i
TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
ISSANTIA RETNO SULISTIAWATI I34070029
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA 2012
ii
ABSTRACT ISSANTIA RETNO SULISTIAWATI Women Participation Level and Its Effect toward the Economic Independency of Women Participant in National Community Empowerment Program (PNPM) Independent City under Supervision of TITIK SUMARTI This study is focusing on Women Participation Level and Its Effect toward the Economic Independency of Women Participant in National Community Empowerment Program (PNPM) Independent City which is one factor that affecting the women participant economic independency of PNPM Independent City. The aims of this study are 1) analyze the participation of women in PNPM Independent City program, 2) analyze which driving factors that most affecting toward the participation level of women in PNPM Independent City, 3) analyze how far is the participation level of women affecting toward the women economic independency in PNPM Independent City program. Respondents are women which are the participant of PNPM Independent City program with total of 60 persons. Respondent are chosen by simple random sampling. Quantitative data processed with Cross Tabulation method and supported by Rank Spearman Correlation Test. Based on the data processing result, it can be conclude that the women participation level of PNPM program participant is categorized in low level. From four factors that affecting participation, there are no one that affecting factor toward the participation level. Women participants refuse to participate in the mentoring and evaluation program of PNPM because they only want to participate in circulating funds program to gain extra salary. PNPM Independent City Program in Semplak is done quite well and can be said as successful. However, in the reality, the participation level is not affecting the economic independency level of women participant, because the low and high participation level is both having a high independency. Based on the study result, there are some recommendations for the PNPM Independent City program which are; improve the information accessibility and mentoring toward women participants; improve the participation of participants; rearrange the program success indicator which is more measureable and appropriate with the early purpose of the program which is to improve the women participants economic condition. Keyword: PNPM Independent Program, participation, economic independency
iii
RINGKASAN ISSANTIA RETNO SULISTIAWATI. Tingkat Partisipasi Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan Peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dibawah bimbingan TITIK SUMARTI.
Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang harus segera dituntaskan. Salah satu program pembangunan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menerima program tersebut adalah Kota Bogor. Salah satu syarat agar program dapat berhasil dan berkelanjutan adalah adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk dari komunitas
miskin
itu
sendiri
(laki-laki
dan
perempuan).
Beberapa
program/kegiatan di kota Bogor ditujukan khusus untuk perempuan miskin. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam program tersebut menjadi sangat penting. Dari data partisipasi perempuan yang didapat dari bagian program PNPM Mandiri Perkotaan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Bogor beragam. Partisipasi perempuan merupakan bagian integral dari partisipasi masyarakat. Perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai subyek pembangunan. Dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan, perempuan tentunya memiliki posisi dan peran yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), khususnya golongan miskin itu sendiri, sangat diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program PNPM Perkotaan. Oleh karena itulah, berdasarkan data partisipasi perempuan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi perempuan di wilayah Kelurahan Semplak dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya di tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program yang mencakup akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat program.
iv
Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis partisipasi kaum perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. 2) menganalisis faktor pendorong manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan, dan 3) menganalisis sejauhmana tingkat partisipasi perempuan berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan ekonomi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Pendekatan ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Semplak Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan program, sehingga responden dalam penelitian ini adalah perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan. Responden dipilih secara acak sederhana sebanyak 60 orang. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan Tabulasi Silang didukung dengan Uji Korelasi Rank Spearman untuk mengukur
tingkat
kemauan,
tingkat
kemampuan
dan
kesempatan
dan
hubungannya dengan tingkat partisipasi, serta mengukur hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat keberdayaan ekonomi. Tabel Frekuensi digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kemauan, kemampuan, kesempatan, tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan ekonomi. Pengujian ini menggunakan program komputer SPSS 16.0 for Windows dan Microsoft Excel 2007. Data kualitatif berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dianalisis untuk mendukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi perempuan peserta program PNPM tergolong rendah. Hal ini dikarenakan adanya beban kerja ganda pada perempuan peserta program yang akhirnya mempengaruhi partisipasi dalam mengikuti program tersebut secara keseluruhan. Mereka lebih fokus dalam kegiatan rumah tangga sehari – hari seperti membersihkan rumah dan mengurus anak. Namun, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mereka akhirnya mengikuti kegiatan program dana bergulir PNPM Mandiri untuk menambah penghasilan serta melakukan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan peserta dalam mengikuti program PNPM Mandiri Perkotaan
yaitu tingkat kemauan,
tingkat kemampuan, tingkat kesempatan dan tingkat demografi (usia dan status
v
pernikahan). Dari keempat faktor tersebut tidak ada yang mempengaruhi tingkat partisipasi program dikarenakan perempuan peserta program menolak untuk mengikuti kegiatan pendampingan dan evaluasi dari PNPM, karena mereka hanya ingin mengikuti program dana bergulir untuk memperoleh tambahan penghasilan. Program PNPM Mandiri Perkotaan di Semplak telah cukup dilaksanakan dengan baik dan bisa dikatakan berhasil. Namun dalam kenyataannya tingkat partisipasi tidak mempengaruhi tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program, karena baik tingkat partisipasi rendah dan tinggi sama-sama memiliki keberdayan tinggi. Hal tersebut dikarenakan perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak telah berdaya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya sekaligus dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan rumah tangga mereka sehari –hari. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, akses terhadap kesempatan cenderung memiliki hubungan yang paling kuat dengan tingkat partisipasi peserta program. Harapannya, tim pendamping PNPM Mandiri Perkotaan dapat lebih meningkatkan tingkat keterdedahan informasi dan pendampingan kepada perempuan peserta program. Tim pendamping PNPM Mandiri Perkotaan perlu meningkatkan partisipasi peserta program karena tingkat partisipasi peserta program cenderung memiliki hubungan dengan tingkat kemampuan ekonominya. Tim PNPM juga perlu menyusun kembali indikator keberhasilan program yang terukur dan sesuai dengan tujuan awal program yaitu memperbaiki kondisi perekonomian perempuan peserta program.
vi
TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
Oleh : ISSANTIA RETNO SULISTIAWATI I34070029 Skripsi Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA 2012
vii
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh: Nama
: Issantia Retno Sulistiawati
No. Pokok
: I34070029
Judul
: Tingkat Partisipasi Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan Peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr. Ir. Titik Sumarti, MS NIP. 19610927 198601 2 001
Mengetahui, Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003
Tanggal Lulus Ujian : ________
viii
PERNYATAAN DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “TINGKAT
PARTISIPASI
PENGARUHNYA TERHADAP
PEREMPUAN
DAN
TINGKAT KEBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN PESERTA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
MANDIRI
PERKOTAAN” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
Bogor, Mei 2012
Issantia Retno Sulistiawati NRP: I34070029
ix
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1989. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Teguh Trianung dan Ibu Ita Nurcahyani. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah taman kanak-kanak selama dua tahun di TK Mutiara Indonesia, sekolah dasar selama enam tahun di SD Harapan Ibu, sekolah menengah pertama selama tiga tahun di SLTPN 161 Jakarta, sekolah menengah atas selama tiga tahun di SMA Plus Pembangunan Jaya. Masuk universitas pada tahun 2007 ke Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA). Prestasi yang pernah diraih penulis adalah runner up lomba cerdas cermat bahasa inggris di EF (English First) fun day di tahun 2004 dan juara pertama speech contest dan story telling dalam kegiatan English Day di SLTP 161 Jakarta. Pernah bergabung di organisasi secara aktif selama duduk di bangku perkuliahan, diantaranya dalam Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA) pada tahun 2007-2009 dan ikut serta dalam berbagai kepanitian dalam acara – acara seni dan olahraga di IPB seperti IAC (IPB Art Contest) dan omi (Olimpiade Mahasiswa IPB) pada tahun 2008. Mulai aktif berorganisasi semenjak duduk di bangku SMA. Penulis juga memiliki minat pada bidang komunikasi dan seni.
x
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Partisipasi Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan Peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan” Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Dr. Ir. Titik Sumarti MS, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan, meluangkan waktu, dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat lebih memahami topik bahasan dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Semplak yaitu Ibu Zubaidah beserta seluruh jajaran di sekertariat Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM PWK Semplak serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atas kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Skripsi ini bertujuan menganalisis partisipasi perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), sejauhmana hubungan tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat dengan tingkat partisipsinya dalam program, serta sejauhmana hubungan tingkat partisipasi masyarakat dalam program dengan tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bogor, Mei 2012
Penulis
xi
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai
pihak.
Pihak-pihak
tersebut
telah
membantu
penulis
dengan
menyumbangkan pemikiran, memberikan masukan, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang berlimpah, atas segala kemudahan, kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan di IPB. 2. Dr. Ir. Titik Sumarti MS, sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, saran, dan pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 3. Dr. Soeryo Adiwibowo, MS sebagai dosen pembimbing akademik yang
membantu Penulis apabila mendapat masalah di bidang akademik. 4. Ayahanda tercinta Teguh Trianung Djoko Susanto dan Ibunda tersayang
Ita Nurcahyani yang telah melahirkan seorang anak yang insya Allah berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 5. Adikku tersayang Bagus Joko yang telah memberikan dukungan serta
dorongan positif. 6. Keluarga besar Sekretariat PNPM Mandiri Kelurahan Semplak, Ibu Zubaidah, Ibu Rahnu dan Ibu Ninit. 7. Muhammad Irfan Abdullah yang selalu ada dalam suka dan duka, selalu
sabar menunggu, membimbing dan memberi cinta dan kasih sayang dalam setiap langkah penulis. 8. Sahabat dalam masa sulit yang telah banyak membantu dalam proses
penyelesaian skripsi penulis Hirma, Mona, Ka Arif, Ka Arta dan Bang Mimi.Sahabat terbaik Jakarta Community Kokom, Dimas, Fadhil, Banu, Tile, Keken, Bedil, Ucup, Winda, Igor, Lona, Rahmat dan Bayu.
xii
9. Teman – teman kosan tersayang Amsetyo, bang Bismar, Rekha, Dela, Bobby, April, bang Des Carlo, Egi, Dinda dan Fitri. 10. Teman bermain terasik Dana, Kemal, Yoga, Reza, Ongky dan Chandra. 11. Dan kepada semua teman – teman KPM angkatan 44 yang tidak bisa disebutkan satu – persatu.
Bogor, Mei 2012
Penulis
xiii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI..................................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................ DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………… DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 1.1 Latar Belakang………………………………………………………. 1.2 Perumusan Masalah………………………………………………….. 1.3 Tujuan Penelitian…………………………………………………….. 1.4 Kegunaan Penelitian…………………………………………………. BAB II PENDEKATAN TEORITIS…………………………………………….. 2.1 Tinjauan Pustaka ……………………………………………………. 2.1.1 Kemiskinan………………………………………………….. 2.1.2 Pengembangan Masyarakat dan Partisipasi…………………. 2.1.3 Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan…………………... 2.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ……………………………………………………. 2.2 Kerangka Pemikiran…………………………………………………. 2.3 Hipotesis Penelitian.............................................................................. 2.4 Definisi Operasional…………………………………………………. BAB III PENDEKATAN LAPANG……………………………………………… 3.1 Metode Penelitian……………………………………………………. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian………………………………………… 3.3 Teknik Penentuan Responden……………………………………….. 3.4 Teknik Pengumpulan Data ………………………………………….. 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ……………………………… BAB IV PETA SOSIAL KOMUNITAS DAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN SEMPLAK………………………… 4.1 Kondisi Geografis…………………………………………………… 4.2 Kependudukan………………………………………………………. 4.3 Aktivitas Ekonomi…………………………………………………… 4.4 Organisasi dan Kelembagaan ……………………………………….. 4.5 Program PNPM Mandiri…………………………………………….. BAB V TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN ……………………………………… 5.1 Profil Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan……… 5.2 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri menurut Derajat Partisipasi Arnstein………………………………... BAB VI PENGARUH FAKTOR PENDORONG TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN......................................................................................... 6.1 Pengaruh Tingkat Kemauan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan……………… 6.2
Pengaruh Tingkat Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi
xiii xv xvii Xviii
1 1 4 4 4 6 6 6 7 14 19 21 24 24 29 29 29 29 30 31 32 32 33 37 38 41 44 44 46
53 53
xiv
Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan……………… 6.3 Pengaruh Tingkat Kesempatan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan……………… 6.4 Pengaruh Tingkat Kesempatan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan……………… 6.5 Uji Korelasi Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi............................................................................................. BAB VII TINGKAT KEBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN………….. 7.1 Akses dan Kontrol Peserta Perempuan Program Terhadap Sumberdaya.......................................................................................... 7.2 Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Akses dan Kontrol Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan…………………………. 7.3 Keberdayaan Ekonomi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan………………………………………………...................... BAB VIII PENUTUP……………………………………………………………….. 8.1 Kesimpulan…………………………………………….…………… 8.2 Saran………………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… LAMPIRAN…………………………………………………………………………….
55 58 60 62 65 65 68 69 71 71 72 73 75
xv
DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6. Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14
Tabel 15 Tabel 16
Tabel 17 Tabel 18
Tabel 19
Tabel 20
Tabel Karateristik Kepala Rumah Tangga menurut Kategori Miskin di Indonesia Tahun 2008……………………………………………………….. Tabel Karateristik Kepala Rumah tangga menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2008……………………………………………………….. Matriks Tangga Pertisipasi Arnstein,1969………………………………....... Matriks Keberdayaan Ekonomi (Suharto,2005)……………………………... Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Golongan Umur di Kelurahan Semplak Tahun 2011………………………………………………………… Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Mobilitas Penduduk di Kelurahan Semplak Tahun 2011…………………………………………….. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Semplak Tahun 2011………………………………………………………… Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kepercayaan di Kelurahan Semplak Tahun 2011………………………………………………………… Jumlah Lembaga Pendidikan di Kelurahan Semplak Tahun 2011………….. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Usia di Kelurahan Semplak Tahun 2012…………………………………………….. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Status Pernikahan di Kelurahan Semplak Tahun 2012……………………………... Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Pekerjaan Utama di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………….. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Usaha yang Ditekuni Peserta di Kelurahan Semplak Tahun 2012……………………….. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Status Usaha yang Dijalani di Kelurahan Semplak Tahun 2012…………….............................................................................................. Jumlah dan Persentase Pendapatan Peserta Setelah Mengikuti PNPM-MP di Kelurahan Semplak Tahun 2012…….............................................................. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Jenis Partisipasi dan Derajat Partisipasi Arnstein Kelurahan Semplak Tahun 2012…………………………………………………………………………. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Golongan Usia di Kelurahan Semplak Tahun 2012…………………………………….. Hubungan Antara Tingkat Persepsi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………………………….. Hubungan Antara Sikap terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………………………….. Hubungan Antara Motivasi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………………………….
2 2 14 18 34 35 36 37 39 44 45 45 45
46 46
51 52
53
54
55
xvi
Tabel 21
Tabel 22
Tabel 23
Tabel 24
Tabel 25
Tabel 26
Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30
Tabel 31
Tabel 32 Tabel 33
Hubungan Antara Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………… Hubungan Antara Tingkat Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………… Hubungan Antara Keterdedahan Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………… Hubungan Antara Pendamping yang Diterima terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………… Hubungan Antara Usia terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………………………….. Hubungan Antara Status Pernikahan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………… Uji Korelasi Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi……….. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Akses terhadap Sumberdaya di Kelurahan Semplak Tahun 2012……………………………. Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Kontrol terhadap Sumberdaya di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………….. Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dan Akses terhadap Sumberdaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………. Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dan Kontrol terhadap Sumberdaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012………………………………………………………………………….. Jumlah Persentase Tingkat Keberdayaan Ekonomi Peserta PNPM-MP di Kelurahan Semplak Tahun 2012…………………………………………….. Hubungan Antara Partisipasi dan Tingkat Keberdayaan Ekonomi dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012…………………………………………………………………………..
56
57
59
59
61
61 62 65 67
68
68 69
69
xvii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2
Kerangka Pemikiran………………………………………………….. Teknik Sampling dalam Pengambilan Responden…………………...
