IV. V. PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN V. RAKYAT DI KABUPATEN PURWAKARTA
5.1.
Analisis Faktor Lingkungan Strategis Pembangunan hutan rakyat sebagai salah satu upaya Pemerintah
Kabupaten Purwakarta dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik secara ekonomi maupun ekologi, tidak terlepas dari faktor lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Faktor lingkungan strategis tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal dan eksternal dilihat dari sisi Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi strategis yang mengurusi pembangunan hutan rakyat. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki atau ada pada Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang berada di luar dinas yang berpengaruh dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Perumusan strategi pembangunan hutan rakyat dengan mempertimbangkan kedua faktor lingkungan strategis tersebut dapat menghasilkan strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan. Analisis faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada responden yang memahami masalah pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta, sehingga identifikasi dan inventarisasi faktorfaktor lingkungan strategis tersebut lebih tepat dan sesuai dengan keadaan nyata. Faktor internal dan eksternal juga dapat diambil dari beberapa faktor teknis dan
sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang terdapat dalam hasil analisis regresi. 5.1.1
Faktor Internal Faktor internal yang berpengaruh terhadap pembangunan hutan rakyat
terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan meliputi : 1) komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan, 2) adanya tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), dan 3) adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penelitian dan Pengembangan. Adapun faktor kelemahan meliputi : 1) belum adanya Peraturan Daerah tentang hutan rakyat, 2) data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat belum akurat,
dan 3) kurangnya sarana prasarana penunjang.
A.
Kekuatan
1.
Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Kehutanan Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan
hutan rakyat dapat dilihat dari arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengakomodasi agenda dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam arah dan kebijakan umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2006, kehutanan dimasukkan ke dalam bidang penguatan struktur ekonomi. Dalam arah dan kebijakan umum tersebut memuat sasaran serta arah kebijakan dan program sub bidang kehutanan, sebagai berikut : - Sasaran sub bidang kehutanan adalah meningkatkan efisiensi produksi hasil hutan, mengupayakan reboisasi dan konservasi tanah, mengendalikan bahaya banjir dan erosi hutan, eksploitasi lahan hasil hutan serta ekstensifikasi dan
pengembangan tanaman ekonomis yang mempunyai daya dukung untuk menjaga kelestarian tanah dan air. - Arah kebijakan sub bidang kehutanan adalah pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha. - Sedangkan program pembangunan sub bidang kehutanan adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan pengembangan hutan rakyat. Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal dan berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pembangunan hutan rakyat dapat ditunjukan dalam alokasi APBD Kabupaten Purwakarta dalam bentuk kegiatan pendampingan. Pada tahun 2005 dialokasikan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- untuk kegiatan Pendampingan GRLK. Kemudian pada tahun 2006
dialokasikan
anggaran
sebesar Rp 125.000.000,- untuk kegiatan
Pendampingan GRLK dan Rp 100.000.000,- untuk Pendampingan GNRHL. Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan menjadi faktor internal kekuatan yang sangat menentukan, terlebih pada era otonomi daerah seperti saat ini. Ada atau tidaknya program dan kegiatan pembangunan kehutanan, yang salah satunya adalah pembangunan hutan rakyat, tergantung dari komitmen dan kemauan pemerintah daerah bersangkutan. 2.
Adanya Tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) Peranan penyuluh kehutanan sesuai dengan paradigma yang berkembang
saat ini, tidak lagi sebatas proses alih teknologi dan informasi pembangunan kehutanan tetapi lebih kepada proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah upaya untuk mendorong masyarakat ke arah kemandirian dengan
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan produktivitasnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih mampu dan siap untuk berperan aktif dalam pembangunan kehutanan sekaligus melestarikannya (Pusat Bina Penyuluhan Departemen Kehutanan, 2005). Tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) merupakan salah satu faktor kekuatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Peranan PKL diantaranya adalah mensosialisasikan program hutan rakyat, mendampingi petani dalam menyusun perencanaan hutan rakyat, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan hutan rakyat, serta menampung permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh petani untuk disampaikan kepada dinas terkait. Jumlah tenaga PKL yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta sebanyak 56 orang terdiri dari 48 pria dan 8 wanita, yang wilayah kerjanya tersebar di 17 kecamatan dan 192 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Sasaran penyuluhan kehutanan yang ditetapkan dalam Programa Penyuluhan Kehutanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 adalah sebagai berikut : a. Berkembangnya usaha di bidang kehutanan dengan manajemen yang lebih produktif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. c. Meningkatkan motivasi dan mutu kinerja masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha kehutanan. 3.
Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Penelitian dan Pengembangan Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penelitian dan Pengembangan, yaitu : 1) UPTD Penelitian dan Pengembangan Pembibitan, dan 2) UPTD Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hayati dan Nabati. Kedua UPTD tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2005, UPTD Penelitian dan Pengembangan Pembibitan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembibitan tanaman hutan. b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pembibitan tanaman hutan. c. Pelaksanaan uji coba benih dan penyusunan petunjuk teknis operasional pembibitan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. Adapun fungsi dari UPTD Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hayati dan Nabati yang diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2005, adalah : a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya hayati dan nabati. b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan sumber daya hayati dan nabati
c. Pelaksanaan uji coba dan penyusunan petunjuk teknis operasional pengembangan sumber daya hayati dan nabati. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. Dalam kaitannya dengan program pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta, kedua UPTD Penelitian dan Pengembangan ini dapat menjadi faktor kekuatan melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangannya terutama yang berhubungan dengan bibit dan teknik budidaya tanaman hutan rakyat. B.
Kelemahan
1.
Belum Adanya Peraturan Daerah Tentang Hutan Rakyat Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hutan rakyat dapat
menjamin kelancaran dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan hutan rakyat di daerah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hutan rakyat seperti masalah kepemilikan lahan, mekanisme tata usaha kayu hutan rakyat dan masalah alih fungsi lahan dapat diatur dalam suatu peraturan daerah. Pada saat ini di Kabupaten Purwakarta belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang hutan rakyat, sehingga berbagai kendala dan permasalahan tersebut yang muncul belum dapat diatasi secara tuntas karena belum ada aturan perundangan-undangan yang mengatur dan menjamin kepastian hukumnya. 2.
Data Lahan Kritis/Lahan Potensi Hutan Rakyat Belum Akurat Data lahan atau tanah yang baik, lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk
perencanaan program pembangunan hutan rakyat. Data lahan kritis atau lahan
potensi hutan rakyat yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta belum lengkap dan akurat, hal ini disebabkan pengambilan atau inventarisasi data lahan masih menggunakan alat-alat sederhana dan faktor sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu data lahan kritis juga tidak memuat keadaan tanah secara lengap seperti jenis tanah, kedalaman tanah, pH tanah dan kemiringan lahan. 3.
Kurangnya Sarana Prasarana Penunjang Sarana prasarana penunjang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan
pembangunan hutan rakyat di daerah. Sarana prasarana dimaksud seperti kendaraan operasional, sarana komunikasi, peralatan teknis dan alat-alat lainnya. Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Purwakarta masih sangat terbatas. Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) hanya 15 (lima belas) unit atau sekitar 27 persen dari jumlah PKL yang ada. Alat teknis seperti alat untuk mengukur luas lahan kritis/potensi hutan rakyat dan alat untuk mengetahui keadaan tanah masih belum ada.
5.1.2. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap program pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta terdiri dari peluang dan ancaman.
Faktor
peluang meliputi : 1) adanya sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi, 2) adanya penangkar bibit daerah, dan 3) prospek ekonomi hutan rakyat cukup baik. Sedangkan faktor ancaman meliputi : 1) pemeliharaan hutan rakyat kurang
intensif, 2) masih adanya tanah guntai, dan 3) kurangnya regenerasi petani hutan rakyat. A.
Peluang
1.
Adanya Sumber Dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Program pembangunan hutan rakyat memerlukan dana yang cukup besar.
Kebutuhan dana tersebut mulai dari perencanaan, persiapan, penyediaan bibit tanaman, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan tanaman sampai pengawasan. Peluang dana untuk pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta berasal dari dua sumber. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dalam bentuk Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). Pada tahun 2004 Kabupaten Purwakarta mendapatkan anggaran untuk kegiatan GNRHL sebesar Rp 3.885.810.000,- dan kegiatan GRLK sebesar Rp 75.000.000,-. Pada tahun 2005 anggaran untuk kegiatan GNRHL sebesar Rp 2.607.015.000,- dan untuk kegiatan GRLK sebesar Rp 800.000,-. Pada tahun 2006 anggaran untuk kegiatan GNRHL sebesar Rp 3.916.937.000,- dan kegiatan GRLK sebesar Rp 1.400.000.000,2.
