INFORMED CONSENT dr. Meivy Isnoviana,S.H
KATA KUNCI BANYAK ORANG MENGIRA BAHWA INFORMED CONSENT MERUPAKAN PERJANJIAN TERAPETIK (TIDAK) BANYAK PULA ORANG MENGIRA BAHWA PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA LAYANAN MERUPAKAN INFORMED CONSENT (JUGA TIDAK)
INFORMED CONSENT BUKAN PERJANJIAN TERAPETIK, TETAPI PERNYATAAN SEPIHAK, YAITU OLEH: oPASIEN (FOR PERSON WITH CAPACITY TO CONSENT) o ORANG YANG BERHAK MEWAKILI (FOR PERSON WITHOUT CAPACITY TO CONSENT) PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR JUGA BUKAN INFORMED CONSENT SEBAB IA TIDAK BERKAITAN DENGAN TINDAKAN MEDIS, SERTA DAPAT DIBERIKAN OLEH SIAPA SAJA YANG YANG BERSEDIA MENANGGUNG BIAYA
INFORMED CONSENT 1. Bukan merupakan perjanjian terapetik, tetapi sebuah konsekuensi yang muncul menyusul terjalinnnya hubungan terapetik. 2. Merupakan pernyataan sepihak oleh pasien atau jika pasien tidak berkompeten oleh orang yang berhak mewakili pasien. 3. Hanya berkaitan dengan tindakan medik atau tindakan keperawatan saja. PERJANJIAN TERAPETIK Pernyataan dua pihak, yaitu pihak pasien dan pihak Dr, berdasarkan asas dalam
PERNYATAAN MENANGGUNG BIAYA o Bukan merupakan Informed Consent. o Bisa diberikan oleh siapa saja yang bersedia/mau menanggung biaya, a.l:
Pasien sendiri;
Keluarga yang berhak mewakili;
Perusahaan atau majikannya;
Sahabat, tetangga atau dermawan.
HUBUNGAN TERAPETIK Terjadi karena dua alasan, yaitu: 1.Karena Dr (secara pribadi) setuju menjalin perjanjian terapetik dengan pasien. 2.Karena hukum / UU, yaitu: a. bila Dr bekerja di RS (sbg sub-ordinat atau mitra) shg ia harus melaksanakan kewajiban RS (mengelola pasien RS); b. bila Dr melihat orang dalam keadaan emergensi sehingga ia wajib melakukan Good Samaritan (Psl 531 KUHP).
GOOD SAMARITAN Adalah tindakan menolong seseorang dgn sukarela atas dasar kemanusiaan seperti yg dilakukan oleh seorang Samaria (yang baik) ketika melihat korban tergeletak dirampok. GOOD SAMARITAN LAW Adalah UU di Amerika yang memberikan imunitas dari tuntutan hukum kepada siapa saja yang melakukan pertolongan emergensi diluar RS bila terjadi kelalaian, sepanjang bukan merupakan gross negligent (ceroboh).
hubungan karena perjanjian terapetik
DOKTER
PASIEN PERIKATAN
KEWAJIBAN
HAK
KEWAJIBAN HAK
Melakukan tindakan medis, berupa: 1. Tindakan diagnosis: a. tindakan diagnosis A Tiap-tiap tindakan yang b. tindakan diagnosis B ada risikonya harus 2. Tindakan terapetik: dilengkapi INFORMED a. tindakan terapetik X CONSENT sendiri-sendiri b. tindakan terapetik Y
perjanjian terapetik
RUMAH SAKIT
PASIEN PERIKATAN
KEWAJIBAN
HAK
Hubungan karena hukum/UU
KEWAJIBAN
HAK
DOKTER Melakukan tindakan medis, berupa: 1. Tindakan diagnosis: a. tindakan diagnosis A Tiap-tiap tindakan yang b. tindakan diagnosis B ada risikonya harus 2. Tindakan terapetik: dilengkapi INFORMED a. tindakan terapetik X CONSENT sendiri-sendiri b. tindakan terapetik Y
DEFINISI (1) Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. (Permenkes)
DEFINISI (2) Persetujuan pasien atau yang mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi setelah menerima informasi yg cukup untuk dapat membuat persetujuan. (Konsil Kedokteran Indonesia)
DEFINISI (3) Pernyataan oleh PASIEN, atau dalam hal pasien tidak berkompeten*), oleh ORANG YANG BERHAK MEWAKILI, yang isinya berupa persetujuan kepada Dr untuk melakukan tindakan medik sesudah pasien atau orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya **) mengenai rencana tindakan medik yang akan dilakukan Dr. (Sofwan Dahlan) *) Tidak berkompeten: belum dewasa (21 th) atau belum pernah nikah atau tidak sehat akal. **) Informasi sekucupnya: kualitas dan kuantitas informasi cukup adekuat bagi pasien untuk dasar membuat keputusan (setuju atau tidak setuju).
INFORMED CONSENT • Persetujuan Tindakan Medik yaitu persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut . • Permenkes No. 290 Tahun 2008 Psl 1 • UU No.29 Th 2004 psl 45
UNSUR-UNSUR • Prosedur • Risiko yang mungkin terjadi • Manfaat dari tindakan yang akan dilakukan • Alternative tindakan yang dapat dilakukan
PERSETUJUAN • tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien • tertulis / lisan • pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkanya . • penyampaian dan informasi disesuaikan tingkat pendidikan, kondisi dan situasi pasien .
