Infrastruktur. Tumpuan Harapan Masyarakat. Surabaya Siap Dukung Agenda Habitat III Sistem Penanganan Sampah di Kota Seoul (Korea Selatan) 9

Sistem Penanganan Sampah di Kota Seoul (Korea Selatan)

9

Surabaya Siap Dukung Agenda Habitat III 2016

SPAM SWRO Nusa Lembongan

26

27

Edisi 08/Tahun XIII/Agustus 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Infrastruktur

Tumpuan Harapan Masyarakat LENSA CK • Pesta Rakyat di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Perayaan HUT RI ke-70 17 Agustus 2015

daftar isi

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

Berita Utama Tumpuan 4 Infrastruktur Harapan Masyarakat

liputan khusus Penanganan 9 Sistem Sampahdi Kota Seoul (Korea Selatan)

info baru

4

PDAM Capai Target 13 Komitmen RPJMN 2015-2019 PDAM Kota Surabaya Terus Berinovasi Capai Universal Acces Air Minum Tahun 2019

17

Jatinegara Barat 17 Rusunawa Tingkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Ciliwung

21 Menyongsong Penandatanganan KSB

dan PKS dalam Rangka Penanganan Kumuh dengan Kabupaten/Kota

PUPR Hibahkan 24 Kementerian Aset Kepada 31 Kabupaten/ Kota Senilai Rp139,7 Miliar

13

Siap Dukung 26 Surabaya Agenda Habitat III 2016

24

inovasi SWRO Nusa 27 SPAM Lembongan

21

Sebaiknya Ini Baik ? 30 Mengapa Mengapa Ini Kurang Baik ?

PLUS! lensa ck • Pesta Rakyat di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Perayaan HUT RI ke-70 17 Agustus 2015. • Upacara Peringatan HUT RI ke-77 17 Agustus 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertema “Gerakan Nasional Ayo Kerja”

2

27

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Rina Agustin Indriani Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Utomo Adjar Prajudi, Rina Farida, Dwityo A.Tri Soeranto, Dodi Krispatmadi, Pemimpin RedaksiMochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Penyunting RedaksiBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bukhori, Ari Iswanti,Djati Bramanti Nawangsari Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Santoso, Astaf AjiJoni Pranaya, FajarNurfathiah Drestha Birawa Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Sudarwanto, Abdurrahman, Adjar Prajudi,Edward Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Tanozisochi Diana Kusumastuti, RG. Eko DjuliLase, S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat,Syamsul Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Rudi A.Widyahapsari. Arifin, Endang Setyaningrum, Indah Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected] instagram @ditjenck

Ayo Kerja, Bangun Infrastruktur untuk Rakyat Semangat rakyat Indonesia dalam merayakan HUT RI ke-70 bermuara pada satu tema peringatan, yaitu “Gerakan Nasional Ayo Kerja”. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tema tersebut menjadi gerakan bersama yang identik dengan bera­gam atributnya seperti Kabinet Kerja, ayo kerja, dan lainnya untuk menghadapi tantangan di depan. Di tengah lesunya ekonomi akibat terpaan faktor luar, penyediaan infrastruktur dipercaya menjadi solusi, setidaknya dalam tiga hal. Pertama, meningkatkan kese­ jahteraan rakyat dan kehidupan sosial budaya, terutama mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, dan kesehatan. Kedua, mengurangi kemiskinan, pembukaan daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antar wilayah. Ketiga, menjadi katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyadari bahwa saat ini publik meletakkan tumpuan dan harapan yang tinggi di sektor infrastruktur. Harapannya, pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendongkrak pergerakan eko­ nomi nasional, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, dan memeratakan denyut ekonomi di berbagai pelosok daerah di Tanah Air. Menyadari itu, dari alokasi TA 2015 sebesar Rp 118,5 Triliun, Kementerian PUPR te­­lah berupaya melaksanakan berbagai terobosan untuk mempercepat proses pelaksanaan program, penyerapan dana, dan penyelesaian konstruksi di lapangan. Dengan target 93 persen di akhir Desember 2015, Kementerian PUPR telah melakukan terobosan. Pertama, percepatan proses pelelangan dan kontrak. Kedua, penyediaan dana untuk pengadaan lahan. Ketiga, terobosan penyelesaian regulasi yang terkait dengan pro­ gram PUPR. Kempat, menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 27 Juli 2015 perihal Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Pelelangan Dini Tahun 2016. Kelima, Kementerian PUPR menambah personil, memberlakukan waktu kerja tujuh hari seminggu dengan dua waktu kerja (shifting), dan menambah alat sesuai de­ ngan kebutuhan lapangan. Keenam, Kementerian PUPR menyusun dan menyiap­kan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran untuk pekerjaan TA 2015. Ketujuh, Kementerian PUPR mempersiapkan proses pelelangan paket-paket Loan yang telah masuk Greenbook dan telah dicantumkan dalam RKA-KL. Kedelapan, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan TA 2016, Kementerian PUPR telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pelelangan dini (Agustus 2015) paket-paket strategis nasional sesuai pagu anggaran. (Teks : bcr)

Cover : Jembatan Desa di NTB dibangun melalui kegiatan PPIP tahun 2013 (foto : istimewa)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 074Tahun XIII4Juli 2015

3

berita utama

Infrastruktur Tumpuan Harapan Masyarakat Tahun 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanah dengan porsi anggaran yang besar yaitu Rp118,5 triliun.

IPA Beton Nunukan

4

A

ngka tersebut diikuti meningkatnya porsi porsi ang­garan Ditjen Cipta Karya TA 2015, yaitu sebesar Rp19,79 triliun. Peningkatan anggaran tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan untuk menuntaskan tugas yang semakin berat bernama gerakan 100-0-100, yaitu akses universal 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan akses 100% sanitasi layak. Gerakan 100-0-100 merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) sekaligus Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Memasuki Dirgahayu RI ke-70 tahun 2015 ini, kiprah Kementerian PUPR dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata diantaranya dengan meningkatnya

berita utama keterpaduan antarsektor dan antarwilayah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Keterpaduan tersebut dapat terlihat misalnya pada inisiasi Kementerian PUPR terkait penanganan kawasan kumuh. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memimpin upacara peringatan HUT RI ke-70, Selasa (18/08/2015), di depan seluruh pegawai Kementerian PUPR mengungkapkan dengan amanah anggaran sebesar itu maka realisasi fisik dan penyerapan ang­ garan Kementerian PUPR menjadi sangat signifikan dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Dalam upaya mem­ pertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diha­ rap­kan, maka peningkatan investasi pemerintah terutama un­tuk sek­tor infrastruktur menjadi sangat menentukan,” tuturnya. Pemerintah dan masyarakat masih menaruh harapan besar pada Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur guna menguatkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan dapat dipercepat dengan realisasi be­ lanja infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui perlambatan ekonomi saat ini dipengaruhi tiga hal yang sedang menurun, yakni konsumsi (daya beli) masyarakat, kegiatan ekspor dan impor, dan investasi. Dari sisi investasi, di saat sumber pembiayaan dari swasta dan masyarakat yang menurun, maka menuru Basuki saat ini harus memanfaatkan APBN sebagai sumber investasi utama. “Pemerintah hanya memiliki dua instrument penting, yaitu policy dan APBN. Kebijakan dan program yang dibuat harus tepat sasaran agar APBN dapat memberikan manfaat langsung untuk masyarakat,” ujar Basuki kepada jajaran pejabat Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta awal Agustus lalu. Investasi pemerintah untuk belanja modal terbesar saat ini menurut Basuki ada di kementerian yang dipimpinnya. Melihat kenyataan tersebut, Basuki mengajak jajarannya untuk

mempercepat progres pelaksanaan untuk paket-paket belum lelang/proses lelang, dan mempercepat progres pelaksanaan un­ tuk paket-paket yang telah terkontrak. “Kami juga menginstruksikan kepada Satker-Satker untuk melakukan percepatan dengan cara menambah personil di lapangan sesuai kompetensi dan kebutuhan, memberlakukan waktu kerja 7 hari seminggu dengan 2 waktu kerja (shifting), dan menambah alat sesuai kebutuhan lapangan,” ungkap Andreas. Dijelaskan, pada Tahun Anggaran 2015 Ditjen Cipta Karya menargetkan penyerapan keuangan 93% dari total pagu Rp19,6 triliun. Saat ini pembangunan bidang Cipta Karya yang dianggap stra­ tegis dan massif tengah dilakukan percepatan pelak­ sa­ naan­­ nya. Kegiatan strategis tersebut terdiri dari bidang Bina Penataan Bangunan yaitu, Rehabilitasi Istana Kepresidenan Tam­ pak Siring Kab. Gianyar, Rehabilitasi Istana Kepresidenan Kota Bogor, Pengembangan Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, Rehabilitasi Bangunan Keraton Mangkunegaraan Kota Surakarta,

