KONFIGURASI KEANGGOTAAN DPR
560 ANGGOTA
109 9 1
73
61
49 47 40
39
35 16
KELEMBAGAAN DPR DAN UNSUR PENDUKUNGNYA FUNGSI Legislasi Anggaran Pengawasan
O UT PU T
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BKD TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA
Seluruh angggota masuk Komisi
PIMPINAN DPR
PANITIA KHUSUS
KOMISI I - XI
BADAN MUSYAWARAH
Berdasarkan UU 17/2014 BAKN dihapus
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN BADAN LEGISLASI
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
BADAN ANGGARAN
MITRA KERJA KOMISI KOMISI
BIDANG TUGAS
MITRA KERJA
I
Komisi Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informas
Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indoneisa, TVRI, RRI, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film.
II
Bidang Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemiliha Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia.
III
Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Sekjen Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen DPR, Sekjen MPR, Sekjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
IV
Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim
Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional.
V
Bidang Infrastruktur dan Perhubungan
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
MITRA KERJA KOMISI VI
Komisi Bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemennterian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang, Dewan Koperasi Indonesia
VII
Bidang Energi dan Ristek
Kementerian ESDM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI, Lembaga Biologi Molekul Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek.
VIII
Bidang Agama dan Sosial
Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Amil Zakat Nasional
IX
Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan, BNP2TKI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan
X
Bidang Pendidikan dan olahraga
Kementerian Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional
XI
Bidang Perencanaan dan Keuangan
Kementerian Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik, Setjen BPK RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah’
FUNGSI DPR
•Legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan membantu pemerintah dalam diplomasi luar negeri
Fungsi DPR
Legislasi, anggaran dan pengawasan •Fungsi Legislasi •Fungsi Anggaran •Fungsi Pengawasan
•Raker •RDP •RDPU •Kunjungan Kerja
Kegiatan
Prolegnas (RPJMN)-mengusulkan, membahas, persetujuan UU Penetapan APBN– membahas dan menetapkan APBN Pengawasan – UU, APBN, Kebijakan Pemerintah
PEMBAHASA RUU
SUKLUS APBN Juli-September RUU P2APBN paling lambat 6 bl setelah TA berakhir Disahkan 3 bl sejak audit BPK LKPP : Neraca, Lap.Arus Kas, CaLK Pembahasan RUU Pertanggungja waban Pelaksanaan APBN
Prakiraan Perubahan APBN Ek Makro >< asumsi Perubahan Kebijakan fiskal Pergeseran anggaran SAL akan digunakan
20 Mei – pertengahan Juli Pembicaraan RKP dan PPKF & KEM Pendahuluan Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran
Pembahasan
Siklus APBN
RAPBN 16 Agustus- Akhir Oktober RUU APBN, NK, dokumen pendukung DPR dpt mengusulkan perubahan Persetujuan rinci : unit organisasi, fungsi, program,
Pembahasan Pembahasan
APBN Perubahan
Lap. Sm I dan Prognosis Sm II
Akhir Juli
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dapat dilakukan melalui: 1. Pembahasan LKPP yang telah diaudit BPK 2. Hasil pemeriksaan semester BPK 3. Tindak lanjut Hapsem BPK 4. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK 5. Hasil Perngawasan DPD 6. Pengaduan Masyarakat
Undangundang
Fungsi Pengawasan DPR
Kebijakan Pemerintah
APBN DPR memiliki Hak Interpelasi, Hak Angket, dan hak Menyatakan Pendapat
PENGAWASAN DPR
Memberikan pertimbangan mengangkat Duta besar dan menerima penempatan Dubes negara lain Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan KY
Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi
Selain kewenangan memilih pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU tentang MD3, DPR juga memiliki kewenangan memilih pejabat publik lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri, diantaranya: - Gubernur dan Deputi Gubernur BI sesuai UU tentang Bank Indonesia. - Komisioner KPU sesuai UU tentang KPU. - Komisioner KPK sesuai UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. - Kapolri sesuai UU tentang POLRI. - Komisioner KPAI sesuai UU tentang Perlindungan Anak. 12