• Bila mengandung resiko tinggi harus persetujuan tertulis ditandatangani mereka yg berhak memberikan persetujuan • tidak beresiko tinggi persetujuan cukup persetujuan lisan (dng anggukan kepala) • dapat diberikan secara nyata – nyata atau secara diam – diam • Permenkes No. 290 Tahun 2008
INFORMASI • harus diberikan kepada pasien , • informasi harus lengkap ,kecuali dokter menilai informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien • atau pasien menolak diberikan informasi dokter bisa memberi tahukan kepada keluarga terdekat pasien
• Informasi lisan harus ada saksi, pihak dokter perawat • Dalam Hal tindakan bedah ( operasi ) ,informasi harus diberikan oleh dokter yg melakukan . Bila dokter tidak ada informasi diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
• Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi. • Perluasan operasi yg tidak dapat diduga sebelumnya, dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien, dan setelah operasi dilakukan dokter harus memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya.
YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN • pasien dewasa ( telah berumur 21 tahun atau sudah menikah ) yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental • pasien dewasa yang berada di bawah pengampuan ( curate ) persetujuan diberikan oleh wali / curator • pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua / wali dan atau ortu/ wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang.
LANDASAN ETIKA Etika menghendaki agar setiap Dr dalam menjalankan profesinya senantiasa memperhatikan empat prinsip dasar moral, yakni: 1.Beneficence (to do good). 2.Non-maleficence (to do no harm). 3.Justice (as a fairness or as distributive justice). 4.Autonomy (the right to make decisions about one’s health care). Jadi informed consent bukan sekedar isu hukum, ttp juga isu moral dan etika sebab berkaitan erat dengan prinsip autonomy (hak pasien membuat keputusan).
PERSETUJUAN TIDAK DIPERLUKAN PADA : 1. pasien tidak sadar/ pingsan,tidak ada keluarga terdekat secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya 2. tindakan medik yg harus dilaksanakan sesuai dengan progam pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.
• Bila pasien sadar, baru diberi tahu dan dimintakan persetujuannya dengan penjelasanyang logis
BAGAIMANA JIKA pasien dalam keadaan EMERGENSI? APAKAH INFOMED CONSENT tetap perlu mengingat pelaksanaan informed consent memerlukan komunikasi sehingga dibutuhkan: a. waktu relatif lama; dan b. tingkat kesadaran compos mentis ??? PADAHAL TINDAKAN emergency perlu dilakukan cepat untuk mencegah kematian dan
DEFINISI EMERGENSI 1. DIANGGAP EMERGENCY: setiap kondisi yang menurut pendapat pasien, keluarga atau orang-orang yg membawa pasien ke RS -------- bahwa pasien --------- memerlukan penanganan segera. (versi pihak pasien) 2. TRUE EMERGENCY: setiap kondisi yang setelah diperiksa secara klinis, memang memerlukan penanganan segera (immediate medical attention), guna mencegah pasien dari kematian / kecacatan. (versi Dr) (American Hospital Association)
EMERGENCY CARE PADA ANAK TANPA IC ORANG TUA Jika orangtua tak setuju, tindakan medik pada anak dapat dilakukan dgn syarat: 1. Tindakan tsb merupakan tindakan terapetik, bukan tindakan eksperimental. 2. Tanpa tindakan tsb anak akan mati. 3. Tindakan medik tsb memberikan harapan atau peluang pada anak yang bersangkutan untuk hidup normal, sehat dan bermanfaat.
TANGGUNGJAWAB DOKTER TERHADAP PENDERITA EMERGENSI Dokter diwajibkan oleh UU utk menolong seseorang yang berada dalam kondisi emergensi jika : a.bentuk pertolongannya masih berada dlm kontek profesinya. b.pasien berada dalam jarak dekat dengan dokter. c.dokter mengetahui bahwa ada kebutuhan akan bantuan emergensi atau ada pasien dgn kondisi d.
serius. dokter dinilai layak memberikan bantuan serta memiliki peralatan yang diperlukan. (Gorton, 2000)
BENTUK KEWAJIBAN 1. Diluar RS: - melakukan Good Samaritan (stabilisasi dan transfer ke RS). 2. Di Puskesmas: - stabilisasi. - transfer ke RS (jika sudah transferable). 3. Di RS dg Initial Emergency Care: - stabilisasi. - transfer ke RS (jika sudah transferable). 4. Di RS dg Definitive Emergency Care: - emergency treatment paripurna.
PENOLAKAN MEMBERIKAN INFORMED CONSENT Jika pasien sudah dewasa dan sehat akal: o Pasien bertanggungjawab sendiri atas kejadian buruk yang akan terjadi. Jika penolakan oleh orangtua dari pasien yang tidak berkompeten maka bisa dipersoalkan mengenai apakah: o Keputusannya merupakan keputusan yg bertanggungjawab? o Telah menggunakan standar yang benar? o Berhak mewakili kepentingan anaknya?
KONSEKUENSI HUKUM Bila tindakan medik tidak disertai informed consent, konsekuensi hukumnya: 1. Merupakan bukti adanya unsur pidana, yaitu perbuatan tercela (actus reus) dan sikap batin yang salah (mens rea). 2. Merupakan bukti adanya unsur tindakan melawan hukum sehingga Dr bisa digugat. 3. Merupakan bukti adanya tindakan Dr yang tidak patuh thd Hukum Disiplin, sehingga Dr dapat diadili oleh MKDKI.
TANGGUNG JAWAB 1. Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik 2. Pemberian Persetujuan Tindakan Medik yang dilaksanakan dirumah sakit/klinik , maka rumah sakit/klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab .
SANKSI • sanksi administrative berupa pencabutan surat ijin prakteknya . (PERMENKES RI No.585 pasal 13).
SANKSI PERDATA • pasal 1365 mengenai onrechtmatige daad ( perbuatan melawan hukum ), bisa berupa ganti rugi atas cacat atau luka karena adanya perbuatan yang salah, misalkan karena lalai
SANKSI PIDANA (KUHP) • pasal 351 mengenai penganiayaan • pasal 89 • “ yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan “.
