INDONESIA OUTLOOK 2017

INDONESIA OUTLOOK 2017

SucorInvest

S

C

O

R

SucorInvest

S

C

O

R

Riset Ekuitas Strategi Ekuitas Prakiraan Indonesia 2017 Perjalanan reformasi yang patut diikuti

Jokowi memimpin negara yang penuh semangat dan energetik—harapan masih tinggi Indonesia diberkahi dengan populasi muda yang penuh semangat yang saat ini ada di tahapan awal bonus demografis. Kami yakin bahwa waktunya tepat bagi pemerintah untuk bersiap dan mengkapitalisasi generasi ini dengan cara melakukan reformasi, seperti melalui penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam pandangan kami, upaya reformasi di bawah pemerintahan Jokowi sejauh ini berani dan tanpa henti, berkisar dari pemangkasan subsidi bahan bakar, tax amnesty, reshuffle kabinet, dan sejumlah inisiatif grassroot. Walau menurut kami prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan, kami yakin bahwa pemerintahan saat ini harus segera mengatasi isu-isu yang telah mengakar agar dapat membawa ekonomi ke level lebih tinggi. Kami cukup selektif tentang pilihan saham kami memasuki tahun 2017, dan telah menempatkan JCI pada nilai wajar 5.100-5.500 dan PER forward 14-15x. Indonesia masih tertekan fundamental makroekonomi... untuk saat ini Dengan latar belakang pertumbuhan global yang lemah, kami perkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5.2% tahun depan—berlawanan dengan proyeksi kami 5.0% tahun ini—terutama didukung oleh konsumsi domestik yang masih bergairah, pemulihan bertahap pada permintaan impor dari negara-negara seperti Cina dan AS, dan aliran investasi yang masih sehat. Walaupun ekspektasi kami stimulus fiskal tahun depan terbatas, alokasi anggaran yang lebih baik oleh pemerintah pusat (APBN) seharusnya bisa membantu menjaga kekuatan beli melalui sejumlah inisiatif grassroot dan secara bertahap menaikkan produktivitas yang dibantu oleh program infrastruktur Jokowi. Menurut kami pemerintah takkan melakukan pemangkasan suku bunga lagi memasuki tahun 2017, karena start awal pada mekanisme transmisi suku bunga lebih rendah di sistem perbankan, meningkatnya ketidakstabilan global, dan tekanan inflasi lebih tinggi.

JCI 2017 Index Range 12M Forward PER

5,246 5,100-5,500 14.6x

7 December 2016

INDONESIA STRATEGY Key Charts

!

Menteri-menteri dengan orientasi reformasi siap di posisi masing-masing; menempatkan taruhan pada mesin ekonomi internal Melihat kenyataan bahwa Indonesia tertekan pertumbuhan eksternal lemah beberapa tahun terakhir (yaitu dunia komoditas), kami menilai hal ini membukakan mata negara untuk mencari jalan pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Memajukan negara dengan satu set mesin internal— reformasi dan perolehan produktivitas—mungkin terlihat membosankan untuk banyak pihak. Namun, menurut kami, kita tidak bisa menutup mata melihat terobosan-terobosan tambahan yang telah terwujud di bawah pemerintahan Jokowi, terutama bagaimana ia kini didukung oleh pasukan teknokrat yang berorientasi reformasi. Dalam laporan ini, kami menyoroti bagaimana Jokowi bertindak sejalan dengan para menteri untuk menghasilkan perubahan struktural positif di bidang pendidikan, keuangan, UMKM dan sektor pertanian. Positif terhadap bahan pokok dan infrastruktur; penghasil dolar AS untuk posisi taktis Sementara kami yakin pihak investor sebaiknya tidak mengambil sikap optimis berlebihan terhadap JCI, kami merekomendasikan nama-nama dengan market cap kecil menengah, yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari bonus demografis dan reformasi yang terus berlanjut di Indonesia. Kami perkirakan populasi muda akan menawarkan pertumbuhan sehat pada produk konsumsi seperti susu (ULTJ) dan roti (ROTI; tanpa rating), sementara juga mendapatkan keuntungan dari dorongan pemerintah terhadap infrastruktur (PTPP dan KBLI; tanpa rating), inisiatif pertanian (BISI; tanpa rating), dan program rumah subsidi (BBTN. Untuk memanfaatkan kisah investasi sektor riil Indonesia, kami menyukai DMAS karena kemampuannya melakukan penjualan blok lahan vs pesaing (50-80ha vs 1030ha), digabung dengan jumlah bersih lahan siap jual sebesar 1.024ha. Untuk posisi taksi jangka pendek menengah, pertimbangan kami adalah berlindung pada nama-nama komoditas yang menghasilkan dolar AS (kecuali nama pemilik batubara).

Ticker

Rec.

DMAS BBTN RALS PTPP ULTJ

BUY BUY BUY BUY BUY

Curr. Px (Rp/sh) 228 1.670 1.170 3.910 4.600

Target Px (Rp/sh) 340 2.390 1.630 5.310 5.400

Upside (%) 49% 43% 39% 36% 17%

Market cap (USD mn) 814 1.310 615 1.469 984

PER (x) FY17E FY18E 11,2 9,7 6,5 5,5 17,7 16,3 16,6 12,9 18,6 19,5

Source: Bloomberg Estimates (Retrieved on December 5th, 2016), Sucorinvest Research

PBV (x) FY17E FY18E 1,3 1,2 0,9 0,8 2,2 2,1 3,1 2,7 3,2 2,9

Sources: Bloomberg, JCI, Sucorinvest Research

STANLEY LIONG [email protected] +62 21 8067 3130

PUTRI KINANTY SIREGAR [email protected] +62 21 8067 3136

SucorInvest

Indonesia Outlook 2017

Dec 2016

Para analis yang menyumbangkan tulisan untuk laporan ini Felicia Putri Tjiasaka – On the ground [email protected] +6221-8067-3137 Sandy Ham – On the ground [email protected] +6221-8067-3138 Adina Layarda – On the ground [email protected] +6221-8067-3132 Erni Marsella Siahaan – Banks [email protected] +6221-8067-3133 Alexander Budiman – Transportation, Materials, Construction [email protected] +6221-8067-3134 Sharon Anastasia Tjahjadi – Property, Real Estate, Retail [email protected] +6221-8067-3135

02

SucorInvest


Dec 2016

Pandangan Ekuitas JCI Kami perkirakan pasar hanya akan bergerak sideways di tahun 2017—ada beberapa faktor yang menentukan Pandangan kami untuk JCI di tahun depan cukup hati-hati, dengan nilai indeks kami tetapkan pada PER forward 14-15x, yang memberi kami kisaran target indeks 5.100-5.500. Pandangan kami terhadap pasar sangat tergantung pada kurangnya katalis jelas dan positif untuk mendorong valuasi ekuitas lebih tinggi dibanding tingkatannya saat ini (walaupun ada aliran dana keluar baru-baru ini)—bahkan menurut kami ada risiko karena pertumbuhan konsumsi domestik dan perkembangan pasar global yang masih datar, seperti kenaikan suku bunga Fed yang akan segera terjadi serta presiden terpilih AS yang baru, Trump, yang akan memaparkan emerging market (EM) seperti Indonesia pada downside. Sementara ada sejumlah variabel yang mendorong imbal hasil JCI, posisi dana asing selalu penting terhadap ekuitas Indonesia melihat kecilnya ukuran pasar. JCI memang bisa bergerak ke berbagai arah dengan adanya aliran dana asing masuk di tahun apapun, pasar tidak pernah tidak terkoreksi ketika ada sejumlah besar dana asing yang dikeluarkan oleh fund manager asing (misalnya tahun 2013 dan 2015), jika kita tilik sejarah 10 tahun terakhir. Kinerja JCI yang stagnan/bearish (per situasi akhir tahun) umumnya diawali oleh valuasi indeks relatif tinggi yaitu PER TTM >18x di tahun sebelumnya (n -1), aliran dana asing bersih masuk yang kuat di tahun(-tahun) sebelumnya (yaitu profit taking), dan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral (memaksa perusahaan-perusahaan domestik untuk memangkas belanja capex), di antara banyak hal. Sebaliknya, pasar yang bullish umumnya menuntut adanya pelonggaran kebijakan tingkat suku bunga (untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik) dan valuasi yang terhitung tidak mahal di tahun sebelumnya. Menuju tahun 2017, kami yakin kemungkinan kecil bagi Bank Indonesia untuk terus menetapkan kebijakan moneter yang leluasa karena hal ini akan menyebabkan semakin banyak aliran dana asing keluar, walaupun hal ini bisa diimbangi oleh aktivitas ekonomi domestik yang lebih kuat melalui lebih banyak peminjaman dan nilai capex lebih tinggi—yang berujung pada kinerja JCI yang lebih tinggi karena ekspektasi penghasilan naik—namun ini semua dengan asumsi situasi permintaan konsumen yang bersahabat untuk memicu pertumbuhan pasokan. Di saat yang sama, mekanisme transmisi tingkat benchmark terhadap pinjaman korporasi/konsumen masih perlu dibuktikan. Hal ini, ditambah dengan valuasi JCI yang terhitung mahal di angka PER TTM 24x dan aliran dana asing masuk yang sudah cukup kuat YTD, menyebabkan kinerja JCI terlihat akan ada di wilayah netral atau bearish, dalam pandangan kami.

03

SucorInvest Dec 2016


Tentang imbal hasil di masa depan untuk sejumlah kelas aset, kami yakin bahwa perspektif jangka panjang dan pemahaman terhadap sejarah sangat membantu. Di grafik di bawah yang menunjukkan pertumbuhan JCI dan book value-nya, jelas bahwa tren jangka panjang adalah naik. Tahun-tahun bull 2002-2007 mengkombinasikan permintaan eksternal yang sangat kuat, upswing musiman pada sisi fundamental dan valuasi yang murah telah menghasilkan imbal hasil 45% per tahun untuk para investor. Krisis keuangan global tahun 2008 memang menyakitkan, namun pasar pulih cukup cepat dan lebih dari sekedar menutupi kerugian tahun tersebut. Fundamental JCI masih bagus dengan book value tumbuh 12% p.a. dari 2010-2015, namun tentunya tidak setinggi periode 2002-2017 yang tumbuh 19% p.a. Patut dicatat bahwa di awal tahun 2000, perusahaan-perusahaan masih dalam masa pemulihan dari krisis keuangan Asia dan ada efek basis yang membantu menghasilkan pertumbuhan 19% p.a. Tak ada imbas berarti pada fundamental perusahaan-perusahaan di tengah krisis keuangan global 2008, dan fundamental kembali ke rutenya yang bergerak ke atas berkat suntikan stimulus global dan harga komoditas yang kuat. Namun kenyataannya, pasar modal telah melesat jauh di atas level wajar di tahun-tahun bull 2002-2007 kemarin dan sekali lagi di periode pemulihan yang tajam tahun 2009-2010. Sebagai hasilnya, imbal hasil tahun 2010-2015 turun tajam ke hanya 4% p.a., sementara fundamental tumbuh 12% p.a. Secara global, kondisi makro terus tertantang dengan adanya tingkat utang tinggi di sejumlah negara maju, pertumbuhan rendah, negara-negara yang semakin protektif terhadap diri sendiri, dan Fed yang kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga karena ketatnya situasi pasar buruh serta tekanan inflasi di AS. Kami menilai situasi global yang sangat menyesakkan ini berarti Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa pertumbuhan di beberapa tahun ke depan akan lebih lambat dan kebanyakan dari pertumbuhan ini akan datang dari perbaikan produktivitas domestik dan reformasi internal. Berdasarkan PBV, menurut kami bisa ada upside dari level saat ini karena valuasi belum terlalu tinggi, namun melihat kenyataan kita berhasil mencapai angka ganda di 2016, ada kemungkinan imbal hasil akan menyusut (atau setidaknya, stagnan) di tahun 2017. Kenyataannya, hal ini memang terlihat seperti pola di lima tahun terakhir untuk JCI, di mana imbal hasil angka ganda kemudian disusul oleh imbal hasil rendah atau negatif seperti di tahun 2013 dan 2015.

