INI TANAH KAMI! Perjuangan Reforma Agraria di Bukit Kijang, Asahan, Sumatera Utara. Mohammed Ikhwan

INI TANAH KAMI! Perjuangan Reforma Agraria di Bukit Kijang, Asahan, Sumatera Utara

Mohammed Ikhwan FSPI

Federasi Serikat Petani Indonesia PETANI PRESS

Tentang Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

FSPI adalah organisasi massa tani yang beranggotakan serikat-serikat tani di 12 propinsi di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi perjuangan petani yang terdepan melawan kolonialisme dan imperialisme gaya baru, dalam perjuangannya FSPI memilih isu-isu penting yang menjadi fokus utama dari aktivitasnya, yaitu: reforma agraria, kedaulatan pangan, hak asasi petani, gender, dan pertanian berkelanjutan yang berbasis keluarga. Perjuangan FSPI bertujuan untuk mewujudkan struktur agraria yang berkeadilan dengan melaksanakan reforma agraria sejati berdasarkan UU Pokok Agraria Tahun 1960. Karena itulah, kaum tani yang menjadi anggota FSPI adalah petani kecil berbasis keluarga, buruh tani, masyarakat adat dan kaum tak bertanah.

Tentang Penulis

Mohammed Ikhwan adalah Koordinator Pusat Pengkajian dan Penelitian FSPI. Penulis bisa dihubungi via e-mail [email protected]

Editor

Cecep Risnandar [email protected] Design Mohammad Iqbal Foto dan Ilustrasi FSPI dan istimewa Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790 Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426 Email. [email protected] Website. www.fspi.or.id

...Tentu teriak penggarap, tapi inilah tanah kami. Kami mengukurnya dan membukanya. Kami lahir di atasnya, kami terbunuh di atasnya dan mati di atasnya. Walaupun itu tidak ada gunanya, tanah kami tetap milik kami. Itu yang membuatnya milik kami - terlahir di atasnya, berusaha di atasnya dan mati di atasnya. Itulah kepemilikan, bukan secarik kertas dengan angka-angka di atasnya. Amarah, John Steinbeck

Kata Pengantar Buku ini merupakan salah satu dari tiga dokumentasi dan analisis kritis mengenai perjuangan mewujudkan pembaruan agraria. Ketiga buku ini sendiri mencerminkan pengalaman kaum tani anggota FSPI dari sudut pandang internal di tiga lokasi: Bukit Kijang (Asahan, Sumatera Utara), Ngadisono-Lebak (Wonosobo, Jawa Tengah) dan Suka Maju (Tanjung Jabung Timur, Jambi). Sepak terjang perjuangan kaum tani yang selama ini tak tercatat akhirnya bisa terukir dengan tinta emas sejarah. Perjuangan panjang kaum tani mewujudkan pembaruan agraria sesungguhnya tidak terbatas hanya di tiga buku ini saja. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta cerita lainnya masih terpendam dan belum bisa dipublikasikan. Hal ini sesungguhnya menegaskan betapa signifikannya peran petani di Indonesia, perjuangannya, jumlahnya, dan kerja-kerja nyatanya membangun bangsa dan negara. Cita-cita kaum tani dan rakyat, yakni pembaruan agraria, bukanlah barang baru. Pembaruan agraria telah tertuang sebagai cita-cita dari kemerdekaan nasional serta konstitusi RI dengan tujuan kesejahteraan, keadilan, kebahagian dan kemakmuran rakyat. Sehingga kemudian pada perkembangannya diwujudkanlah cita-cita ini dalam UUPA 1960, termasuk beberapa program nasionalisasi terhadap kekayaan alam dan sumber agraria lainnya yang

selama masa kolonialis dikuasai oleh penjajah. FSPI memandang bahwa sesuai dengan isi dan kandungan UUD 1945 dan UUPA 1960, hal-hal yang perlu diatur dalam agraria meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawah-nya serta yang berada di bawah air. Kesemuanya tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya adalah hubungan yang bersifat abadi. Perkembangan ekonomi-politik negeri ini adalah sejarah panjang kolonialisme. Dan jelas pula bahwa sistem ekonomi-politik yang sekarang, neoliberalisme, adalah bentuk penjajahan baru. Hal ini tepat seperti yang dikatakan Bapak Pendiri Bangsa kita sebagai masa neokolonialisme-imperialisme (nekolim). Sistem ekonomi dan politik negeri ini tetap meminggirkan kedaulatan rakyat, sehingga nyata sekali bertentangan dengan cita-cita kaum tani dan rakyat seperti yang dinyatakan sebelumnya. Sebut saja kebijakan dan praktek yang sangat telanjang meminggirkan kedaulatan rakyat: pasar tanah, privatisasi air, pengebirian hak asasi manusia, kebijakan perkebunan, penggusuran, pendidikan mahal dan kesehatan susah. Berbagai UU, mulai

dari UU Penanaman Modal Asing, Perkebunan, Kehutanan, Migas, Sumber Daya Air, hingga yang terakhir Penanaman Modal, memperlihatkan bagaimana kekuasaan saat ini begitu berpihak kepada segelintir pemodal dan penguasa. Tapi tentu saja rakyat tak bisa diam begitu saja. Mengutip kata Soekarno, “Kalau cacing saja pun diinjak pasti menggeliat-geliat melawan, kesakitan.” Dan bahwa perjuangan rakyat sesungguhnya bergelora, beribu-ribu bahkan berjuta-juta, di daerah-daerah, terorganisasi maupun tidak, terungkap maupun tidak, dan merupakan contoh nyata perlawanan rakyat negeri ini terhadap kebijakan dan praktek neoliberalisme. Dan rakyat terbukti memiliki kekuatan tak tertandingi, tercermin dari kelebihan-kelebihan yang terdokumentasi dari tiga pengalaman pembaruan agraria di daerah. Di Bukit Kijang, terbukti kekompakan adalah kata kunci dari perjuangan kaum tani. Berbagai rintangan, ancaman dan represi mereka lalui demi mempertahankan lahan perjuangan mereka. Secara ekonomi, gerakan yang mereka galang adalah salah satu hal yang paling fenomenal dalam sejarah kaum tani di Indonesia. Di Ngadisono-Lebak, terbukti betapa kaum tani berjuang mendapatkan hak garap saja sudah mengubah kesejahteraan mereka secara drastis. Hal ini tentu membakar semangat kaum tani untuk terus berjuang

mewujudkan pembaruan agraria. Di Suka Maju, walaupun di tanah transmigrasi yang baru tidak ideal seperti yang dijanjikan, namun kaum tani disini tetap ulet bertahan. Walau ditelantarkan pemerintah, kaum tani tetap bisa bersatu dan menemukan solusi untuk dapat mandiri. Dan untuk mempertahankan hak-haknya tersebut, akhirnya kaum tani memahami esensi perjuangan hingga mampu merebut haknya dan memenangi pertempuran vis-a-vis perusahaan perkebunan. Demikian buku-buku yang disajikan dalam dokumentasi perjuangan mewujudkan pembaruan agraria FSPI ini kami persembahkan kepada kawankawan seperjuangan. Dan bahwa perjuangan ini adalah bagian dari perjuangan panjang kita. Kita telah menunjukkan keberhasilan-keberhasilan perjuangan di tingkat lokal. Tentu saja, keberhasilan ini adalah tonggak-tonggak perjuangan sebagai bagian dari kekuatan besar yang akan kita bangun di masa depan. Buku ini juga menyatakan kembali pentingnya mencatat perjuangan-perjuangan kita sehingga kita bisa memperbaiki kelemahan atau meneruskan keberhasilan yang memang telah baik kita laksanakan. Tugas dokumentasi dan pencatatan perjuangan-perjuangan adalah tugas para kaderkader perjuangan, jadi jangan sekali-sekali dilupakan! Kolaborasi pencatatan dan deskripsi-analitis yang

dicontohkan kader kita Saudara Ngabidin dan penulis lainnya merupakan hal membangun dalam organisasi gerakan tani—yang hingga saat ini cenderung berkarakteristik tradisional. Sehingga menurut saya, budaya mencatat-menulis seperti yang dilakukan oleh Saudara Ngabidin dari Wonosobo adalah hal yang patut diteladani dan harus diteruskan dalam kerja-kerja organisasi sehari-hari. Semoga buku ini bisa memberikan inspirasi perjuangan hingga rakyat berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian dalam budaya. Pengalaman dalam buku ini juga diharapkan bisa menjadi panduan dan sandaran bagi kita semua dalam gerakan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk kaum tani, perjuangan menegakkan keadilan agraria demi kedaulatan petani harus terus digelorakan. Semoga kemenangan selalu menyertai perjuangan kita! Jakarta, Desember 2007 Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Badan Pelaksana Federasi (BPF) Henry Saragih Sekretaris Jenderal

Sekapur Sirih

Sejarah petani di Indonesia penuh dengan noda nista penindasan struktural. Di sektor agraria yang melibatkan ‘bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’ ini, atas nama ekonomipolitik penindasan berlangsung dengan berbagai macam turunannya. Jika di jaman kolonial dulu banyak terjadi penindasan yang dilakukan oleh tuan tanah, kini kian bergeser menjadi penindasan oleh kaum feodal yang masih saja terjadi baik yang berdasar silsilah kerajaan, birokrasi pemerintahan, pendidikan maupun sistem agama dan kebudayaan. Selanjutnya varian yang paling mutakhir adalah penindasan yang bersamaan oleh perdagangan yang berkarakter kapitalistik-neoliberal. Padahal sebagai rakyat Indonesia, petani jelas berhak atas kedaulatan di atas buminya sendiri. Persoalan besar di atas berimbas pada makin kecilnya ruang sosial, ekonomi dan politik petani. Dalam dasar negara kita secara eksplisit dinyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang jelas mencerminkan amanat, cita-cita luhur yang harus dicapai oleh bangsa ini. Dan petani, adalah salah satu yang terus menggapai keadilan sosial tersebut.

Pembaruan Agraria terdiri dari dua suku kata, pembaruan dan agraria. pembaruan berasal dari Bahasa Spanyol reforma, yang jika dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai proses menata ulang. Dari pengertian tersebut suatu proses penataan ulang ini harus dilakukan sebagai suatu proses yang tegas, khusus dan dilakukan dengan segera supaya apa yang mau ditata ulang bisa terwujud dan terkendali. Sementara itu, istilah agraria berasal dari kata bahasa latin yaitu ager ataupun agger. Kata ager memiliki beberapa arti yaitu lapangan, pedusunan (lawan dari perkotaan), wilayah, tanah negara. Lebih lanjutnya, kata agger bisa diartikan sebagai tanggul penahan/pelindung, pematang, tanggul sungai, jalan tambak, reruntuhan tanah dan bukit. Istilah agraria harus disadari tak hanya merujuk pada ‘tanah’ atau ‘pertanian’ saja. Kata-kata ‘pedusunan’, ‘bukit’, dan ‘wilayah’, jelas menunjukan arti yang lebih luas karena didalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Kata ‘pedusunan’ jelas menunjukan bahwa itu suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan, air, sungai, juga tambang, perumahan, dan masyarakat pada umumnya. Secara ringkas, agraria bisa pula diartikan sebagai sumber-sumber

ekonomi bagi kehidupan suatu masyarakat. Jadi, pembaruan agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang yang memungkinkan penindasan manusia atas manusia (l’exploitation de l’homme par l’homme), menuju tatanan baru yang bersendi kepada keadilan agraria untuk kepentingan rakyat kecil (dalam hal ini petani, buruh tani, tunakisma, dan rakyat tertindas pada umumnya). Keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang belaka. Dan yang paling penting digarisbawahi, bahwa keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial. Sejak melangkah ke jembatan emas kemerdekaan, belum ada sebuah kebijakan dan implementasi yang nyata serta komprehensif di tingkat rakyat yang menyelesaikan masalah pokok petani. Pembaruan agraria—atau reforma agraria—tak kunjung terwujud. Padahal solusi fundamental inilah yang dari dulu diperjuangkan petani demi mewujudkan keadilan sosial. Pembaruan agraria ditujukan untuk mencapai:

(1) Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus; (2) Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan demokrasi dibidang politik secara umum dan kedaulatan politik petani secara khusus; dan (3) Terjadinya pemulihan dan penataan kembali di bidang adat dan budaya masyarakat secara umum dan adat serta budaya petani secara khusus. Sementara, masalah-masalah riil yang secara struktural bisa dipecahkan dengan perwujudan pembaruan agraria antara lain (1) penataan kembali ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria; (2) masalah kemiskinan; (3) masalah pengangguran; (4) pembangunan daerah pedesaan yang terbengkalai; (5) resolusi konflik; (6) perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup; dan (7) penegakan kedaulatan pangan bangsa. Jelaslah dengan demikian, bahwa pembaruan agraria bukan hanya sebuah konsep atawa cuap-cuap kaum terdidik belaka. Namun lebih daripada itu, ia adalah sebuah perwujudan cita-cita rakyat Indonesia yang sesuai dengan latar belakang sejarah, ekonomi, politik, bahkan sosial budaya kita. Pembaruan agraria juga relevan, sangat sesuai dilaksanakan bagi negara agraris seperti Indonesia. Lebih dari itu, pembaruan agraria adalah peraturan legal sebagai turunan dari konstitusi dan dasar negara

kita yaitu Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 naskah asli. Cita-cita rakyat ini juga bukan sempit di sekitar masalah tanah saja, seperti yang didengungkan pada umumnya. Salah kaprah ini harus dibenarkan, karena pembaruan agraria sesungguhnya mencakup keseluruhan faktor yang menjadi alat produksi seperti air, benih, permodalan, teknologi dan alat pertanian, dan pasar. Dengan kata lain, semua perjalanan mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi pun diatur untuk kemaslahatan rakyat banyak. Menurut Gunawan Wiradi (2004) ada prasyarat untuk melakukan pembaruan agraria, antara lain, pertama, kemauan politik pemerintah; kedua, adanya data yang lengkap dan teliti; ketiga, organisasi rakyat yang kuat; keempat, elite penguasa yang terpisah dari elite bisnis; kelima, birokrasi dari atas sampai ke bawah harus memahami, minimal pengetahuan elementer tentang agraria; dan keenam, dukungan militer (dan polisi)—namun pelaksanaan pembaruan agraria sendiri cenderung tak menunggu semua prasyarat dipenuhi dulu. Melainkan, langsung berproses sambil memenuhi prasyarat yang belum dipenuhi. Lagipula, dalam beberapa sejarah baik secara spasial dan temporal, kemauan politik dan maraknya gerakan rakyat (organisasi tani) cenderung sudah berkembang. Dan dalam faktanya, gerakan petani seringkali langsung menjalankan aksi okupasi atau reklaiming tanah.

Prakarsa-prakarsa dari rakyat inilah, yang perannya riil dijalankan oleh organisasi tani baik di tingkat nasional maupun lokal, dan seringkali dilupakan. Padahal menurut catatan FSPI, sejarah telah membuktikan bahwa gerakan rakyat secara efektif telah membuktikan hal-hal di atas. Walaupun dalam karakteristik yang berbeda-beda, gerakan kaum tani di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengidamidamkan pembaruan agraria. Pelaksanaannya tentu tidak dalam satu model yang kaku, karena organisasi tani di tingkat nasional pun dalam perjalanannya baru muncul di era 1990-an. Hal ini juga tak terlepas dari sejarah kelam pasca 1965 yang menjadikan pembaruan agraria sebagai konsep tabu di tengah masyarakat. Depolitisasi dan pembungkaman suara rakyat selama 32 tahun Orde Baru dan rejim Soeharto telah menghancurkan negeri ini, dan akhirnya setali tiga uang dengan pelaksanaan pembaruan agraria oleh rakyat. Upaya-upaya langsung dari kaum tani inilah yang coba dirangkum dalam pemaparan yang Saudarisaudara baca saat ini. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan perkembangan konsep pembaruan agraria di tataran akar rumput diperlukan sejumlah informasi. Penelusuran informasi tersebut akhirnya berujung pada gambaran umum tentang pelaksanaan pembaruan agraria di daerah-daerah tertentu, beserta situasi yang menyertai dan faktor yang mempengaruhinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam rangka menggambarkan praktek dan proses pembaruan agraria: 1. Bagaimana (proses, mekanisme, teknik, metode, cara) pembaruan agraria dijalankan di dalam kasus tertentu—baik dari runutan pra-produksi, produksi, distribusi hingga konsumsi? 2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana hubungan antaraktor tersebut? 3. Faktor atau aspek apa yang mempengaruhi hubungan antaraktor tersebut? 4. Bagaimana proses di atas, secara riil berpengaruh terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya kaum tani dan masyarakat? 5. Bagaimana keseluruhan proses di atas, yang dianalisis, dihubungkan dengan pembaruan agraria sejati dan gerakan tani, serta gerakan rakyat secara umum? Seluruh gambaran ini coba dirangkum dengan metode historis-kritis. Deskripsi mengenai perjuangan kaum tani merebut tanah, berproduksi, dan membuat sebuah tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya baru yang berkeadilan akhirnya dihubungkan dengan fenomena-fenomena sejarah (peristiwa, kebijakan pemerintah, dan momentum penting) yang berkaitan dengan perjuangan kaum tani. Dan syukurnya, karena ini adalah pergelutan-penelitian internal, data-data primer dan sekunder bisa dengan mudah didapatkan.

Hal ini dikarenakan OTL Tani Jaya di Bukit Kijang, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu organisasi tani anggota FSPI. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi antara perjuangan di daerah tersebut dengan konsepsi pembaruan agraria secara menyeluruh. Mengenai hal ini, tentunya kita tahu, bahwa dalam perjuangan kaum tani di Indonesia terdapat beberapa kasus yang menjadi momentum gerakan kaum tani (akan dibahas selanjutnya). Pengorganisasian petani berdasarkan kasus tersebut, dimana dalam banyak kasus menghasilkan kemenangan di pihak kaum tani—menjadi catatan tersendiri dalam tinta emas. Tingkat pengorganisasian massa, aksi massa, pendidikan, kesetaraan gender serta keberhasilan produksi juga diperhatikan. Sehingga dampak positif di tengah kaum tani bisa dengan nyata dipaparkan. Dalam kasus ini, Bukit Kijang - Sumatera Utara dipilih karena berhasil mewujudkan sebuah tatanan baru kemasyarakatan—dari yang dulunya berkalang derita menjadi kaum tani yang mewujudkan keadilan sosial di atas buminya sendiri.

Daftar Isi

Kata Pengantar Sekapur Sirih Sejarah Kolonial dan Masa Gelap Setelah Merdeka

1

Bukit Kijang dan Asahan

1

Gambar. Bukit Kijang dalam peta

2

Bibit neoliberalisme

4

Menyemai benih perjuangan

9

Konflik: Dekade 1980-an

11

Mengapa harus bertani?

11

Konflik agraria dimulai

17

Gerakan Sosial: Dekade 1990-an

21

Tidak bisa tidak ada organisasi tani

21

Camcin punya sertifikat

26

Negosiasi dan oportunisme

29

Pasukan bantuan datang

34

Ini tanah kami!

39

Foto. Lahan perjuangan OTL Tani Jaya

40

Gambar. Peta lahan perjuangan OTL Tani 41 Jaya

Tabel. Pembaruan agraria sejati (genuine agrarian reform) versus pembaruan agraria 48 palsu (market-assisted land reform) Gerakan ekonomi kerakyatan Grafik. Cashflow LKP Kijang Mas 2002-2006

51 60

Tabel. Total cashflow LKP Kijang Mas 200260 2006 Grafik. Perbandingan SHU dibagikan dan Total 60 SHU Tabel. Total SHU yang dibagikan oleh LKP 61 Kijang Mas kepada anggota 2002-2006 Tabel. Total jumlah SHU LKP Kijang Mas 200261 2006 Grafik. Total luas lahan kolektif OTL Tani 65 Jaya Bergerak Maju: Dekade 2000-an

68

Menjaga kolektivitas

68

Pemerintah desa yang tak peduli

74

Beberapa proyeksi kelapa sawit

77

Foto. Sawit hasil panen OTL Tani Jaya

81

Tabel. Beberapa kepemilikan lahan kelapa 82 sawit di Indonesia Masa depan organisasi tani

83

Daftar Pustaka

89

Akronim

AW BTI BSP CRP CPO FAO FSPI G30S GATT HGU IMF JALA KCl LKA LKP Lonsum Mariles MPTP MST NPK OTL PDI PIR PKI

: : : : : :

Agrarische Wet Barisan Tani Indonesia Bakrie Sumatera Plantation Coarse Rice Powder (Tepung Mata Beras) Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah) Food and Agriculture Organisation (Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional) : Federasi Serikat Petani Indonesia : Gerakan 30 September : General Agreement on Trade and Tariff (Persetujuan Perdagangan dan Tarif) : Hak Guna Usaha : International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional) : Jaringan Advokasi Nelayan : Kalium Klorida : Lembaga Keuangan Alternatif : Lembaga Keuangan Petani : London Sumatera : Marihat Leles : Majelis Perwakilan Tertinggi Petani : Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Gerakan Petani Tak Bertanah) : Nitrogen Phospate Kalium : Organisasi Tani Lokal : Partai Demokrasi Indonesia : Perkebunan Inti Rakyat : Partai Komunis Indonesia

PKS PT PLTM PMA RGM SBM SBSU SHU SINTESA SNSU SPJB SPSU STN TBS UU UUD 1945 WTO

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Terbatas Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Penanaman Modal Asing Raja Garuda Mas Serikat Becak Merdeka Serikat Buruh Sumatera Utara Sisa Hasil Usaha Sinar Tani Indonesia Serikat Nelayan Sumatera Utara Serikat Petani Jawa Barat Serikat Petani Sumatera Utara Serikat Tani Nasional Tandan Buah Segar Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 World Trade Organisation (Organisasi Perdagangan Dunia)

Ini Tanah Kami!

