Izin membuang limbah B3 menteri lingkungan hidup Izin pengelolaan limbah cair bupati Siapakah yang berhak

KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 3 April 2012 Pertemuan ke - 7 Penegakan Hukum Administrasi Materi yang akan dibahas: 1. Izin a. Izin lingkungan  didasarkan pada AMDAL untuk memperoleh izin usaha b. Izin usaha 2. Isu pengawasan 3. Sanksi PP No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan: Ps. 48 (2) : dalam hal usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan permrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan hidup. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan (3): Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan /atau kegiatan Izin membuang limbah B3  menteri lingkungan hidup Izin pengelolaan limbah cair  bupati Siapakah yang berhak Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi : Ps. 76 – 83  pencegahan dan penanggulangan Pidana : Ps. 93 – 120  efek jera dan efek derita Perdata: Ps. 83 – 93  ganti rugi dan pemulihan lingkungan Baku mutu emisi/ air limbah: menunjukkan pelanggaran administrasi  belum tentu terjadi pencemaran  sudah dapat diberikan sanksi - Contoh: naik motor tidak membawa SIM (tujuan: pengendara pasti bisa mengendarai kendaraan demi keselamatan) hanya bersifat mencegah kecelakaan - Speed limit belum tentu terjadi kecelakaan - Di Indonesia  baku mutu udara - Tiap user harus memberikan laporan tentang kualitas limbah yang dibuang Baku mutu lingkungan/ Ambient: menunjukkan pencemaran (menurunnya kualitas lingkungan) Instrumen wajib UU No.32/2009 a. Tata ruang b. Baku mutu lingkungan hidu c. Baku kerusakan d. AMDAL e. Perizinan lingkungan f. Penegakan hukum

Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Penegakan Hukum Administrasi Upaya Hukum Gugatan administrasi Hukum Administrasi Negara Prayudi: Hukum Administasi Negara sebagai hukum yang mengatur administrasi Negara dan hukum yang diciptakan oleh administrasi Negara Mengatur/ Regeling (umum – abstrak) : organisasi, kewenangan & fungsi, SDM – PNS, Keuangan – asset, Pengawsan dan pembinaan Diciptakan  penetapan (beschikking) : konkrit - individual a. Keputusan yang memberi beban: wajib pajak b. Keputusan yang menguntungkan : izin, kompensasi, dispensasi c. Penetapan: atas kondisi hukum yang sebenarnya (declaratoir) Norma hukum umum – konkrit  pelaksanaan dari Peraturan perundang – undangan Contoh: rambu lalu lintas Individual – abstrak  HO (Hinder Ordonantie) Izin yang disertai syarat – syarat yag bersifat mengatur dan abstrak seerta berlaku permanen, ( izin yang terkait pengelolaan lingkungan) Contoh: izin membuat restoran  restoran laku & jalanan macet  perlu izin HO yang diperbarui (memungkinkan persyaratan berubah dalam izin mirip AMDAL) berbeda dengan Izin pembuangan limbah cair ditentukan tidak boleh >40 derajat Perangkat Penegakan Hukum Administrasi 1. Perngaturan (umum – konkrit) - Keluar PP dan Permen mengatur B3, limbah B3, AMDAL, Limbah cair, pencemaran - Baku Mutu Lingkungan : Distinguish between ambient standard and emission standard Ps. 20 ayat (2) : Baku mutu lingkungan mencakup baku mutu air, air limbah, air laut, udara embien, emisi, gangguan Pencemaran: baku mutu air, air laut, udara embien Pelanggaran: air limbah, emisi, gangguan - Kriteria Baku Kerusakan: Ps. 21 UU 32/2009 2. Perizinan Prajudi membagi keputusan dalam: Keputusan Negatif (Penolakan) bersifat kilat (berlaku hanya saat itu) a. Pernyataan tidak berwenang (onbevoeg verklaring) : rationale material, rationale locus, rationale temporis Contoh: mau mengangkut limbah B3 namun minta izin ke KLH (tidak berwenang materiil)  mengapa izin harus ditolak? Karena merupakan wewenang menteri perhubungan b. Pernyataan tidak berdasar Contoh: yang memberikan izin perusahaan harusnya c. Penolakan total: orang berwenang mengajukan ke tempat yang benar, tetapi syarat tidak terpenuhi Contoh: memiliki izin lingkungan tetapi tidak memiliki AMDAL Penolakan hanya berlaku 1 kali, diterbitkan dan selesai. Bisa diajukan kembali dengan hal baru, data, argumentasi baru  sudah memperbaiki seluruh persyaratan Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Keputusan Positif a. Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya b. Hanya pada objek tertentu: pengalihan tanah  dibebani HGU/ HGB c. Menciptakan/ membentuk atau membubarkan suatu badan hukum d. Penetapan yang memberi beban (kewajiban, obligasio) kepada badan/ perorangan e. Penetapan yang memberi keuntungan - Disepensasi: ada kewajiban tapi tidak berlaku pada orang tertentu (pelepasan/ pengecualian dari kewajiban) Contoh: pembebasan pajak  insentif - Izin: Pengecualian dari larangan  yang hanya berlaku sekarang - Lisensi: izin untuk hal tertentu Contoh: pemerintahan parlementer memberikan izin “lisensi” - Konsesi: izin paling besar terkait pengelolaa SDA terkait serangkaian izin termasuk kewenangan untuk mengatur kehidupan di sebuah daerah tertentu, co: Freeport Izin Lingkungan: Ps. 36 – 41 UU 32/ 2009 a. AMDAL  SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) atau Rekomendasi UKL/UPL - SKKLH Persetujuan terhadap AMDAL (ditentukan oleh Menteri LH) - Persetujuan terhadap UKL/UPL (ditentukan oleh Pemda bupati/walikota) - UU 23/1997: AMDAL: buang limbah B3, Pengelolaan bahan B3  Izin Usaha : HPH dan kuasa pertambangan - AMDAL : individual, konkrit, final (tidak membutuhkan persetujuan lain) - AMDAL tidak diatur dengan jelas dapat digugat ke PTUN/ tidak - Kasus reklamasi Pantura: Di Pantai Jakarta dibuat gedung- gedung dan wajib AMDAL, namun Sutiyoso mengeluarkan izin reklamasi tanpa AMDAL. AMDAL-nya kemudian ditolak oleh KLH, logikanya izin menjadi tidak sah. Kemudian investor menggugat KLH. Putusan yang dimenangkan adalah KLH, namun tidak mengubah apapun di daerah reklamasi karena KLH menyatakan bahwa AMDAL tidak final  jika ditolak tidak berarti usaha harus berhenti (keliru tapi dibenarkan oleh MA) - Seharusnya yang diperdebatkan  yang mengeluarkan apakah pejabat TUN/ bukan sebagai komisi penilai (terdiri dari banyak pihak: LSM, dan pihak – pihak yang berlisensi) b. Menjadi syarat izin lingkungan - Izin perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup (Ps. 123 UU 32/2009)  PP No.27/ 2012 - Keputusan TUN : Izin usaha dan Izin lingkungan  dapat dibatalkan c. Sistem perizinan di Belanda - Wet Miliubeheer: UU tata lingkungan (integrasi UU sektoral jadi tahun 1993) Memuat tata lingkungan (administrasi) & instrument ekonomi Sanksi Pidana : Kitab UU Hukum Pidana Ekonomi; Perdata: BW; Hukum Acara mengacu pada Kitab Hukum Acara - Integrale milieuverguning: Izin lingkungan terpadu - Izin individual : (6)  di integrasikan dalam Integrale milieuverguning Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

