yang masih terjadi dalam mengimplementasikanpembangunanberwawasankependudukan' Mengapa selama ini Indonesia kurang serius dalam menangani pemabngunan berwawasankependudukan?.Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mempertahankanlaju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasatinggi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunyaukuran keberhasilanpemabangunannasional.Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan,yaitu pertumbuhan, pemerataan,dan stabilitas, namun pada kenyataannya pertumbuhan senantiasamendominasi strategi pembangunannasional. strategi pembangunanyang bertumpu pada pertumbuhantanpa melihat potensi (sustained). penduduk yu"g uau nyatanya tidaklah berlangsung secaraberkesinambungan lepas tidak tersebut Jitu aiUttan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis dari kebijakan ekonomi yang kurang mengindahkan dimensi kependudukan' Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada tn"ny"t ubt an pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap p".rrbuhur,. Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukanselamaini.
Berwawasan Pembangunan Mengimplementasikan Dalam Persyaratan Beberapa Keoendudukan
Pembangunanberwawasan kependudukan menuntut pada -strategipembangunan 'bottorn-upplaning'. Melalui pendekatanini, tujuan utama selutuh proses yang bersifu{ p u r r i b u r , g r r n u na d a l a h l e b i h m e m e r a t a k a n k e s e j a h t e r a a np e n d u d u k d a r i p a d a mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan'bottom-up' berupayamengoptimalkanpenyebaransumber daya yang dimiliki dan potertsialkeseluruh wllayah dan riemba.tg.rr, ,.rtui dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.
r
pembangunansumberdaya manusiaseiring Sejauhini walaupundisebutkandalam GBHN Urn*u p"rU"ngunan nasionaladalah terlaluterfokuspada pembangunan nasional.masih denganpemDangunaneronomi, namun dalam kenyataannyipembangunan industri,dalam ekonomi,khususnyapengembangan ekonomi.Di sampingitu,nampakjelasbahwapemilihansasaranpembangunan kondisikependudukanyang ada. banvakkasustidak memperhatikandan memperhitungkan
, Pembanguanno.2gl0ktober- Desember2fi) Perencanaan
- 67
Ketimpangan tingkat pembangunanantar daerah menyebabkanpenduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakandari satu daerah kedaerahlainnya. Oleh karena itu pemabngunandaerah perlu diarahkan untuk lebih mengembangkandan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar daerah perkotaan dan daerah perdesaan,serta mamPu membuka daerah terisolasidan mempercepatpembangunankawasan yang tertinggal seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagaicontoh, adanya mobilatas penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan mencerminkan perbedaan pertumbuhan ketidak merataanfasilitaspembangunanantar daerah perdesaandan daerah perkotaan.Selamamasih terdapat perbedaantersebut,mobilitas penduduk akan terus berlangsung.Apalagi telah menjadi kenyataanyang secaraumum diketahui bahwa pada beberapanegara berkembang,konsentrasiinvestasi dan sumber daya pada umumnya berada di daerah perkotaan. Kenyataan tersebut makin diperburuk karena perencanaanpembangunan di negaranegara berkembang lebih didominasi oleh pendekatan 'dari atas'. Strategi pembangunan semacamitu didasarkan pada tujuan utama dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu prosespembangunanterutama dipusatkan pada sektor industri didaerah perkotaan,menekankanpada kegiatan ekonomi padat modal dan teknologi tinggi. Perluasanindustri cenderung diikuti dengan kebijakan substitusi impor dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Saat ini banyak pemerintah di negara-negaraberkembang mengikuti aliran 'bottomup planning' dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaanpembangunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumber daya secaralebih efisien. Pendekatan "bottom-up" mengisyaratkankebebasandaerah wilayah untuk merencanakanpembangunansendiri sesuaidengan keperluan dan keadaandaerah masing-masing.Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnyaperlu diberikan kepada masing-masingdaerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraanmasyarakatdidaerah atau kawasan yang bersangkutan.Melalui otonomi daerah,yang berarti adalah desentralisasipembangunan,maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi,sehinggapelaksanaanpembangunan nasional serta hasil-hasilnyasemakin merata diseluruh Indonesia. Beberapakata kunci yang perlu diberikan penekananpada pemabngunan daerah adalah (1) Pemabngunandaerah disesuaikandengan prioritas dan potensi masing-masing daerah, dan (2) adanya keseimbanganpembangunan anatar daerah. Kata kunci pertama mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pemabngunan terutama berkaitan dengan beberapasektor pembangunanyang dipandang sudah mamPu dilaksanakandi daerah masing-masing.Berarti pengambilan keputusan pemabngunanberada pada tingkat daerah. Kata kunci kedua mengandung makna adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi, baik alam, sumber daya manusia maupun kondisi [eografii yang berbeda-beda,yang menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secaracepat dan sebaliknya ada daerah yur,g k.rrur,g dapat berkembang karena berbagai keterbatasanyang dimilikinya. Adanya puiU.auun potensi antar daerah ini rnenyebabkanperan pemerintah pusat sebagai'pengatur kebijakan pembangunan nasional' tetap diperlukan agar timbul keselarasan,keseimbangandan keserasian perkembangansemua daerah,baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi. Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan,sistem pajak, keamanan war1a, sistem perbankan dan bebagaiperigaturan
6B
Percncanaan Pembangunan no.29lOktober-Desember2fil2
Kependudukan lain yang diputuskan daerah sendiri, pembangunansetempatdijalankan. untuk Demikian pula diupayakan tersedianyadata kependudukan yang memadai diperlukan ini Data keperluan p"."r,.urruurl, pernuntuuan,dan evaluasipembangunan' umumnya baik untuk pembangunarrkependudukanmaupun pembangunannasionalpada melalui administrasi, pencatatan,dan statistik penduduk dalam rangka PenyemPurnaan kependudukan sistem informasi kependudukan. PenyemPurnaansistem informasi peggunaan dalam terkait diupayakan melalui peningkatanpersamaanpersepsiantar sektor yang standar data dan i.,ior*uri yang meniadi acuan dalam perencanaanpemabngunan kesepakatan berwawasan kependudukan dan keiuarga. Peningkatan pemasyarakatan menyangkut yang baik keluarga, istilah-istilah dalam bidang kependudukan dan Peningkatan pengendaliankuantitas, peningkaian kualitas, dan pengarahanmobilitasnya' penelitian dan p".,!"rlrUur,gankerjasamakelembagaandan pembinaan pusat-pusat lembaga swadaya p"r,iuliur, kependudukan yang dikelola oleh perguruan tinggi, mauPun dan organisasimasyarakat,sebagaipenganaiisisdata kependudukan' Nampaknya ketidak berhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan yang telah p e m b a n g u n a nb e r w a w s a n k e p e n d u d u k a n d i s a m p i n g b e b e r a p af a k t o r aspek pada disebutkan terdahulu (strategl pembangunan yang lebih menekankan selama pertumbuhan ekonomi), juga teitcait dengan sistem pemerintahanyang sentralisasi melihat sekali sedikit dengan pusat ini. Hampir seluruh kebijJkan "dikendalikan" dari perbedaankondisi pada masing-masingwilayah'
DiIndonesia Kependudukan BalikPembangunan Kilas
