Investment Climate Monitoring Survey 6th (2014)
1
Outline Presentasi Pengantar Pendahuluan Metodologi
Temuan Utama Survei Hambatan dalam Melakukan Usaha
Beberapa Temuan Lainnya Perizinan Usaha Infrastruktur Kepabeanan Administrasi Perpajakan Ketenagakerjaan Kepastian Regulasi Hubungan dengan BirokrasiBeberapa Temuan Lainnya
Kesimpulan & Rekomendasi
2
Pendahuluan AIPEG menyelenggarakan Survey Monitoring Investment Climate ke6 untuk Kantor Wakil Presiden dan BKPM. Survey dilakukan pada Agustus – December 2014 oleh LPEM-FEUI.
Tujuan utama adalah untuk melihat perkembangan iklim investasi di Indonesia dan membandingkan temuan yang diperoleh dari sektor manufaktur dan jasa tahun 2014 dengan hasil Survey Monitoring Investment Climate ke-5 yang dilakukan LPEM FEUI tahun 2010 Survei ini juga memasukkan pengamatan terhadap dampak kebijakan terkait iklim investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada Oktober 2013 (Paket Oktober). (Hasil bagian ini disajikan pada ringkasan eksekutif)
3
Metodologi Ada tiga survei yang berbeda: Perusahaan Manufaktur: 345 Perusahaan Jasa: 187 Kantor Notaris: 59
Dilakukan di 6 kota besar: Medan, Jabodatabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar Menggunakan 25 indikator untuk melihat kondisi iklim berusaha secara umum 4
Temuan Utama Survei
5
Hambatan Dalam Melakukan Usaha
6
Hambatan Usaha Sektor Manufaktur Faktor yang dinilai sebagai hambatan utama oleh sektor manufaktur: Ketidakstabilan makroekonomi Transportasi Listrik Perijinan dari Pemda Ketidakpastian kebijakan dan peraturan Hambatan ini relatif sama dengan hasil survei 2010.
7
Faktor hambatan usaha di sektor manufaktur yang dinilai mengalami perbaikan persepsi dibandingkan 2010
Air bersih, listrik, telekomunikasi dan internet dinilai relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010. 8
Faktor yang dianggap lebih menghambat sektor manufaktur dibandingkan 2010 Dari 25 indikator, 21 indikator dinilai semakin menghambat usaha di tahun 2014. Faktor yang dinilai semakin menghambat usaha manufaktur: Perijinan dari pemerintah pusat Ketidakpastian kebijakan dan peraturan Perijinan dari pemerintah daerah Peraturan tenaga kerja dari pemerintah pusat dan daerah
9
Hambatan Usaha Sektor Jasa Faktor yang dinilai sebagai hambatan utama sektor jasa: Listrik Transportasi Ketidakstabilan makroekonomi Biaya keuangan Perijinan dari Pemda Hambatan ini relatif sama dengan hasil survei 2010.
10
Faktor hambatan usaha di sektor jasa yang dinilai mengalami perbaikan persepsi dibandingkan 2010
Pajak dan retribusi daerah, administrasi pajak, korupsi di pemerintah pusat dan pemda dinilai relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010. 11
Faktor yang dinilai lebih menghambat usaha jasa dibandingkan 2010 Biaya keuangan, perijinan dari Pemda, ketidakpastian kebijakan dan peraturan, akses keuangan, perijinan dari pemerintah pusat dinilai semakin menghambat usaha jasa dibandingkan tahun 2010.