-

o Hinderwet (UU gangguan) o De Wet luchtverontreiniging – UU polusi udara o De wet geluidhinder: UU Gangguan kebisingan o De Afvalstoffenwet: UU limbah o De Wet Chemische Afvalstodden: UU limbah kimia UU di Belanda dikumpulkan dalam 1 kitab dan mengatur secara detail

3. Pengawasan: dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Walikota sesuai kewenangan a. Yang diawasi: ketaatan pada aturan umum UU lingkungan & izin lingkungan & izin PPLH b. Delegasi kewenangan: dapat dilakukan sesuai jabatan dalam instansi terkait dan harus diatur dalam peraturan perundang – undangan Mandat : gubernur menyuruh inspektur c. Second Line Inspection : Menteri melakukan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemda: Ps. 73  jika dianggap ada pelanggaran serius Ps. 112 : pejabat yang tidak melakukan pengawasan dipidana karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (syarat: tidak melakukan pengawasan, menimbulkan pencemaran, pencemaran menyebabkan kematian) 4. Sanski Administrasi : Bertahap dan sistematis a. Bersifat reparatoir: pemulihan dari pelanggaran tertib hukum Contoh: Paksaan pemerintah  diminta menghentikan pelanggaran b. Bersifat Punitief : tujuan balasan/penderitaan ekstra Contoh: denda administratif c. Bersifat Regresirf: mengembalikan kepada keadaan hukum awal Contoh: pencabutan izin d. Ps. 76 ayat (2): teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan audit wajib  salah satu bentuk paksaan karena salah satu wajib audit adalah jika tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan e. Second line enforcement: Menteri memberikan sanksi karena daerah dianggap tidak memberikan sanksi Izin tidak boleh dicabut tanpa didahului paksaan pemerintah Uang paksa  denda keterlambatan (subtitusi dari paksaan pemerintah) Denda (punitive) dan paksaan (reparatoir) dapat diberlakukan bersama – sama Di Indonesia tidak ada pencantuman denda (UU Lingkungan)  keliru KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 10 April 2012 Pertemuan ke – 8 Pertanggungjawaban Perdata dalam Hukum Lingkungan Pengantar Pertanggungjawaban Perdata: Dasar Gugatan Kontraktual/ Wanprestasi Non kontraktual / PMH: Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Unsur PMH: Based on Fault (Moegni Djojodirdjo) 1. PMH a. Bertentangan dengan hak orang lain Bertentagan dengan kewajiban hukumnya sendiri Bertentangan dengan kesusilaan yang baik Bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan 2. Salah (Schuld)  diartikan sebagai: a. Pertanggungjawaban atas perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan b. Kealpaan, sebagai lawan dari kesengajaan c. Sifat melawan hukum  dianggap sebagai salah 3. Kerugian (schade) 4. Kausalitas (antara PMH dan kerugian) Strict Liability Munir Fuady: tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku PMH tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsure kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsure kelalaian, kekurang hati – hatian atau ketidak patutan Intisari pembuktian: a. PMH c. Kausalitas b. Kerugian Penggugat masih harus membuktikan bahwa tergugat melakukan PMH. Yang dihilangkan hanya unsur “kesalahan” saja Liability rules : text book “Torts” a. Contractual liability b. TORTS: (France: salah) - Negligence : duty, breach of duty (pelanggaran kewajiban), damage, causation - Nuisance : gangguan terhadap kenyamanan dalam menikmati property Contoh: tetangga yang berisik menggunakan property nya  Intentional: failure to prevent nuisance  Negligent: unreasonable act resulting nuisance - Trespass: direct and physical interference with one’s property (dimasuki benda orang) Contoh: sapi masuk ke pekarangan orang Intentional conduct: intentional act that interferes one’s property No need to prove damage - Strict liability: liability without fault : hanya membuktikan “damage + fault” Yang sulit adalah kasus yang memenuhi lebih dari satu Torts (co: trespass & strict liability) UU 8/ 1982  strict liability termasuk PMH Restatement (second) of Tort (pernyataan kembali)section 519 (1)

Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Seseorang yang melakukan perbuatan berbahaya, dikenakan pertanggungjawaban atas kerugian terhadap orang karena piaraan/orang lain walaupun orang tersebut sudah melakukan segala upaya sangat hati – hati untuk mencegah kerusakan Meskipun tidak melawan hukum, tetap bertanggungjawab atas kerugian, jika kegiatannya bersifat abnormally dangerous activity Punitive damages: ganti kerugian yang bersifat menghukum (konteks Intentional tort: sengaja) Contoh: kasus Ford mengeluarkan mobil, hasil laboratorium menunjukkan salah design gampang terbakar (biaya perbaikan: $5/mobil), karena sudah disebar, biaya penarikan mahal. Cost benefit analysis dan menurutnya rugi, pabrik Ford tahu akan menyebabkan kecelakaan tapi tidak mencegahnya, kemudian digugat 1 juta US$, hakim mengetahui ia setuju, maka hakim memutuskan Ford membayar berkali – kali lipat Contoh: Ganti rugi kedung ombo dinaikkan oleh hakim, alasan hakim ketika itu adalah untuk keadilan karena terjadi inflasi dan harga sudah berubah  di PK dan dibatalkan oleh PK karena dianggap ultra petita Unsur SL: a. Membuktikan bahwa kegiatan tergugat termasuk ke dalam Abnormally dangerous activity  jika terbukti maka penggugat masih harus membuktikan: that the damage was caused by someone’s act , penggugat membuktikan adanya: - Kerugian - Kausalitas Kesimpulan: PMH tidak perlu dibuktikan Restatement (second) of Torts section 520 a. Resiko tinggi b. Kerugian yang diakibatkan akan sangat besar c. Ketikdakmampuan mengeliminasi resiko meski berhati – hati, contoh: reaktor nuklir Contoh: Fukushima d. Inappropriateness Penjelasan Ps. 87 UUPPLH : Pertanggungjawaban hanya “PMH” , harusnya + strict liability Internalisasi biaya – biaya eksternal Yang harus dibuktikan a. Kerugian b. Kesalahan pihak tergugat PMH formil + materiil c. Hubungan sebab akibat kerugian – kesalahan Jika pencemaran tejadi tapi sulit membuktikan kesalahan (perbuatan izin/ tidak melanggar UU Contoh: Lapindo ngebor tidak pakai chasing (tidak ada aturan yang menwajibkannya) Hakim dalam kasus Mandalawangi mengartikan strict liability sebagai res ipsa loquitur (Latin for "the thing speaks for itself"), tapi ini bukanlah “tanggung jawabnya”, tetapi “kesalahan/ melawan hukumnya”  presumption of fault Bila bisa membuktikan tidak melakukan PMH  lolos, namun beban pembuktian di tergugat Kerugian denagn sendirinya menimbulkan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Strict Liability dalam UU PPPLH Ps. 88 (Prof. Koesnadi): Menggunakan B3: PP 74/2001 Menghasilkan limbah B3 : PP 18/1999 jo PP 85/1999  merkuri & limbah batu bara Menghasilkan dampak besar dan penting: kegiatan wajib AMDAL  strict liability (Ps. 15 UU No. 23/ 1997) & daftar kegiatan wajib AMDAL  KepMEnLH No. Kep-39/MENLH/8/1996  Permen LH no.11/2006 Simpulan: Wajib AMDAL pasti terkena SL, tidak wajib AMDAL belum tentu tidak terkena SL Ps. 88  ada defense meskipun tidak ditulis Ditafsirkan tidak ada defense: Pembuat UU memang ingin menghilangkan “defense”, reasoning: agar bencana lapindo tidak terulang Absolute Liability Nuclear Convention, Paris: SL + without defense 1972 Convention on international liability for damage caused by space objects Bonine & Mc Garity: strict liability is not absolute, there are defenses Tanpa batas tanggung jawab (financial cap) Implikasi Ps. 88 : khawatir membuat usaha karena bila ada ulah teroris atau bencana alam seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kasus lapindo bukan ukuran hapusnya “defense” Pembuktian Bencana alam AS: a. Extraordinary b. Unprecedented: can’t be anticipated c. Unforeseeable/ tidak dapat diperkirakan  (a – c : act of God) d. Free from human intervention (include negligence or human activity) Contoh: membiarkan property sehingga menimbulkan kerugian (pohon yang tinggi tidak ditebang sehingga terkena angin dan menimpa rumah)  humanization UU No 18/2008 : membatasi pertanggungjawaban hanya dengan gugatan PMH Air lini (hasil olahan sampah) termasuk B3 sehingga harusnya bisa digugat strict liability Dalam UU perlindungan konsumen  bukan strict liability Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 17 April 2012 Pertemuan ke – 10 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Ps. 94 UU No.32/ 2009 :PPNS memiliki kewenangan untuk menangkap, menyita Pelaku Pidana Orang: “barang siapa” + Ps. 55 KUHP - Yang melakukan (dader) - Menyuruh melakukan (doen pleger) Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