Pembangunan Kebon Raya Balikpapan

Masyarakat Bacan Maluku Utara memanfaatkan air sehat dari sistem perpipaan

mengubah langgam kerja dari business as usual ke arah yang lebih progressif. Termasuk kepada jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Basuki meminta untuk melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono memaparkan upaya percepatan penyerapan anggaran, antara lain melakukan teguran kepada Satuan Kerja dengan penyerapan 0%, membuka ‘klinik konsultasi’ yang dapat memberikan solusi atas permasalahan kegiatan di lapangan, mempercepat progres pelaksanaan kegiatan bagi paket-paket multiyears lanjutan,

Pembangunan Kebun Raya Balikpapan, Pembangunan Kebun Raya Banua, dan Pembangunan Kebun Raya Batu Raden. Di bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), saat ini tengah dilaksanakan pembangunan SPAM Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas 300 l/d, SPAM Kota Pontianak dengan kapasitas 300 l/d, SPAM Regional Pasigala Sulawesi Tengah dengan kapasitas 300 l/d Kota, SPAM Regional Kartamantul DI Yogyakarta dengan kapasitas 200 l/d, SPAM Regional Blora Jawa Tengah dengan kapasitas 200 l/d, SPAM Kota Semarang Bagian Barat, dan SPAM Regional Umbulan. Sementara kegiatan strategis di bidang Pengembangan Pe­ nyehatan Lingkungan Permukiman yaitu Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Kota Denpasar Tahap II (Ja­ ringan AL Pedungan), TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor, dan TPA Regional Legok Nangka Provinsi Jawa Barat. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman denga dua kegiatan strategis di perbatasan antara lain pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong Provinsi Kalimantan Barat, dan PLBN Terpadu Motaain Provinsi NTT. Capaian TA 2014 Sementara tahun anggaran 2015 masih dijalankan, pada tahun 2014 Ditjen Cipta Karya mencatat kesuksesan menggapai tar­

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

5

berita utama get-target programnya, bahkan melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi. Dalam melaksanakan program-program TA 2014, Ditjen Cipta Karya didukung pendanaan sebesar Rp14,5 triliun dengan capaian penyerapan sebesar Rp13,9 (95,74%). Dalam upaya merealisasikan good governance, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra. Tiga tujuan Ditjen Cipta Karya adalah; (i) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim); (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (iii) Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah ter­ting­ gal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk me­ngu­rangi kesenjangan antar wilayah. Dengan mengacu kepada tujuan di atas, Ditjen Cipta Karya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut; (i) Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan; (ii) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang; dan (iii) Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masya­ rakat. Dalam laporan kinerja tahun 2014, Ditjen Cipta Karya telah berhasil menuntaskan sasaran strategis antara lain; pertama, terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Revitalisasi Benteng Toluko Kota Ternate

6

Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 10.353 l/det (126,58%) dan 321 Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) (104,22%), pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 119 PDAM (99,17%) serta peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 142 kab/ kota (97,26%) dan 733 kawasan (96,83%). Kedua, terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang telah tercapai pembangunan Rusunawa sebanyak 25 TB (100%) dan revitalisasi kawasan per­ mukiman di 54 kawasan (98,18%). Ketiga, terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Infra­struktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pem­ ber­ dayaan Masyarakat telah tercapai peningkatan infra­struktur pe­r­ mukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 16.106 desa (102,44%) Kendala Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Kendala tersebut mancakup; (i) Belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; (ii) Masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan bidang permukiman khususnya terkait pelaksana di daerah (Satker, Pemda); (iii) Masih terbatasnya data dan informasi (basis data) permukiman. Selain itu terdapat perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan. Selain itu; (iv) Lemahnya persiapan pelaksanaan antara

berita utama Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Proporsi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

L/det

8,179

10,353

126.58%

IKK

308

321

104.22%

Kwsn

460

490

106.52%

IKK

308

321

104.22%

Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Desa

1,858

1,979

106.51%

Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Kwsn

148

148

100.00%

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM

PDAM

120

119

99.17%

PDAM yang memperoleh Pembinaan

PDAM

120

119

99.17%

Kab/Kota

146

142

97.26%

Kwsn

757

733

96.83%

Kab/Kota

5

5

100.00%

Kwsn

699

684

97.85%

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

70

68

97.14%

Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

71

69

97.18%

Kwsn

58

49

84.48%

Pembangunan Rusunawa

TB

25

25

100.00%

Stasiun Unit Hunian RUmah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

TB

25

25

100.00%

Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Kwsn

55

54

98.18%

Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kwsn

55

54

98.18%

Kab/Kota

40

25

62.50%

Desa

15,723

16,106

102.44%

Kel/Desa

11,073

11,066

99.94%

Desa

4,650

5,040

108.39%

Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang terlayani infrastruktur Air Minum IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-site

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/3R Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Langsung

Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan

Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Tabel I. Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014

lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan ter­ jadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan. (v) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan; dan (vi) Belum maksimalnya pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain; (i) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target target kinerja yang lebih akurat dengan mem­ pertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor

yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan fak­ tor terkait lainnya; (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja; (iii) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman. Selanjutnya yaitu; (iv) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan bahkan pada tahap pra perencanaan ataupun pada proses memperoleh data dan informasi bidang permukiman; dan (v) Peningkatan

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

7

berita utama Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Renstra*

2010

2011

2012

2013

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

L/det

-

2,576

5,745

6,381

9,264

10,353

IKK

872

170

178

192

331

321

Kwsn

1,277

71

355

331

728

490

IKK

872

170

178

192

331

321

Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Desa

10,142

2,807

1,811

2,312

1,805

1,979

Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Kwsn

776

19

65

244

388

148

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM

PDAM

505

87

103

124

107

119

PDAM yang memperoleh Pembinaan

PDAM

505

87

103

124

107

119

Kab/Kota

674

87

156

138

137

142

Kwsn

1,297

93

203

731

946

733

Kab/Kota

13

0

0

0

8

5

Kwsn

921

37

129

630

850

684

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

236

25

58

46

56

68

Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

425

62

98

92

73

69

Kwsn

376

56

74

101

96

49

Pembangunan Rusunawa

TB

250

40

65

53

67

25

Stasiun Unit Hunian RUmah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

TB

250

40

65

53

67

25

Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Kwsn

1,355

137

322

411

437

54

Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kwsn

1,355

137

322

411

437

54

Kab/Kota

316

44

134

44

130

25

Desa

36,361

14,848

16,792

16,517

27,569

16,106

Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

Kel/Desa

10,999

10,948

10,930

10,925

11,066

11,066

Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

25,362

3,900

5,862

5,592

16,503

5,040

Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang terlayani infrastruktur Air Minum IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-site

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/3R Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Langsung

Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan

Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan

Tabel II. Trend Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 manfaat dari infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan stakeholder di daerah (Pemda, Masyarakat) dalam

penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun. (Teks: bcr/berbagai sumber)

liputan khusus

Sistem Penanganan Sampah di Kota Seoul (Korea Selatan) Arindita Dessi Permatasari dan Mulyatno*)

Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia Timur yang sukses melakukan transformasi industri positif menjadi ramah lingkungan. Negara Ginseng ini terus menggenjot riset dan pengembangan industri ramah lingkungan dan hasilnya sangat mengejutkan.

