INDONESIA
April 2013
Kerangka Hukum REDD+
www.theredddesk.org/countries/INDONESIA/LEGAL_FRAMEWORK RINGKASAN EKSEKUTIF Indonesia merupakan negara pertama yang memperkenalkan kerangka hukum REDD+ nasional di tahun 2009 dan sejak saat itu terus mengembangkan kerangka peraturan dan hukum REDD+ di tingkat politik tinggi yang dikoordinasi melalui Satgas REDD+ Nasional. Namun, kerangka hukum REDD+ Indonesia sudah diimplementasikan di tingkat legislatif ‘bawah’, terutama melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri Kehutanan. Kurangnya kerangka REDD+ di legislatif tinggi (dalam bentuk undang-undang) menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan panjangnya usia perundang-undangan yang ada dan juga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan terkadang, ketetapan yang bertentangan (Daviet, 2012, dan McDermott, 2010). Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal kerangka hukum REDD+ terletak pada soal mengklarifikasi lahan dan penguasaan hutan, koordinasi kelembagaan dan kerangka pengaman pelembagaan. Strategi Nasional REDD+ bermaksud untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, pertama-tama dengan membentuk Badan REDD+ dimana semua kegiatan REDD+ akan dikoordinasikan. Penguasaan lahan dan hutan di Indonesia ditandai dengan kontrol resmi atas lahan dan hutan oleh negara, dengan jaminan keamanan penguasaan (tenure security) yang lemah bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat. Walaupun pada prinsipnya hak adat atas hutan diakui, pada praktiknya hak ini diabaikan demi kepentingan negara (USAID, 2010). Hak atas karbon dan pengaturan pembagian manfaat belum diklarifikasi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam kegiatan-kegiatan REDD+ baik kegiatan yang sedang dilaksanakan ataupun kegiatan yang sedang dikembangkan, dan tentang kapan kerangka hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan ini akan diimplementasikan. Strategi Nasional REDD+ memiliki alur waktu yang ambisius, tetapi sudah terlambat dari jadwalnya dikarenakan keterlambatan dalam membentuk Badan REDD+.
LATAR BELAKANG Republik Indonesia merupakan negara republik demokrasi yang terdesentralisasi, terdiri dari 30 provinsi, 2 daerah khusus (Aceh dan Yogyakarta) dan 1 daerah khusus ibukota (Jakarta Raya). Pada tahun 2001 proses desentralisasi dimulai dan sejak saat itu kabupaten dan kota menjadi unit pemerintahan utama yang memberikan sebagian
Penulis Suzy Huber Climate Focus
besar layanan pemerintahan. Namun, desentralisasi dalam sektor kehutanan belum terlaksana secara tegas, dengan perundang-undangan yang tidak terintegrasi dan kontradiktif yang mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih dan prosedur perizinan yang memakan waktu lama dalam hal penguasaan hutan dan lahan (Barr dkk, 2006). Indonesia merupakan negara pertama yang memperkenalkan kerangka hukum REDD+ nasional, termasuk tiga peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tepat sebelum dilaksanakannya Konferensi Perubahan Iklim (COP-15) di Copenhagen pada bulan Desember 2009: • Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; • Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD); dan • Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Peraturan-peraturan ini memuat banyak isu, seperti mekanisme untuk mengurangi emisi karbon dari degradasi hutan dan deforestasi, kerangka kerja untuk mengeluarkan izin pemanfaatan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung, mekanisme koordinasi REDD+, dan tata cara penerapan dan pelaksanaan proyek-proyek percontohan (pilot) REDD+. Setelah peraturan-peraturan awal ini, aturan-aturan berikutnya yang dibuat meliputi Keputusan Presiden untuk membentuk Satgas REDD+ (PP No. 25 Tahun 2011), dan peraturan-peraturan tentang merubah fungsi peruntukan kawasan hutan (PP No. 10 Tahun 2010 yang diganti oleh PP No. 60 Tahun 2012) dan tentang penggunaan hutan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak terkait dengan kehutanan, misalnya untuk pertambangan (PP No. 24 Tahun 2010). Peraturan REDD+ terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, pada bulan April 2012, adalah Permenhut No. P.20/Menhut-II/2012, tentang ‘Penyelenggaraan Karbon Hutan’. Peraturan ini menggantikan tata cara memperoleh izin untuk demonstration activities REDD+ dari peraturan-peraturan tahun 2008 dan 2009, yang disebutkan di atas.