- Turut melakukan (medepleger) - Menbujuk (uitloker) - Yang membantu melakukan (Ps. 56 KUHP) Korporasi : Ps. 116 ayat (1) UU 32/2009 a. Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana b. Badan hukum c. Pemimpin korporasi  pemimpin kegiatan tindak pidana - Ps. 117 : jika tindak pidana diajukan kepada pemberi perintah aatau pemimpin (ps. 116 ayat 1 b), maka ancaman diperberat sepertiga - Ps. 118 : untuk tindak pidana pasal 116 ayat (1) A, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus selaku pelaku fungsional, syaratnya: o Memiliki wewenang (power) o Menerima (acceptance): tidak mencegah, mendeteksi, menghentikan pelanggaran TP karena dianggap menguntungkan korporasi  dianggap oleh hukum menerima o Yang dipidana: (hanya) BADAN USAHA o Pelaku langsung harusnya bertanggungjawab o Pemimpin badan usaha muncul bukan sebagai dirinya, tapi hanya mewakili o Pembedaan penting karena untuk pertanggung jawaban sanksi dan pelaku o Di Inggris, pemimpinnya juga bisa dipidana Kasus slavenberg: Pemimpin mempunyai kewenangan tapi tidak mencegah/ menghentikan TP Konstruksi TP korporasi : a. Orang yang memerintahkan TP b. Orang yang memimpin TP, syarat: - Untuk, oleh atau atas nama badan usaha (Ps. 116 ayat 1) atau - Bekerja daam lingkup badan usaha berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain (ps. 166 ayat 2) - Yg dipidana : pemimpin atau pemberi perintah TP  SANKSI : diperberat 1/3 - Badan usaha tidak jelas, pemimpin badan usaha tidak dipidana - Kritik: Ps. 116 gagal untuk menjelaskan TP korporasi karena TP dilakukan bersama namun yang dipidana hanya pemimpinnya. - Ps. 119 : selain pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: o Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana o Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan o Perbaikan akibat tindak pidana o Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau o Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun - Kritik: Pidana pokok (ps. 98) adalah: penjara & denda  badan usaha tidak dapat dikenakan pidana penjara  pidana penjara dijatuhkan kepada pemimpin (badan usaha) - Dapatkah pemimpin korporasi dipidana bersama – sama (bukan sebagai wakil) dengan korporasi? Tidak b - Siapa pemimpin: Ps. 118 UUPPLH dan penjelasannya:  High managerial agent menurut model penal code section 2.07 (4c): an officer of a corporation or an unincorporated association, or, in the case of a partnership, a partner, or any other agent Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

-

of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association Perbuatan pemimpin merefleksikan perbuatan korporasi

Perbedaan karakteristik doenplegen dan uitlokking: - Jonkers: Doen plegen: pelaku langsung tidak bisa dipidana, karena pelaku langsung dianggap sebagai alat (tidak ada keinginan melakukan TP) , uitlokking dua –duanya dipidana - Van hattum: yang hanya memerintahkan lah yang dipidana - Utrecht: dalam doen plegen tidak ditentukan caranya (bagaimana memberi perintah), dalam uitlokking biasanya dijelaskan bagaimana bentuk pembujukan (pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, atau memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan) Teori pemidanaan korporasi: 1. Respondeat superior : pertanggung jawaban atasan yang dilakukan oleh bawahan (Vicarious Liability)  mens rea (unsur subjektif) & actus reus (objektif) ada juga dalam unsure bawahan  karena ia melakukan TP dalam lingkup perusahaan, maka yang bertanggung jawab atasannya - Sudah berlaku sejak jaman romawi  bila budak melakukan kesalahan, yang bertanggungjawab adalah majikannya - Limitation: agent who commits the crime must be acting within the scope of his or her authority on behalf of the corp. - Scope of authority: tidak berarti harus atas perintah/persetujuan atasan, tapi cukup merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan - Behalf of the corp. : acting with the purpose of forwarding corp. business (within the area of operations that has been assigned) - Contoh: operator limbah memiliki kewenangan pembuangan limbah. Pencemaran limbah (instalasi tidak memakai filtrasi)  pembuangan limbah masih termasuk otoritas operator, namun ia menjalankan sesuatu atas nama perusahaan dan kegiatannya menguntungkan perusahaan (menghemat biaya produksi) 2. Direct Liability: ada orang – orang tertentu karena posisinya, maka tindakannya dianggap sebagai tindakan korporasi. Dalam hal ini, ia bertindak bukan untuk korporasi, tetapi secara teoritis, dianggap sebagai tindakan korporasi - Lord Reid dalam Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass: then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is speaking as the company and his mind.. is the mind of the company - Yg diuji: apakah seseorang represent company , i.e: director, managing director - Lord Reid: normally the board of directors, the managing director, and perhaps other superior officers of - Australia & New Zealand: controlling officers - Little & savoline: syarat identification doctrine: o Termasuk dala kegiatan yang ditugaskan kepadanya o Bukan merupakan kecurangan o Menguntungkan korporasi - korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