dan S e b a g a i m a n ad i k e m u k a n t e r d a h u l u , k e t e r k a i t a n a n t a r a k e p e n d u d u k a n penduduk (1) membangun bagaimana pembangu*nanharus dilihat dalam 2 dimensi, yaitu: dengan istilah pembangunan dikenal atau andal yang manusia daya ugu, *uiluai sumber 'mainkedalam kependudukan isu (2) mengintegrasikan begaimana klpendrrdukan, dan berwawasan stieam, pembangunan nasional atau mengembangkan pembangunan kependudukan. Keterkaitan tersebut juga harus dilihat pada tataran kebijakan dan imlementasi' Pada tataran kebijakan, analiia diarahkan untuk meiiahat sampai seberapaiauh'political kebijakan will, pemerintah untuk mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam dilihat seberapa pembingunan nasional.Selanjutnyapada tataran implementasi,dapat sektoral.2 dalam program-Program iauh kebi;akantersebut diimplementasikan aspek Pemerintah sejak awal kemerdekaan sudah mulai memperhatikan perhatian dari implementasi saja Tentu pembangunan. kependudukandalam Perencanaan dari ini disesuaikan dengan kondisi pidu *utu itu. Program pemindahan penduduk sebelum sejak daerah padat ke da"erahkurangpadat misalnya sudah mulai bahkan InPemerintah oleh dilakukan program kali pertama yang transmi[risi kemerdekaan. 102)' hal TggT, ( donesiatercatatpada tahun 1951 Prijono Tjiptoherijanto, uPaya Program transmigrasi pada awalnya lebih dilihat oleh pemerintah sebagai ,
,
dapatdiartikansebagaisuatuupaya Dengandemikiannampakjelas bahwapada tatarankebijakan,pembangunankependudukan keluargaberencana kependudukan..Program tondisi mempengaiuni. yang program dapat dan kebijakan untuk mengembangkan pengendaliankelahiranpendudukmenuiukondisi diupayakan program tersebut jelas, melatui paling dimana yang adalahcontoh isu-isu upaya untuk mengintegrasikan yang diinginkan.sedangkan pada tataran imptementasiJapat oiartii
no.29y'OKober' Desember2fil2 Pembangunan Percncanaan
_69
Kependudukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada daerah-daerah yang jarang penduduknya. Dalam terminologi ilmu kependudukan rnodel seperti ini sering disebut sebagai kebijakan perpindahan pe.nduduk yang langsung (direct policy). Karena jumlah penduduk yang dipindahkan makin lama makin banyak maka pemerintah kemudian memandang periu mengembangkan suatu institusi yang khusus menangani masalah pemindahan penduduk tersebut. Kemudian munculah kelembagaan transmigrasi. Kelembagaan yang mengurusi transmigrasi ini mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan konsep transmigrasi yang dianut pada kurun waktu tertentu. Pada awainya program transmigrasi dikaitkan dengan isu ketenagakerjaan dan upaya membina para transmigran agar menjadi pelakupelaku ekonomi didaerah tujuan dan oleh karenanya dibentuklah kelembagaan Transkopemada dan kemudian menjadi Nakertranskop. Namun sebagaimana dikemukakan terdahulu karena jumlah penduduk/keiuarga yang perlu dipindahkan makin lama makin besar, maka dirasakan perlu adanya kelembagaan khusus yang menangarri masalah pemindahan ini sehingga munculah institusi Departemen Transmigrasi yang sebelumnya berbentuk Kantor Menteri Muda Transmigrasi. Dalam perjalanannya, program transmigrasi banyak menimbulkan pro dan kontra. Tidak sedikit analisis memperlihatkan bahwa program ini tidak efisien dan kurang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Banyak pihak menyirnpulkan bahwa program pengarahan penyebaran penduduk lebih baik diiakukan secara tidak langsung (indirecf) melalui pengaturan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daripada mengembangkan kebijakan langsung (direct). Di dalam institusi transmigrasi sendiri berkembang kerangka pikir bagaimana mengkaitkan program ini dengan pembangunan daerah. Karena itulah institusi transmigrasi kembali dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan. Disamping aspek penyebaran penduduk, pemerintah sejak awal Orde Baru mulai t:
igsB*
rt:rw
l r .,.ll:l , liii;
!l
i..
'ri,ll
i:
il
l.,i:,i
,:1.: :i;i:il
iil:::tiil jltS!':iiii
Pada azualnya program transmigrasi dikaitkan dengan isu
\
ketenagakerjaan dan
I
upaya membina para tran'nxtgrnn Agnr menjadi pelaku-
rl ',
$\:
didaerah tujttan.
lA.