DEFINISI YANG TERKAIT DENGAN PROYEK DAN PROGRAM REDD+ Ada beberapa konsep REDD+ yang didefinisikan dalam peraturan REDD+ yang sudah dikeluarkan sejauh ini oleh Kementerian Kehutanan. Konsep utama yang sudah didefinisikan adalah: REDD+, deforestasi, degradasi hutan, dan perdagangan karbon REDD (Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), (P.30/Menhut-II/2009), Pasal 1). Konsepkonsep yang belum didefinisikan dan diatur meliputi pengaturan pembagian manfaat dan klarifikasi tentang siapa yang memiliki hak karbon. Definisi REDD+ yang ada dalam Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), (P.30/Menhut-II/2009) adalah: “… semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.” Definisi REDD+ ini berbeda dengan definisi REDD+ yang diberikan oleh UNFCCC, dalam pengertian bahwa kegiatan-kegiatan REDD+ harus secara tegas “mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan”. Peraturan yang lebih baru, yaitu Permenhut No. P.20/ Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan, sama sekali tidak mengacu pada REDD+, melainkan memperkenalkan konsep baru: “karbon hutan”, yang didefinisikan sebagai karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan (pasal 1, ayat 1). Definisi karbon hutan ini tampaknya tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan karbon hutan, melainkan mendefinisikan kegiatankegiatan untuk mengelola karbon dari hutan. Peraturan ini juga mendefinisikan “implementasi kegiatan karbon hutan”, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk penurunan emisi karbon hutan, peningkatan simpanan karbon (carbon stock), dan peningkatan penyerapan karbon (sequestration).” Definisi kegiatan ini jauh lebih terfokus pada karbon, bukan pada kualitas atau kuantitas hutan seperti definisi kegiatan REDD+ dalam Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (P.30/Menhut-II/2009). Tidak diketahui mengapa Kementerian Kehutanan membuat apa yang tampak seperti penyimpangan dari konsep REDD+ dalam Peraturan tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan ini (P.20/Menhut-II/2012). Undang-undang Kehutanan (No. 41 Tahun 1999) mendefinisikan “hutan” sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hambaran lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” (pasal 1(2)). Definisi ini tampaknya
diberlakukan seragam di seluruh peraturan REDD+ yang ada. Definisi ini menghalangi pembentukan perkebunan monokultur dengan disertakannya “pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya”, dan hutan terfragmentasi atau blok-blok kecil dengan disertakannya “yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” dalam definisi hutan ini, dan dengan demikian membuat perkebunan monokultur dan hutan terfragmentasi tidak dapat memperoleh manfaat dari skema REDD+. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menyertakan perkebunan kelapa sawit dalam definisi hutan pada tahun 2010, untuk memperoleh keuntungan keuangan dari skema REDD+ (Jakarta Post, 2010). Untungnya, Pemerintah Indonesia membatalkan rencana ini setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat sipil (Wetlands.org, 2010).
UNDANG-UNDANG & PENGUASAAN LAHAN & SUMBER DAYA HUTAN Pasal 33(3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, pada prinsipnya, semua hak atas lahan, air dan sumber daya alam (termasuk hutan) berada di bawah kendali negara. Penguasaan lahan diatur oleh Undang-undang Dasar Agraria, yang memberikan kendali atas semua lahan kepada Negara tetapi juga mengakui kepemilikan pribadi. Perlakuan ini dinyatakan kembali dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, yang merupakan undang-undang utama tentang kehutanan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang ini, Negara memiliki hak penuh atas kawasan hutan. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang penguasaan lahan untuk rakyat, yang mencakup pemberian izin konsesi atau izin untuk pengusahaan hutan/HPH (Costenbader, 2011). Sementara itu, UUD Indonesia mengakui hukum adat sejauh hukum adat ini resmi diakui oleh perundangundangan tertulis, dan sejauh masyarakat adatnya “… masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia…” Sehingga, undang-undang tertulis berada di atas undangundang adat; dan dalam Undang-undang Kehutanan Kementerian Kehutanan terus-menerus menyatakan bahwa kepentingan Negara berada di atas kepentingan masyarakat adat dalam pemanfaatan pohon atau lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan negara (USAID, 2010). Hutan di Indonesia dikategorikan sebagai ‘hutan negara’ (kawasan hutan), yaitu hutan yang terletak di lahan yang tidak memiliki hak kepemilikan, atau sebagai hutan dengan hak kepemilikan (hutan hak). Undang-undang Kehutanan menyatakan bahwa suatu kawasan dapat diklasifikasikan