12
Beberapa Temuan Lainnya
13
Perizinan Usaha
(Arah Perubahan Sejak 2010: Bervariasi)
14
Perizinan Usaha di Sektor Manufaktur Waktu pengurusan izin usaha di sektor manufaktur menjadi lebih baik yaitu antara 15 – 33 hari kerja pada tahun 2010 menjadi 12 – 23 hari kerja pada tahun 2014 Working Safety Permit
19
12
Investment Permit
21
15
21 21
Investment Principle License
Nuisance Permit/HO Nuisance Permit/SITU
13
15 15
19
Building Permit
33
21 18
Environmental Permit Location Permit
13
Trade Permit
13 0
5
10
15
2014
23 23
14
Company Registration
2010
20 23 20
25
30
35
Jumlah hari mendapatkan izin usaha (manufaktur) 15
Perizinan Usaha di Sektor Jasa Di sektor jasa, waktu pengurusan perizinan usaha menjadi lebih lama yaitu dari 9 sampai 18 hari kerja tahun 2010 menjadi 10 sampai 25 hari kerja tahun 2014
Jumlah hari mendapatkan izin usaha ( jasa) 16
Pendirian PT Waktu untuk pendirian PT pada tahun 2014 lebih cepat dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 28 hari kerja menurun menjadi Waktu (Hari Waktu (Hari 11 hariProsedur kerja2010 Prosedur 2014 Kerja)
Pemesanan Nama ke Kemenhum dan HAM
3
Pembuatan Akte Pendirian Perusahaan di Notaris Mendapatkan Surat Keterangan Domisili
Kerja)
Membeli voucher dan Pemesanan Nama ke Kemenhum dan HAM
1
Pembuatan Akte Pendirian Perusahaan di Notaris 2
Membuat Surat penyertaan Modal
Mendapatkan Surat Keterangan Domisili
3
Membuat Surat penyertaan Modal Mengisi Data Perusahaan dalam sistem online
Membayar pemesanan naman dan PNBP
1
sampai mendapat persetujuan dari Kemenhum
3
dan HAM Mengisi Data Perusahaan dalam sistem online
1
Mendapat persetujuan dari Kemenhum dan HAM
5
Mengirimkan dokumen fisik ke Kemenhum dan HAM
2
SK PT diterbitkan oleh Kemenhum dan HAM
7
Dokumen SK PT diterima oleh Notaris
7
Total Waktu (hari kerja)
28
Membayar PNBP Kemenhum dan HAM mengirimkan soft copy SK PT secara online SK PT dicetak dan distempel oleh notaris Mengirimkan dokumen fisik ke Percetakan Negara Total Waktu (hari kerja)
1 1 1
1
11
17
Infrastruktur
(Arah Perubahan Sejak 2010: Bervariasi)
18
Waktu untuk mendapatkan jaringan utilitas Perusahaan Jasa merasakan waktu untuk mendapatkan sambungan listrik, telpon, air dan gas semakin lama di 2014 Bagi perusahaan manufaktur, waktu sambungan air dan gas semakin lama namun sambungan listrik dan telpon dirasakan lebih cepat
Manufaktur (Jumlah Hari)
Jasa (Jumlah Hari) 19
Kinerja Jaringan Utilitas Perusahaan manufaktur mengalami gangguan layanan listrik dan air yang lebih sedikit di 2014 dibandingkan tahun 2010, namun mengalami gangguan telpon yang lebih banyak. Dibandingkan 2010, frekuensi gangguan utilitas tahun 2014 di perusahaan jasa ada yang lebih sering dan ada yang lebih jarang, namun di perusahaan manufaktur, frekuensi ganguan semua utilitas menjadi lebih tinggi.
Frekuensi Gangguan Layanan di Manufaktur
Frekuensi Gangguan Layanan di Jasa
20
Kepabeanan
(Arah Perubahan Sejak 2010: Bervariasi)
21
Waktu Pengurusan Impor Sedikit Membaik
Proses impor melalui jalur hijau sedikit lebih cepat pada tahun 2014 dengan rata-rata 3 hari. Sebaliknya, proses di jalur merah sedikit lebih lama menjadi rata-rata 6 hari. 22
Pungutan tidak resmi di bea cukai berkurang
Jumlah perusahaan yang mengaku sering mengalami pungutan tidak resmi berkurang dari 34% 2010 menjadi 21% 2014. 23
Persepsi Umum Terhadap Bea Cukai Sedikit Memburuk
Dibandingkan 2010, lebih banyak perusahaan di 2014 yang merasa pengurusan bea cukai lebih lama, lebih kompleks dan lebih mahal
24
Administrasi Perpajakan
(Arah Perubahan Sejak 2010: Positif)
25
Waktu Pengurusan Restitusi (Bulan)
Waktu pengurusan restitusi pajak lebih singkat di tahun 2014 dibanding 2010, kecuali atas PPN bagi perusahaan jasa (stagnan).