Unit Pengolahan Sampah Kedua yang Masih Beroperasi dengan Proses Lahan Urug Saniter

J

ika anda berkesempatan datang ke Kota Seoul, maka Anda akan berkesempatan melintasi jembatan yang megah melintasi Sungai Han dan menyejukkan mata yang menjadi salah satu kebanggan masyarakat Korea Selatan. Akan tetapi di masa lalu, permasalahan limbah rumah tangga dan industri menjadi topik penting yang membutuhkan penanganan terpadu. Salah satu masalah ter­ besarnya adalah penanganan sampah. Kondisi Awal Pada tahun 1977, subsistem pengolahan sampah di Korea Selatan dipusatkan pada TPA sampah Nanji (Nanji landfill) sebagai “waste management facility” oleh Pemerintah Metropolitan Seoul. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah semula dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (open dumping), tanpa ada proses perlakuan apapun. Hal ini lambat laun menimbulkan pencemaran lingkungan disertai adanya protes keras dari masyarakat sekitar, sehingga diputuskan untuk meningkatkan kinerja TPA sampah tersebut. TPA sampah Nanji akhirnya ditutup pada tahun 1993 dan dimanfaatkan sebagai taman, serta dikonversi menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi. Adapun proses yang digunakan adalah proses pemilahan, sebagai proses untuk mengurangi kuantitas sampah yang harus ditangani lebih lanjut, yang disebut sebagai Mapo Resources Recycle, sebagai aset

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

9

liputan khusus

Perbandingan TPA sampah Nanji saat Masih Beroperasi dan Setelah Dimanfaatkan

Pemerintah Kota Metropolitan Seoul. Di dalam TPST tersebut, juga dilakukan proses insinerasi dengan kapasitas pengolahan sekitar 750 ton sampah/hari, yang juga mampu menghasilkan listrik sebesar 5 MW. Energi ini telah dimanfaatkan untuk wilayah sekitar TPA sampah Nanji.

Pada tahun 1977, subsistem pengolahan sampah di Korea Selatan dipusatkan pada TPA sampah Nanji (Nanji landfill) sebagai “waste management facility” oleh Pemerintah Metropolitan Seoul.

10

Pengembangan Lanjut dari Sistem Penanganan Sampah di Seoul Selain itu, salah satu contoh keberhasilan Kota Seoul dalam pe­ nanganan sampah, adalah yang dilakukan oleh Sudokwon Landfill Site Management Corperation (SLC). SLC dibentuk pada tahun 2000 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan, se­ bagai perusahaan publik (semacam BUMN) bekerjasa­ma dengan Pemerintah Kota Metropolitan Seoul, dalam merencana-mem­ bangun-mengoperasi-memelihara-merawat infra­­struk­tur pe­ngo­

liputan khusus lahan sampah tersebut. Untuk bentuk mekanisme ker­ja­samanya, SLC telah memperoleh konsesi masa kontrak se­la­ma 46 tahun (tahun 2000-2046). Pada tahun 1991, sebelum SLC terbentuk, TPA sampah dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka dan tanpa lembaga pengelola yang jelas, sehingga banyak mendapat protes dari masyarakat sekitar. Akan tetapi, sejak SLC terbentuk, pengelolaan Sudokwon lambat laun menjadi lebih baik, bahkan sampah yang ada bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Berada di lahan bekas reklamasi seluas 2.000 Ha, Sudokwon landfill ini mampu mengolah sampah dengan kapasitas sebanyak 14.000 ton/hari yang berasal dari rumah tangga, industri dan konstruksi di 3 kota yaitu Kota Seoul, Incheon dan Gyeonggi. Dengan luasan lahan yang memadai, SLC membagi TPA sampah ke dalam 4 unit pengolahan sampah (sel landfill). Unit pengolahan sampah pertama seluas 409 hektar, beroperasi sejak tahun 19912000, dengan status saat ini sudah ditutup dan dimanfaatkan menjadi lahan yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf seluas 153 hektar, arena ber­ main (Dream Park), kolam renang, taman kota, taman bermain anak, dan lain-lain. Selain itu, akan dikembangkan pula komplek eco-budaya dan juga taman olah raga lainnya. Walaupun unit pengolahan sampah pertama ini sudah ditutup, namun SLC tetap melakukan pemantauan dan evaluasi hingga 30 tahun, terutama terhadap pengelolaan air lindi dan gas bio. Unit pengolahan sampah kedua dengan luas 381 hektar, saat ini sedang dioperasikan sejak tahun 2000, dengan proses lahan urug saniter (sanitary landfill), dengan tinggi tumpukan sampah maksimal direncanakan setinggi 40 meter. Saat ini, SLC sedang mempersiapkan untuk pembangunan unit pengolahan sampah ketiga seluas 307 hektar,yang akan dibangun pada tahun 2016. Hal ini untuk mengantisipasi bila unit pengolahan sampah kedua akan penuh pada tahun 2017 atau 2018. Dari sampah yang ada, SLC memanfaatkan gas bio berupa gas metana (CH4) yang dihasilkan dari sampah dan gas lindi menjadi listrik sebesar 50 MW. Energi sejumlah ini mampu untuk menyediakan energi bagi sekitar 440.000 rumah tangga, dengan biaya penjualan listrik sebesar 90 cent won/kWh, ke perusahaan listrik dan kredit karbon sebanyak 394.000 ton CO2(eq). Selain itu, upaya untuk terus meningkatkan kinerja TPA sampah, melalui konversi sampah menjadi produk berukuran partikel lebih kecil, kadar air lebih kecil, dan nilai kalor lebih tinggi, yang dikenal sebagai Refused Derived Fuel/RDF, juga mulai dilaksanakan.

Bila ada masyarakat yang tidak mengikuti peraturan, maka sampah tidak akan diangkut dan bahkan dapat dikenakan sanksi/denda yang sangat besar.

Dukungan dari Pemerintah Korea Selatan, diwujudkan melalu intervensi regulasi dan implementasinya.

Dukungan Pemerintah Korea Selatan Dukungan dari Pemerintah Korea Selatan, diwujudkan melalu intervensi regulasi dan implementasinya. Pada tahun 1986, di­ buatlah Undang-Undang Pengelolaan sampah yang memuat me­ ngenai klasifikasi sampah, pembagian tanggung jawab dari se­­tiap pemangku kepentingan, dan pengolahan sampah ter­masuk daur ulang. Dan pada tahun 1990, dibuatlah konsep “volume based waste fee system” dimana sampah rumah tangga dan limbah industri yang dihasilkan dikumpulkan di berbagai kantong sampah yang harus dibeli oleh penghasil sampah, dimana semakin besar ukuran kantong sampah, maka semakin mahal pula harganya. Masyarakat juga diharuskan untuk memilah sampahnya ter­ lebih dahulu sebelum dimasukan ke dalam kantong plastik sesuai dengan jenis sampahnya, terutama sampah yang masih bisa didaur ulang. Masyarakat pun didorong untuk dapat melakukan daur ulang sampahnya, misalnya bila masyarakat mengembali­kan botol bekas minuman di beli, maka mereka dapat mendapat­kan deposit dari harga pembelian minumannya. Dapat dikatakan kegiatan daur ulang sampah di Korea Selatan cukup berhasil, dimana sejak tahun 1981 hingga tahun 2011, telah berhasil dikurangi kuantitas laju timbulan sampah sebesar 47% (dari 1,77 kg/hari/orang menjadi 0,95 kg/hari/orang). Dan pada tahun 2012, diperkirakan keberhasilan tingkat daur ulang yang ada telah meningkat menjadi sebesar 84,4%. Bila ada masyarakat yang tidak mengikuti peraturan, maka sampah tidak akan diangkut dan bahkan dapat dikenakan sanksi/ denda yang sangat besar. Sanksi yang diberlakukan, bukan ha­ nya diberikan sanksi secara pribadi (perseorangan), akan tetapi komunitas di sekitarnya juga akan terkena sanksi sehingga mereka akan saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain untuk mematuhi peraturan yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada sangat besar. Mereka membuat komunitas-komunitas yang membantu dalam mengawasi penanganan sampah di ling­ ku­ ngan mereka masing-masing. Selain itu, seluruh informasi ter­ kait dengan kegiatan yang ada di TPA sampah, dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman internet Sudokwon, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan kegiatan yang ada di TPA sampah, seperti data sampah yang masuk ke TPA sampah, parameter hasil pengolahan air lindi, dan lain-lain. Dari pengelola sampah, masyarakat sekitar mendapatkan kompensasi kurang lebih 10 % dari total biaya penanganan sampah yang disalurkan berupa penyediaan fasilitas sosial.