' ,
/
r'' i
*{1--",:
N$", "Tr ,i.
."t." : - . - ''
70
i !": !i:.
lsa 'i
pelaku ekonomi
Perencanaan Pembangunan no. 29l OKober - Ilesmber 2fl)2
if
:i.::.."
Kependudukan pada masa sebelumnya pemerintah memperhatikan aspek pertumbuhan penduduk. Jika justru berdampak positif pada beranggapanbahwa i,,mlah pe,'dt'd,,t yang besar bahwa dengan kondisi kualitas pembangunanbangsa,*utu pu*.rintahOrie Biru melihat menjadi beban pembangunan dan yang rendah jumlah p"narrarrt yang besar justru kemudian mengembangkan karenanya harus dikendalikan. Karena itulah pemerintah dan kemudaian menjadi Badan institusi lembaga keluarga berencananasionalit-XgNl (BKKBN). Perhatian terhadap aspek Koordinasi Keluarga i"r"r,.unu Nasional terus diberikan sampai saat ini' pengendalianpert.r#buhan penduduk secarakonsisten t e l a h b e r u P a y am e m b a n g u n D a r i u r a i a n d i a t a s p e m e r i n t a h s e c a r ak o n s i s t e n pelaku pembangunanyang andal' penduduk agar menjadi sumber daya manusia atau pertumbuhan penduduk Secarakonsisten pemerintah berupaya untuk *"ng",,dulikan dan mengarahkanpersebararipeniuduk' dan pembangunanmulai Dimensi kedua dari keterkaitan antar kependudukan (1988)' Berbagaianalisadan I! mendapatkanperhatian sejak kabinet pembangur,an studi pembangunan mendorong pemikiran dari mereka yang banyak menggeluti kependudukan dalam arti yang lebih pemerintah untuk mulai *"-"p"rnuiikan dinielnsi l u a s ( t i d a k h a n y a p e ^ b o . ' g u n a n k e p e n d u d u k a n i t u s e n d i r i ) k e d a l a m m a ninstitusi istream IV tersebut mulai dibentuk pemabngunan nasional. Pada kabinet pembangunan "antara lain mengemabngkan kebijakan kependudukan yang tugas dan fungsinya tersebut kedalam kebiiakan k e p e n d u d u k a n a u i ^ Z r - r g i n t e g r a s i k a nk e b i j a k a n bersifat lintas sektor maka pemabngunannasional.Oleh karena bidang kependudukan adalah Menteri Negara' Jika dilihat bentuk institusi yang dirasakan sangat tepat"utul itu nampaknya memang merupakan dalam perspektif kilas balik maka format Menteri Negara format yang paling tepat untuk bidang kependudukan' kependudukan (Kantor Pada masa itu, institusi Menteri Negara yang membidangi hidup) mengembangkan format Menteri Negara Kependudukan dan liit gt,tttgun berbagai kebijakan serta berupaya pembangunan kependudukan di Indonesia melalui konsep pembangunanberwawasan merangkul berbagai pihak untuk menyebarluaskan segitiga'-Emil salim" yaitu Kantor Menteri kependudukan. I,ada^waktuitu dikemabngkan "uia"p-r"*t studi Kependudukan-pemerintah Negara Kependudukan dan Lingkungan berfungsi sebagaipengembang Daerah (BKLH). Kantor Menteri Negara flif teUitr (PSK) untuk kemudian kebijakan makro didukung oleh Lembaga Universitas pemerintah Daerah GKLH). diterjemahkankedalam progru* oleh kabinet pemabngunanVI (1'993Format institusi kemudia mengalami perubahanpada d e n g a n s a , l a hs a t u i n s t i t u s i 1998)dimana kependudukan kemudian bergabung BKKBN. Disini mulai timbul keracuan implementari p"*iur,gunan kependudukan yaitu sktor yang dihasilkan oleh kantor dimana kebijakan kep"endudukin yang bersifut lintas langsung diimplementasikanoleh Menteri Negara Kependudukan seringkali kemudian B K K B N . P a d a m a s a i t u B K K B N y a n g p a d a a w a l n y a b e r p e r a n s e b a g a i i n s t i mulai tusi kesejahteraankeluarga pengendalianpertumbuhan pend.ri.rt iu" peningkatan masukdalambidangpers"bu,a'-'penduduk(ingatProgramBanggasukadesa)' KH' Abdurrahman wahid Dalam kabinet reformasi dibawah pimpinan Presiden dengan transmigrasi (Meneg' institusi kependudukan kemudian sempai digabungsebagalsuatu badan yang bersifat Transkep) dan malah untuk beberapa *ukt,, *""c"1 kependudukan dengan institusi i m p i e m e n t a s i ( B a k n a s ) .P e n g g a b u n g a ni n s t i t u s i sebagaiinstitusi implementasi implementasi dan bahkan membentui kependudukan