sebagai ‘hutan negara’ dengan penunjukan oleh Kementerian Kehutanan atau dengan penetapan kawasan hutan (menetapkan status suatu wilayah sebagai ‘hutan negara’ dalam Lembaran Negara Republik Indonesia). Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mengatur (dalam Keputusan Mahkaman Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 (MK45) bahwa ‘peruntukan’ hutan negara tidak sesuai dengan UUD dan bahwa Kementerian Kehutanan harus menetapkan semua kawasan hutan Negara dalam Lembaran Negara (Wells, 2012). Perkiraannya adalah bahwa hanya sekitar 10% dari kawasan hutan Negara yang sudah resmi diumumkan dalam Lembaran Negara (Indrarto, 2012). Akibat dari aturan ini belum jelas ditanggapi, tetapi dapat membuka peluang peningkatan partisipasi dari masyarakat setempat dan masyarakat adat karena tata cara penetapan kawasan hutan dalam Lembaran Negara harus diperkenalkan untuk 90% hutan negara yang lainnya yang sudah ‘diperuntukkan’ oleh Kementerian Kehutanan. Selama tahun 1999 sampai tahun 2002, Pemerintah Indonesia menjalani proses desentralisasi yang cepat dan menyeluruh, dimana kekuasaan administrasi dan peraturan dialihkan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Desentralisasi pengelolaan hutan belum dilaksanakan secara lengkap atau tegas – serangkaian peraturan sudah diberlakukan secara sentralisasi dan desentralisasi, yang mengakibatkan kebingungan dan praktik-praktik yang bertentangan (Barr dkk, 2006 dan McDermott dkk, 2010). Hal ini menghasilkan sekumpulan gagasan tentang penguasaan lahan, konsesi dan tata cara pemberian izin. Oleh karena itu Satgas REDD+ mengusulkan untuk mengambil tindakan langsung guna mengatasi situasi yang tidak pasti ini. Peta bersama tutupan hutan sedang dikembangkan untuk digunakan oleh semua satuan kerja pemerintah dalam proses perencanaan tata guna lahan.
HAK KARBON & PEMBAGIAN MANFAAT Walaupun Indonesia sudah membuat kemajuan dalam hal mengatur kegiatan REDD+ melalui serangkaian perundang-undangan legislatif dan eksekutif, perundangundangan ini seringkali berisi ketetapan-ketetapan yang tumpang tindih dan/atau ketetapan-ketetapan yang bertentangan dan tidak menyebutkan dengan tegas siapa yang berhak atas kredit karbon. Namun, jika karbon dianggap sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam tanah atau hutan, ada praduga bahwa hak karbon mengikuti hak kepemilikan lahan dan hutan. Di Indonesia, hal ini berarti jika Negara tidak memberikan hak penggunaan hutan Negara (seperti konsesi, izin atau otorisasi) atau hutan tersebut merupakan hutan pribadi atau hutan masyarakat, maka hak karbon hutan Negara dianggap dimiliki dan dikendalikan oleh Negara.
Satu ketetapan untuk pembagian manfaat dari proyekproyek REDD+ antara berbagai tingkat pemerintah, pengembang proyek dan masyarakat setempat disertakan dalam Peraturan tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (P.36/MenhutII/2009), yang berbeda-beda tergantung pada jenis hutan dimana proyek percontohan REDD+ dilaksanakan. Namun, ketetapan ini ditolak oleh Kementerian Keuangan, sehingga tetap ada ambiguitas tentang pengaturan pembagian manfaat (Costenbader, 2011). Peraturan tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (P.20/ Menhut-II/2012) menyatakan bahwa pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan diperbolehkan untuk memperdagangkan karbon hutan (pasal 8). Hal ini menyiratkan bahwa pemegang izin penyelenggaraan memiliki hak karbon walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Yang menarik, dinyatakan dalam Peraturan ini bahwa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan karbon hutan didorong untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan. Namun, tidak disebutkan tentang pengaturan pembagian manfaat dengan masyarakat setempat.