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

11

liputan khusus

Unit Pengolahan Sampah Pertama yang Sudah Ditutup dan Dimanfaatkan sebagai Lapangan Golf

Komitmen penuh dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peran masyarakat, menjadi salah satu kunci untuk dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian lingkungan yang layak huni.

Bagaimana dengan Indonesia? Memang kinerja penanganan sampah di Indonesia belum mencapai tingkat kinerja sebesar di Korea Selatan. Namun hal ini bukanlah mustahil diterapkan, meskipun dibutuhkan biaya yang cukup besar dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga penanganan sampah terpadu dan ramah lingkungan dapat terwujud dengan baik. Komitmen penuh dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peran masyarakat, menjadi salah satu kunci untuk dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian lingkungan yang layak huni.

12

Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh agar tercipta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanganan sampah yang baik dan benar, di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: dessipu@ yahoo.com

info baru

Komitmen PDAM Capai Target RPJMN 2015-2019

PDAM Kota Surabaya Terus Berinovasi Capai Universal Acces Air Minum Tahun 2019 Sebagian orang berpendapat, target akses aman air minum 100% di tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 merupakan target yang ambisius dan sulit dicapai terutama oleh penyelenggara penyedia air minum seperti PDAM.

A

nggapan itu ternyata berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini, dimana sejumlah PDAM di tanah air, di tahun ini saja cakupan pelayanannya sudah mencapai di atas 90%. Sehingga tidak sulit untuk mencapai target tersebut pada tahun 2019

mendatang.

Salah satu diantaranya, adalah PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Dengan terus melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan, PDAM ini berkomitmen mencapai cakupan pelayanan 100% bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Setiap daerah di Indonesia punya berbagai macam persoalan dalam menyediakan air minum bagi masyarakat. Sebab setiap

daerah punya kondisi yang berbeda baik dari sisi geografis maupun terkait air baku. Bahkan ada saja daerah yang tidak memiliki sumber air baku sehingga harus mendapatkannya dari daerah lain. Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Drs. Ashari Mardiono sangat memahami hal itu. Kesulitan demi kesulitan yang dihadapi diatasi dengan melakukan berbagai terobosan hingga pada akhirnya berdasarkan penilaian hasil kinerja BPPSPAM tahun 2014 (setelah dilakukan audit BPKP) kinerja PDAM Kota Surabaya masuk kategori Sehat dengan nilai 4,01. Cakupan pelayanan PDAM Kota Surabaya mencapai 96,9%. Jumlah pelanggan mencapai 507.557 unit Sambungan Rumah (SR). Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 96,3% dan tingkat kehilangan air mencapai 29,0%. Sementara data dari PDAM Kota Surabaya sendiri, cakupan pelayanannya tahun 2014 mencapai 92,64% dan pada Agustus 2015 cakupan pelayannya mencapai 92,68%. Sedangkan jumlah pelanggan saat ini cukup banyak yakni mencapai 533 ribu pelanggan. “Jadi ada beberapa versi capaian cakupan pelayanan PDAM Surabaya. Dari data terakhir kita 92,68%. Namun kita optimis akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, kita bisa mencapai cakupan pelayanan 100%. Jadi kita bisa mencapai target RPJMN 20152019,” tegas Ashari, saat dihubungi, Selasa (22/9) lalu.

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

13

info baru

Sudah sejak dulu di Surabaya telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) seperti Ngagel I yang dibangun tahun 1922 dengan kapasitas 60 lt/dt, Ngagel II yang dibangun 1959 dengan kapasitas 1.000 lt/dt, dan Ngagel III yang dibangun tahun 1982 dengan kapasitas 1.000 lt/dt. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, akhirnya IPA yang ada ditambah lagi dengan dibangunnya IPA Karang Pilang I tahun 1990 dengan kapasitas 1.000 l/det, Karangpilang II dengan kapasitas 2.000 l/det yang dibangun tahun 1999, dan IPA Karangpilang III dengan kapasitas 2.000 lt/dt yang dibangun tahun 2009. Untuk meningkatkan kinerjanya, PDAM juga mendapat pen­ dampingan dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pe­ nyediaan Air Minum (BPPSPAM) terutama terkait penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Air Minum (Jakstrada SPAM) dan beberapa waktu yang lalu juga telah dila­ kukan bimbingan teknis terkait tingkat kehilangan air (NRW). Untuk dapat mengembangkan PDAM, manajemen terus me­ lakukan inovasi dengan berupaya meningkatkan pendapatan PDAM dan melakukan efisiensi belanja perusahaan. “Padahal dari sisi biaya operasi, PDAM harus menyediakan anggaran untuk bahan kimia dan listrik. Tapi kita tetap berusaha dengan fokus pada jaringan. Dana yang ada di kita dan juga dari kerja sama dengan pihak lain kita manfaatkan untuk peningkatkan jumlah pelanggan,” ucapnya. Semakin tahun jumlah penduduk Surabaya bertambah, sehingga diperlukan lebih banyak lagi pasokan air minum.

14

Terkait hal itu, 97 % air baku yang dioleh PDAM diambil dari air permukaan Kali Surabaya yang merupakan bagian paling hilir dari Sungai Brantas. Sisanya yakni 3% berasal dari sumber air yang terdapat di 17 titik sumber air. Disisi lain, PDAM juga mengalami kendala ketika tarif air minum belum sempat naik dalam kurun waktu 10 tahun, dimana data PDAM tahun 2014 hingga Agustus 2015 menunjukkan tarif rata-rata air minum masih pada angka Rp 2.860/m3. Namun hal itu tidak menyurutkan Ashari dan seluruh staf PDAM untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ia pun memutuskan untuk fokus pada masalah jaringan, maupun distribusi air dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang dimiliki yang mencapai 603 ribu m3. Tingkat kehilangan air pun terus ditekan, dimana data dari PDAM menunjukkan pada tahun 2014 tingkat kehilangan air mencapai 26,80% dan Agustus 2015 berhasil ditekan menjadi 26,14%. Sementara jumlah penduduk wilayah pelayanan pada bukan Agustus 2015 mencapai 3,21 juta jiwa. Dengan pencapaian yang sudah diraih ini, Ashari pun mera­ sakan manfaat dari dibuatnya Rencana Induk Sistem Penye­dia­ an Air Minum (RISPAM). Menurutnya dengan RISPAM ini maka rencana strategis terkait air minum akan terencana dengan baik, dimana ada kesesuaian program antara pemerintah daerah de­ ngan PDAM. “RISPAM penting, sehingga nyambung antara pemerintah daerah dan PDAM,” tuturnya. Oleh karenanya ia berharap setiap PDAM dapat membuat dan menerapkan RISPAM.

info baru

Untuk dapat mengembangkan PDAM, manajemen terus melakukan inovasi dengan berupaya meningkatkan pendapatan PDAM dan melakukan efisiensi belanja perusahaan.