Perjuangan Reforma Agraria di Bukit Kijang, Asahan, Sumatera Utara

Sejarah Kolonial dan Masa Gelap Setelah Merdeka Bukit Kijang dan Asahan Lambaian daun sawit dan bau karet yang tak habishabis kita temui saat ini di sekitar Asahan sebenarnya tak bisa menyembunyikan sejarah peradabannya yang cukup kuat. Sisa-sisa Kesultanan Melayu Asahan (1630-1865) masih lekat di daerah yang bisa dicapai hampir lima jam dari ibukota Sumatera Utara, Medan. Di sisi lain warisan kapitalistik ala pemerintahan kolonial Belanda (1865-1942) mencengkeram kuat kawasan ini, seperti yang terjadi dalam pola struktur kepemilikan dan produksi yang mayoritas bergerak di bidang agribisnis—perkebunan kelapa sawit dan karet.

Gambar 1. Bukit Kijang dalam peta

Bukit Kijang sendiri, adalah sebuah kampung terpencil di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Bandarpulau, Kabupaten Asahan, dimana mayoritas petani tinggal di daerah bukit dan lembah. Penduduk asli, seperti halnya penduduk asli Asahan, adalah orang Melayu (17 persen dari total penduduk) dan juga Jawa (52 persen). Mayoritas dari penduduk ini sudah tinggal sejak lama di Desa Gunung Melayu, tak seberapa jauh melangkah ke arah selatan dari Ibukota Kabupaten, Kisaran. Sejak dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera dan lain-lain1 menyebabkan terjadinya banyak masalah di tengah rakyat. Sementara tak banyak catatan mengenai peralihan dari masa kolonial Belanda ke jaman kolonial Jepang, hanya keberadaan Jepang yang diyakini sebagai ‘Pemerintahan Fasisme’2 yang dalam catatan masih menyandarkan eksploitasi warisan Belanda, bahkan lebih kejam. Daerah ini pun disinyalir oleh beberapa ahli mempraktekkan feodalisme3 yang menindas rakyat.

Ini Tanah Kami!


Pada fase ini kapitalisme memasuki era modern dan kaum swasta mulai menjatuhkan sistem monopoli yang diprakarsai oleh pemerintahan kolonial, langsung dari instruksi Kerajaan Belanda. Hal ini disebabkan kerana adanya kemajuan di bidang industri di Negeri Belanda, sehingga pihak swata dapat membangun perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk menyewa tanah dan mengupah para buruh. Apalagi dengan adanya Agrarische Wet (produk undang-undang pemerintahan kolonial) yang dapat menjamin pihak swasta untuk menginvestasikan modalnya. Agrarische Wet yang di buat tahun 1870 menjamin pihak swasta untuk menanamkan modalnya dengan diperbolehkannya untuk menyewa tanah selama 75 tahun. Dengan semakin banyaknya swasta yang masuk ke Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara penghasil bahan baku industri di Eropa, tempat pemasaran produksi negaranegara dunia pertama, tempat mencari untung yang besar dengan penanaman modal asing, dan juga tempat sumber tenaga kerja yang murah. Kepemilikan atas tanah telah menggeser masyarakat menjadi miskin sehingga tidak ada lagi lahan yang diolah untuk pertanian. Akhirnya, masyarakat dipekerjakan di lahanlahan perkebunan yang dimiliki oleh kaum swasta. Masalah-masalah penjajahan dan eksploitasi rakyat

yang fundamental ini tidak bisa tidak menjadi sebab utama terjadinya ketidakadilan agraria. Bahkan setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, tak pernah ada satu pun upaya pemecahan masalah yang menyeluruh di daerah ini. Karena mewarisi struktur agribisnis perkebunan kolonial Belanda, maka cengkeraman asing atas sumber-sumber agraria di negeri ini masih tetap kuat. Hingga awal dekade 1950-an, wacana nasionalisasi perkebunan kolonial tak kunjung tercapai. Pada sekitar tahun 1960-an awal (atau sekitar kurun 1961-1962) barulah dimulai proses nasionalisasi perkebunan asing yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Terjadi landreform pada tahun 1961 yang mengambil tanah dari Perusahaan Harrison, perusahaan perkebunan Inggris, dengan luas kurang lebih 4.000 hektar. Tanah inilah yang dijadikan sebagai Kebun Dwikora II, yang pada perkembangan selanjutnya ternyata usaha yang dilakukan kebun ini merugi. Proses redistribusi tanah-tanah itu sendiri kepada rakyat tak lain dan tak bukan adalah karena disahkannya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, masa-masa indah bagi kaum tani itu hanya berlangsung seumur jagung. Setelah terjadi peristiwa G30S di tahun 1965, praktis pelaksanaan landreform secara nasional terhenti— dan tentu berimbas pada keadaan di Gunung Melayu dan Asahan. Kaum tani kembali tertindas, dan masa gelap ketidakadilan agraria kembali berlanjut. Bibit neoliberalisme Terjadi pergantian kekuasaan di tahun 1966-1967, muncullah rejim baru pimpinan Soeharto yang dikenal

Ini Tanah Kami!


dengan nama Orde Baru. Celakanya, kebijakan rejim Soeharto malah semakin menindas rakyat. Pemimpin otoriter ini jelas-jelas tidak menjalankan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan mandat konstitusi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rejim Soeharto malah menerapkan sistem pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan, yang ditopang oleh sistem politik otoriter. Hal ini mengakibatkan selama 32 tahun rejim Orde Baru berkuasa terjadi banyak pencaplokan sumber-sumber agraria, baik atas nama pemerintah yang korup maupun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan raksasa-produsen besar-dan konglomerat yang berkarakter kapitalistik-neoliberal. Kemudian, rejim Soeharto adalah penebar bibit neoliberalisme semenjak pertama kali memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Secara historis, undang-undang yang pertama disahkan saat Soeharto berkuasa adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan momen inilah ditandai eksploitasi kekayaan alam Indonesia, terutama di sektor agraria. Perkebunan asing yang hingga kini menguasai 67 persen kepemilikan lahan serta perusahaan transnasional asing pengeruk gas, minyak bumi dan mineral4 mulai masuk pada masa itu. Dalam prakteknya di bumi Bukit Kijang, Asahan, di era ini, para buruh tani yang mendapatkan tanah wedana dan objek landreform pada kurun 1961-1962 nasibnya makin tak menentu. Mengapa? Karena yang terjadi di lapangan malah terbalik 180 derajat dari apa yang diinginkan rakyat. Dengan harapan mendapatkan bantuan setelah mendapat tanah

landreform, harapan tersebut secara total pupus karena tanah-tanah tersebut malah diambil lagi baik secara jual-beli maupun paksa oleh negara—dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang kini masuk lagi ke bumi Indonesia. Tercatat PT London Sumatera5, masuk ke bumi Asahan pada tahun 1967-1968—tepat hanya beberapa saat setelah UU PMA disahkan. Karena kekayaan sumber agraria di daerah ini, tak pelak membuat perusahaanperusahaan besar dan para penguasa ngiler. Di daerah Asahan, berkaitan dengan perkebunan, sebenarnya sejarah membuktikan bahwa telah banyak tanah dibentang dan pabrik didirikan atas nama pencarian laba. Group Wilmar, sebuah holding company transnasional juga tercatat menanamkan modalnya di sini sejak lama, dengan membenamkan investasi tak kurang dari 41 milyar rupiah6. Para penangguk profit-konglomerat lokal juga lebih banyak tercatat ambil bagian, seperti Bakrie Sumatera Plantation, dengan total investasi 71 milyar rupiah7—dan masih ada usaha lain di industri karet di luar investasi tersebut. Grup Astra juga tak ketinggalan, dengan Astra Agro Lestari-nya, dan raksasa sawit Indonesia, Raja Garuda Mas dengan Asian Agri-nya memiliki tanah yang sangat luas di bumi Asahan. Bibit neoliberalisme ini makin subur beranak-pinak di Indonesia, seiring dengan makin tak seimbangnya struktur kepemilikan sumber-sumber agraria di daerah-daerah. Layaknya daerah lain yang memiliki pengalaman serupa, rakyat Bukit Kijang, Asahan juga merasakan sumber pendapatan masyarakat terus berkurang karena lahan yang bertambah

Ini Tanah Kami!


sempit. Tanah warisan dari nenek moyang, adat, atau kepemilikan pribadi di desa-desa mereka rasakan makin menipis. Menurut Waris, salah satu tetua masyarakat di Desa Gunung Melayu, Asahan, kepemilikan rakyat secara umum di daerah ini hanya sekitar 0,5 hingga 1,5 hektar. Hal ini tergantung pada faktor warisan turunan dari nenek moyang, dan juga hasil landreform yang terhenti di tahun 1965—dan beberapa hasil okupasi dan reklaiming warga. Secara politik, rejim Soeharto melaksanakan pembangunan berdasarkan dana bantuan asing seperti moneter IMF dan Bank Dunia. Namun dalih pembangunan tersebut sebenarnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan penguasa dan pedagang. Bibit neoliberalisme yang menghancurkan bangsa Indonesia ditanam dengan memainkan peran negara yang sangat tinggi, sehingga pada saat ini negara berperan sentralistik dalam segala urusan rakyat. Berkaitan dengan hal ini, sumber-sumber agraria dan pasar domestik (bersama juga dengan pasar internasional) digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan penguasa dan pedagang. Pemerintahan otoriter Soeharto jelas memungkinkan untuk pelaksanaan hal ini, dengan berbagai produk hukum yang sangat menjauhi kepentingan rakyat. Dengan jepitan dari level internasional (IMF, Bank Dunia, GATT-WTO) yang merangsek perekonomian negeri ini untuk membuka jalan menuju pasar bebas dan kolaborasi dengan tekanan nasional dari pemerintah otoriter Soeharto, maka tak pelak lagi Indonesia saat ini jauh dari konstitusi dan cita-cita keadilan sosial. Dalam tatanan kebijakan

maupun implementasi riil, era 32 tahun Orde Baru adalah masa gelap yang makin menuntun Indonesia ke episode lanjutan ketidakadilan agraria. Di tengah masyarakat, era Orde Baru adalah jaman depolitisasi rakyat. Rakyat dibiarkan tertidur dan seakan-akan dibuat buta politik. Kemerdekaan berbicara, berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan dibekap oleh pemerintah. Di masa ini, organisasi rakyat yang dulunya ada di desa yang anggotanya berbasis petani maupun buruh dibubarkan. Dalam konteks Asahan, pada kurun waktu 1965 dan setelahnya ribuan petani dan buruh perkebunan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan terlibat G30S. Ribuan lainnya hilang atau mati dihajar militer Orde Baru, dan langsung digantikan dengan pencaplokan tanah maupun masuknya perusahaanperusahaan ke tanah-ranah rakyat di desa. Kemiskinan dan represi selama 32 tahun akhirnya diperburuk pula oleh pelaksanaan Konsensus Washington (deregulasi, privatisasi, liberalisasi) di era 1980-an dan 1990-an. Masalah utang dan pasar bebas mau tak mau mempengaruhi struktur ekonomi-politik hingga ke desa. Struktur pemerintahan yang korup, penuh kolusi, tentunya tak bisa menyejahterakan rakyat. Simpul-simpul ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir tangan belaka, dengan kolaborasi rejim dan perusahaan-produsen besar. Militer menekan perlawanan dan suara rakyat, dan bibit neoliberalisme jelas tumbuh subur dalam kondisi seperti ini. Pembangunan pedesaan semasa Orde Baru juga dirancang sebagai pendukung bagi pembangunan

Ini Tanah Kami!


industri perkotaan dengan politik pangan murah, pembangunan pertanian yang berorientasi ekspor dan penguasaan besar dari perusahaan-produsen besar dan konglomerat, serta tak lupa buruhburuh yang dibayar murah. Secara sosial politik struktur demokrasi pedesaan pun dihilangkan. Menyemai benih perjuangan Penindasan politik, penguasaan aset ekonomi pada segelintir orang, dan represi militer di era Orde Baru dirasakan sepenuhnya oleh kaum tani. Langsung pada kasus Bukit Kijang, perlawanan kata-kata dari petani yang merasa terjajah di negeri sendiri pasti langsung dicap pemberontak atau ekstrim kiri, dan langsung dihubungkan dengan G30S dan PKI. Hal ini pula yang menyebabkan selama 32 tahun praktis UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dipetieskan—tidak dihapuskan, tapi tidak pula dilaksanakan. Namun jika ditelaah, ternyata represi yang kejam ini pula yang menghasilkan bara api perjuangan yang membara di dalam hati petani. Di desa-desa, walaupun parsial dan sangat terbatas, banyak terjadi konflik—baik antara kaum tani dengan penguasa, negara, maupun perusahaan. Adalah jelas, akibat langsung dari tidak dijalankannya pembaruan agraria adalah semakin meningkatnya konflik agraria. Sepanjang tahun 1970-2001, tercatat telah terjadi 1.753 kasus-kasus agraria8 yang bersifat struktural. Konflik tersebut juga menyebabkan terjadinya penangkapan, penembakan, penculikan, kriminalisasi, pembunuhan dan tindakan represif lainnya terhadap para yang memperjuangkan pelaksanaan pembaruan agraria.

10 Konflik-konflik inilah, yang tentunya merupakan akumulasi dan resultan dari proses-proses yang dinyatakan sebelumnya, yang mulai menggerakkan kaum tani di berbagai daerah di Indonesia. Bukit Kijang, salah satu daerah yang sudah lama menderita karena ketidakadilan agraria, pun mulai bergerak, bergemuruh. Petani-petani dalam tekanan yang luar biasa akhirnya—walaupun dalam keadaan terjepit—mencoba mengkonsolidasikan kekuatannya. Meski kecil, meski dianggap tak signifikan, namun menegakkan hak-hak di tengah kondisi yang mengerikan seperti era ini, tak pelak menjadi keharusan.

Ini Tanah Kami!


Konflik: Dekade 1980-an Mengapa harus bertani? Sekitar tahun 1973, beberapa buruh tani dari Desa Gunung Melayu, Asahan mulai turun menggarap tanah di daerah Bukit Kijang. Daerah ini dulunya masih merupakan hutan-semak-dan padang ilalang, dan pada masa itu tentunya terbengkalai (tak tergarap). Seperti kaum tani di daerah Asahan pada umumnya, para buruh tani ini adalah kaum tertindas yang hanya memiliki lahan pas-pasan— paling luas sekitar 0.5 hektar per keluarga. Lainnya, tak bertanah. Dorongan ekonomi, seperti telah dinyatakan di atas, adalah salah satu pendorong terjadinya penggarapan-penggarapan pada masa ini.

11

12 Menurut Suharto (42), petani Desa Gunung Melayu, Asahan, dari sejak tahun 1973 itulah dimulai momentum pergerakan kaum tani di daerah tersebut. Walau sebenarnya pada saat itu para kaum tani belum mengerti untuk apa, bagaimana berorganisasi, dan/atau esensi dari gerakan rakyat. Namun, berkumpulnya beberapa buruh tani dan bersepakat menggarap tanah terbengkalai di daerah Bukit Kijang adalah contoh senyata-nyatanya pengorganisasian rakyat. Proses ini secara intens ternyata berlangsung hingga akhir dekade 1980-an, terkait dengan beberapa fenomena serupa di beberapa daerah lain di Kabupaten Asahan9. Negeri ini adalah negeri agraris. Hal ini tercermin dari mayoritas rakyatnya yang mencari nafkah dari berproduksi dan mengkonsumsi hasil bumi yang dihasilkannya. Hampir seluruh etnis di Indonesia masih terikat pada kebudayaan agraris, dan berkecimpung di dalamnya untuk menyambung kehidupan. Di Asahan sendiri, hal ini terbukti dari struktur budaya Melayu maupun Jawa yang mewariskan secara kultural pertanian sebagai jalan hidup. Dengan metode turun-temurun, hal ini jelas menjadi kelembagaan dalam banyak aspek kehidupan rakyat Asahan, terutama Gunung Melayu. Selain itu, tanah yang sangat subur juga menjadi salah satu faktor penentu kebudayaan agraris masyarakat. Dan tentunya, kebudayaan luhur bangsa Indonesia yang tepa-selira, gotong-royong, tolong-menolong, yang dicerminkan dalam pertanian—yang cenderung bersifat komunal. Hal di atas bisa dilihat jelas dalam proses produksi

Ini Tanah Kami!


hingga konsumsi di sektor pertanian. Gotong-royong dalam masa menanam, dan terutama panen, adalah kunci kebersamaan kebudayaan komunal pertanian di daerah ini. Bahkan, konsumsi hasil panen dinikmati bersama—bisa dalam pesta-pesta adat dan budaya, atau kejadian penting seperti pernikahan, sunatan, atau pengajian. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana kebudayaan tersebut bisa bertahan dan dipertahankan? Dengan fakta bahwa pertanian kita sudah berabad-abad lamanya, dan dengan pembanding di era 1970-an yang menandai ideologi pembangunan ala rejim Soeharto. Pembangunan ini memang menyandarkan pada pertanian, namun pada nyatanya dengan pengaruh neoliberalisme, terlalu cepat beralih menjadi bias industri di perkotaan. Akhirnya, sektor pertanian menjadi korban. Kebijakan pemerintah dari era 1970-an sampai 1980-an adalah menciptakan pangan murah untuk menyokong pembangunan di kota-kota besar macam Jakarta. Hal ini tak lain karena ekonomi-politik yang berkarakter kapitalistik-neoliberal, dengan asumsi pertumbuhan tanpa batas, dan untuk itu harus membangun industri-industri berskala besar. Uangnya didapat dari investasi asing dan konglomerasi, sehingga hanya segelintir orang yang beruntung. Asumsi ini pula yang melandasi proses utang, kapitalisasi, deregulasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Imbasnya tentu saja sampai ke desa. Jika petani kecil seperti di Desa Gunung Melayu sampai merasakan terjepit dari kebijakan tersebut, hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Dalam perkembangannya, keberlanjutan

13

14 kebijakan rejim ini mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan di kota dan desa—juga pembangunan desa yang malah ditinggalkan. Dengan kondisi ini, di desa-desa banyak tertinggal petakpetak tanah yang dimiliki perusahaan besar, birokrat, konglomerat dan pengusaha. Sementara, penduduk desa tetap miskin. Dengan warisan budaya dan keinginan kuat untuk bekerja keras-mengolah tanah-berproduksidan menghasilkan, kaum tani di daerah melihat kesempatan bagus. Jelas, tanah-tanah absentee, terlantar, tak tergarap, milik orang-orang kaya dari amburadulnya struktur ekonomi-politik di masa itulah yang jadi sasaran. Tanah-tanah tersebut terbentang luas, terkadang puluhan hingga ratusan hektar. Di Gunung Melayu sendiri, tanah tersebut terbentang di pelosok hingga pedalaman gunung dan lembah yang kemiringannya bahkan sampai 60 derajat! Tanahtanah tersebut adalah tanah rakyat, hak kaum tani, yang dulunya merupakan aset perkebunan kolonial Belanda maupun tanah adat dan warisan keluarga. Dan tanah-tanah itu menunggu untuk digarap. Karena ‘lapar tanah’, Bukit Kijang pun digarap. Sesuai namanya, kontur tanah di daerah ini adalah berbukit, lengkap dengan lembah curam bersudut hampir 35 hingga 60 derajat. Sesuai namanya pula, dahulu daerah perbukitan di lokasi ini terdapat banyak kijang, karena daerahnya rimbun, subur, dan cukup terlindung. Hal ini mengundang banyak pula orang yang datang dari luar desa, luar wilayah sekitar hanya untuk berburu kijang di daerah tersebut. Bukit Kijang sendiri terletak di area dekat

Ini Tanah Kami!