23 30
xviii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5
Peta Kelurahan Semplak…………………………………………... Diagram Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat PWK Semplak…………………………………………………….. Kerangka Sampling……………………………………………….. Hasil Uji Statistik…………………………………………………. Uji SPSS……………………………………………………………
74 75 76 77 79
1
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang harus segera dituntaskan. Kemiskinan juga merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Secara harfiyah, kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti “tidak berharta benda.” Secara
lebih
luas
kemiskinan
dapat
diartikan
sebagai
suatu
kondisi
ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok yang dengan kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang lain. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam
mulai dari sekedar ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral. Kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural) (Bapenas,2010). Data yang didapat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Data terakhir memperlihatkan jumlah penduduk miskin pada bulan April 2011 mencapai angka 32.02 juta jiwa dan sebesar 12,49 persen di perkotaan. Jumlah penduduk miskin yang terus bertambah ini merupakan akibat dari gagalnya program pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakberhasilan program pembangunan dapat dilihat dari sifat program pembangunan yang masih top down dan sentralistik sehingga program pembangunan tidak cocok diterapkan di berbagai daerah. Program pengembangan masyarakat berciri bottom-up, termasuk program pengentasan kemiskinan, mensyaratkan pemahaman tentang karakteristik
2
rumahtangga miskin itu sendiri. Dua karakteristik utama yang menentukan, menurut BPS (2008) adalah karakteristik demografi dan lapangan pekerjaan. (Tabel 1.1) Tabel 1.1 Tabel Karakteristik Kepala Rumah Tangga Menurut Kategori Miskin di Indonesia tahun 2008 Karateristik Rumahtangga Rata-rata jumlah anggota rumahtangga Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Persentase wanita sebagai kepala rumahtangga Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Rata-rata usia kepala rumahtangga Perkotaan Perdesaan - Perkotaan + Perdesaan
Miskin
Tidak Miskin
4,70 4,61 4,64
3,86 3,74 3,79
14,18 12,30 12,91
14,15 13,03 13,52
48,57 47,86 48,09
45,47 47,44 46,51
Sumber : BPS (2008)
Fenomena perempuan sebagai kepala rumahtangga miskin cukup besar di perkotaan (14,18 persen) dan memiliki tantangan untuk bekerja nafkah sekaligus mengurus rumahtangga. Sementara dari lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, belum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, maupun formal dan informal. Data menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama yang mendominasi di perkotaan adalah lainnya (44,72 persen). Tabel 1.2 Tabel Karakteristik Kepala Rumahtangga Menurut Lapangan Pekerjaan di Indonesia Tahun 2008 Karateristik Rumahtangga Rumah tangga miskin Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan Rumahtangga tidak miskin Perkotaan Perdesaan Perkotaan +Perdesaan
Tidak Bekerja
Pertanian
Industri
Lainnya
14,71 8,67 10,62
30,02 68,99 56,35
10,55 5,09 6,86
44,72 17,26 26,16
15,36 7,91 11,1
9,39 55,2 35,06
12,19 5,97 8,7
63,07 30,92 45,05
Sumber : BPS (2008) Catatan : Lainnya mencakup pertambangan, listik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan rumah makan dan akomodasi, transportasi,keuangan dan jasa.
Salah satu program pembangunan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menerima program tersebut adalah Kota Bogor. Salah satu syarat agar program dapat berhasil dan berkelanjutan adalah adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk dari
3
komunitas miskin itu sendiri (laki-laki maupun perempuan). Beberapa program/kegiatan di kota Bogor ditujukan khusus untuk perempuan miskin. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam program tersebut menjadi sangat penting. Dari data partisipasi perempuan yang didapat dari bagian program PNPM Mandiri Perkotaan menunjukan tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Bogor beragam. Persentase partisipasi perempuan terendah terdapat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Kemang sebesar 18,73 persen, sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan yang dilihat dari jumlah peserta PNPM 2011 tertinggi terdapat di wilayah Kelurahan Semplak, Kecamatan Kemang sebesar 45,71 persen. Kelurahan Semplak, Kecamatan Kemang terletak di wilayah bagian Barat Kota Bogor dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor yang kemudian pada tahun 1995 menjadi bagian dari wilayah Kota Bogor. Kelurahan ini merupakan perbatasan dengan Kabupaten Bogor dimana warganya masih memiliki sosio-budaya pedesaan. Partisipasi
perempuan
merupakan
bagian
integral
dari
partisipasi
masyarakat. Perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek pembangunan. Dalam kedudukannya sebagai subjek pembangunan, perempuan tentunya memiliki posisi dan peran yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), khususnya golongan miskin itu sendiri, sangat diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program PNPM Perkotaan. Oleh karena itulah, berdasarkan data partisipasi perempuan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi perempuan di wilayah Kelurahan Semplak dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya di tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program yang mencangkup akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat program.
4
1.2. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini : 1.
Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan?
2.
Faktor pendorong manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan ?
3.
Sejauhmana tingkat partisipasi perempuan berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan ekonomi perempuan dalam program PNPM
Mandiri
Perkotaan?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 1.
Menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
2.
Menganalisis faktor pendorong manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
3.
Menganalisis sejauhmana tingkat partisipasi perempuan berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan ekonomi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.
1.4. Kegunaan Penelitian; Penelitian ini dapat berguna bagi berbagai lapisan dan pihak-pihak terkait, yaitu: 1.
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai peranan mereka dalam pembangunan, sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil.
2.
Bagi perguruan tingggi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan peningkatan pengetahuan.
5
3.
Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan program-program selanjutnya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan.
6
II.
2.1
PENDEKATAN TEORI
Tinjauan Pustaka
2.1.1 Kemiskinan Kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena kondisi struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat tidak dapat memberikan kesempatan untuk menggunakan sumbersumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena faktor budaya yang ada pada masyarakat, seperti malas, pola hidup kosumtif, sulit dalam mengorganisasi diri, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam,dimana kondisi sumber daya alam yang ada pada suatu daerah tidak mendukung untuk kegiatan ekonomi produktif, melainkan secara alamiah rusak karena faktor alam maupun faktor manusia. Pada wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu. Pada kasus kemiskinan dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kemiskinan termasuk dalam kemiskinan struktural yang bersifat multidimensional yaitu; 1. Dimensi politik dapat dilihat dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta berdampak pada tidak ada akses pada sumber daya dan informasi. 2. Dimensi sosial berkaitan dengan internalisasi budaya kemiskinan yang berpengaruh pada kualitas hidup manusia dan etos kerja serta masyarakat miskin tidak diintegrasikan ke dalam institusi sosial yang ada.
7
3. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan lebih tampak dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai pada batas hidup yang layak. 4. Dimensi aset ditandai oleh rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap modal serta kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja dan perumahan. (Sulistyowati,2002)
2.1.2 Pengembangan Masyarakat dan Partisipasi Menurut Ambadar (2008), pengembangan masyarakat adalah salah satu pendekatan yang harus menjadi prinsip utama bagi seluruh unit-unit kepemerintahan maupun pihak korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial. Bagi perusahaan, pengembangan masyarakat merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada sekedar aktivitas charity ataupun tujuh dimensi CSR lainnya. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat terdapat kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas, dan keberlanjutan. Menurut Nasdian (2006) komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Aktivitas suatu komunitas dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, dimana semua usaha swadaya masyarakat diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pembentukan pelayanan teknis, sifat berswadaya dan kegotongroyongan sehingga proses pembangunan berjalan efektif. Peran serta masyarakat selama ini hanya dilihat dalam konteks yang sempit, yaitu manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Pada kondisi ini, partisipasi masyarakat hanya sebatas biaya pembangunan. Melihat kondisi ini, partisipasi masyarakat hanya sebatas pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak
8
memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2006). Payne (1979) dalam Nasdian (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang harus ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.
2.1.2.1 Definisi Partisipasi Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut (Masril,2011): 1. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropoetro, 1988:13). 2. Partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang (UU 24/1992). 3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus Tata Ruang,1998:79). Sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi
9
masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centreddevelopment (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.
2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu: 1. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. 2. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. 3. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya (Slamet, 1994). Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu:
10
1. Jenis Kelamin; partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi. 2. Usia; perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan. 3. Tingkat Pendidikan; demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Salah satu karakteristik partisan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usahausaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai
pengetahuan
yang luas
tentang
pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. 4. Tingkat Penghasilan; tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi
11
kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka 5. Mata Pencaharian; mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibatdalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.
2.1.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang
demokratis. Partisipasi
masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan masyarakat (citizen power). Hal tersebut menyangkut redistribusi kekuasaan
yang memperbolehkan
masyarakat miskin dilibatkan secara sadar dalam proses-proses ekonomi dan politik. Partisipasi masyarakat juga merupakan strategi dimana masyarakat miskin ikut terlibat dan menentukan bagaimana pemberian informasi, tujuan dan kebijakan dibuat, jumlah pajak yang dialokasikan, pelaksanaan program-program, dan keuntungan-keuntungan seperti kontrak dan perlindungan-perlindungan diberikan. Arnstein (1995) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (ladder patern). Suatu tingkatan yang terdiri dari delapan tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Tingkatan partisipasi masyarakat di atas bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Manipulasi (Manipulation); pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran”
12
atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan public relation oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.”Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklain bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alas an utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah. 2. Terapi (Therapy); untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan
“penyakit”
masyarakat.
Pada
kenyataannya,
penyakit
masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang. 3. Pemberian Informasi (Informing); tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (feedback) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya. 4. Konsultasi (Consultation); konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi
13
tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosurbrosur, atau menjawab sebuah kuesioner. 5. Penentraman (Placation); strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan: (1) kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas mereka; (2) tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas tersebut. 6. Kemitraan (Partnership); pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah: (1) adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin pemimpinnya akuntabel; (2) pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; (3) ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (community organizer) mereka sendiri. 7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power); pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-progam pembangunan.
Untuk
memecahkan
perbedaan-perbedaan,
pemegang
kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.
14
8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control); pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka. Tabel 2.1 Matriks Tangga Partisipasi Arnstein, 1969 Tangga/Tingkatan Partisipasi
Hakikat Kesertaan
1.Manipulasi (Manipulation)
Permainan oleh pemerintah
2.Terapi (Therapy)
Sekedar agar masyarakat tidak marah/mengobati
3.Pemberitahuan (Information)
Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi
4.Konsultasi (Consultation)
Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya
5.Penentraman (Placation)
Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan
6.Kemitraan (Partnership)
Timbal-balik dinegosiasikan
7. Pendelegasian Kekuasaan
Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian/seluruh program)
(Delegated power) 8. Kontrol Masyarakat (Citizen control)
Tingkatan Pembagian Kekuasaan Tidak ada partisipasi (Non-Participant)
Tokenisme/sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan (Degree of Tokenism)
Tingkatan kekuasaan ada di masyarakat (Degree of Citizen Power)
Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat
Sumber: Suciati, 2006
2.1.3 Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan Angka kemiskinan di dunia menunjukan bahwa 2/3 perempuan di dunia termasuk kategori miskin. Perempuan masih menjadi pihak yang dirugikan oleh kemiskinan
dan dipinggirkan oleh proses pembangunan. Dalam bidang
pendidikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih banyak diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan. Di Indonesia 65 persen anak tidak sekolah adalah perempuan. Dalam bidang kesehatan angka kematian
15
ibu, merupakan angka terbesar di Asia yaitu 375 per 100.00 kelahiran. (Masril,2011) Untuk pembangunan keterlibatan perempuan, masih banyak di sektor domestik dibandingkan dalam sektor publik. Perempuan, terutama di kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam rembug-rembug yang diselengarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Memang dibeberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan keputusan terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali suaranya kalah dengan suara laki-laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan kadang-kadang mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan suaranya. Padahal rembug-rembug yang dilakukan warga merupakan asset yang besar sebagai modal sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses memecahkan persoalan kehidupan mereka. Menjadi strategis melibatkan perempuan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, karena: 1. Penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya. 2. Ada pemecahan masalah-masalah; termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan karena merekalah yang betul-betul merasakan masalah dan kebutuhannya. Keputusan yang diambil hanya oleh kaum laki-laki seringkali hanya berhubungan dengan „dunia laki-laki‟ dan tidak mempunyai sensitivitas kepada masalah perempuan. Bila memikirkan masalah perempuanpun seringkali dasarnya tidak kuat karena mereka tidak mengalami masalahnya. 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia. 4. Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan, akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 5. Keterlibatan dalam semua proses pembagunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.
16
Pendekatan pembangunan yang dipakai adalah pendekatan yang adil dan setara, sehingga ada jaminan terbukannya seluruh akses baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan masyarakat, karena sebagai manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pendekatan yang sejajar dan setara memberi peluang kemitraan bagi laki-laki dan perempuan sehinggga akan saling melengkapi sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing bukan untuk saling menguasai. Pada kenyataanya perempuan harus berjuang untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan. Makin banyak pembangunan tersebut semakin memunculkan fenomena mensubordinsaikan perempuan. Selama ini bukan pembangunan untuk perempuan akan tetapi perempuan untuk pembangunan. Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terlibat sebagai objek melainkan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya untuk proses pembangunan. Proses pembangunan, seperti yang didefinisikan oleh sebagaian besar agenagen pembanguanan, memerlukan keterlibatan aktif kelompok sasaran sebagai peserta dalam proses pembangunan itu, mereka tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan proyek yang pasif, tetapi harus memperbaiki kapasitas mereka agar mampu mengenali dan mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Untuk sampai definisi ini, proses pembangunan perempuan harus mengkombinasikan konsep kesetaraan gender dan konsep pemberdayaan perempuan dimana perempuan dapat terlibat dalam semua proses pembangunan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan tujuan hakiki pembangunan perempuan, maka wajar pemberdayaan perempuan menjadi alat utama untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan kesetaraan perempuan. Menurut Sudirja (2007), terdapat lima tingkat kesetaraan perempuan agar perempuan terlibat dalam proses pembangunan, yaitu : 1. Kesejahteraan;
perempuan
lebih
dianggap
sebagai
penerima
pasif
kesejahteraan. Kesenjangan gender dapat diidentifikasi melalui tingkat kesejahteraan yang berbeda diantara laki-laki dan perempuan dengan indikator keadaan gizi, angka kematian dan lain sebagainya. Pemberdayaan perempuasn tidak terjadi secara murni pada tingkat kesejahteraan ini karena tindakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat mensyaratkan akses perempuan atas
17
sumber daya harus meningkat dan ini berarti perempuan maju ke tahap berikutnya. 2. Akses; tingkat produktivitas perempuan lebih rendah karena adanya pembatasan akses atas sumberdaya pembangunan dan produksi dalam masyarakat, seperti tanah, kredit, lapangan kerja dan pelayanan. Mengatasi kesenjangan gender berarti akan meningkatkan akses perempuan sehingga setara dengan laki-laki. Pemberdayaan berarti perempuan disadarkan akan situasi-situasi yang tidak adil ini dimana kesadaran baru tersebut akan mendorong untuk berjuang mendapatkan haknya , termasuk memperoleh akses yang setara dan adil atas berbagai macam sumber daya baik di dalam rumah tangga komunitas dan masyarakat. 3. Kesadaran Kritis; tingkat kesadaran ini akan meningkatkan kesadaran perempuan bahwa masalah-masalah mereka tidak bersal dari ketidakmampuan pribadi mereka, melainkan karena ditundukan oleh sistem sosial diskriminasi yang sudah terinstitusi di dalam diri perempuan. Kesadaran ini akan membangkitkan kemampuan perempuan untuk menganalisis masyarakat secara kritis dan mengenai semua hal yang dianggap perlu “normal” atau bagian dari “pemberian dunia” yang permanen dan tidak bisa diubah jika menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Keyakinan pada kesetaraan gender ni merupakan elemen ideologis yang sangat penting dalam proses pemberdayaan, yang menyediakan basis konseptual untuk penggalangan kekuatan menuju keadilan dan kesetaraan perempuan. 4. Partisipasi; konsep partisipasi disini diartikan bahwa perempuan setara terhadap laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Kesetaraan dalam tingkat ini diartikan sebagai partisipasi setara perempuasn dalam proses pengambilan keputusan.Dalam sebuah proyek pembangunan, partisipasi dapat berarti bahwa perempuan perempuan diwakili oleh perempuan dalam proses penilaian kebutuhan, identifikasi masalah, perencanaan proyek, manajemen, penerapan dan evaluasi. “Kesetaraan dalam partisipasi” juga berarti melibatkan perempuan dari komunitas dampingan dalam proses pengambilan keputusan dikomunitasnya. Kesetaraan dalam partisipasi ini tidak mudah diperoleh. Mobilisasi perempuan yang meningkat akan menghasilkan
18
meningkatnya jumlah perempuan yang duduk dalam institusi-institusi yang berhak mengambil keputusan. Meningkatnya jumlah perempuan dalam posisiposisi penting dalam komuitasnya merupakan hasil pemberdayaan sekaligus menjadi sumbangan potensial bagi peningkatan upaya pemberdayaan perempuan. 5. Kontrol; partisipasi perempuan yang meningkat pada proses pengambilan keputusan akan berdampak pada akses dan distribusi keuntungan yang adil bagi perempuan jika partisipasi tersebut diikuti dengan kontrol yang meningkat pula atas faktor-faktor produksi. Kesetaraan dalam hal kontrol berarti sebuah keseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dimana tidak ada satu pihak pun berada di bawah dominasi yang lainnya. Ini berarti perempuan mempunyai kekuasaan yang sama dengan laki-laki untuk mempengaruhi masa depan mereka dan masa depan masyarakat mereka. Hanya dengan memiliki kontrol inilah perempuan dapat meningkatkan aksesnya terhadap sumberdaya dan karenannya akan mensejahterakan diri dan anak-anaknya. Kesetaraan dalam partisipasi dan kontrol merupakan persyaratan yang diperlukan jika kita mau membuat kemajuan pada kesetaraan gender dalam hal kesejahteraan. Mengacu pada konsep tersebut, maka tingkat keberhasilan program dilihat dari sejauhmana tercapai tingkat keberdayaan perempuan yang diukur dari tingkat akses dan kontrol perempuan dalam program tersebut. Hal ini juga merujuk dari Soeharto (2005), tentang indikator pemberdayaan ekonomi Tabel 2.2 Matriks Keberdayaan Ekonomi (Suharto, 2005) Jenis Hubungan Kekuasaan Kekuasaan di dalam: Meningkatknya kesadaran dan keinginan untuk berubah
Kekuasaan untuk: Meningkatnya kemampuan individu untuk berubah. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses.