Kemudian ia juga berbagi tips pada PDAM lain. Menurutnya PDAM harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan selalu kon­ sisten dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. Selain itu di­ reksi PDAM juga harus dapat menyusun manajerial dengan baik sehingga menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan­nya. “Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya sangat penting agar hasil pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” tegasnya.

Direktur PDAM menurut Ashari semestinya memiliki jiwa entrapreneurship di dalam perusahaan sendiri. Karena menurutnya inovasi tidak dapat dilakukan sendiri, tapi perlu dukungan semua pihak dalam PDAM. “Karena Direktur atau Direktur Utama tidak dapat melakukan inovasi sendiri, semua pihak harus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya. Ia berharap semua PDAM dapat terus berupaya agar ma­ syarakat mendapatkan air minum dan pelayanan yang terbaik. (Teks: Hendra Djamal/BPPSPAM)

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

15

info baru DATA PDAM KOTA SURABAYA NO

KETERANGAN

2014

AGUSTUS 2015

1.

Jumlah penduduk

3.204.860

3.265.046

2.

Jumlah penduduk wilayah pelayanan PDAM

3.158.610

3.215.996

3.

Jumlah pelanggan

526.688 sambungan

533.970 sambungan

4.

Tingkat kehilangan air

26,80%

26,14%

5.

Cakupan pelayanan

92, 64%

92,68%

6.

Kapasitas produksi

9.338 l/det

9.587 l/detik

7.

Kapasitas terpasang

10.830 l/detik

10.830 l/detik

8.

Tarif rata-rata

Rp. 2.860/m

Rp. 2.850/m3

3

9.

Jam operasi layanan per hari

23 jam

23 jam

10.

Harga pokok produksi

Rp. 2.114/m3

Rp. 1.977/m3

Sumber : Humas PDAM Kota Surabaya

Komitmen PDAM Bertambah, Pendampingan BPPSPAM Menunjukkan Hasil

K

omitmen PDAM untuk mencapai akses aman air minum 100% di tahun 2019 semakin bertambah. Bila sebelumnya ada 4 PDAM yakni PDAM Kota Surabaya, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Banjarmasin, dan PDAM Kota Payakumbuh yang menandatangani komitmen di Bandung 19 Mei lalu, maka kini bertambah 4 PDAM yakni Provinsi Sumatera Utara, PDAM Kota Samarinda, PAM JAYA, dan PDAM Kota Bogor yang menandatangi komitmen di Jakarta 27 Juli lalu. Sehingga totalnya ada 8 PDAM yang menandatangani komitmen tersebut. Jumlah itu kemungkinan bertambah lagi seiring dengan upaya Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang terus menerus mendorong PDAM mencapai akses aman 100%. Sehubungan dengan hal itu Ketua BPPSPAM Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA mengatakan adanya komitmen ini

16

sangat menggembirakan karena PDAM punya tekad untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Selain itu juga menunjukkan pembinaan yang dilakukan BPPSPAM dalam melakukan pendampingan kepada PDAM membuahkan hasil. Ia berharap PDAM lain dapat terus melakukan upaya percepatan untuk mencapai akses aman air minum dan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. “Harapan kita semakin banyak PDAM yang ikut serta meningkatkan cakupan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. Tamin juga menegaskan BPPSPAM akan terus meningkatkan cakupan pelayanan terhadap seluruh PDAM. “Secara terusmenerus kita berupaya agar cakupan pelayanan mencapai 100% dengan meningkatkan jumlah sambungan rumah. Buat keputusan investasi yang terencana untuk mencapai akses aman 100%,” ungkapnya. (Teks : Hen/Irn)

info baru

Rusunawa Jatinegara Barat

Tingkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Ciliwung T.H. Sri Mulyatini Respati*) & Desianna Sinukaban**)

Seiring dengan perkembagan Kota Jakarta, laju permasalahan permukiman pun seperti berpacu dengan derap pengatasannya.

M

igrasi, kepadatan penduduk dan kepadatan ba­ ngunan, permukiman kumuh legal dan illegal, bencana banjir, kemacetan lalu lintas dan se­ tumpuk permasalahan lainnya yang tidak bisa diatasi dengan cara konvensional, sektoral dan spo­radic sebagaimana pernah dilakukan beberapa dekade lalu. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak di atas tanah yang legal, sehingga mengaki­ bat­kan munculnya permukiman kumuh khususnya di sepanjang Bantaran Sungai Ciliwung. Kebutuhan akan ruang gerak yang le­ bih banyak mendorong warga melakukan pengembangan ru­mah yang menerobos batas-batas yang sudah ditentukan, sehingga rumah-rumah di Bantaran Sungai Ciliwung cenderung menjorok ke badan sungai dan menjadikan sungai Ciliwung sebagai muka belakang rumah mereka yang juga berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga masing-masing warga. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh penduduk di bantaran Sungai Ciliwung sejak beberapa tahun yang lalu dan berlangsung hingga kini adalah bencana banjir yang selalu melanda permukiman mereka. Runyamnya lagi, banjir tersebut juga melanda kawasan-kawasan vital di ibu kota negara ini. Kondisi tersebut tidak mungkin dibiarkan untuk waktu yang lebih lama lagi, semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sendiri harus mencari jalan keluar. Sungai Ciliwung merupakan nadi kehidupan kota Jakarta,

Foto Atas : Permukiman di bantaran Sungai Ciliwung Foto Bawah : Kegiatan “MCK” di bantaran Sungai Ciliwung

dimana sepanjang sejarah, masyarakat yang tinggal di sepan­ jang DAS Ciliwung menjadikan sungai tersebut sebagai sumber kehidupan. Namun sayang, pemanfaatannya tidak dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan yang menguntungkan bagi keberlangsungan sungai tersebut. Ciliwung saat ini me­­nga­ lami penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran akibat ulah manusia. Selain karena kemiskinan, rusaknya lingkungan Cili­ wung juga disebabkan oleh pertambahan penduduk yang te­ rus menerus dan tidak terkendali di sepanjang bantaran sungai tersebut. Seiring dengan itu, semakin beragam dan kompleks pu­la ak­­tivitas manusia yang merugikan kelestariannya. Multifungsi kota Jakarta telah mendorong kerusakan ekologi dari hilir hingga hulu ini adalah perpaduan sempurna yang me­ nyebabkan banjir di Jakarta. Banjir Jakarta jelas bukan murni

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

17

info baru

Potongan Memanjang DAS Ciliwung

bencana alam, tapi lebih disebabkan kesalahan manusia. Kerusa­ kan ekologis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang terjadi saat ini, seperti meningkatnya lahan kritis dengan tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi, fluktuasi debit yang tinggi antara mu­sim kemarau dan penghujan, merupakan salah satu faktor penye­bab banjir di daerah DKI Jakarta dan tanah longsor di beberapa daerah hulu DAS Ciliwung. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan sebuah program yang diberi nama normalisasi sungai. Kegiatan normalisasi sungai ini kemudian mengharuskan pemerintah menggusur dan merelokasi permukiman-permukiman yang ada di sepanjang DAS Ciliwung. Merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai jelas bukan hal yang mudah dilakukan. Para pemukim pada umum­nya keberatan dipindahkan ke lokasi tempat tinggal yang baru. Selain karena tidak memiliki biaya yang pasti diperlukan untuk pindah ke tempat baru, kedekatan dengan tempat kerja juga menjadi alasan utama bagi mereka untuk tetap bertahan. Pembangunan rumah susun merupakan solusi alternatif menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang layak di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat dalam rangka peningkatan kualitas kumuh, khsusunya di Bantaran Sungai Ciliwung. Sesuai Peraturan Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan yang dibenturkan