Adanya Penangkar Bibit Daerah Bibit tanaman merupakan material pokok kegiatan yang sangat diperlukan
dalam pembangunan hutan rakyat. Petani hutan rakyat biasanya tidak mengusahakan bibit tanaman sendiri/swadaya, tetapi membeli atau disediakan
oleh pihak lain yang mengusahakan budidaya bibit tanaman atau biasa disebut penangkar bibit. Di Kabupaten Purwakarta terdapat 13 penangkar bibit tanaman, yang tersebar di
6 (enam) kecamatan ; Kecamatan Bojong, Kiarapedes, Darangdan,
Sukasari, Maniis dan Tegalwaru. Jenis bibit tanaman yang dibudidayakan terdiri dari jenis kayu-kayuan dan buah-buahan. Adanya penangkar bibit tanaman di dalam daerah Kabupaten Purwakarta merupakan suatu peluang yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan hutan rakyat. Bibit yang berasal dari dalam daerah lebih terjamin kualitasnya, mudah aksesibilitasnya dan lebih sesuai dengan keadaan lingkungan lokasi penanaman. 3.
Prospek Ekonomi Hutan Rakyat Cukup Baik Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia mencapai 50-60
juta meter kubik per tahun, dimana sekitar 25 juta meter kubik untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar pasokan kayu tersebut sampai saat ini masih bergantung pada hutan alam, padahal kemampuan penyediaan kayu bulat dari hutan alam untuk tahun 2006 hanya sekitar 8,2 juta meter kubik. Oleh karena itu, pembangunan hutan tanaman harus ditingkatkan dan dipercepat untuk dapat mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan kayu bulat. Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat mempunyai arti penting karena dapat mengurangi masalah kekurangan bahan baku industri kayu (Justianto, 2007). Ameglia (2007) menyebutkan budidaya kayu baru berkembang dua tiga dekade kini karena adanya pasar : untuk peralatan rumah tangga, peti kemas, pulp, dan lain-lain penggunaan. Hal ini sangat mudah ditemukan mulai dari Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kayu sengon banyak digunakan untuk peti kemas, pulp, perabot rumah tangga, bahan bangunan. Kayu jati, mahoni dan kayu keras lainnya lebih digunakan untuk perabot rumah tangga dan bahan bangunan rumah yang tergolong mewah. Hasil penting lain dari hutan rakyat adalah kayu bakar yang banyak dikonsumsi oleh industri-industri kecil seperti industri genteng dan bata, industri makanan. Disamping itu, rumah tangga di pedesaan Jawa sebagian besar masih menggunakan kayu bakar. Berdasarkan Sensus Pertanian 1983, sekitar 93 persen rumah tangga petani menggunakan kayu bakar dengan rata-rata konsumsi setiap rumah tangga 6,69 kg per hari. Sebagian besar
(61,4
persen) rumah tangga yang membudidayakan pohon lebih mengutamakan hasilnya sebagai kayu bakar, diikuti oleh buah-buahan (43,6 persen) dan kayu pertukangan (30,6 persen). Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa pembangunan hutan rakyat memiliki peluang prospek ekonomi yang cukup baik mengingat kebutuhan permintaan kayu akan terus meningkat baik permintaan pasar dalam negeri maupun luar. B.
Ancaman
1.
Pemeliharaan Hutan Rakyat Kurang Intensif Pemeliharaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani masih kurang
intensif. Masih banyak petani hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta yang melakukan pemeliharaan seperti pemupukan, pembersihan lahan dan penyulaman hanya satu kali setelah waktu penanaman. Secara teknis, pemeliharaan yang kurang intensif dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman di lokasi hutan rakyat kurang baik. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa faktor pemupukan dan
pembersihan lahan merupakan faktor teknis yang berpengaruh nyata terhadap tingkat keberhasilan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Omon dan Priadjati (2004) mengungkapkan bahwa saat ini program rehabilitasi dan regenerasi hutan tampaknya belum berhasil dengan baik, khususnya di luar Jawa. Kemungkinan ketidakberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas bibit yang rendah, pemeliharaan kurang intensif, kekeringan, kebakaran dan rendahnya rasa memiliki.
Sedangkan
Fauziyah dan Diniyati (2006) menyatakan, petani hutan rakyat cenderung memposisikan pohon yang ada di lokasi hutan rakyat sebagai “tabungan” dan tidak sebagai sumber pendapatan utama, dimana pada saat dibutuhkan dapat ditebang dan dijual, atau yang lebih dikenal dengan “daur butuh”. Cara pandang ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat itu sendiri, dimana jika pohon dipandang sebagai sumber pendapatan utama maka pengelolaannya akan lebih intensif. 2.
Masih Adanya Tanah Guntai Yang dimaksud dengan tanah guntai adalah tanah yang letaknya berada di
dalam daerah atau wilayah Kabupaten Purwakarta tetapi pemiliknya adalah penduduk luar daerah seperti Bandung, Jakarta, Bekasi dan Subang. Tanah tersebut biasanya dititipkan kepada penduduk pribumi atau petani penggarap. Tanah guntai ini sebagian besar berada di Kecamatan Campaka, Cibatu, Bungursari, Babakan Cikao, Bojong, Kiarapedes dan Wanayasa. Tanah-tanah guntai tersebut sebenarnya merupakan lahan yang cukup potensial sebagai lokasi hutan rakyat, tetapi petani penggarap sebagian besar tidak tertarik untuk menanam tanaman hutan rakyat, hal ini disebabkan petani
penggarap khawatir tanaman kayu akan diakui oleh pemilik lahan atau jika secara mendadak terjadi alih fungsi lahan atas kehendak pemilik lahan. Berdasarkan hasil analisis regresi, faktor tanah guntai atau status lahan juga merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang bepengaruh nyata terhadap tingkat keberhasilan hutan rakyat. 3.
Kurangnya Regenerasi Petani Hutan Rakyat Usaha hutan rakyat seperti usaha pertanian pada umumnya, kurang menarik
bagi kalangan generasi muda di desa.
Generasi muda di desa banyak yang
urbanisasi ke kota atau bahkan lebih memilih menjadi pengangguran, daripada membantu atau meneruskan usaha tani hutan rakyat orang tua mereka. Berdasarkan hasil pengambilan data ternyata sebagian besar petani hutan rakyat yang menjadi responden berumur 50 tahun atau lebih. Dari 106 petani responden; 64 orang berumur 50 tahun atau lebih (60,38 persen), 28 orang berumur 40 tahun sampai 49 tahun (26,41 persen) dan hanya 14 orang yang berumur dibawah 40 tahun (13,21 persen). Petani merupakan pelaku utama kegiatan hutan rakyat, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan hutan rakyat. Rendahnya regenerasi petani hutan rakyat merupakan ancaman yang cukup serius, karena dapat menghambat keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan hutan rakyat.
5.2.
Evaluasi Faktor Lingkungan Strategis Evaluasi lingkungan strategis terdiri dari Internal Factor Evaluation (IFE)
dan External Factor Evaluation (EFE), yaitu dengan memberikan nilai bobot dan peringkat pada masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan
faktor eksternal (peluang dan ancaman). Hasil dari evaluasi lingkungan strategis adalah faktor internal dan eksternal yang mempunyai derajat kepentingan relatif lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor yang lainnya. 5.2.1. Evaluasi Faktor Internal (IFE) Evaluasi faktor internal adalah pemberian nilai bobot dan peringkat yang dilakukan oleh responden pada masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan. Hasil evaluasi faktor internal secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. Hasil Evaluasi Faktor Internal (IFE) No. Faktor Internal A. Kekuatan 1. Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan
Bobot Peringkat
Skor
0,262
4
1,048
2.
Adanya tenaga PKL
0,210
4
0,840
3.
Adanya UPTD Penelitian dan Pengembangan
0,179
3
0,537
B. 1.
Kelemahan Belum adanya Peraturan Daerah tentang hutan rakyat
0,107
1
0,107
2.
Data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat Belum akurat
0,079
2
0,158
3.
