INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESMENT PROGRAM SUB COMPONENT 2.3 (ICWRMIP SC. 2.3)
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
BASELINE SURVEY PROGRAM ICWRMIP SUB KOMPONEN 2.3 DI KAB BEKASI, KAB KARAWAG, KAB BANDUNG TAHUN 2013 DAN ENDLINE SURVEY PASCA IMPLEMENTASI PROGRAM ICWRMIP SUB KOPONEN 2.3 DI KAB BAEKASI, KAB KARAWANG, KAB BANDUNG TAHUN 2013
PT INFRATAMA YAKTI JV PT SURYA ABADI KONSULTAN KANTOR CCT-ICWRMIP SUB KOMPONEN 2.3. Gedung C, Lantai 3, Direktorat Penyehatan Lingkungan Dit Jen PP & PL Jl Percetakan Negara 29, Jakarta Pusat
i
INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESMENT PROGRAM SUB COMPONENT 2.3 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) BASELINE SURVEY DAN ENDLINE SURVEY PROGRAM ICWRMIP SUB KOPONEN 2.3 DI KAB BAEKASI, KAB KARAWANG, KAB BANDUNG
DAFTAR ISI I. Pasal .1 Pasal .2 Pasal .3 Pasal .4 Pasal .5 Pasal .6 Pasal .7 Pasal .8 Pasal .9 Pasal .10 Pasal .11 Pasal .12
SYARAT-SYARAT UMUM Umum Ruang Lingkup Pengadaan Dokumen Peleangan Tanya Jawab dan Tanggapan Berita Acara dan Addendum Dokumen Penawaran Penyampaian Penawaran, Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, dan Penawaran Terlambat Pembukaan Dokumen Penawaran Evaluasi Penawaran Hal-Hal Yang Menggugurkan Penawaran Penetapan Pemenang Pelelangan Perbuatan Yang Dilarang
II. Pasal .13 Pasal .14 Pasal .15 Pasal .16 Pasal .17 Pasal .18 Pasal .19 Pasal .20 Pasal .21 Pasal .22 Pasal .23 Pasal .24
SYARAT-SYARAT KONTRAK Jenis dan Penandatanganan Kontrak Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Permulaan Pelaksanaan Pekerjaan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan/ Penyerahan Laporan Kegiatan Kerjasama Harga Jasa Survey Nama, Jenis dan Spesifikasi Jasa Survey Kenaikan Harga Jasa Survey dan Klaim Cara Pembayaran dan Denda-Denda Keadaan Memaksa (Force Majere) Sengketa dan Tempat Kedudukan Hukum
Halaman 1 1 2 2 2 3 4 5 5 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
LAMPIRAN. A
Kerangka Acuan Baseline Survey Program ICWRMIP Sub Komponen 2.3. di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung , Tahun 2013
LAMPIRAN. B
Kerangka Acuan Endline Survey Program ICWRMIP Sub Komponen 2.3. di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Tahun 2013 Format untuk menyusun Curriculum Vitae
LAMPIRAN. C LAMPIRAN. D LAMPIRAN. E
Format untuk menyusun Rencana Kerja Kegiatan Baseline Survey dan Endline Survey Format untuk menyusun Rencana Biaya Kegiatan Baseline Survey.
ii
RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS) PENGADAAN JASA
I.
SYARAT-SYARAT UMUM
Pasal 1 : UMUM 1.1 Peraturan / Ketentuan 1) Surat keputusan Direktorat Jenderal PP&PL Kementerian Kesehatan RI No. HK.
1.2
1.3 1.4 1.5 1.6
1.7
1.8
03.05/D/1.4/4160/2011, tentang Pedoman umum Program Investasi Pengelolaan Sumber Air Sungai Citarum Secara Terintegrasi (ICWRMIP). 2) Panduan Teknis Pengadaan Jasa Survey secara Partisipasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Project Implementation Unit (PIU) yang berlaku di Lingkungan Kerja ICWRMIP SC. 2.3.; Sumber Dana Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pengadaan Jasa Survey adalah: Loan ADB INO 2501 (SF) yang disalurkan melalui Profesional Sum pada PT Infratama Yakti Joint Venture PT Surya Abadi Konsultan. Tim Evaluasi Tim Evaluasi adalah Struktur Kerja Tim Teknis ICWRMIP SC. 2.3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Jasa Survey Panitia Jasa Survey adalah merupakan Lintas Unit Kerja Teknis yang terdapat pada struktur ICWRMIP. Peserta Peserta adalah Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat/yayasan yang telah diundang dan layak mengikuti pelelangan ini. Dokumen pelelangan Dokumen pelelangan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian dokumen penawaran oleh Peserta yang merupakan bahan evaluasi penawaran bagi Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan. Direktur Utama Direktur Utama adalah pemimpin/ direktur utama Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat/ yayasan peserta atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat peserta, atau nama kepala cabang peserta yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili lembaga yang bekerjasama. Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan adalah Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Baseline Survey dan Endline Survey ICWRMIP Sub. Komponen 2.3. dan bersedia melaksanakan pekerjaan.