pada lonjakan kebutuhan hunian layak harus segera ditanggapi oleh berbagai pihak sekaligus untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat dan kepatuhan pada pada RTRW yang juga mengisyaratkan dicapainya keteraturan dan ketertiban dalam meraih daya tarik melalui estitika sebuah ibukota negara. Rusunawa Jatinegara Barat dirancang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas lebih kurang 7.604,17 m2 dengan peruntukan sebagaimana yang diamanatkan RTRW DKI Jakarta 2010-2030. Selain mengacu pada peraturan dan perundangan yang ber­ taraf nasional, Rusunawa Jatinegara Barat juga mengacu pada Pergub No. 038 tahun 2012 tentang Bangunan Hijau, Perda DKI Jakarta No. 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Perda DKI Nomor 1 tahun 1991 tentang Rumah Susun di DKI Jakarta. Rusunawa Jatinegara Barat ini diperuntukkan bagi sebagaian masyarakat yang saat ini tinggal di bantaran Sungai Ciliwung yang dikategorikan sebagai permukiman illegal dan membahayakan bagi pemukim sendiri yang mau tidak mau harus direlokasi ketempat yang layak huni. Keberadaan Rusunawa ini merupakan satu rangkaian kegiatan dengan normalisasi Sungai Ciliwung dan menjaga ekosistem di Bantaran Sungai Ciliwung juga menyediakan hunian layak, nyaman dan aman bagi masyarakat. Ramah Lingkungan dan Berwawasan Sosial Menurut Doxiadis (1967) permukiman adalah tempat manusia hidup dan berkehidupan, sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari lima unsur Ekistics, yaitu : 1. Shells atau ruang bangunan dari bangunan gedung hingga kelompok yang mencapai skala permukiman kampung, kota, dan aglomerasi fisik wilayah dan tempat tinggal manusia; 2. Network atau jaringan yang meliputi prasarana tempat manusia berkomunikasi dan jaringan utilitas; 3. Nature atau alam sebagai natural environment yang terdiri atas elemen biotik dan abiotic; 4. Man atau manusia sebagai individu dengan segala kepribadian dan identitasnya; 5. Society atau masyarakat adalah kumpulan manusia dari keluarga, neighborhood, dan warga dunia yang kompleks dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Rusunawa Jatinegara Barat ini dibangun tentunya meliputi kesatuan lima unsur ekistics tersebut diatas, mulai dibangun pada

Perubahan Pemanfaatan DAS Ciliwung

18

info baru

Rusunawa Jatinegara sebagai salah satu alternative dalam penanganan kawasan kumuh di Bantaran Sungai Ciliwung tahun 2013 terdiri atas 2 menara masing-masing 16 lantai dengan jumlah hunian sebanyak 266 Unit (di tower A), dan 252 Unit (di tower B) dengan luas unit masing-masing 30 m2 yang berlokasi di Jalan Jatinegara Barat Raya, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua menara Rusunawa rancangannya dibuat seoptimal mungkin dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya, ramah lingkungan serta diupayakan menjadi salah satu icon kawasan dengan estetika arsitektur yang cukup membanggakan. Kompleks ini dilengkapi dengan landscape dan tempat ibadah Masjid yang memadai. Desain gedung Rusunawa Jatinegara Barat selain harus mengacu pada regulasi yang berlaku, harus mampu pula beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, disamping itu juga mempertimbangkan segi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk mendapatkan hasil rancangan terbaik, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta mengadakan sayembara proyek desain Rusunawa Jati­ negara Barat, dengan juri-juri yang berpengalaman di bidang arsitektur maupun struktur, pada akhirnya menetapkan satu desain terbaik yang telah menyisihkan 40 desain lainnya. Desain tersebut dibuat oleh kelompok yang dipimpin oleh seorang arsi­ tek muda bernama Anindhita N. Sunartio. Bangunan Rusunawa Jatinegara Barat dirancang sesuai de­ ngan kaidah arsitektur berkelanjutan diantaranya berupa kon­ sumsi energi dan air yang efisien serta penerapan pola zero run

off dan/atau water harvesting. Arsitektur bangunan rumah susun dirancang sedemikian rupa sehingga tetap mencerminkan bahwa bangunan tersebut adalah hunian di lokasi kawasan tepi sungai yang memiliki ciri khas tertentu sebagaimana bangunan sejenis di DKI Jakarta dengan tetap mempertimbangkan lingkungan disekitarnya. Lansekap di sekitar bangunan juga dirancang untuk men­ dukung terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan, dianta­ranya dengan : 1. Meminimalkan perkerasan dalam lokasi dan memberi

Rusunawa Jatinegara Barat

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

19

info baru peneduhan yang cukup pada permukaan perkerasan serta memiliki ruang terbuka sebagai ruang publik atau communal space di sekitar bangunan; 2. Perancangan jalur pedestrian yang nyaman terpisah dengan jalur kendaraan bermotor; 3. Penyediaan aksesibilitas bagi para difabel baik di area dalam dan luar bangunan serta lingkungannya; 4. Tidak disediakan parkir mobil melainkan hanya berupa jalur sirkulasi untuk keperluan jalur pemadam kebakaran, ambulans dan Drop Off. Desain ruang dalam setiap unit hunian maupun ruang-ruang publik dirancang dengan merespon pola hidup masyarakat yang sebagian besar belum terbiasa tinggal dalam hunian vertical. Disamping itu dirancang adanya wadah kegiatan sosial Ground Breaking Rusunawa Jatinegara Barat

Acara Seremonial Penyerahan Hadiah Sayembara Rusunawa Jatinegara Barat

Rencana Tapak dan Gambar Situasi Rusunawa Jatinegara Barat

Rencana Desain dan Material Bangunan Rusunawa Jatinegara Barat Penghunian Rusunawa Jatinegara Barat

yang bertujuan memotivasi masyarakat calon penghuni bahwa kehidupan dan penghidupannya akan meningkat sejalan de­ngan kepindahan mereka dari kawasan kumuh ke hunian vertikal yang lebih menjanjikan. Penghuni adalah sebagian masyarakat berpenghasilan rendah yang di relokasi dari bantaran sungai Ciliwung sektor pintu air Manggarai sampai jembatan Kampung Melayu, memiliki kartu tanda pengenal Provinsi DKI Jakarta dan belum memiliki rumah. *) Tenaga Ahli Direktur Jenderal Cipta Karya **) Staf Subdit Kawasan Permukiman Perkotaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

20

Penghunian Rusunawa Jatinegara Barat

info baru

Menyongsong Penandatanganan KSB dan PKS dalam Rangka Penanganan Kumuh dengan Kabupaten/Kota Nurul Fauziah *) & Dendy Kurniadi **)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan tugas pemerintah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

P

eraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 ten­tang Ren­ cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mengamanat­kan sa­saran pem­bangunan kawasan permukiman yaitu pe­ngen­ tasan permukiman kumuh perkotaan men­ jadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 ke­ lurahan. Sasaran penanganan permukiman kumuh tersebut tidak hanya merupakan tugas dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR saja, namun juga merupakan tugas bersama seluruh

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

21

info baru

Daerah. Sasaran tersebut diwujudkan sebagai gerakan bersama oleh Kementerian PU dalam hal ini Ditjend Cipta Karya.

pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Sasaran tersebut diwujudkan sebagai gerakan bersama oleh Kementerian PU dalam hal ini Ditjend. Cipta Karya. Menyikapi sasaran dan tugas tersebut diatas, maka diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target kumuh 0%. Untuk itu, perlu dibentuk komitmen yang dituang­ kan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pa­ra pemangku kepentingan. Urgensi KSB dan PKS KSB dan PKS disusun dengan tujuan mensinergikan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan permukiman dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, pencapaian akses air minum 100% (seratus persen) dan sanitasi 100% (seratus persen) pada tahun 2019 antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. KSB dan PKS ini akan menjadi payung bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengentasan permukiman kumuh.

