10/31/2016
F A K U L T A S
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
INSTRUMEN PEMERINTAH (II) By. Fauzul
H U K U M
FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 24 Oktober 2016 1
10/31/2016
POKOK BAHASAN: PERATURAN KEBIJAKAN FREIES ERMESSEM 2
10/31/2016
PENGERTIAN
Instrumen pemerintahan a/ alat ato sarana yg digunakan o/ pemerintah ato administrasi negara dlm melaksanakan tugasnya.
Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA-MK).
Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tsb diberikan kewenangan tuk mengeluarkan “instrumen hukumnya”
3
10/31/2016
MACAM PERBUATAN TUN
Pemerintah sebagai bagian dari organ Negara diberikan tugas tuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat.
Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan tuk melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” tsb.
Secara garis besar, perbuatan administrasi Negara (TUN) ini dpt dikelompokkan ke dlm 3 macam perbuatan, yaitu:
1.mengeluarkan peraturan perundang-undangan; 2.mengeluarkan keputusan; 3.melakukan perbuatan materiel. 4
10/31/2016
PERATURAN KEBIJAKAN
Keberadaan peraturan kebijakan tidak terlepas dari kewenangan bebas dari pemerintah yg dikenal dg Freies Ermessen.
5
10/31/2016
FREIES ERMESSEN Pengertian Freies Ermessen berasal dari kata:
Frei
yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka, Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan.
Sehingga Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkasn sesuatu. 6
10/31/2016
FREIES (1)
Freies Ermessen
salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang (Marcus Lukman, 1996: 205)
Freies Ermessen diberikn krn fungsi pemerintah a/ menyelenggarakn ksejahteran umum, berbeda dg fungsi yudisial yg berfungsi menyelesaikn sengketa. Putusan yg diambil o/ pemerintah lebih mengutamakn capaian tujuan (doelmatigheid) daripada sesuai dg hk (rechmatigheid). 7
10/31/2016
FREIES (2)
Meskipun pemerinth diberikan ruang gerak kebebasan, namun dlm kerangka negara hukum, kebebasan tsb tdk digunakn tanpa batas. Batas yg hrs dipertimbangkn dlm mlakukan tindakan bebas tsb a/:
a) ditujukn tuk melaksanakn tugs layanan publik; b) merupakan tindakn yg aktif dari administrasi negara; c) tindakan tsb dimungkinkan o/ hk; d) diambil atas inisiatif sendir; e) dimaksudkan tuk menyelesaikn persoalan penting yg scr tiba-tiba; f) dpt dipertanggungjawabkn. 8
10/31/2016
FREIES (3)
Disamping itu penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yg berlaku (kaidah hukum positif) dan hanya ditujukan demi kepentingan umum. Freies Ermessen muncul sebagai alternatif tuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam pnerapn asas legalitas (wetmatigheid van bertuur). Bagi negara yg bersifat welfare state asa legalitas saja tidak cukup untuk berperansecara maksimal dalam melayani kepentingan msyarakat yg berkembang pesat sejalan dg perkembangan iptek. 9
10/31/2016
FREIES (3)
Freies Ermessen ini kemudian menjadi asal muasal lahirnya peraturan kebijaksanaan, yg mengandung dua aspek, yaitu:
10
10/31/2016
PERATURAN (2) 1.
Kbebasan menilai yg bersifat obyektif,
yaitu
kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya;
2.
Kbebasan menilai yg bersifat subyektif,
yaitu
kebebasan untuk mnentukan sendiri dg cara bagaimana dan kapan wewenang yg dimiliki administrasi negara itu dilaksanakn
11
10/31/2016
CIRI-CIRI
Mnurut Philipus M. Hadjon (1994:152), praturan kbijaksanaan pd hakekatnya mrupakn produk dari perbuatan tata usaha negara yg bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk beleid”, yaitu menampakkn keluar suatu kbijakan tertulis. Menurut Van Kreveld, J.H (1983: 9-10) ciri-ciri dari peraturn kbijaksanaan adalah sebagai berikut:
1. Peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dlm UU 2. Peraturan itu bisa berbentuk tertulis, bisa juga berbentuk tidak tertulis 3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum 12
10/31/2016
FUNGSI
Scara umum fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional pnyelenggaraan tugas-tugas pemerintahn sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Sering disebut dengan istilah “perundang-undangan semu”. Fungsi tersebut kalau dirinci adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sarana pengaturan yang mlengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan; 13
10/31/2016
FUNGSI (1)
2. Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan 3. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingankepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan 4. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan jaman. 5. Bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi 14
10/31/2016
DAFTAR PUSTAKA
Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Bina Cipta S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. Wicipto Setiadi, Instrumen Pemerintahan, http://www.legalitas.org/%3Fq%3Dnode/269+instru men+pemerintah&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client =firefox-a
15
10/31/2016
T E R I M A
K A S I H
16