26
Nilai Restitusi yang Disetujui (% Nilai yang Dimohonkan)
Nilai permohonan restitusi pajak yang disetujui lebih tinggi di tahun 2014 dibanding 2010, kecuali atas PPN bagi perusahaan manufaktur. 27
Pembayaran Pungutan Tidak Resmi (% Responden yang Memohon Restitusi)
Persentase responden pemohon restitusi yang membayar pungutan tidak resmi lebih rendah di tahun 2014 dibanding 2010. 28
Waktu untuk Mempersiapkan SPT (Hari) Time Spent (Days) 2010
2014
Article 21/26
6.8
4.2
Article 23/26
5.8
3.7
Article 4 (2)
5.9
1.6
Article 22: Import
6.8
3.6
Article 22: Certain Industries' Sales
9.5
3.4
Article 25 (Installment of Income Tax)
4.7
3.7
VAT Out
4.8
4.1
Article 21/26
4.5
1.7
Article 23/26
4.8
3.0
Article 4 (2)
4.6
5.0
Article 22: Import
4.8
4.6
Article 25
4.4
2.9
VAT Out
4.9
3.4
Manufacturing
Services
Waktu untuk mempersiapkan SPT lebih singkat di tahun 2014 dibanding 2010, kecuali atas SPT PPh Final bagi perusahaan jasa.
29
Keperluan Staf Penyusun SPT (Orang) Number of Staffs 2010
2014
Article 21/26
2.2
1.5
Article 23/26
1.6
1.4
Article 4 (2)
1.5
1.4
Article 22: Import
1.6
1.3
Article 22: Certain Industries' Sales
1.8
1.3
Article 25 (Installment of Income tax)
1.1
1.4
VAT Out
1.6
1.4
Article 21/26
1.6
1.2
Article 23/26
1.8
1.2
Article 4 (2)
1.5
1.2
Article 22: Import
1.8
1.4
Article 25
1.4
1.1
VAT Out
1.5
1.2
Manufacturing
Services
Keperluan staf untuk menyusun SPT lebih sedikit di tahun 2014 dibanding 2010, kecuali atas SPT PPh 25 bagi perusahaan manufaktur.
30
Ketenagakerjaan
(Arah Perubahan Sejak 2010: Negatif)
31
4
Female Worker Regulation
Bagi perusahaan manufaktur & jasa, persoalan terbesar terkait regulasi pekerja terletak pada peraturan upah minimum.
6,4 9 8,7
Overtime Regulation 6
Social Security Regulation Local Worker Regulation
44,1 5
Government Monitoring
5
Foreign Worker Regulation
10,4 % Responden Manufaktur 8,1 7,0 20,323
Severance Pay 14,5 18 18
Lay-Off Procedure Minimum Wage -
5,0
10,0
15,0
2010
32,8
20,0
25,0
30,0
35,0
2014
2 2,7
Female Worker Regulation
44,3
Overtime Regulation Social Security Regulation
33,2
Foreign Worker Regulation
22,1 2 3,2 3
Local Worker Regulation Government Monitoring
% Responden Jasa
4,8 88,0
Severance Pay 6 6,4
Lay-Off Procedure 5
Minimum Wage 0,0
2,0
13,4
4,0
6,0
2010
2014
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
32
3
Worker Strikes
5 4
Worker Demonstration
7 5
Conflict with Labor Union
% Responden Manufaktur
6
7
Social Security Problems
10 14
Demand for Salary/Wage Increase -
5
10
2010
2014
19
15
20
25
Konsisten dengan hasil di bagian regulasi pekerja, masalah terbesar bagi perusahaan manufaktur dan jasa adalah permintaan kenaikan gaji/upah.
1,0 0,5
Worker Strikes Worker Demonstration
2,0 1,6
Conflict with Labor Union
2,0
% Responden Jasa 4,3 4,0
Social Security Problems
6,4 6,0
Demand for Salary/Wage Increase -
2,0 2010
4,0 2014
6,0
12,3 8,0
10,0 12,0 14,0
33
Biaya Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan (% biaya produksi untuk manufaktur dan % nilai penjualan untuk jasa) 12 10
10
8
Kendati demikian, antara tahun 2010 dan 2014 biaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan menurun secara proporsional baik terhadap total biaya produksi perusahaan manufaktur maupun terhadap total penjualan perusahaan jasa.
6
5 4
4 2
2 0 2010
2014
2010
2014 34
Kepastian Regulasi
(Arah Perubahan Sejak 2010: Positif)
35
Menurut perusahaan jasa, tingkat kepastian regulasi di tahun 2014 secara umum lebih baik dibandingkan tahun 2010, sementara untuk perusahaan manufaktur cenderung sama antara tahun 2010 dan 2014 Level Of Certainty (% of Respondent)
Manufacture 2010
Manufacture 2014
Service 2010
Service 2014
Central
Local
Central
Local
Central
Local
Central
Local
Govt.
Govt.