22

KSB dan PKS akan mengatur lebih tegas peran, tugas, dan tanggung jawab Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program penanganan permukiman kumuh. Selain dari hal di atas, KSB dan PKS akan menjadi acuan bersama dalam menyesuaikan target pengurangan permukiman kumuh tiap tahunnya hingga tahun 2019 melalui evaluasi pada akhir tahun sehingga dapat diketahui seberapa besar luasan permukiman kumuh yang tertangani. KSB dan PKS disusun berdasarkan beberapa landasan hokum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kemeterian Pekerjaan Umum, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

info baru KSB akan ditandatangani oleh Dirjen Cipta Karya sebagai Pihak Kesatu dan bupati/walikota sebagai Pihak Kedua, sedangkan PKS akan ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Kawasan Per­mukiman sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Dinas yang mem­ bidangi Cipta Karya kabupaten/kota sebagai Pihak Kedua.

kendala yang dihadapi, yaitu masa jabatan kepala daerah dan dinas yang hampir habis terkait dengan pergantian kekuasaan di daerah perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang jabaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang akan menjadi poin penting dalam penyusunan PKS.

Inisiasi KSB dan PKS di 36 Kabupaten/Kota Inisiasi Penyusunan KSB dan PKS penanganan kumuh dimulai dengan Rapat Pembahasan Draft KSB dan PKS dalam Rangka Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Keterpaduan dan NUSP-2 pada tanggal 18-19 Mei 2015 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 36 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 16 Kabupaten/Kota program penanganan permukiman kumuh keterpaduan dan 20 kabupaten/kota program permukiman kumuh Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Tujuan pelaksanaan Rapat Pembahasan ini adalah tersusunnya draft final KSB dan PKS program peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan. Hingga saat ini, terdapat 16 draft KSB yang sudah siap ditandatangani dan terdapat 4 walikota yang telah menan­ datangani KSB yaitu Walikota Pangkal Pinang, Bandung, Kendari, dan Surakarta yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanga­ nan KSB oleh Dirjen Cipta Karya. Dalam Proses penyusunan KSB dan PKS terdapat beberapa

Langkah penting Dalam rangka penyelesaian proses penandatanganan dan pe­ lak­ sanaan KSB dan PKS, terdapat beberapa hal yang harus segera diselesaikan diantaranya pentingnya perencanaan se­ bagai basis dalam penyusunan PKS di level pemerintah dan pemerintah daerah, komunikasi efektif dengan level pemerintah kabupaten/kota, waktu pelaksanaan yang harus on schedule, perlu adanya konsekuensi tanggung jawab ke depan (misalnya pada kabupaten/kota yang tidak dapat memenuhi harapan) atau dapat juga reward terhadap yang sukses, dan yang terakhir adalah diperlukan adanya momentum yang dapat disetting untuk melakukan penandatanganan bersama Dirjen Cipta Karya dan walikota/bupati. *) Staf Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya **) Kepala Seksi Standardisasi, Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

23

info baru

Kementerian PUPR Hibahkan Aset Kepada 31 Kabupaten/Kota Senilai Rp139,7 Miliar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman kepada 31 pemerintah kabupaten/kota.

A

set senilai Rp139 miliar tersebut berupa Rumah Su­sun Sederhana Sewa (Rusunawa), instalasi pengolahan sampah, instalasi air permukaan kapasitas sedang dan kecil, jaringan induk distribusi, jaringan pipa distribusi, jalan desa, peralatan dan mesin, serta prasarana dan sarana dasar Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Dengan diserahkannya aset BMN kepada pemerintah ka­ bupaten/kota diharapkan akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya,” ungkap Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat memberi sambutan pada Penandatanganan Nas­ kah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, di Jakarta, Kamis (27/8/2015). Taufik menambahkan, hibah merupakan bentuk pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tanpa memperoleh penggantian yang dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya,

24

keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non ko­ mersial dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, ser­ta memenuhi kebutuhan dasar permukiman bagi masyarakat. Di sektor Pengembangan Air Minum aset yang diserahterima­ kan senilai Rp50,1 miliar kepada 12 pemerintah kabupaten antara lain Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Lubuk Linggau. Di sektor PPLP, aset senilai Rp36 miliar dihibahkan kepada 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Pinrang, Kota Subulussalam, Kota Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Sabang. Di sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, asset senilai Rp29,5 miliar dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, Kota Kupang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Blora.

info baru

Di sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian PUPR menghibahkan aset senilai Rp23,8 miliar kepada 10 kabupaten/kota

negara yang telah dibangun demi kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujar Rina. (Teks : Kompu DJCK)

Di sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian PUPR menghibahkan aset senilai Rp23,8 miliar kepada 10 kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Bintan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Pariaman. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rina Agustin Indri­ ani, berharap dengan dihibahkannya BMN bidang infrastruktur per­mukiman ini pemerintah kabupaten/kota menjalankan kewa­ jibannya untuk mencatat BMN tersebut sebagai aset Barang Mi­ lik Daerah (BMD) pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta memperbaiki, memelihara dan mengoperasikan, termasuk me­­ lakukan perawatan dengan biaya dari APBD pemerintah ka­bu­ paten/kota. “Kita bersama-sama menjaga dan memelihara aset

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

25

info baru

Surabaya Siap Dukung Agenda Habitat III 2016 Selasa (11/08/2015) Koordinator Sekretariat Habitat III, Ms. Ana B. Moreno, mengunjungi kota Surabaya dalam rangka koordinasi persiapan penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting ketiga pada Juli 2016.

D

alam kunjungannya, Ms. Ana didampingi oleh Di­ rektur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Di­ rek­torat Jenderal Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, sek­retaris harian Seknas Habitat Indonesia, Edward A., Prof. Johan Silas dan Kepala Satker Randal Provin­ si Jawa Timur, Suyanto. Dalam kunjungannya, Ms. Ana diterima langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Risma Harini. Pada pertemuan tersebut, Risma me­ nyatakan keseriusannya untuk mendukung penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting ketiga pada 2016 mendatang yang rencananya akan diadakan di Grand City Convention and

26

Exhibition, Surabaya. “Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Surabaya siap mendukung dan bekerjasama dalam penyelenggaraan agenda dunia tersebut sesuai dengan koridor kewenangan dan tentunya kesepakatan, sehingga ada detail terkait pembagian peran UN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya,” ungkap Risma. Dari hasil pertemuan tersebut, Ms. Ana merasa senang atas komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung Preparatory Committee Meeting ketiga pada 2016. Selanjutnya Ms. Ana berharap melalui kegiatan ini dapat diangkat berbagai keberhasilan inovasi pembangunan permukiman di Indonesia, khususnya Surabaya dan mampu menjadi lesson learned bagi dunia. Dwityo mengharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat mem­ buat sebuah konsep persiapan, baik dari sisi kebijakan, teknis, dan substansi acara. Dengan demikian, banyak hal positif yang mampu ditonjolkan, yaitu berbagai keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan, budaya serta keunikan dari Kota Surabaya itu sendiri. Rencananya, penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting ketiga pada Juli 2016 nanti akan diikuti oleh 190 negara dengan lebih dari 5.000 peserta dari berbagai stakeholder. Pertemuan tersebut merupakan persiapan akhir sebelum dilaksanakannya Konferensi Habitat III di Quito, Ecuador, pada Oktober 2016, untuk memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan menyepakati konsensus global tentang New Urban Agenda. (Teks : ef/randaljatim/bns)

inovasi

SPAM SWRO Nusa Lembongan Renalia Iwan*)

Nusa Lembongan merupakan salah satu dari tiga pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali berdampingan dengan Nusa Penida dan Nusa Ceningan.