tempat tinggal beberapa kaum tani yang mengerjakan lahan secara bergotong-royong. Tanah terbengkalai itu sendiri sebenarnya tidak diketahui persis status hukumnya pada awal-awal penggarapan (1973 hingga awal 1980-an). Namun yang jelas, prinsip ‘tanah untuk penggarap’ sebenarnya terpatri di benak kaum tani di Gunung Melayu tersebut. Tanah di depan mata, subur, dan cukup luas akhirnya digarap oleh kaum tani Gunung Melayu yang berjumlah total 54 orang. Pertama-tama, orangorang buruh tani, petani kecil, dan tak bertanah ini memulai dari lahan yang kecil dulu. Selanjutnya, pada awal-awal tahun 1980-an akhirnya lahan terbagi dengan luas keseluruhan mencapai hampir 100 hektar. Pembagiannya sangat sederhana pada waktu itu, siapa yang sanggup menggarap langsung dipersilakan. Jadilah pembagian tanah tidak sama rata, karena ada yang menganggap sanggup menggarap 2 hektar—dipatok dan langsung diproduksi 2 hektar. Ada yang menyanggupi hanya sekitar 1 hektar saja, maka sejumlah itulah lahan garapannya. Namun jika dipukul rata, kepemilikan lahan di Bukit Kijang hanyalah sekitar 1.2 hingga 1.5 hektar per keluarganya. Pada awal penggarapan, para petani tidak menyepakati untuk menanam tumbuhan jenis tertentu. Sejumlah 54 petani tersebut dalam prakteknya kemudian menanami apa saja tanah seluas hampir 100 hektar tersebut. Mulai dari palawija, tanaman obat hingga tanaman keras yang diambil kayunya (jati, sengon). Namun pada awalnya, sebenarnya yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan,

15

16 terutama tanaman pangan. Hal ini dikarenakan kondisi dan situasi pangan lokal yang masih jauh dari cukup, dan kondisi ekonomi kaum tani di daerah tersebut yang tidak bisa tidak harus mandiri. Sebab jika menggantungkan dengan pasar dan harus membeli, tentunya akan semakin mencekik leher keluarga tani. Satu pertimbangan lagi mengapa yang ditanam adalah tanaman-tanaman pangan yang cepat menghasilkan, adalah kekhawatiran kaum tani di Bukit Kijang terhadap status tanah tersebut. Sudah awam terjadi konflik antara kaum tani dengan perusahaan milik negara atau swasta, investor, atau pribadi-pribadi yang mengklaim tanah-tanah di desa sekitar. Pihakpihak yang mengaku pemilik tanah tersebut di masa itu tak segan-segan mengintimidasi petani, merepresi, bahkan mengerahkan kekuatan pemerintah, militer atau polisi untuk mengusir kaum tani dari lahannya. Karena alasan strategis inilah, tanah langsung saja ditanami sehingga tampak secara fisik sebagai lahan pertanian—dan sesuai pula dengan prinsip ‘tanah untuk penggarap’ (land to the tiller). Yang uniknya, sebenarnya pada dasarnya tidak ada teori-teori tertentu yang mendasari aksi 54 orang kaum tani Bukit Kijang ini. Prinsip tanah untuk penggarap dimengerti sederhana, karena warisan budaya agraris dan jepitan ekonomi saat itu. Tanah terbengkalai di depan mata pun langsung disulap jadi garapan. Dengan aksi ini, kaum tani Bukit Kijang mengklaim haknya dengan aksi secara langsung. Dan bagusnya, pranata sosial di masyarakat jelas menyatakan bahwa tanah yang digarap, dirawat dan ditanam otomatis dianggap kepemilikan. Sementara

Ini Tanah Kami!


tujuan turunannya yang praktis juga ada. Walau nanti digusur atau diusir dari lahan, bisa tetap mendapatkan ‘ganti rugi’ dari tanaman yang sudah susah payah digarap. Konflik agraria dimulai Seperti yang telah dijelaskan, sejarah kaum tani di Asahan pada khususnya, dan Sumatera Utara pada umumnya adalah sejarah penderitaan buruh tani10. Buruh-buruh tani ini adalah kaum tani yang bekerja di perkebunan, yang di atas telah diceritakan mewarisi struktur agribisnis kolonial Belanda. Di era 1980-an, mulai muncul beberapa konflik yang melibatkan kaum tani dengan perusahaan perkebunan dan investor. Hal ini juga merupakan berkah dari UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, karena dari banyak perkebunan yang tersebar di Sumatera Utara hampir semuanya terikat dengan UU ini. Terikat dalam hal ini berkaitan dengan Hak Guna Usaha11 yang merupakan salah satu ketentuan pokok yang diatur dalam UU tersebut. Walau UU ini dipetieskan pasca 1966, namun ada sebuah aturan yang sanggup menjadi senjata ampuh bagi para kaum tani di daerah ini. Aturan itu menyangkut pembatasan waktu HGUselama 25 tahun kepada perusahaan perkebunan dan investor12. Di dekade inilah secara signifikan muncul akumulasi konflik-konflik agraria yang selama ini tak digubris rejim Orde Baru. Di dekade ini pula muncul secara manifest (nyata, termateri) konflik-konflik agraria antara perkebunan besar dan buruh-buruhnya, karena tuntutan mereka untuk membagikan tanah

17

18 yang habis HGU-nya tersebut13. Akumulasi dari beberapa hal di atas membuat era 1980-an sebagai ledakan konflik agraria, dengan variannya yang berbeda-beda. Konflik-konflik yang terjadi, yang melibatkan perkebunan saja mencapai ratusan konflik14, belum yang terpecah-pecah dengan kepemilikan pribadi. Dengan tumpang-tindihnya struktur agraria di 32 tahun Orde Baru beserta kelakuan korup dan kolusi pemerintah dengan swasta, keadaan ini tak pelak lagi menuntun menuju puncak konflik agraria. Akhirnya seperti yang kita lihat, puncak derita rakyat yang miskin tak bertanah juga mencapai ledakannya di dekade ini. Sementara pada kasus Bukit Kijang, konflik terjadi dengan esensi yang sama. Walaupun yang berhadaphadapan adalah kaum tani dengan investor (pemilik tanah luas), namun hal ini sesuai dengan situasikondisi agraria yang karut marut hingga saat ini. Latifundia (tuan tanah) lokal di Bukit Kijang, Miskamto alias Camcin, mengklaim memiliki tanah seluas kurang lebih 100 hektar. Sementara, tanah tersebut tidak digarap sendiri olehnya (absentee) dan ditelantarkan pula. Dan tentu saja struktur yang demikian sangat tidak adil karena perseorangan bisa memiliki tanah yang sangat luas (ratusan hektar), sementara rakyat di sekitarnya yang miskin malah tak bertanah sama sekali. Di Sumatera Utara sendiri, dekade 1980-an adalah momentum yang cukup mewakili gambaran konflik agraria. Pada dekade ini pulalah konflik agraria yang monumental terjadi di Porsea, yang menghadapkan

Ini Tanah Kami!


petani, masyarakat adat tani dengan PT Inti Indorayon Utama, yang berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Perlawanan kaum tani dalam konflik ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan dua dekade. Tipologi konflik agraria semacam ini juga semakin memetakan petani versus pengusaha. Yang sering terjadi adalah masuknya perusahaan ke teritori dan ruang-ruang sosial petani dengan mode produksi yang kapitalistik. Dengan semua yang dihitung secara ekonomis-matematis dan didukung pula oleh sistem ekonomi-politik saat itu, konflik agraria pun tak terelakkan lagi. Pengusaha ingin tanah untuk pabrik dan perkebunannya, sehingga mencaplok tanah petani dan masyarakat adat. Hal-hal inilah yang terjadi secara umum, dan juga menjadi latar belakang yang relevan bagi konflik agraria di Bukit Kijang yang akan dikupas lebih lanjut nanti. Di masa yang akan datang, konflik agraria yang terjadi di daerah-daerah ini sering melibatkan investasi di bidang pertanian yang berorientasi ekspor. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, struktur agribisnis yang demikian jelas masih berciri kolonial. Karakteristiknya yang monokultur, berorientasi ekspor dan masif tentunya bertentangan dengan karakteristik pertanian rakyat yang subsisten, berorientasi lokal dan berbasiskan keluarga. Komoditi ekspor macam sawit, karet, dan serat (eukaliptus, pinus) akan semakin memperburuk tatanan agraria terutama di daerah pedesaan. Cengkeraman modal untuk memperluas usaha, memperbesar skala ekonomi, menambah produktivitas, dan akhirnya memperkaya diri akan mengakibatkan semakin jatuhnya tanahtanah di pedesaan ke kaum pemodal.

19

20 Dalam penuturannya yang sangat lugas, Achmad Yakub (2007) menyatakan dengan jelas bahwa tipologi konflik-konflik semacam ini makin meluas. Dari hanya berkisar di sekitar area perkebunan (19701980-an), konflik nyata-nyata berkembang terus menjadi pembangunan sarana umum, perumahan, kehutanan, pabrik, infrastruktrur, turisme dan pariwisata, dan sebagainya15. Dan konflik-konflik agraria ini selalu menjadikan kaum tani sebagai objek penderita, karena dari berbagai pengalaman kriminalisasi petani16. Dengan meledaknya konflik-konflik agraria di era 1980-an, maka perjuangan kaum tani Bukit Kijang pun memasuki tahapan selanjutnya. Kolektivitas, persatuan dan kesatuan antara 54 orang kaum tani yang menggarap lahan absentee itu akan terus diuji dengan situasi dan kondisi semakin gawat ini.

Ini Tanah Kami!


Gerakan Sosial: Dekade 1990-an Tidak bisa tidak ada organisasi tani Dalam perjalanannya, perjuangan kaum tani di Bukit Kijang ternyata belum begitu solid di era 1980an. Menurut salah seorang petani, Waris (64), saat itu walaupun ada beberapa pengetahuan mendasar mengenai pengorganisasian kaum tani, namun untuk merealisasikan ide tersebut dinyatakannya sangatlah sulit. Persoalan ini tak lain dan tak bukan karena mulai semakin intensnya konflik, yang waktu itu ditandai dengan klaim Miskamto alias Camcin terhadap tanah garapan kaum tani Bukit Kijang. Isuisu merebak, dan provokasi maupun intimidasi baik langsung maupun tidak, kerap didapatkan

21

22 petani. Beberapa kegiatan pada akhir era 1980-an (sekitar 1988) hingga tahun 1991 dihabiskan untuk menangkis isu-isu tak sedap maupun kawan-kawan kaum tani yang mendapatkan intimidasi. Namun yang menarik adalah, kolektivitas, persatuan serta kesatuan kaum tani relatif terjaga walaupun mendapatkan represi yang tak mengenakkan tersebut. Belum lagi jika dipikir-pikir, petani seharusnya berkonsentrasi menggarap dan memproduksi di atas tanah pertaniannya dibandingkan mengurus hal-hal yang lain. Walau begitu, di tahun-tahun awal 1990an sebenarnya konsolidasi antarkaum tani di Bukit Kijang sudah semakin intensif berjalan. Beberapa tokoh masyarakat sekaligus tetua di Bukit Kijang dan Desa Gunung Melayu menjadi tonggak-tonggak dijalankannya komunikasi awal ini. Waris (64) dan Suwandi (57) adalah beberapa dari tokoh-tokoh perjuangan kaum tani Bukit Kijang. Pak Waris selain merupakan tokoh yang dituakan di kampung asalnya, juga adalah sebagai guru mengaji Al Qur’an bagi penduduk sekitar. Tercatat hampir seluruh kaum tani Bukit Kijang yang berjuang mempertahankan haknya pernah mengecap pelajaran membaca Al Qur’an dari beliau. Sementara Suwandi adalah tokoh masyarakat yang cukup disegani karena kepemimpinannya, dan tak lelah-lelah mengajak kaum tani untuk berkumpul sekadar wirid atau musyawarah singkat di rumah-rumah petani. Beliau juga yang mengusulkan pertemuan rutin di lahan, agar bisa menghindar dari represi yang saat itu sedang kencang-kencangnya dilakukan dilakukan rejim Soeharto.

Ini Tanah Kami!


Demikianlah, akhirnya konsolidasi antarkaum tani Bukit Kijang sering dilakukan secara gerilya. Pertama-tama dilakukan di pertemuan-pertemuan kecil macam wirid17 dan acara keagamaan, di masjid atau di rumah. Namun pertemuan-pertemuan ini dirasakan kurang bernas karena tidak bisa berbicara lugas dan lengkap. Masalahnya lagi, terkadang anggota kaum tani yang menggarap lahan sering tidak lengkap jika mengandalkan metode ini. Jadilah usulan pertemuan langsung di ladang pada awal tahun 1990-an dilaksanakan. Teori memang terlihat gampang, namun prakteknya sebenarnya sangatlah sulit. Di lapangan, represi rejim Soeharto pada saat itu memang sedang gencargencarnya18. Pada dekade 1990-an, militer dari komando tertinggi hingga desa terus mengintip celahcelah perjuangan rakyat: dimana ada konsolidasi, dimana ada pertemuan. Hampir setiap pertemuan rakyat baik organisasional maupun tidak, atau perkumpulan orang yang berjumlah diatas lima orang, pada era itu selalu dicap subversif oleh pihak rejim. Tak pelak lagi, membangun organisasi rakyat di masa itu amatlah susah payah dimulai—apalagi dijalankan dengan efektif dan efisien. Tapi karena tanah garapan sudah ditanam, ada sesuatu yang harus dipertahankan. Hal inilah yang mendorong kaum tani Bukit Kijang menempuh bahaya dan represi rejim demi menegakkan hak-haknya. Dengan perlindungan dari tanaman, penggarapan, dan naluri untuk mempertahankan tanah maka bisa diadakan pertemuan-pertemuan di tanah garapan secara intensif.

23

24 Kendala pertama yang muncul ternyata masih kendala yang dulu-dulu juga. Pengorganisasian masih belum intensif, sehingga intensitas kedatangan dan pertemuan masih belum rutin. Didukung pula oleh buruknya koordinasi di awal-awal pengorganisasian, sehingga terkadang yang datang hanya beberapa orang sementara yang lainnya absen—atau sebaliknya. Sehingga awam sekali konsolidasi kaum tani Bukit Kijang tidak bisa mencapai keseluruhan dari 54 petani yang bersama-sama menggarap lahan tersebut. Kendala ini akhirnya dipecahkan dengan cara gotong-royong, karena disadari dengan sulitnya represi, mengatur jadwal dan kesibukan petani yang lain memang mustahil untuk menghadirkan semua personil perjuangan. Kendala kedua jelas masalah komunikasi. Belum ada teknologi yang bisa menjembatani para petani Bukit Kijang. Pada saat itu, terkait keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan tentunya keterbatasan alat komunikasi juga sangat terasa. Jelas mustahil bagi kaum tani untuk membeli atau mewujudkan alat komunikasi yang harganya masih setinggi langit. Semuanya serba terbatas. Pertemuan langsung, mau tak mau merupakan satu-satunya jalan. Untuk itulah dirancang pengorganisasian dengan pertemuan di masjid, acara keagamaan di rumah-rumah, dan akhirnya seperti yang diterangkan di atas: konsolidasi di lahan garapan. Kendala selanjutnya, dan yang sangat mengganggu adalah mulai intensifnya intimidasi berupa ancaman dari Miskamto alias Camcin. Modus operandi pemilik lahan ini adalah dengan menggunakan polisi untuk

Ini Tanah Kami!


melakukan represi terhadap kaum tani Bukit Kijang. Tercatat polisi beberapa kali datang—atau bahkan para petani dipanggil ke Polsek setempat. Dalam tahapan ini, yang mengambil peran bahkan Kapolseknya sendiri. Bisa dibayangkan betapa kekuatan modal bisa berkolaborasi negatif dengan penegak hukum, bahkan untuk merepresi rakyat. Pada masa ini, perihal interogasi dan pertanyaan-pertanyaan polisi merujuk kepada status keabsahan kepemilikian tanah yang digarap kaum tani. Bagaimana status hukum, bukti berupa sertifikat atau lainnya, dan sebagainya. Hal ini karena laporan Miskamto alias Camcin yang seperti sebelumnya—mengklaim tanah di area tersebut miliknya dan ia juga mengklaim memiliki bukti hukum yang sah, berupa sertifikat, atas tanah tersebut. Dengan masalah-masalah yang makin serius ini, tidak bisa tidak harus ada ‘ikatan’ untuk menyatukan ke54 petani Bukit Kijang. Pemikiran dari para tetua dan tokoh masyarakat ini juga diamini oleh para petani lain seiring dengan makin intensifnya konsolidasi ‘sembunyi-sembunyi’ di lahan. Wadah organisasi ini, selain akan mempersatukan anggotanya diharapkan bisa menjadi alat kaum tani untuk mencapai tujuan awal didirikannya organisasi tersebut: mendapatkan tanah tersebut dan bisa bertani di atasnya. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari 1992 para petani Bukit Kijang mendirikan Organisasi Tani Lokal (OTL) yang diberi nama Tani Jaya. Organisasi ini memang menyatukan ke-54 petani yang sebelumnya menggarap tanah di Bukit Kijang, dan dengan aturan-aturan yang dibuat mengikat

25

26 anggotanya diharapkan bisa lebih mempertajam dan merealisasikan tujuan awal pendiriannya. Aturan-aturan yang dibuat sangat antisipatif. Anggota OTL Tani Jaya sadar untuk mencapai tujuannya, tidak dibutuhkan kompromi atau konsesi-konsesi dalam prosesnya. Perjuangan kaum tani Bukit Kijang sangat tulus dan luhur, ingin meletakkan pondasi bahwa petanilah yang harus menggarap lahannya sendiri. Dalam kasus ini, seringkali pada kasus-kasus konflik agraria di daerah sekitar awam terjadi proses ganti rugi. Kemungkinan proses ganti rugi inilah yang ingin dihindari oleh kaum tani yang tergabung dalam OTL Tani Jaya. Kesadaran bahwa ganti rugi adalah salah satu alat kompromi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar organisasi secara eksplisit sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan dan konsolidasi. Hal ini mengingat dengan isu-isu dan intimidasi bahwa klaim Miskamto alias Camcin dengan sertifikatnya, isu bisa dibelokkan dan kaum tani dalam OTL Tani Jaya nantinya bisa dipecahbelah-kuasai dengan ganti rugi. Camcin punya sertifikat Dan ternyata isu itu memang benar. Miskamto alias Camcin ternyata memang benar-benar memegang sertifikat tersebut di tangannya. Parahnya lagi, ternyata bukan satu sertifikat belaka, melainkan beberapa sertifikat! Tanah di Bukit Kijang diklaim miliknya, dengan kepemilikan yang dipecah-pecah dalam beberapa bukti legal. Hal itu terungkap dari beberapa pertemuan awal dan interogasi yang mengarah pada intimidasi oleh pihak

Ini Tanah Kami!


Polsek, dengan isu-isu dan pengungkapan dari Kapolsek sendiri. Namun pada saat itu, Miskamto alias Camcin belum bersedia menunjukkan sertifikatsertifikatnya tersebut. Para petani yang tergabung dalam OTL Tani Jaya pada awalnya memang sedikit goyah dengan isu ini. Namun dengan manfaat pertemuan dan konsolidasi internal yang rutin—akhirnya diplot seminggu sekali— akhirnya isu-isu ini bisa dihempang. Kaum tani Bukit Kijang memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada proses produksi dan penggarapan lahan pertanian saja, daripada pusing memikirkan isu-isu legal dan intimidasi dari pihak Miskamto alias Camcin. Dalam tahapan ini, OTL Tani Jaya sebagai organisasi tani memutuskan untuk bersikap bertahan dalam rangka menunggu perkembangan selanjutnya. Namun serempak dengan itu, pertahanan yang dilakukan juga tidak hanya pasif, namun terus bergerak, mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan dan informasi yang didapatkan dari proses-proses sebelumnya. Dan yang terpenting muncul kesepakatan final bahwa lahan tersebut akan dipertahankan oleh kaum tani bagaimanapun caranya. Di akhir-akhir nanti, ternyata diketahui bahwa sertifikat yang dimiliki Miskamto alias Camcin memiliki kecacatan yang merupakan berkah bagi kaum tani Bukit Kijang. Sertifikat yang cukup banyak itu (yang bertanggal 25 Maret 1979), ternyata kurang tepat menyebutkan lokasi asli dimana tanah garapan tersebut berada. Dari pertemuanpertemuan dan intimidasi yang dilakukan Miskamto alias Camcin beserta oknum aparat Polsek, petani

27

28 menemukan fakta yang mengganjal di dalam sertifikatsertifikat Miskamto alias Camcin tersebut. Tentu saja pada saat pertemuan-pertemuan awal dengan Polsek hal ini belum diungkapkan oleh petani. Hal ini cukup menguntungkan, karena setelah pembahasan selanjutnya dengan seluruh anggota OTL Tani Jaya, akhirnya ditemukan strategi baru. Strategi ini bisa berguna jika isu perjuangan kaum tani ini dibelokkan ke arah aspek legal tanah Bukit Kijang tersebut. Sertifikat Miskamto alias Camcin menyatakan bahwa tanah kepemilikannya itu terletak di Desa Bandar Pulau. Sementara secara administratif, petani menyadari bahwa tanah yang digarapnya tersebut berada dalam lingkup Desa Gunung Melayu. Dengan strategi bertahan, sebenarnya kaum tani anggota OTL Tani Jaya ingin menunggu perkembangan selanjutnya terutama yang melibatkan represi dari pihak Miskamto alias Camcin, oknum polisi dan militer. Walau sebenarnya jika merujuk ke hal legal, cacat sertifikat ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi titik balik kemenangan kaum tani. Namun hal tersebut tidak dilakukan, karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, jelas karena tujuan awal didirikannya organisasi perjuangan kaum tani— OTL Tani Jaya—adalah untuk mendapatkan tanah tersebut, dan untuk menggarapnya. Persoalan legal maupun tidak legal, para petani merasakan bahwa hal tersebut merupakan persoalan nomor kesekian. Yang terpenting

Ini Tanah Kami!


adalah penegakan hak-hak kaum tani di atas tanah yang digarapnya (prinsip land to the tiller). Pertimbangan kedua, karena keseluruhan 54 anggota OTL Tani Jaya jelas tidak ada yang paham seluk-beluk hukum legal. Apalagi tingkat pendidikan kaum tani anggota OTL Tani Jaya rata-rata adalah setara pendidikan dasar, sehingga tidak bijaksana untuk terjun ke dalam aspek legal yang rumit-njlimet. Jika mengurusi aspek legal jelas akan ada pengorbanan waktu yang tidak sedikit—dibandingkan dengan tekanan sosial-ekonomi-politik saat itu yang sangat membutuhkan proses produksi di atas lahan pertanian. Dengan fakta-fakta ini, jelas bahwa aspek legal bukan substansi dari konflik agraria ini. Ini adalah masalah hak: masalah kedaulatan kaum tani di atas sumber-sumber agraria yang harus dimilikinya sendiri! Namun demikian, pada pertemuan dan negosiasi selanjutnya, muncul perkembangan dan intimidasiintimidasi yang jelas tidak bisa dipecahkan seluruhnya oleh kaum tani Bukit Kijang sendiri. Kebutuhan akan bantuan dari pihak luar ini selanjutnya membuat beberapa pengalaman pahit maupun juga kemenangan-kemenangan yang mempengaruhi perjuangan di masa yang akan datang. Negosiasi dan oportunisme Kebutuhan pihak luar, salah satu beban yang diderita oleh OTL Tani Jaya, tak perlu ditunggu lama. Luasnya lahan dan kesempatan kemenangan konflik agraria ternyata juga membuat ngiler beberapa pihak.