Pasal 2 : RUANG LINGKUP PENGADAAN 2.1 2.2 2.3
Nama pekerjaan: Baseline Survey Program ICWRMIP Sub Komponen 2.3. dan Endline Survey Program ICWRMIP Sub Komponen 2.3. di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Bandung. Alamat : Kantor ICWRMIP Sub Komponen 2.3. Gedung C Lantai 3, Dit Jen PP&PL, Kementerian Kesehatan RO, Jalan Percetakan Negara no. 29 Jakarta Pusat Lingkup pekerjaan meliputi : a. Menyajikan rencana kerja survey baseline termasuk besaran sample berdasar atas TOR Baseline Survey ICWRMIP Sub Komponen 2.3, serta menyajikan rencana kerja survey endline survey pasca termasuk besaran sample atas TOR Endline Survey pasca implementasi ICWRMIP Sub Komponen 2.3. b. Menyempurnakan kuesioner survey baseline dan kuesioner endline survey, serta penggandaannya sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan survey. c. Melaksanakan survey baseline di tiga Kabupaten (Bekasi, Karawang, Bandung) dan melaksanakan survey endline di tiga Kabupaten (Bekasi, Karawang, Bandung), yang tercantum dalam TOR.
1
d. Membuat draft laporan dan menyajikan hasil pelaksanaan baseline survey dan draft laporan endline surey. e. Menyerahkan laporan final hasil pelaksanaan baseline survey danlaporan final endline survey. Rincian spesifikasi teknis Jasa Baseline Survey dan Endline Survey yang dibutuhkan dan merupakan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh peserta, seperti pada lampiran dalam RKS ini, yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan RKS ini.
Pasal 3 : DOKUMEN PELELANGAN 3.1
Dokumen pelelangan terdiri dari: 1) Undangan Pelelangan, 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), berikut Kerangka Acuan Kerja/ TOR. 3) Dokumen Administrasi dan Kualifikasi, 4) Dokumen Teknis, 5) Dokumen Penawaran Harga
3.2
Peserta pelelangan dapat memasukkan Dokumen Penawaran, sejak Undangan Pelelangan diterima oleh Peserta, : Mulai Hari Tanggal Tempat
: : Senin : 12 Agustus 2013 : Kantor ICWRMIP Sub Komponen 2.3, Gedung C Lantai 3, Dit Jen PP&PL, Kementerian Kesehatan RI. Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat
Sampai dengan Hari Tanggal Jam
: : Jumat : 16 Agustus 2013 : 12.00 WIB
Pasal 4 : TANYA JAWAB DAN TANGGAPAN 4.1
Para peserta yang akan mengajukan pertanyaan sehubungan dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen, dilakukan melalui email.
4.2
Tanggapan dan jawaban akan disampaikan melalui email , yakni 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Hari Tanggal Jam
4.3
: Rabu : 14 Agustus : 12.00. WIB
Semua pertanyaan, jawaban, keterangan serta perubahan akan dimasukkan dalam Berita Acara dan menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelelangan (RKS).
Pasal 5 : BERITA ACARA DAN ADENDUM 5.1
Semua dokumen pelelangan yang masuk dan diterima Panitia akan didaftar dan dibuatkan berita acaranya.
5.2
Apabila terjadi perubahan/ ketentuan baru yang dapat mengubah dokumen pelelangan (RKS), maka hal/ ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Adendum Dokumen Pelelangan (RKS).
2
5.3
Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan dapat mengubah dokumen Pelelangan dengan menetapkan adendum yang disahkan.