Bangunan Produksi SPAM SWRO Pulau Nusa Lembongan

S

ecara administratif pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan luas se­besar 8 m2. Ekonomi masyarakat pulau yang ber­ jumlah sekitar 8.000 jiwa ini berasal dari pariwisata, per­tanian rumput laut dan perikanan. Dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di Bali, kekayaan biota laut pulau ini menjadi rumah bagi 247 spesies terumbu karang dan 562 spesies ikan karang. Dengan berkembangnya Nusa Lem­ bongan dan Nusa Ceningan menjadi daerah tujuan wisata di Kabupaten Klungkung, maka kebutuhan air minum masyarakat semakin bertambah, selain untuk memenuhi kebutuhan ma­ syarakat (domestik), juga dibutuhkan untuk melayani non do­ mestik antara lain : home stay, niaga (restoran dan toko) dan perhotelan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun Sis­ tem Penyediaan Air Minum yang memanfaatkan air laut sebagai sumber air baku diolah menjadi air minum melalui proses reverse osmosis yang selanjutnya disebut SPAM SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). Pembangunan SPAM SWRO dilaksanakan untuk mendukung

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

27

inovasi

Sebelum dibangunnya SPAM SWRO, masyarakat Nusa Lembongan mengandalkan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dengan harga Rp. 10.000-15.000/gallon (19 L).

Pulau Nusa Lembongan Bali

pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang bermukim di daerah rawan air dan pulau kecil terluar yang belum memiliki SPAM. Teknologi sea water reverse osmosis mengolah air laut

menjadi air siap minum menggunakan proses membrane filter berukuran sangat kecil (nano filtrasi). Air laut dialirkan melalui membrane dengan pemompaan bertekanan tinggi sehingga mampu menyaring molekul, memisahkan air dari kandungan mineral, zat organik, bakteri, virus dan mikroorganisme lainnya yang tidak dikehendaki sehingga dapat menghasilkan air siap minum. Sebelum dibangunnya SPAM SWRO, masyarakat Nusa Lem­ bongan mengandalkan air isi ulang untuk memenuhi kebu­ tuhan air minumnya dengan harga Rp. 10.000-15.000/gallon (19 L). Sedangkan untuk keperluan mandi dan cuci, masyarakat

Skematik Sistem SWRO Nusa Lembongan 5 Lpd

28

inovasi

Pulau Nusa Lembongan Bali

SPAM SWRO Nusa Lembongan berkapasitas 5 l/dt yang dibangun di Dusun Ceningan, Desa Lembongan, merupakan salah satu dari 6 SPAM SWRO yang dibangun sepanjang tahun 2014-2015.

umumnya memanfaatkan air sumur dan air hujan atau pembelian dari mobil tangki air. Jika dihitung, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum mencapai Rp120.000 -Rp. 160.000 per bulan per rumah tangga. SPAM SWRO Nusa Lembongan berkapasitas 5 l/dt yang dibangun di Dusun Ceningan, Desa Lembongan, merupakan salah satu dari 6 SPAM SWRO yang dibangun sepanjang tahun 20142015. Dengan asumsi pemakaian air hasil SWRO sebesar 40 liter/

orang/hari untuk air minum, SPAM SWRO ini direncanakan akan dapat melayani 1.300 rumah tangga pada akhir tahun 2016 di Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu dengan tarif Rp 532/gallon - Rp 864/gallon (19 L) atau Rp 1.120/orang/hari - Rp 1.820/orang/hari. *) Staf Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

29

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Taman Bermain | Desain

Material dan Finishing

Groundcover

Desain

Material serta finishing tempat permainan anak, serta material perkerasan yang digunakan secara visual baik.

Penggunaan groundcover berupa butiran karet membuat permainan anak ini menjadi lebih aman, serta memperindah estetika.

Desain permainan anak yang baik akan lebih menarik secara visual sehingga mengundang lebih banyak anak-anak untuk bermain.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Taman Bermain | Desain

Pemilihan Finishing

Desain dan Material

Pemilihan Finishing

Desain permainan sudah cukup baik, namun finishing yang digunakan membuka peluang terjadinya korosi. Material yang menjadi dasar dari alat permainan ini juga relatif berbahaya serta tidak menarik untuk dilihat.

Alat permainan anak-anak ini memiliki desain yang kurang baik dan tidak menarik dari segi visual. Material yang digunakan pun berbahaya bagi anak-anak.

Finishing cat yang seringkali digunakan tidak sesuai untuk penggunaan ruang luar sehingga besi mudah berkarat.

30

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Jalan Lapis Penetrasi Makadam

Jalan Poros Desa Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat Terdapat dinding penahan tanah pada tepi jalan, bahu jalan bersih dari tanaman pengganggu, dan perkerasan pada permukaan jalan tidak bergelombang.

MENGAPA INI KURANG BAIK ?

Jalan Lapis Penetrasi Makadam

Pembangunan Jalan Desa Terdapat ruang untuk bahu jalan serta dilengkapi dinding penahan tanah pada tepi jalan, namun permukaan pada perkerasan jalan kurang rata.

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

31

lensa ck

Pesta Rakyat di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Perayaan HUT RI ke-70 17 Agustus 2015.

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Upacara Peringatan HUT RI ke-77 17 Agustus 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertema “Gerakan Nasional Ayo Kerja”

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi 084Tahun XIII4Agustus 2015

33

seputar kita

Kabupaten Donggala Terus Berupaya Menuju Daerah Bebas Krisis Air Bersih

Indonesia Siapkan Rp 1 Triliun Biayai Program Hibah Air Minum dan Sanitasi 2016 Pemerintah Indonesia menyiapkan konsep Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan dana dari APBN TA 2016 sebesar Rp1 triilun. Program ini menyasar 250 ribu Sambungan Rumah (SR) untuk akses aman air minum dan 65 ribu rumah tangga untuk akses sanitasi layak. Sebelumnya pemerintah pada tahun 2015 meluncurkan Program Hibah Air Minum dengan sumber dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Program Hibah Air Minum tahun 2015 memiliki target penerima manfaat sebanyak 142 ribu SR di 87 kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp426 miliar. “Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2016 mengusulkan alokasi pendanaan sebesar Rp1 triliun untuk Program Hibah Air Minum dan Sanitasi sebagai bentuk replikasi Pemerintah Indonesia terhadap kesuksesan program hibah yang sebelumnya didanai oleh Pemerintah Australia sejak tahun 2009,” urai Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, dalam Breakfast Meeting yang dihadiri para pejabat lintas kementerian, di Jakarta (25/8/2015).

Pada musim kemarau ini, di tengah kesulitan masyarakat un­ tuk mengakses air bersih pada musim kemarau, Pemerintah Ka­ bupaten Donggala dalam beberapa tahun terakhir telah beru­paya untuk mengatasi masalah tersebut dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pam­ simas). Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Donggala, Kasman Lasa, Senin(10/08/2015), disela kunjungannya bersama Wa­ kil Bupati dan seluruh jajaran SKPD terkait, ke Desa Dampelas, Kabu­paten Dong­gala, Provinsi Sulawesi Tengah. “Program Pamsimas merupakan salah satu program peme­ rintah berbasis masyarakat yang bernaung di bawah Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru­ mahan Rakyat (PUPR) bidang air minum. Program ini meli­ batkan beberapa leading sector seperti BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Peme­ rintahan Desa (BPMPD) sebagai tim pengendali program di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat menjadi pelaku inti program ini di wilayahnya masing-masing,” tutur Kasman.

Dirjen Cipta Karya: 57,40% Kabupaten/Kota Telah Miliki Perda Bangunan Gedung Sampai dengan bulan Juli 2015, tercatat sebanyak 291 kabupaten/kota telah memiliki Perda Bangunan Gedung atau sebesar 57,40% dari jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Andreas Suhono, pada acara Rapat Koordinasi Awal Pen­ dampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ten­tang Bangunan Gedung, di Jakarta, Selasa (11/08/2015). Selain itu, Direktorat BPB melakukan kegiatan pendam­ pingan penyusunan Perda kepada 18 kabupaten/kota dan fasilitasi legalisasi rancangan Perda kepada 114 kabupaten/ kota. Pemerintah berkomitmen akan memberikan anggaran kepada kabupaten/kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung, untuk mengimplementasikannya terutama terkait dengan penyelenggaraan IMB, SLF, TABG, dan pendataan ba­ ngunan gedung.

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

instagram :

@ditjenck

HUT RI ke-70

Ayo Kerja

Wujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan