Information System for Sustainable Land Development (INSTANT) M. Thoha Zulkarnain Prepared by: INSTANT team National Workshop on Translating Transparency Framework under Paris Agreement into National Context Jakarta, 26 January 2017
Latar Belakang • Kegiatan INSTANT diimplementasikan di kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan • Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama antara ICRAF, GIZ, CCROM dan pemerintah daerah Sumatera Selatan dibawah payung project “Locally Appropiate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) yang di danai oleh DANIDA
Kondisi Awal Pengelolaan Data di Kabupaten Banyuasin DATA & METADATA
SISTEM DAN INFRASTRUKTUR
- Kesadaran kebutuhan akan data belum ada
- Salah satu kabupaten “melek” IT - Infrasturktur sudah terbangun baik meski terkendala pada persoalan internet dan listrik - Pemanfaatan IT dan jaringan lokal belum maksimal
- Pengolahan data secara terpadu belum ada - Duplikasi data dan kewenangan data nyata - Banyaknya konflik lahan, tidak transparans nya perijinan, tumpang tindih konsesi dll
PERATURAN DAN KELEMBAGAAN - Aturan mengenai pengelolaan data belum ada - Kelembagaan formal pengolahan data secara terpadu belum ada - Perubahan struktur kelembagaan di daerah sangat mempengaruhi implementasi pengelolaan data
SDM - Staff pengelolaan data ada namun sifatnya “volunteer” tidak ada dalam tupoksi - Pertukaran data antar lembaga dirasakan masih tabu
Mengapa Pemerintah Daerah perlu Sistem Informasi untuk Pembangunan Sumberdaya Lahan yang Berkelanjutan? 1. Adanya persaingan kepentingan akan SDL antar para pihak baik vertikal maupun horisontal 2. Konflik-konflik pengelolaan sumberdaya lahan terjadi akibat kurang terpadunya kebijakan, rendahnya enforcement, serta kurangnya keterlibatan para pihak dalam proses pembangunan 3. Peningkatan transparansi akan mendorong adanya good governance, termasuk penanganan konflik yang efektif 4. Data dan informasi penting terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan tersebar di berbagai lembaga
Sistem Informasi untuk Pembangunan Sumber Daya Lahan
Apa itu INSTANT? • INSTANT merupakan kerangka kerja sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan sumber daya lahan dalam menunjang pembangunan di daerah
Kerangka Kerja INSTANT 1. Peraturan dan Kelembagaan
2.
Sumberdaya Manusia Data dan Metadata
Sistem dan Infrastruktur Database
3.
4.
Mendorong ketersediaan data dan metadata secara partisipatif sesuai dengan standar atau kaidah pengelolaan data dan infromasi yang disepakati di tingkat nasional maupun global. Mendukung pembangunan sistem dan infrastruktur yang dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Mempersiapkan sumberdaya manusia agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Mempersiapkan peraturan dan kelembagaan agar dapat memberikan kepastian aturan, petunjuk, bentuk, peran, dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sistem pengelolaan data dan informasi untuk pembangunan daerah.
Alur Kerja INSTANT Data dan Metdata
KATALOG DATA
KOMPILASI DAN KONSOLIDA SI DATA
UNGGAH DATA
PENYAJIAN DATA
Sistem dan Infrastruktur
PERUMUSAN MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
PENGUATAN JARINGAN DAN SERVER
PEMBANGUNAN SISTEM DATABASE DAN APLIKASI WEB
Sumber daya manusia
PENINGKATAN KAPASITAS PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR BASIS DATA
Kebijakan dan kelembagaan
MENDORONG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA DATA DAN SISTEM
MENDORONG INSTRUMEN PERATURAN/KEBIJAK AN PENGELOLA DATA DAN SISTEM
PENGESAHAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Diagram alur mekanisme pengelolaan data di daerah
Pemantau dan Evaluator
Pengelola Data SKPD
Pemegang Kebijakan Daerah
Produsen Data SKPD SKPD
Unit Produksi Data SKPD
Sub-unit Produksi Data SKPD
Unit Pengelola Data SKPD
PPID SKPD
Pengelola Data Daerah
Forum Data
Pengguna Data
Pengelola Basis Data
Instansi Pemerintah
Pengelola Infrastruktur
Alur pengelolaan data dan informasi Alur koordinasi data dan informasi Alur pemantauan dan evaluasi
Portal Data Pusat Pengelolaan Data
Publik
Tipe data dan Informasi • Spatial data (.shp, .Geotiff) • Teks (.DOC, .DOCX, .ODT, .PDF .TXT) • Data Tabular (.CSV, .DBF, .ODS, .XLS, .XLSX) • Gambar (.GIF, .JPG, .JPEG, .PNG, .TIF, .TIFF) • Presentasi (.ODP, .PPT, .PPTX) • File Arsip (.RAR, .ZIP, .GZ) • Bahasa Program (.XML)
SUB NASIONAL
Nasional
RAN RAD GRK
DATA SKPD/DINAS
PENGUATAN • Data metadata sesuai standar ISO 19115 • Sistem infrastruktur • Peraturan kelembagaan • Sumber data manusia
INVENTARI SASI GRK
DATA Lembaga Daerah
SISTEM REGISTRASI NASIONAL
DATA Akademisi
KAPASITAS
DATA Swasta/NGO
• Dapat menampung hampir semua tipe data (spasial dan non spasial) • Memiliki “public service” untuk distribusi data berkala • Database tabular tersedia di backend sistem
JDSN
Peraturan-peraturan Mengenai Pengelolan Data Dan Informasi di Tingkat Nasional
Paket Kebijakan Pemerintah No. VIII - 2015 Percepatan pelaksanaan Satu Peta
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Sistem Informasi Pembangunan Da erah
Pembelajaran dari Banyuasin DATA & METADATA - Perlunya data dasar di setiap tingkatan administrasi - Perlunya format data yang standar untuk mendukung sistem database - Perlunya sinkronisasi duplikasi dan tumpang tindih yang lebih intensif - Perlunya keterlibatan pemangku kebijakan dalam menentukan data yang shahih
PERATURAN DAN KELEMBAGAAN - Perlunya aturan yang mengikat untuk keberlanjutan pengelolaan data di daerah - Perlunya kelembagaan khusus dalam pengelolaan data secara terpadu di daerah
SISTEM DAN INFRASTRUKTUR - Perlunya keseragaman system antar lembaga baik itu di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional - Perlunya akses internet dan listrik yang merata di setiap daerah - Perlunya peningkatan kapasitas server secara periodik
SDM - Perlunya pendampingan intensif dalam inisiatif pengelolaan data terpadu - Perlunya tupoksi yang jelas dari masing-masing pengelola data secara terpadu di daerah
Next step • Mendorong pengesahan kebijakan pengelolaan data dan informasi di kabupaten Banyuasin • Pengembangan system informasi yang lebih interaktif • Melakukan kegiatan INSTANT di kabupaten Jayapura dan Merauke • Melakukan kegiatan INSTANT di provinsi Sumatera Selatan dan diintegrasikan dengan INSTANT Kabupaten Banyuasin
Kesimpulan • Kerangka kerja INSTANT sangat fleksible dan applicable diimplementasikan di tingkat daerah • Kerangka kerja INSTANT dapat menjawab kebutuhan pengelolaan data yang cukup ideal di daerah • INSTANT dapat menjadi jembatan kebutuhan data di daerah dan nasional