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSES TERKAIT LAINNYA Tata Ruang Satgas REDD+ sudah mengidentifikasi revisi kebijakan dan perundang-undangan tata ruang yang ada dimana dibutuhkan untuk menciptakan pondasi hukum REDD+ yang kuat. Reformasi tata ruang akan meliputi: penguatan kewenangan dan fungsi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, pembuatan ‘peta induk’ untuk segala jenis izin yang mencakup kawasan hutan, pengembangan sistem yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpadu untuk mengeluarkan izin guna lahan, dan peningkatan penegakan hukum. Ekspor produk kayu Salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia adalah penebangan liar – salah satu inisiatif baru untuk mencegah penebangan liar adalah Perjanjian Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement, FLEGT-VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. Sejak tahun 2013, Indonesia mewajibkan dokumen yang disebut sebagai Dokumen V-Legal untuk disertakan ketika mengekspor produk kayu, yang menjamin legalitas produk dari titik panen hingga diangkut, diperdagangkan dan diolah. Di sisi pengimpor dari Uni Eropa, Peraturan Kayu Uni Eropa (EU No. 995/2010), yang mulai berlaku pada bulan Maret 2013, memperinci kewajiban operator yang membawa kayu dan produk kayu ke pasar. (Siaran Pers, 2013)
PENGATURAN KELEMBAGAAN REDD+ di Indonesia dikoordinasikan di bawah Satgas REDD+ Nasional, yang dibentuk setelah penandatanganan Surat Pernyataan Kehendak (LoI) antara Indonesia dengan Norwegia (Lihat Pengelolaan dan Koordinasi untuk informasi lebih lanjut). Satgas REDD+ Nasional sudah menyusun Strategi Nasional REDD+, yang dikeluarkan dalam Bahasa Inggris pada bulan Juni 2012. Berdasarkan Strategi Nasional REDD+, tiga lembaga baru akan dibentuk: Badan REDD+, Instrumen Pendanaan REDD+, dan Lembaga Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+ (MRV). Badan REDD+ akan dibentuk dengan Peraturan Presiden dan kewenangan serta tanggung jawabnya akan ditetapkan dalam undang-undang (Strategi Nasional REDD+, 2012). Tujuan dari Badan REDD+ meliputi “mempengaruhi proses operasional dan koordinasi yang ada di antara berbagai kementerian dan lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional, subnasional dan lokal” (Strategi Nasional REDD+, 2012). Diharapkan Badan REDD+ akan menggantikan Satgas REDD+. Masih akan dilihat bagaimana Badan REDD+ akan berfungsi sehubungan dengan Kementerian Kehutanan dan aktor-aktor terkait lainnya, terutama mengingat bahwa Kementerian Kehutanan sudah menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak yang berwenang atas izin proyek REDD+ (Daviet, 2012). Berdasarkan perencanaan pada situs web Satgas REDD+, penyelenggaraan dan operasionalisasi penuh Badan REDD+ seharusnya sudah berlangsung pada November 2012. Sejauh ini (sampai Maret 2013), Badan REDD+ belum dibentuk. Selain Satgas REDD+, lembaga kunci yang terkait dengan REDD+ di Indonesia adalah Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan nasional. Kemenhut mengkoordinasi REDD+ sukarela dan proyek-proyek demonstrasi percontohan (demonstration pilot project) di bawah Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008, dan mengeluarkan izin pemanfaatan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung di bawah Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009. Badan-badan pemerintahan lainnya yang berperan penting dalam REDD+ di Indonesia adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang bertanggung jawab atas keseluruhan kerjasama pembangunan, termasuk pengelolaan dana REDD+; Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan nasional tentang persoalan pengelolaan lingkungan; Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan mekansime pendanaan, termasuk pembagian pendapatan yang dihasilkan dari REDD+; Dewan Nasional Perubahan Iklim, yang merupakan focal point UNFCCC serta memberikan saran dan mengawasi pelaksanaan kebijakankebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Juga
ada Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab atas tata ruang dan mengawasi pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 yang mempengaruhi proses perencanaan REDD+ di Indonesia; Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab untuk mengawasi desentralisasi dan memberikan panduan kepada kabupaten/kota dalam hal tata ruang dan perencanaan ekonomi; Kementerian Pertanian, yang bertanggung jawab untuk mengelola perkebunan (misalnya karet, kelapa sawit) dan lahan hutan di luar hutan negara; dan Kementerian Koordinasi Urusan Ekonomi, yang mengawasi pengembangan ekonomi dan bertanggung jawab untuk mengarusutamakan kebijakankebijakan perubahan iklim seperti REDD+ ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Di tingkat internasional, Indonesia merupakan anggota program UN-REDD, program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) World Bank, Program Investasi Kehutanan (Forest Investment Program, FIP), dan beberapa provinsi merupakan anggota Satgas Dana Hutan dan Iklim Gubernur (GCF). Indonesia sudah menerima pendanaan REDD+ dari beberapa pemerintah donor bilateral yang terlibat dalam REDD+ (sejauh ini donor terbesar adalah Norwegia dan Australia). Juga, ada banyak ornop internasional yang melaksanakan proyek-proyek REDD+ dan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di negara ini.