Kurangnya sarana prasarana penunjang
0,163
1
0,163
Jumlah :
2,853
Hasil penilaian bobot terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta, yang dilakukan oleh 7 (tujuh) responden menunjukan bahwa faktor internal kekuatan yang mempunyai derajat kepentingan relatif tertinggi adalah komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan dengan bobot rata-rata 0,262. Kemudian diikuti oleh
faktor adanya tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dengan bobot ratarata 0,210. Sedangkan faktor adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penelitian dan Pegembangan memiliki bobot rata-rata terendah sebesar 0,179. Sedangkan faktor kelemahan yang mempunyai derajat kepentingan relatif tertinggi dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta adalah kurangnya sarana prasarana penunjang dengan bobot rata-rata 0,163. Faktor belum adanya Peraturan Daerah tentang hutan rakyat memiliki bobot rata-rata lebih rendah yaitu sebesar 0,107. Sedangkan faktor data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat yang belum akurat memiliki nilai bobot rata-rata terendah yaitu sebesar 0,079. Hasil analisis IFE juga menunjukan bahwa faktor kekuatan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan dan faktor adanya tenaga PKL mempunyai peringkat tertinggi sebesar 4, artinya kedua faktor tersebut pengaruhnya sangat kuat dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan faktor adanya UPTD Penelitian dan Pengembangan mendapatkan nilai peringkat 3, artinya faktor tersebut pengaruhnya kuat dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Penilaian peringkat terhadap faktor kelemahan menunjukan bahwa faktor belum adanya Peraturan Daerah tentang hutan rakyat dan faktor kurangnya sarana prasarana penunjang mendapat nilai peringkat 1, yang berarti kedua faktor tersebut pengaruhnya sangat lemah dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan faktor data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat yang belum akurat mendapatkan nilai peringkat 2, artinya faktor ini pengaruhnya agak lemah.
Total skor faktor internal sebesar 2,853 (di atas nilai rata-rata 2,5). Hal ini menunjukan kondisi faktor internal pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta pada saat ini cukup kuat.
5.2.2. Evaluasi Faktor Eksternal Evaluasi faktor eksternal adalah pemberian nilai bobot dan peringkat yang dilakukan oleh responden pada masing-masing faktor peluang dan ancaman. Hasil evaluasi faktor eksternal secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) No. Faktor Eksternal A. Peluang 1. Adanya sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi
Bobot Peringkat
Skor
0,262
4
1,048
2.
Adanya penangkar bibit daerah
0,139
3
0,417
3.
Prospek ekonomi hutan rakyat cukup baik
0,123
3
0,369
B. 1.
Ancaman Pemeliharaan hutan rakyat kurang intensif
0,242
1
0,242
2.
Masih adanya tanah guntai
0,159
1
0,159
3.
Kurangnya regenerasi petani hutan rakyat
0,075
2
0,150
Jumlah
2,385
Hasil penilaian bobot terhadap faktor eksternal (peluang dan ancaman) pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta seperti pada Tabel 4 menunjukan bahwa faktor eksternal peluang adanya sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi mempunyai derajat kepentingan relatif lebih tinggi dari pada faktor adanya penangkar bibit daerah dan faktor prospek ekonomi hutan rakyat. Sedangkan faktor adanya penangkar bibit daerah mempunyai derajat kepentingan relatif lebih tinggi dari pada faktor prospek ekonomi hutan rakyat. Faktor adanya
sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi memiliki nilai bobot 0,262. Faktor adanya penangkar bibit daerah memiliki nilai bobot 0,139. Faktor prospek ekonomi hutan rakyat memiliki nilai bobot 0,123. Faktor eksternal ancaman pemeliharaan hutan rakyat kurang intensif memiliki derajat kepentingan yang paling tinggi, dibandingkan faktor ancaman yang lainnya. Faktor pemeliharaan hutan rakyat kurang intensif memiliki nilai bobot 0,242. Faktor masih adanya tanah guntai memiliki nilai bobot 0,159. Faktor kurangnya regenerasi petani hutan rakyat memiliki nilai bobot 0,075. Hasil penilaian peringkat terhadap faktor eksternal peluang menunjukan bahwa faktor yang memiliki peluang sangat besar dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta adalah faktor adanya sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi dengan nilai peringkat 4. Sedangkan faktor adanya penangkar bibit daerah dan faktor prospek ekonomi hutan rakyat memiliki peluang yang lebih kecil dengan nlai peringkat 3. Sedangkan hasil penilaian peringkat terhadap faktor eksternal ancaman menunjukan bahwa faktor pemeliharaan hutan rakyat yang kurang intensif dan faktor masih adanya tanah guntai memiliki nilai peringkat yang sama yaitu 1, yang berari kedua faktor ancaman tersebut pengaruhnya sangat kuat dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan faktor ancaman kurangnya regenerasi petani hutan rakyat memiliki nilai peringkat 1, artinya pengaruh faktor ini agak kuat. Total skor faktor eksternal sebesar 2,385 (di atas nilai rata-rata 2,5). Hal ini berarti kondisi faktor ekternal peluang dan ancaman dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta pada saat ini mendapat respon cukup baik.
