BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Suatu perusahaan/ instansi harus selalu mengawasi setiap kegiatan dan
hasilnya. Manajemen yang baik dalam perusahaan/ instansi adalah manajemen yang memiliki pandangan dan sikap yang professional untuk meningkatkan hasil
hasil yang telah dicapainya. Pandangan dan sikap tersebut dinyatakan dalam bentuk kegiatan untuk melihat, meneliti dan menganalisa serta mengambil keputusan dari hasil kegiatan/ laporan yang ada. Semakin berkembangnya dunia usaha dan tuntutan dari pemerintah atas efisiensi dan efektivitas anggaran, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus dapat menjalankan tuntutan tersebut secara konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengendalian kurang dapat dilaksanakan dengan baik karena jangkauan yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk itu manajemen memerlukan suatu alat bantu untuk dapat meningkatkan fungsi pengendalian yang disebut pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu cara/ teknik pengawasan secara keseluruhan kegiatan operasional perusahaan, baik mengenai organisasinya ataupun sistem dan cara yang digunakan untuk menjalankan perusahaan serta alatalat yang digunakan oleh perusahaan. Pengendalian yang baik, tidak menjamin tidak akan terjadi kesalahan dan penyelewengan dalam suatu perusahaan/ instansi,
1
2
tetapi setidaknya akan mengurangi terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam batas- batas yang layak, sehingga apabila terjadi kesalahan dan kecurangan, hal ini
dapat diketahui dan diatasi lebih cepat.
Salah satu contoh pengendalian intern di Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, adalah pengendalian pada kas. Pengendalian kas merupakan suatu aktivitas penting yang perlu dilakukan oleh seorang manajer/ pimpinan suatu perusahaan/ instansi. Dalam rangka
penerapan fungsi perencanaan dan pengendalian intern kas, seorang manajer/ pimpinan perlu mengatasi aktivitas ini secara serius, karena kas merupakan aktiva yang paling likuid sehingga mudah dipindah tangankan dan disalahgunakan. Semakin besar jumlah kas berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya namun, saldo kas yang terlalu besar jumlahnya juga kurang baik bagi perusahaan, terlebih lagi kekosongan kas. Kas merupakan aktiva yang tidak produktif, oleh karena itu harus diawasi agar jumlah kas tidak terlalu besar (idle cash), daya beli uang sewaktu- waktu dapat berubah mungkin naik atau sebaliknya, turun. Namun, kenaikan atau penurunan daya beli ini tidak akan melibatkan penilaian kembali terhadap kas. Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan/ instansi adalah untuk membayar macam-macam transaksi. Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan ketat maka seringkali jumlah pengeluaran kas diperbesar dan selisihnya digelapkan. Perusahaan/ instansi dalam menjalankan aktivitas kegiatannya harus mengikuti perkembangan situasi ekonomi secara terus menerus. Setiap perkembangan yang terjadi, perusahaan/ instansi harus dapat mengantisipasi
3
masalah secepat mungkin, kemudian menganalisis dan memecahkan masalah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mencapai hasil yang diharapkan
Dalam situasi ekonomi yang terus berubah, perusahaan/ instansi harus mampu
membuat strategi perencanaan pengelolaan yang tepat dan sehat. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan yang berhubungan dengan keuangan, yang salah satu tugasnya
mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta melihat perkembangan kas di dalam setiap periodenya yang dimana anggaran kas tersebut bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan, Pendapatan lain- lain Asli Daerah yang sah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) harus dapat mempertanggungjawabkan semua keberadaan kas, memikirkan upaya dalam mengatasi kelebihan ataupun kekurangan kas secara bijaksana dan termonitor dengan cara mengamati dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Tetapi seringkali dalam proses pelaksanaannya,
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
mengalami berbagai hambatan diantaranya ketidakcocokan antara faktur untuk mencatat transaksi dengan kenyataan sebenarnya, dan masih terjadinya Lapping, yaitu penyelewengan kas dengan cara melaporkan penerimaan lebih lambat dari pada saat penerimaannya. Serta masih adanya Kitting, yaitu pinjaman tanpa adanya persetujuan dengan cara tidak mencatat pembayaran tetapi melakukan
4
transfer ke bank. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti sejauh mana pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas berpengaruh pada efektivitas
pengelolaan kas, jika memang pengendalian intern ada dan telah dilaksanakan,
mengapa hal ini bisa terjadi, terutama pada pengeluaran kas. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan
judul: “PENGARUH PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAS (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung).”
1.2
Batasan Masalah Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain:
1.
Laporan keuangan yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung tahun periode 2011.
2.
Pengendalian intern yang dilakukan hanya ditujukan pada pengelolaan kas, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.
3.
Pengaruh efektivitas pengelolaan kas hanya diukur dengan pengendalian intern pada kas, baik itu dalam penerimaan kas atau pengeluaran kas.
4.
Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) yaitu pengendalian intern penerimaan kas dan pengeluaran kas (X), dan efektivitas pengelolaan kas sebagai variabel tidak bebas (Y).
5
1.3
Perumusan Masalah Rumusan masalah
yang
diajukan dalam
penelitian
ini,
apakah
pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas berpengaruh positif terhadap
efektivitas peengelolaan kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
(DPPK) Kabupaten Bandung?
1.4
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2.
Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
3.
Untuk mengetahui apakah pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
1.4.2 Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yaitu: 1.
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dari kelemahan-
6
kelemahan pengendalin intern penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan saat ini, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan kas di masa yang akan
datang, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan kas pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).
2. Bagi Penulis
Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan dari
informasi yang diperoleh mengenai pengaruh pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas terhadap efektivitas pengelolaan kas. Dan sebagai bahan perbandingan antara teori- teori yang selama ini di pelajari dalam perkuliahan dengan praktek nyata di perusahaan/ instansi
3.
Bagi Pembaca Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi,
pertimbangan bagi para peneliti yang meneliti dalam bidang kajian yang sama, serta menjadi dokumen bagi perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