- kritik: terbatas pada pejabat tertentu 3. Delegation Principle: - allen v. whitehead: Metropolitan Police Act 1839  pemilik kafe menginstruksikan agar mencegah manager melanggar instruksi, namun yang dipidana tetap pemilik kafe karena ada delegasi kewenangan - actus reus & mens rea sepanjang yang didelegasikan oleh atasannya - pinto & evans: ada kewajiban hukum yang dipikul oleh Office Holder  tidak bisa mendelegasikan kewajibannya pada orang lain  license holder (marginal principle: jarang digunakan) - Prinsipnya mirip mandate dalam HAN - Mirip vicarious liability: mens rea tetap harus dimiliki oleh pelaku  perbedaan: meskipun melangga perintah atasan, karena kewajiban dipegang atasan, maka atasan harus bertanggungjawab 4. Agregation Model: pertanggngjawaban korporasi didasarkan pada penjumlah dari state of mind atau culpability dari tiap individu yang mewakili korporasi - Contoh: US v. Bank of New England: ada aturan bahwa terdapat kewajiban dari bank untuk memberikan laporan apabila bak melakukan transaksi mata uang melebihi batas tertentu. Ada seorang pegawai mengetahui aturan ini, tetapi tidak mempedulilannya, karena tidak tahu ada transaksi yang melebihi batas, pegawai lain mengetahui ada transasksi ini, tetapi tidak tahu adanya aturan tentang laporan - Bank tetap dipidana karena apa yang tidak diketahui oleh individu, dianggap harus diketahui oleh korporasi, karena korporasi adalah agregat (kumpulan orang) 5. Organizational/ corporate culture model - Diterima di Australia - Remi SjahdenI: o Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang mempengaruhi o Budaya melanggar hukum dalam korporasi - Colvin: o Ada budaya melanggar hukum / tidak menaati peraturan, atau o Ada kebijakan untuk tidak taat o Fault dibuktikan dengan knowledge Apakah korporasi dan direktur dapat bertanggung jawab bersama – sama : Jika ada consent (persetujuan/ mendiamkan), connivance atau attributable neglect (persengkokolan) Pinto & Evans : - Consent: tidak selalu memerlukan pengetahuan - Connivance: keterlibatan atasan yang lebih dalam - Neglect: kegagalan untuk melakukan kewajiban yang seharusnya sudah diketahui Untuk menjelaskan attributable neglect, Judge Rubin dalam kasus R. McMilla Aviation Ltd mengaakan bahwa seseorang atasan bertanggung jawab jika: a. He knew the trade description was false, in which case he had a duty to prevent the offence; b. Jika ia ragu – ragu, maka ia harus mencari tahu apakah itu palsu c. Jika tidak melakukan a atau b  dianggap sebagai “neglect”

Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Di Indonesia: tidak jelas aturannya karena badan usaha dan pemimpinnya dipidana karena mewakili badan usaha  mengaburkan sanksi sehingga bisa jatuh pidana penjara (Ps. 116 jo Ps. 98) Karakteristik Tindak Pidana 1. Abstract endangerment: bahaya yang sifatnya abstrak - Administratively dependent crimes : bergantung ada/tidaknya pelaggaran syarat administrative  formil - Yang dipidana: pelanggaran syarat administrasi; bukan pencemaran lingkungan - Contoh: naik motor tidak bawa SIM, kemudian ditilang  yang dipidana adalah tidak bawa SIM (administrasi) bukan akibat dari tidak bawa SIM (kecelakaan dst) - Contoh: Limbah cair maksimal 40 derajat, yang dibuang 60 derajat  belum ada akibatnya namun sudah melanggar administrasi - Contoh: tidak memberikan laporan pembuangan limbah tiap bulan 2. Concrete endangerment - Administratively dependent crimes – illegal emissions - Yang dipidana: campuran (ada perbuatan +ada ancaman akibat/pencemaran) - Sanksi lebih berat dari abstract endangerment Art. 2 (1b) of 1998 council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal law o The unlawful discharge (melawan hukum- administratively dependent crimes) …….. which causes or is likely to cause…….. (mungkin akan menyebabkan- concrete endangerment) o Berbeda di Indo: menyebabkan pencemaran (membuktikan perbuatan & kerugian) o Contoh: jika di DAS, ada puluhan perusahaan sulit membuktikan mana yang menyebabkan  yang baik : yg mungkin menyebabkan  pembuangan limbah yang tidak benar berkontribusi mungkin mencemarkan 3. Serious environmental Pollution: delik materiil - Administrative Independent crimes: yang dipidana akibatnya tanpa ada/tidaknya pelanggaran syarat administrasi oleh terdakwa - Pidana dapat dijatuhkan meskupun tidak ada syarat melanggar hukum - Art. 2 (1a) of 1998 council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal law : the discharge, emission or introduction of a quantity o Causes death or serious injury to any person, or o Creates a significant risk of causing death or serious injury to any person  memudahkan pembuktian 4. Vague norms: melanggar terhadap norma kehati – hatian  semua orang wajib melakukan pencegahan - Bila gagal  tidak dipidana Pasal – pasal Pidana dalam UU No.23/1997 Ps. 41 (sengaja) , Ps. 42 (lalai) Ciri – ciri kejahatan khusus: delik formil Maksud Prof. Muladi : dibedakan melawan hukum (Ps. 41 – formil & materiil) vs. melanggar UU (Ps. 43)  diasumsikan administratively independent crimes / concrete endargement, bukan serious environmental pollution sperti yang di inginkan Prof. Muladi Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Pompe: PMH dapat diartikan secara materiil dan formil  PMH bukan unsure konstitutif/ mutlak dari tiap delik (bandingkan pendapat Vos & jonkrs yang menyatakan bahwa PMH adalah unsure mutlak atau “stilzwijgen element” (minoritas) - Pelanggaran hak - Bertentangan dengan kewajiban - Bertentangan denagn kesusilaan ataupun asas pergaulan dalam masyarakat tentang penghormatan terhadap orang lain atau barang milik orang lain Hazewinkel suringa: PMH materiil berlaku negative  hanya sebagai dasar pembelaan untuk melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban TP, tapi PMH materiil tidak bisa dijadikan dasar penghukuman jika tidak ada PMH formil, berdasarkan asas nullum delictum - Contoh: penyuluhan KB bawa – bawa kondom & bentuk alat vital (melanggar UU pornografi), tapi masyarakat beranggapan bukan sebagai TP sehingga tidak bisa dipidana - Contoh: kumpul kebo menurut sebagian besar masyarakat melanggar kesusilaan  tidak bisa dipidana karena tidak diatur oleh UU MK menolak menganggap sebuah TP bila tidak memenuhi PMH formil UU No.32/2009: Ps. 98 : tidak ada kata – kata “pencemaran” tapi diubah “pelanggaran baku mutu lingkungan”  delik materiil (administratively independent crimes: yang dilihat adalah pencemarannya  pelanggaran baku mutu lingkungan/ambient)  merevisi kekeliruan Ps. 41 UU No.23/ 1997 : unsur melawan hukum tidak ada & tidak ada kata “pencemaran” - Melawan hukum tidak perlu dibuktikan : administratively independent crimes - Melawan hukum tetap harus dibuktikan : Vos & Jonkers : PMH adalah unsur mutlak yang tetap harus dibuktikan  pencemaran sebagai PMH : Ps. 67 & 69 Ps. 100: Delik formil - Melanggar baku effluent/ mutu limbah : tidak perlu ada akibatnya - administratively dependent crimes: melanggar peraturan perUUan  ultimum remidium (ayat 2) - TP dijatuhkan apabila: sanksi administrasi tidak dijalankan & perbuatan dilakukan lebih dari sekali - Premium remedium: salah 1 diantara 3 hal ini terjadi: a. Apabila tingkat kesalahan pelaku realtif berat b. Apabila akibat perbuatannya relative besar c. Perbuatannyna menimbulkan keresahan masyarakat Persoalan kompetensi harusnya diputus di putusan sela TP formil : ultimum remedium Soal 1 A(baku mutu effluent) > baku mutu  pelanggaran administrasi B (baku mutu ambient) > baku mutu  ada pencemaran Yang dipidana: primer: Ps. 98, subsidair: Ps. 100 Soal 2 A(baku mutu effluent) > baku mutu  pelanggaran administrasi B (baku mutu ambient) < baku mutu  ada pencemaran Yang dipakai : Ps. 100 (tidak perlu kausalitas  delik formil)  ps. 98 tidak terbukti pencemarannya Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Soal 3 A(baku mutu effluent) < baku mutu  pelanggaran administrasi B (baku mutu ambient) > baku mutu  ada pencemaran Contoh: standar terlalu rendah  Ps. 98 yang dipakai ; pembelaan: saya tidak melanggar hukum  argument Vos & Jonkers KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 24 April 2012 Pertemuan ke - 11 Pembahasan Makalah Analisis PTUN REVISI Makalah Lingkungan : a. Legal Standing Penggugat YLKI dan YLKKS tidak termasuk subjek yang memiliki hak gugat mengacu pada UU lingkungan, dapat mengajukan hak gugat based on UU perlindungan konsumen dan harus menunjukkan kasus ini adalah kasus yang merugikan perlindungan konsumen. YLKI tidak menunjukkan kaitan kasus dengan topik perlindungan konsumen Organisasi lingkungan  menyatakan “dengan tegas” sesuai UU 32/2009 karena UU nya lahir setelah LSM tersebut lahir, contohnya WALHI tidak menegaskan b. Komentar kritis pertimbangan hakim atas ERA dan AMDAL Pasal 15 UU 23/1997  wajib AMDAL : Ps. 3 PP 27/1999 Kepmen bertentangan dengan PP dan UU. Kepmen menyatakan tidak wajib AMDAL Surat (Rekomendasi) menteri Lingkungan Hidup kepada Menteri pertanian untuk menyuruh melakukan AMDAL Menteri berwenang menentukan kegiatan/usaha yang wajib AMDAL Mengkaji PP 27/1999, Kepmen 3/2000  dulu AMDAL tidak ada daftarnya, tetapi tiap proyek kemudian difilter oleh komisi penilai AMDAL Daftar wajib AMDAL bertujuan untuk memudahkan klasifikasi jenis usaha wajib AMDAL, namun dimungkinkan Menteri mengeluarkan keputusan bahwa suatu kegiatan yang tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL, tetap wajib melakukan AMDAL c. Komentar kritis pertimbangan hakim atas ERA dan Precautionary Principle Dalam UU 23/1997 tidak wajib ERA ERA awalnya hanya untuk analisis dari resiko kesehatan dan bukan berarti tidak mewajibkan AMDAL atau dapat menggantikannya Biasanya ERA tidak memperhatikan dampak dari pembasmian hama, seperti rantai makanan (efek predator yang dimakan oleh hama) Santillo: ilmu pengetahuan vs politis subjektif  dalam melakukan ERA sebenarnya subjektif sehingga lebih baik menyimpulkan tidak berbahaya meskipun kenyataannya berbahaya dibandingkan menyimpulkan sesuatu berbahaya padahal tidak berbahaya (optimistic) ERA biasanya menyimpulkan ketidaktahuan (no proof means safe) berarti aman, karena ada bias over optimistic the absence of prove doesn’t mean the prove is absent Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

