PROBLEMA EKSEKUSI PENYERAHAN BENDA TIDAK BERGERAK DALAM SENGKETA PERDATA DIPENGADILAN NEGERI Oleh:
Th. Kussunaryatun
I.
Pendahuluan
susnya bagi pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut.
Suatu sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan selalu bertujuan agar sengketa tersebut mendapatkan penyelesaian melalui pemeriksaan, dan selanjutnya akan mendapatkan putusan hakim yang dapat dirasakan adil oleh kedua belah pihak yang terlibat sengketa. Putusan hakim akan menetapkan hubungan hukum yang seharusnya berlaku bagi penggugat dan tergugat. Putusan hakim baru dapat dirasakan manfaatnya apabila dapat dilaksanakan atau dieksekusi.
Putusan hakim dapat dieksekusi apabila pu tusan hakim bersifat menghukum {condemnatoir vonnis). Putusan hakim yang bersifat menghukum merupakan putusan hakim yang dijatuhkan dalam suatu sengketa perdata yaitu perkara perdata ketika ada dua pihak atau lebih yang terdiri dari penggugat dan tergugat (contentieus yurisdictie). Putusan con demnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, dan pembayaran sejumlah uang. Selain condemna toir vonnis, ada putusan hakim yang bersifat mene tapkan {declaratoir vonnis) yaitu penetapan hakim yang dijatuhkan dalam suatu permohonan, yaitu per
kara perdata ketika hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon {yoluntaire yurisdictie). Putusan declara
II. Eksekusi Putusan Hakim
Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau
pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kevvajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim un tuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam pu tusan hakim (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 208).
Selanjutnya pengertian eksekusi menurut Yahya Harahap adalah tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, terhadap pihak yang kalah (biasanya tergugat), untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempu nyai kekuatan hukum tetap dan bersifat condemna toir (Yahya Harahap, 1988 : 1). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. a.
Putusan hakim bersifat condemnatoir.
b. Putusan hakim harus sudah mempunyai kekua tan hukum tetap {in kracht van gewijsde). c. Dilaksanakan atas permohonan pihak yang menang, karena pihak yang kalah tidak dengan su karela mau melaksanakan putusan. d. Dilaksanakan oleh pihak pengadilan secara pak sa dengan bantuan kekuatan umum.
toir dapat berupa pengesahan anak angkat, pengesa-
han ahli waris. Selanjutnya, ada putusan hakim yang bersifat menimbulkan atau meniadakan suatu keada-
an hukum {constitutifvonnis). Dari beberapa jenis putusan hakim, hanya con
demnatoir vonnis saja yang dapat dieksekusi dengan syarat putusan hakim tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap {in kracht van gewijsde). Putu san hakim"^ang bersifat declaratoir dan constitutif ti dak perlu dieksekusi sebab begitu putusan hakim di jatuhkan maka keadaan yang dinyatakan sah oleh penetapan atau putusan tersebut berlaku dengan sen-
dirinya. Putusan hakim yang bersifatmenghukum tetapi tidak dapat dieksekusi tidak ada artinya, khu-
Dalam suatu putusan hakim yang bersifat con demnatoir, pada umumnya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Apabila putusan hakim tersebut sudah in kracht van gewijsde dan pihak yang kalah tidak mau dengan sukarela memenuhi amar putusan hakim maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pe ngadilan Negeri di tempat sengketa perdata tersebut diputus dalam tingkat pertama. Dalam acara eksekusi pada Raad van yustitie pihak yang menang dan mengajukan permohonan eksekusi disebut executant, sedangkan pihak yang kalah atau termohon eksekusi disebut geexecuteerde
22
ISSN : 0852-0941 Nomor 51 Tahun XIII Maret 2000 - Mei 2000
