INTISARI STUDI DESKRIPTIF KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PADA PUSKESMAS INDUK DI KABUPATEN BALANGAN BERDASARKAN METODE NILAI RASIO Ayu Rahayu Desiana1;Aditya Maulana Perdana Putra2;Linda Yulianisa3 Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Monitoring yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas belum diterapkan secara optimal. Belum semua pelayanan dilakukan oleh Apoteker atau Asisten Apoteker, akan memberikan dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan, hal ini terjadi pula di Kabupaten Balangan, karena masih terdapat Puskesmas yang sama sekali tidak ada Tenaga Teknis Kefarmasian. Atas dasar itu, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui gambaran dan kebutuhan optimal Tenaga Teknis Kefarmasian di Kabupaten Balangan berdasarkan perbandingan penduduk per 100.000 jumlah penduduk. Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh Puskesmas Induk yang ada di Kabupaten Balangan. Penelitian menggunakan metode observasi dan Pengambilan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan. Analisa data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan standar minimum serta kebutuhan Tenaga Teknis Kefarmsian berdasarkan nilai rasio 100.000 jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gambaran kebutuhan tenaga teknis kefarmasian pada Puskesmas Induk di Kabupaten Balangan dalam bentuk persentase adalah 81,80% (9 unit) dari jumlah keseluruhan Puskesmas Induk di Kabupaten Balangan yang berjumlah 11 unit. Hasil yang diperoleh optimalnya Kabupaten Balangan memiliki 39 orang Tenaga Teknis Kefarmasian dengan kata lain masih memerlukan tambahan 26 orang Tenaga Teknis Kefarmasian.
Kata Kunci : Tenaga Teknis Kefarmasian, Kebutuhan Tenaga Teknis Kefarmasian, Metode Nilai Rasio
ABSTRACT DESCRIPTIVE STUDY ON PHARMACEUTICAL TECHNICAL PERSONNEL NEEDS HOME HEALTH DISTRICT BALANGAN BASED ON VALUE RATIO Ayu Rahayu Desiana1;Aditya Maulana Perdana Putra2;Linda Yulianisa3 Pharmacy services are an integral part of the health care system , including pharmacy services at the health center . Monitoring has ever done , showed that the pharmaceutical services at the health center has not applied optimally . Not all services performed by a pharmacist or assistant pharmacist , will have an impact on the quality of health care, this is the case also in the District of Balangan , because there are health centers that have absolutely no Pharmacy Technical Assistant . On that basis, the authors conducted this study with the aim of knowing the needs of optimum picture and Technical Workers Pharmacy in Balangan districts based on population ratio per 100,000 of population . This research method is descriptive . Population and sample on research are all health centers are available at the District Parent Balangan. Research methods of observation and retrieval of data from the District Health Office and the Central Bureau of Statistics Balangan regency . Analysis of the data by comparing the data obtained with the minimum standards and requirements Technical Workers pharmacy based on the value of the ratio of the total population of 100.000 . The results showed that picture technical manpower needs of pharmacy at the health center in the District Parent Balangan as a percentage is 81.80 % ( 9 units ) of the total number of health centers in the district Parent Balangan a total of 11 units . Results obtained optimal Balangan regency has 39 Technical Assistant Pharmacy in other words still require additional 26 Technical Assistant Pharmacy .
Keywords :
Technical Personnel Pharmacy, needs of Technical Personnal Pharmacy, Methods Value Ratio
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Ayat 1 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota. Semakin kompleksnya upaya pelayanan kesehatan khususnya masalah terapi obat, semakin menuntut kita untuk memberikan perhatian dan peningkatan pelayanan kefarmasian kepada pasien (Depkes, 2006a). Seiring perkembangannya, tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas tidak hanya menyerahkan dan dan meracik obat, tetapi melakukan kegitan di luar gedung seperti terjun langsung ke masyarakat sebagai praktisi monitoring obat-obatan, makanan, produk kecantikan, jajanan anak sekolah,
serta praktisi pembinaan TOGA (Tananam Obat Keluarga), sehingga sangat dirasakan perlunya keterlibatan tenaga teknis kefarmasian dalam ruang lingkup mayarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, namun kenyataannya dari monitoring yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas belum diterapkan secara optimal. Salah satu penyebabnya karena pelaksana pelayanan kefarmasian di Puskesmas belum semuanya Apoteker atau Asisten Apoteker sehingga memberikan dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan (Depkes, 2006a). Keberhasilan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten dan Kota sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan tersebut. Pembangunan kesehatan di daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Propinsi, Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan SDM Kesehatan pada Sistem Kesehatan Nasional yang saat ini sedang dirancang, maka perencanaan sumber daya manusia kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu jenis tenaga kesehatan yang tingkat kebutuhannya tinggi di Kabupaten Balangan adalah tenaga kefarmasian. Setelah dilakukan studi pendahuluan maka diketahui bahwa Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (Delapan) kecamatan yang memiliki 11 (sebelas) unit Puskesmas Induk dan memiliki 13 (tiga belas) orang tenaga teknis kefarmasian.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan tercatat 1 (satu) unit Puskesmas yang sama sekali tidak memiliki tenaga kefarmasian sehingga pekerjaan kefarmasian pada daerah tersebut dibebankan kepada tenaga dari profesi kesehatan lain yang tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga hal ini tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kekurangan tenaga teknis kefarmasian merupakan salah satu faktor terhambatnya upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang berkualitas. Adapun dampak lain yang timbul adalah tidak adanya tenaga kefarmasian sebagai monitoring dari peredaran obat-obatan, makanan dan kosmetika dilingkungan kerja Puskesmas,di samping tugas utama seorang tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberi informasi dan pelayan kefarmasian lain tentang obat kepada pasien yang akan berdampak pada menurunnya derajat kesehatan di masyarakat. Permasalahan yang timbul membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebutuhan tenaga teknis kefarmasian pada Puskesmas Induk di Kabupaten Balangan.