ERA boleh saja digunakan sebagai landasan precautionary principle, namun harus mengkaji lebih jauh d. Komentar kritis pertimbangan hakim atas resiko GMO Menurut keanekaragaman hayati, Transgenic di dunia: herbicide resistant crop (produk anti gulma  gulma disemprot herbisida & insect resistant crops (tumbuhan menghasilkan pestisida) / super pest Gulma super muncul karena perpindahan gen secara alami biasanya terjadi jika 1 famili, kemudian dikembangkan padi anti gulma, namun gen nya dapat berpindah ke rumput, sehingga gulma/rumput tersebut juga kebal (super weed) Persoalan: non target (yang ikut makan jadi mati, missal: kupu – kupu & predator pemakan hama) Apakah mungkin penelitian luar negeri disamakan dengan penelitian Indonesia Persoalan: Hama yang menjadi resisten terhadap pestisida (Bt memungkinkan makin mendorong hal ini terjadi  penyemprotan pestisida tidak tiap saat  resisten hama muncul, apalagi setiap saat terpapar racun (terkandung dalam tumbuhan) terpapar terus, kemungkinan munculnya resisten menjadi lebih besar Hakim mengatakan ini aman, ERA bilang aman namun isu utama tidak dibahas (hama resisten/ Bt)  di USA, tidak boleh menanam seluruh lahan dengan Bt sehingga ada komposisi gen resesif dan dominan sehingga smua hama bisa mati (Refujia: bagian porsi tanah yang tidak ditanami oleh GMO/Bt), contoh: lahan 100% , lahan yang ditanami GMO 20-30%, tapi tumbuhan sekelilingnya tidak boleh di treatment dengan pestisida, karena akan makin luas refujianya dengan asumsi kawin dalam saat bersamaan, dalam kasus umurnya beda Dalam kasus, Resesif dengan yang resisten beda umur sehingga tidak terjadi perkawinan sehingga hama yang kuat tetap muncul Simpulan Simpulan diambil dari hal yang tidak menyinggung sama sekali resistensi (Bt)  YLKI tidak berhak karena bukan kasus konsumen (tidak untuk dimakan) Jurnal MK tulisan AGW KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 1 Mei 2012 Pertemuan ke – 12 Analisis Putusan Lumpur Lapindo (Perdata) WALHI memiliki hak gugat karena dalam berbagai yurisprudensi, hakim – hakim sebelumnya tidak pernah menolak (bukan dikaitkan dengan penafsiran UU 16 tahun 2001 tentang yayasan) Dalam hukum, yang diminta adalah injunction (meminta agar dilakukan tindakan – tindakan tertentu) yang tidak ada hubungannya dengan pembayaran ganti rugi WALHI meminta Lapindo membayar ganti rugi ke korban (agak berlebihan)  melanggar pasal 38 karena tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan para korban Hakim dan WALHI tidak mengerti pembedaan strict liability dan PMH (dimana pembedaan posita dan petitum) Pembedaan posita PMH (tidak memasang casing dan melakukan pengeboran di daerah yang rawan/sensitive terhadap gempa tektonik) dan strict liability (berdampak penting, menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3) Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Dalam petitumnya, primer PMH, subsidair bertanggung jawab berdaarkan strict liability WALHI aneh menggugat Lapindo dengan “wajib AMDAL” disebut sebagai “melawan hukum” karena memang tidak ada peraturan yang menyatakan Lapindo tidak ada casing  melawan hukum Tanggung jawab moral Majelis Hakim Strict liability dan PMH Menimbang, bahwa lalu timbul masalah apakah keluarnya semburan lumpur panas tersebut disebabkan oleh kesalahan Tergugat I dalam pengeboran atau disebabkan oleh fenomena alam?” tidak dapat menyandingkan “kesalahan” dengan “fenomenan alam” karena yang dipakai adalah prinsip strict liability Unprecedented  hakim tidak membahas Free from human intervention  apakah tidak pakai casing merupakan PMH/ bukan Strict liability  apakah mud volcano tidak pernah terjadi karena pengeboran (bukan masalah pakai casing/ bukan) Casing bukan hannya itu kekeliruannya ngebornya  tapi memang kesalahan proses pengeboran ( 1. pertanggungjawaban belum dijabarkan oleh penggugat dan majelis hakim 3. gagal menunjukkan ini bencana alam Kasus mandalawangi: hujan memang besar, namun hakim menemukan pelanggaran hukum dari pihak tergugat yang tidak melaksanakan upaya preventif terjadinya longsor. Putusan MA nya sebulan/dua bulan sebelum kasus lapindo, seharusnya hakim tahu tapi sama sekali tidak merujuk putusan mandalawangi KULIAH HUKUM LINGKUNGAN 8 Mei 2012 Pertemuan ke - 13 Kritik terhadap Kasus Pidana – Waduk Saguling Terdakwa I memerintahkan melakukan tindak pidana (membuat gorong – gorong, membuang limbah tidak melalui IPAL) Bila ini kasus penyertaan (deelneming), maka terdakwa II tidak dapat dipidana karena hanya melaksanakan perintah jabatan (delegation based on power) Terdakwa I dan II tidak jelas posisinya sebagai jabatannya atau wakil korporasi Directing mind: Vicarious liability: ada hubungan kerja, dalam lingkup pekerjaannya (vicarious liability), atas nama perusahaan  direktur utama dan kabag maintenance bertanggung jawab atas perbuatan operator (pelaku langsung yang membuang limbah) Identification mind/ directly mind: perbuatan seseorang sedemikian rupa karena posisinya sehingga perbuatannya itu dianggap perbuatannya perusahaan  perbuatan operator tidak bisa dianggap mewakili perusahaan (ada power and acceptance) Ketika si terdakwa I dan II duduk sebagai terdakwa, maka dijelaskan berdasarkan teori directly mind atau vicarious liability, bukan karena semata – mata “perintah” sehingga digolongkan menjadi tindakan penyertaan Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512