29

30 Di sisi lain, oportunisme serta motif-motif politik juga mungkin menjadi latar belakang pihak-pihak yang membantu perjuangan petani saat itu. Sejarah juga membuktikan bahwa pada saat itu gerakan sosial di Indonesia sangat miskin segala sumber daya, termasuk logistik dan orang-orang. Dengan demikian, hanya beberapa pihak yang bisa mendampingi konflik-konflik yang dialami rakyat kala itu. Dalam kasus Bukit Kijang, muncul bantuan tak terduga dari individu yang mengatasnamakan partai politik19. Bantuan itu datang dari seorang aktivis/tokoh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tahun 1990 awal. Adalah Siswo Kasmoyo, nama orang tersebut, yang menawarkan bantuan semacam advokasi terhadap kesulitan-kesulitan yang makin meradang OTL Tani Jaya. Siswo sendiri adalah warga yang berdomisili di sekitar Desa Gunung Melayu. Jadi, latar belakang dan sejarahnya sedikit banyak diketahui oleh kaum tani di sana. Namun, motif Siswo pada saat itu tentunya belum bisa ‘dibaca’ oleh para petani anggota OTL Tani Jaya. Kekacauan dan hiruk pikuk informasi yang berseliweran membuat situasi-kondisi makin tak jelas, dan hal ini membuat para petani agak tertekan di masa itu. Ditambah dengan represi Polsek, makin lengkaplah ricuhnya suasana. Kemudahan negosiasi legal juga merupakan tawaran menggiurkan yang tidak bisa ditolak, karena kesibukan dan keterbatasan OTL Tani Jaya menghadapi konflik ini. Jarak antara lahan pertanian dan tempat tinggal kaum tani juga menjadi salah satu pertimbangan. Dan tentunya, para kaum tani secara psikologis mengharapkan kemenangan

Ini Tanah Kami!


karena ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan dari kesalahan sertifikat Miskamto alias Camcin. Asistensi pertama dari Siswo dilakukan dengan penandatanganan surat kuasa plus materai, dengan mengalihkan aspek-aspek legal agar bisa diurus olehnya. Namun pada saat itu, tercatat Siswo belum apa-apa sudah mengutip biaya dari kaum tani. Biaya itu sebagai dalih biaya administrasi dan ongkosongkos jalan untuk mengurus negosiasi legal dari konflik agraria yang dialami. Dengan cepat, uang sebesar Rp 2.000, terkadang Rp 6.000 per kepala berpindah tangan. Menurut laporan para petani anggota OTL Tani Jaya, Siswo bisa dua kali seminggu mampir ke lahan dan mengutip ‘biaya administrasi’ tersebut. Meski ada kecurigaan sedikit, kaum tani yang tergabung di OTL Tani Jaya memilih untuk melihat perkembangan situasi terlebih dahulu. Kurang lebih selama dua bulan proses ini berlangsung. Pada tanggal 27 Januari 1992, datang undangan dari Kecamatan untuk bertemu merembukkan masalah konflik agraria yang dialami petani. Pertemuan yang tujuan awalnya adalah rembuk ini, ternyata dikooptasi dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dan fakta yang menyudutkan posisi petani. Camat pada saat itu, dijabat oleh Indra Ginting, mempertanyakan status tanah yang digarap petani. Dengan negosiasi berujung pada aspek-aspek legal, maka para petani menunjuk Siswo untuk mengatasi hal tersebut. Namun, ternyata proses legal yang kurang lebih selama dua bulan ditangani oleh Siswo tidak terbukti tokcer. Dalam pertemuan itu, ia diam seribu bahasa—dan bahkan tak bisa membantu kaum

31

32 tani sedikitpun. Pertemuan pun berakhir buntu. Setahun lebih sesudahnya, yaitu pada tanggal 21 Agustus 1993, OTL Tani Jaya kembali mendapat panggilan dari Kecamatan untuk melanjutkan pembahasan masalah yang sudah dibicarakan sebelumnya. Negosiasi malah berkembang tak terarah, dan Saut Sianipar, Camat yang menjabat saat itu, malah mendorong diskusi ke arah tawaran ganti rugi untuk tanah yang digarap para petani OTL Tani Jaya. Tawaran ini pun jelas ditolak kaum tani. Pertemuan 21 Agustus 1993 inilah yang akhirnya menguak tabir misteri sertifikat tanah Miskamto alias Camcin. Desas-desus yang menyatakan kecacatan sertifikat-sertifikat tersebut, akhirnya bisa dibuktikan dengan mata kepala para petani sendiri. Camat dan negosiator dari pihak Miskamto alias Camcin ternyata membawa sertifikat-sertifikat tersebut. Diskusi punya diskusi, akhirnya ditunjukkanlah sertifikat tersebut untuk dibaca jelas oleh petani. Ternyata, yang tertulis di sertifikat tersebut adalah benar Desa Bandar Pulau, bukan Desa Gunung Melayu—Desa yang selama ini menjadi daerah administrasi yang sah dari tanah para petani OTL Tani Jaya. Walau di dalam hati para kaum tani bersorak kegirangan dengan fakta ini, namun negosiasi kali ini juga diakhiri dengan kebuntuan. Tak lain dan tak bukan, karena lagi-lagi para petani dengan gamblang menolak ganti rugi yang ditawarkan. Dengan situasi yang menguntungkan ini, petani OTL Tani Jaya pun merasa berada di atas angin. Negosiasi dilanjutkan, yaitu pada tanggal 28 Agustus 1993,

Ini Tanah Kami!


tepat seminggu setelah negosiasi sebelumnya. Namun apa lacur, ternyata Camat berhalangan hadir, dan masalah belum dapat diselesaikan. Namun gelagat buruk mulai tercium pada saat itu, karena munculnya manuver-manuver Siswo yang mulai mengatasnamakan surat kuasa atas nama petani untuk mendapatkan ganti rugi. Mandegnya situasi tak berlangsung lama, dan kebuntuan ini juga ditandai setelah kedok Siswo akhirnya terbuka. Ternyata Siswo selama ini bekerja bukan untuk memperjuangkan petani, melainkan untuk dirinya sendiri. Motif ekonomi diyakini menjadi pendorong mengapa ia dulu mau bersusah-susah selama hampir 3 tahun mendampingi petani OTL Tani Jaya. Siswo juga beroperasi dengan bermacam-macam muka, kepada petani dia berlagak membela, dengan pihak Miskamto alias Camcin dia membeberkan faktafakta yang ada di OTL Tani Jaya, bahkan ia diyakini menjalin konsesi-konsesi dengan pihak Kecamatan yang bekerja sama dengan pihak Miskamto alias Camcin. Oportunisme Siswo ini disinyalir juga sebagai upaya dirinya untuk menaikkan posisi tawar di dalam partainya dan pemerintah daerah setempat. Baru pada tanggal 25 September 1993 persoalan ini terbuka secara gamblang. Pada saat itu Siswo datang dengan beberapa pihak dari perwakilan Miskamto alias Camcin dan Kecamatan langsung ke lahan pertanian. Siswo mengatakan pada petani bahwa persoalan ‘sudah beres’, dan ada persetujuan mengenai konflik agraria yang sudah berlangsung beberapa tahun ini. Namun ternyata yang dimaksud ‘sudah beres’ oleh Siswo adalah ganti rugi yang

33

34 sudah didapatkan. Bahkan, para pihak perwakilan Miskamto alias Camcin sudah siap membawa uang pembayaran awal sebesar 50 juta rupiah. Hal ini tentu menyulut kemarahan petani anggota OTL Tani Jaya, dan memutuskan untuk mencabut kewenangan Siswo sebagai perwakilan kaum tani Bukit Kijang. Status legal tanah tersebut juga menjadi salah satu hal yang kembali dibicarakan, namun sertifikat-sertifikat tanah yang ditunjukkan pada hari itu tidak digubris kaum tani. Mereka tetap terus mempertahankan tanah tersebut, sehingga pada akhirnya negosiasi bubar dan peran Siswo berakhir. Pasukan bantuan datang Setelah era Siswo, muncullah bala bantuan baru. Di sekitar tahun 1993 masuklah beberapa aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Sintesa20, sebuah Organisasi Non Pemerintah yang pergerakannya berkutat di sekitar pengorganisasian kaum tani di pedesaan. Bertolak belakang dengan Siswo, masuknya Sintesa sebagai pasukan bala bantuan langsung berdampak cukup signifikan bagi perjuangan OTL Tani Jaya. Masuknya beberapa orang Sintesa yang sangat aktif mengorganisasi petani seperti Akhmad Sofyan21, Sukardi22, Andi Kurnia, M. Harris Putra23 dan bahkan Henry Saragih24 membuat organisasi semakin dinamis. Kekurangan teknis berupa fasilitator, pengetahuanpengetahuan baru, pertimbangan-pertimbangan secara akademik bahkan hingga perluasan jaringan kaum tani bisa didapatkan dengan bantuan Sintesa. Selanjutnya, borok-borok yang dilakukan sebelumnya

Ini Tanah Kami!


oleh Siswo juga makin tersingkap sehingga keyakinan OTL Tani Jaya untuk berjuang secara mandiri pun semakin meningkat. Dengan keyakinan ini, fase baru perjuangan kaum tani Bukit Kijang pun memasuki babak baru. Sintesa adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah independen di propinsi Sumatera Utara. Organisasi Non Pemerintah ini didirikan pada tahun 1986 oleh aktivis mahasiswa anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga petani, guru, sektor informal, dan buruh. Sejauh ini, Sintesa merupakan organisasi gerakan bagi perempuan dan laki-laki yang memiliki idealisme dan visi perjuangan dengan dan untuk rakyat miskin dan tertindas baik lakilaki maupun perempuan. Tujuan pendiriannya sangat mulia, yaitu untuk membangun dan memperkuat rakyat miskin dan tertindas (lakilaki dan perempuan) secara politik, ekonomi dan budaya untuk mencapai demokrasi secara politik, berkeadilan secara ekonomi dan kebebasan secara budaya baik terhadap kebijakan negara dan dalam kehidupan rakyat miskin. Dalam dinamikanya, Sintesa telah medukung kelahiran dan penguatan organisasi akar rumput (grass root) yang berbasis massa menjadi gerakan sosial-politik dan budaya. Dan di masa yang akan datang, Sintesa bertekad akan tetap mendukung rakyat tertindas menjadi mandiri, meningkatkan solidaritas diantara rakyat miskin dan menjaga kepentingan rakyat miskin terhadap kebijakan di tingkat lokal, propinsi dan nasional. Dukungan kepada

35

36

organisasi akar rumput yang berbasis massa dengan berbagai program seperti komunikasi, peningkatan kemampuan pengorganisasian rakyat, membangun aliansi dan solidaritas antar rakyat miskin, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi, penguatan perempuan dan advokasi, selama ini menjadi aktivitas inti organisasi ini. Sintesa secara aktif melakukan aktivitas di 8 kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia: Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang dan Langkat. Menurut catatan organisasinya, keberhasilan membangun kontak-kontak rakyat di lebih dari 100 desa adalah salah satu kelebihan pengorganisasian yang sudah berlangsung sejak lama. Dalam kasus ini, Asahan yang merupakan salah satu lingkupnya sudah lama menjadi basis pengorganisasian. Hal ini terbukti dari relatif dekatnya Sintesa dan orang-orang yang ada di dalamnya dengan para petani di Asahan, ditambah kebersamaan waktu-sejarah dari keberadaaan Sintesa dan dinamika gerakan kaum tani di daerah tersebut. Dengan permulaan gerakan sosial di era 1990an di Asahan (Silau Jawa, Bukit Kijang, Bandar Pasir Mandoge, Dolok Maraja), tercatat Sintesa pun masuk di era yang sama. Kerja-kerja nyata Sintesa seperti pembangunan energi alternatif— Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)— lalu pengembangan pusdiklat pertanian organik, bahkan pembangunan Lembaga Keuangan Alternatif (LKA) juga

Ini Tanah Kami!


sangat membantu petani di daerah Asahan ini. Sedangkan peran yang dilakukan organisasi ini selain yang sudah ditekankan di atas adalah sebagai sistem pendukung secara politik, ekonomi dan budaya bagi organisasi perjuangan petani untuk demokrasi dan pembaruan agraria sejati. Jelas tentunya keberpihakan Sintesa terhadap petani dan konflik-konflik agraria di Sumatera Utara maupun di daerah lain dengan menjunjung pembaruan agraria sejati—yang dirindu-rindukan petani—sebagai tujuannya. Dan tak lupa, organisasi ini juga berperan sebagai sistem pendukung untuk membangun aliansi strategis antar rakyat (petani, petani miskin, buruh tani, buruh industri, masyarakat adat, masyarakat miskin, dan perempuan). Di masa yang selanjutnya, Sintesa sangat berperan membangun dan membantu gerakan sosial yang nyata seperti gerakan kaum tani di Sumatera Utara (SPSU), buruh (SBSU), nelayan (Jala dan SNSU) bahkan kaum miskin perkotaan (SBM dan Lentera). Sintesa, saat itu sangat aktif mengadakan pengorganisasian kaum tani dan adalah salah satu ornop terdepan dalam perjuangan rakyat. Komunikasi yang aktif dengan kaum tani Bukit Kijang menghasilkan kepercayaan dan pengaturan strategi pengorganisasian bersama. Yang patut diacungi jempol adalah keyakinan kaum tani anggota OTL Tani Jaya untuk berjuang secara mandiri dan tidak bergantung dengan pihak lain. Untuk ini, strategi-strategi juga dibicarakan bersama sehingga

37

38 menghindari ketergantungan lebih lanjut kaum tani terhadap Sintesa. Dalam strategi ini, dibahaslah bagaimana pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas dilakukan di tingkat basis, dan juga bagaimana Sintesa bisa berperan dalam advokasi di tingkat atas. Tak jarang aktivis-aktivis Sintesa ikut bersamasama tinggal dan bekerja dengan kaum tani Bukit Kijang. Tak jarang pula kaum tani dan Sintesa—yang hubungan baiknya berlangsung hingga sekarang ini—menghadapi represi Miskamto alias Camcin yang berkolaborasi dengan aparat Polsek maupun Koramil. Kaum tani Bukit Kijang dan aktivis-aktivis Sintesa bahu membahu mengatur strategi pertahanan desa, bersama-sama mengumpulkan anggota dan melakukan pertemuan, bahkan bekerja gotongroyong di atas lahan perjuangan. Dengan berakhirnya masa beroperasi Siswo di Bukit Kijang, semangat kemandirian perjuangan yang berkobar-kobar memastikan langkah OTL Tani Jaya untuk maju atas nama kaum tani untuk mempertahankan tanahnya. Strategi awal yang disusun adalah menyingkirkan Siswo karena ketergantungan serta masalah-masalah yang dihasilkan ketika bekerja sama dengannya malah membuat kaum tani makin terbelakang, bodoh, dan semakin mundur. Akhirnya, Siswo didepak25 dari Bukit Kijang dan perjuangan berlanjut dengan strategi mempertahankan tanah dan teritori desa. Perjuangan ini bukannya gampang, karena terbukti beberapa kali di kurun waktu 1993 hingga 1996 banyak serangan yang harus dihadapi OTL Tani Jaya. Serangan

Ini Tanah Kami!


ini membutuhkan pertahanan dan kekompakan yang mendalam di tengah kaum tani Bukit Kijang. Penanaman lahan juga beberapa kali dilakukan oleh Miskamto alias Camcin, namun beberapa kali pula dicabuti oleh petani. Penetrasi-penetrasi ke teritori desa juga dilangsungkan beberapa kali, namun soliditas dan pertahanan desa26 yang digalang membuktikan tanah perjuangan tersebut memang dipertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga. Ini tanah kami! Akhirnya dengan perjuangan keras, tanah seluas kurang lebih 100 hektar tersebut bisa dengan tenang digarap oleh para petani di awal dekade 1990-an. Sekitar tahun 1993-1996 represi maupun percobaan penggusuran kaum tani OTL Tani Jaya dari lahan berangsur-angsur berkurang. Hal ini membuktikan perpaduan strategi di lapangan yang dilakukan kaum tani dan bantuan kolaborasi pengorganisasian dari Sintesa dinilai relatif berhasil. Selain makin membuat soliditas organisasi tani terus bertambah dan mendorong persatuan-kesatuan kaum tani Bukit Kijang, kejadian-kejadian ini tentunya berdampak 180 derajat terbalik dengan pihak Miskamto alias Camcin dan kroni-kroninya. Frekwensi represi dan permintaan negosiasi menurun drastis bahkan hilang sama sekali, menunjukkan amunisi latifundia lokal ini makin melemah.

39

40

Foto. Lahan perjuangan OTL Tani Jaya

Sejalan dengan makin membaiknya situasi dan kondisi di Bukit Kijang ini, maka para kaum tani OTL Tani Jaya bersepakat untuk merapikan organisasinya—dan tentunya, kegiatan produksinya. Salah satu yang dilakukan pada saat itu adalah menata sumber-sumber agraria yang ada di Bukit Kijang, dalam pada ini tanah, dengan menggambar pemetaan dan merestrukturisasi peruntukannya. Peta tanah di Bukit Kijang—walaupun digambar dan diukur tidak dengan alat yang memadai—diharapkan bisa menggambarkan struktur kepemilikan yang adil, serta memperjelas batas-batas lahan garapan.

Ini Tanah Kami!