04



Kemenangan Trump di Pemilu AS baru-baru ini berpotensi membahayakan prakiraan pertumbuhan emerging market (EM/pasar berkembang) seperti Indonesia karena ketidakpastian yang mungkin muncul, seperti potensi mundurnya AS dari persetujuan perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) yang sebelumnya telah ditandatangani di era Presiden Obama (Indonesia telah menyatakan maksudnya untuk bergabung)—di mana AS telah memimpin proses ratifikasi—dan potensi berlanjutnya situasi harga minyak rendah karena naiknya produksi minyak shale AS di masa depan, sebagai contoh, melihat kecenderungan Trump mengambil sikap praktis (dan bukannya ideal) dalam mengambil pilihan tentang energi, digabung dengan sikapnya yang protektif terhadap negara (tingkat produksi AS yang lebih tinggi bisa membuat negara-negara OPEC membatalkan program pembatasan produksi mereka agar bisa menjaga pangsa pasar mereka, yang akan memberi implikasi negatif pada harga minyak dan menghalangi pertimbuhan negara-negara yang tergantung pada ekspor minyak). Retorika Trump dalam upayanya mendorong pertumbuhan domestik dengan mengorbankan partner dagang juga bisa memicu aliran modal keluar dari sejumlah negara berkembang seperti Indonesia (walaupun imbas perdagangan yang eksplisit terhadap Indonesia mungkin tidak terlalu besar). JCI saat ini berdagang dengan multipel forward 15x (PER TTM 24x) vs historikal 10-tahun 13.5x—tidak terhitung murah. Hingga saat ini, investor asing telah mengakumulasi angka bersih c.AS$1.9bn dalam bentuk ekuitas setelah aliran dana keluar bersih c.AS$1.5bn tahun lalu, yang menurut kami sudah dalam kondisi prima untuk profit taking, ketika ada katalis dalam bentuk apapun juga, setelah mencatat >10% kenaikan YTD pada mata uang lokal (lebih tinggi dalam hal dolar AS melihat penguatan Rupiah). Dalam pandangan kami, kepercayaan diri konsumen masih rapuh, dan perbincangan kami dengan pihak pebisnis on the ground masih memproyeksikan nada muram—mulai dari properti, bisnis otomotif (dan derivatifnya), alat tulis kantor, tekstil, produk busana, dan lain-lain. Penjualan di galeri seni mengalami pemulihan di beberapa bulan terakhir namun dikabarkan mulai kembali turun. Sektor yang berhubungan dengan konstruksi relatif mendapatkan dukungan namun tidak dalam kondisi bullish. Industri kreatif yang lebih kecil, seperti yang terhubung dengan pernikahan (misalnya fotografi) terus berkembang dengan baik.

05



Dalam pandangan kami, JCI terhitung menunjukkan kinerja terbaik di wilayahnya karena sejumlah alasan (dan persepsi juga): 1) Tingkat suku bunga yang perlahan turun—atau harapan tentang hal tersebut—karena patokan suku bunga telah dialihkan dari suku bunga BI ke 7-hari Reverse Repo (tingkat diskon lebih rendah memungkinkan re-rating valuasi ekuitas), 2) dana asing mengejar imbal hasil yang lebih tinggi di dunia dengan imbal hasil rendah—dan Indonesia telah menjadi tujuan utama terutama karena inflasi yang jauh lebih rendah vs tingkatan historikal (mendorong imbal hasil nyata), 3) gairah pasar setelah reshuffle kedua yang dilakukan presiden Jokowi pada kabinet kerjanya, di mana Indonesia menyambut kepulangan Sri Mulyani yang kembali menjabat pemimpin Kementerian Keuangan, 4) pernyataan-pernyataan Fed AS yang sebelumnya masih hati-hati tentang kenaikan suku bunga (kini tidak lagi demikian di mana mayoritas konsensus telah mengantisipasi kenaikan suku bunga di bulan Desember), dan 5) posisi taktis investor dalam mengantisipasi program tax amnesty Indonesia.

Sektor pertambangan Indonesia telah mendapatkan aliran masuk dana yang besar sejak awal tahun setelah mengalami periode lemah berkepanjangan karena tekanan pada harga komoditas global seperti batubara thermal. Melihat persepsi kami tentang bagaimana investor asing sebelum ini menilai sektor pertambangan underweight, digabung dengan rendahnya lukuiditas pada ekuitas pertambangan vs nama-nama big cap lainnya, hal ini telah berujung pada kinerja harga saham yang naik dua- hingga empat-kali-lipat. Nama-nama pemain batubara di Indonesia seperti ADRO, PTBA dan ITMG telah mencatat perolehan bagus berkat permintaan tinggi siklus jangka pendek dari pasar-pasar seperti Cina (ketika pasar-pasar ini memasuki periode penimbunan ulang dalam antisipasi musim dingin) dan inisitif pemerintah Cina memangkas jumlah hari kerja, yang berujung pada pemangkasan pasokan bahan baku dari negara tersebut. Petambang nikel murni, Vale Indonesia (INCO) sejauh ini juga melaporkan kinerja baik sejak awal tahun. Namun, dengan JCI saat ini menghadapi risiko berkelanjutan kaburnya modal karena antisipasi kenaikan suku bunga Fed AS dan kemenangan Trump di Pemilu presiden, kami yakin para investor asing akan lebih cenderung mengambil keuntungan juga di sektor pertambangan.

06



Pergerakan terakhir yang terlihat dari nama-nama pemain batubara di mana saham telah jatuh 5-10% dalam satu hari terhitung wajar dalam pandangan kami, walaupun kami masih akan terus mengakumulasi posisi sehubungan dengan nama-nama komoditas non-bulk seperti INCO berkat tekanan pada struktur pasokan dari larangan ekspor ore dari pemerintah Indonesia yang mulai berlaku Januari 2014. Dalam pandangan kami, INCO adalah produsen nikel dengan dana tunai bersih dan biaya rendah serta model bisnis aman melihat nikel matte yang diproduksi diserap 100% oleh perusahaan induk di Jepang berdasarkan persetujuan kontrak jangka panjang. Penetapan harga nikel matte INCO memiliki korelasi kuat dengan patokan harga nikel LME—karenanya merupakan proksi yang bisa diandalkan untuk kapitalisasi pergerakan di harga nikel global.

Memasuki tahun 2017, kami yakin sejumlah risiko dan gangguan memang ada: 1) konsensus telah memperhitungkan c.16% pertumbuhan penghasilan tahun depan, +30% marjin kotor vs angka saat ini 23-24% dan ROE tinggi c.18% (yaitu ekspektasi yang sudah terhitung tinggi telah diperhitungkan), 2) kepercayaan di sektor riil/konsumen yang masih goyah untuk mulai berbelanja (ini juga terefleksi melalui pertumbuhan pinjaman sistem yang lemah yang telah kami lihat YTD, 3) anggaran pemerintah/APBN masih menghadapi tantangan dalam hal pendapatan pajak (pendapatan pajak domestik di 9M16 baru terhitung 58% dari target setahun), hingga ada kemungkinan menekan pembelanjaan publik, dan 4) kekhawatiran yang terhubung pada profitabilitas korporasi tahun depan melihat Rupiah yang kini terdepresiasi terhadap dolar AS (ada banyak perusahaan Indonesia yang tergantung pada impor untuk kelancaran produksi), harga energi yang berpotensi naik lebih tinggi (misalnya, harga batubara pulih, tarif listrik lebih tinggi tahun depan, naiknya biaya tenaga kerja dan lain-lain), sementara prakiraan kenaikan harga terlihat tidak terlalu jelas melihat situasi permintaan yang kurang bergairah untuk dapat mengalihkan tekanan biaya.

07



Untuk rekomendasi pembelian ekuitas Indonesia, pilihan kami adalah sebagai berikut: DMAS: saham properti industri seperti DMAS seharusnya adalah penerima keuntungan utama dari peningkatan ivenestasi jangka panjang baik dari FDI maupun DDI, mulusnya proses perizinan, membaiknya kebijakan bisnis dan efisiensi logistik jangka panjang pada konektivitas antar pulau. DMAS adalah pilihan utama kami di sektor ini berkat kualitas asetnya yang tinggi, jumlah bersih cadangan lahan siap jual sebesar 1.068ha dan kemampuan melakukan penjualan blok besar seukuran 50-80ha vs pesaing di wilayah yang sama sebesar 10-30ha. Ada juga upside tambahan dari industri yang terhubung dengan otomotif dengan selesai dibangunnya pabrik penyewa utama Mitsubishi dan Suzuki, yang tidak hanya akan membantu menarik tambahan penyewa yang bermain di industri otomotif, namun juga mencip-takan tambahan lalu lintas manusia sekitar 5.000 orang, karenanya men-ciptakan efek multiplier dengan meningkatkan permintaan untuk fasilitas komersil dan hunian. Sebagai akibatnya, kami melihat adanya potensi kenaikan tingkat monetisasi DMAS untuk aset komersil dan huniannya ke depan. BBTN: BBTN adalah penerima keuntungan utama dari program rumah murah pemerintah dengan pangsa pasar 97% dan franchise yang sangat kuat di segmen pasar ini. Untuk 2017, BBTN diperkirakan mendapatkan upside penghasilan lebih besar berkat kendali biaya yang lebih efisien yang datang dari volum subsidi cicilan yang cukup besar. Sebagai tambahan, kami yakin bahwa NPL perusahaan telah menyentuh puncak tahun 2015 dan kini diperkirakan akan turun berkat kualitas aset yang lebih baik dari subsidi cicilan. RALS: Kami yakin profil pertumbuhan Ramayana bisa dipertahankan, baik dalam hal lalu lintas dan kemampuannya menaikkan nilai belanja dari pelanggan yang berhasil diraih, melalui peremajaan gerai dan konsolidasi busana yang berujung pada lini produk yang lebih trendi, penempatan produk yang lebih baik, perbaikan pada pengalaman belanja secara keseluruhan, dan peningkatan kesadaran merek. Ini tidak hanya akan membantu mendorong pertumbuhan pendapatan, namun juga membantu perusahaan meraih kekuatan penetapan harga untuk mempertahankan marjin. Kami juga yakin bahwa pasar saat ini menganggap enteng upside yang bisa didapatkan Ramayana melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), satu dari inisiatif pemerintah yang pro kalangan miskin di ibukota, di mana sejumlah pengecekan kami di lapangan telah menunjukkan bahwa berkat sosialisasi program yang baik ke populasi secara keseluruhan, Ramayana telah mampu meraup setidaknya 50% pembelanjaan ritel sementara tetap menekan pihak pesaing. PTPP: Secara historikal, PTPP memiliki ROE tertinggi di antara sesama BUMN, di angka 19-22%. PTPP juga kontraktor konstruksi yang paling rasional dan aman dalam hal target kontrak baru dan pencatatan pendapatan di antara semua kontraktor BUMN karena tak adanya proyek spesifik yang ikonik yang mendominasi order book perusahaan, dalam pandangan kami. PTPP memiliki keahlian di bidang EPC dan pengembangan pelabuhan, yang kami yakini akan menjadi proyek prioritas di tahun 2017. Mungkin kekhawatiran terbesar saat ini adalah gearing bersih dan kotor yang ada di angka 126%/174% hingga 9M16, namun rights issue yang siap dilangsungkan tahun ini seharusnya menghapus kekhawatiran ini karena aksi ini seharusnya mampu membantu de-lever ke tingkat di bawah 100%.