5.4
Bila terdapat ketentuan baru atau perubahan penting tersebut, tidak dituangkan dalam adendum dokumen pelelangan, maka bukan merupakan bagian dari dokumen pelelangan dan yang berlaku adalah dokumen pelelangan awal (asli).
5.5
Setiap adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpecahkan dari Dokumen Pelelangan (RKS) dan akan disampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis ke semua Peserta Pengadaan.
Pasal 6 : DOKUMEN PENAWARAN 6.1 6.2
Pemasukkan dokumen penawaran paling lama dilakukan pada batas waktu penutupan, dan dimasukkan dalam satu sampul. Dokumen penawaran terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu : 1) Dokumen administrasi 2) Dokumen teknis 3) Dokumen penawaran harga
6.2.1. Dokumen administrasi terdiri dari: a.
b. c. d. e. f.
Surat Pengantar Penawaran dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Badan Usaha / LSM yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya serta di cap Badan Usaha/ Lembaga/Organisasi Sosial Masyarakat. Surat Pengantar Penawaran dibuat di atas kertas berkop surat Badan Usaha/ LSM bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal, bulan, tahun dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Badan Usaha /LSM yang namanya tercantum dalam Akta Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahannya serta di cap Badan Usaha/LSM. Fotocopi Surat Keterangan Domisili LSM yang masih berlaku. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Direksi/ Penanggung Jawab/ Pengurus LSM yang masih berlaku. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Kuasa asli Akta Otentik Pengangkatan dari Direktur (bila dikuasakan)/ Perjanjian Kemitraan.
6.2.2. Dokumen teknis terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.
Tanggapan terhadap TOR Baselie Survey dan Endline Survey. Metodologi pelaksanaan pekerjaan baseline survey dan endline survey Daftar Pengalaman pekerjaan yang berkaitan dengan pekarjaan penelitian , survey Daftar Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Survey beserta Curriculum vitae, serta uraian tugas dalam pekerjaan survey. Surat kesanggupan memberikan pelatihan kepada tenaga pelaksana survey. Surat kesanggupan melaksankan pekerjaan Baseline Survey yang dilaksanakan pada sebelum/ awal kegiatan ICWRMIP Sub Komponen 2.3 dan melaksanakan kegiatan Endline Survey pada tahap pasca implementasi Kegiatan ICWRMIP Sub Komponen 2.3. Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan (time schedule), untuk baseline survey tidak melampaui 30 (tiga puluh hari) kalender. Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan ( time schedule) Endline survey 30 hari( tiga puluh ) hari kalender.
6.2.3. Dokumen penawaran harga berisi tentang : a. Surat penawaran harga untuk melaksanakan kegiatan Baseline Survey dan Endline Survey. Surat penawaran , asli dibubuhi dengan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Direktur Utama LSM dan diberi cap perusahaan. Apabila Direktur Utama berhalangan, dapat diwakili oleh Direktur yang namanya tercantum dalam akte
3
6.3
pendirian atau perubahannya atau Kepala Cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili LSM yang bekerjasama dengan diberi lampiran Surat Kuasa dari Direktur Utama. b. Rician jenis kegitan, volme pekerjaan, harga satuan dan jumlah harga. Peserta harus membuat 1 (satu) jenis surat penawaran saja (tanpa alternatif) sesuai spesifikasi teknis jasa survey dan sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN), bea meterai, biaya pengiriman, retribusi dan pungutan lain menjadi tanggung jawab peserta.
6.4
Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender berturut – turut terhitung sejak tanggal pembukaan penawaran.
6.5
Bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah bahasa Indonesia. Mata uang yang digunakan dalam penawaran adalah rupiah.
6.6
Semua dokumen yang bermeterai harus diberi tanggal pada meterai, tanda tangan dan stempel pada meterai.