2fi)2 no.29l OKober- Desember Pembangunan Percncanaan
-7r
Kependudukan sebenarnya mempersempit arti kependudukan itu sendiri. Pada Kabinet Gotong Royong saat ini institusi kependudukan malah tidak mendapat tempat sama sekali, malah kelembagaannya dihapuskan. Tanpa menyadari bahwa Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Dunia, serta berpeluang menjadi tuan rumah Konperensi Kependudukan se Dunia pada tahun 2004 (Cairo + 10).
Bagaimana KeDepan? Krisis ekonomi saat ini memberi pelajaran bahwa pembangunan yang mengejar pertumbuhan dan dilakukan tanpa melihat kondidi dan potensi penduduk, tidak akan bersifat berkesinambungan. Pada masa dan pasca krisis ekonomi, perhatian terhadap masalah kependudukan harus tetap dilakukan, terutama menyangkut upaya mengembangkan pembangunan berwawasan kependud ukan (people-centered-deaelopment) . Ketidak pedulian terhadap isu pembangunan berwawasan kependudukan akan menyebabkan Indonesia kembali menghadapi situasi krisis yang sama pada beberapa tahun mendatang. Justru perkembangan ini perlu diwaspadai, bahkan harus dihindarkan semampu mungkin. Pembangunan kependudukan (pembangunan sumber daya manusia) dan pemabngunan berwawasan kependudukan harus tetap terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan integrasinya kedalam berbagai sektor pembangunan terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Jika selam ini kependudukan lebih dititik beratkan pada sektor sosial dalam kerangka pembangunan nasional, saat ini perlu dipikirkan untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan kedalam sektor EKUIN. Oleh karena itu kewenangan pembangunan kependudukan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, pengarahan dan persebaran mobilitas penduduk serta peningkatan kualitas penduduk dan didukung dengan sistem administrasi dan informasi kependudukan yang andal harus tetap dipertahankan. Dalarn era otonomi, pemerintah pusat dan daerah harus tetap memperhatikan isu-isu diatas. Oleh karenanya, lembaga yang khusus ntenangani kebijakan kependudukan harus tetap ada. Terutama pada Pemerintah Pusat. Dalam hal pembangunan kependudukan, penetapan kewenangan perlu diikuti dengan kelembagaan operasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing. Dinas kpendudukan yang menangani masalah administrasi kependudukan merupakan salah satunya. Demikian pula dapat saja dibentuk Dinas Keluarga Berencana yang khusus menangani masalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Namun sekali lagi bentuk kelembagaan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Disamping kelembagaan yang sifatnya operasional dalam hal pembangunan kependudukan, perlu pula dikembangkan kelembagaan yang bersifat kebijakan. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan serta memantau pelaksanaan kebijakan makro kependudukan serta bagaimana mengintegrasikan kebijakan tersebui kedalam berbagai sektor yang ada. Pada tingkat daerah kelembagaan ini dapat saja berupa Biro Kependudukan sebagaimana pernah ada pada Kabinet Pembangunan IV sampai dengan VI dulu. Secara garis besar kelembagaan tersebut diharapkan berfungsi untuk: 7.