08



ULTJ: Dalam laporan kami yang baru saja terbit, kami menyoroti kenyataan bahwa ULTJ adalah sapi kaya dana tunai dengan valuasi yang jauh lebih murah dibanding nama-nama dengan market cap lebih besar seperti misalnya Unilever Indonesia (UNVR), dengan potensi pembagian dividen menggiurkan di masa depan untuk mendorong efisiensi modal. Perusahaan tidak terlindungi dari kemungkinan kenaikan harga bahan mentah tahun depan (pihak manajemen telah memperkirakan kenaikan harga susu 20% tahun depan, yang kami yakini akan menjadi tantangan penting untuk prakiraan profitabilitas jangka pendek menengah perusahaan), namun kami yakin akan ada upaya dari perusahaan untuk mengatasi isu tekanan biaya ini melalui peningkatan harga jual seperti yang telah terlihat di kenaikan 4.5% bulan Juni untuk produk-produk olahan susu. Kami yakin merek "Ultramilk" ULTJ masih mendominasi pasar produk olahan susu UHT dan rencana jangka panjangnya masih tetap solid. Kami perkirakan marjin kotor jangka panjang ULTJ akan terstabilisasi di c.30%, sama seperti tren historikal. Harga saham saat ini masih memberi upside c.20% dari harga target kami Rp5.400/saham.

BISI (Tanpa Rating): Perusahaan ini adalah produsen terbesar produk benih jagung, padi dan holtikultura di Indonesia. Kami memperkirakan program kedaulatan pangan pemerintah yang berkelanjutan akan mendukung produsen benih seperti BISI, karena impor bahan pokok akan ditekan bertahap ke depannya. Pemerintah juga berencana menaikkan subsidi benih jagung tahun depan dari 22.500 ton (1.5juta ha) ke 45.000 ton (3.0ha), dengan BISI berpotensi menjadi penerima keuntungan dari program tersebut. Sistem irigasi yang lebih baik yang ditargetkan pemerintah (didukung tentara lokal, Babinsa) juga diperkirakan memungkinkan produsen benih seperti BISI untuk menaikkan volum secara organik melalui permintaan yang lebih tinggi dari petani lokal karena akan ada tambahan lahan yang bisa digarap. Tipe benih jagung yang diproduksi BISI—benih hibrida—memberi perusahaan kemungkinan lebih tinggi untuk meraup pangsa pasar dari program subsidi berkelanjutan pemerintah karena benih ini dapat meningkatkan imbal hasil per hektar (efisiensi lebih tinggi). Peran terakhir BULOG sebagai penjaga kestabilan harga untuk produk pertanian dan penyerap hasil panen, juga diperkirakan akan memberi imbas positif untuk BISI.

KBLI (Tanpa rating): Sebagai pemain papan atas di industri kabel Indonesia, KBLI adalah salah satu penerima keuntungan utama dari proyek nasional 35 GW. Pandangan kami, KBLI akan mendapatkan dukungan materi positif terhadap kinerja keuangannya berkat proyek ini ke depannya. Marjin telah membaik secara signifikan YTD karena harga bahan mentah tetap bersahabat, dan penjualan pada PLN, pelanggan terbesar, kini dilakukan langsung dengan pihak kantor pusat, dan bukannya per proyek seperti sebelumnya. Neraca keuangan juga terlihat sehat dengan net gearing di angka tunggal. Valuasi terhitung murah di angka PER TTM 4x vs rerata historikal jangka panjang, 7x. Perusahaan juga berhasil menjaga DPR 3-tahun sebesar 20-25% yang memberi imbal hasil c.6% pada harga saat ini.Kami berhati-hati sehubungan dengan nama-nama yang berhubungan dengan batubara (ADRO, PTBA, ITMG), petambang mineral negara (ANTM, TINS), perusahaan taksi konvensional (misalnya BIRD/TAXI), semen (SMGR, INTP, SMCB), properti (kami masih melihat pertumbuhan yang sangat lemah), dan saham-saham dengan market cap besar lainnya (yang dipengaruhi tekanan aliran ETF keluar ketika dana asing mengambil posisi kembali ke DM vs EM). 09



10



11



Risiko dan perangkap Setelah Pemilu AS, kami yakin bahwa salah satu risiko terbesar untuk investor adalah aliran dana di sejumlah EM terus berbalik arah melihat kemungkinan kebijakan politis yang melindungi negara dari presiden terpilih Donald Trump dan sejumlah kenaikan suku bunga oleh the Fed karena makin ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan inflasi mulai menunjukkan diri. Untuk Indonesia, aliran dana asing yang berbalik arah baik pada obligasi maupun ekuitas umumnya diikuti oleh koreksi pasar yang cukup berarti. Sebagai contoh, dana asing bersih yang keluar tahun 2008, 2013, dan 2015 berakibat pada turunnya JCI sebesar 51%, 1% dan 12% berturut-turut. Sama dengan obligasi pemerintah di mana imbal hasil juga naik di periode 2008, 2013, dan 2015. Kami mencatat bahwa imbal hasil obligasi pemerintah juga naik di tahun 2005 ketika ada aliran dana asing keluar yang cukup besar walaupun JCI berhasil mencatat kenaikan 16% tahun tersebut. Walaupun demikian, kami yakin risiko pasar yang dihadapi pihak investor saat ini tidak setinggi periode-periode tersebut di atas. Sejumlah tren makro penting untuk Indonesia saat ini sebenarnya lebih bersahabat dibanding periode-periode tersebut, seperti inflasi yang tetap terkendali, defisit akun berjalan yang terus membaik, dan naiknya cadangan devisa. Berdasarkan PBV trailing, JCI saat ini diperdagangkan pada PBV 2.3x vs 2.7x di awal 2015 sebelum terkoreksi, dan 3.1x di awal 2013 dan 3.6x di awal tahun 2008 (menurut kami bisa juga ada risiko upside jangka pendek dari sudut pandang valuasi). Pihak investor harus bersiap menghadapi sejumlah aliran dana keluar, namun kami tidak berpendapat hal ini akan menyebabkan koreksi pasar yang berarti (karenanya kisaran target JCI kami untuk 2017 adalah 5.100-5.500). Karena itu, pemetaan posisi portofolio investor sebaiknya tidak perlu sangat defensif, dalam pandangan kami. Harap ingat bhawa sentimen para investor global masih bearish dan terutama untuk Indonesia, perekonomian belum sepenuhnya pulih dengan GDP yang masih berjuang untuk bertahan di atas 5.0% vs masa-masa keemasan dengan GDP 6%+, dan pasar yang baru saja mengalami koreksi parah di tahun 2015—masih segar di pikiran para investor. Secara keseluruhan, kami rekomendasikan agar para investor lebih fokus pada paparan saham yang selektif.

Dalam hal risiko saham secara spesifik, kami menyoroti enam saham yang harus diawasi pihak investor: Indofarma (INAF IJ: tanpa rating), PP Property (PPRO IJ: tanpa rating), Semen Baturaja (SMBR IJ: tanpa rating), Aneka Tambang (ANTM IJ: tanpa rating), Kimia Farma (KAEF IJ: tanpa rating), dan Krakatau Steel (KRAS IJ: tanpa rating).

12



Harap catat bahwa kami tidak memiliki rekomendasi resmi terhadap saham-saham ini. Yang kami soroti di sini hanyalah aksi harga spektakuler dan potensi risiko bubble karena saham-saham ini bisa saja berbalik arah suatu saat di tahun 2017. Leverage beberapa saham ini terhitung tinggi, yang berarti ada implikasi lain di luar harga saham. Perolehan dari enam saham ini berkisar pada 154% hingga 2.245% YTD (dan saham-saham ini bukan saham internet), sementara JCI hanya naik 12%. Tentu saja ada sejumlah saham lain yang juga mencatat peroleh spektakuler, namun yang berbeda dari keenam saham ini adalah mereka semuanya adalah perusahaan milik negara.

Sejumlah investor yakin bahwa BUMN tidak mungkin gagal—karenanya mereka adalah saham yang kebal peluru—karena apapun yang terjadi pemerintah akan campur tangan untuk mendukung baik sisi fundamental perusahaan maupun harga saham. Hal ini sebenarnya belum pernah terbukti di masa lampau, yang menyebabkan euforia saat ini terhadap keenam saham tersebut semakin berisiko. Menilik fundamental berdasarkan data trailing 12 bulan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini terhitung biasa saja atau bahkan menunjukkan kinerja di bawah standar, yang diperdagangkan dengan valuasi sangat tinggi. Menggunakan rasio EBITDA terhadap aset sebagai proksi dari profitabilitas, keenam perusahaan ini menghasilkan rerata imbal hasil aset (ROA) sebesar 5.9% sementara berdagang di rerata multipel EV/EBITDA 68.2x. Angka rerata juga masih belum memberi gambaran sesungguhnya karena kisaran untuk keenam perusahaan ini sangat luas dengan Indofarma, misalnya, berdagang pada EV/EBITDA 164.9x sementara hanya menghasilkan imbal hasil total aset EBITDA 5.2%.

13



Indofarma kebetulan adalah saham dengan kinerja terbaik di Indonesia dan sangat spekulatif menurut pendapat kami. Kelima perusahaan lain juga berisiko dari sudut pandang harga saham namun tidak seekstrim Indofarma. Indofarma juga memiliki leverage sangat tinggi dengan rasio utang bersih ke EBITDA sebesar 6.5x, walau kami catat ada situasi ekstrim lain dari sudut pandang leverage di antara keenam perusahaan ini, yaitu Krakatau Steel, dengan rasio utang bersih ke EBITDA sebesar 32.6x. Indofarma terhitung perusahaan kecil dengan total aset Rp1.5tn hingga 3Q16 atau sama dengan AS$111juta, yang berarti ada implikasi sekunder yang sangat terbatas dari sudut pandang utang. Namun, Krakatau Steel adalah perusahaan yang berukuran cukup besar dengan total aset Rp49.9tn atau AS$3.7bn. Total paparan utang terhitung cukup signifikan di angka AS$1.7bn, karenanya kami yakin bahwa ada beberapa implikasi sekunder terutama pada pihak kreditor mereka. Kami catat bahwa Krakatau Steel adalah perusahaan milik negara dan memiliki kualifikasi sebagai paparan semi pemerintah terhadap pihak kreditor mereka. Karenanya walaupun neraca keuangannya memiliki leverage sangat besar, utang diklasifikasi sebagai current oleh pihak bank.

14

SucorInvest


Dec 2016

Perjalanan ke Perolehan Produktivitas Berlayar dari siklus super komoditas ke bonus demografi Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi kuat di dekade terakhir, yang terutama didukung oleh kayanya sumber daya alam dan demografi yang bersahabat. Kuatnya pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara terkembang, terutama Cina yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi saat itu. Sejak 2010, peta ekonomi telah berubah sepenuhnya. Pertumbuhan global telah menurun dan sejumlah negara terkembang yang sebelumnya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi global—seperti AS, Jepang, Cina dan zona Eropa—telah kehabisan amunisi untuk membangkitkan kembali perekonomian. Sebagai hasilnya, Indonesia, yang pertumbuhannya sejauh ini sangat tergantung pada ekspor komoditas, mulai mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi ketika permintaan eksternal yang terdorong oleh komoditas mulai memburuk. Dengan situasi pertumbuhan global yang lemah saat ini, Indonesia terpojok dan tidak punya pilihan selain bergantung pada pemulihan internal melalui reformasi struktural dan produktivitas domestik untuk menjadi mesin baru pertumbuhan ke depannya. Jika kita mereferensi dari sejarah, siklus super komoditas dimulai tahun 2001 sebagai imbas dari pasar bearish USD tahun 2000an dan pertumbuhan ekonomi kuat dua raksasa Asia, Cina dan India. Saat itu, Indonesia, yang memiliki sumber daya alam berlimpah, menjadi pemasok kedua negara tersebut dan mengalami booming ekspor yang luar biasa. Tahun 1999-2011, ekspor naik signifikan sebesar 318% walaupun diinterupsi oleh krisis finansial tahun 2008—yang akhirnya mencapai puncaknya tahun 2011. Kenaikan nilai ekspor adalah hasil tingginya permintaan komoditas dari negara-negara tetangga dan terkembang seperti Cina dan India bersamaan dengan kenaikan signifikan harga komoditas seperti karet, bijih besi, minyak mentah, batubara dan lain-lain (Fig. 19).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara importir yang tercatat angka ganda, ekonomi Indonesia juga berkembang signifikan dan menyentuh titik puncak tahun 2007 ketika GDP tumbuh sebesar 6.35%. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh wilayah-wilayah dengan komoditas melimpah seperti Papua, Sulawesi, dan Sumatera.

