Kolom IBRAHIM ISA Selasa, 15 April 2014 ------------------
IRIAN JAYA ATAU PAPUA ADALAH INDONESIA . . Asvi Warman Adam -- KEMBALIKAN IRIAN PADA BANGSA INDONESIA !
Minggu lalu aku menerima kiriman artikel yang ditulis oleh historikus Asvi Warman Adam. Judulnya sungguh menarik dan penting sekali: “KEMBALIKAN IRIAN PADA BANGSA INDONESIA!” Dalam tulisannya itu Asvi Warman Adam mengkonfrontasikan dua fakta sejarah: Yang satu: Terjadi pada tanggal 1 Desember 1961. Ketika itu 70 figur politik Papua (yang masih merupakan koloni Belanda) mengibarkan bendera Bintang Kejora, bersanding dengan bendera Merah-Putih-Biru (Nederland). Para elite Papua pengikut Belanda menyepakati nama Papua Barat untuk bangsa mereka. Juga diresmikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, lambang negara “Burung Mambruk”dan semboyan “Satu rakyat, satu jiwa” (One People, One Soul). Fakta sejarah satunya: Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai percobaan Belanda untuk mendirikan negara boneka Papua. Nieuw Guinea memang termasuk bagian Hindia Belanda yang status wilayahnya belum selesai dengan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Setelah itu dilakukan beberapa kali perundingan baik bilateral maupun di PBB, namun tidak membuahkan hasil. Sebagai penolakan pembentukan negara boneka Papua itu, (18 hari setelah percobaan Belanda membentuk negara boneka Papua) – Presiden Soekarno mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Salah satu komando adalah mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Jadi yang akan direbut dari penjajah Belanda adalah Irian Barat bukan Papua. Dua fakta sejarah yang dikonfrontasikan oleh peneliti senior LIPI, Asvi Warman Adam. Yaitu percobaan Belanda mendirikan negara boneka Papua, pada tanggal 1 Desember 1961, dan, – – Komando Trikora Presiden Sukarno, tanggal 19 Desember
1
1961, untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Inilah hakikat konflik Indonesia-Belanda setelah perginya Belanda dari Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Konflik RI-Nederland ini berakhir dengan dibebaskannya Irian Barat melalui proses pelaksanaan perjuangan Trikora yang disusul dengan penyelesaian lewat PBB. Bagi bangsa ini soalnya mengenai sengketa dengan Belanda sekitar Irian Barat, telah selesai dengan PEMBEBASAN IRIAN BARAT. Namun, kolonialisme Belanda meninggalkan 'bom waktu' berupa persiapan dengan sementara figur politik Papua untuk membentuk negara boneka Papua. 'Bom waktu' ini beroperasionil dengan pembentukan dan kegiatan OPM yang bertujun sama denga pertemuan 70 figur politik Papua dengan penguasa Belanda di Irian Barat, ketika Irian Barat masih merupakan koloni Belanda. *** Aswi Warman Adam mengungkap lebih lanjut, mendalami konflik yang terjadi di Papua dewasa ini. Tulis Asvi: “Sejak tahun 1969 telah dilakukan pembangunan fisik di bumi Irian yang sayangnya disertai dengan kekerasan dan tidak luput dari pelanggaran HAM Berat. Ini menjadi memoria passionis (masa kelam) masyarakat Irian. Oleh sebab itu menurut hemat saya berbagai pelanggaran HAM Berat yang terjadi di sana sepanjang Orde Baru sampai era Reformasi harus diusut tuntas. Kasus pembunuhan Theys Eluai hanya mengadili pelaku lapangan bukan antor intelektualnya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Irian perlu pula dibentuk Aswi mengungkapkan: 1 Januari 2000 Presiden Abdurrachman Wahid mengubah kata Irian Jaya dengan Papua. Katanya untuk meredam konflik. Penggantian kata tersebut tidak menyelesaikan masalah mendasar. Persoalan orang Papua yang utama adalah menyangkut sumber daya alam dan kewenangan daerah. Otonomi Khusus harus dilakukan secara efektif demi kesejahteraan rakyat Irian bukan elitnya saja. Selanjutnya pemerintah Indonesia tidak berdaya menekan Freeport agar membangun smelter yang jelas 2