Kemampuan Ekonomi
Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya Keinginan ekonomi yang setara Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat Akses terhadap pelayanan keuangan mikro Akses terhadap pendapatan Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga Akses terhadap pasar Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak
19
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatanhambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro.
Kekuasaan atau tindakan individu untuk mengahadapi hambatan-hambatan tersebut. Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro
Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar
Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern Mampu memberi gaji terhadap orang lain Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro
Sumber: Suharto, 2005
2.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM –MP) Pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam „melembagakan' dan „membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilainilai dan prinsip-prinsip di PNPM-MP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial
20
masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi PNPM-MP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman. Model
tersebut
diharapkan
mampu
memberikan
kontribusi
untuk
penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan
proses
pendampingan
pemberdayaan
intensif
di
tiap
masyarakat, kelurahan
yakni
sasaran.
dengan Melalui
kegiatan pendekatan
kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, PNPM-MP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat. (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri,2008)
Pemberdayaan
21
2.1.4.1 Tujuan PNPM-MP 1.
Memperbaiki sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin di perkotaan.
2.
Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin di perkotaan, baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya menjadi tidak berarti karena inflasi, maupun masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi.
3.
Tercipta organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptabel, inklusif, tanggap, dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4.
Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha, dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin.
2.1.4.2 Sasaran PNPM-MP Kelompok sasaran program PNPM Mandiri perkotaan adalah warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi.
2.2
Kerangka Pemikiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-
MP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli
setempat,
sehingga
dapat
terbangun
"Gerakan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan”.
Kemandirian
22
Program ini memiliki tujuan yaitu: (1) memperbaiki sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin di perkotaan, (2) mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin di perkotaan, (3) tercipta organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptabel, inklusif, tanggap, dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan (4) memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha, dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di dalam PNPM-MP tersebut. Salah satu program (kegiatan) PNPM-MP yang sasarannya ditujukan pada perempuan miskin adalah program dana bergulir. Partisipasi perempuan peserta program dana bergulir dipengaruhi oleh faktor tingkat kemauan, kemampuan, dan kesempatan peserta program. Tingkat kemauan peserta program meliputi persepsi dan sikap peserta terhadap program dan motivasi peserta untuk terlibat dalam program. Tingkat kemampuan peserta program meliputi tingkat pendidikan dan pendapatan peserta. Tingkat kesempatan peserta program meliputi tingkat keterdedahan informasi peserta dan tingkat pendampingan yang diterima peserta dari pihak perusahaan. Serta mencakup faktor demografi: usia dan status perkawinan. Partisipasi perempuan diukur dari manupulasi,
terapi,
pemberitahuan,
tingkat partisipasi Arnstein, yaitu:
konsultasi,
penentraman,
kemitraan,
pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selanjutnya digolongkan menjadi tiga tingkat partisipasi: rendah, sedang, dan tinggi. Partisipasi perempuan dalam program ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program, mencakup: akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat program. Akses mencakup: Akses terhadap pelayanan keuangan mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga, Akses terhadap pasar, Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Serta kontrol mencakup: Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya,
23
kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga, kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. (Gambar 1)
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan Akses : Akses terhadap pelayanan keuangan mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap pasar, Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak Kontrol : Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya, Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga.
Faktor-faktor Pendorong Partisipasi Tingkat Kemauan Persepsi terhadap manfaat program Sikap terhadap program Motivasi untuk terlibat dalam program Tingkat Kemampuan Tingkat pendidikan Tingkat pendapatan Tingkat Kesempatan Tingkat keterdedahan informasi Tingkat pendampingan yang diterima Faktor Demografi Usia Status Perkawinan
Keterangan: ----------
:mempengaruhi : variabel yang diteliti
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Tingkat Partisipasi Perempuan Manipulasi Terapi Pemberitahuan Konsultasi Penenangan Kemitraan Pendelegasian Kontrol masyarakat
24
2.3
Hipotesis Penelitian 1. Terdapat hubungan antara tingkat kemauan perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dengan tingkat partisipasi. 2. Terdapat hubungan antara tingkat kemampuan perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dengan tingkat partisipasi 3. Terdapat hubungan antara tingkat kesempatan perempuan dalam program PNPM Perkotaan dengan tingkat partisipasi. 4. Terdapat hubungan antara tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM dengan tingkat keberdayaan ekonominya.
2.4
Definisi Operasional Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini
mengenai faktor pendorong partisipasi dan tingkat partisipasi untuk mengukur sejauh mana partisipasi peserta program dan pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. A.
Faktor pendorong partisipasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi responden sehingga untuk turut serta dalam program, diantaranya:
1.
Tingkat kemauan adalah keinginan responden untuk berpartisipasi dalam program. Tingkat kemauan diukur melalui akumulasi skor dari aspek psikologis individu, meliputi persepsi dan sikap responden terhadap program. Sedangkan motivasi untuk berpartisipasi digunakan untuk melihat alasan keterlibatan komunitas dalam program. a. Persepsi terhadap manfaat program adalah pemberian makna oleh responden terhadap manfaat program dengan mengenali dan memahami stimulus yang diterima responden. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah sampai tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), setuju (skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi tidak bermanfaat, bermanfaat, dan bermanfaat dengan mengakumulasi jumlah skor persepsi.
sangat
25
b. Sikap
terhadap
program
adalah
pernyataan
evaluatif
yang
mengindikasikan kecenderungan responden dalam menanggapi program, berupa penerimaan atau penolakan. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah sampai tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), setuju (skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi positif, netral, dan negatif dengan mengakumulasi jumlah skor persepsi. c. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri responden untuk terlibat dalam program. Motivasi mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi responden untuk berpartisipasi dalam program. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan dibuat berjenjang mulai dari yang terrendah sampai tertinggi, yaitu sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), setuju (skor 3), sampai sangat setuju (skor 4). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi dengan mengakumulasi jumlah skor motivasi. Penilaian terhadap tingkat kemauan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor persepsi, sikap, dan motivasi dan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut:
2. Tingkat kemampuan adalah daya yang dimiliki responden sehingga sanggup berpartisipasi dalam program karena adanya pengetahuan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal yang berada di Kelurahan Semplak, Kabupaten Kemang, Kota Bogor. a. Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang penuh ditamatkan oleh responden. Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi.
26
b. Tingkat pendapatan adalah besarnya penghasilan responden dalam waktu satu bulan yang dinyatakan dalam rupiah. Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian terhadap tingkat kemampuan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor pendidikan dan pendapatan dan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. 3. Tingkat kesempatan adalah faktor luar yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi
responden
sehingga
mempunyai
peluang
untuk
berpartisipasi dalam program meliputi tingkat keterdedahan informasi dan tingkat pendampingan yang diterima responden. a. Tingkat keterdedahan informasi adalah besarnya informasi mengenai program yang diterima responden. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan jawaban “tidak” (skor 1) dan “ya” (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah dan tinggi dengan mengakumulasi jumlah skor keterdedahan informasi. b. Tingkat pendampingan yang diterima adalah frekuensi pendampingan pelaksana program yang diterima responden dalam pelaksanaan program. Responden diberikan pernyataan dengan pilihan jawaban “tidak” (skor 1) dan “ya” (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah dan tinggi dengan mengakumulasi jumlah skor pendampingan. Penilaian terhadap tingkat kesempatan yaitu dengan mengakumulasi
jumlah
skor
keterdedahan
informasi
dan
pendampingan yang diterima dan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut:
27
B. Tingkat partisipasi adalah tingkat keterlibatan responden dalam tahapan program. 1. Tingkat manipulasi dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang tidak menuntut responden untuk terlibat banyak dalam suatu kegiatan dan pihak perusahaan yang aktif karena ingin kepentingannya tercapai melalui program. 2. Tingkat terapi, sudah terjadi kegiatan dengar pendapat antara responden dengan perusahaan, namun pendapat dari responden tidak akan mempengaruhi kebijakan program. 3. Tingkat pemberitahuan, komunikasi sudah banyak terjadi namun hanya satu arah dan sifatnya sosialisasi dari perusahaan kepada responden. 4. Tingkat konsultasi, responden diberikan pendampingan dan konsultasi sehingga terjadi komunikasi dua arah dimana wakil dari responden dapat menyampaikan pandangannya dan aspirasi akan didengar, namun belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan. 5. Tingkat penenangan, dalam komunikasi sudah ada negosiasi antara pihak yang terlibat, dicirikan dengan pemberian insentif kepada responden tetapi sebatas untuk meredam keinginan responden menolak program. 6. Tingkat kemitraan, dimana responden dan perusahaan bersama stakeholder lainnya bertindak sebagai mitra sejajar sehingga dapat mewujudkan keputusan bersama melalui negosiasi. 7. Tingkat pendelegasian, perusahaan sudah memberikan kewenangan kepada responden untuk mengelola program mulai dari perencanaan, implementasi, dan monitoring terhadap program tetapi tetap dipantau oleh perusahaan. 8. Tingkat kontrol masyarakat, sudah terbentuk independensi dari responden untuk mengelola program tanpa intervensi dari perusahaan. 9. Responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak (skor 1) dan ya (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah (tidak ada partisipasi), sedang (tokenisme), dan tinggi (kontrol pada masyarakat).
28
Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut:
C. Tingkat keberdayaan ekonomi perempuan sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang mencangkup akses terhadap keuangan mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga, Akses terhadap pasar, Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Serta kontrol yang mencakup: Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya, Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga, Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. 1. Akses yang mencangkup akses terhadap keuangan mikro adalah responden dapat memperoleh pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan sejenis. 2. Akses terhadap pendapatan adalah pendapatan yang responden peroleh dari usaha yang dijalankan yang modalnya berasal dari program. 3. Akses terhadap pasar adalah responden dapat menjual barang yang diusahakan 4. Penurunan beban dalam pekerjaan domestik adalah pengurangan intensitas pekerjaan rumah responden setelah penerimaan program 5. Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan adalah responden dapat menggunakan pinjaman modal dari program untuk membuka usaha dan mengembangkannya serta mampu mengembalikan dana pinjaman secara teratur dan tepat waktu. 6. Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga teratur dan tepat waktu adalah responden dapat mengontrol dan membagi alokasi waktu dalam bekerja dalam rumah tangga secara teratur dan tepat waktu. 7. Responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban tidak (skor 1) dan ya (skor 2). Pengukurannya akan dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan selang skor tingkat kemauan menurut rumus sebagai berikut:
29
III.
3.1
PENDEKATAN LAPANG
Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survai.
Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survai, yaitu dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang (kuesioner), untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis.
3.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kelurahan Semplak Kota Bogor yang berada di
Jalan Raya Semplak RT 01/04 Nomor 90. Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2011 sampai dengan Februari Tahun 2012.
3.3
Teknik Penentuan Responden Pengambilan sampel untuk menentukan jumlah perempuan peserta dalam
program ini dilakukan secara acak sederhana. Populasi adalah seluruh perempuan peserta di kelurahan Semplak, dan kerangka sampling (sub populasi) adalah perempuan peserta program PNPM-MP. Kerangka sampling adalah perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan yang berjumlah sebanyak 362 orang di Kelurahan Semplak. Berhubung kerangka sampling besar (jumlahnya lebih dari 100 orang) maka digunakan rumus Slovin terlebih dahulu, sehingga didapat jumlah kerangka sampling sebesar 190 orang. Dari kerangka sampling 190 orang tersebut kemudian dipilih secara acak sederhana sebanyak 60 orang. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan waktu dan biaya peneliti.
30
Total 362 Perempuan Peserta di Kelurahan Semplak (kerangka sampling)
Kota Bogor
Penentuan perempuan peserta : Rumus Slovin
kerangka sampling : 190 orang
Secara simple random sampling dipilih 60 responden
Gambar 2. Teknik Sampling dalam Pengambilan Responden
3.4
Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan menggunakan kuesioner yang disebarluaskan, kemudian diisi oleh responden dan panduan wawancara untuk informan. Data yang didapat dari penelitian survai ini mencakup karakteristik individu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi responden yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan, tingkat partisipasi serta tingkat keberdayaan ekonomi masyarakat perempuan peserta program. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in depth interview) kepada informan dengan menggunakan panduan pertanyaan. Data deskriptif berupa kutipan langsung kata-kata atau tulisan dari informan juga memungkinkan untuk digunakan. Informan yang dimaksud ialah ibu Zubaidah yaitu ketua pengurus sekretariat BKM PNPM Mandiri Perkotaan di Semplak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumendokumen tertulis yang berupa dokumen resmi dari PNPM Perkotaan di Kelurahan Semplak seperti profil PNPM Perkotaan, sejarah berdirinya PNPM Perkotaan, Struktur Organisasi pengurus PNPM Perkotaan. Berkaitan dengan macam data yang diperlukan tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan adalah dengan wawancara, kuesioner, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi.
31
3.5
Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan Tabulasi Silang didukung
dengan Uji Korelasi Rank Spearman untuk mengukur tingkat kemauan, tingkat kemampuan dan kesempatan dan hubungannya dengan tingkat partisipasi, serta mengukur hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat keberdayaan ekonomi. Tabel Frekuensi digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemauan, kemampuan, kesempatan, tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan ekonomi. Pengujian ini menggunakan program komputer SPSS 16.0 for Windows dan Microsoft Excel 2007. Data kualitatif
berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dianalisis
untuk mendukung data kuantitatif.