Beda tindak pidana korporasi dengan penyertaan: a. Memberi Perintah harus dibuktikan  di penyertaan b. Membantu melakukan  tp korporasi tidak perlu dibuktikan Unsur Pembuktian Sanksi  harusnya delik materiil + Ps, 41 (dakwaan primer) terbukti a. Barang siapa b. Melawan hukum c. Dengan sengaja d. Melakukan pencemaran : terbukti halaman 6 di putusan (menurut SK Gubernur Jabar) Kausalitas: hakim menyatakan PT SSM tidak mencemari karena ada limbah dari PT lainnya dan limbah rumah tangga yang mencampuri harusnya dibuktikan terlebih dulu melalui uji laboratorium kemudian dibandingkan Harus ditunjukkan bahwa limbah PT SSM dan limbah rumah tangga yang Pasal 41 bila ingin ditunjukkan terbukti menunjukkan Ada pengaruh/ peningkatan kondisi pencemaran di saluran INLET & OUTLET dan UP STREAM dan DOWN STREAM Teori Siti Sundari: presumption of evolution: jika baku mutu dilampui, maka ada praduga mencemari Europe: likely to cause Bandingkan dengan Kasus Sidoarjo : menambah beban pencemaran adalah pencemaran  melampaui baku enfluen adalah pencemaran (lebih dulu dari kasus Waduk Saguling) Ps. 43  ada pelanggaran “sengaja” karena ada gorong – gorong sebagai tempat pembuangan limbah pertimbangan “tidak hati-hati segera menutup saluran limbah” Tidak ada relevansi antara pertimbangan hakim mengenai kesengajaan dengan pencantuman argumen “pertimbangan tercampur limbah rumah tangga, karena dari INLET dan OUTLET sudah terbukti sengaja, jika tercampur dengan limbah rumah tangga adalah berbicara mengenai kausalitas  dolus dengan keinsyafan kemungkinan (ada akibatnya: Ps. 41 akibat pasti) Sengaja dalam Ps.43  sebagai tujuan karena membuat gorong – gorong supaya tidak lewat IPAL (Ps. 43 adalah delik formil, tidak perlu dibuktikan akibatnya), jika dakwaan menggunakan pasal ini, tidak perlu membahas teori kausalitas Putusan hakim dalam penjatuhan pidana kecil sekali dendanya hanya Rp 10juta, tidak sesuai dengan kerugian yang timbul Korporasi tidak bisa dipenjara (baik dari dakwaan jaksa  bukan korporasi, tapi orang), hakim dalam memutuskan juga hanya perorangan yang dipidana. Meskipun yang dipidana adalah korporasi, yang dipenjara adalah direktur utama Penggunaan IPAL itu mahal (hampir sama dengan upah buruh satu bulan), makanya perusahaan memilih karena tidak ada efek jera  PT SSM tutup & bangkrut, meskipun sanksinya Rp 10 juta

Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512