15



Manisnya era booming komoditas tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena pemerintah sangat bergantung pada komoditas bahan mentah dan mengabaikan sektor manufaktur/industri hilir. Sebagai hasilnya, ekonomi Indonesia tidak siap menghadapi akhir booming komoditas. Ketika pertumbuhan ekonomi Cina dan India mulai melambat tahun 2011, permintaan komoditas ikut terpuruk dan berujung pada penurunan signifikan harga komoditas global. Surplus perdagangan yang panjang dinikmati Indonesia kemudian berubah menjadi defisit, dan sebagai akibatnya menimbulkan tekanan pada Rupiah (Fig. 22). Sejalan dengan kondisi tersebut, ekonomi Indonesia mulai melambat namun masih berkisar pada pertumbuhan ±5%, berkat struktur demografis yang mendukung, yang menyediakan basis konsumen yang sehat. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah adalah bahwa ketergantungan berlebih pada ekspor—terutama dalam bentuk komoditas mentah/tidak terproses—tidak mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika satu negara mengekspor komoditas tidak terproses, produk ekspor ini tidak memberi nilai tambah yang cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi basis produknya. Karena produknya tidak terdiversifikasi, negara seperti ini hanya bisa bergantung pada sejumlah kecil pasar yang sangat membutuhkan bahan mentah. Ini menyebabkan perekonomian negara pengekspor sangat tergantung pada dinamika ekonomi negara pengimpor. Kembali ke Indonesia, kurangnya kemampuan negara untuk memberi nilai tambah pada produk ekspor menyebabkan kerapuhan pada ekonomi karena ketidakmampuan seperti itu memaksa negara mengimpor barang jadi dari luar negeri (yang bahan mentahnya sebelumnya diambil dari Indonesia). Permasalahan ini menciptakan kerapuhan ekonomi ketika terjadi guncangan eksternal, sama seperti kasus tahun 2011-2014, ketika perekonomian Indonesia tercatat lebih rendah karena defisit perdagangan berkepanjangan. Jadi, apakah Indonesia siap berubah?

16

SucorInvest


Dec 2016

DEMOGRAPHICAL OVERVIEW

INDONESIA’S DEMOGRAPHIC ADVANTAGES WORLD POPULATION Population, in terms of number and age structure, can play a key role in determining economic growth by providing productive workforce to increase productivity as well as creating demand for products through higher household consumption. This is one of the reasons why Indonesia is becoming one of investors’ darlings among emerging markets.

INDONESIA’S POPULATION There are approximately 261mn people in Indonesia (based on latest UN estimates, as of October 2016), making Indonesia to be the 4th most populous country in the world after China, India, and the U.S. (3.5% of world population) and the biggest country in South-East Asia (40.7% out of total South East Asia population).

HUMAN POPULATION

17

SucorInvest


Dec 2016

Keuntungan demografis Indonesia Populasi, dalam hal angka dan struktur, dapat memainkan peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan juga menciptakan permintaan terhadap berbagai produk melalui tingginya konsumsi rumah tangga. Ini adalah salah satu alasan kenapa Indonesia mulai menjadi kesayangan investor di antara EM lainnya. Ada sekitar 261juta orang di Indonesia (berdasarkan estimasi terakhir UN, per Oktober 2016), yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 negara dengan populasi terbesar di dunia, setelah Cina, India dan Amerika Serikat (3.5% dari populasi dunia) dan negara terbesar di Asia Tenggara (40.7% dari total populasi Asia Tenggara). Yang menarik, angka populasi tinggi ini juga didukung oleh besarnya porsi populasi kaum muda (67%). Walaupun lebih rendah dibanding Singapura (73%), Thailand (72%), Brunei Darussalam (72%), Vietnam (70%) dan Malaysia (69%); Indonesia memiliki median umur terendah di angka 28.6 tahun yang berarti dividen demografis populasi muda akan bertahan lebih lama dibanding negara-negara tetangga.

Selain keuntungan dari berlimpahnya sumber daya alam dan manusia, banyak orang yakin bahwa Indonesia sejauh ini telah menikmati bonus demografis yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan populasi di era 60-90an. Istilah "bonus demografis" adalah situasi di mana rasio populasi muda/bekerja terhadap populasi yang tidak mandiri (anak-anak usia 15 tahun dan kaum manula) menyentuh tingkatan terendah. Situasi ini disebut bonus karena periode ini seharusnya menyebabkan produksi nasional mencapai titik tertinggi karena tingginya produktivitas dan tingkat konsumsi. Di periode ini, kebanyakan orang ada di masa produktif dan menghasilkan pendapatan sendiri; baik dari bekerja sebagai karyawan atau menjalankan bisnis pribadi. Di saat yang sama, populasi muda ini juga menghasilkan permintaan tersier lebih tinggi melalui naiknya tingkat konsumsi.

18



Menurut kami, jendela bonus demografis Indonesia mulai terbuka tahun 2015, walau beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini telah dimulai tahun 2010. Kami melihat sejumlah indikator yang menyoroti hasil dari bonus demografis ini serta periode booming komoditas, seperti meningkatnya populasi kelas pendapatan menengah bersamaan dengan naiknya tren konsumsi produk mewah, naiknya investasi asing yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja, dan pertumbuhan GDP kuat yang didukung oleh konsumsi. Namun sama seperti periode booming komoditas, jendela bonus demografis akan tertutup suatu saat nanti di masa depan. Kami perkirakan penutupan tersebut sekitar tahun 2035, yang berarti kita masih memiliki 20 tahun lagi untuk mengkapitalisasi periode bonus ini.

Sumber: Populationpyramid.net, riset Sucorinvest

19



Terus berbaris ke depan: Tranformasi dari komoditas ke produktivitas Walaupun ada pemulihan lunak di indeks harga komoditas akhir-akhir ini, kami perkirakan pemulihan ini belum solid. Secara umum, kami yakin bahwa permintaan keseluruhan untuk komoditas masih terhitung lemah jika kita melihat negara-negara importir seperti Cina, India dan zona Eropa. Sebagai tambahan, kami berpendapat bahwa tantangan terhadap perolehan harga komoditas seperti minyak mentah masih ada, melihat bagaimana pasar besar seperti AS (segera akan dipimpin oleh Trump) sepertinya siap mendorong produksi domestik untuk membuat AS sepenuhnya mandiri energi dengan cara menghapus pembatasan pengeboran minyak di lahan federal. Hal ini dapat berujung pada timbunan pasokan yang lebih besar lagi dan harga yang lebih rendah, dua hal yang menyebabkan OPEC menyetujui proposal di akhir September untuk menekan tingkat produksi anggota-anggotanya. Karena permintaan komoditas di masa depan terlihat masih belum menunjukkan pemulihan berarti, kami yakin bahwa Indonesia harus segera mengalihkan tulang punggung perekonomian dari komoditas ke sektor-sektor yang dapat menciptakan nilai lebih tinggi seperti melalui sektor manufaktur. Ini akan sangat penting karena akan menentukan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor komoditas. Lebih jauh, jika sektor manufaktur bisa dikembangkan lebih jauh, Indonesia juga bisa menurunkan ketergantungannya pada produk impor. Ini akan membantu mengendalikan inflasi, terutama saat terjadi depresiasi Rupiah ketika CPI terkena imbas signifikan oleh inflasi impor (Fig. 28). Melimpahnya sumber daya alam dan populasi muda, bersama dengan reformasi internal yang terus berlanjut, membuat kami berpendapat bahwa Indonesia bisa mengubah struktur ekonominya dari basis komoditas menjadi perolehan produktivitas domestik (seperti yang akan kami diskusikan di halaman berikut).

Ekonomi Indonesia telah terbukti tetap kuat selama krisis keuangan global tahun 2008-2009 dan situasi ekonomi global yang lemah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak bisa dipisahkan dari permintaan domestik kuat melihat populasi mudanya yang besar. Sebagai tambahan porsinya yang besar dalam GDP (>50%), pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga terus stabil dalam situasi ekspor dan iklim investasi lemah (Fig. 29). Konsumsi rumah tangga yang kuat juga terlihat oleh nilai impor produk konsumsi dan produk intermediari yang relatif stabil ketika barang modal dan bahan dasar mengalami perlambatan (Fig. 30). 20



Menimbang pengalaman Indonesia yang tidak menyenangkan di era akhir booming komoditas, kami tentunya akan mencoba menghindari kesalahan yang sama dan akan memaksimalkan kesempatan yang diberi oleh bonus demografi sebelum jendelanya tertutup tahun 2035. Tidak seperti sejumlah besar negara di seluruh dunia yang berkutat dengan terhambatnya pertumbuhan karena populasi mereka yang terus menua seperti Singapura dan Thailand, Indonesia memiliki potensi untuk terus menikmati dividen demografis. Indonesia siap pulih dan melanjutkan kinerja ekonominya di beberapa tahun terakhir, namun tantangan besar juga terbentang ke depan. Kami melihat sejauh ini Indonesia tak mampu memaksimalkan bonus demografisnya. Untuk mengambil keuntungan dari tren demografis yang bersahabat ini, Indonesia harus memusatkan perhatian pada dua hal penting yaitu kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya keahlian dan lapangan kerja seharusnya memberi kekuatan yang diperlukan untuk mendorong produktivitas Indonesia. Jika kita gagal menyediakan kedua hal ini, diperkirakan akan ada kenaikan jumlah pengangguran di masa depan. Namun kami lihat ada banyak perbaikan pada cara Indonesia menangani isu-isu ini dengan penerapan sejumlah program nasional. Sejak era presiden Yudhoyono, anggaran pendidikan kita selalu ada di angka 20% dari total anggaran negara, yaitu porsi terbesar dibanding yang lain. Lebih jauh, ada banyak program pendidikan baru di bawah pemerintahan Jokowi saat ini (program-program ini akan kami bahas lebih jauh di halaman Jokowi). Melihat naiknya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan, kami yakin bahwa Indonesia akan siap menaikkan produktivitasnya untuk memberi nilai tambah pada sumber daya alamnya melimpah ke depan.

21



Sejak beberapa tahun lalu, banyak orang telah menyadari pentingnya mengalihkan basis perekonomian, dari ketergantungan pada komoditas ekspor ke perolehan produktivitas dengan cara mengembangkan sektor manufaktur. Namun kami masih belum melihat adanya perubahan struktural pada kerangka perekonomian Indonesia di enam tahun terakhir. Menurut kami hal ini disebabkan oleh kurangnya campur tangan maupun perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas domestik dan efisiensi di sektor di mana Indonesia memiliki daya saing tertinggi, seperti pertanian, energi, pariwisata dan maritim. Lebih jauh, kurangnya infrastruktur di sejumlah wilayah masih merupakan tantangan utama untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi domestik. Belum lagi birokrasi kompleks dan korupsi yang telah mengakar yang telah menyebabkan tingginya ketidakefisienan perekonomian. Sebagai hasilnya, kami lihat GDP per kapita Indonesia tumbuh dengan tren menurun sejak 2010.