Nilai bobot masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) digunakan dalam analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk menentukan prioritas strategi pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta.
5.3.
Alternatif Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Purwakarta Perumusan alternatif strategi dengan analisis SWOT merupakan gabungan
antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman), yang terdiri dari : 1) gabungan faktor kekuatan/strengthpeluang/opportunity
(S-O),
2)
peluang/opportunity (W-O), ancaman/threats
(S-T),
dan
gabungan
faktor
kelemahan/weakness-
3) gabungan faktor kekuatan/strength4)
gabungan
faktor
kelemahan/weakness-
ancaman/threats (W-T). Berdasarkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta yang telah teridentifikasi, maka dengan menggunakan analisis SWOT dapat dirumuskan 7 (tujuh) alternatif strategi terdiri dari : a) 2 strategi yang merupakan gabungan faktor kekuatanpeluang (S-O),
b) 1 strategi yang merupakan gabungan faktor kelemahan-
peluang (W-O), c) 3 strategi yang merupakan gabungan faktor kekuatan-ancaman (S-T), dan c) 1 strategi yang merupakan gabungan faktor kelemahan-ancaman (WT). Secara lengkap alternatif strategi pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada matriks SWOT seperti pada Tabel 5. Tabel 5. Matriks Analisis SWOT Perumusan Alternatif Strategi Pembangunan Hutan Rakyat Di Kabupaten Purwakarta
Faktor Internal
Faktor Eksternal Peluang (O) O1=Adanya sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi O2=Adanya penangkar bibit daerah O3=Prospek ekonomi hutan rakyat cukup baik Ancaman (T) T1=Pemeliharaan hutan rakyat kurang intensif T2=Masih adanya tanah guntai T3=Kurangnya regenerasi petani hutan rakyat
Kekuatan (S) S1=Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan. S2=Adanya tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) S3=Adanya UPTD Penelitian dan Pengembangan Strategi S-O 1. Menggunakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerap dana pusat dan provinsi untuk pengembangan hutan rakyat (S1-O1) 2. Membangun kemitraan antara UPTD Penelitian dan Pengembangan dengan penangkar bibit daerah (S3-O2) Strategi S-T 1. Menggunakan peranan pemerintah daerah dalam menangani hutan rakyat pada tanah guntai (S1-T2) 2. Meningkatkan penyuluhan mengenai pemeliharaan hutan rakyat (S2-T1) 3. Melakukan penelitian dan pengembangan teknik budidaya dan pemeliharaan hutan rakyat (S3-T1)
Kelemahan (W) W1=Belum adanya Peraturan Daerah tentang hutan rakyat W2=Data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat belum akurat W3=Kurangnya sarana prasarana penunjang Strategi W-O 1. Penyusunan data lahan kritis/ lahan potensi hutan rakyat dengan memanfaatkan dana pusat dan provinsi (W2-O1)
Strategi W-T 1. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam rangka sosialisasi hutan rakyat kepada generasi muda (W3-T3)
Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui 7 (tujuh) alternatif strategi yang dapat dirumuskan dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut : a. Strategi S-O, yang merupakan penggabungan antara faktor kekuatan/strength dengan faktor peluang/opportunity. Alternatif strategi S-O adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerap dana pusat dan provinsi untuk pengembangan hutan rakyat. Strategi ini dirumuskan dengan menggunakan faktor kekuatan komitmen pemerintah daerah
terhadap pembangunan kehutanan, dan menangkap peluang adanya sumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk program pembangunan hutan rakyat di tingkat kabupaten. 2.