32
IV.
PETA SOSIAL KOMUNITAS DAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN SEMPLAK
4.1. Kondisi Geografis di Kelurahan Semplak Kelurahan Semplak adalah suatu kelurahan di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Semplak memiliki nama lain “Semflagh” yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki sejarah bahwa batas wilayah kekuatan militer Belanda dengan ciri batas adalah Tugu yang terletak di ATS dan di depan Kantor Kecamatan tepatnya di Gang Mesjid Al-Amin. Batas wilayah kelurahan Semplak adalah sebagai berikut, sebelah Utara Kelurahan Atang Sanjaya, sebelah Selatan dengan Kelurahan Cilendek Barat, sebelah Barat dengan Kelurahan Bubulak dan sebelah Timur dengan Kelurahan Curug Mekar. Kelurahan Semplak secara administrasi terbagi atas 10 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah mencapai 90,051 Ha. Dari luas wilayah tersebut merupaka wilayah pemukiman penduduk dan fasilitas umum. Kelurahan Semplak sesuai letak geografisnya digolongkan sebagai daratan dengan ketingian tanah dan permukaan laut 235 Meter, keadaan suhu udara ratarata 29˚ C – 30˚C, dengan banyaknya curah hujan sekita 3000/4000 mm/tahun. Tidak dijumpai lagi adanya aktifitas pertanian seperti berladang dan bercocok tanam karena wilayahnya merepakan pemukiman yang padat penduduk. Kelurahan Semplak berada di wilayah Barat Kota Bogor, dimana jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kecamatan sejauh 0,5 Km. Sedangan jarak dari Kantor Walikota 6 Km, jarak dari Ibukota Provinsi 120 Km dan jarak dari ibukota Negara 60 Km. Dengan kondisi tersebut Kelurahan Semplak dapat dicapai dengan berbagai jenis alat transportasi darat, berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Sarana transportasi menuju ke lokasi sangat mudah. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sarana transportasi yang sangat banyak dan bahkan melayani 24 jam nonstop, seperti : Angkutan umum dan ojek. Kelurahan Semplak secara administratif terbagi dalam 10 RW dan 37 RT. Pembagian wilayah administratif tersebut secara tidak langsung juga membagi wilayah dalam dua kelompok yaitu perumahan yang terletak di RW 2 (Bogor
33
View) dan di daerah RW 3 (kavling) serta perkampungan. Luas wilayah kelurahan Semplak adalah 90,051 Ha. Pemanfaatan wilayah tersebut banyak digunakan untuk pemukiman dan perumahan. Terdapat pula bangunan-bangunan seperti perkantoran,sekolah, pertokoan, kuburan dan tempat peribadatan. Perubahan fungsi peruntukan lahan yang semula lahan pertanian ke pemukiman menyebabkan masyarakatnya juga berpindah dari pekerja sawah ke jasa lainnya. Lebih dari setengah luas wilayah di Kelurahan Semplak telah digunakan untuk pemukiman penduduk.
4.2. Kependudukan di Kelurahan Semplak Jumlah penduduk Kelurahan Semplak sampai bulan Januari 2012 sebanyak 10.589 jiwa terdiri dari 4.718 orang laki – laki dan 5.971 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.775 KK dan jumlah Anggota Keluarga Miskin 300 Jiwa yaitu sebesar 10,81 persen dari jumlah penduduk. Sesuai dengan kondisi alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 250.000.000,Kriteria keluarga miskin yang akan mendapatkan dana bantuan dari PNPM adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu. Data awal masyarakat miskin tersebut sebagai acuan dari kader atau relawan untuk melakukan cross check ke masyarakat dan selanjutnya hasil pemetaan swadaya yang dijadikan data final untuk menentukan masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan PNPM. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan tentang penentuan rumah tangga miskin menyimpulkan bahwa ciri – ciri rumah tangga miskin ditentukan oleh beberapa indikator sebagai berikut : 1. Ciri tempat tinggal, dilihat dari luas lantai per kapita, jenis lantai, air minum/ ketersediaan air bersih , dan jenis jamban. 2. Kepemilikan aset; aset produktif seperti sawah, kebun, ternak,ojek, angkutan umum, perahu dan sebagainya, sedangkan aset tidak produktif seperti televisi, radio, perhiasan, mebel, sepeda, kendaraan bermotor bukan usaha. 3. Aspek pangan, adanya variasi konsumsi lauk pauk, seperti daging, ikan, telur dan ayam.
34
4. Aspek sandang, pernah memiliki minimal satu stel pakaian dalam satu tahun. 5. Kegiatan sosial, pernah hadir dalam kegiatan arisan, rapat di tingkat RT, Rapat sekolah/BP3, undangan perkawinan dalam tiga bulan terakhir. Badan Pusat Statistik (1990) juga memberikan alternatif untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan standar kecukupan kalori per kapita per hari 2.100 kalori yang harus dipenuhi setiap orang dalam sehari – hari. Nilai rupiah per kalori diperoleh dari membagi nilai pengeluaran untuk makanan dengan banyaknya kalori yang dikonsumsi oleh masing – masing kelompok pengeluaran. Seseorang dikatakan sangat miskin apabila pendapatannya hanya mampu
memenuhi
kebutuhan
2.100
kalori.
Diangap
miskin
apabila
pendapatannya selain mampu memenuhi kebutuhan kalorinya tetapi juga minimum kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan minimum di luar makanan mencakup kebutuhan minimum untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pakaian dan kebutuhan minimum untuk sarana memasak dan angkutan. Sasaran penerima bantuan PNPM adalah semua warga miskin di Kelurahan yang bersangkutan berhak menggunakan dana BLM melalui sistem pinjaman dan hibah. Untruk menjalin dana BLM dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat, maka kriteria miskin disusun dan disepakati bersama oleh warga melalui mekanisme pemetaan swadaya secara partisipatif. Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Golongan Umur di Kelurahan Semplak Tahun 2011. No
Golongan Umur
Jumlah
Persentase(%)
1. 2. 3. 4. 5.
0-9 10-19 20-44 45-54 >60 Jumlah
1723 1838 4674 1376 978 10589
16,27% 17,36% 44,14% 12,99% 9,24% 100%
Dari tabel 4.1 menunjukan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Semplak tergolong penduduk yang termasuk kedalam golongan umur produktif menengah ( 20 – 44 tahun) yaitu sebesar 44,14 persen. Sedangkan penduduk paling sedikit adalah di golongan tidak produktif yaitu sebesar 9,24 persen. Sedangkan dari struktur umur dapat diketahui kelompok umur produktif dan kelompok umur non produktif yang selanjutnya dapat diketahui besarnya rasio
35
beban tanggungan kelompok umur tidak produktif. Kelompok umur tidak produktif adalah kelompok umur yang berumur 0-9 tahun dan diatas 65 tahun. Di kelurahan Semplak, penduduk yang berusia 0-9 tahun sebanyak 1723 orang dan kelompok penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun sebanyak 978 orang, sehingga rasio beban tanggungan di Kelurahan Semplak adalah 25,50 persen artinya setiap 100 orang penduduk umur produktif di kelurahan Semplak menanggung sebanyak 26 orang penduduk non produktif. Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk digambarkan seperti tabel dibawah ini : Tabel 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Mobilitas/Mutasi Penduduk di Kelurahan Semplak Tahun 2011. No
Perubahan
1 2 3 4
Lahir Meninggal Dunia Penduduk Masuk (Datang) Penduduk Keluar (Pergi) Jumlah
Jumlah Laki-laki 37 15 57 75 184
Perempuan 28 16 70 83 197
Persentase (%) 17,06% 8,14% 33,33% 41,46% 100%
Data di Tabel 4.2 menunjukan bahwa perubahan penduduk cukup tinggi, dimana jumlah perubahan penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk yang lahir lebih besar daripada penduduk yang meninggal dunia yaitu sebesar 8,14 persen. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penduduk yang lahir kebanyakan laki-laki dari pada perempuan sedangkan jumlah kematian lebih banyak untuk perempuan. Hali ini diakibatkan perempuan lebih mudah terkena penyakit dibanding laki-laki untuk di wilayah Semplak. Namun untuk jumlah perunahan penduduk yang cukup rendah dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang keluar yaitu sebesar 41,46 persen diakibatkan arus urbanisasi. Jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi biasannya laki-laki dikarenakan mereka sulit mencari pekerjaan selain sebagai pedagang di daerah Semplak oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk keluar kota untuk bekerja menjadi PNS maupun buruh. Penduduk asli (lokal) merupakan masyarakat Bogor dan beberapa masyarakat berasal dari daerah luar Jawa yaitu Sumatra dan Sulawesi. Masyarakat sangat erat kekompakannya dan memperhatikan masalah lingkungan seperti gotong royong, menjaga keamanan dan lain – lainnya. Masyarakat asli yang
36
tinggal di perkampungan sebagian besar adalah penduduk asli yaitu masyarakat Bogor. Ada juga diantara masyarakat yang tinggal diperkampungan merupakan pendatang dari Jawa dan Sumatra, namun jumlahnya tidak banyak. Diantara penduduk asli ada yang mampu keadaan ekonominya, namun jumlah mereka tidak banyak. Kebanyakan dari mereka kaya karena warisan dari orang tua. Sebagian besar penduduk asli tergolong dalam keadaan kurang mampu. Mereka hanya memiliki rumah dan lahan yang sempit. Perbedaan struktur komunitas antara masyarakat yang tinggal dalam perumahan dan perkampungan menyebakan
rawannya
kecemburuan
sosial.
Masyarakat
perkampungan
menggangap masyarakat perumahan kaya, sehingga harus baik hati kepada masyarakat kampung dan member bantuan kepada mereka. Segala sesuatu yang diberikan oleh orang kampung harus ada imbalannya. Penduduk yang tinggal di perumahan umumnya merupakan penduduk pendatang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Rumah yang ada di perumahan lingkungannya tertata dengan baik. Kondisi sosial ekonomi mereka tergantung pada mata pencarian sehari – hari. Namun sebagian besar yang tinggal di perumahan adalah pegawai negri dan karyawan swasta. Oleh karena itu keadaan ekonomi nya lebih baik dibandingkan keadaan komunitas yang tinggal diperkampungan. Kepemimpinan yang ada dapat dibedakan sebagai kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal dapat dilihat dari patuhnya masyarakat kepada Lurah sebagai pemimpin formal di masyarakat. Pemimpin informal lahir dari aktifitas keagamaan seperti Majelis Ta‟lim. Pemimpin informal ini sangat dihormati oleh masyarakat yang sebagian besar (mayoritas) beragama Islam. Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Semplak Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendidikan Taman kanak-kanak Sekolah Dasar/MI SMP/SLTP/MTS SMA/SLTA/Aliyah Akademi/DI-D3 Sarjana(S1-S3) Jumlah
Jumlah 230 2300 50 210 2790
Persentase (%) 8,24% 82,4% 1,79% 7,52% 100%
Dapat dilihat di tabel 4.3 bahwa jumlah tingkat pendidikan SLTA/MA sebanyak 1,79 persen dari total jumlah penduduk, dan tidak ada yang memiliki
37
gelar sarjana. Penduduk di Kelurahan Semplak pada saat ini telah meningkat dengan pesat. Hal ini dikarenakan banyak pendatang yang pindah ke wilayah pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan Semplak. Tabel 4.4. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kepercayaannya di Kelurahan Semplak Tahun 2011. No 1. 2. 3. 4. 6. 7.
Agama/Kepercayaan Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Jumlah
Jumlah 9.143 337 82 17 32 36 9647
Persentase(%) 94,77% 3,49% 0,85% 0,17% 0,33% 0,37% 100 %
Dari tabel 4.4 diatas dapat dipaparkan bahwa hampir keseluruhan penduduk dikelurahan ini beragama Islam. Hal ini disebabkan karena agama Islam merupakan kepercayaan yang paling anyak dianut oleh orang Indonesia, begitu juga dengan kelurahan ini, hingga mencapai 94,77 persen. Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam dan sedikit yang beragama Hindu, agama Kristen merupakan agama mayoritas kedua selain Islam. Kehidupan antar umat beragama dari pengamatan lapangan sangat tinggi toleransinya,konflik – konflik antar umat beragama tidak ditemukan dari beberapa keterangan responden yang dijadikan sample.
4.3. Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kelurahan Semplak Mata
pencaharian
penduduk
sebagai
pegawai
di
lingkungan
pemerintahan/non pemerintah sebanyak 1,7 persen. Pedagang/ wiraswasta sebesar
56,7 persen dan sisanya bergerak di bidang jasa seperti angkutan,
pertukangan,usaha kredit serta pensiunan sebesar 41,7 persen . Lingkungan perumahan yang padat menyebabkan banyak peluang seperti toko,restoran, dan macam – macam usaha ekonomi lainnya. Jenis usaha yang dilayani penduduk terdiri dari jasa travel biro, bank, notaries, pengacara, wartel, jasa boga (catering), panti pijat, jasa keperantaraan (leasing), jasa konveksi dan salon (Monografi Desa, 2011).
38
Sektor industri kecil dan kerajinan sangat bervariasi dan menjadi andalan sebagai mata pencaharian masyarakat seperti : konveksi, minuman, pembuatan payung, boneka batik, kusen, lemari dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang pangan seperti pembuatan tahu, tempe, roti dan kue. Dengan jumlah penduduk padat dan wilayahnya mudah dijangkau berbagai jenis barang diperdagangkan antara lain sayur mayur, buah-buahan, bahan bangunan , mainana nak-anak, makanan dan minuman ringan, bahan-bahan pokok kebutuhan rumah tangga, pedagang onderdil mobil dan alat-alat listrik. Hasil usaha dagang ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat tapi juga penduduk diluar wilayah Semplak. Golongan penduduk yang tergolong miskin dalam kelurahan ini kebanyakan tidak memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga sehinggga mereka memiliki banyak waktu luang dalam melaksanakan kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan. Setelah mengikuti program dana bergulir dari PNPM kebanyakan warga setempat berkerja dan berwirausaha sebagai penjual makanan dan minuman dikarenakan masyarakat setempat sangat konsumtif dalam pembelian makanan dan minuman setiap harinya.
4.4. Organisasi dan Kelembagaan di Kelurahan Semplak Organisasi dan Kelembagaan yang ada di Kelurahan Semplak dapat dikategorikan berdasarkan : a.
Lembaga Pendidikan Keberadaan lembaga pendidikan, dapat dikatakan cukup lengkap mengingat jenjang pendidikan dari mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) ada di kelurahan tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut :
39
Tabel 4.5. Jumlah Lembaga Pendidikan di Kelurahan Semplak Tahun 2011 NEGRI No
Tingkat Pendidikan
SWASTA
Gedung (buah) 3 1
Guru (Org) 30 10
Murid (Org) 2300 150
Gedung (buah) 4 -
Guru (Org) 20 -
Murid (Org) 230 -
1. 2. 3.
Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar MI
4. 5.
SMP SMA
-
-
-
1 1
10 7
50 210
6.
SMK Jumlah
4
40
2450
1 7
20 57
1200 1690
b.