72
Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan makro mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia (kependudukan) di
p"*nunaan Pembangunan no.Z9loKober- Desember2fi)2
Kependudukan jajarannyamerupakaninstitusi yang daerahnya.Pemerintahdaerahdenganberbagai sangatmengetahuimasalahyu'.gdihudapiolehd'aerahmasing-masing; m a s i n g - m a s i n g( y a n g a k a n 2 . M e m b u a t p e r e n c a n a a ny a n g b a i k u n t u k d a e r a h mengenai startegi peningkatan dituangkan dalam Repelita baerah dan APBD) sumberdayamanusiaberdasarkanpaadaanalisaSWOT.Inidiperlukanuntuk yang ada atau yang dimiliki; mengetahuikondisi, kekuatan serta kelemahan telah disusun secaranasionaldengan Mengimplementasikanperencanaanmakro yang dan tuntutan lokal; melakukan modifikasi ses"ui dengan kebutuhan baik dengan pihak swastadan A Menggalanghubungan dan koordinasi yang Juyu ^u.nsia' Dengan keterbatasan masyarakat dalam up"ayapeningkatar, ,.rrr-ti",. swasta dan masyarakatmutlak' dana yang dimiliki oleh pemerintah, maka partisipasi diperiukan untuk melanjutkanprosespembangunan; dan evaluasi program 5. Mengembangkan sistem pemantauan' pengawasan dan terencana'Perlu dicatat disini peningkatan sumber daya manusia yang sitematis siklus organisasimerupakan hal bahwa sistem pemantauan dan evaluasi dalam satu Tanpa adanyapemantauan' y a n g s e r i n g d i l u p a k a n , p a d a h a l s a n g a tp e n t i n g ' p e n g a w a s a n d a n e v a l u a s i ^ y a n g b a i k , k e m a j u a n ' k e m u n d u r a n a t a u p e n y baik' impangan itu tanpa adanya evaluasi yang program sukar untuk dikeiahui. Disamping perencanaanberikutnyaakansuiituntukdirumuskandenganbaik.
pada tingkat pusat jika memang pembangunankependudukan dipandang Penting lembaga non operasional (seharusnyamemang demikian) maka perlu iit"*Ua"gkan itu dapat saja Menteri Negara atau untuk menanganihai tersebut.Bentuk kelembagaan dibawah Presicienatau wakil Presiden' suatu komisi atau Dewan yang langsung beradi kebijakan kepada pemerintah dalam Tugas kelembagaanini adalai memberikan saran sinkronisasi kebiiakan pembangunan hal pembangunan kependudukan serta uPaya (terutamaekonomi)yangberwawasankependudu.kan.Lebihbaiklagikalaudalam kembali Kantor Mnteri Negara perbaikan struktur pem"erintahansegera dibentuk kependudukan atau Badan setingkatLPND lagi'
Penutup
terhadap masalah kependudukan Pada masa pascakrisis ekonomi daerah,perhatian pembanngunan mengembangkan harus tetap dilakukan, tertuma menyangkui ,tpuyu terhadap isu pedulian Ketidak berwawasan kependud ukan (people,rnteid detseiopmertt)' pembangunanberwawaSankependudukanakanmenyebabkanln donesiakembali tahun mendatang' Justru perkembangan b"b"rapa pudu ,u*u krisis menghadapi fu.g semampu mungkin. ini p"erlu ai*uspuctui, blr,kun harus dihindarkan K o n d i s i k e u a n g a n n e g a l a y a n g s e m a k i n t e r b'bottom-up' atasdantuntutanpolitikda]amdan menjadi sangatpenting' bersifat yang pembangunan luar negeri,perencanaan dapat memanfaatkankeuangannegara Dalam hal ini *asing-*asir-,g duerih dituntut harus pembangunan yaitu meningkatkan yang semakin terbltas untuk mencapai tujuan tesejahteraanmasyarakat di daerahnya' Kuncinyaadalahbagaimanaparaperencanapembangunandidaerahdapat
-73
no.29l Oktober- Des€mber2002 Pembangunan Perencanaan
Kependudukan \
'ir
i'