Membangun kemitraan antara UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Penelitian dan Pengembangan dengan penangkar bibit daerah. Perumusan strategi ini yaitu dengan memanfaatkan faktor kekuatan adanya UPTD Penelitian dan Pengembangan, dan menangkap peluang adanya penangkar bibit daerah yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penyediaan bibit yang berkualitas baik untuk kegiatan pembangunan hutan rakyat.
b.
Strategi
W-O,
yang
merupakan
penggabungan
antara
faktor
kelemahan/weakness dengan faktor peluang/opportunity. Alternatif strategi W-O adalah sebagai berikut : 1.
Penyusunan data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat dengan memanfaatkan dana pusat dan provinsi. Strategi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor kelemahan data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat yang belum akurat, yang akan diatasi dengan menangkap peluang adanya sumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Mengalokasikan dana untuk membuat data lahan potensi hutan rakyat yang akurat akan sangat berguna bagi penyusunan perencanaan pembangunan hutan rakyat.
c. Strategi S-T, yang merupakan penggabungan antara faktor kekuatan/strength dengan faktor ancaman/threat. Alternatif strategi S-T adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan peranan pemerintah daerah dalam menangani hutan rakyat pada tanah guntai. Strategi ini dirumuskan dengan menggunakan faktor kekuatan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kehutanan, untuk mengatasi ancaman faktor adanya tanah guntai. Pemerintah daerah dapat menjadi perantara atau mediator antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam membuat sebuah kesepakatan yang berhubungan dengan penggunaan lahan untuk hutan rakyat. Isi kesepakatan itu berasal dari kedua belah pihak pemilik dan penggarap, yang dapat berisi mengenai jaminan alih fungsi lahan dan bagi hasil tanaman hutan rakyat. 2. Meningkatkan penyuluhan mengenai pemeliharaan hutan rakyat. Strategi ini merupakan penggabungan antara faktor kekuatan adanya tenaga PKL (Penyuluh Kehutanan Lapangan), untuk mengatasi ancaman pemeliharaan hutan rakyat yang kurang intensif. Frekunsi dan materi penyuluhan mengenai pemeliharaan hutan rakyat harus lebih ditingkatkan sehingga petani termotivasi untuk memelihara hutan rakyat secara lebih intensif. 3.
Melakukan
penelitian
dan
pengembangan
teknik
budidaya
dan
pemeliharaan hutan rakyat. Strategi ini dirumuskan dengan melihat faktor kekuatan adanya UPTD Penelitian dan Pengembangan, untuk mengatasi ancaman faktor pemeliharaan hutan rakyat yang masih kurang intensif. UPTD Penelitian dan Pengembangan ini dapat melakukan penelitian dan pengembangan mengenai teknik-teknik budidaya dan pemeliharaan hutan rakyat, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/petani. Penelitian dan
pengembangan diarahkan untuk menghasilkan teknologi budidaya dan pemeliharaan hutan rakyat yang murah dan dapat diterima oleh petani. d.
Strategi
W-T,
yang
merupakan
penggabungan
antara
faktor
kelemahan/weakness dengan faktor ancaman/threat. Alternatif strategi W-T adalah sebagai berikut : 1. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam rangka sosialisasi hutan rakyat
kepada
generasi
muda.
Strategi
ini
dirumuskan
dengan
meminimalkan kelemahan kurangnya sarana prasarana penunjang yang dimiliki, untuk mengatasi ancaman pemeliharaan hutan rakyat yang kurang intensif oleh petani. Pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada saat ini, seperti kendaraan operasional PKL, harus lebih dioptimalkan untuk memotivasi petani agar memelihara dan mengelola hutan rakyat secara lebih intensif.
5.4.
Prioritas Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Purwakarta Perumusan prioritas strategi pembangunan hutan rakyat di Kabupaten
Purwakarta dengan menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), yang merupakan lanjutan dari analisis perumusan alternatif strategi dengan analisis SWOT. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (Total Attractive Score/TAS) tertinggi merupakan prioritas strategi pembangunan hutan rakyat yang utama.
Dengan menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) dapat diketahui urutan prioritas strategi pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta seperti pada Tabel 6. Tabel 6. Prioritas Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Hasil Analisis QSPM. No Strategi TAS Prioritas 1. Menggunakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerap 7,001 1 dana pusat dan provinsi untuk pengembangan hutan rakyat. 2. Membangun kemitraan antara UPTD Penelitian dan 6,263 4 Pengembangan dengan penangkar bibit daerah. 3. Penyusunan data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat 5,476 6 dengan memanfaatkan dana pusat dan provinsi. 4. Menggunakan peranan pemerintah daerah dalam menangani 5,718 5 hutan rakyat pada tanah guntai. 5. Meningkatkan penyuluhan mengenai pemeliharaan hutan 6,551 2 rakyat. 6. Melakukan penelitian dan pengembangan teknik budidaya dan 6,303 3 pemeliharaan hutan rakyat. 7. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam rangka 5,281 7 sosialisasi hutan rakyat kepada generasi muda. Berdasarkan Tabel 6 dapat dirumuskan 3 (tiga) prioritas strategi tertinggi atau strategi utama pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut : 1. Menggunakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerap dana pusat dan provinsi untuk pengembangan hutan rakyat. 2. Meningkatkan penyuluhan mengenai pemeliharaan hutan rakyat. 3. Melakukan penelitian dan pengembangan teknik budidaya dan pemeliharaan hutan rakyat. Sedangkan strategi lainnya tidak termasuk prioritas strategi utama dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta. Strategi-strategi tersebut adalah :
1. Membangun kemitraan antara UPTD Penelitian dan Pengembangan dengan penangkar bibit daerah. 2. Menggunakan peranan pemerintah daerah dalam menangani hutan rakyat pada tanah guntai. 3. Penyusunan data lahan kritis/lahan potensi hutan rakyat dengan memanfaatkan dana pusat dan provinsi. 4.
Memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam rangka sosialisasi hutan rakyat kepada generasi muda. Strategi yang memiliki nilai TAS (Total Attractive Score) tertinggi sebesar
7,001 adalah menggunakan komitmen pemerintah daerah untuk menyerap dana pusat dan provinsi untuk pengembangan hutan rakyat. Perumusan strategi ini menjadi strategi utama dalam pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta sangat tepat. Hal ini mengingat komitmen pemerintah daerah sangat menentukan dalam alokasi penggunaan dana atau anggaran untuk pembangunan, apakah pembangunan dititikberatkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, kehutanan atau yang lainnya. Di sisi lain pembangunan hutan rakyat memerlukan biaya atau anggaran yang sangat besar, sedangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta untuk pembangunan kehutanan sangat terbatas. Strategi ini juga dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan hutan rakyat di daerah ke arah diversifikasi usaha tani hutan rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau masyarakat. Strategi lain yang menjadi prioritas strategi pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta adalah meningkatkan penyuluhan mengenai pemeliharaan
hutan rakyat dengan nilai TAS sebesar 6,551. Strategi ini lebih dititikberatkan pada upaya meningkatkan motivasi dan kemampuan petani untuk melaksanakan pemeliharaan hutan rakyat secara intensif sehingga tingkat keberhasilan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta menjadi sangat baik secara merata. Peran PKL (Penyuluh Kehutanan Lapangan) sangat penting dalam strategi ini untuk memberikan pemahaman pentingnya pemeliharaan hutan rakyat kepada petani. Sampai dengan saat ini masih ada petani hutan rakyat yang beranggapan bahwa tanaman kayu-kayuan dapat tumbuh tanpa perlu pemeliharaan yang intensif setelah pelaksanaan penanaman. Penyuluhan juga harus dapat memotivasi petani sehingga petani secara sadar dan atas keinginan sendiri melakukan pemeliharaan hutan rakyat. Strategi ketiga yang menjadi prioritas strategi adalah melakukan penelitian dan pengembangan teknik budidaya dan pemeliharaan hutan rakyat. Hampir sama dengan strategi kedua, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan hutan rakyat guna mencapai hasil yang lebih baik. Secara teknis pemeliharaan memang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat. Penelitian-penelitian dan pengembangan teknik pemeliharaan tanaman hutan rakyat sudah banyak dilaksanakan seperti penelitian tentang pemupukan, pengendalian gulma dan hama penyakit, dan pembersihan lahan. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh UPTD Penelitian dan Pengembangan Dinas diarahkan untuk menghasilkan teknik pemeliharaan dan teknik budidaya usaha tani hutan rakyat yang sesuai dengan keadaan daerah, keadaan dan perilaku petani, dan faktor sosial ekonomi petani hutan rakyat di Kabupaten Purwakarta.