Gambar. Peta lahan perjuangan OTL Tani Jaya

Akhirnya dilaksanakan pula penentuan batas, patok-patok, dan pembagian lahan. Sayangnya, selain tidak ditentukannya lahan kolektif (bersama) selain pembagian kepemilikan pribadi, pembagian kepemilikan juga didasari kemampuan menggarap. Jadi jika si A bisa menggarap lebih, boleh-boleh saja alias tak ada masalah di masa yang akan datang. Hal ini sebenarnya bisa mengakibatkan konflik di antara anggota OTL Tani Jaya, karena berpotensi melanggengkan struktur agraria yang tidak adil. Kembali lagi, hal ini jelas merupakan reproduksi dari praktek-praktek tuan tanah karena yang punya kemampuan lebih besar, maka dia akan mendapatkan jatah tanah garapan yang lebih besar. Jika ada anggota OTL Tani Jaya yang punya kemampuan ekonomi lebih, modal dan tenaga kerja, maka tak pelak akan muncul ‘ketidakadilan’ nantinya. Namun untungnya, hal yang ditakutkan itu tidak

41

42 terjadi. Penyebabnya jelas, kondisi sosial-ekonomipolitik anggota OTL Tani Jaya relatif tak berbeda satu sama lain, sehingga sewaktu pembagian lahan ketimpangan tersebut tidak terlalu terasa. Tercatat memang, kepemilikan lahan di atas bentangan kurang lebih 100 hektar tersebut bervariasi. Namun dari kepemilikan sekitar 54 anggota pertama kalinya, kepemilikan hanya berbeda sekitar tak lebih dari 0.5 hektar. Kepemilikan terbesar adalah sekitar 2 hektar lebih sedikit (beberapa rantai27), dan kepemilikan terkecil adalah sekitar 1.5 hektar. Rata-rata kepemilikan lahan di atas tanah perjuangan tersebut menjadi kira-kira 2 hektaran per anggota untuk digunakan tiap keluarganya. Satu lagi yang menjadi perhatian, adalah tentang pemetaan potensi lahan di tanah perjuangan tersebut. Pada prakteknya, memang yang terjadi adalah terjun ke lahan dan langsung menggarap—tidak ada perencanaan yang sangat mendetail mengenai untuk apa dan peruntukan produksi lahan tersebut. Selain karena situasi dan kondisi yang tidak memadai saat itu, hal yang mempengaruhi selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Kurangnya teknisi dan ahli-ahli pertanian tentunya merupakan faktor terbesar tidak dilakukannya pemetaan potensi lahan. Tentu saja situasi dan kondisi berpengaruh, karena pada saat pertama kali masuk ke lahan, penanaman yang dilakukan langsung saja—atau tidak direncanakan—karena alasan pangan untuk keluarga, alasan sosial-ekonomi-politik, serta alasan psikologis mempertahankan lahan dengan ada tanaman di atasnya. Selanjutnya lagi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu untuk menjelaskan

Ini Tanah Kami!


status tanah untuk penggarap (land to the tiller). Hal ini menyebabkan tanaman di lahan perjuangan Bukit Kijang ini cukup beragam, dan akhirnya tak sama pula tingginya. Pada pertengahan era 1990an barulah diyakini potensi lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit berdasarkan pengalaman dan kemiringan lahan serta jenis tanah. Kesimpulan ini diperoleh petani dari praktek-praktek keseharian dan pengalaman-pengalaman dari situasi dan kondisi saat itu. Dan jelas pula, hal ini dipengaruhi oleh kondisi komoditi sawit yang sedang digalakkan pada saat itu di propinsi Sumatera Utara, terutama Kabupaten Asahan. Hampir seluruh lahan di pedesaan yang bentangannya cukup luas dipengaruhi ‘demam’ kelapa sawit dan karet, dengan iming-iming ekspor oleh rejim Soeharto kala itu. Pasar yang didominasi oleh pencari rente, pemerintah dan pengusaha besar juga menyokong besar kebijakan ini, dan telah diterangkan di atas kondisi pertanian di daerah ini memang sangat diarahkan menuju ke arah perkebunan gaya kolonial Belanda kembali. Fakta ini kembali menunjukkan kurangnya dukungan terhadap kaum tani, terutama kaum tani yang terorganisasi seperti OTL Tani Jaya. Pemerintah—yang diharapkan, serta akademisi atau intelektual yang pro petani belum ada yang banyak membantu kaum tani secara langsung (bahkan hingga saat ini). Sehingga masalah-masalah mendasar seperti ini membuat kaum tani mau tak mau terjepit oleh pasar, walaupun akhirnya dengan mode produksi yang kita tahu sangatsangat bertolak belakang dengan perkebunan besar.

43

44 Pada saat penataan dan pemetaan inilah, muncul proses legalisasi atau sertifikasi tanah garapan oleh OTL Tani Jaya. Bahkan, OTL Tani Jaya— dalam rangka memperkuat organisasi taninya dari ancaman-ancaman dari luar sudah membuat konsep dan usulan untuk pemerintah setempat. Hal ini ditujukan untuk melegalkan status tanah garapan di lahan perjuangan tersebut. Namun, halangan yang tak diduga-duga ternyata muncul dari pemerintah sendiri. Biaya sertifikasi dipatok sangat tinggi kala itu, mencapai nilai Rp 400 ribu per kavling. Nilai sebesar itu sangat memberatkan, terutama bagi kaum tani yang masih baru merangkak naik, yang baru saja mendapatkan alas produksinya. Namun pada perjalanan selanjutnya, ada sekitar 20 orang dari anggota OTL Tani Jaya yang berhasil mendapatkan sertifikat tanah dari total 54 orang. Sementara yang tak kebagian sertifikat diyakini memiliki kekuatan yang sama secara psikologis, karena kaum tani merasakan kejelasan asal usul tanah yang tak berbeda dengan sertifikat yang telah sah tersebut. Walau ada beberapa keadaan yang tidak ideal, namun perjuangan OTL Tani Jaya mewujudkan pembaruan agraria patut diacungi jempol. Dengan jepitan dari atas, yakni struktur kapitalistik-neoliberal global yang dipromosikan oleh Bank Dunia pada era itu— terutama dalam pasar tanah dengan sertifikasi tanah berbasis pasar (Market-Led Agrarian Reform), serta sistem pasar bebas oleh WTO, proses pembaruan agraria di Bukit Kijang termasuk dalam catatan yang sangat bagus implementasinya. Terutama jika kita membandingkan prinsip-prinsip secara konseptual dan tentunya praktek nyata di lapangan dengan model

Ini Tanah Kami!


pembaruan agraria yang menindas oleh pasar dan pemerintah era Soeharto dan bahkan juga setelahnya. Hal yang pertama dapat kita lihat dari keterlibatan, karena praktek yang terjadi di Bukit Kijang jelas dilakukan sepenuhnya oleh kapasitas petani dan kemampuan mereka sendiri. Dengan pelibatan penuh organisasi buruh tani-petani kecil ini, kaum tani sebanyak 54 orang bisa digandeng untuk mendapatkan haknya. Hal ini menunjukkan inklusivitas yang tinggi dalam organisasi tani yang mewujudkan pembaruan agraria sejati. Sementara, pembaruan agraria versi pasar Bank Dunia maupun transmigrasi versi pemerintah tak jelas melibatkan rakyat serta cenderung pula eksklusif. Proses pengambilan keputusan menjadi sangat merakyat pada praktek perjuangan agraria seperti di Bukit Kijang. Dengan pelibatan anggota kaum tani pada khususnya dan rakyat pada umumnya, proses pengambilan keputusan bisa berlangsung dari bawah (bottom-up). Petani bisa mengambil keputusan sendiri karena kaum tanilah yang sebenarnya menjadi subjek dari apa yang dilakukan. Karena dalam hal pertanian, tentu petanilah yang lebih tahu selukbeluk masalahnya, daripada pemerintah atau hanya permintaan pasar belaka. Dan yang lebih penting, dalam kasus Bukit Kijang petani menginginkan alas produksi—satu hal yang dalam penelusuran historis tak mereka punya. Hal ini penting, karena membangkitkan semangat kerja keras, ulet dan tekun yang memang merupakan warisan budaya bangsa yang luhur. Dengan berproduksi sendiri, kaum tani Bukit Kijang

45

46 merasa tak perlu bergantung pada pihak lain—baik itu investor seperti Miskamto alias Camcin, oportunis seperti Siswo, atau pihak pemerintah setempat yang tak mendukung sekalipun. Dengan kerja kerasnya, kaum tani percaya bisa bangkit dan berkembang. Satu lagi, sasaran praktek pembaruan agraria dengan cara okupasi lahan di Bukit Kijang adalah kemakmuran petani kecil, dan kaum tak bertanah, dan rakyat pada umumnya. Dengan tak mempedulikan aspek legal atau sertifikat dan surat-surat, mereka percaya bahwa perjuangan mendapatkan tanah ini bukan sekadar perjuangan hukum belaka. Lebih jauh lagi, bahkan kaum tani juga sudah banyak sadar bahwa perjuangan mendapatkan tanah bukan hanya sekadar perjuangan ekonomi belaka. Dengan praktekpraktek kekeluargaan dan komunal (kolektif), praktek di Bukit Kijang menjabarkan misi sosial-ekonomipolitik yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia28. Selanjutnya, mereka juga sadar bahwa ‘tanah bersifat sosial’, yang juga termaktub dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 196029. Dalam praktek menggarap lahan, kaum tani Bukit Kijang masih mempraktekkan budaya panen bersama, gotong-royong, sehingga apa yang dihasilkan tanah tersebut bisa dinikmati bersama. Hal ini tentu bertentangan dengan mode produksi yang hanya menimbang masalah ekonomi semata. Tanah dinilai sebagai komoditas ekonomi belaka, sehingga usaha yang dilakukan di atasnya harus sesuai dengan skala ekonomi dan menguntungkan. Praktek perkebunan besar yang terjadi selama ini di Bukit Kijang, dan Asahan dalam lingkup yang lebih besar lagi, bahkan

Ini Tanah Kami!


secara nasional dan global, adalah berpatok pada hal ini. Keuntungan jelas hanya berputar-putar di segelintir pihak belaka: sebutlah pengusaha, investor, atau perusahaan. Hal ini bisa dikontraskan dengan modal-modal besar yang sudah masuk lebih dulu ke Asahan dan membuat ketergantungan, penindasan, ketimpangan dan ketidakadilan: Wilmar, Bakrie Sumatera Plantations, Raja Garuda Mas, Salim atau London Sumatera (Lonsum)30. Hebatnya lagi, menurut penuturan kaum tani anggota OTL Tani Jaya mereka tidak atau sedikit sekali mengetahui tentang konsepsi pembaruan agraria sejati. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata prinsip-prinsip seperti yang ada dituturkan di dalam buku, keilmuan maupun praktek-praktek lintas negara dilaksanakan dengan baik. Walau mendapatkan masukan pada awal era 1990-an dari Sintesa, terbukti bahwa keinginan kaum tani Bukit Kijang setali tiga uang untuk mewujudkan keadilan sosial via pembaruan agraria. Penjelasan paling logis adalah warisan sejarah era 1960-an, nilainilai sosial agama, kekerabatan dan budaya yang dipegang masyarakat ternyata sangat mendukung dilaksanakannya pembaruan agraria. Prinsip terakhir, OTL Tani Jaya bertekad mempertahankan tanah mereka mati-matian. Dengan tanah yang susah payah didapatkan tersebut, mereka rela mati di atasnya, dan akan terus memperjuangkannya sekuat tenaga. Dalam penataan produksi di masa depan akan lebih kelihatan betapa menariknya proses yang terjadi di Bukit Kijang dibandingkan dengan praktek perkebunan yang dilakukan perkebunan yang bercorak

47

48 kapitalistik-neoliberal. Dan tentunya, kita bisa memahami prinsip-prinsip dan praktek pembaruan agraria dikaitkan dengan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan di Bukit Kijang. Hal ini sangat penting mengingat banyak perjuangan serupa yang terjadi di seantero nusantara, sehingga bisa menjadi catatan dan contoh dari sesama perjuangan kaum tani.

ISU

Keterlibatan

PEMBARUAN

PEMBARUAN

AGRARIA SEJATI

AGRARIA PALSU

[genuine agrarian

[market-assisted

reform]

land reform]

pelibatan penuh

bukan melalui

organisasi petani

pelibatan penuh

kecil dan tak ber-

organisasi

tanah dan bangsa

petani kecil dan

sendiri, inklusif

tak bertanah, cenderung eksklusif

Kapasitas

berdasarkan

berdasarkan

kekuatan petani

kekuatan pasar/

dan kemampuan

modal dan atau

bangsa sendiri

kekuatan asing

Arah kebijakan

bottom-up

top-down

Sasaran

masyarakat sipil

Bank Dunia dan IMF bagi kepentingan modal keuntungan segelintir orang, perusahaan, dan lembaga-lembaga tertentu saja

Ini Tanah Kami!


Tujuan

tidak peduli terhadap kedaulatan petani dan bangsa sendiri, penciptaan pasar tanah yang transparan dan ekuitabel

Sifat

politis, sosial

Ekonomis

Fungsi

meniadakan

cenderung

ketergantungan,

mengabadikan

penindasan,

ketergantungan,

ketimpangan, dan

penindasan,

ketidakadilan

ketimpangan dan ketidakadilan “penjualan” kekayaan alam bangsa

Asas hukum (di Indonesia)

merupakan

mengkhianati pasal

penjabaran

33 UUD 1945 dan

langsung dan

Pancasila

tepat terhadap asas ekonomi kekeluargaan (“sosialisme Indonesia”) yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila

49

50

Strategi

menghancurkan

mengukuhkan

relasi dan

relasi sosial

struktur sosial

yang menindas

yang menindas

(seperti modifikasi

(termasuk budaya

feodalisme yang

atau relasi sosial

dimodernisasi)

yang feodalistik)

Cakupan makna

luas, mencakup

sempit, hanya land

juga kedaulatan

reform dan redistri-

dan hak atas sum-

busi tanah

ber daya agraria lainnya (air, udara)

Model kepemilikan

kolektif atau

harus pribadi,

pribadi, tapi

willing-seller-willing-

tidak untuk

buyer model

diperjualbelikan

Perspektif lingkungan

ditujukan bagi

menjadi penyebab

keberlangsungan

kehancuran

dan kelestarian

ekosistem

serta keserasian ekosistem

Cakupan implementasi

dijalankan

dijalankan dengan

secara konsisten,

setengah hati dan

menyeluruh, dan

diskriminatif (kasus

integratif

Filipina) mengatur secara sektoral dan saling bertentangan

Ini Tanah Kami!


Budaya

Memandang

Memandang bahwa

bahwa kekayaan

kekayaan alam

alam (agraria)

(agraria) hanya

merupakan

sebagai komoditi

kekayaan untuk

ekonomi semata

membangun peradaban petani dan bangsa

Gerakan ekonomi kerakyatan Bangkrutnya Koperasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada akhir dekade 1990-an ternyata menghasilkan keadaan yang menguntungkan bagi perkembangan gerakan ekonomi kerakyatan di Bukit Kijang. Dengan proyeksi produksi sawit yang ditanam sekitar tahun 1990 hingga 1993 yang kira-kira sebesar 150 ton, potensi ekonomi yang besar ini tentunya perlu pengorganisasian yang rapi. Pengorganisasian perekonomian rakyat di OTL Tani Jaya tentunya berguna sangat besar sebagai salah satu aspek pendukung perjuangan kaum tani. Penanaman kelapa sawit di lahan perjuangan dimulai pada sekitar tahun 1990 hingga 1993. Penanaman tidak dilakukan secara serempak karena tidak adanya pemetaan potensi lahan, dikarenakan banyak hal yang memecah konsentrasi perjuangan kaum tani Bukit Kijang. Selanjutnya, tidak ada pula dukungan dari pemerintah baik pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten terhadap usaha kerakyatan—terutama pertanian. Apalagi bila mengingat minimnya pertimbanganpertimbangan akademis (keilmuan) terhadap

51

52

potensi lahan di bentangan tersebut. Alhasil pada awalnya jenis tanaman sangat bervariasi mulai dari tanaman palawija untuk pangan, dan komoditas perkebunan—karet dan sawit. Hingga kini pun, di lahan perjuangan seluas hampir 100 hektar tersebut tanaman yang diusahakan petani masih sangat bervariasi, namun pada umumnya akhirnya ditanami kelapa sawit. Rekomendasi ini didapatkan dari praktek-praktek penanaman di wilayah sekitar, masukan dari rekan-rekan kaum tani di daerah tersebut, serta tak bisa dipungkiri adalah penetrasi pasar (dan tentunya kebijakan pemerintah era Soeharto juga) yang mendorong penanaman komoditas kelapa sawit secara masif. Penanaman kelapa sawit tidak dilakukan dengan mode perkebunan yang intensif, karena jelas kaum tani yang tergabung di OTL Tani Jaya saat itu sangat kekurangan modal jika meniru habis model usaha perkebunan. Namun akhirnya dengan kreativitas petani dan keinginan ulet untuk berproduksi, usaha penanaman kelapa sawit bisa juga dijalankan. Walaupun untuk memulainya, mayoritas kaum tani harus merogoh kocek dalam-dalam untuk modal usaha. Modal usaha yang dimaksud adalah pembelian bibit sawit dan sarana produksi lain yang dinilai cukup mahal, mengingat kondisi petani yang masih babak belur sehabis okupasi dan mempertahankan lahan perjuangan.

Ini Tanah Kami!


Namun kreativitas petani memang tak bisa dipandang sebelah mata. Alih-alih membeli bibit unggul yang diusulkan perusahaan dan pemerintah—yang diberi nama Marihat—kaum tani Bukit Kijang akhirnya membeli bibit yang lebih murah dengan mutu yang hampir sama, yang disebut Mariles31. Hampir seluruh hamparan lahan perjuangan kaum tani yang ditanam kelapa sawit menggunakan bibit ini— dan hanya beberapa yang menggunakan bibit unggul Marihat. Sarana produksi lain pun bukannya tak mengalami kesulitan. Pasokan pupuk misalnya, serta kerja-kerja kolektif lain seperti pembersihan lahan (penyiangan rumput dan gulma), harus terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan usaha pertanian terus berjalan. Dengan keterbatasan inilah, OTL Tani Jaya dengan ulet berusaha terus memperjuangkan lahan sekaligus mulai mengorganisasi gerakan ekonomi Selama beberapa tahun masa penanaman dan menunggu panen32 itulah, OTL Tani Jaya bersama dengan Sintesa mulai memikirkan praktek ekonomi kerakyatan macam apa yang bisa dilaksanakan dengan model perjuangan seperti di Bukit Kijang ini. Kesulitan awal yang dihadapi kaum tani pada era 1990-an awal—pada tahap awal produksi—adalah masalah finansial: pengolahan keuangan dalam rangka perjuangan kaum tani dan modal usaha pertanian. Di fase ini, ide-ide dari diskusi petani dan juga Sintesa menghasilkan usulan dibentuknya semacam bank petani dalam skala kecil. Akhirnya, Sintesa

53

54 pada tahun 1996 muncul dengan ide pembentukan Lembaga Keuangan Alternatif yang nantinya berubah nama menjadi Lembaga Keuangan Petani (LKP). Lembaga tersebut dinamai oleh anggotanya sebagai LKP Kijang Mas, dan dalam catatan legalnya disebutkan sebagai Koperasi Serba Usaha Kijang Mas. Ide ini akhirnya berkembang seiring dengan proyeksi usaha tani kelapa sawit yang akan segera menuai hasil di sekitar tahun 1996. Akhirnya, LKP dibentuk juga langsung pada tahun 1996, dengan asistensi Eddy Prayitno dari Sintesa. Pada awal pendiriannya, lembaga yang semangat dan praktek pelaksanaannya sebenarnya mirip koperasi ini hanya mewajibkan simpanan pokok sebesar Rp 1000 dan simpanan wajib sebesar Rp 500, sementara simpanan sukarela terserah jumlah yang diinginkan anggota. Lembaga Keuangan Petani (LKP) adalah suatu lembaga dimana banyak kegiatan bisa dijalankan di dalamnya. Walaupun pada intinya, kegiatan simpan pinjam merupakan kegiatan yang paling utama di dalam LKP ini. Kegiatan lain yang dapat dijalankan seperti jual beli dan pemasaran hasil produksi kelompok yang menjalankan LKP. Kegiatan dalam LKP tidak dapat dijalankan oleh satu orang saja, akan tetapi melibatkan orang lain yang dibentuk menjadi satu kelompok dimana orang-orang di dalamnya dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab, kerja sama, tolong-menolong dan akhirnya gotongroyong yang tinggi sehingga LKP nantinya bisa berjalan dengan baik.

Ini Tanah Kami!


LKP adalah suatu lembaga keuangan dimana pengaturan operasional di dalamnya dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh pelaku dan pelaksana lembaga ini, sehingga kelompok-kelompok yang menjalankan LKP ini benar-benar dapat mengatur dirinya dan kelompoknya secara mandiri. LKP bukanlah suatu lembaga yang hanya dapat dijalankan oleh satu unsur masyarakat. Fleksibilitas LKP ini membuat lembaga ini dapat dijalankan oleh semua unsur masyarakat dan dalam setiap kelas maupun strata sosial yang berbeda-beda. Beberapa manfaat nyata yang dapat diambil dengan menjalankan LKP ini adalah: (1) Menghasilkan kerja-kerja ekonomi kelompok yang mudah dimengerti dan dijalankan; (2) Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui proses pendidikan terus-menerus; (3) Menciptakan modal bersama; (4) Menciptakan kesempatan kerja; (5) Memotong lingkar kemiskinan; (6) Menyediakan modal yang murah; (7) Mengembangkan sikap bijaksana dalam menggunakan uang; dan (8) Menumbuhkan rasa percaya diri dan gotong-royong. Dengan pengorganisasian keuangan yang dilaksanakan ini—walaupun dalam skala mikro— petani Bukit Kijang akhirnya bisa dengan tenang menjalankan usaha pertanian kelapa sawitnya. Meski dengan dana yang pas-pasan, setiap anggota LKP bisa

55

56 memperoleh modal untuk menjalankan operasional di atas lahan. Kebutuhan awal ini membuat LKP berkarakteristik seperti koperasi simpan pinjam, dengan perputaran uang untuk modal sebagai kegiatan utamanya. Dari perputaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela inilah dana puluhan hingga ratusan ribu rupiah berputar dari satu petani ke petani lain—tentu saja dengan memperhatikan asas kekeluargaan dan gotong royong. Perputaran uang ini pada awal-awalnya jelas digunakan untuk berbagai kebutuhan mendasar, seperti bibit, pupuk, bahkan keperluan keluarga. Pada sekitar tahun 1999 hingga 2000, terjadi kenaikan simpanan pokok dan simpanan wajib yang menggelembungkan kas LKP. Hal ini juga terus berlangsung di dekade awal 2000-an sehingga posisi LKP terus surplus modal. Dengan fenomena ini, kaum tani yang tergabung di dalam OTL Tani Jaya memberanikan untuk menambah bidang usaha yang bisa ditangani oleh LKP. Karena kebutuhan kaum tani Bukit Kijang beserta keluarganya akan bahan pokok yang mendesak33, akhirnya pada tahun 2003 LKP langsung menjual bahan pokok seperti beras34 dan juga pupuk kepada para anggotanya. Seiring panen yang terus berjalan mulai dari tahun 1996, pada tahun 2004 LKP pun mulai menangani usaha penjualan kelapa sawit yang dihasilkan anggotanya. Hal ini sejalan dengan perkembangan relasi usaha dan gerakan sosial yang terus dijalin oleh OTL Tani Jaya. Contohnya, pada tahun 2004 akhirnya terjalin kerja sama penjualan kelapa sawit dengan kepastian harga, angkut dan sudah pasti dibeli pula dengan

Ini Tanah Kami!


timbangan yang adil. Dengan kerja sama ini pula ada keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut. Nilai tambah ini didapatkan dengan menyuplai secara reguler pasokan hasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit langsung dari lahan. Sukur, adalah seorang pengusaha dari Aek Nagara, Desa Gunung Melayu yang memiliki hubungan baik dengan kaum tani Bukit Kijang. Dengan berdirinya OTL Tani Jaya, maka bargaining position (posisi tawar) petani otomatis makin tinggi—karena persatuan kesatuan serta produksi yang terus berkembang. Dengan produksi ini, Sukur yang memiliki relasi langsung ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) menghubungkan kaum tani via Delivery Order (DO) miliknya. Dengan syarat kepastian seluruh hasil panen dari OTL Tani Jaya melalui LKP-nya harus dijual kepadanya. Dengan hasil panen pada tahun 2004 total sebesar 190 ton per bulan, kaum tani Bukit Kijang bisa mendapatkan insentif dengan mendapatkan fee sebesar Rp 15 per kilogram TBS. Pada tahun 2005, fee ini naik menjadi Rp 20 per kilogram TBS. Dengan ini pula, aset-aset OTL Tani Jaya melalui LKPnya terus bertambah untuk memperlancar gerakan ekonomi kerakyatannya. Sebut saja sepeda motor untuk melangsir TBS dari lahan, komputer untuk administrasi dan penjualan serta kegiatan di LKP, generator (karena kendala listrik di daerah Bukit Kijang) serta peralatan komunikasi.

57

58 Penjualan via LKP yang diorganisasikan oleh kaum tani Bukit Kijang makin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan kaum tani di sekitar Bukit Kijang mulai ikut menjual ke LKP karena adanya kepastian harga, angkut dan timbangan yang adil. Pada medio September 2007, harga TBS per kilogram tercatat Rp 1240 di pabrik dan Rp 1190 di kebun. Harga yang demikian pula langsung diberikan kepada kaum tani yang menjual kelapa sawitnya via LKP. Tidak seperti di tempat lain, harga bisa dikurangi karena tengkulak maupun pedagang-pencari rente yang datang bukan langsung mengantarkan TBS ke PKS. Kebanyakan operasi tengkulak maupun pedagang-pencari rente adalah rantai kesekian dari perdagangan TBS, sehingga harga yang diberikan pasti lebih murah. Selain itu, belum ada kepastian timbang yang adil. Terakhir, gerakan ekonomi kerakyatan melalui LKP susah senang dibagi bersama—dengan prinsip tolong-menolong, gotong-royong, menghilangkan ketergantungan dan individualisme. Dengan ini keuntungan yang didapat dibagi secara adil kepada kaum tani yang telah berusaha keras mengolah tanahnya. Dengan perkembangan penjualan, maka perputaran uang di dalam LKP semakin menggelembung. Dengan perluasan jaringan gerakan sosial setelah mendirikan SPSU, kaum tani Bukit Kijang secara berkesinambungan terus menjalin kerja sama pembelian beras organik hasil dari pertanian padi berkelanjutan dan disusul berdirinya kilang di Pematang Jering, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada tahun-tahun awal berdirinya LKP, masih sedikit beras yang disuplai dari kaum-kaum tani di

Ini Tanah Kami!


sekitar Bukit Kijang dan Kabupaten Asahan. Namun pada tahun 2006, beras organik yang disuplai mencapai 900 kilogram per bulan (dengan perincian permintaan 60 karung, netto per karung 15 kilogram). Harga yang diperjualbelikan pun tergantung ongkos produksi plus keuntungan yang diberikan oleh kaum tani di Pematang Jering—mempraktekkan prinsipprinsip kedaulatan pangan. Dengan ini kaum tani sudah membangun gerakan ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar dan mempromosikan terwujudnya keadilan sosial. Pupuk juga demikian, hingga sekarang suplai pupuk untuk usaha kelapa sawit kaum tani terus ditangani oleh LKP. Jika dulu di tahun-tahun awal era 1990an, pupuk harus dibeli dengan mahal ke kaum tani Bukit Kijang. Namun setelah pendataan keperluan pupuk didata oleh LKP, maka pengorganisasian dan pendistribusian pupuk semakin rapi dilaksanakan. Per tahun, kaum tani Bukit Kijang tercatat membutuhkan sekitar 1200 sak pupuk dengan varian NPK, KCL, Urea, Dolomit, ZA, dan CRP. Namun yang belum bisa diorganisasikan dengan rapi hingga saat ini selanjutnya adalah pengaturan pemupukan kaum tani anggota OTL Tani Jaya. Hal ini dikarenakan ketidakseragaman masa tanam, tinggi tanaman, serta jenis tanaman sendiri seperti yang telah dituturkan sebelumnya. Dari usaha-usaha inilah, LKP semakin memerlukan konsentrasi dan pengurusan baik administrasi maupun praktek-praktek kesehariannya. Akhirnya pengurus LKP dipilih secara khusus untuk mengorganisasikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan. Mereka tidak lagi

59

60 mengurusi lahan mereka, melainkan ditugaskan langsung oleh ormas-nya (OTL Tani Jaya) seharihari menjalankan proses administrasi dan praktekpraktek ekonomi kaum tani Bukit Kijang.

Grafik. Cashflow LKP Kijang Mas 2002-2006

Tabel. Total cashflow LKP Kijang Mas 2002-2006 Tahun

Cashflow

2002/2003

Rp 1.307.375.053

2003/2004

Rp 1.702.105.358

2004/2005

Rp 1.984.007.786

2005/2006

Rp 1.859.115.075

2006/2007

Rp 2.409.556.265

Grafik. Perbandingan SHU dibagikan dan Total SHU

Ini Tanah Kami!


Tabel. Total SHU yang dibagikan oleh LKP Kijang Mas kepada anggota 2002-2006 Tahun

SHU dibagikan

2002

Rp 4.832.061

2003

Rp 44.407.425

2004

Rp 26.409.971

2005

Rp 14.661.322

2006

Rp 21.019.066

Tabel. Total jumlah SHU LKP Kijang Mas 2002-2006 Tahun

Total SHU

2002

Rp 2.644.1730

2003

Rp 57.136.466

2004

Rp 49.580.410

2005

Rp 67.661.302

2006

Rp 70.340.581

Perkembangan ini sebenarnya tidak hanya berkutat di sekitar ekonomi saja—walau memang sektor tersebut yang lebih gampang jika dihitung. Dengan keberhasilan gerakan ekonomi rakyat di awal dekade 2000-an, perkembangan gerakan sosial dari ormas tani sebenarnya juga memegang peranan kunci dalam perkembangan ini. Pembentukan SPSU di tingkat propinsi, juga semakin terkoordinasinya gerakan tani di level nasional dengan berdirinya FSPI pada tahun 1998 membuat gerakan tani semakin leluasa. Leluasa dalam artian selain bisa berkonsentrasi penuh menggarap lahan perjuangan, kaum tani juga bisa berpraktek ekonomi, mengembangkan potensi lahan dan sumber daya manusia dan bahkan berpolitik. Hingga pada tahapan gerakan ekonomi, kaum tani Bukit Kijang terbukti sudah melaksanakannya dengan baik.

61

62

Sejarah SPSU Sejarah panjang Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) diawali dari sekitar tahun 1985-1990 dengan pembangunan teknologi pedesaan tepat guna. Pada tahun-tahun awal ini, para aktivis yang tergabung di dalam Sintesa mulai masuk ke desa-desa di seantero Sumatera Utara. Inisiasi awal ini untuk mengumpulkan kontak petani, sekaligus melakukan kegiatan yang dalam diskusi akademik kampus disebut sebagai community development. Tahuntahun ini diawali dari pembangunan teknologi pedesaan seperti pembangunan PLTM. Namun pada perkembangan selanjutnya, kemudian banyak petani datang dan menanyakan mengenai konflik agraria yang dialami mereka. Dalam proses diskusi yang berlangsung antara para aktivis mahasiswa dan petani ini, terungkap fakta bahwa yang terpenting dirasa petani adalah bagaimana memiliki tanah untuk ditanami produk pangan. Saat itu Sintesa mendapatkan lebih banyak dukungan untuk pembangunan teknologi. Bahkan saat itu ada penawaran untuk pembangunan PLTM di seluruh Sumatera. Tetapi dari penggalian diskusi-diskusi dan evaluasi bersama, dirasakan bahwa saat itu kegiatan haruslah beralih dari community development menjadi community organizer—yakni mengorganisasi petani secara langsung dalam menegakkan hak-haknya. Sejak saat itu pula ada keinginan membangun

Ini Tanah Kami!


organisasi massa tani. Jadi sejak itu dimulailah pengorganisasian kaum tani, dengan jaringan dan kontak-kontak yang sudah ada. Rangkaian diskusi-diskusi dengan banyak aktivis pada saat itu, seperti aktivis agraria Bandung, dan jaringan gerakan rakyat yang lainnya. Pada saat itu situasi dan kondisi masih sangatlah kacau, antara penegakan hak rakyat di satu sisi dan represi pemerintah dan militer di sisi yang lain. Dalam diskusi di tingkat nasional dikatakan perjuangan kasus tanah agar tidak hanya lokal tetapi harus menjadi nasional, mulai disepakati adanya kaderisasi guna menghasilkan pemimpin kaum tani, dan kebutuhan organisasi tani nasional. Sekitar tahun 1993, tidak juga ada titik cerah untuk pembangunan organisasi tani secara nasional. Muncul pula organisasi-organisasi tani di tingkat lokal, seperti di Jawa Barat (SPJB) dan Lampung (IPTL). Ada juga inisiasi serupa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga beberapa kerja-kerja Yayasan Manikayuci di Bali. Walaupun ada pendirian Serikat Tani Nasional (STN) pada tahun 1993, namun belum bisa menyatukan kaum tani di daerah-daerah dalam suatu platform gerakan massa tani yang lebih besar. Akhirnya disepakatilah pendirian SPSU pada tanggal 3 Juni 1994. Hal ini jelas merupakan hasil diskusi panjang di level nasional dan disetujui di tingkat lokal. Yang patut digarisbawahi adalah peran kaum tani—benar-benar petani—seperti

63

64

prinsip kemandirian yang tercermin dalam kisah di Bukit Kijang. Pertemuan kaum tani dari kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Bukit Kijang, Sosa, Silau Jawa, dan banyak lagi sangat bermanfaat untuk penggodokan pondasi organisasi, menjalin komunikasi, menambah pengetahuan dan tentunya awal persatuan kaum tani. Usulan final pada pertemuan-pertemuan itu adalah “bagaimana membuat organisasi sendiri, independen, bersatu, tanpa bantuan orang lain terutama pemerintah (Orde Baru yang sangat represif kala itu, pen)”. Kesimpulan ini pun mendapat sambutan hangat dari seluruh kaum tani di Sumatera Utara yang berkumpul saat itu, sehingga akhirnya dibentuk SPSU. Prinsip-prinsip perjuangan dengan ciri khas tolong-menolong, gotong-royong, menghilangkan ketergantungan dan menghindari individualisme menghasilkan kolektivitas yang dapat dilihat di kehidupan sehari-hari di Bukit Kijang. Dalam praktekpraktek keorganisasian, kerapian organisasi dalam musyawarah—mengambil keputusan atas dasar mufakat—serta pertemuan-pertemuan rutin juga terjaga. Yang lebih mantap lagi, tentunya kolektivitas di atas lahan yang telah dijalin lama oleh anggota OTL Tani Jaya. Untuk menjamin hal ini, tidak bisa tidak kaum tani harus memiliki lahan bersama (kolektif) selain memiliki lahan atas nama pribadi dan keluarga. Kesadaran ini muncul atas diskusi dan musyawarah yang berlangsung cukup lama setelah pembentukan

Ini Tanah Kami!


OTL Tani Jaya. Dengan kritik-otokritik yang berlangsung selama hampir sepuluh tahun, akhirnya penataan lahan kolektif berjalan efektif pada tahun 2002. Dengan semakin berkembangnya LKP, maka perluasan lahan pun dilaksanakan bersamaan dengan rancangan ini. Lahan kolektif sebesar 3 hektar 6 rantai (atau sekitar 3,2 hektar) pertama kali dirancang dan ditanam sawit oleh kaum tani. Selanjutnya di tahun 2003, bertambah lagi sebesar 1.5 hektar. Diikuti berturut-turut pada tahun 2004 sebesar 3 hektar, di tahun yang sama juga ditambah sebesar 10 rantai (0.2 hektar), di tahun 2005 ada penambahan seluas ½ rantai (0.02 hektar), pada tahun 2006 bertambah lagi lahan sebesar 1.5 hektar plus rumah untuk berdirinya sekretariat organisasi, dan pada tahun 2007 ada penambahan seluas 5.5 hektar.

Grafik. Total luas lahan kolektif OTL Tani Jaya

Selain perkembangan insentif dalam SHU yang dihasilkan LKP, masih banyak manfaat besar lain yang didapatkan OTL Tani Jaya dalam gerakan ekonomi kerakyatan ini. Manfaat sosial misalnya, seiring dengan makin membaiknya keadaan sosialekonomi-politik di Bukit Kijang maka OTL Tani Jaya

65

66 sepakat memberikan semacam tunjangan kesehatan bagi anggotanya. Dalam rancangan ini, setiap anggota OTL Tani Jaya yang sakit akan mendapatkan santunan kesehatan—bahkan jika operasi akan mendapatkan santunan sebesar Rp 1 juta, dan bantuan rawat inap sebesar Rp 500 ribu. Insentif lain untuk menggairahkan anggota adalah insentif berupa bantuan rumah, yang disebut OTL Tani Jaya sebagai hibah. Sejak tahun 2005, penerima hibah tahunan dari organisasi ini adalah 3 orang yakni Wagimin (2005), Marto Sentono (2006) dan Waris (2007). Hibah atau bantuan Insentif ini diberikan berupa bantuan pembangunan rumah. Bantuan yang diberikan langsung oleh organisasi ini sebenarnya berupa bahan-bahan bangunan yang awam digunakan untuk pembangunan rumah permanen. Namun dengan fleksibilitasnya, bantuan ini akhirnya bisa dipilih bisa berupa barang (material) atau diganti dengan uang senilai barang-barang tersebut. Hal ini karena kemungkinan pemilihan bahan-bahan bangunan yang dimengeri bisa berbeda setiap orangnya. Namun nilai yang ditukarkan dalam bentuk uang tersebut harus tetap sama dengan nilai bahan-bahan bangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Material tersebut terdiri dari: Seng 100 keping Batu bata 10.000 buah Semen 100 sak Kayu 2 ton Besi 9 mm 40 batang

Ini Tanah Kami!


Batu padas Pake seng 4 kg Triplek

4 truk 2 kotak 20 lembar

67

68

Bergerak Maju: Dekade 2000-an Menjaga kolektivitas Hal yang paling signifikan dalam gerakan yang dibangun di Bukit Kijang adalah kekompakan. Dalam menghadapi konflik agraria yang berlarut-larut dari dekade 1980-an hingga 1990-an, kaum tani Bukit Kijang telah ditempa oleh tantangan dan hambatan yang tidak terhingga. Dari mental hingga fisik, dari surat-surat legal hingga penanaman dari pihak Miskamto alias Camcin—bahkan masuknya aparat kepolisian dan militer ke lahan perjuangan. Kekompakan ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, kondisi geografis yang memang mendukung Bukit Kijang, terutama dusun tempat tinggal kaum tani anggota OTL Tani Jaya. Daerah yang cenderung terisolasi dan terpusat—kebanyakan kaum tani

Ini Tanah Kami!


tinggal berkumpul dengan keluarganya dan terpusat dalam satu daerah. Hal ini membuat semua konsolidasi dan komunikasi kaum tani bisa terjaga. Letaknya juga cukup jauh dari penetrasi pihak luar yang membuat teritorinya cenderung gampang dilindungi. Hanya ada beberapa jalan masuk menuju desa, dan ini membuat strategi pertahanan di tahun 1993 hingga 1996 berhasil meredam represi Miskamto alias Camcin beserta antek-anteknya. Kedua, keterikatan sosial antarkaum tani Bukit Kijang yang relatif terjaga. Hal ini disebabkan beberapa ikatan sosial, terutama ikatan persaudaraan keluarga yang saling jalin-menjalin antarsesama. Jika diibaratkan, Bukit Kijang merupakan satu keluarga besar. Si A bisa bersaudara dengan si B, selanjutnya anak atau sepupunya menikah dengan si C, sementara si C masih saudara jauh mereka juga. Dari keterikatan sosial ini, jalinan komunikasi terutama sejak perjuangan berhasil pada tahun 1990-an akhir menjadi semakin kuat. Walau masalah selanjutnya menghadang: dari seluruh anggota OTL Tani Jaya, akhirnya cuma ituitu saja yang terlihat. Kondisi yang ditakutkan ini bisa mengakibatkan stagnasi, kemandegan, bahkan kebosanan gerakan. Ketiga, peran organisasi yang kuat sehingga keputusan bisa diambil secara bersama, bukan individual. Dari pengalaman perjuangan, peran organisasi kerap sangat signifikan dalam mengambil keputusan-keputusan perjuangan. Karena keputusan merupakan keputusan bersama, tingkat keberhasilannya pelaksanaannya tinggi. Jika keputusan yang menyangkut kemaslahatan bersama

69

70 diambil secara individual, maka sanksi dari organisasi sudah menunggu. Beberapa kali intervensi dari OTL Tani Jaya memang cukup baik untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul yang membahayakan kekompakan kaum tani Bukit Kijang. Kepemimpinan organisasi ini juga menghilangkan ketergantungan hanya pada satu atau segelintir kecil kader saja, sehingga seluruh anggota OTL Tani Jaya bisa mempraktekkan apa yang benar-benar diinginkan oleh anggota. Sehingga pada akhirnya, kemaslahatan rakyat banyak menjadi perhatian penuh organisasi. Keempat, regenerasi kader. Dalam beberapa masalah organisasi, kebuntuan terjadi karena pola regenerasi tidak berjalan. Hal semacam ini sering ditemui, kader yang ada cuma itu-itu saja orangnya. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak ada pergantian kepemimpinan sehingga kondisi organisasi kurang dinamis. Dalam beberapa kasus, hal ini disebabkan karena pengaruh feodalisme. Relasi patron-klien sangat kuat dalam organisasi. Ini merupakan masalah besar di berbagai organisasi di manapun. Keadaan ini juga menjadi perhatian, sehingga menjadi salah satu praktek yang dikedepankan jika menilik pengalaman di organisasi petani tak bertanah di Brazil, MST. Selain prinsip kolektivitas, mereka juga menganjurkan bahwa praktek kepemimpinan kolektif kaum tani juga harus dilaksanakan secara bergilir. Praktek kepemimpinan kolektif dari nucleus dengan 10 anggota menjadi bagian terkecil dari ormas tani MST memilih satu pimpinan kolektif laki-laki dan satu pimpinan kolektif perempuan (memperhatikan keadilan gender). Tak cukup hanya disitu, pimpinan

Ini Tanah Kami!


kolektif yang dipilih tersebut dianjurkan berganti setiap periode waktu tertentu yang ditentukan organisasi di tingkat basis. Dengan melaksanakan hal ini, mereka percaya kader-kader yang dihasilkan organisasi akan mampu berperan sebagai pemimpin, mengambil keputusan, dan menangani tekanan dengan baik. Dengan ini juga organisasi menjamin regenerasi kader, dengan tidak hanya itu-itu saja—baik kader yang dengan kemampuan khusus, strata sosial tertentu, tingkat pendidikan khusus, atau dengan usia tertentu saja—yang bisa memimpin organisasi. Regenerasi kader di OTL Tani Jaya saat ini sudah mencapai tiga generasi. Generasi pertama, diwakili tokoh-tokoh masyarakat dan tetua-tetua. Generasi kedua, adalah orang-orang tua setelah tokoh masyarat tersebut. Generasi kedua ini mewarisi perjuangan kuat di era 1980-an dan mencapai puncak perjuangan di awal 1990-an. Sedangkan generasi ketiga, yang terakhir adalah anak-anak dari para orang tua di generasi kedua. Saat ini walaupun anggota OTL Tani Jaya belum banyak berkurang, namun regenerasi terasa penting dilakukan. Kesadaran kritis ini muncul melalui proses perjuangan, diskusi dan kritik-otokritik yang panjang baik dari internal organisasi maupun beberapa masukan dari organisasi lain di sekitar Bukit Kijang, rekan-rekan tani tingkat propinsi di SPSU, rekan-rekan tani tingkat nasional di FSPI, dan bahkan dari Sintesa melalui banyak diskusi-diskusi dari tahun 1993 hingga saat ini. Kewajiban menanamkan kader baru pada tiap pergantian kepengurusan merupakan kebijakan organisasi yang disepakati bersama. Sehingga dari

71

72 beberapa kali pergantian pengurus OTL Tani Jaya, saat ini regenerasi terus berlangsung hingga generasi ketiga sudah naik ke tampuk kepemimpinan ormas taninya. Walau demikian, kelenturan dan sopansantun yang merupakan warisan budaya tidak ditinggalkan. Perpaduan antara regenerasi, saling menghormati dan tentu saja nasihat-menasihati menjadi campuran praktek yang baik di dalam dinamika organisasi. Hingga saat ini, generasi ketiga terus aktif dalam OTL Tani Jaya. Keinginan untuk terus berjuang dan berkembang melandasi pengalaman-pengalaman ini. Namun, beberapa catatan harus diperhatikan dalam menjaga kekuatan utama OTL Tani Jaya ini. Harus digarisbawahi bahwa kekuatan ekonomi OTL Tani Jaya yang cukup baik malah bisa menjadi bumerang bagi gerakan kaum tani itu sendiri. Kemajuan ekonomi yang pesat membuat beberapa benturanbenturan yang terjadi antara kepentingan organisasi dan kepentingan ekonomi. Contoh kecil adalah pada administrasi organisasi sehari-hari, dimana ada hal yang bisa dilakukan secara gotong-royong-kolektif, malah dinilai secara ekonomis. Contoh yang menarik adalah pada kerja-kerja gotong royong di lahan kolektif setiap minggu. Kerja-kerja ini, jika tidak bisa dihadiri dan dilaksanakan, salah satu sanksinya adalah denda atau mengganti tenaga yang bersangkutan dengan tenaga yang lain. Hal yang ditakutkan adalah dengan naiknya kondisi ekonomi, maka petani lebih suka membayar denda, atau mengupahkan kepada orang lain untuk menggantikan kerja-kerja kolektifnya. Hal ini tentu saja merupakan bahaya besar bagi kolektivitas kaum tani dalam praktek sehari-hari.

Ini Tanah Kami!


Ancaman keterjerumusan ini bukan saja merupakan ancaman secara organisasional, atau hanya sebatas sosial-budaya belaka. Terbukti dari seluruh peradaban di dunia, kehancuran gotong-royong, kebersamaan, tolong-menolong, tepa selira yang merupakan prinsipprinsip awal perjuangan dihancurkan oleh faktor ekonomi. Dengan penilaian kerja-kerja maupun benda-benda hanya secara ekonomis, memicu kompetisi yang tidak terkendali dan akhirnya rentan menghasilkan konflik. Borjuasi kecil, merupakan salah satu resultan dari proses yang kompleks ini. Hal ini bukannya tak disadari oleh OTL Tani Jaya. Dengan semakin strategisnya usaha kelapa sawit milik kaum tani Bukit Kijang dan membaiknya perekonomian di daerah sekitar, tak pelak langkahlangkah antisipatif yang sudah dirancang harus segera dilaksanakan. Selanjutnya, dalam kurun waktu 4 tahun belakangan, perkembangan ekspansi lahan dan usaha yang menyangkut perekonomian di OTL Tani Jaya mau tak mau harus mengalami evaluasi mendalam. Dan jika ada bibit-bibit konflik yang muncul harus segera dibasmi, dan dicari solusinya secara struktural. Lalu, harus diingat dalam beberapa pengalaman pengorganisasian bahwa bibitbibit konflik dari sisi ekonomi ini bisa merembet ke konflik-konflik lainnya, bahkan konflik pribadi yang makin personal. Gambaran-gambaran di atas adalah beberapa catatan yang muncul dari perbandingan dan pengalamanpengalaman yang terjadi dalam beberapa kasus pengorganisasian. Revitalisasi kolektivitas merupakan jalan keluar terbaik dari masalah tersebut. Hal

73

74 ini tentunya memerlukan intervensi organisasi yang kuat, sehingga beberapa hal cemerlang yang sudah diterangkan sebelumnya sangat diperlukan untuk menangkal ancaman-ancaman ini. Kekompakan, intensivitas pertemuan, diskusi, evaluasi, kritik-otokritik, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, serta kolektivitas dan regenerasi merupakan halhal yang harus dikuatkan. Dan terbukti, hal-hal ini adalah prinsip-prinsip paling mendasar yang telah lama dipraktekkan oleh banyak organisasi rakyat di Indonesia, apalagi organisasi tani. OTL Tani Jaya juga merupakan salah satu pemilik kekuatan besar tersebut. Di masa yang akan datang, perlu ditekankan kembali perencanaan hal-hal yang harus dicapai oleh OTL Tani Jaya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang35. Hal ini juga harus disesuaikan dengan posisi dan perannya bersama ormas tani di tingkat nasional dan internasional serta dalam kerangka gerakan rakyat secara umum. Pemerintah yang tak peduli Jika ditanyakan mengenai salah satu ganjalan terbesar dari luar yang terus dialami hingga saat ini, kaum tani Bukit Kijang tentu akan menjawab dengan segera: peran pemerintah. Sejak awal terjadinya konflik di tahun 1980-an, hingga saat ini terjadi pengembangan usaha kelapa sawit rakyat secara besar-besaran di daerah tersebut, pemerintah seperti tutup mata—bahkan cenderung kontradiktif terhadap gerakan tani. Kembali ke tahun 1990-an, pemerintah kecamatan

Ini Tanah Kami!


berkolaborasi dengan investor Miskamto alias Camcin untuk mendorong proses penyerahan tanah dari kaum tani. Setelah terjadi negosiasi, pemerintah kecamatan malah mendorong terjadinya negosiasi ganti rugi pada tahun 1992 hingga 1993. Pemerintah desa juga setali tiga uang. Kaum tani Bukit Kijang yang berada dalam wilayah administratif Desa Gunung Melayu sangat minim diperhatikan perjuangannya. Padahal jika ditilik, konflik agraria di Bukit Kijang ini gemanya sudah mencapai level nasional. Di tahun 1993-1996 perjuangan menegakkan pembaruan agraria oleh OTL Tani Jaya sudah mencapai eskalasi tingkat kabupaten hingga propinsi, dengan kolaborasi bersama kontak-kontak di SPSU sejak tahun 1994. Telah diceritakan pula sebelumnya bahwa banyak dari tokoh-tokoh OTL Tani Jaya yang berperan dalam pembentukan SPSU. Prestasi ini tak pernah masuk ke rekaman pemerintah setempat, baik dari segi gerakan sosial yang cukup masif, gerakan ekonomi kerakyatan yang cukup berkembang hingga saat ini, bahkan dari segi konflik agraria sama sekali tidak menarik keberpihakan pihak pemerintah untuk membela rakyatnya sendiri. Padahal, dukungan yang diharapkan kaum tani dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten bukan melulu dukungan finansial (yang selama ini salah dimengerti oleh pemerintah setempat). Yang pertama diminta pada jaman konflik dari tahun 1980-an hingga 1990-an adalah dukungan pemerintah untuk kepastian status tanah bisa dipakai untuk berproduksi oleh kaum tani Bukit Kijang. Prinsip-prinsip pembaruan agraria yang

75

76 diusulkan OTL Tani Jaya di era 1990-an malah ditampik oleh pemerintah desa. Seperti yang terjadi di belahan bumi nusantara lain, pemerintah pada saat itu lebih sering berkolaborasi dengan pengusaha, investor, atau perusahaan perkebunan besar. Di cakupan yang lebih luas, dukungan pemerintah secara nasional kepada kaum tani di era Soeharto memang tidak bisa diharapkan. Bahkan hingga sekarang, belum ada cetak biru pembangunan pertanian yang berdasarkan pembaruan agraria yang bisa mewujudkan keadilan sosial. Gerakan-gerakan rakyat yang mendukung serta menjalankan praktekpraktek pembaruan agraria juga diberangus pada masa Soeharto, dengan stigma komunis, sisa-sisa PKI dan kekiri-kirian. Gerakan mewujudkan pembaruan agraria dari bawah seperti yang terjadi di Bukit Kijang, tentu murni merupakan proses yang mengakar— sesuai dengan prinsip perjuangan OTL Tani Jaya yang tidak mau bergantung pada pihak lain. Keyakinan ini terbukti berhasil, bahkan ironisnya tanpa dukungan pemerintah sendiri. Kasus Bukit Kijang hanya salah satu dari gunung es konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Pada contoh kasus ini, jelas stigma gerakan rakyat yang digembar-gemborkan pada era Orde Baru sangat tidak beralasan. Keragu-raguan pemerintah melaksanakan pembaruan agraria yang merupakan mandat konstitusi dan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 seharusnya bisa dihapuskan dengan pengalamanpengalaman ini. Dan harus digarisbawahi, bahwa fenomena yang terjadi di Bukit Kijang hanya salah satu dari ribuan, bahkan jutaan lebih fenomena

Ini Tanah Kami!


lainnya yang terjadi di seantero nusantara! Pembaruan agraria dari bawah (agrarian reform by leverage) di Bukit Kijang telah terbukti secara sosial memangkas masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala kaum tani Bukit Kijang. Masalah itu antara lain pengangguran, kemiskinan yang secara umum menyangkut kesejahteraan sosial rakyat. Terbukti dengan perombakan struktur agraria di kawasan tersebut, kaum tani bisa menapaki sukses dipandang secara sosial-ekonomi. Tanpa dukungan dana ataupun asistensi dari pemerintah, secara mandiri kaum tani ternyata mampu melaksanakan pembaruan agraria yang katanya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya sangat mahal—sehingga akademisi antekantek neoliberal menyebutnya proses yang tidak efektif36. Terbukti, dari proses pengorganisasian dan praktek langsung selama kurang lebih 20 tahun ternyata pembaruan agraria walaupun dalam skala kecil bisa terlaksana dengan baik. Tanpa dana bantuan pemerintah, tanpa bantuan besar-besaran dari donor maupun pihak eksternal lain, terbukti OTL Tani Jaya bisa merombak struktur agraria di Bukit Kijang, bahkan membangun gerakan ekonomi kerakyatan dari nol hingga kebesarannya yang fenomenal saat ini. Beberapa proyeksi kelapa sawit Untuk komoditas pangan, tentunya sedikit sekali perdebatan jika menyangkut kaum tani dan gerakan rakyatnya. Namun jika menyangkut komoditas non-pangan, terutama komoditas ekspor seperti kelapa sawit, ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam relevansinya dengan

77

78 gerakan rakyat dalam kasus Bukit Kijang. Pertama, masalah sistem penanaman kelapa sawit yang monokultur. Pada prakteknya di banyak perkebunan, kelapa sawit selalu ditanam dengan sistem monokultur. Hal ini sesuai dengan struktur perkebunan dan mode produksi kelapa sawit yang kapitalistik-neoliberal. Jika menilik secara historis, mode produksi ini juga merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda. Semua aspek pertanian kelapa sawit selalu dilihat dari aspek ekonomi, dan untuk mencapai keuntungan ekonomi yang besar maka model penanaman monokultur menjadi salah satu teknik penanaman yang dipercaya bisa menambah modal. Namun cara penanaman monokultur yang sering dipraktekkan perkebunan besar, tentunya sangat berbahaya baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Cara penanaman monokultur dalam skala ratusan, ribuan bahkan jutaan hektar di nusantara ini seringkali juga berangkaian dengan karakteristik lain dari perkebunan yang kapitalistik-neoliberal, yakni berorientasi ekspor, bersifat masif, penanaman luas dan usaha yang sangat padat modal. Hal ini mengakibatkan kelapa sawit sebagai komoditas yang ditanam oleh kaum tani menjadi ’ditakuti’, dengan stigma kapitalistik-neoliberal yang melekat berabadabad padanya. Perdebatan ini sudah muncul beberapa tahun belakangan, dan dipercaya bukan pada masalah komoditasnya. Masih banyak komoditas lain yang jika ditanam secara monokultur, berorientasi

Ini Tanah Kami!


ekspor, bersifat masif, penanaman ekstra luas dan usaha yang sangat padat modal menjadi sangat berbahaya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggusuran dan konflik agraria antara kaum tani, masyarakat adat petani dengan pihak eksternal (bisa pengusaha, perusahaan atau juga pemerintahan suatu negara). Beberapa kasus eukaliptus, karet, bahkan komoditas pangan seperti beras menjadi pemicu konflik agraria jika diperlakukan dengan mode produksi kapitalistik-neoliberal. Maka, yang menjadi perhatian adalah pada peperangan mode produksi yang sangat berbeda dari kaum kapitalistik-neoliberal. Hal ini sering dicermati bahkan sudah menjadi sikap politik gerakan petani internasional, La Via Campesina, yang mengutuk mode produksi kapitalistik-neoliberal yang monokultur, berorientasi ekspor, bersifat masif, penanaman ekstra luas dan usaha padat modal. Sementara vis-a-vis mode produksi kapitalistik-neoliberal tersebut, mode produksi ekonomi kerakyatan yang dipraktekkan seperti di Bukit Kijang lebih bersifat swasembada, untuk kebutuhan keluarga maupun komunal, polikultur, usaha ekonomi yang masih bersifat kecil, subsisten dan padat karya. Satu lagi yang menjadi catatan penting dalam masalah monokultur ini adalah belum terdefinisinya ukuran monokultur yang dipakai. Dalam praktek misalnya, kaum tani di Kolumbia bisa menanam sekitar 10 hektar untuk sawit, sekitar 5 hektar untuk eukaliptus, dan 1 hektar lainnya untuk tanaman pangan. Di Brazil yang rata-rata kepemilikan tanahnya lebih luas lagi, eukaliptus dan tanaman kayu-kayuan bisa

79

80 ditanam seluas 25-an hektar, sementara 5 hektar untuk pisang dan tanaman buah lain, dan sekitar 12 hektar untuk tanaman pangan kebutuhan seharihari. Dalam kasus Bukit Kijang, petani rata-rata menanam kelapa sawit seluas 1.5 hektar, dengan beberapa rantai lain untuk produksi pangan. Polemik monokultur ini juga sering muncul dalam perdebatan mengenai konsepsi kedaulatan pangan, dan ukuran pastinya belum pasti: apakah 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar dinamakan monokultur, karena nilainilai kebudayaan lokal dan praktek-praktek di tiap organisasi tani di berbagai penjuru dunia juga masih berbeda. Perdebatan ini ditutup dengan memahami konsep agroekologi yang sering dipraktekkan di Amerika Latin, dengan perhatian bahwa pertanian harus mencakup kepada: (1) aspek sosial, yakni tidak meminggirkan manusia dan tidak melakukan penindasan satu manusia kepada manusia lain; serta (2) aspek lingkungan, yakni memperhatikan keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Kedua, beberapa proyeksi komoditi kelapa sawit di masa yang akan datang akan sangat berkembang. Seiring dengan meningkatnya total volume produksi dan perdagangan kelapa sawit dari kurun waktu 1983 hingga 2003 hingga hampir dua kali lipat37, maka tarikan dari pasar untuk komoditas ini akan terus berlangsung stabil—jika tidak naik apabila disebabkan fenomena agrofuel38.

Ini Tanah Kami!


Foto. Sawit hasil panen OTL Tani Jaya

Dengan proyeksi ini, maka kelapa sawit akan terus atraktif mengundang pengusaha dan pemerintah untuk terus membuka lahan. Ekspansi dan penanaman baru ini akan semakin menjepit pertanian rakyat, menghancurkan hutan dan menggusur rakyat dari tanahnya. Tentu saja dengan mode produksi kapitalistik-neoliberal dari komoditas kelapa sawit ini, yang beruntung hanya segelintir pihak belaka. Hal ini sudah terlihat dalam struktur kepemilikan kebun kelapa sawit baik di Asahan, Sumatera Utara, di tingkat nasional maupun global. Dorongan pasar ini akan semakin gila lagi, dan proyeksi ke depan, Indonesia akan menjadi produsen kelapa sawit nomor satu di dunia (mengalahkan Malaysia). Kegilaan di sektor perkebunan dan demam agrofuel ini akan semakin membahayakan

81

82 gerakan kaum tani, khususnya kaum tani yang juga mengandalkan komoditas kelapa sawit seperti di Bukit Kijang. Jepitan-jepitan dan ancaman konflik eksternal dengan pengusaha, perusahaan dan pemerintah akan berpotensi mendorong terjadinya konflik-konflik yang akan berkutat di sektor ekonomi di internal organisasi. Tabel. Beberapa kepemilikan lahan kelapa sawit di Indonesia Holding

Jumlah ditanami (hektar)

Lokal* Salim Group

1.155.745

Sinar Mas

320.463

Raja Garuda Mas

259.075

Astra Group

192.375

Surya Dumai Group

154.133

London Sumatera

245.629

Sampoerna Agro

170.000

Asing** Wilmar Holding PBB Oil Palm Bhd CNOOC

210.000*** 274.805 1.000.000****

Lahan swasta pada 1999

2.854.738

Lahan swasta pada 2006

3.022.773

Lahan petani pada 2006

2.636.425

Lahan negara pada 2006

629.375

Total lahan Indonesia Sumber: Bisnis Indonesia Keterangan: *) Data Badan Planologi 1999 **) Data 2007 ***) Rencana ekspansi hingga 1 juta hektar ****) Rencana ekspansi dengan Sinar Mas untuk agrofuel

6.338.933

Ini Tanah Kami!


Masa depan organisasi tani Selain memikirkan beberapa kesempatan dan tantangan di jangka pendek dan menengah, kaum tani yang telah terorganisasi juga harus segera memikirkan kebutuhan jangka panjang yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Dalam kebutuhan yang lebih besar lagi, gerakan kaum tani harus disinkronkan baik dalam level lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan gerakan yang lebih besar lagi ini juga seharusnya bisa mengantisipasi proyeksi-proyeksi di masa yang akan datang daripada terus berkutat dengan masalah-masalah praktis—yang dalam beberapa pengalaman cenderung bersifat kasuistik, kedaerahan dan sektoral. Ancaman penjajahan gaya baru yang disebutkan Soekarno sebagai nekolim juga mengancam dalam beberapa level di kehidupan sehari-hari. Di level atas, secara internasional kaum tani dijepit oleh praktek globalisasi-neoliberal dalam pasar bebas, yang didukung oleh Bank Dunia, IMF maupun WTO. Promosi praktek kebijakan ini juga didukung oleh kebijakan beberapa pemerintahan negara neoliberal. Di level nasional, kita dijepit oleh peraturan-peraturan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat . Sistem demokrasi liberal saat ini juga menghalalkan politik uang, sehingga pemerintahan dan media bisa dibayar untuk menggolkan kepentingan pemilik modal. Di level desa dan kehidupan sehari-hari, kita dipecahbelah dengan banyak kredo demokrasi liberal. Gerakan rakyat yang sudah diberangus di era Orde Baru hingga saat ini pun masih dipecah dengan pengotakan sektor-sektor, stigmatisasi, salah kaprah

83

84 pluralisme sehingga semakin banyak golongan untuk dipecah belah-kuasai, dan lainnya. Belum lagi proyek-proyek penggelontoran uang ala kapitalismeneoliberal yang mengakar hingga ke desa-desa. Proyek-proyek Bank Dunia, USAID, dan donor-donor lain cenderung mengerdilkan gerakan sosial dan menajamkan perbedaan sektoral di tingkatan basis. Proses pecah-belah kuasai ini hanya bisa dicapai dengan persatuan dan gerakan yang lebih besar lagi. Sentimen kasus-per-kasus, kedaerahan maupun sektoral idealnya dikikis untuk membangun gerakan yang lebih besar lagi. Hal ini sudah dibuktikan oleh sejarah dalam pengorganisasian kemerdekaan Indonesia hingga proklamasinya di tahun 1945. Kaum tani di basis-basis, di daerah-daerah, harus semakin menyadari hal tersebut, apalagi setelah tersatunya kaum tani dalam wadah organisasi tani tingkat nasional. Ada kepentingan besar untuk melawan neokolonialisme-imperialisme, dan hal tersebut bisa dilakukan oleh kaum tani yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam kerangka menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengambil posisi yang selama ini terpinggirkan dari proses politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlangsung. Kaum tani harus bersatu untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan kita. Pembaruan agraria yang selalu menjadi tujuan petani untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus segera dijalankan. Dalam rangka ini, persatuan dan kesatuan adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Ini Tanah Kami!


Untuk itu, pengorganisasian kaum tani yang lebih masif lagi harus digalakkan. Pengorganisasian dan pendidikan merupakan ujung tombak dari gerakan kaum tani di Indonesia, serta melakukan praktekpraktek langsung yang selama ini bisa menjadi contoh gerakan mewujudkan pembaruan agraria. Hal demikian juga diamini oleh kaum tani Bukit Kijang, yang menyatakan pendidikan yang dijalankan selama ini sangat penting untuk semakin dinamisnya gerakan. Untuk itu, proses pendidikan yang selama ini telah dibangun di tingkat lokal dan tingkat nasional baik yang diprakarsai oleh OTL maupun FSPI harus semakin lebih baik lagi. Pendidikan-pendidikan perjuangan kaum tani ini harus dimengeri bukan sebagai hak, melainkan sebagai kewajiban. Dan terakhir, yang harus digarisbawahi bahwa perjuangan yang telah dilakukan selama ini bukan hanya sebuah proses sosial, proses ekonomi atau budaya, tapi juga merupakan proses politik yang terus menaikkan gerakan kaum tani ke tingkatnya yang paling tinggi: melaksanakan pembaruan agraria sejati demi mewujudkan keadilan sosial. ____________________________________________________ 1

Hal ini sesuai seperti dinyatakan dalam sejarah Asahan dan Tanjungbalai, dalam beberapa dokumen dikatakan bahwa masa gelap kolonial ini menjadi sangat penting bagi perkembangan perekonomian Belanda. Pertanian dan eksploitasi kekayaan alam mengakibatkan daerah ini mekar dan berdampak langsung pada dibuatnya kota pelabuhan Tanjungbalai untuk mengangkut hasil eksploitasi kekayaan alam dari daerah ini. Selanjutnya bisa dilihat (http://203.77.237.18/pdp3ddll/homepage/0/12/72/ sejarah.htm) 2

Seperti yang tertulis dalam Sejarah Singkat Kabupaten Asahan, Pemkab Asahan, 2007, hal ini sesuai dengan kebijakan ekonomi kolonial Jepang yang mengalihkan beberapa perusahaan asing kolonial Belanda. Namun pelaksanaan riilnya Jepang tetap mengorek sumber agraria dan kekayaan alam dengan tujuan membiayai perang. 3

Bachtiar (---), yang menyatakan bahwa di tahun-tahun awal Indonesia merdeka, beberapa daerah istimewa di Sumatera Utara (saat itu Sumatera Timur) khususnya yang berbasis kerajaan maupun kesultanan mendapat perlawanan dari rakyat—atau prosesnya sering disebut revolusi sosial. Tuntutan rakyat adalah “Dirikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!”

85

86 5

PT PP London Sumatera memiliki dan mengoperasikan areal perkebunan sawit seluas 245.629 hektar yang tersebar di berbagai penjuru nusantara, dan sekarang masih akan berekspansi lagi dengan maraknya pasar ekspor CPO untuk bahan bakar nabati (agrofuel) 6

Dalam “Perekonomian”, Asahan Selayang Pandang (2007)

7

ibid

8

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2006

9

Beberapa kasus serupa yang mendorong pengorganisasian kaum tani adalah kasus Silau Jawa dan Bandar Pasir Mandoge (ada beberapa kasus terpisah) 10

Untuk kasus sejarah kaum tani di Sumatera Utara, yang paling kentara dan menjadi sangat fenomenal adalah kasus Bandarbetsy (Simalungun) pada era 1960-an. Karena pada saat itu afiliasi gerakan tani (buruh tani, buruh perkebunan, kaum tani tak bertanah) sangat kuat kepada Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka stigma ini juga digunakan hingga ke sejarah perjuangan kaum tani saat ini 11

Sebenarnya mengenai asal-usul Hak Guna Usaha (HGU) perlu ditelaah secara kritis. Tanah-tanah HGU seringkali berasal dari konflik, diawali manipulasi dan proses kekerasan. Sedangkan asbabun nuzul dari HGU sendiri adalah konversi dari hak erfpacht di jaman kolonial Belanda, yang menjadi ajang penghisapan sumber-sumber agraria (yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat) 12

UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi “Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.” 13 Seperti yang juga dinyatakan oleh Henry Saragih (2006) dan George Junus Aditjondro (2006) 14 Sampai tahun 2001 saja, ada sekitar 344 kasus yang melibatkan perkebunan. Hal ini dinyatakan Usep Setiawan (2006) 15 Achmad Yakub (2007), juga memaparkan latar belakang konflik agraria dan contohcontohnya yang terjadi di seantero nusantara 16 Kriminalisasi petani sering dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pengusaha (via perusahaan atau pribadi) dengan mengalihkan permasalahan dari substansi agraria menjadi hukum belaka. Petani sering dituduh merambah, merusak, mengancam atau bahkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah pengatasnamaan hukum untuk menindak kaum tani secara pidana. Sementara hal-hal yang lebih struktural seperti masalah kemiskinan, keadilan sosial sering tak tersentuh—dan bahkan tidak merujuk kembali ke konstitusi negara Indonesia serta UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Kasus ini terjadi di beberapa konflik agraria seperti Cibaliung (1999 hingga sekarang), Tanak Awu (2005 hingga sekarang), Bandar Pasir Mandoge (1983 hingga sekarang), dan kasus-kasus lain 17

Pengajian, biasanya dilakukan berkala setiap malam (umumnya Kamis malam) ba’da Isya 18

Selain masalah represi rejim Soeharto, pasca 1965 ada stigma bahwa gerakan kaum tani selalu diidentikkan dengan PKI. Pada rejim Soeharto bahkan ormas tani dikanalkan secara sentralistik oleh pemerintah, sehingga hanya ada satu organisasi tani yang sangat dekat dengan rejim yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Pertemuan petani yang dianggap mengganggu kepentingan kolaborasi pemerintah neoliberal-korup dan pengusaha, langsung dicap PKI—sehingga mudah direpresi dan tak didukung secara sosial budaya oleh masyarakat sekitar. 19

Di era represi gerakan sosial jaman Orde Baru, pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu rakyat seringkali tidak benar-benar mewakili rakyatnya. Beberapa pengalaman dan wawancara menceritakan pendampingan seringkali diambil perannya oleh oknum-oknum terutama dari partai politik (saat itu hanya ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karta atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI). Selanjutnya, oknum-oknum yang terlibat juga sering muncul dari aparat kepolisian atau militer. 20

Sintesa adalah akronim dari Sinar Tani Indonesia dan saat itu mereka aktif membangun kontak kaum tani di desa-desa. Saat itu Asahan sudah menjadi salah satu lingkup dari kerja-kerja Sintesa sehingga ketika kontak kaum tani di Bukit Kijang ditemukan, proses pengorganisasian pun langsung dijalankan. 21

Saat ini menjabat sebagai Direktur Sintesa 2004-2008

22

Saat ini masih aktif di Sintesa

23

Saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Tertinggi Petani (MPTP) Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

Ini Tanah Kami!


24

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), sekaligus General Coordinator La Via Campesina, Gerakan Petani Internasional 25

Menurut wawancara, strategi awal mengenyahkan Siswo dari Bukit Kijang dilaksanakan dengan perlahan-lahan, misalnya dengan tidak melibatkan Siswo dalam pertemuan maupun rencana strategis. Bahkan beberapa kali OTL Tani Jaya terangterangan berkonsolidasi dengan Sintesa di tahun-tahun awal 1994. Hal ini perlahanlahan menyurutkan Siswo, walaupun beberapa kali ia memang mengupayakan kooptasi dalam proses advokasi konflik agraria tersebut dengan menggunakan jaringan pengacara maupun pihak-pihak lainnya 26

Pertahanan desa beberapa kali digalang dengan mengandalkan soliditas kaum tani Bukit Kijang yang memang kompak. Teritori desa dipertahankan, bahkan pernah juga dibuat ranjau-ranjau untuk menghindari penetrasi kendaraan bermotor (1994-1996) dari Miskamto alias Camcin. Barikade juga merupakan salah satu strategi mempertahankan lahan perjuangan 27

Rantai (atau sering disebut rante dalam logat Sumatera), adalah satuan yang sering dipergunakan di lapangan dalam mengukur luasan tanah. Ukuran 1 rante adalah sekitar 20 kali 20 meter, atau sekitar 400 meter persegi 28

Amanat ini jelas tercanatum dalam pasal 33 UUD 1945 (naskah asli) dan dasar negara, Pancasila. 29 Pasal 6, UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” 30

Kasus-kasus penindasan, penggusuran, intimidasi dan represi dalam konflik-konflik agraria dengan perusahaan perkebunan (juga dengan pemerintah) juga terjadi di banyak daerah di Asahan. Sebut saja hingga tahun 2007: di Bandar Pasir Mandoge, kaum tani di OTL Ina Tani dengan PT Jaya Baru dan kaum tani di OTL Maju Bersatu versus PT Bakrie Sumatera Plantations, serta masih banyak kasus-kasus yang lainnya 31

Mariles merupakan akronim dari Marihat Leles. Leles dalam Bahasa Jawa berarti sisa atau yang tercecer (residu). Bibit ini lazim digunakan dalam perkebunan kelapa sawit rakyat karena harganya relatif murah dan perbedaannya dengan bibit kelapa sawit Marihat tidak terlalu besar. Hanya pada pandangan beberapa kaum tani di daerah, dan juga terutama pandangan pemerintah dan perusahaan besar, bibit Mariles ini produktivitasnya sangat kurang dibandingkan dengan Marihat. 32

Kelapa sawit dengan bibit Mariles ini baru berbuah pasir setelah berumur 2.5 tahun, dan pada tahun ketiga sepenuhnya sudah bisa dipanen walaupun produktivitasnya belum stabil. Pada kasus OTL Tani Jaya, kaum tani Bukit Kijang menanami lahan sekitar tahun 1990 hingga 1993. Dengan ini maka panen diharapkan pada sekitar tahun 1993 hingga tahun 1996 33

Hal ini bisa dimengerti karena situasi dan kondisi geografis Bukit Kijang yang cukup terpencil dan sangat jauh dari desa sekitar (sekitar 6 kilometer jalan setapak perkebunan yang masih rusak). Kebutuhan bahan pokok juga tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh kaum tani Bukit Kijang, karena hasil penanaman palawija hanya dinikmati keluarga dan hasilnya tidak memadai untuk konsumsi sehari-hari 34 Usaha penjualan beras ini adalah salah satu contoh solidaritas dan perdagangan yang patut dicontoh antara petani (produsen) dan konsumen. Beras yang dijual di Bukit Kijang adalah hasil pertanian berkelanjutan (organik) yang dilaksanakan di Pematang Jering, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 35

Menurut wawancara dengan Akhmad Sofyan, OTL Tani Jaya adalah satu-satunya OTL yang berhasil melaksanakan strategic planning (perencanaan strategis), salah satu program Sintesa untuk merencanakan grand design program kerja dari jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Perencanaan strategis ini masih menjadi pedoman OTL Tani Jaya hingga saat ini 36

Sehingga untuk mengefektifkan pembaruan agraria dimasukkanlah pasar sebagai mekanisme pengaturnya. Efektivitas ini juga diwakili dengan masalah legalitas, sehingga usaha informal di sektor pertanian bisa menjadi seakan-akan formal dengan berbekal sertifikat tanah. Dengan ini yang terjadi adalah pasar tanah model Bank Dunia, yang malah menambah masalah, menambah konflik agraria di Indonesia dan tidak benarbenar memecahkan masalah rakyat secara struktural 37

38

FAO, 2007

Agrofuel merupakan bahan bakar nabati (BBN), sering disebut biofuel oleh pihak pemerintah maupun bisnis. Agrofuel yang menggunakan komoditas pertanian untuk diolah menjadi minyak, menjadi fenomena baru pada akhir-akhir ini. Dengan naik daunnya agrofuel, kaum tani di seluruh dunia sangat khawatir karena beberapa komoditas pertanian naik harganya (seperti CPO yang dihasilkan kelapa sawit, jagung dan singkong), karena naiknya pula permintaan agrofuel. Kritik lain yang muncul dari

87

88 kaum tani di seluruh dunia adalah penggunaan pangan sebagai bahan bakar sangat absurd, dengan fakta bahwa kekuarangan pangan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia dalam kasus kelapa sawit, pasokan CPO terlalu banyak diekspor sehingga pasar dan produksi dalam negeri dilupakan. Akibatnya, pasokan minyak goreng untuk pasar domestik berkurang dan harga melambung tinggi. Rakyat kembali dirugikan. 39

Banyak sekali regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah makin memperburuk kondisi ekonomi-politik nasional. Beberapa regulasi yang merugikan kaum tani antara lain UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, Perpres No. 36/2005 dan Perpres 65/2006 dan UU Penanaman Modal

Ini Tanah Kami!


Daftar Pustaka Aditjondro, George Junus. Ketika Petani Angkat Bicara, Dengan Suara dan Massa: Belajar dari Sejarah Gerakan Tani di Indonesia dan Amerika Selatan. Palu: YTM, 2006. Anonim. Perekonomian: Asahan Selayang Pandang. Pemkab Asahan, 2007. Anonim. Sejarah Singkat Kabupaten Asahan. Pemkab Asahan, 2007. Arief, Sritua. Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia, 1998. Bachtiar, Harsja W. Dr. Mohammad Amir: Tragedi Seorang Tokoh Pejuang Gerakan Kebangsaan Indonesia di Sumatera Timur, Jakarta: 2006.

89

90 Borras Jr, Saturnino M. La Via Campesina: Potret Gerakan Tani Transnasional. Bandung: Garis Pergerakan, 2005. BPS. Sensus Pertanian. Jakarta: BPS, 2003. D&R. Siapa Membakar Hutan. 27 September 1997. Departemen Pertanian RI. Komoditas Perkebunan. Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2006. Desmarais, Annette Aurelie. Globalization and the Power of Peasants: La Via Campesina. London: Pluto Press, 2007. FSPI. Perjuangan Mewujudkan Pembaruan Agraria Sejati: Kumpulan Pandangan dan Sikap Tahun 19982005 FSPI. Jakarta: FSPI, 2005. ---. Catatan Akhir Tahun FSPI. Jakarta: FSPI, 2006. ---. Draft Pedoman Umum Perjuangan Reforma Agraria Sejati. Jakarta: FSPI, 2007. Gafur, Abdul, Agus Edy Santoso, Desyana, et. al (ed). Pemikiran Awal Advokasi Berbasis Komunitas. Jakarta: LaPASIP, 2006. Hanecker, Marta. Landless People: Building A Social Movement. Sao Paolo: Editora Expressao Popular, 2003. Harian SIB. 60 Persen Kawasan Hutan Asahan Rusak. 23 September 2007.

Ini Tanah Kami!


Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 2006. Ikhwan, Muhammad, Achmad Ya’kub, Zainal Arifin Fuad, et. al. Usir WTO dari Pertanian. Jakarta: Petani Press, 2005. ---. Konflik Agraria dan PPAN. Seputar Indonesia, 2 Juni 2007. Khudori. Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyingkap Kejahatan Industri Pangan. Yogyakarta: Resist Book, 2004. Kompas. Asahan, Tak Sekadar PT Inalum. 5 Juli 2002. KPA, Seri Panduan Organisasi Tani, Bandung: KPA, 2005. ---, Bank Data Kasus Agraria, Jakarta: KPA, 2006. Lubis, Indra (ed). Membongkar Kepalsuan Land Reform Bank Dunia, Jakarta: Petani Press, 2003. Majalah GATRA, No. 23 Tahun XII 21-27 Juni 2007 Pramono, Tejo (ed). Melawan Neoliberalisme. Jakarta: Petani Press, 2003.

91

92 Program Penguatan Simpul Demokrasi, Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia. Malang: Averroes Press, 2006. Redwood, John. Kapitalisme Rakyat. Jakarta: Grafiti, 1990. Rosset, Peter, Raj Patel, dan Michael Courville (ed). Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform. Oakland, CA: Food First Books, 2006. ---. Food Is Different: Why We Must Get The WTO Out of Agriculture. Zed Books, 2006. Saragih, Henry. Pentingnya Peran Ormas Tani dalam Gerakan Pembaruan Agraria: Pengalaman Lintas Negara. Jakarta: 2006. ---. Kedaulatan Pangan: Jalan Memerdekakan BangsaBangsa dari Kelaparan. Jakarta: 2007. ---. We Need Agrofuel, Not Biofuel, Right? Jakarta Post, 26 Juni 2007. ---. It’s Cars Versus Humans. Jakarta Post, 26 Juli 2007. Setiawan, Usep dan Idham Arsyad. HGU Perkebunan, Masihkah Relevan? Jakarta: 2006. Soekarno, Menghadapi Imperialisme dan Kapitalisme: Tujuan Revolusi Tidak Bisa Diubah! Jakarta: Indonesia Baru, 2002.

Ini Tanah Kami!


Steger, Manfred B. Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar. Yogyakarta: Pustaka Lafadl, 2006. Sugiya, Aritasius. Kabupaten Asahan. 5 Juli 2002. Thoenes, P. Biofuels and Commodity Markets – Palm Oil Focus. FAO, 2007. van Gelder, Jan Willem. Buyers and Financiers of the Wilmar Group. Amsterdam: Profundo: 2007. Wijardjo, Boedhi dan Herlambang Perdana. Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: YLBHI dan RACA Institute, 2001. Winoto, Joyo. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. Orasi 1 September 2007 Wiradi, Gunawan. Reforma Agraria Untuk Pemula. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2005. Ya’kub, Achmad. Konflik Agraria: Tinjauan Umum Kasus Agraria di Indonesia. Jakarta: FSPI, 2007. Yayasan Sintesa. Modul Lembaga Keuangan Petani. Medan: Yayasan Sintesa, ---. www.fspi.or.id www.sintesa.or.id www.viacampesina.org www.kaum-tani.blogspot.com

93

94 www.regionalinvestment.com www.londonsumatra.com www.sumutprov.go.id www.pemkab-asahan.go.id http://203.77.237.18/pdp3ddll/ homepage/0/12/72/sejarah.htm

Ini Tanah Kami!


95

Cita-cita kaum tani dan rakyat, yakni pembaruan agraria, bukanlah barang baru. Pembaruan agraria telah tertuang sebagai cita-cita dari kemerdekaan nasional serta konstitusi RI dengan tujuan kesejahteraan, keadilan, kebahagian dan kemakmuran rakyat. Sehingga kemudian pada perkembangannya diwujudkanlah cita-cita ini dalam UUPA 1960, termasuk beberapa program nasionalisasi terhadap kekayaan alam dan sumber agraria lainnya yang selama masa kolonialis dikuasai oleh penjajah. Namun perkembangan ekonomi-politik di negeri ini tetap saja mengikuti jalur historisnya sebagai jalan panjang kolonialisme. Hingga sekarang, praktek dan kebijakan neoliberalisme kembali menelanjangi kedaulatan rakyat. Sebut saja prakteknya: pasar tanah, privatisasi air, pengebirian hak asasi manusia, kebijakan perkebunan, penggusuran, pendidikan mahal dan kesehatan susah. Juga bisa kita lihat dari berbagai UU yang disahkan pemerintah, mulai dari UU Penanaman Modal Asing, Perkebunan, Kehutanan, Migas, Sumber Daya Air, hingga yang terakhir Penanaman Modal, memperlihatkan bagaimana kekuasaan saat ini begitu berpihak kepada segelintir pemodal dan penguasa. Namun terbukti perjuangan rakyat tak pernah surut. Buku yang Anda pegang sekarang adalah salah satu dari tiga buku dokumentasi dan analisis kritis mengenai perjuangan mewujudkan pembaruan agraria. Ketiga buku ini sendiri mencerminkan pengalaman kaum tani anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dari sudut pandang internal di tiga lokasi: Bukit Kijang (Asahan, Sumatera Utara), Kawasan Hutan Resort Ngadisono (Wonosobo, Jawa Tengah) dan Suka Maju (Tanjung Jabung Timur, Jambi). Sepak terjang perjuangan kaum tani yang selama ini tak tercatat, akhirnya bisa terukir dengan tinta emas dalam sejarah!

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Jl Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta 12790 Indonesia Tel:+62 21 7991890, Fax: +62 21 7993426 Email: [email protected] Website: www.fspi.or.id

INI TANAH KAMI! Perjuangan Reforma Agraria di Bukit Kijang, Asahan, Sumatera Utara. Mohammed Ikhwan

Recommend Documents