Untungnya, Indonesia saat ini mulai berbalik arah karena kami lihat adanya sejumlah besar reformasi yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi. Jokowi berusaha menyelesaikan isu dasar perekonomian Indonesia melalui sejumlah program grassroot seperti program kesehatan dan pendidikan. Ia juga berusaha mengatasi isu perekonomian dengan fokus pada anggaran infrastruktur yang lebih tinggi, fokus lebih untuk mengembangkan sektor potensial, dan juga sejumlah kebijakan yang inovatif dan berani yang mencakup sejumlah paket kebijakan ekonomi dan program Tax Amnesty yang cukup terkenal.

22



Jokowi tidak sendiri dalam melakukan reformasi. Kami lihat ada sejumlah figur yang saat ini memimpin kementerian strategis di bawah pemerintahan Jokowi yang juga sangat berorientasi reformasi dan siap membawa perekonomian ke level lebih tinggi lagi. Fig 33 Presiden Jokowi dan menteri-menterinya sesama pelaku reformasi (Kiri ke kanan: Presiden Jokowi; Sri Mulyani Indrawati; Ignasius Jonan, Luhut Panjaitan, dan Arcandra Tahar; Eko Putro Sandjojo; Arief Yahya)

Sumber: Google, Liputan 6, Tempo, Pewarta Yogya, Tribun News, Various Sources, Sucorinvest Research

23

SucorInvest


Dec 2016

Joko Widodo

24

PICTURES BY : GALIH FATWA GUMILAR



Reformasi Kepresidenan dan Kementerian Memaksimalkan bonus demografi melalui program KIP & KUR Jokowi Ir. H. Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, mungkin adalah topik dekade ini berkat revolusi yang ia lakukan terhadap birokrasi pemerintah yang berujung pada reformasi struktur politik di Indonesia. Sebelum ini kita belum pernah menemukan seseorang yang "bukan siapa-siapa", bukan seorang elit politik bukan pula jenderal angkatan darat, sukses menjabat kapten sebuah bahtera besar yang bernama Indonesia. Presiden kelahiran Surakarta ini berdarah Jawa dan sebelumnya diberi nama Mulyono sebelum diubah menjadi Joko Widodo. Dengan latar belakangnya sebagai pebisnis perabotan dan properti, ia memulai karir politik sebagai Walikota Surakarta di tahun 2005-2012, dan kemudian maju dan menjabat sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta tahun 2012, sebelum kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden ke-7 Indonesia untuk periode 2014 -2019. Selama masa kepemimpinannya di Surakarta dan Jakarta, Jokowi dikenal dengan gaya "blusukan" (atau kecenderungan untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan serta gaya kepemimpinan yang tenang namun tegas. Jokowi bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (atau dikenal sebagai Ahok) adalah perintis Kartu Jakarta Sehat ("KJS") dan Kartu Jakarta Pintar ("KJP"), yang kemudian telah dikembangkan menjadi program nasional Kartu Indonesia Sehat ("KIS") dan Kartu Indonesia Pintar ("KIP"). Dalam masa kepemimpinannya yang pendek sebagai gubernur Jakarta, Jokowi telah mencatat sejumlah pencapaian, seperti mentertibkan dan mendandani ulang pedagang kaki lima dan pasar tradisional; mengoptimalkan pendapatan pajak hingga anggaran propinsi Jakarta bisa melonjak dari AS$3.5bn di tahun 2012 menjadi AS$5.5bn di tahun 2014; menginisiasi program transparansi seperti e-budgeting, e-purchasing dan pajak online; serta meresmikan konstruksi MRT Jakarta yang telah tertunda bertahun-tahun. Kemampuan Jokowi sangat dipertanyakan ketika kampanye Pemilu, ketika masyarakat terus membandingkan karakternya yang terlihat tenang dan lemah dengan pesaingnya, Prabowo Subianto, yang dianggap tegas dan kuat. Seiring berjalannya waktu, Jokowi mampu memutarbalikan anggapan ini, dengan gebrakannya seperti penghapusan subsidi bahan bakar, alokasi AS$22bn untuk anggaran infrastruktur—alokasi tertinggi sejauh ini)—dan mengarahkan program tax amnesty menjadi salah satu program reformasi pajak yang paling berhasil secara global. Memasuki tahun ke-3 sebagai presiden, kami menilai Jokowi akan terus memusatkan perhatian yang memang pantas pada dua isu nasional penting: swasembada pangan dan pengikutsertaan keuangan (financial inclusion). Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusianya untuk bertarung di pasar tenaga kerja global. Untuk meningkatkan kualitas SDM, Indonesia telah menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Sejak era SBY, anggaran pendidikan kita selalu ada di setidaknya c.20% dari total anggaran negara, yaitu porsi terbesar di antara yang lain. Lebih jauh, ada banyak program pendidikan baru di bawah pemerintahan Jokowi. Program yang paling dikenal adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu program yang mentargetkan hingga 19.5juta anak untuk diberi tunjangan Rp225ribu-500ribu per semester.

25



Anak-anak dibolehkan menggunakan KIP untuk membeli kebutuhan pendidikan dan juga makanan bergizi. Segera di masa depan, pihak pemerintah berencana mengganti sistem KIP menjadi non tunai, dengan nama KIP Plus, agar pemerintah memiliki kendali lebih terhadap penggunaan KIP dan bisa menekan jumlah penyalahgunaan di sistem KIP.

KIP plus memiliki sistem yang serupa dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu ini hanya bisa digunakan di mesin EDC. Penyelidikan kami di lapangan di 5 wilayah berbeda di Jakarta menunjukkan bahwa KJP digunakan dengan benar; kebanyakan digunakan untuk membeli alat tulis, buku sepatu, tas dan makanan bergizi. Pemegang kartu tidak bisa mudah mencurangi sistem karena sistem berbasis non tunai ini bisa dilacak penggunaannya. Para ibu dan pelajar yang kami temui sangat puas dengan KJP dan menurut mereka, KJP sangat membantu mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Jika sistem non tunai ini dapat diterapkan secara nasional melalui KIP Plus, kami yakin bahwa hal ini dapat memberi imbas positif pada kinerja pendidikan Indonesia ke depannya. Selain itu, kami yakin bahwa untuk memaksimalkan bonus demografis Indonesia ke depannya, harus ada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar untuk dapat mengakomodasi tingginya angka tenaga kerja yang tersedia. Untuk menangani isu ini, pemerintah telah menjalankan program pinjaman mikro (KUR) sejak tahun 2007, yaitu program yang bertujuan untuk memberi akses pada UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita, melihat 99% dari badan usaha di Indonesia adalah UMKM, dengan sumbangan terhadap GDP c.60% menurut Kementerian Koperasi dan UMKM.

26



Medium

Kami mengunjungi 7 wilayah (Cikarang, Bogor, Tangerang, Demak, Jember, Mataram, dan Pontianak), 15 pasar basah, dan mewawancarai 39 pebisnis untuk mengecek penerapan dan efektivitas program KUR. Para pebisnis ini umumnya mengoperasikan toko-toko kecil yang menjual bahan makanan, sayuran, buah, daging dan lain-lain. Sekitar 80% mengkonfirmasi efektivitas KUR. Sebagai contoh, Ny. Ella dari Pasar Anyar Tangerang menyatakan bahwa sebelumnya, ia menjual pasokan ayam orang lain, namun setelah mendapatkan pinjaman KUR tahun 2008, ia kini mampu menjual ayam sendiri. Hal yang sama juga dialami Ny. Rini dari Pasar Pakuwon Bogor. Sebelumnya ia menjual buah di satu kios yang sangat kecil hingga 2010. Setelah mendapatkan KUR, kini ia mampu menjual beragam buah-buahan di satu warung yang berukuran dua kali lipat kiosnya dulu. Hampir semua penerima KUR yang kami wawancarai mampu menggandakan aset mereka setelah mendapatkan akses KUR.

27



Di era Jokowi, program KUR mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah; mendapatkan dana Rp100tn tahun ini. KUR dapat memberi stimulus yang bagus terhadap perekonomian yang melambat (Rp100tn sama dengan 0.9% dari GDP tanpa efek multiplier, dan potensial 1.8% dari GDP dengan 2x multiplier). KUR juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja. Penyaluran KUR untuk 9M16 telah mencapai Rp75tn, atau sama dengan 75% dari total anggaran FY1026E, dengan jumlah peminjam tercatat 3.5juta. Jika kita asumsikan setiap bisnis bisa mengembangkan usahanya, dan menambah jumlah karyawan sebesar dua orang, ini bisa berarti 7juta pekerjaan baru di dalam negeri.

Tujuan KUR kini telah berkembang. Mulai tahun 2017, KUR juga akan digunakan untuk mendanai start-up lokal. Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri lokal. Sebagai contoh, survei internal kami menunjukkan bahwa ada lebih banyak individu di bawah 30 tahun yang memiliki niat menjadi pencipta lapangan kerja dibanding mereka yang mencari pekerjaan, yang berarti masih ada ruang tumbuh untuk industri domestik. Pertumbuhan dan menguatnya UMKM domestik yang terjadi berkat tersedianya program pinjaman yang mudah diakses seharusnya menghasilkan keuntungan material untuk Indonesia di masa depan. Kami yakin akan ada lebih banyak produk dan layanan lokal yang tersedia untuk memenuhi permintaan domestik, bahkan menjawab permintaan dari negeri-negeri seberang. Tren struktural seperti ini memiliki potensi menggeser ketergantungan kita dari basis ekspor komoditas ke produk dengan nilai tambah ke depannya.

28



Program inklusi keuangan Jokowi: Produktivitas lebih tinggi via fintech Indonesia tengah berencana menerapkan lebih banyak lagi strategi produktif demi pengelolaan sektor keuangan lebih baik. Dengan naiknya populasi generasi muda, teknologi bidang keuangan (fintech) menjadi topik yang makin relevan. Namun apakah ini hanya sekedar gelembung sesaat, atau fenomena yang dapat bertahan cukup lama untuk mengubah cara populasi secara umum menjalankan bisnis mereka dan aktivitas sehari-hari? Bagaimana tepanya pemerintah mengambil tindakan untuk dapat menjalankan inisiatif ini ke depannya? Apakah strategi Jokowi cukup untuk menunjukkan hasil positif tahun 2017 dan seterusnya? Di pihak lain, tidak seperti penggunaan kartu debit yang telah kami sebutkan sebelumnya, penetrasi kartu kredit masih sangat rendah dibanding fenomena yang sama di negara-negara Asia Tenggara lain, dengan hanya 1.6% dari kalangan dewasa melaporkan mereka memiliki kartu kredit di tahun 2014, dan lebih dari 65% populasi belum memiliki rekening bank di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh peraturan ketat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bank-bank penerbit kartu lainnya, yang mewajibkan masing-masing individual berada di tingkatan pendapatan tertentu untuk memenuhi syarat pengajuan kartu kredit.

Tantangan pada sistem pembayaran di Indonesia telah berujung pada banyaknya pihak pebisnis yang masuk ke dunia start up untuk menciptakan jaringan pembayaran bentuk baru melalui fintech, agar memudahkan mereka dengan pendapatan lebih rendah melakukan pembayaran online. Sejumlah sistem yang telah dikenal di dalam negeri mencakup KinerjaPay, Moka, Modalku, dan FinAccel (Krevido). Semua start up lokal ini ada di bawah kategori e-wallet digital pribadi, point of sales (POS), pinjaman konsumen, dan pembayaran mobile (banyak dari perusahaan-perusahaan ini menerima jumlah besar dalam bentuk pendanaan (>AS$1juta) sejauh ini). Dibanding Singapura, yang pada dasarnya dikenal sebagai pusat fintech Asia Tenggara, total jumlah pendanaan Indonesia yang diterima perusahaan fintech masih terhitung rendah, sebagian dikarenakan apa yang ditunjukkan grafis di atas. Karenanya, penetrasi kartu bank dan kartu kredit Indonesia yang rendah bisa membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah negara ini sudah siap menghadapi masuknya fintech ke dalam pasar. 29



Tanggal 1 November 2016, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Rudiantara menyatakan bahwa ia merencanakan mendukung pendanaan startup teknologi tahun 2017 menggunakan dana USO (universal service obligation) hingga Rp2tn. Di masa depan, pemerintah juga akan berupaya mengubah KUR, program pemerintah yang menyediakan dukungan keuangan untuk pihak tanpa rekening bank, untuk menjadi produk investasi bagi startup, walaupun inisiatif ini masih tentatif melihat risiko yang terhubung dengan pemerintah. Positifnya, inisiatif ini bisa memberi sejumlah kesempatan untuk perusahaan-perusahaan fintech untuk bertumbuh makin besar di Indonesia.

