Ini Dia Keputusan Dahlan Iskan yang Diprotes Anggota DPR Wahyu Daniel – detikFinance Senin, 16/04/2012 07:37 WIB Jakarta - Sebanyak 38 Anggota DPR dikabarkan menandatangani usulan penggunaan hak interpelasi bagi Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait keputusan Dahlan No. KEP-236/MBU/2011. Apa isi keputusan Dahlan itu? Dalam dokumen keputusan tersebut yang dikutip detikFinance, Senin (17/4/2012), ditetepan bahwa Dahlan mendelegasikan sebagian kewenangan dan/atau memberikan kuasanya sebagai wakil pemerintah dan pemegang saham BUMN kepada direksi, komisaris/dewan pengawas, serta pejabat eselon I Kementerian BUMN. Keputusan yang dibuat Dahlan pada 15 November 2011 itu dibuat Dahlan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan BUMN dan juga karena pertimbangan tugas yang didelegasikan tersebut tidak bersifat 'sangat strategis'. Namun kepada pejabat eselon I, dewan komisaris/dewan pengawas, dan direksi BUMN yang menerima pendelegasian, wajib memberikan laporan berkala kepada Dahlan setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun tugas-tugas yang didelegasikan Dahlan kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN adalah sebagai berikut: 1. Penetapan auditor eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan BUMN didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 2. Persetujuan perubahan anggaran dasar BUMN didelegasikan kepada Sekretaris Kementerian BUMN 3. Persetujuan pembelian kembali saham (buy back) bagi BUMN non-Tbk didelegasikan kepada 4.
5. 6. 7. 8.
deputi teknis Kementerian BUMN Penyampaian rencana pemberhentian dan menerima pembelaan diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan diberhentikan sewaktu-waktu didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP) didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Pengesahan RKAP BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA) didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Persetujuan perubahan RKAP BUMN yang tingkat kesehatanya 2 tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA) didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, bagi BUMN yang RKAP-nya disetujui oleh RUPS didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN
9.
10. 11. 12.
13.
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA), dan perubahannya didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, serta penetapan penggunaan laba bersih didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Persetujuan Laporan Tahunan PKBL didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN Persetujuan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Persero/Perum dan penetapan alokasi dana PKBL per provinsi didelegasikan kepada deputi restrukturisasi dan perencanaan strategis Kementerian BUMN Penetapan auditor eksternal untuk mengaudit neraca penutup Persero/Perum hasil perubahan bentuk badan hukum didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN
14. Pelaksanaan tindak lanjut penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada Persero dan Perseroan Terbatas yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah didelegasikan kepada deputi teknis dan Sekretaris Kementerian BUMN 15. Penetapan penyertaan modal negara (PMN) pada Persero/Perum dan Perseroan Terbatas yang berasal dan kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya didelegasikan kepada deputi teknis dan Sekretaris Kementerian BUMN 16. Penetapan besar dan jenis penghasilan (gaji) Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 17. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum dalam 1 transaksi atau lebih dalam 1 tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, namun memiliki ekuitas negatif didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 18. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang nilainya di atas Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun dalam 1 transaksi atau lebih dalam 1 tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 19. Persetujuan penyertaan modal pada perusahaan lain, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dan pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan/ perusahaan patungan, dengan nilai penyertaan di atas Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 20. Persetujuan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 21. Persetujuan untuk melakukan kerjasama dengan jangka waktu di atas 10 tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), 22. Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO)) didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN 23. Penunjukan likuidator Persero/Perum didelegasikan kepada deputi teknis Kementerian BUMN
Tugas-tugas yang didelegasikan Dahlan kepada pejabat komisaris/dewan pengawas BUMN adalah sebagai berikut: 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut dikategorikan sehat (minimal AA) dan perubahannya. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL BUMN yang tingkat kesehatannya 2 tahun berturut-turut sehat (minimal AA) dan perubahannya. 3. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum. 4. Persetujuan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang nilainya sampai dengan Rp 500 miliar dalam 1 transaksi atau lebih dalam 1 tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 5. Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). 6. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan, dan melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan nilai penyertaan sampai dengan Rp 500 miliar. 7. Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist). 8. Persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO)). 9. Persetujuan untuk menetapkan blue print organisasi perusahaan. 10. Persetujuan untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan. 11. Persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, bagi BUMN yang RKAP-nya disetujui oleh Dekom/Dewas. 12. Persetujuan untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan. 13. Persetujuan untuk pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. 14. Persetujuan untuk pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis. Tugas-tugas yang didelegasikan Dahlan kepada Direksi BUMN adalah sebagai berikut: 1. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero. 2. Persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own
Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO)). Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima mengatakan ada 38 anggota DPR yang sudah setuju penggunaan hak interpelasi karena tidak menyetujui keputusan Dahlan di atas yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan yang lebih kuat. Dahlan telah menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Presiden, Wakil Presiden, BPK, KPK, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. (dnl/ang) Senin, 16 April 2012 | 06:14 WIB
Aksi Dahlan Gelisahkan Politisi untuk Pemilu 2014 TEMPO.CO , Jakarta:- Manuver dan kiprah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Ishkan menggelisahkan sebagian politisi, terutama untuk persaingan di Pemilihan Umum 2014. Dahlan yang banyak mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat dianggap sebagai saingan potensial dalam pemilu tersebut. “Dahlan Ishkan dianggap saingan atau rival 2014, entah sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, Minggu 15 April 2012. Ia menyatakan, ada beberapa politisi yang merasa tidak nyaman dengan Dahlan. Rasa tidak nyaman ini muncul, menurut dia, karena kiprah Dahlan selalu membuat heboh di kalangan masyarakat kelas menengah. Masyarakat dinilai memberikan respon positif kepada mantan Direktur Utama PLN ini. “Simpati dan dukungan publik tinggi padanya,” kata Ramadhan. Ia menyebut salah satu aksi Dahlan yang cukup menyita perhatian publik adalah insiden macet di pintu toll Semanggi. Ia memaparkan, masyarakat menilai Dahlan sebagai sosok yang memiliki gaya hidup sebagai pekerja, jauh dari gaya birokrat, dan sangat berkarakter populis. “Ini justru menggelisahkan bagi sebagian politisi,” katanya. Terkait dengan interpelasi yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ramadhan menyatakan, ada indikasi upaya sistematis untuk menghentikan kiprah Dahlan. Ia juga menyatakan, DPR silakan saja menyampaikan interpelasi. Akan tetapi, bila argumentasinya lemah maka interpelasi hanya tinggal sensasi. ”Kali ini ada upaya interpelasi, besok lusa mungkin asasinasi karakter,” kata Ramadhan. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Dahlan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical menyampaikan, anggota Golkar adalah yang mengusung interpelasi ini.
Sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri tersebut. Permasalahannya adalah Dahlan mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN. FRANSISCO ROSARIANS