TATA CARA, PEDOMAN ATAU KERANGKA PENGAMAN Memperoleh izin kegiatan REDD+ Peraturan tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Permenhut No. P.20/Menhut-II/2012) menggantikan tata cara memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan untuk kegiatan-kegiatan REDD+ yang ada dalam Peraturan tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Permenhut No. P.68/Menhut-II/2008) dan Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Permenut No. P.30/Menhut-II/2009). Berdasarkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Permenhut No. P. 20/Menhut-II/2012), proyek-proyek karbon hutan dapat dilaksanakan pada hutan Negara yang sudah diperuntukkan sebagai hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi atau hutan rakyat/kemasyarakatan. Kegiatan karbon hutan dapat diusulkan oleh pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta, koperasi atau kelompok masyarakat. Untuk memperoleh ‘izin operasi karbon hutan,’ pengusul proyek mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kehutanan yang memuat deskripsi tentang kegiatan-kegiatan proyek, peta proyek, durasi, estimasi nilai kegiatan dan pengelolaan resiko. Menarik untuk dicatat bahwa hak hukum penggunaan wilayah proyek tidak disebutkan dengan tegas sebagai kriteria untuk memperoleh izin operasi.
Kerangka Pengaman (Safeguard) Pada bulan September 2012, Satgas REDD+ mengeluarkan draft prinsip yang harus menjadi dasar untuk kerangka pengaman nasional Indonesia. Prinsip-prinsip ini mengikuti kerangka pengaman REDD+ UNFCCC dan sebagai tambahan memasukkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pembagian manfaat yang berkeadilan dan pertimbangan kesetaraan gender dalam partisipasi pemangku kepentingan (Daviet, 2012). Badan REDD+, segera setelah dibentuk, akan diberi amanat untuk mengintegrasikan dan melembagakan kerangka pengaman dalam kerangka kerja REDD+. Badan ini akan menjadi otorita nasional yang ditunjuk untuk: • Memfasilitasi penyusunan sistem kerangka kerja dan informasi untuk pelaksanaan kerangka pengaman REDD+; • Membentuk Komite Kerangka Pengaman; dan • Mensahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem integritas REDD+ yang melibatkan kerangka pengaman dan pelaksanaan audit dalam bidang keuangan, interaksi sosial dan lingkungan (Strategi Nasional REDD+, 2012).
STRATEGI NASIONAL REDD+, Satgas REDD+ Indonesia, Juni 2012. [link ke dokumen sudah ada di situs web REDDdesk] USAID, 2010. Indonesia – Land Tenure and Property Rights Profile. Tersedia di: http://usaidlandtenure.net/ indonesia [Diakses pada bulan Maret 2013]. WELLS, P., FRANKLIN, N., GUNARSO, P., PAOLI, G., MAFIRA, T., KUSUMO, D. R., CLANCHY, B., 2012. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 Sehubungan dengan Lahan Hutan, Daemeter/TBI Indonesia/Makarim & Taira S.. WETLANDS.ORG, 2010. The Need for the Review of the UNFCCC’s Forest-Related Terms, Definitions and Classifications, Civil Society Submission to the SBSTTA meeting of the Convention on Biological Diversity. Tersedia di: http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=E iREJDLuKds%3D&tabid=56 [Diakses pada bulan Maret 2013].
DAFTAR PUSTAKA BARR, C., RESOSUDARMO, I.A.P., DERMAWAN, A., dan MCCARTHY, J., 2006. Decentralisation of Forest Administration in Indonesia, CIFOR. DAVIET, F., LARSEN, G., 2012. Safeguarding Forests and People, WRI.org. SATUAN TUGAS REDD+ INDONESIA, tidak ada tanggal. Profil Kelompok Kerja Kelembagaan. Tersedia di: http:// www.satgasreddplus.org/en/redd-task-force/redd-taskforce-profile/institutional [Diakses pada bulan Maret 2013] INDRARTO, G. B., MURHARJANTI, P., KHATARINA, J., PULUNGAN, I., IVALERINA, F., RAHMAN, J., PRANA, M. N., RESOSUDARMO, I. A. P. dan MUHARROM, E., 2012. The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions, CIFOR. JAKARTA POST, 2010. ‘Palm estate is forest, says ministry’. Tersedia di: http://www.thejakartapost.com/ news/2010/02/16/palm-estate-forest-says-ministry.html [Diakses pada bulan Maret 2013]. JOINT EU AND INDONESIA PRESS RELEASE, Januari 2013. Tersedia di: http://eeas.europa.eu/delegations/ indonesia/documents/press_corner/20130122_01_en.pdf [diakses pada bulan Maret 2013]. McDERMOTT, C., CASHORE, B., KANOWSKI, P., 2010. Global Environmental Forest Policies, An International Comparison, Earthscan (Routledge).
This analysis was written by Climate Focus with additional support from GLOBE International. This work was made possible thanks to the generous support of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. GCP would like to give special thanks to UN ORCID for translating the document from English to Bahasa.