menguntungkan dan membuka lapangan kerja di daerah. Kebijakan keamanan pun masih lemah. Asvi selanjutnya menandaskan, bahwa: “Penggantian nama Papua itu menghilangkan sejarah perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah Belanda. Padahal perjuangan itu dapat disambungkan dengan benih persemaian nasionalisme di bumi Irian melalui para Digulis sejak tahun 1926/1927. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia para tokoh Irian juga turut serta, Frans Kaisiepo, Martin Indhey, Silas Papare dan Abraham Dimara telah diangkat menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasa dan pengorbangan mereka untuk negara dan bangsa Indonesia. Bahkan ditarik lebih jauh lagi, sejarah Irian juga berhubungan dengan Tidore sebagaimana digambarkan dengan bagus dalam disertasi Muridan S Widjojo (alm) tentang perjuangan Pangeran Nuku di Universitas Leiden. *** Silakan pembaca membaca selengkapnya artikel penting Asvi Warman Adam, berikut ini: Dimuat pada Koran Tempo, 10 April 2014
KEMBALIKAN IRIAN PADA BANGSA INDONESIA ! Asvi Warman Adam Tanggal 1 Desember 1961, 70 figur politik Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora (disebut juga Bintang Fajar, Sampari, atau The Morning Star) bersanding dengan bendera Belanda Merah-Putih-Biru. Para elite Papua pengikut Belanda itu juga menyepakati nama Papua Barat untuk bangsa mereka, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, lambang negara “Burung Mambruk”dan semboyan “Satu rakyat, satu jiwa” (One People, One Soul). Peristiwa ini dipandang pemerintah Indonesia sebagai percobaan untuk membuat negara boneka Papua oleh pihak Belanda. Nieuw Guinea memang termasuk bagian Hindia Belanda yang status wilayahnya belum selesai dengan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Setelah itu dilakukan beberapa kali perundingan baik bilateral maupun di PBB, namun tidak membuahkan hasil.
3
Sebagai penolakan terhadap pembentukan negara boneka Papua itu Presiden Soekarno mencanangkan Trikora (tri komando rakyat) di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Tanggal 19 Desember dipilih untuk mengingatkan tanggal agresi militer Belanda ke ibukota Yogyakarta tahun 1948. Salah satu komando adalah mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat. Jadi yang akan direbut dari penjajah Belanda adalah Irian Barat bukan Papua. Nama Irian (ada pula yang mengeja Iryan) diusulkan Frans Kaisiepo (sumber lain menyebutkan sepupunya Marcus Kaisiepo) dalam Konferensi Malino tahun 1946. Dalam bahasa Biak kata Irian berarti “negeri yang panas hawanya” atau juga “mentari yang menghalau kabut”. Ini bermula dari kisah nelayan Biak yang naik sampan menuju menuju Pulau Besar (daratan Papua). Jika melihat sebersit sinar mentari pagi, mereka berteriak “Irian”, artinya mentari akan menghalau kabut dan harapan mencapai pulau besar akan tercapai. Kaisiepo menegaskan dia tidak sudi lagi disebut "Papua", karena nama itu di Nieuw Guinea identik dengan "bodoh, malas, kotor". Residen Van Eechoud tidak senang dengan usulan Kaisiepo tadi. Tapi apa lacur? Jawatan Penerangan Belanda (RVD) di Batavia di mana bekerja J.H. Ritman mantan Pemred Bataviaasch Niuesblad dan H. Van Goudoever mantan Pemred De Locomotif sudah terlanjur menggunakan nama Irian. Bahkan di tengah masyarakat Biak beredar ungkapan bahwa Irian ialah singkatan dari "Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland." Kelak Presiden Soekarno juga menggunakan sebutan Irian. Setelah Trikora diumumkan, segera dibentuk Komando Mandala yang dipimpin Soeharto. Infiltrasi dilakukan oleh tentara Indonesia. Jos Sudarso gugur dalam pertempuran di laut Arafuru. Sementara itu di sisi lain, diplomasi Indonesia sangat menentukan. Soekarno melakukan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat JF Kennedy. Menteri Luar Negeri Soebandrio berpidato di PBB. A.H.Nasution bermanuver dengan rencana pembelian senjata kepada Uni Soviet. Akhirnya AS mendukung Indonesia dan memojokkan Belanda. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi 1 Mei 1963 dan tahun 1969 dilakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang walaupun dilakukan tidak dengan sistem one man one vote, sudah diakui sah oleh PBB. Sejak tahun 1969 telah dilakukan pembangunan fisik di bumi Irian yang sayangnya disertai dengan kekerasan dan tidak luput dari pelanggaran HAM Berat. Ini menjadi memoria passionis (masa kelam) masyarakat Irian. Oleh sebab itu menurut hemat saya berbagai pelanggaran HAM Berat yang terjadi di sana sepanjang Orde Baru 4
sampai era Reformasi harus diusut tuntas. Kasus pembunuhan Theys Eluai hanya mengadili pelaku lapangan bukan antor intelektualnya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Irian perlu pula dibentuk. Tanggal 1 Januari 2000 Presiden Abdurrachman Wahid menyampaikan bahwa kata Irian Jaya diganti dengan Papua. Ini katanya untuk meredam konflik. Menurut hemat saya penggantian kata tersebut tidak menyelesaikan masalah mendasar. Persoalan orang Papua yang utama adalah menyangkut sumber daya alam dan kewenangan daerah. Otonomi Khusus harus dilakukan secara efektif demi kesejahteraan rakyat Irian bukan elitnya saja. Dewasa ini pemekaran kabupaten dan kota yang sudah berjumlah 33 buah ini di Irian lebih banyak menjadi masalah ketimbang solusi. Sementara itu pemerintah Indonesia tidak berdaya menekan Freeport agar membangun smelter yang jelas menguntungkan dan membuka lapangan kerja di daerah. Kebijakan keamanan pun masih lemah. Penggantian nama Papua itu menghilangkan sejarah perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah Belanda. Padahal perjuangan itu dapat disambungkan dengan benih persemaian nasionalisme di bumi Irian melalui para Digulis sejak tahun 1926/1927. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia para tokoh Irian juga turut serta, Frans Kaisiepo, Martin Indhey, Silas Papare dan Abraham Dimara telah diangkat menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasa dan pengorbangan mereka untuk negara dan bangsa Indonesia. Bahkan ditarik lebih jauh lagi, sejarah Irian juga berhubungan dengan Tidore sebagaimana digambarkan dengan bagus dalam disertasi Muridan S Widjojo (alm) tentang perjuangan Pangeran Nuku di Universitas Leiden. Gus Dur tidak mengeluarkan Keputusan Presiden, namun penggantian nama tersebut terdapat dalam Undang-Undang no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Tergantung kepada parlemen yang baru dipilih 9 April 2014 untuk merevisi Undang-Undang tentang Otonomis Khusus sehingga Papua kembali menjadi Irian. (Dr Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI) Demikian selengkapnya artikel Asvi Warman Adam. *** Untuk menambah bahan sejarah selanjutnya sekitar IRIAN BARAT, atau PAPUA, baik kiranya membaca buku tulisan Koesalah Subagyo Toer, berjudul:
5
KRONIK IRIAN BARAT (Abad-abad Pertama Masehi Sampai 1965). Penerbit Teplok Pres, 2011. Penerbit a.l berkomentar sbb: “Buku ini sangat berharga bagi siapapun yang ingin membangun pemahaman sosiologis-historis tentang Irian Barat. Penyusun kronik tentang Irian Barat oleh pemerhati budaya kawakan Koesalah Subagyo Toer ini sangat kaya akan informasi dari sumber-sumber tidak terduga dan jarang dipublikasikan karena semangat keberfihakannya. “ ***
6