Source: Google Image

Source: Sucorinvest

Untuk sektor perbankan, sejumlah bank, termasuk BUMN, telah mengambil tindakan untuk mengikuti perkembangan teknologi, dan kini tengah melakukan sinergi dengan pemerintah untuk mendorong kecenderungan "masyarakat tanpa tunai". Ini adalah salah satu inisiatif pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pengelolaan keuangan terutama di wilayah pinggiran Indonesia. Sebagai contoh, BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) memiliki program BTPN Wow! yang memungkinkan individu yang tinggal di daerah pinggiran dan jauh dari bank/mesin ATM untuk membuka rekening digital melalui telepon genggam. Baru-baru ini BTPN juga telah meluncurkan aplikasi mobile fintech mereka yang disebut Jenius, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan independen dan melakukan transfer peer-to-peer secara mudah dari smartphone masing-masing. Dua metode perbankan non tunai ini adalah sebagian cara-cara baru pemerintah berusaha menyediakan sistem keuangan yang mudah diakses baik untuk kalangan pinggiran maupun urban. Lebih jauh, Jokowi masih bekerja sama dengan bank-bank BUMN lain untuk memungkinkan transaksi pembayaran non tunai di warung-warung lokal, yang terletak di pinggiran jalan di seluruh Indonesia. Sebelum ini, pemerintah mendukung kalangan pendapatan rendah dengan cara menyalurkan pasokan beras dari warung-warung ini. Program e-warung terakhir ini kini dapat memberi subsidi untuk kalangan yang sama dengan lebih banyak pilihan seperti beras, minyak, gula dan tepung hingga Rp110.000 per orang per bulan. Ini adalah satu dari banyak upaya pemerintah untuk mensubsidi sistem pembayaran non tunai dan menghapus sumbatan transaksi di populasi pinggiran Indonesia. Bank yang menunjukkan inisiatif serupa adalah BBCA (Bank Central Asia), dengan aplikasi e-wallet yang disebut Sakuku, yang memungkinkan penggunanya membeli barang, mengisi ulang pulsa telepon, dan melakukan transaksi perbankan lain dengan mudah. Tanggal 8 November 2016, BMRI (Bank Mandiri) juga meluncurkan aplikasi chat-line mereka, satu kolaborasi dengan Line Indonesia untuk memadukan sistem e-cash Mandiri dengan LinePay. Menurut kami, ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana bank lokal tradisional mulai memasuki dunia teknologi dan bekerja sama dengan pihak startup untuk mengikuti pergerakan kaum milenial dan menghasilkan lebih banyak pelanggan. Inisiatif lain yang tengah diupayakan pihak bank lokal adalah kerja sama dengan sistem pembayaran parkir yang bisa ditemukan di Jakarta (telah ada 41 unit di seluruh kota sejauh ini), Bandung, dan Surakarta (Jawa Tengah), yang kini menerima e-payment dari bank-bank lokal seperti BBRI (Bank Rakyat Indonesia), BBNI (Bank Negara Indonesia), Bank Mega (bank swasta), dan sekali lagi BMRI dan juga BBCA.

30



Mesin-mesin ini menerima juga e-money dari satu penyedia layanan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, ISAT IJ (Indosat Ooredoo). Selain keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan ini dari sistem pembayaran parkir, teknologi non tunai juga memudahkan pemerintah untuk mengatur keamanan dan efisiensi penerimaan pembayaran dari kasus tilang. Secara keseluruhan, metode pembayaran baru ini adalah tambahan yang baik pada sektor keuangan Indonesia, yang kini bergerak makin dekat ke sistem masyarakat teknologi maju dan praktis. Yang terakhir, generasi yang lebih muda yaitu kalangan milenial, yang merupakan satu kelompok individual yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000, memainkan peranan penting dan kini jelas merupakan tema yang makin signifikan di masyarakat Indonesia. Milenial memiliki kerangka pemikiran yang lebih fokus pada investasi dan bukannya berbelanja. Mereka tidak hanya dikenal memiliki pemikiran yang maju dan fasih teknologi, namun mereka juga diketahui memiliki orientasi membangun keluarga dengan kondisi keuangan kuat. Kelompok populasi yang belum pernah terlihat di abad ini terus menghasilkan inovasi yang mengubah cara individu, terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien dan nyaman. Semua ini berarti bahwa pada tahun 2017 pemerintah akan terus mengambil langkah serius untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih murah untuk mayoritas warga negara Indonesia. Mulai dari leverage teknologi, kartu-kartu subsidi, unit pembayaran parkir dan banyak lagi, presiden Jokowi terus merambah sektor keuangan, ritel dan lainnya untuk membuka jalan menuju Indonesia yang makmur.

31



Program swasembada pangan Jokowi: Membebaskan potensi pertanian Kita tidak bisa melupakan apa yang dikatakan guru kita di SMP tentang ekonomi negara: "Pertanian adalah aktivitas ekonomi utama negara ini, yang terutama dilengkapi oleh pasar yang belum terkembang. Negara berkembang cepat atau lambat akan bergeser ke era industrialisasi, yang umumnya berjalan rapi untuk sejumlah negara termasuk Indonesia.” Populasi Indonesia terus bertambah, yang berarti kebutuhan lebih tinggi untuk bahan makanan dasar seperti beras, jagung, singkong dan umbi-umbian. Konsumsi diperkirakan naik namun pengembangan produksi dengan wilayah panen terbatas terhitung buruk. Ada lebih banyak lahan yang dikembangkan untuk properti dan hunian dan jumlah pihak yang tertarik untuk menjadi petani terus turun. Sebagai akibatnya, tingkat konversi lahan, atau wilayah panen per kapita mencapai titik terendah di tahun 2015.

Sebagai tambahan, harga beras ritel tidak sejalan dengan uang yang masuk ke kantong petani. Indeks Nilai Tukar Petani menghitung rasio harga yang diterima terhadap harga yang dibayar, menunjukkan peningkatan di bawah 5% dari level 2008. Walau demikian, para petani saat ini tidak mendapatkan insentif lebih untuk bertani dan kaum muda juga segan merintis karir di bidang pertanian. Tanpa adanya generasi muda terdidik di bidang pertanian, akan sangat menantang untuk suatu negara mengharapkan adanya perbaikan material. Yang lebih buruk lagi adalah imbas derivatif, seperti kelangkaan pangan, harga-harga bahan pokok yang tak terkendali, kasus kelaparan yang bermunculan dan tingkat kriminal tinggi. Walaupun kondisi tidak mudah, menurut kami masa depan Indonesia masih menjanjikan, berkat visi presiden Jokowi dan reformasi di sektor pertanian. Semua program restorasi yang tengah berlangsung dan direncanakan telah dijabarkan di Nawa Cita presiden yang menyoroti pertanian sebagai satu sektor yang akan mengalami transformasi.

32

SucorInvest


Dec 2016

Fig 48

Ada 11 poin pada prioritas ekonomi Jokowi (satu dari Nawa Citanya) Nawa Cita – Jokowi’s nine priority agendas (VII. Economy Section)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Expand the irrigation network to cover 3mn ha of paddy fields. Open 1mn ha of paddy fields outside Java. Build a bank for farmers and small enterprises. End the conversion of agricultural land. Improve the research in agriculture and industry Reduce energy imports by promoting domestic exploration. Develop more gas pipelines. Prioritize the use of coal and gas to fuel in electricity generation. Achieve 50% of financial inclusion ratio. Achieve 16% of tax ratio. Restrict the foreign acquisition of national banks. !

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, riset Sucorinvest

Jokowi menekankan pentingnya reformasi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Namun, ia juga paham bahwa konversi lahan akan terus menjadi isu, karenanya ia juga menekankan bahwa diversifikasi akan menjadi kunci. Dengan produktivitas lahan dan tanaman, 1ha lahan akan bisa menghasilkan 10 ton tanaman siap panen (vs sebelumnya 5 ton). Untuk dapat mencapai target ini, Jokowi kini mempromosikan penggunaan benih hibrida. Pada kunjungan terakhirnya di Boyolali, Jawa Timur (29/10/16) ia terus menggarisbawahi nilai benih dengan imbal hasil lebih tinggi sebagai kunci perjuangannya untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

Dengan bantuan benih berimbal hasil lebih tinggi, produksi tanaman bisa mengganda dan memberi insentif lebih pada generasi muda untuk mengambil bagian dalam reformasi ini. Kami perkirakan adopsi lebih tinggi terhadap benih hibrida ini di tahun 2017 dan 2018, berkat ambisi mulia Presiden untuk menghentikan impor beras paling lambat tahun 2016 dan impor jagung paling lambat 2018. Dalam konteks praktisnya, pemerintah terlihat telah belajar dari kesalahan masa lalu dan kini menempatkan taruhan tinggi pada perluasan dan peremajaan jaringan irigasi dan bendungan. Untuk periode 2015-2019 pemerintah akan mengalokasikan AS$5.3bn untuk mengembangkan 1juta ha lahan untuk jaringan irigasi baru dan meremajakan 3juta ha lahan irigasi yang telah ada. Ini di luar AS $2.3bn yang dicadangkan untuk mengembangkan 49 bendungan dalam waktu lima tahun. Jika program-program ini berjalan lancar, para petani dapat bercocok tanam tiga kali setahun dengan kemungkinan gagal panen karena kekeringan lebih rendah. Secara keseluruhan, hal ini seharusnya meningkatkan produktivitas dan imbal hasil tanaman dan memberi pendapatan yang lebih baik untuk para petani lokal. 33



34

SucorInvest


Dec 2016

Sri Mulyani

35




Kementerian Keuangan: Sri Mulyani – Agen reformasi fiskal Sri Mulyani Indrawati (SMI) memulai karirnya sebagai seorang periset akademisi, konsultan USAid dan direktur eksekutif IMF sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia tahun 2005-2010. Setelah itu, ia bergabung dengan World Bank sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Managing Director selama enam tahun. Ia bertanggung-jawab terhadap operasional bank, tujuan strategis dan kerangka kerja kebijakan, yang berhasil ia tangani dan menghasilkan sejumlah pencapaian signifikan dalam organisasi tersebut. Fokusnya pada kemiskinan juga telah terbukti ketika ia memimpin negosiasi pembiayaan untuk negara-negara miskin melalui International Development Association (IDA), di mana ia sukses mendapatkan pinjaman jumlah besar senilai AS$52bn untuk negara-negara tersebut. Sepanjang karirnya, SMI telah dikenal sebagai seorang ekonom profesional dan penulis kebijakan yang objektif dengan reputasi kelas dunia. Selama menjabat Menteri Keuangan Indonesia pertama kalinya, SMI sukses mengeksekusi sejumlah perbaikan fiskal, contohnya: sunset policy yang sukses tahun 2008 (mendapatkan 5.6juta wajib pajak baru), menjaga rasio pajak Indonesia di angka 12-13% selama 2006-2008 (vs saat ini 11%), dan menjaga perekonomian Indonesia di masa tersulit krisis global tahun 2008. Tidak hanya hal-hal tersebut, namun ia juga menempatkan fokus serius terhadap pelaksanaan pemerintahan kementerian, yang di masa lalunya sering menjadi sumbatan utama pada reformasi fiskal Indo-

Bulan Juli 2016, ia kembali menjabat posisi Menteri Keuangan berkat panggilan khusus dari presiden Jokowi. Pada saat itu, anggaran negara 2016 (APBN) terhitung terlalu ambisius (dan karenanya tidak mungkin tercapai) dan SMI kemudian berusaha memulihkan kredibilitas anggaran negara. Langkah pertamanya sebagai menteri keuangan adalah memangkas pembelanjaan di revisi anggaran (APBN-P) 2016 sebesar Rp134tn dan menaikkan angka defisit fiskal menjadi 2.7% dari GDP. Melihat terobosan ini, menurut kami realisasi dan eksekusi anggaran akan menjadi lebih baik di beberapa tahun ke depan.