Govt.
Govt.
Govt.
Govt.
Govt.
Govt.
24
14
20
18
22
11
21
21
70
77
74
72
71
78
73
75
6
9
6
10
7
11
5
4
More Certain Remained the Same More Uncertain
36
Hubungan dengan Birokrasi (Arah Perubahan Sejak 2010: Positif)
37
Bagi perusahaan jasa maupun manufaktur persentase perusahaan yang menjawab ‘tidak pernah’ membayar ‘biaya tidak resmi’, mengalami peningkatan antara tahun 2010 dan 2014 Unofficial Payment
Manufacturing
Service
Obs. In 2014
2014 (%)
2010 (%)
Obs. in 2014
2014 (%)
2010 (%)
Never
69
20
15
66
35
22
Very Rarely
61
18
22
40
21
30
Rarely
104
30
25
40
21
22
Not Often
79
23
19
25
13
11
Often
27
8
16
13
7
11
Very Often
3
1
3
3
2
5
Total
343
187
38
Antara tahun 2010 dan 2014 rata-rata „biaya tidak resmi‟ terhadap total biaya produksi (manufaktur) menurun, sementara terhadap penjualan ( jasa) meningkat sangat sedikit“
39
Antara tahun 2010 dan 2014 rata-rata alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menemui aparat pemerintah terhadap total jam kerja di perusahaan manufaktur menurun sementara di perusahaan jasa meningkat”
% of Time Spent meeting GOI officers/Total
Manufacture
Service
Working Time
2010
2014
2010
2014
<5
81
89.7
90.3
81.7
5-15
15.3
8.5
8.1
14.5
15-25
3.7
1.2
1.7
1.6
25-50
0
0.6
0
1.1
50-75
0
0.0
0
1.1
>75
0
0.0
0
0.0
40
Average Time Government Institution
for Each Visit (minutes) 2010
2014
Township/Kelurahan
29
18
Sub-District/Kecamatan
28
19
Local Labour Office
50
22
Local Industry Office
42
20
Police
27
19
TNI
27
19
Tax Office
54
18
Customs Office
75
18
Local Trade & Commerce Office
29
23
Local Cooperatives & SME Office
43
24
Local Health Office
36
20
Local Social Office
39
23
Foods & Drugs Agency
67
22
Local Transportation Office
n/a
9
Antara tahun 2010 dan 2014, rata-rata waktu kunjungan per menit menurut jenis aparatur pemerintah menurun”
41
Kesimpulan dan Rekomendasi
42
Kesimpulan Indikator
Arah Perubahan sejak
2010
Izin Usaha (waktu pengurusan)
Bervariasi
Infrastruktur & Jasanya
Bervariasi
Proses Bea & Cukai
Bervariasi
Peraturan dan Isu Ketenagakerjaan
Negatif
Legalisasi Perusahaan
Positif
Administrasi Perpajakan
Positif
Kepastian Peraturan
Positif
Hubungan dengan Birokrasi
Positif 43
Paket Oktober 2013
Arah Perubahan sejak 2010
Memulai Usaha •
Badan usaha (Perseroan Terbatas/PT) dapat didirikan melalui
Positif
sistem daring (online) •
Penyederhanaan proses penerbitan Surat Izin Usaha
Positif
Permanen (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memperoleh Pasokan Listrik •
Penyederhanaan prosedur dan berkurangnya biaya serta
Bervariasi
waktu untuk memperoleh sambungan listrik Pendaftaran Properti •
Pengurangan waktu untuk pemeriksaan sertifikat tanah dan
Positif
pengalihan hak atas tanah Mengurus Izin Mendirikan Bangunan •
Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara daring
Bervariasi
(online) •
Penyediaan layanan air bersih semakin cepat (PDAM)
•
Penyediaan jasa sambungan telepon semakin cepat (Telkom)
Negatif Bervariasi 44
Beberapa Kesimpulan • Kondisi Perekonomian: Pemerintah perlu menjaga kestabilan makroekonomi dengan penekanan pada tingkat kepastian berusaha bagi investor. • Perizinan: Mempermudah proses perizinan usaha sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih singkat. • Infrastruktur: Mempercepat proses sambungan jaringan pasokan gas kepada perusahaan manufaktur • Ketenagakerjaan: Memperbaiki aturan ketenagakerjaan agar lebih fleksibel terutama terkait upah minimum dan jaminan sosial.
45
Terimakasih Atas Perhatiannya www.lpem.org
46