Lembaga Kesehatan Prasarana dan sarana kesehatan
yang ada sangat lengkap, ini sangat
menunjang tingkat kesehatan warga masyarakat di lingkungan Kelurahan Semplak. Warga dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan karena keberdaanya sangat dekat dan jam operasinya dalah dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Akses masyarakat miskin ke lembaga kesehatan yang ada dapat dengan mudah menjangkaunya. Dukungan dari program pemerintahan dengan fasilitas Kartu Miskin menyebabkan warga masyarakat mendapatkan kemudahan apabila menggunakan fasilitas kesehatan yang ada berupa biaya gratis dokter dan obat-obatan. Adapun prasarana di bidang kesehatan mulai dari Posyandu,Poliklinik Rumah bersalin dan Puskesmas. Sedangkan sarana tim medis mulai dari dokter umum, dokter gigi, bidn dan perawat. Salah satu kegiatan Posyandu dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu dan anak berupa pendataan Balita, pendataan ibu hamil dan pendataan orang tua lanjut usia mengenai kondisi kesehatannya. c. Lembaga Keagamaan Dalam bidang keagamaan di Kelurahan Semplak sangat menjunjung nilai – nilai agama yang dianut oleh kepercayaannya masing-masing. Toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari –hari sangat terasa, pertemuan – pertemuan Majelis Ta‟lim khususnya yang beragama islam yang diadakan oleh ibu-ibu, Bapak-bapak dan para remaja yang aktif dalam pertemuan
40
tersebut. Mayoritas warga yang beragama islam menyebabkan aktifitas masyarakat dibidang keagamaan sangat kental sekali di lingkungan warga. Adapun sarana-prasarana dan kegiatan keagamaan di lingkungan Semplak seperti : Masjid sebanyak 7 buah, Mushola sebanyak 15 buah, kegiatan Majelis Ta‟lim sebanyak 24 buah dan Gereja sebanyak 2 buah. d. Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Keberadaan lembaga ini di lingkungan masyarakat sangat membantu dalam aktifitas kehidupan sehari-hari . Bantuan – bantuan pemerintah dan Lembaga swadaya (swasta) dalam bentuk kegiatan (prasarana fisik, ekonomi, bantuan dana bergulir dan lain-lain) sangat dijunjung kelancaran oleh adanya lembaga tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut: d.1. Tim Penggerak PKK Aktifitas PKK di lingkungan Semplak sangat aktif sekali. Contoh aktivitanya
berupa
pengajian,
arisan,
kebun
contoh,
demo
memasak,kesenian dan pertemuan rapat bulanan. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. d.2. LPM Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
(LPM)
dikelurahan
Semplak
mempunyai masa bakti 1990 s/d 2012 mulai dari ketua sampai anggota berjumlah 23 orang. Keberadaan lembaga ini sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keinginannya dalam pembangunan di lingkungan Semplak. Rencana pembangunan setiap tahunnya oleh pihak Kelurahan dibicarakan dibicarakan bersama dlam suatu forum, bersamasama unsur-unsur lapisan masyarakat diantarannya LPM ikut terlibat. Aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar oleh LPM untuk menyampaikan ide-ide tersebut kedalam forum sehingga aspirasi masyarakat dapat ditanggapi langsung oleh aparat yang ada, sehimgga diketahui bangaimana kemungkinannya dapat diwujudkan. d.3. BKM Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dibentuk sebagai aspirasi masyarakat dalam menyingkapi adanya kegiatan atau program bantuan pemerintahm PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam pelaksanaanya BKM
41
dibantu oleh 3 pelaksana teknis dilapangan yaitu : Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola Lingkungan dan Unit Pengelola Sosial. Salah satu tindakan BKM yang nyata ialah mampu membangun komitmen bersama dalam penguatan kapasitas masyarakat yang selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Warga selelu dilibatkan dalam proses sehingga warga dapat merasakan manfaat langsung atau tidak langsung dari keputusan yang diambil. Pelibatan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran pemberdsyaan dimana keadaran dan partisipasi dibutuhkan dalam transformasi sosial. e. Lembaga Simpan Pinjam Keberdayaan lembaga ini membantu masyarakat dalam aktifitas kehidupannya berupa bantuan ekonomi. Adanya Lembaga keuangan Simpan Pinjam yang mulai berjlan sejak tahun 2001 dengan modal awal 2 Juta sekarang telah menjadi 30 Juta tahun 2012. Lembaga simpan pinjam ini banyak bergerak membantu warga masyarakat yang kekurangan modal dalam aktifitas ekonominya. Lokasi kantor nya adalah di RW 6.
4.5
Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Progam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak berdiri dari tahun
2004. Setelah terbangunnya program PNPM Mandiri perkotaan ini dan adanya BKM PWK Semplak, masyarakat khususnya yang tergolong kurang mampu memiliki kegiatan lain selain menggurus rumah tangga. Kegiatan program PNPM Perkotaan ini berupa kegiatan dana bergulir. BKM Semplak telah mangalami tiga kali pergantian kepengurusan sejak awal berdirinya di tahun 2004. Ketua BKM PWK Semplak dari tahun 2010 sampai sekarang adalah ibu Zubaidah. Beliau berperan sebagai penasehat dan pembina berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UPK (Unit Pelayanan Kegiatan) Semplak. Program PNPM Mandiri Perkotaan di Semplak merupakan proyek penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat berada pada pelaksanaannya yang lebih menekankan pada proses dan bukan hasil. Proses dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat miskin khususnya dengan cara meningkatkan partisipasi pada kehidupan sosial
42
kemasyarakatan yang didukung dengan terbangunnya kelembagaan yang mampu mendorong terbentuknya semangat kebersamaan dan solidaritas warga dalam bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Hal ini juga karena prosesnya, penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat mengutamakan dan mendorong kesetaraan dan memandang peserta sebagai pelaku dan tidak sebagai objek pelaksana kegiatan. Kegiatan PNPM di Kelurahan ini sendiri terbagi menjadi tiga yaitu UPK Sosial, UPK Ekonomi Bergulir dan UPK Lingkungan. Tiga unit pelayanan kegiatan tersebut mempunyai kegiatan dalam bidangnya masing-masing. Kegiatan yang paling rutin dilakukan dalam program PNPM di Semplak adalah kegiatan dalam bidang ekonomi. Kegiatan dalam bidang ekonomi berupa dana bergulir. PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak memiliki dana awal sebesar kurang lebih 50 juta yang digunakan sebagai dana bergulir masyarakat yang mengikuti program tersebut. Kegiatan dana bergulir ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak bekerja sama sekali. Beberapa persyaratan yang diajukan bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini antara lain adalah kepemilikan KTP dan KK. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka benar – benar merupakan warga dari Kelurahan Semplak. Peminjaman modal usaha dalam kegiatan dana bergulir ini dilaksanakan pada minggu pertama diawal bulan. Para KSM biasannya datang ke sekretariat BKM Semplak dan langsung meminjam dana sebesar yang dibutuhkan kepada PWK Semplak. Dana yang dicairkan tergantung kepada usaha yang akan dijalankan. Biasannya jika KSM sudah lama bergabung dalam kegiatan dana bergulir ini, mereka diberikan tambahan biaya untuk memperoleh modal usaha. Selain itu, ketepatan waktu pengembalian juga berpengaruh kepada dana yang akan dipinjamkan berikutnya, periode waktu pengembalian biasannya satu bulan sekali biasanya diawal bulan juga. Kegiatan dana bergulir ini sangat membantu masyarakat khususnya yang tidak memiliki pekerjaan di Kelurahan Semplak. Mereka bisa terbebas dari pengganguran yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi. Dengan menjadi
43
KSM dana bergulir ini mereka memiliki usaha di bidang nya masing-masing yang keuntungannya menjadi penghasilan tambahan bagi pemenuhan kebutuhan sehari – hari.
44
V.
TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN
5.1 Profil Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan Program PNPM Mandiri Perkotaan memiliki syarat keikutsertaan yang harus dipenuhi. Program ini dapat diikuti oleh laki-laki dan perempuan, akan tetapi peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada perempuan peserta. Untuk dapat ikut serta dalam program tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : 1) Warga Negara Indonesia yang telah berdomisili kurang lebih 3 tahun di Kelurahan Semplak. 2) Mendapatkan izin dari suami 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) 4) Tidak memiliki pekerjaan dan atau memiliki satu jenis pekerjaan. 5) Telah mengisi form persyaratan untuk mengikuti kegiatan dana bergulir. Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Usia di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Usia Responden 18-25 Tahun
Jumlah 7
Persen (%) 11,66
26-45 Tahun
14
73,33
>45 Tahun
9
15
Total
60
100
Berdasarkan Tabel 5.1, mayoritas perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan berusia 26-45 tahun yang termasuk kedalam kategori usia produktif sedang yaitu sebanyak 73,33 persen. Sebesar 15 persen perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan termasuk kedalam kategori penduduk usia tua (usia >45 tahun). Sebesar 11,66 persen perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan termasuk kedalam kategori penduduk usia muda (usia 18-25 tahun).
45
Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Status Pernikahan di Kelurahan Sempak Tahun 2012 Status Pernikahan Menikah Belum Menikah Janda Total
Peserta PNPM Mandiri Perkotaan
Jumlah 51 4 5 60
Persen (%) 85 6,7 8,3 100
85 persen sudah menikah. Mereka
membantu suaminya dalam menambah pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Tabel 5.3 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM Menurut Pekerjaan Utama Sebelum Mengikuti PNPM-MP di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Pekerjaan Utama PNS Buruh (Buruh Pabrik, Buruh Bangunan, Buruh Angkut, dll.) Pekerjaan Rumah Tangga Total
Jumlah 1 1 58 60
Persen (%) 1,7 1,7 96,66 100
Pekerjaan utama peserta program adalah sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga lebih memiliki banyak waktu luang sehingga mereka lebih fokus dalam mengikuti program usaha dana bergulir yang termasuk salah satu program kegiatan ekonomi di PNPM Mandiri Perkotaan. Tabel 5.6 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Usaha yang Ditekuni Peserta Setelah Mengikuti PNPM-MP di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Usaha yang Ditekuni Saat Ini Pengelolaan Makanan/Minuman Kerajinan Klontong Bengkel Pulsa Usaha Kredit Total
Frekuensi 39 3 3 2 7 6 60
Persen (%) 65 5 5 3,3 11,7 10 100
Sebesar 65 persen perempuan peserta program ini mengeluti bidang usaha pengelolaan makanan dan minuman. Hal tersebut dikarenakan masyarakan kelurahan Semplak memiliki tingkat konsumtivitas tinggi dalam mengkonsumsi bahan olahan makanan/minuman.
46
Tabel 5.7 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Status Usaha yang Dijalani PNPM-MP di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Status Usaha
Frekuensi
Persen (%)
Milik Sendiri
57
95
Bukan Milik Sendiri
3
5
Total
60
100
Status kepemilikan usaha peserta PNPM Mandiri sebesar 95 persen adalah milik sendiri, artinya mereka memiliki keuntungan yang lebih banyak dan mereka lebih leluasa untuk mengembangkan usahannya. Tabel 5.8 Jumlah dan Persentase Pendapatan Peserta Setelah Mengikuti PNPMMP di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Pendapatan/Bulan
Frekuensi
Persen (%)
< 1.000.000
12
20
1.000.000-2.000.000
12
20
> 2.000.000 - 3.000.000
5
8,3
> 3.000.000 - 4.000.000
4
6,7
> 4.000.000
27
45,0
Total
60
100
Dilihat dari tabel pendapatan peserta PNPM Mandiri dapat dinyatakan sukses, karena 45 persen dari seluruh peserta PNPM Mandiri pendapatannya lebih dari 4 juta perbulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perempuan peserta di Kelurahan Semplak yang mengikuti Program PNPM Mandiri beragama Islam dengan usia rata-rata 26-46 tahun, berstatus menikah, dengan pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga. Setelah mengikuti program PNPM Mandiri para peserta menekuni bidang usaha pengelolaan makanan dan minuman sebagai bidang usaha yang paling banyak ditekuni dengan status kepemilikan usaha yang sebagian besar adalah milik sendiri.
5.2 Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Menurut derajat Partisipasi Arnstein. Pada kegiatan penyusunan program PNPM Mandiri perkotaan di Kelurahan Semplak, kehadiran perempuan peserta dalam pertemuan sebanyak 48,33 persen orang yang hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Lihat tabel 5.9) Hal- hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk
47
penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hadir dan mendapatkan pengetahuan dari masyarakat, namun masih bersifat satu arah. Perempuan peserta program ini mendapatkan gambaran secara luas mengenai kondisi politik, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga mereka dapat
memprediksikan kebutuhan yang masyarakat butuhkan dan
memasukannya dalam rancangan program selanjutnya. Akan tetapi, pada tahap ini peserta tidak ada yang mengemukakan pertanyaan maupun pernyataan bagi pihak program karena mereka hanya hadir untuk mendengarkan dan menyimak bagaimana evaluasi dan rencana program selanjutnya. Terdapat 18,33 persen perempuan peserta yang hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah. (Lihat tabel 5.9) Dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang mengikuti rapat dengan antusiasme yang tinggi bukan sekedar hadir namun juga menyimak serta mencatat hasil proses rapat dan pertemuan tersebut. Kemudian terdapat 25 persen perempuan peserta yang hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan dalam program. (Lihat tabel 5.9) Pengaruh yang diberikan oleh peserta dapat direalisasikan dengan perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya. Hal tersebut dikarenakan beberapa perempuan peserta merasa mempunyai rasa kebutuhan yang tinggi terhadap program PNPM tersebut sehingga mereka benar – benar menyimak dan berencana ikut serta secara aktif dalam kegiatan program PNPM itu sendiri. Beberapa program PNPM yang paling diminati oleh perempuan peserta di Kelurahan Semplak adalah program BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Program ini bertujuan meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait,
48
dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat. Selain itu, juga disebabkan karena beberapa peserta yang memang hanya memiliki kegiatan PNPM ini sebagai kegiatan utama mereka sehari – hari. Sehingga mereka terfokus pada kegiatan ini sepenuhnya tanpa ada kegiatan dan pekerjaan lainya selain program ini. Dalam partisipasi untuk mengemukakan masukan saran/usul dalam rapat/pertemuan, terdapat 50 persen peserta atau setengah dari jumlah peserta yang hadir untuk hanya memberikan usul secara satu arah terhadap program ini. (Lihat 5.9) Usul yang diberikan oleh peserta hanyalah sebatas saran bagi pihak PNPM Perempuan peserta memiliki keterbatasan pada tingkat pendidikan. Usul dari perempuan peserta tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhankebutuhan masyarakat yang tidak terpikirkan oleh laki-laki seperti misalnya kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, simpan pinjam maupun air bersih. Selain itu, perempuan dinilai dapat bersikap lebih obyektif dalam menentukan prioritas kebutuhan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kelurahan Semplak menjadi salah satu faktor rendahnya rasa percaya diri mereka. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi mental penduduk perempuan disana. Mereka cenderung tidak terbuka dalam menerima kritikan balik dari pihak pemerintah. Latar belakang pendidikan membuat mereka tidak percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya, namun dapat diatasi dengan musyawarah khusus perempuan yang kerap diadakan oleh tim PNPM Perkotaan itu sendiri dalam kurun waktu 1 bulan sekali bersamaan dengan evaluasi usaha yang mereka jalani,dengan cara ini lambat laun mereka mulai terbiasa menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, dari Tabel 5.9 juga menunjukan bahwa sebesar 11,66 persen perempuan peserta yang secara aktif memberikan usulannya secara langsung terhadap program dan berharap mendapatkan feedback dari usul yang mereka sampaikan tersebut. Beberapa ide atau masukan
yang bermanfaat
untuk
pengembangan usaha dari masyarakat sangat diappresiasi oleh penyelenggara program. Masukan yang diperluakan dalam program berkaitan dengan kegiatan KSM sendiri. Mereka berharap akan dapat mendapat modal usaha yang lebih besar
sehingga cukup untuk dapat mengembangkan usaha lebih dari satu.