Pasal 7 : PENYAMPAIAN PENAWARAN, BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN DAN 7.1 7.2
7.3 7.4
PENAWARAN TERLAMBAT. Cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul. Dokumen Penawaran harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap terdiri dari: o 1 (satu) rangkap dokumen asli o 2 (dua) rangkap dokumen rekaman( Foto Copi) Setiap set dokumen penawaran harus dibendel/ dijilid dengan rapih, dan masing-masing dokumen penawaran dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul penawaran. Semua dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul, di lem dan di lak pada sambungannya di 5 (lima) tempat sesuai dengan gambar ini: LAK
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Sampul penawaran ditulis dengan kata-kata Dokumen Penawaran Barang dan jasa (dengan mencantumkan jenis pengadaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir waktu pemasukan penawaran) dan alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran tersebut. Jadwal dan tempat penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut: Hari : Rabu Tanggal : 07 Agustus 2013 Jam : 12,00. WIB Tempat : Kantor ICWRMIP Sub Komponen 2.3. Dit Jen PP&PL, Kementerian Kesehatan RI, Gedung C, Lantai-3, Jl. Percetakan Negara no. 29 Jakrta Pusat Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan menetapkan adendum sehingga semua hak dan kewajiban Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan, dan para Peserta Pengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang baru. Dokumen penawaran yang terlambat tidak akan dipertimbangkan walaupun dengan alasan diluar kemampuan pihak peserta dan dokumen penawaran dikembalikan kepada peserta pengadaan yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka). Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos, Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan akan memberitahukan kepada Peserta Pengadaan yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.
4
7.10
7.11
Penawaran peserta pengadaan yang telah diterima Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan tidak dapat ditarik/ diganti/ dirubah/ ditambah oleh peserta pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran. Penarikan dokumen penawaran atau pengunduran diri setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan dimasukan kedalam daftar hitam.
Pasal 8 : PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 8.1
Pembukaan penawaran dan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada: Hari Tanggal Jam Tempat
8.2 8.3
8.4
8.5
8.6 8.7
: : : :
Senin 12 Agustur 2013 12,10. WIB sampai dengan selesai Ruang Rapat gedung C lt 4, KantorICWRMIP Dit Jen P2PL, Kementerian Kesehatan. Jl. Percetakan Negara no. 29 Jakrta Pusat
Surat penawaran akan dibuka setelah penutupan penawaran pada hari, tanggal, dan tempat tersebut. Apabila jumlah dokumen penawaran yang telah masuk (tidak termasuk surat pengunduran diri) kurang dari 3 (tiga) sampul, maka pelelangan dinyatakan gagal dan seluruh dokumen penawaran dikembalikan kepada masing-masing peserta. Selanjutnya Panitia Pengadaan Jasa Survey akan mengadakan pelelangan ulang sesuai Keppres Nomor: 70 tahun 2012 dan perubahannya. Apabila pelaksanaan pelelangan mengalami 2 (dua) kali berturut-turut gagal/ batal, maka untuk yang ke 3 (tiga) kalinya Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan akan melaksanakan Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung sesuai Keppres Nomor: 70 tahun 2012 dan perubahannya. Pembukaan penawaran dan dokumen penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan Terhadap dokumen penawaran yang telah dibuka Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan akan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran. Seluruh dokumen penawaran tidak dikembalikan kepada peserta, kecuali jika diminta untuk memasukkan jaminan penawaran, maka jaminan penawaran yang asli akan dikembalikan. Hasil pembukaan dokumen penawaran dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara ditandatangani oleh Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan. Berita Acara ditandatangani oleh Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan.
Pasal 9 : EVALUASI PENAWARAN 9..1
9..2
Sistem evaluasi penawaran yang digunakan adalah dengan sistem nilai (merit point system), yakni evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur dan dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia Jasa Survey, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Penawaran dinyatakan lulus/ memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a) Syarat yang diminta dalam dokumen pelelangan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang. b) Untuk dokumen administrasi, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan ini harus dilengkapi oleh para peserta sebagai persyaratan utama dalam evaluasi selanjutnya. Dokumen administrasi yang berupa hasil fotokopi, akan dilakukan klarifikasi keabsahannya. Semua dokumen kualifikasi harus diisi, peserta dapat membuatnya sendiri dengan format yang sama seperti yang terlampir. Persyaratan dalam dokumen pelelangan (RKS) ini harus dipenuhi dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. c) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan atau dengan Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan yang dapat merugikan negara dan atau peserta lain.