mengalokasikandana tersebut secaratepat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada. . Salah satu aspek yang harus ditelaah adan dijadiian patokan dalam melihat dan menentukan skala prioritas pembangunan adalah bagaimana kondisi perkembangan kependudukan yang ada di daerah tersebut.Tanpa melihat faktor kependudukan tersebut maka pembangunan yang ada tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat setempar. Pembangunanyang hanya mengejarpertumbuhan terbukti tidak langsung secara berkesinambungandan tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sehiigga filosofi penduduk sebagaisubyek dan obyek pembangunan tidak tercapai. Pembangunan tidak dirasakan sebagaimilik rakyat, sehinggatidak mengakar. Apa yang terjadl kemudian adalah jika terjadi sedikit gejolak (seperti apa yang dialami ,"tuiung ini), maka gejolak tersebut menjadi sulit untu diatasi dan masyarakatmenjadi kurang berpartisipasi dalam mengatasigejolak yang ada. Hal ini disebabkanmereka tidak merasamemiliki. Oleh karena itu apa yang terjadi saat ini kiranya menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi perencana dan pelaksana pembangunan didaerah tingkai II sebagaiujung tombak pembangunannasional dimasa mendatang.Agar kiranya dalam merencanakandan melaksanakanpembangunan, harus melihat paaa kondisi dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakatdidaerahmasing-masing.Tidak perlu selalu berpatokandari apa yang terjadi di daerah lain, atau bahkan menunggu arahan pusat. Bagaimanabentuk kelembagaanyang menanganimasalahkependudukandi daerah yaitu aspek pembangunan kependudukan itu sendiri serta pemtangunan berwawsan kependudukafl, sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Namun yang pasti adalah ketidak pedulian kita pada urp"k ini akan Ulraamplt buruk pada pembangunannasionaldimasa mendatangdan kehidupan generasimendatang. I
DaftarBacaan Ananta, Aris, trsmailBudhiarso dan Turro s. wongkaren. Tggs,,,Revolusi Demografi dan Peningkatan SumberdayaManusia", dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: sumberdaya, Teknologi dan pembangunan,editor Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan penerbit Gramedia pustaka Utama. Hal Hill, 7996,Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966:Sebuah Studi Kritis dan Konprehensif, PAU (Studi Ekonomi) UGM & pT. Tiara Wacana, yogyakarta. Iskandar,N: 7974,BeberapaAspek PermasalahanKependudukan di Indonesia,special Reprint series No. 4, Demographicinstitute rEI-lI Jakarta,January 7974,p.79 Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Tggl,Indonesia Country Report population and Development,Jakarta,Indonesia Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 7997, Draft Repelita vII Bidang Kependudukan,Jakarta, 7997 Krugman, Pats,l,7992,,,TheMyth to Asia Miracle,,. Fortune, November 1994 Foreign Affairs Krugman, Paril, L997,,,WhatHappened to Asia Miracle", Fortune, 18 November 1997.
f4 -
P"nncn"an pembangunan no.zglOKober- Desember2O02
Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 1997, Strateii Kebijaksanaan Kependudukan, ceramah di SESKOABRI, Bandung 6 Nopember 1998 Moeljarto Tjokiowinoto,1996, Pembangunan: Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Jakarta Prijono Tjiptoherijanto,lggT, Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia, Kumpulan makalah terbitan UI Press,Jakarta. Prijono Tjiptoherija nto, 1999,"Economic Crisis and Recovery: the Indonesia's Case" makalah disampaikan pada "The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia and the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses", Manila, Philippines, 28-29 Januaty 1999'
PerencanaanPernbargunmnaA/Ortober' W.}r;r2/0ill2
-
-F
/ >