49
Selanjutnya terdapat 38,33 persen yang memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai kebutuhan. (Tabel 5.9) Usulan dan saran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka sehari - hari mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak penyelenggara program. Hal ini berkaitan juga dengan kebutuhan dan keinginan mereka dalam memajukan usaha yang telah mereka ikuti dalam program ini. Sehingga mereka ingin langsung mendapat respon balik yang sifatnya positif dari pihak penyelenggara program untuk usaha mereka. Adapun partisipasi dalam menetapkan konsep rencana program, terdapat 50 persen perempuan peserta yang ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat. Para peserta ikut memberikan masukan mengenai konsep rencana yang baik untuk masyarakat, hal ini dimaksudkan agar para peserta juga mengetahui konsep rencana yang akan dilaksanakan dalam program selanjutnya. Sehingga harapannya mereka dapat ikut dalam rencana program tersebut. Terdapat 13,33 persen yang tidak hanya ikut menetapkan konsep rencana namun ikut berpartisipasi aktif dalam menetapkan konsep rencana, mereka ingin ikut berpartisipasi aktif dalam menetapkan konsep rencana karena agar mereka dapat benar-benar ikut berperan serta dalam program selanjutnya. Sebesar 36,66 persen masyarakat ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada kosep rencana yaitu mereka ikut dalam menetapkan konsep dalam arti ideide yang mereka ungkapkan dalam menetapkan konsep rencana akan digunakan dalam menetapkan konsep rencana program karena dianggap dapat membangun program. Namun pihak pemerintah tetap memegang legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran peserta tersebut. Untuk tingkat partisipasi terakhir dalam program PNPM Perkotaan yaitu dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana program, terdapat 50 persen yang ikut memberikan persetujuan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut didasari oleh pemberian informasi satu arah dari aparat pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa harus memberikan persetujuan balik mengenai rancangan program yang telah dibentuk oleh tim PNPM. Akan tetapi, tidak ada umpan balik (feedback) dari masyarakat
50
secara nyata, karena mereka hanya merasa harus menyetujui secara lisan. Kemudian, terdapat 13,33 persen yang memberikan persetujuan untuk kepentingan masyarakat. Peserta menjadikan partisipasi menjadi suatu alat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga mereka merasa ingin ikut serta sebagai suatu objek dari partisipasi itu sendiri. Dalam tingkatan akhir perempuan peserta sebesar 36,66 persen telah memberikan persetujuan karena telah terjadi komunikasi diadik dengan pemerintah. Mereka tahu akan kebutuhan mereka dalam program sehingga mereka ikut dalam menetapkan keputusan pada rencana program
selanjutnya.
Selain
itu,
mereka
juga
berpartisipasi
dalam
pengimplementasian program tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung partisipasi yang terdiri dari tingkat kemauan peserta yang terdiri dari sikap dan motivasi peserta umtuk bergabung dalam program PNPM ini. Sikap yang ditunjukan peserta merupakan sikap yang positif, dikarenakan program PNPM telah membantu mereka memiliki usaha sehingga penghasilan mereka pun bertambah serta dengan adanya program tersebut, peserta dapat mendapatkan lapangan kerja yang layak untuk mengisi waktu nya setiap hari Selain itu tingkat pendidikan peserta dan tingkat kesempatan juga mempengaruhi, makin tinggi pendidikan yang dimiliki peserta membuat mereka makin percaya diri dan mengerti tujuan mereka akan mengikuti program ini. Mereka merasa perlu dan butuh dalam keikutsertaannya dalam program berdasarkan komitmen yang tinggi. Kesempatan yang mereka miliki seperti waktu luang dan informasi yang didapat juga menentukan tingkatan partisipasi. Semakin banyak waktu luang bagi peserta yang tidak memiliki beban ganda semakin fokus mereka untuk mengikuti program ini dan semakin banyak informasi yang mereka dapatkan dari pemerintah baik dari tim PNPM itu sendiri membuat mereka semakin mengerti dan yakin untuk tetap mengikuti dan melakukan usaha mengunakan modal yang dipinjamkan dari program PNPM Perkotaan ini. Tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dapat ditunjukan pada Tabel 5.9 berikut ini :
51
Tabel 5.9 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Jenis Partisipasi dan Derajat Partisipasi Arnstein di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan
Kategori Partisipasi
Rendah
Sedang
Tinggi
Partisipasi Kehadiran Perempuan Peserta dalam Rapat/Pertemuan
Partisipasi dalam Mengemukakan Masukan/Saran/ Usul dalam Rapat/ Pertemuan
Partisipasi dalam Menetapkan Konsep rencana program
1.Manipulasi 2.Terapi 3.Pemberitahuan 4.Konsultasi 5.Penenangan 6.Kemitraan 7.Pendelegasian 8.Kontrol Masyarakat
29 (48,33%) 11(18,33 %) 20(33,33%) -
30(50%) 7(11,66 %) 23(38,33%) -
30(50%) 8(13,33%) 22(36,66%) -
Partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana program 30(50%) 8(13,33%) 22(36,66%) -
Jumlah
60(100%)
60(100%)
60(100%)
60(100%)
Derajat Partisipasi Arnstein
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar tingkat partisipasi kehadiran perempuan dalam rapat atau pertemuan berada pada derajat partisipasi pemberitahuan dan tergolong kategori rendah yaitu sebesar 48,33 persen.
Mayoritas
tingkat
partisipasi
masukan/saran/usul
dalam
rapat
atau
perempuan pertemuan
dalam berada
mengemukakan pada
derajat
pemberitahuan dan tergolong kategori rendah yaitu sebesar 50 persen. Tingkat partisipasi perempuan dalam menetapkan konsep rencana program berada pada derajat partisipasi pemberitahuan dan tergolong kategori rendah yaitu sebesar 50 persen. Tingkat partisipasi dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana program berada pada derajat partisipasi pemberitahuan dan tergolong kategori rendah yaitu sebesar 50 persen. Keterkaitan antara tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dengan derajat partisipasi Arnstein berada pada kategori sedang yaitu konsultasi dan penenangan. Arnstein menyatakan bahwa konsultasi dan mengundang pendapat – pendapat masyarakat dapat menjadi langkah yang sah dalam menuju tingkat partisipasi penuh. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa usulan-usulan dan ide- ide yang disumbangkan oleh masyarakat akan dijadikan bahan pertimbangan dalam keberlanjutan program. Sejauh ini kondisi dilapangan
52
menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya hanya menerima paparan program PNPM. Sehingga partisipasi hanya merupakan suatu penekanan pada beberapa jumlah orang yang datang pada pertemuan (rapat evaluasi). Berdasarkan derajat penentraman (placations), masyarakat lebih sedikit ditempatkan pada badan – badan urusan masyarakat atau badan pemerintahan yaitu kantor sekret PNPM Mandiri. Kantor PNPM Mandiri mayoritas dipegang oleh elit kekuasaan (pemerintah). Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat berhak memberikan saran – saran atau ide atau masukan akan tetapi pemerintah yang lebih berhak untuk menentukan legitimasi atau visibilitas dari saran-saran tersebut Usia memiliki korelasi dengan kategori partisipasi. Tingkat partisipasi perempuan dalam program PNPM Mandiri perkotaan di Kelurahan Semplak termasuk dalam kategori Sedang. Tabel 5.10 Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Golongan Usia dan Tingkat Partisipasi di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Tinggi Jumlah
Produktif Muda 5 (55,5%) 4 (44,5%) 9 (100%)
Golongan Usia Kerja Produktif Menengah 19 (44,2%) 24 (55,8%) 43 (100%)
Produktif Tua 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%)
Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP berada pada golongan usia produktif menengah (2645 tahun) maka tingkat partisipasinya meningkat, sementara pada usia produktif tua relatif ada penurunan kembali tingkat partisipasinya.
53
VI.
PENGARUH FAKTOR PENDORONG TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN
6.1. Pengaruh Tingkat Kemauan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan
dalam Program PNPM mandiri perkotaan Tingkat kemauan perempuan peserta di Kelurahan Semplak dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dari persepsi, sikap dan motivasi para peserta terhadap program tersebut. Mayoritas perempuan peserta di Kelurahan Semplak yang mendapatkan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM, memiliki persepsi yang tergolong sedang atau biasa saja sebesar 63,3 persen (Lampiran1. Tabel Frekuensi Persepsi). Dari hasil wawancara dengan perempuan peserta, kebanyakan dari mereka telah mengerti bahwa akan ada proyek bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin. Bahwa bantuan tersebut dapat direalisasikan dengan syarat peserta harus dapat membentuk kelompok – kelompok KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Tabel 6.1 Hubungan Antara Tingkat Persepsi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Tingkat Persepsi Sedang 29(48,33%) 29(100%)
Tinggi 3(9,68%) 28(90,32%) 31(100%)
Tabel 6.1 menjelaskan keterhubungan antara pengaruh persepsi dengan tingkat partisipasi. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP memiliki tingkat persepsi yang tinggi maka tingkat partisipasinya juga cenderung meningkat. Peserta memersepsikan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan dinilai cukup bermanfaat. Peserta setuju bahwa program yang merupakan salah satu kontribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
ini
bertujuan dalam membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi serta dapat menciptakan peluang dan kesempatan yang baru bagi masyarakat. Sehingga akhirnya mereka berpartisipasi dalam mengikuti beberapa pelatihan dari
54
program
sehingga
mendapatkan
tambahan
pengetahuan
dan
mengasah
keterampilan sehingga menjadi lebih kreatif dari sebelumnya. Hal ini dapat membantu
masyarakat
khususnya
para
peserta
program
untuk
belajar
berorganisasi menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Penilaian peserta dari segi sikap dalam menanggapi program adalah sebesar 78,3 persen ( Lampiran1. Tabel Frekuensi Sikap) Hal tersebut merupakan sikap yang netral. Mereka mengikuti program ini dengan melaksanakan kegiatan dana bergulir yang diberikan oleh PNPM. Menurut peserta, dana bergulir yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka, selain itu dengan adanya dana bergulir tersebut dapat membantu mereka dalam memiliki usaha dan menciptakan peluang dan kesempatan kerja bagi mereka sehingga dengan begitu pendapatan yang mereka hasilkan juga bertambah. Hal ini menyebabkan para peserta akhirnya banyak yang berpartisipasi dalam mengunakan dana bergulir dan membuka usaha. Adapun keterkaitan antara pengaruh sikap terhadap tingkat partisipasi, ditunjukkan oleh Tabel 6.2. Tabel 6.2 Hubungan Antara Sikap terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Sikap Netral 29(63,04%) 17(36,83%) 46(100%)
Positif 6(42,86%) 8(57,14%) 14(100%)
Penjelasan tabel 6.2 ini menunjukkan bahwa sikap perempuan peserta program yang netral cenderung melahirkan partisipasi yang rendah sebesar 63,04 persen. Data menunjukkan kecenderungan bahwa semakin ke
arah netral sikap
perempuan peserta program maka semakin rendah tingkat partisipasinya. Masih rendahnya partisipasi perempuan peserta program karena masih banyak yang belum antusias atau belum yakin terhadap program yang ada. Setiap perempuan peserta memiliki motivasi yang berbeda dalam berpartisipasi dalam program PNPM, namun perempuan peserta di Kelurahan Semplak memiliki motivasi yang cukup tinggi sebesar 76,7 persen (Lampiran1. Tabel Frekuensi Motivasi). Mereka berpartisipasi dalam program berdasarkan kemampuan mereka sendiri tanpa paksaan orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dikarenakan kebutuhan mereka yang banyak sehingga rata-rata para perempuan peserta ingin membantu suaminya
55
dalam mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat kemauan yang tinggi dari para peserta menyebabkan partisipasi yang tinggi juga di dalam program. Tabel 6.3 Hubungan Antara Motivasi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Motivasi Sedang 27(48,21%) 29(51,79%) 56(100%)
Tinggi 2(50%) 2(50%) 4(100%)
Berdasarkan Tabel 6.3, diketahui bahwa perempuan peserta program memiliki motivasi sedang memiliki tingkat partisipasi sedang yaitu 51,79 persen dan mengalami penurunan tingkat partisipasi menjadi rendah sebesar 50 persen pada motivasi yang tinggi. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP memiliki motivasi yang tinggi maka tingkat partisipasinya semakin rendah, sementara dengan motivasi yang sedang tingkat partisipasinya justru semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perempuan peserta yang memiliki motivasi yang tinggi beranggapan bahwa, mereka tidak harus mengikuti kegiatan bimbingan maupun rapat evaluasi dari pihak PNPM dikarenakan mereka sudah menyadari dan langsung termotivasi dalam program dana bergulir tanpa merasa perlu terlalu berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan yang telah disediakan.
6.2.
Pengaruh Tingkat Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan Pengaruh tingkat kemampuan terhadap tingkat partisipasi perempuan
dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan perempuan peserta yang mengikuti program PNPM Mandiri Perkotaan. Tingkat pendidikan peserta yang menerima dana bergulir PNPM yang masuk kedalam kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Semplak dapat dikelompokan bahwa 76,7 persen (Lampiran 4. Tabel Frekuensi Tingkat Kemampuan Pendidikan)
tingkat
pendidikannya tergolong sedang namun lebih cenderung ke rendah. Dengan kondisi tersebut menyebabkan peserta tidak memiliki pilihan maupun peluang yang besar dalam kesempatan kerja. Dengan kondisi tersebut akhirnya pendapatan
56
atau gaji yang diterima dari pekerjaan tersebut relatif kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargannya menjadi tidak tercukupi. Adanya program PNPM terutama dalam kegiatan dana bergulir, peserta merasa terbantu dalam permasalahan ekonomi mereka. Kebanyakan dari mereka tidak teralu
merasa harus memiliki pendidikan yang yang cukup dalam
berpartisipasi dalam program PNPM, karena dalam
program PNPM lebih
diperlukan niat serta kreativitas yang tinggi dalam membuka usaha dari pinjaman dana bergulir. Namun mereka tidak menyangkal bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang akan mereka dapatkan dalam program ini. Program
PNPM
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
pendidikan
masyarakat terutama masyarakat miskin. Sehingga penting melakukan upaya – upaya
dalam
pemberdayaan
masyarakat
dengan
meningkatkan
tingkat
pendidikanmya sehingga dalam jangka panjang dapat diperoleh kualitas manusia yang dapat bersaing dan berkompetisi dalam memperebutkan sumberdaya dan pada akhirnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat, dengan ini partisipasi masyarakat dalam program pun akan meningkat. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi. Tabel 6.4 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Pengaruh Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Rendah Sedang Tinggi 13(72,22%) 18(43,90%) 0 5(27,78%) 23(56,10%) 1(100%) 18(100%) 41(100%) 1(100%)
Dari tabel 6.4 tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung menunjukkan semakin tinggi tingkat partisipasi. Tingkat pendidikan yang rendah sebesar 72,22 persen memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Semakin tingginya tingkat pendidikan cenderung meningkatkan tingkat partisipasi yang ditunjukkan dengan angka sebesar 56,10 dan 100 persen. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi membuat para peserta banyak yang memilih pekerjaan lain selain mengikuti program dana bergulir ini. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri.
57
Hubungan antara tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi perempuan peserta dalam program PNPM Mandiri Perkotaan, dijelaskan pada Tabel 6.5. Tabel 6.5
Hubungan Antara Tingkat Pendapatan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012
Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Rendah 2(100%) 0 2(100%)
Pengaruh Tingkat Pendapatan per bulan Sedang Tinggi 28(51,85%) 2(50%) 26(48,15%) 2(50%) 54(100%) 4(100%)
Tabel ini menunjukkan bahwa perempuan peserta program dengan pendapatan rendah cenderung memiliki partisipasi rendah, sementara perempuan dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki partisipasi rendah dan sedang. Terdapat kecenderungan semakin tinggi pendapatan perempuan peserta program maka semakin tinggi partisipasi (sedang) Dari tabel 6.5 perempuan peserta pada program PNPM Mandiri Perkotaan memiliki tingkat pendapatan
rendah sebesar
100 persen yang
memiliki
partisipasi yang juga tergolong rendah. Namun pendapatan peserta perempuan menurun menjadi 51,85 persen dalam tingkatan pendapatan yang rendah dan kembali naik menjadi 50 persen pendapatannya dalam tingkat partisipasi yang tergolong sedang. Rendahnya pendapatan suami para perempuan peserta program ini serta dengan ketidakadanya penghasilan yang diperoleh perbulannya menyebabkan para perempuan peserta akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam program PNPM untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sebesar 88,3 persen (Lampiran4. Tabel Frekuensi Tingkat Kemampuan Pendapatan) tergolong tingkat pendapatan dalam kategori sedang di dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Semplak. Namun tetap masih dibawah rata-rata cukup, sehingga para peserta akhirnya berpartisipasi dalam program PNPM. Peserta telah mengakui bahwa dengan menjadi peserta perempuan
maka mereka mendapatkan tambahan pendapatan saat mengikuti
program PNPM. Bukan itu saja namun pendapatan yang mereka terima dapat dijadikan sebagai modal dalam mereka berwirausaha. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi, kerena semakin tinggi tingkat kemampuan
58
pserta dalam pendidikan dan pendapatan maka para perempuan peserta pun semakin yakin dan percaya diri dalam mengikuti program PNPM Perkotaan.
6.3. Pengaruh Tingkat Kesempatan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat kesempatan terbagi menjadi tingkat keterdedahan informasi dan tingkat pendampingan yang diterima oleh peserta terhadap program. Tingkat keterdedahan informasi perempuan peserta di Kelurahan Semplak tergolong tinggi yaitu sebesar 96,7 persen (Lampiran1. Tabel Frekuensi Tingkat Kesempatan Keterdedahan Informasi). Bagi mereka, informasi yang disampaikan dari pihak PNPM Mandiri Perkotaan (pemerintah) kepada masyarakat sudah sangat jelas. Mereka mengerti bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Kelurahan Semplak merupakan sebuah program yang memiliki tujuan dalam mengentaskan kemiskinan di daerah sekitar rumah mereka dengan proyek – proyek tertentu dan salah satunya adalah pemberian dana bergulir BLM (Bantuan Langsung Mandiri). Mereka sebagai peserta perempuan program telah mengetahui bahwa dana tersebut adalah merupakan dana pinjaman bergulir yang harus mereka gunakan dalam membuka atau mengembangkan usaha dan dana pinjaman tersebut pun harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu pengembalian terlambat maka mereka akan dapatkan sangsi sesuai dengan alasan mereka masing-masing mengapa dapat terjadi keterlambatan. Biasanya ketepatan waktu pengembalian dana bergulir mempengaruhi jumlah dana BLM yang akan dipinjamkan untuk selanjutnya. Informasi seperti ini sangat penting diketahui para peserta. Dengan adanya informasi yang tepat dan jelas maka mereka akan dengan yakin berpartisipasi dalam program. Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hubungan antara keterdedahan informasi dengan tingkat partisipasi perempuan peserta dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan.
59
Tabel 6.6
Hubungan Antara Keterdedahan Informasi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Keterdedahan Informasi Sedang Tinggi 28(50%) 0 28 (50%) 4 (100%) 56(100%) 4(100%)
Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP memiliki tingkat keterdedahan informasi yang tinggi maka tingkat partisipasinya meningkat. , sementara pada yang peserta dengan tingkat keterdedahan informasi yang sedang ada penurunan kembali tingkat partisipasinya Tingkat pendampingan yang diterima masyarakat Kelurahan Semplak cukup tinggi yaitu sebesar 95 persen (Lampiran4. Tabel Frekuensi Tingkat Pendampingan). Mereka mengakui bahwa fasilitator kelurahan telah memberikan saran yang bermanfaat dalam penyusunan rencana usaha mereka serta melakukan diskusi seputar bidang usaha yang mereka jalani sehari – hari. Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hubungan antara pendampingan dengan tingkat partisipasi peserta. Tabel 6.7
Hubungan Antara Pendampingan yang Diterima terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012
Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Pendampingan yang diterima Sedang Tinggi 28(50%) 0 28 (50%) 4(100%) 56(100%) 4(100%)
Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP memiliki pendampingan yang tinggi maka tingkat partisipasinya meningkat, sementara pada peserta yang hanya mendapatkan tingkat pendampingan sedang terdapat penurunan kembali tingkat partisipasinya Pihak PNPM Mandiri Perkotaan memberikan pelatihan dan keterampilan bagi KSM seputar usaha mereka serta memberikan saran yang membangun dan memantau perkembangan usaha para peserta secara rutin. Hal – hal ini meyakinkan para peserta bahwa program PNPM Perkotaan merupakan program yang kompeten karena memiliki pendampingan serta pengawasan yang jelas.
60
Dengan ini tingkat partisipasi peserta pun menjadi semakin tinggi karena semakin percaya terhadap kesempatan yang diberikan pihak PNPM Perkotaan terhadap perkembangan usaha mereka.
6.4.
Pengaruh Faktor Demografi terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan Faktor demografi terbagi manjadi dua yaitu usia dan status perkawainan.
Di Kelurahan Semplak, usia mepengaruhi kinerja dalam proyek PNPM tersebut. Dalam usia yang produktif kerja para peserta terlihat lebih maksimal dibanding usia non produktif. Usia produktif terbagi menjadi tiga kategori produktif muda berkisar antara 18-25 tahun dengan jumlah sebesar 11,66
persen. Produktif
menengah berkisar antara 26-45 tahun dengan jumlah 73,33 persen dan produktif tua sebesar 15 persen. Peserta yang tergolong kelompok umur produktif sedang berpartisipasi tinggi di dalam program. Selain usia, status perkawinan juga mempengaruhi tingkat partisipasi, ada 85 persen perempuan peserta yang memiliki status menikah yang mengikuti program PNPM ini, walaupun mereka telah menikah namun mereka dapat membagi waktunya dengan baik dalam berumah tangga dan dalam menjalankan usaha setiap hari. Kebanyakan dari mereka dalam 24 jam melaksanakan seperempat dalam waktu produktifnya dengan menjalankan usaha program PNPM yang mereka minati untuk menambah penghasilan mereka, namun setelah melaksanakan usah amereka tetap melaksanakan kewajiban rumahtangga sebagaimana mestinya seperti memasak,mencuci baju,membersihkan rumah, bahkan sampai menggurus anak dan berpasrtisipasi dalam kelembagaan lain misalnya pengajian, PKK dan kepengurusan puskesmas semuannya mereka lakukan dengan rutin setiap hari. Hal – hal yang berbau rumahtangga tidak menghalangi mereka untuk tetap total dalam melaksanakan usaha program PNPM tersebut. Beban kerja ganda yang mereka lakukan justru membuat mereka lebih dsiplin dan dapat membagi waktu dengan baik serta mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya kesibukan yang mendatangkan keuntungan yang didapat yang berupa penghasilan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Oleh karena itu mereka tetap berpartisipasi aktif dalam program ini.
61
Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hubungan antara usia terhadap tingkat partisipasi perempuan peserta. Tabel 6.8 Hubungan Antara Usia terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Produktif Muda 5 (55,56%) 4 (44,44%) 9 (100%)
Usia Produktif Menengah 19 (44,19%) 24 (55,81%) 43 (100%)
Produktif Tua 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%)
Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin perempuan peserta program PNPM-MP berada pada golongan usia produktif menengah (2645 tahun) maka tingkat partisipasinya meningkat, sementara pada usia produktif tua relatif ada penurunan kembali tingkat partisipasinya. Sebesar 55,56 persen perempuan peserta yang berada pada kategori usia produktif menengah ternyata memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan mengalami peningkatan tingkat partisipasi menjadi sedang menjadi 55,81 persen dan kembali mengalami penurunan menjadi 50 persen di tingkat partisipasi sedang terhadap program PNPM Mandiri perkotaan yang diimplementasikan di Kelurahan Semplak. Dalam usia yang berkisar antara 26 – 45 tahun mereka yang tergolong usia produktif menengah dianggap telah matang dan berpengalaman dalam menjalani usaha dana bergulir oleh karena itu mereka dapat cukup berpartisipasi dikarenakan mereka diberikan kepercayaan oleh pihak PNPM dalam menjalani usaha. Hubungan antara status pernikahan terhadap tingkat partisipasi perempuan peserta dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dikemukakan secara detail pada Tabel 6.9. Tabel 6.9
Hubungan Antara Status Pernikahan terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012
Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Jumlah
Menikah 22(51,16%) 21(48,84%) 43(100%)
Pengaruh Status Pernikahan Belum Menikah 4(33,33%) 8(66,67%) 12(100%)
Janda 4 (80%) 1 (20%) 5(100%)
Dari data diketahui bahwa perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan sudah menikah memiliki partisipasi yang rendah. Sementara itu, perempuan peserta program yang belum menikah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi yaitu sebesar 66,67 persen. Jadi yang tinggi partisiasinya
62
hanya pada perempuan berstatus belum menikah. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta perempuan yang sudah menikah lebih sulit membagi waktunya dalam melaksanakan baban kerja ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai peserta dalam pengelola usaha oleh dana bergulir dari program PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, selain itu hal yang harus dipikirkan lebih jauh adalah akses dan kontrol terhadap keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.
6.5 Uji Korelasi Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Berikut ini merupakan tabel hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS uji Spearman : Tabel 6.10 Uji Korelasi Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi No
Faktor – faktor yang mempengaruhi Tingkat partisipasi
Sig. (2-tailed)
1
Tingkat Kemauan
Tidak Nyata (0,887)
2
Tingkat Kemampuan
Tidak Nyata (0,997)
3
Tingkat Kesempatan
Tidak Nyata (0,088)
4
Usia
Tidak Nyata (0,867)
5
Status Pernikahan
Tidak Nyata (0,418)
Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kemauan : H0 : Tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. H1 : Terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,887 >
(0.05) sehingga H0 ditolak dan H1
diterima. Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kemampuan H0 : Tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan tingkat kemampuan H1 : Terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan tingkat kemampuan
63
Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,997 >
(0.05) sehingga H0 ditolak dan H1
diterima. Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kesempatan H0 : Tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesempatan H1 : Terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesempatan Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,088 >
(0.05) sehingga H0 ditolak dan H1
diterima. Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Usia H0 : Tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan usia H1 : Terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan usia Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,867 >
(0.05) sehingga H0 ditolak dan H1
diterima. Hubungan antara Tingkat Partisipasi dengan Status Pernikahan H0 : Tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan Status Pernikahan H1 : Terdapat hubungan nyata antara tingkat partisipasi dengan status pernikahan Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Spearman diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,418 >
(0.05) sehingga H0 diterima dan H1
ditolak. Tingkat partisipasi seseorang tidak dipengaruhi oleh tingkat kemauaan dan kemampuan hal ini dikarenakan peserta perempuan program PNPM yang berpendidikan rendah maupun tinggi serta berpendapatan rendah dan tinggi memiliki partisipasi rendah dalam rangkaian program PNPM yang berupa kegiatan penyusunan program PNPM, mengemukakan masukan atau saran di setiap rapat PNPM, menetapkan konsep rencana program selanjutnya dan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana tersebut. Persepsi, sikap dan
64
motivasi mereka cukup tinggi namun hal tersebut berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam program dana bergulir dengan tujuan menambah penghasilan mereka sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan karena ingin mengikuti kegiatan PNPM lainnya. Mereka kurang peduli terhadap pendampingan yang diterima maupun informasi yang diberikan oleh pihak PNPM mengenai program. Tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan modal untuk membuka usaha. Oleh karena itu tingkat kesempatan juga bisa dikatakan tidak berpengaruh dalam tingkat partisipasi Untuk faktor demografi, usia dan status pernikahan juga tidak mempengaruhi partisipasi karena dalam program PNPM sendiri tidak pernah mematokan perempuan peserta program dengan usia dan status pernikahan tertentu sehingga mereka lebih merasa bebas dan tidak terikat kepada dua hal tersebut. Selain itu ada beberapa hal seperti pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa mereka tinggalkan sehingga mereka hanya fokus kepada program dana bergulir yang mendatangkan keuntungan daripada mengikuti pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh pihak PNPM itu sendiri.
65
VII. 7.1
TINGKAT KEBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN Akses
dan
Kontrol
Peserta
Perempuan
ekonomi
merupakan
Program
Terhadap
Sumberdaya Tingkat
keberdayaan
salah
satu
indikator
keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan yang ditandai oleh akses dan kontrol perempuan peserta terhadap hasil program. Akses terdiri dari akses terhadap sumberdaya merupakan akumulasi dari akses terhadap keuangan mikro, pendapatan, aset produktif dan kepemilikan rumahtangga, akses terhadap pasar. Kontrol terdiri dari beberapa hal yang mencangkup akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang terdiri dari keuangan mikro, akses terhadap pendapatan, akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga, akses terhadap pasar serta memiliki kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan adalah responden dapat menggunakan pinjaman modal dari program untuk membuka usaha dan mengembangkannya serta mampu mengembalikan dana pinjaman secara teratur dan tepat waktu. Berikut ini merupakan tabel frekuensi dari akses dan kontrol peserta perempuan terhadap sumberdaya dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Tabel 7.1
Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM menurut Akses terhadap Sumberdaya di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Akses
Frekuensi
Persen (%)
Sedang
0
0
Tinggi
60
100
Total
60
100
Dari tabel 7.1 dapat dilihat bahwa terdapat 100 persen atau semua perempuan peserta program dalam PNPM Mandiri Perkotaan Semplak memiliki akses penuh terhadap sumberdaya. Mereka mendapat akses terhadap keuangan mikro yang berupa pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan sejenis untuk berwirausaha. Di Kelurahan Semplak, perempuan peserta yang mengikuti program dana bergulir yang diselenggarakan oleh PNPM
Mandiri perkotaan
memiliki akses yang kuat terhadap keuangan mikro, hal ini dapat dilihat dari mereka yang bebas dalam memperoleh pinjaman modal dari beberapa lembaga keuangan untuk dapat membuka usaha. Usaha yang mereka tekuni pun
66
bermacam-macam tergantung kepada hobi dan minat mereka sendiri. Kebanyakan dari peserta sebelum membuka usaha nya masing-masing meminta saran yang tepat terlebih dahulu kepada pihak faskel PNPM untuk menentukan usaha yang cocok mereka jalani. Akses terhadap pendapatan yaitu peserta perempuan memperoleh penghasilan dari usaha yang dijalankan yang modalnya berasal dari program. Kisaran pendapatan perbulan yang diperoleh perempuan peserta program adalah sebesar 4 juta atau lebih. Mereka menggunakan pendapatan tersebut untuk akhirnya digunakan dalam tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Penghasilan suami perbulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga para perempuan peserta dalam program ini berusaha mendapatkan penghasilan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, peserta juga memiliki akses dalam menjual barang atau jasa dari usaha mereka di pasar. Masyarakat Kelurahan Semplak menyambut baik dan antusias terhadap usaha para peserta dari dana bergulir tersebut. Usaha yang paling diminati ialah usaha pengelolaan makanan dan minuman. Mereka berjualan di berbagai tempat, seperti pekarangan rumah, warung milik pribadi maupun di sekolah. Banyak hal postif yang peserta dapatkan dalam mengikuti kegiatan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan ini. Bukan hanya dalam segi finansial namun juga dalam penurunan beban dalam pekerjaan domestik, yaitu pengurangan intensitas pekerjaan rumah setelah penerimaan program. Kegiatan rumah tangga yang mereka lakukan sehari – hari sangatlah padat mulai dari memasak,membersihkan rumah sampai dengan mengasuh anak. Semua itu mereka lakukan dengan teratur setiap hari, namun semenjak mereka membuka usaha, mereka jadi dapat melakukan kegiatan diluar rumah yang memberikan dampak yang baik dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Terjadi pembagian tugas keluarga dalam penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Pada saat ibu sedang menjalankan program, anak diurus oleh suami atau saudara kandung ibu.
67
Tabel 7.2
Jumlah dan Persentase Perempuan Peserta PNPM-MP menurut Kontrol terhadap Sumberdaya di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Kontrol
Frekuensi
Persen (%)
Sedang
11
18,33
Tinggi
49
81,66
Total
60
100
Dari Tabel 7.2 dapat dilihat bahwa terdapat 81,66 persen perempuan peserta yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka dapat mengelola penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan. Perempuan peserta program dapat memutuskan untuk menggunakan pinjaman modal dari program untuk membuka usaha dan mengembangkannya serta mampu mengembalikan dana pinjaman secara teratur dan tepat waktu. Di dalam program PNPM Mandiri Perkotaan terutama di Semplak biasanya mereka memiliki batas waktu pengembalian pinjaman dana bergulir dan para perempuan peserta program biasanya mengembalikan dama disetiap minggu pertama awal bulan atas kehendak dan pengaturan mereka sendiri. Serta akan dijatuhkan sanksi apabila terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman dengan alas an yang kurang akurat. Selain itu, dalam hal kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga, perempuan peserta program dapat mengontrol dan membagi alokasi waktu antara bekerja nafkah dan bekerja mengurus rumah tangga secara teratur dan tepat waktu. Mereka telah memiliki jadwal kegiatan sehari – hari yang mereka susun sedemikian rupa sehingga dapat secara teratur dalam mengontrol kegiatan rumah tangga seperti mengurus anak maupun suami, membereskan rumah serta dalam menjalankan program dana bergulir ini. Namun ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam hal ini yaitu perolehan izin suami untuk bekerja diluar rumah. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, masih ada 18,33 persen yang harus izin agar dapat bekerja diluar rumah dan mengikuti program PNPM Mandiri Perkotaan.
68
7.2
Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Akses dan Kontrol Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat partisipasi berpengaruh terhadap akses dan kontrol perempuan
peserta program. Berikut ini merupakan tabel hubungan antara partisipasi, akses dan kontrol dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak.
Tabel 7.3
Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dan Akses terhadap Sumberdaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Partisipasi
Akses terhadap sumberdaya Rendah
Sedang
Sedang
0(%)
0(%)
Tinggi
29(100%)
31(100%)
Jumlah
29 (100%)
31(100%)
Berdasarkan tabel 7.3 dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai tingkat partisipasi sedang maupun tinggi tetap memiliki akses yang tinggi terhadap sumberdaya sebesar 100 persen. Hal ini berarti baik partisipasi rendah maupun sedang sama-sama memiliki akses yang tinggi terhadap sumberdaya yang berupa akses terhadap pelayanan keuangan mikro, Akses terhadap pendapatan, Akses terhadap pasar, Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak. Tabel 7.4 Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dan Kontrol terhadap Sumberdaya dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Partisipasi Kontrol terhadap sumberdaya Rendah
Sedang
Sedang
7(26,92%)
8(20,51%)
Tinggi
19(73,08%)
31(79,49%)
Jumlah
26 (100%)
39(100%)
Berdasarkan tabel 7.4 menunjukkan bahwa pada tingkat partisipasi rendah maupun sedang, perempuan peserta program sama-sama memiliki kontrol yang tinggi terhadap sumberdaya. Hal ini berarti bahwa kontrol terhadap sumberdaya cenderung belum dapat ditunjukkan oleh tingkat partisipasi perempuan peserta program.
69
7.3
Keberdayaan Ekonomi Perempuan Peserta Program PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat keberdayaan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur
keberhasilan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini dilihat dari tingkat keberdayaan ekonomi tersebut diukur dari akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya. Berikut disertakan tabel yang terdiri dari jumlah dan persentase perempuan peserta program yang memiliki keberdayaan ekonomi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Tabel 7.5 Jumlah dan Persentase Tingkat Keberdayaan Ekonomi Peserta PNPMMP di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Keberdayaan ekonomi
Frekuensi
Persen (%)
Sedang
12
20
Tinggi
48
80
Total
60
100
Dapat dilihat dalam tabel 7.5 bahwa ada 80 persen perempuan peserta program PNPM-MP yang memiliki tingkat keberdayaan ekonomi tinggi. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak PNPM-MP dalam program dana bergulir ini sehingga mereka memiliki kegiatan positif dalam mengisi waktu luang mereka setiap hari terlepas dari kegiatan mereka mengurus rumah tangga. Mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Selain itu akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya cukup tinggi yang menyebabkan tingkat keberdayaan ekonomi mereka juga baik. Tabel 7.6 Hubungan Antara Partisipasi dan Tingkat Keberdayaan Ekonomi dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak Tahun 2012 Partisipasi
Keberdayaan Ekonomi Sedang Tinggi
Rendah 8(25,81%) 23 (74,19%)
Sedang 9(31,03%) 20(68,97%)
Jumlah
31 (100%)
29(100%)
Dari Tabel 7.6 menunjukkan bahwa pada partisipasi rendah maupun sedang sama-sama menunjukkan tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program yang tinggi. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Semplak belum menentukan tingkat
70
keberdayaan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak telah berdaya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya sekaligus dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan rumah tangga mereka sehari –hari.
71
BAB VIII. PENUTUP
8.1.
Kesimpulan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Tingkat partispasi perempuan peserta program PNPM Mandiri perkotaan tergolong rendah. Hal ini dikarenakan program PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan dalam perencanaannya hanya berbentuk pemberitahuan (sosialisasi) tanpa melibatkan partisipasi aktif untuk perencanaan kebutuhan bersama peserta program. 2. Faktor demografi (status perkawinan) adalah faktor yang paling mempengaruhi
partisipasi perempuan peserta program. Perempuan
peserta program yang berstatus menikah memiliki beban kerja ganda selama mengikuti program. Mereka lebih fokus dalam kegiatan rumah tangga mereka sehari – hari seperti membersihkan rumah ataupun mengurus anak. Namun, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mereka akhirnya mengikuti kegiatan program dana bergulir
PNPM
Mandiri
untuk
menambah
penghasilan
serta
melakukan usaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. 3. Tingkat partisipasi tidak mempengaruhi tingkat keberdayaan ekonomi perempuan peserta program, karena baik tingkat partisipasi rendah dan tinggi sama-sama memiliki keberdayan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan perempuan peserta program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Semplak telah berdaya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya sekaligus dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan rumah tangga mereka sehari –hari. 8.2.
Saran Tingkat kesempatan cenderung memiliki hubungan yang paling kuat
dengan tingkat partisipasi peserta program. Harapannya, tim pendamping PNPM Mandiri Perkotaan dapat lebih meningkatkan tingkat keterdedahan informasi dan pendampingan kepada perempuan peserta program.
72
Tim pendamping PNPM Mandiri Perkotaan perlu meningkatkan partisipasi peserta program karena tingkat partisipasi peserta program cenderung memiliki hubungan dengan tingkat kemampuan ekonominya. Tim PNPM juga perlu menyusun kembali indikator keberhasilan program yang terukur dan sesuai dengan tujuan awal program yaitu memperbaiki kondisi perekonomian perempuan peserta program.
73
DAFTAR PUSTAKA
Ambadar, Jackie. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Wujud Kepedulian Dunia Usaha. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Arnstein, Sherry. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969.
Masril, Cahyanti Novika. 2011. Tingkat Partisipasi Perempuan Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm-M) Perdesaan. Skripsi. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Institut Peranian Bogor. Nasdian, F. Tonny. 2006. Modul Kuliah Pengembangan Masyarakat. Tidak Diterbitkan. Institut Pertanian Bogor. Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Slamet, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi Surakarta: Sebelas Maret University Press. Soefaat, et al. 1998. Kamus Tata Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
Suciati. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Tesis. Magister teknik pembangunan wilayah dan kota. Universitas Diponegoro Semarang. Sudirja, Rija. 2007. Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Program Pembangunan
Pertanian
Di
Pedesaan.
darihttp://pustaka.unpad.ac.id/. Selasa 2 Agustus 2011
Diakses
74
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat. PT Refika Aditama.Bandung Sulistyowati E. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Pedesaan: Kajian Pada Kelompok pengayaman Tikar Mendong Di Desa Kidangbang Kecamatan wajak Kabupaten Malang. Jurnal Peelitian Edisi ilmu-Ilmu Sosial: XIII(1). Januari. Hal. 383-402. Tim Koordinasi. 2008. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri.
Jakarta.
http://lomboktimurkab.go.id/files/PTO%20PNPM%20Mandiri%20Pe desaan.pdf diunduh tanggal 24 september 2011. Tim Pengelola. 2008. Program Penangulangan Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta.
http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid= 4&catid= 2&
diunduh tanggal 20 september 2011. Tim Penulis. 2009. Kajian Gender Dalam Proyek Pembangunan Berbasis Komunitas:
Implikasi
Bagi
PNPM
Mandiri.
Jakarta.
http://www.docstoc.com/docs/5805651/Kajian-Gender-dalam-Proyek Pemberdayaan-Berbasis-Komunitas
diunduh tanggal 2 Januari
2011. Wahyuni, Eka S. 2010. Pedoman Teknik Penulisan Laporan Studi Pustaka. Tidak Diterbitkan. Institut Pertanian Bogor.
75
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Kelurahan Semplak
Sumber: www.bogorkab.co.id
76
Lampiran 2. Diagram Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat PWK Semplak
PIMPINAN KOLEKTIF
PENASEHAT PEMBINA
KOORDINATOR Ny. Zuba‟idah
SEKRETARIA T
PENGAWAS UPK
Ny. Nurabeni Ny. Rosidah
Bid. Ekonomi
Bid. Fisik Link
Bid. Sosial
H. Suharmat, SH Dede Sofyan Ny. Anita Roslina
Maman R R. Sukaria Johannes Tione Edi Kuncoro
Suwandi S,si U. Suhanda Spd Ny. Mikaesih
UPK
UPL
Ny. S. H. Rahnu Ny. Eva T H. Purbana
Tri Nandar W Mad Rotib
KSM EKONOMI
KSM FISIK LINK
MASYARAKAT
UPS Ny. Linda E Ny. T Mintarsih
KSM SOSIAL
77
Lampiran 3. Kerangka Sampling Daftar Nama Perempuan Peserta di Lokasi Penelitian
No
Nama
No
Nama
No
Nama
No
Nama
1
Anita Rosita
16
Evi Rahayu
31
Kumalasari
46
Asnap
2
Nuryeni
17
Keken
32
Ama
47
Sri Partini
3
Suti
18
Novita S
33
Komalasari
48
Dewi
4
Acah
19
Tita Sastih
34
Ace
49
Siti Nuryani
5
Heni
20
Mimin
35
Azizah
50
Anis
6
Susi
21
Siti Romlah
36
Endun
51
Sariyah
7
Ucup
22
Roehayati
37
Yulastri
52
Endang
8
Mimi
23
Nurahma
38
Sri Susilawati
53
Atikah
9
Heryani
24
Nia Kurniasih
39
Cacih Sukaesih
54
Ocim
10
Ida Farida
25
Melati
40
Evi Sovia
55
Enceh
11
Ida Parida
26
Maemunah
41
Mariah
56
Murdiani
12
Sri Suarti
27
Yeni
42
Djuju
57
Sukasih
13
Eva Maryani
28
Nining
43
Neti
58
Dini
14
Linda
29
Tuti Adis
44
Rahmayanti
59
Sumarni
15
Leli
30
Nani Sumaini
45
Siti Chomsatun
60
Kurniasih
78
Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Tabel Frekuensi Persepsi terhadap Program P2KP
Valid
Frequency
Percent
Sedang
38
63.3
Tinggi
22
36.7
Total
60
100.0
Frequency
Percent
Netral
47
78.3
Negatif
13
21.7
Total
60
100.0
Sikap terhadap P2KP
Valid
Motivasi Frequency Valid
Sedang
Percent
56
93.3
Tinggi
4
6.7
Total
60
100.0
Tingkat Kemampuan Pendidikan Frequency Valid
Percent
Rendah
13
21.7
Sedang
46
76.7
Tinggi
1
1.7
Total
60
100.0
Tingkat Kemampuan Pendapatan Frequency Valid
Percent
Rendah
3
5.0
Sedang
53
88.3
Tinggi
4
6.7
Total
60
100.0
79
Keterdedahan Informasi Frequency Valid
Rendah
Percent
2
3.3
Tinggi
58
96.7
Total
60
100.0
Pendampingan yang Diterima Frequency Valid
Rendah
Percent
3
5.0
Tinggi
57
95.0
Total
60
100.0
80
Lampiran 5. Uji SPSS Correlations
Spearman's Tingkat
Correlation
rho
Coefficient
Partisipasi
Tingkat
Kemampu
Kesempat
Partisipasi
Kemauan
an
an
1.000
-.019
.000
.222
.
.887
.997
.088
60
60
60
60
-.019
1.000
.227
-.084
.887
.
.081
.523
60
60
60
60
.000
.227
1.000
.018
.997
.081
.
.894
60
60
60
60
.222
-.084
.018
1.000
.088
.523
.894
.
60
60
60
60
N Correlation
Kemauan
Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat
Correlation
Kemampuan
Coefficient Sig. (2-tailed) N
Tingkat
Correlation
Kesempatan
Coefficient
Tingkat
Tingkat
Sig. (2-tailed)
Tingkat
Tingkat
Sig. (2-tailed) N
Correlations Tingkat
Status
Partisipasi Tingkat Partisipasi
Pearson Correlation
Usia 1
.022
-.106
.867
.418
60
60
60
Pearson Correlation
.022
1
-.251
Sig. (2-tailed)
.867
Sig. (2-tailed) N Usia
N Status Pernikahan
Pernikahan
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.053
60
60
60
-.106
-.251
1
.418
.053
60
60
60
81
Tingkat Partisipasi * Tingkat Kemampuan Crosstabulation Tingkat Kemampuan
Tingkat
Rendah Count
Partisipasi
% within Tingkat
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
0
28
1
29
.0%
49.1%
50.0%
48.3%
1
13
0
14
100.0%
22.8%
.0%
23.3%
0
16
1
17
.0%
28.1%
50.0%
28.3%
1
57
2
60
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Kemampuan Sedang
Count % within Tingkat Kemampuan
Tinggi
Count % within Tingkat Kemampuan
Total
Count % within Tingkat Kemampuan
Tingkat Partisipasi * Tingkat Kesempatan Crosstabulation Tingkat Kesempatan Sedang Tingkat Partisipasi
Rendah
Count % within Tingkat
Tinggi
Total
3
26
29
100.0%
45.6%
48.3%
0
14
14
.0%
24.6%
23.3%
0
17
17
.0%
29.8%
28.3%
3
57
60
100.0%
100.0%
100.0%
Kesempatan Sedang
Count % within Tingkat Kesempatan
Tinggi
Count % within Tingkat Kesempatan
Total
Count % within Tingkat Kesempatan
82
Tingkat Partisipasi * Usia Crosstabulation Usia Produktif Produktif Muda Tingkat Partisipasi
Rendah
Count % within Usia
Sedang
Count % within Usia
Tinggi
Count % within Usia
Total
Count % within Usia
Menengah
Produktif Tua
Total
4
21
4
29
57.1%
48.8%
40.0%
48.3%
0
11
3
14
.0%
25.6%
30.0%
23.3%
3
11
3
17
42.9%
25.6%
30.0%
28.3%
7
43
10
60
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Janda
Total
Tingkat Partisipasi * Status Pernikahan Crosstabulation Status Pernikahan Menikah Tingkat Partisipasi
Rendah
Count % within Status Pernikahan
Sedang
Count % within Status Pernikahan
Tinggi
Count % within Status Pernikahan
Total
Count % within Status Pernikahan
Belum Menikah
23
2
4
29
45.1%
50.0%
80.0%
48.3%
14
0
0
14
27.5%
.0%
.0%
23.3%
14
2
1
17
27.5%
50.0%
20.0%
28.3%
51
4
5
60
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
83
Tingkat Partisipasi * Tingkat Kemauan Crosstabulation Tingkat Kemauan Sedang Tingkat Partisipasi
Rendah
Count % within Tingkat Kemauan
Sedang
Count % within Tingkat Kemauan
Tinggi
Count % within Tingkat Kemauan
Total
Count % within Tingkat Kemauan
Tinggi
Total
14
15
29
45.2%
51.7%
48.3%
9
5
14
29.0%
17.2%
23.3%
8
9
17
25.8%
31.0%
28.3%
31
29
60
100.0%
100.0%
100.0%