5
9..3 9..4 9..5
d) Surat penawaran : 1) Ditandatangani oleh Direktur Utama. 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang disyaratkan dalam Dokumen Pelelangan. 3) Bermaterai Rp. 6.000,- bertanggal dan stempel pada materai. Evaluasi administrasi : evaluasi yang dilakukan terhadap kelengkapan konsistensi, kesesuaian dan keabsahan syarat administrasi untuk dokumen administrasi, seperti pada tabel pada ayat 9.5. Evaluasi Teknis dan Harga : evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsurunsur teknis dan atau harga penawaran, dengan ketentuan seperti pada tabel pada ayat 9.5. Untuk masuk ke dalam evaluasi administrasi dan evaluasi teknis dan harga akan dilakukan pembobotan nilai terhadap masing-masing kriteria yang dipersyaratkan, sebagai berikut: Tabel Pembobotan Evaluasi Pengadaan Baseline Survey dan Endline Survey No. 1. 2. 3.
Kriteria yang dievaluasi Persyaratan administrasi dan ( berdasarkan output base juga) Kriteria teknis Penawaran harga
Tabel Pembobotan Evaluasi Administrasi. No Kriteria Administrasi (sesuai pasal 6, ayat 6.2.1) 1 Surat pengantar penawaran ditanda tangani Direktur, apabila dikuasakan harus dilampirkan surat kuasa. 2 Akte pendirian perusahaan/ yayasan 3 Surat Keterangan domisili 4 KTP Direktur/ Penanggung Jawab perusahaan/ yayasan 5 NPWP Tabel Pembobotan Evaluasi Teknis Baseline Survey dan Endline Survey. No. Kriteria teknis 1 Tanggapan TOR/Kesesuaian methodology Base line 2 Tanggapan TOR/Kesesuaian methodology Endline survey 3 Pengalaman perusahaan 4 Kualifikasi Tenaga Kesanggupan memberikan pelatihan persiapan dan pelaksanaan 5 pekerjaan Base line survey. Kesanggupan memberikan pelatihan persiapan dan pelaksanaan 6 pekerjaan End line survey. 7 Kesesuaian Jadwal pelaksanaan pekerjaan Base line Survey. 8 Kesesuaian Jadwal pelaksanaan pekerjaan End line survey Tabel Evaluasi Penawaran Harga. No Evaluasi Penawaran Harga Bobot Penawaran Harga Harga penawaran terendah 1 Peserta Harga penawaran Peserta
Bobot (100) 10 60 30
Bobot (10) 2 2 2 2 2 Bobot (60) 10 10 5 5 5 5 10 10
Bobot (30)
X 30
=
6
9..6
9..7
9..8
9..9
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan membuat daftar urutan penawaran, penawaran yang terendah dan memenuhi persyaratan akan diusulkan sebagai pelaksana pekerjaan. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran peserta, Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan dapat mengadakan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan dan atau pihak yang terkait, dimana peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan kurang jelas atau meragukan, tanpa mengubah substansi isi dokumen penawaran. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan atau tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah pagu dana yang tersedia, maka pelelangan dinyatakan gagal dan selanjutnya Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan berwenang untuk mengadakan pelelangan ulang sesuai Keppres Nomor: 70 tahun 2012 dan perubahannya. Hasil evaluasi penawaran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi penawaran dan keputusan hasil evaluasi penawaran sepenuhnya wewenang Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan dan tidak dapat diganggu gugat
Pasal 10 : 10.1
10.2 10.3
HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN PENAWARAN Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama peserta atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama LSM peserta yang nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang LSM peserta yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili LSM yang bekerjasama. Tidak menyampaikan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga atau menyampaikan tetapi tidak lengkap. Tidak bermateri dan tidak bertanggal pada materai.
Pasal 11 :
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
11.1
Berita Acara Hasil Evaluasi penawaran akan dilaporkan kepada Direktur Infratama Yakti Jv PT Surya Abadi .
11.2
Selanjutnya Direktur Infratama Yakti Jv PT Surya Abadi akan menyampaikan Berita Acara hasl Evaluasi penawaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dit. Jen P.PL Kep Men Kesehatan, melalui Secretary Executive ICWRMIP SC 2.3.
11.3
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dit. Jen P2PL Kementerian Kesehatan akan menetapkan pemenang lelangan berdasar atas verifikasi hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan Dit Jen P2PL Kementerian Kesehatan. Penunjukkan pemenang pelelangan akan diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada Penawar, setelah Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan mendapat surat persetujuan penetapan pemenang.
11.4
11.5
Pelelangan tidak berlaku/ batal, maka Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan berwenang akan mengadakan pelelangan kedua atau pelelangan ulang.
Pasal 12 : 12.1
PERBUATAN YANG DILARANG
Perbuatan/ tindakan peserta yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi adalah: a) Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan/Pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pelelangan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
b) Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain. c) Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan ini yang ditentukan dalam dokumen pelelangan. d) Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan/Tim Penilai Pekerjaan. 12.2
Atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud, peserta dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan peserta yang terlibat tersebut dalam kesempatan pengadaan Jasa Survey.
8
II. Pasal 13 : 13.1
SYARAT-SYARAT KONTRAK
JENIS DAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Sistem kontrak yang digunakan adalah sistem kontrak lumpsum, yaitu kontrak pengadaan Jasa Survey atas penyelesaian seluruh Pengadaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pengadaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia Jasa Survey.
Pasal 14 : 14.1 14.2 14.3 14.4
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Sebelum menandatangani kontrak, penyedia Jasa Survey harus menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank (garansi bank) yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat). Besarnya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 10% dari nilai penawaran berikut pajaknya Apabila penyedia Jasa Survey tidak sanggup melaksanakan pengadaan dan atau melalaikan kewajibannya dan atau mengundurkan diri sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, maka jaminan pelaksanaan tersebut disita untuk Negara. Jaminan pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada penyedia Jasa Survey, setelah seluruh Pengadaan diterima dengan baik oleh pengguna/ yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani.
Pasal 15 : 15.1
PERMULAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Penyedia Jasa Survey yang ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini, harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak mulai dari tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).
Pasal 16 :
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
16.1
Pekerjaan Jasa Baseline Survey yang dilelangkan harus diselesaikan maksimum dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari kalender terhitung mulai sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani Pihak Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa Survey.
16.2
Pekerjaan Jasa Endline Survey yang dilelangkan harus diselesaikan maksimum dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari kalender terhitung mulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani Pihak Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa Survey. Seluruh pengadaan dianggap/ dinyatakan selesai (100%), apabila pengadaan telah selesai seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pelelangan dan telah diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
16.3
Pasal 17 :
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN / PENYERAHAN PERALATAN Pemberi tugas dapat mempertimbangkan permohonan dari penyediaan Jasa Survey untuk perpanjangan waktu pelaksanaan/ Jasa Survey dengan syarat: terjadi peristiwa di luar kemampuan manusia.
Pasal 18 : 18.1 18.2
18.3 18.4
KERJASAMA Pemenang berhak/ dapat memberikan jaminan bekerjasama. Pemenang lelang diharuskan memberikan garansi atas semua Jasa Survey yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pelelangan (RKS) termasuk TOR Baseine Survey dan TOR Endline Survey ini terhitung sejak tanggal Berita Acara Penerimaan Barang/jasa (BAPB), dan ditandatangani oleh pihak pemberi tugas/pengguna dan pihak penyedia Jasa Survey. Masa garansi perbaikan laporan berlaku setelah penyajian hasil kegiatan survey serta dinyatakan baik oleh Panitia Penerima Jasa Survey. Pemenang lelang harus memberikan jaminan ketersediaan kelengkapan hasil survey.
9
Pasal 19 : 19.1 19.2
HARGA JASA SURVEY Nama, Harga satuan Jasa Survey yang tercantum dalam pelelangan adalah mengikat. Penyedia Jasa Survey yang sedang dalam melaksanakan pekerjaan tidak diperkenankan mengajukan claim atau mengusulkan kenaikan harga satuan peralatan/barang selama masa pelaksanaan.
Pasal 20 : 20.1 20.2
JENIS DAN SPESIFIKASI Jasa Survey Nama dan jenis pengadaan Jasa kegiatan Baseline survey dan End line survey Spesifikasi Jasa Jasa kegiatan Baseline survey dan End line survey yang akan dilelangkan adalah seperti tercantum dalam Dokumen RKS ini.
Pasal 21 : 21.1
21.2
KENAIKAN HARGA JASASURVEY DAN KLAIM Apabila terjadi kenaikan harga Jasa Survey selama masa pelaksanaan pekerjaan, maka semua resiko akibat kenaikan harga tersebut menjadi tanggung jawab pihak penyedia Jasa Survey sepenuhnya. Dalam memasukan harga penawaran penyedia Jasa Survey harus sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan resiko kenaikan harga ini sepenuhnya. Kenaikan harga barang/ Jasa tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan mutu atau mengganti dengan Jasa Survey. Kenaikan harga Jasa Survey yang diakibatkan oleh Peraturan Pemerintah, akan mendapatkan pertimbangan setelah adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur.
Pasal 22 : 22.1
22.2 22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
CARA PEMBAYARAN DAN DENDA-DENDA Pembayaran akan dilakukan secara bertahap untuk kegiatan Baseline Survey, dengan besaran 10 % , 40 %, 40% dan 10 % dari nilai kontrak. Dan juga untuk kegiatan Endline Survey, pembayaran akan dilakukan secara bertahap baik untuk kegiatan Baseline Survey, dengan besaran 10 % , 40 %, 40% dan 10 % dari nilai kontrak. Pembayaran tahap pertama 10 % dilakukan setelah penanda tanganan kontrak Pembayaran tahap kedua sebesar 40 % dari nilai kontrak ,dilakukan setelah pekerjaan survey dilaksanakan dengan menunjukan bukti penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani salah satu konsultan kabupaten kegiatan ICWRMIP SC.2.3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 40 % dari nilai kontrak , dilakukan setelah pelaksana jasa kegiatan survey menyelesaikan presentasi/penyajian hasil survey didahului dengan penyerahan draft hasil survey sebanyak 5 copy selambat lambatnya 1 hari sebelum penyajian. Berita Acara dan Notulensi penyajian hasil survey menjadi bukti untuk pembayaran tahap ketiga. Pembayaran tahap keempat sebesar 10 % dari nilai kontrak dilakukan setelah pelaksana jasa kegiatan survey menyerahkan hasil akhir survey dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras sebanyak 5 copy dan dokumen lainnya ( form isian hasil survey, pengolahan data ). Penyerahan dilakukan melalaui Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Apabila plaksana jasa kegiatan survey tidak dapat menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya, maka peserta dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak/perjanjian untuk setiap hari keterlambatan, sampai bisa mencapai 5%. Apabila denda telah mencapai batas maksimum dan pemberi tugas telah memberikan peringatan-peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut atas kelalaian pihak penyedia kontrak/perjanjian dan penyedia Jasa Survey belum juga memenuhi kewajibannya, maka untuk peringatan yang ke 3 (tiga) kalinya/terakhir sekaligus menyatakan pencabutan sepihak atas hak pelaksanaan pekerjaan dari penyedia Jasa Survey tanpa memberikan ganti rugi apapun juga. Kemudian pemberi tugas akan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pemenang nomor berikutnya yang sudah terdaftar dalam agenda pelelangan tersebut.
10
Pasal 23 : 23.1
23.2 23.3
23.4
23.5
Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) disini adalah: a) Bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan. b) Peperangan, sabotase, huru-hara yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan. c) Tindakan dan/atau kebijakan pemerintah dalam bidang moneter yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan. d) Untuk butir (a), (b), dan (c) dalam pasal ini dapat dinyatakan sebagai force majeure dalam pelaksanaan pekerjaan ini, apabila ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka penyedia Jasa Survey harus memberitahu atau membuat laporan tertulis kepada pihak pemberi tugas. Atas laporan seperti diatas ini, pemberi tugas akan mengevaluasi bersama-sama dengan instansi lain yang terkait, kemudian hasilnya akan dibuat berita acara yang akan digunakan untuk penyediaan lebih lanjut Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan. Pelaksana pekerjaan berkewajiban melindungi/ membebaskan pengguna dari segala klaim/ tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta, atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 24 : 24.1
24.2
24.3
24.4
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
SENGKETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM
Apabila timbul sengketa atau perselisihan atau hal-hal yang dianggap sebagai perselisihan oleh pihak penyedia Jasa Survey dan pemberi tugas, maka pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika sengketa atau perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seperti pada ayat (1) pasal ini, maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan masing-masing pihak diwakili: o 1 (satu) orang dari wakil Pemberi Tugas; o 1 (satu) orang dari Wakil Rekanan; dan o 1 (satu) orang adalah Ahli Hukum wakil dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila penyelesaian pada ayat 1 dan 2 pasal ini, sengketa/perselisihan belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Beban biaya yang timbul akibat perselisihan tersebut akan dibebankan pada pihak yang bersalah.
11