36



Walaupun ada pemangkasan anggaran tahun 2016, menurut kami pemerintah akan terus memberi perhatian lebih pada pembelanjaan infrastruktur. Untuk anggaran belanja 2017, Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran infrastruktur Indonesia menjadi Rp387tn (AS$29.6bn), naik sebesar Rp41tn dari usulan anggaran nota keuangan 2017 sebesar Rp346tn, dan naik 22% dari anggaran 2016 sebesar Rp317tn. Anggaran infrastruktur ini mewakili 18.7% dari total anggaran negara, atau secara materi lebih tinggi dari alokasi tahun-tahun sebelumnya. Sebagai tambahan, potongan kue anggaran lebih besar akan disalurkan melalui transfer umum ke pemerintah daerah (APBD) di mana setidaknya seperempat dari transfer daerah akan dibelanjakan untuk infrastruktur (Rp124tn dari total Rp496tn) yang merupakan insitiatif kunci lainnya di bawah kepemimpinan SMI. Dari sisi pendapatan pajak, sejumlah reformasi pajak telah diumumkan seperti tak holiday (pembebasan pajak) (2015), tax allowance (pelonggaran pajak) (2016) dan tax amnesty (pengampunan pajak) (2016). Sementara tax amnesty dimaksudkan untuk membantu pemerintah mendorong pendapatan, tax allowance dan holiday dimaksudkan sebagai insentif untuk sejumlah investasi. Pemerintah memberi tax holiday untuk sejumlah industri melalui pemangkasan pajak pendapatan korporasi sebesar 10% hingga 100% untuk 5 hingga 15 tahun; dan tax allowances melalui pemangkasan pajak pendapatan bersih sebesar 30% dari dana terinvestasi. Namun, utilisasi insentif ini masih rendah menurut kami, dengan hanya 11 perusahaan yang saat ini mengajukan permintaan tax holiday, dan hanya 6 yang telah disetujui. Untuk tax allowances, hanya ada 18 perusahaan yang telah mendapatkan insentif ini. Untuk tahun depan, kami perkirakan penerapan yang lebih baik melihat kombinasi sejumlah insentif ini dengan program tax amnesty: Kemenkeu bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini mempermudah proses untuk peserta program tax amnesty untuk mendapatkan tax allowance atau tax holiday jika mereka menyalurkan dana melalui investasi modal di sektor infrastruktur.

37



Kami juga melihat adanya beberapa revisi pada UU pajak yang ditargetkan selesai tahun depan, seperti: KUP, rancangan UU pajak pendapatan, UU PPh, dan UU materai. Harap catat bawah pemerintah juga berencana untuk kembali menaikkan pajak cukai rokok sebesar rata-rata 10.5% tahun 2017, setelah kenaikan 11.3% tahun ini. Menurut kami, langkah-langkah ini konsisten dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pencapaian pendapatan pajak.

Melihat bagaimana risiko fiskal telah berhasil diatasi berkat perkiraan pendapatan dan target pengeluaran yang lebih realistis untuk tahun depan, kami mengantisipasi kepercayaan investor akan membaik. Bersama dengan guidance risiko lebih rendah ini, kami juga yakin bahwa ada kemungkinan lebih tinggi Indonesia akan mendapatkan upgrade rating investasi dari S&P (satu-satunya agensi rating yang belum memberi grade investasi untuk Indonesia) tahun depan.

38




39



Luhut Binsar Panjaitan

40




Menteri Koordinasi Maritim dan Pengelolaan Sumber Daya: Luhut Binsar Panjaitan Juli 2016, Jokowi melantik mantan kepala stafnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinasi Maritim dan Pengelolaan Sumber Daya, dari jabatan sebelumnya sebagai Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan. Di posisinya saat ini, Luhut mengawasi juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Luhut bertugas selama lebih dari 30 tahun di badan militer dan pada akhirnya menjabat jenderal 4-bintang. Kemudian, ia menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura sebelum kemudian menjabat Menteri Perdagangan dan Industri. Setelah meninggalkan posisi tersebut, ia mendirikan bisnisnya, PT Toba Sejahtra (TOBA IJ) dan kemudian kembali mengabdi negara sebagai Kepala Staf Presiden. Walaupun ia tidak pernah menjabat satu posisi di badan pemerintah selama lebih dari setahun, kami melihat adanya sejumlah perubahan positif dengan adanya Luhut di posisi pemimpin sejumlah kementerian. Sebagai contoh, subsidi pemerintah tadinya tidak mencapai para petani ketika Luhut belum menjabat Kepala Staf. Subsidi ini sebelumnya disalurkan melalui pemerintah ke para kepala desa, yang umumnya tidak sampai ke tangan petani lokal. Kini, Luhut menerapkan program di mana subsidi tersebut dikirimkan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa), yaitu satuan tugas militer yang dimaksudkan untuk memastikan pengiriman subsidi sampai di tangan petani. Pengecekan kami di lapangan mengindikasi bahwa program tersebut sangat membantu para petani.

Saat ini, Kementerian Koordinasi Maritim memiliki 38 program prioritas, beberapa di antaranya telah menjadi fokus di beberapa tahun terakhir dan ke depan. Program-program ini mencakup penurunan dwelling time di pelabuhan laut, program pembangunan tol laut, pembangunan dan peremajaan pelabuhan di seluruh Indonesia.

41



Fig 62 Efisiensi maritim di bawah pemerintahan Jokowi jelas terlihat

Sumber: kerjanyata.id, riset Sucorinvest

Sejak awal pemerintahan Jokowi, kami telah melihat perbaikan pada program-program yang dikoordinasi kementerian ini. Sebagai contoh, program efisiensi ekspor-impor yang dijalankan telah mulai membuahkan hasil. Dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok telah turun menjadi separuhnya, dari di atas enam hari di Januari 2015 menjadi sekitar tiga hari di bulan September 2016. Sebagai tambahan, rute ekspor juga telah diperpendek hingga perjalanan dari Jakarta ke Busan, Korea kini memakan waktu 17 hari (vs 26 hari sebelumnya), dan ke Cina 16 hari (vs 24 hari sebelumnya). Fig 63

Ikhtisar biaya logistik laut Indonesia dari Jakarta (AS$/TEU)

$/20’ container

Cost to ship 1 x 20’ container Jakarta to...

Km

3,000

10,000 8,000

2,000

6,000 4,000

1,000

2,000

0

Singapore

Hong Bangkok kong

Shanghai

Tokyo

Hamburg Padang

Medan

Banjar masin

Makassar

Ambon

0

Distance Shipping Cost

Logistic cost of Jakarta - Hamburg (11.000km) is cheaper than Jakarta - Padang Quotes from domestic logistic company, 2012

Sumber: Beragam, riset Sucorinvest

42

SucorInvest


Dec 2016

Urusan maritim domestik, seperti pembangunan rute tol laut baru dan peremajaan dan pembangunan pelabuhan telah menjadi bagian integral dari program maritim. Karena biaya logistik saat ini adalah beban berat, upaya efisiensi yang akan segera dilakukan seharusnya bisa menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun ke depan. Karenanya, dalam waktu dua tahun sekitar 12 rute laut baru dari total 96 telah digunakan, yang telah menekan biaya komoditas terutama di pulau-pulau kecil di seluruh Nusantara.

Fig 64

Kenaikan jumlah rute laut untuk memperbaiki jaringan dan biaya logistik

Sumber: kerjanyata.id, riset Sucorinvest

Dalam opini kami, penanganan isu sektor maritim Indonesia seharusnya memberi imbas besar untuk kontraktor infrastruktur dan para pemain logistik di Indonesia. Dengan mendorong pengembangan infrastruktur, barulah Indonesia bisa meningkatkan perekonomian jangka panjang. Kami yakin rekam jejak Luhut di badan militer dan juga posisi kementeriannya sebelum ini akan memampukannya untuk mendorong program ini tepat waktu dalam agenda Kementerian Maritim dan Sumber Daya. Tentang ekuitas Indonesia, kami yakin nama-nama sektor shipping (misalnya TMAS) dan sektor logistik akan menjadi pihak penerima keuntungan penting dari pengembangan infrastruktur ini. Kami tidak menyediakan tabel perbandingan ekuitas shipping/logistik Indonesia karena kurangnya data konsensus.

43

SucorInvest


Dec 2016

Eko Putro Sandjojo

44




Menteri Koordinasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Eko Putro Sandjojo Menilik kembali hari-hari kampanye kepresidenan 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai kandidat pemenang telah merangkum ke-9 agenda prioritas mereka ("Nawa Cita") menjadi tiga poin utama: kehadiran negara, pengembangan desa pinggiran, dan revolusi mental. Karenanya, isu desa dan daerah pinggiran telah menjadi fokus pemerintahan Jokowi, dan karenanya muncul program "1 desa 1 produk", penciptaan perusahaan milik desa, dan desa-desa online. Sebagai prioritas tertinggi presiden, pria yang melayani Kementerian Desa wajib diberi sorotan lebih. Terima kasih bisa dihaturkan pada Marwan Jafar yang mengurus kementerian dari 2014-Juli 2016 sebelum akhirnya digantikan teman dekatnya, Eko Putro Sandjojo. Berbeda dengan Marwan yang lebih populer sebagai seorang figur politik (karena jabatan sebelumnya di Dewan Perwakilan Rakyat) selama 12 tahun, Eko Putro adalah seorang profesional korporasi yang berurusan dekat dengan pertanian, peternakan unggas, desa dan isu yang berhubungan dengan Papua New Guinea. Sebelum diberi jabatan Kementerian Desa, Eko Putro menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja di SIPD (PT Sierad Produce Tbk.) dari 1997 di mana dia kemudian ditunjuk sebagai Presiden Direktur tahun 2005-2006. Setelah 2006, ia meninggalkan SIPD untuk memimpin Humpuss Group sebagai Presiden Direktur dan kemudian kembali ke SIPD sebagai Direktur tahun 2009. Kami menyusuri rekam jejak Eko Putro dan pemikiran pribadinya melalui situs pribadi beliau ekosandjojo.id, dan akun Twitter @EkoSandjojo, dan menemukan bahwa ia memiliki semangat sangat besar terhadap pegembangan pedesaan. Ia kemudian menjadi anggota lingkaran dalam Jokowi sejak menerima jabatan Deputi Perdagangan Domestik, Ekspor, Ekonomi Kreatif dan Percepatan Papua di tim transisi presiden yang dipimpin Rini Soemarno, dari Kementerian BUMN.

45

SucorInvest


Dec 2016

Desa-desa yang lebih kaya Sepanjang 2016, Kementerian Desa telah mampu menyalurkan 1.591 hand tractor, mendirikan 600 perusahaan milik desa dan 350 desa online, mendirikan jalur irigasi baru sepanjang 113km, membuka 3.881ha lahan baru, dan menempatkan 34.878 koordinator desa untuk membantu penyaluran dana desa.

Dana desa, sesuai mandat UU Desa No. 6/2014 seharusnya mendapatkan perhatian besar karena melonjaknya anggaran dari periode 2014-2019. Untuk tahun 2017, anggaran dana desa tercatat Rp60tn, yaitu rata-rata Rp800juta per desa. Hingga 2015, 90% dari dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur desa, yaitu jalan distriik, jembatan, irigasi, sanitasi dan bendungan mini. Fig 67

Distribusi anggaran desa di seluruh Indonesia (Rp Milyar) Pulau Sumatera

Jml Desa

Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

Total

22,982 6,257

Aceh

6,474

1,708

Sumut

5,418

1,461

14,093 3,293

Sumbar

880

267

599

Riau

1,592

446

999

Jambi

1,399

382

857

Total

6,560

1,812

Sumsel

2,859

775

1,781

Kalbar

1,977

537

Bengkulu

1,341

363

814

Kalteng

1,434

403

Lampung

2,435

685

1,537

Kalsel

1,866

501

Babel

309

92

206

Kaltim

836

Kepri

275

79

178

Kaltra

447

3,830

(Rp Milyar) Pulau Jml Kalimantan Desa

(Rp Milyar) Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

8,679

2,376

5,356

Sulut

1,505

403

Sulteng

1,842

500

1,125

1,125

Sulsel

2,253

635

1,426

241

541

Sultra

1,846

496

1,127

130

291

Gorontalo

657

180

404

Sulbar

576

162

364

Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

Pulau Sulawesi

4,103

Total

1,242 904

Jml Desa

911

(Rp Milyar) Pulau Maluku Jml Dan Papua Desa

Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

Total

9,425

2,508

5,868

Maluku

1,198

344

755

Papua

5,419

1,433

3,385

Maluku Utara 1,064

291

653

Papua Barat

449

1,075

1,744

(Rp Milyar) Pulau Sumatera

Jml Desa

Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

Total

23,118 6,699

15,035

Jabar

5,319

1,590

3,568

Jateng

7,809

2,229

5,002

DIY

392

128

288

Jatim

7,724

(Rp Milyar) Pulau Sumatera

Jml Desa

Dana Desa 2015

Dana Desa 2016

4,969

Total

3,990

1,115

2,527

Banten

1,238

353

791

NTB

995

302

677

Bali

636

185

416

NTT

2,995

813

1,849

2,214

Sumber: Kementerian Desa, riset Sucorinvest

46



Dengan Rp47tn telah dicairkan ke 74.754 desa di tahun 2016, dan 90%nya disalurkan untuk infrastruktur, kami perkirakan ini akan menghasilkan biaya logistik dan inflasi lebih rendah. Seperti yang dilaporkan data Oktober BPS, 34 dari 82 wilayah mencatat deflasi, 21 wilayah darinya (62%) datang dari luar Sumatera dan luar Jawa.

Memasuki tahun 2017, datangnya Eko Putro membawa ide-ide segar untuk menggali potensi tersembunyi Indonesia, seperti program "One Village One Product" (OVOP/Satu Desa, Satu Produk), properti pertanian dan akuakultur, dan leverage badan usaha milik desa ("BUMDes"). Pandangan kami sangat positif terhadap upaya-upaya khusus Eko Putro dalam fokusnya terhadap pengembangan BUMDes, karena menurut kami kesuksesan ini bisa membukakan sejumlah kesempatan baru. Kementerian Desa di bawah Eko Putro memaksudkan BUMDes sebagai 1) badan keuangan mikro untuk menjalan program inklusi keuangan di desa, 2) pembeli hasil panen agar pihak petani bisa menghindari pihak tengah yang merugikan dan untuk melancarkan jaringan distribusi, dan 3) perpanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan subsidi nasional seperti beras, pupuk, dan benih. Lebih jauh, Eko Putro juga akan membentuk holding BUMDes di masa depan, karena saat ini hanya ada 40 BUMDes (dari 12.115 unit) yang menghasilkan ratusan juta hingga Rp8bn per tahunnya. Untuk implikasi ekuitas Indonesia, kami yakin perusahaan-perusahaan ritel yang mentargetkan segmen pendapatan rendah menengah (misalnya RALS) dan perusahaan-perusahaan konsumsi pasar masal (misalnya ROTI) akan mendapatkan keuntungan.

47

SucorInvest


Dec 2016

Fig 69

Ikhtisar BUMDes BUMDes Holding

Agriculture Sector

Tourism Sector

Animal Husbandary & Fishery Sector

Service and financial sector

PROVINCIAL LEVEL DISTRICT LEVEL VILLAGE LEVEL

Sumber: Kementerian Desa, riset Sucorinvest

48



Ignasius Jonan

49




Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Ignasius Jonan Sektor sumber daya alam Indonesia sejauh ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi—setelah sigap menjawab panggilan permintaan eksternal yang meningkat, yang terutama datang dari Cina. Estimasi kami, sektor sumber daya domestik telah menyumbangkan c.23% dari GDP riil nasional, dengan rerata pertumbuhan sekitar 3% p.a. Dengan adanya banyak pihak pasar yang terlibat di sektor ini, pemerintahan yang benar sangat diperlukan. Ada banyak isu mengantri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah fokus pada, di antara lain, amandemen CoW/CCoWs (kontrak kerja/kontrak kerja batubara), larangan ekspor konsentrat, penurunan harga gas, serta pengaturan ulang sektor minyak dan gas. Semua ini, dalam pandangan kami, adalah upaya reformasi oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia, dan di saat yang sama menyeimbangkan kebutuhan pemerintah pusat. Dengan reshuffle kedua kali kabinet kerja presiden baru-baru ini, Kementerian ESDM kini memiliki wajah baru, Ignasius Jonan, untuk memimpin kementerian dan mengarungi lautan industri yang tengah penuh tantangan saat ini. Jonan telah membuktikan diri sebelumnya ketika menjabat presiden direktur perusahaan milik negara, PT Kereta Api Indonesia (KAI), di tahun 2009-2014. Secara historis, KAI dikenal sebagai penyedia layanan transportasi yang tidak bisa diandalkan dan terus merugi; terbebani sumbatan birokrasi dan ketidakefisienan; dan suatu perusahaan yang terbiasa mengoperasikan sistem/teknologi usang. Menurut laporan keuangan perusahaan tahun 2008 (sebelum Jonan mulai menjabat), KAI menderita kerugian bersih Rp83bn, lebih parah dibanding tahun sebelumnya Rp41bn. Kehadiran Jonan di KAI ditandai kerja keras, komitmen dan dedikasi, dengan adanya laporan media yang menyatakan ia sering tidur di salah satu gerbong kereta setelah selesai satu hari kerja. Jonan mengubah citra KAI dengan cara memasang sistem e-ticketing yang modern, mengubah tampilan interior kereta-kereta KAI, menjaga kebersihan, dan mengalihkan status perusahaan dari merugi menjadi bisnis milik negara yang sangat menguntungkan (lihat Fig. 87 di bawah). Selama masa kepemimpinannya, sang presdir menghapus pihak tengah ilegal ("calo") yang menjual ulang tiket kereta; menggratiskan penggunaan toilet, melengkapi kereta dengan sistem AC yang pantas; dan menerapkan kebijakan tidak merokok ketika penumpang ada di dalam kereta, di antara sejumlah hal lain. Menurut laporan, Jonan sangat serius tentang pekerjaannya hingga ia sering lupa tersenyum.

50



Kesuksesan Jonan di KAI merebut perhatian presiden dan ia kemudian ditunjuk sebagai kepala Kementerian Perhubungan di bawah pemerintahan Jokowi di bulan Oktober 2014, menggantikan E. E. Mangindaan dan Bambang Susantono (Susantono bertindak sebagai PLT periode pendek ketika Mangindaan vakum). Sebagai menteri baru, Jonan berniat melakukan sejumlah terobosan yang mirip dengan yang ia lakukan di KAI, namun kali ini terhadap sejumlah sistem transportasi di Indonesia. Inisiatifnya melalui Kementerian Perhubungan mencakup, namun tidak terbatas pada: meningkatkan standar keamanan udara Indonesia dari Kategori II menjadi Kategori I di bawah guideline Federal Aviation Administration (FAA), menyederhanakan keseluruhan proses perizinan di dalam Kementerian (menurut laporan, ada sekitar 2.000 izin berbeda di dalam Kementerian), dan menetapkan sistem transportasi terpadu yang menghubungkan tanah, laut dan udara. Walau demikian, karena sebab-sebab yang tidak diumumkan, Jonan dibebastugaskan oleh presiden bulan Juli 2016 (digantikan oleh Budi Karya Sumadi, mantan kepala BUMN Angkasa Pura II), ketika reshuffle kedua kabinet kerja dilakukan. Di antara sejumlah alasan yang mungkin benar, sejumlah komentator berspekulasi bahwa aplikasi pemanggil kendaraan sewaan seperti Uber dan Gojek yang terus bermunculan—dan blunder peraturan yang menyusul—ikut mendorong dikeluarkannya Jonan dari kabinet kerja; sementara sebagian orang berkata hal ini disebabkan oleh penolakan Jonan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan kasus kematian Brexit (Brebes Exit) yang terjadi Lebaran lalu. Namun, Jonan sepertinya masih disukai presiden dan ia segera dipilih sebagai menteri lagi, kali ini sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, di bawah Kementerian Koordinasi Maritim yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Presiden menyandingkan Jonan dengan Arcandra Tahar sebagai wakilnya—yang sebelumnya menjabat CEO Petroneering, perusahaan pengeboran minyak lepas pantai swasta yang berbasis di Texas, di periode Oktober 2013-Juli 2016, menurut profil LinkedIn Arcandra. Jonan sebelumnya adalah seorang profesional di bidangnya sebelum terlibat dalam pemerintahan. Sebelum ini, ia adalah presiden direktur perusahaan milik negara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2001-2006), direktur perusahaan perbankan multinasional Citibank/Citigroup (1999-2001) dan kemudian menjabat managing director di perusahaan yang sama (2006-09).

51



Jonan akan menangani isu politis ESDM... Di bidang ESDM, isu yang masih mengganggu bersifat teknis dan politis, menurut kami, membutuhkan upaya yang terpusat baik dari sektor publik maupun swasta agar dapat terpecahkan. Beberapa isu yang telah ditetapkan Menteri Koordinator sebagai prioritas untuk Jonan adalah, di antaranya: proyek 35 GW, pelonggaran ekspor mineral, Freeport & Newmont, dan revisi UU pertambangan dan migas. Proyek 35 GW adalah tugas yang sangat rumit yang wajib diselesaikan paling lambat FY19E (di akhir pemerintahan Jokowi periode pertama). Proyek ini sifatnya berbelit karena kenyataan bahwa Indonesia kekurangan kapasitas transmisi listrik, dan bukannya pembangkit listrik (menurut laporan, Jawa Timur memiliki kelebihan sumber daya listrik namun tidak mampu menyalurkannya ke Jawa Barat karena minimnya infrastruktur transmisi). Pembangunan pembangkit listrik baru oleh sektor swasta dapat dilakukan dengan cepat—dengan syarat lahan telah diperoleh dan ada dukungan pendanaan yang cukup—namun jalur-jalur transmisi baru (misalnya SUTET/GITET, dan gardu listrik) adalah satu set permasalahan yang berbeda yang saat ini tengah ditangani oleh operator listrik milik negara, PT PLN. Ada sejumlah usulan dari berbagai pihak internal pemerintahan untuk memangkas target 35 GW karena dinilai terlalu ambisius tanpa memperhitungkan dengan benar tantangan berliku yang ada di lapangan. PLN telah menurunkan angka sumbangannya dari 10 GW menjadi 5 GW agar bisa menempatkan fokus lebih pada pembangunan fasilitas transmisi baru. Tambahan tekanan pada kapasitas transmisi keseluruhan Indonesia adalah kenyataan bahwa BUMN ini telah membatalkan proyek kabel transmisi bawah laut 500 kV HVDC (voltase tinggi, arus langsung) yang menghubungkan Sumatera-Jawa karena dinilai "tidak diperlukan saat ini"—yang menurut kami adalah pernyataan yang terlalu menggampangkan.

52



Sebagai tambahan, karena Kementerian ESDM melalui Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara (sebelum era Jonan) telah menghapus insentif marjin 15-25% untuk produsen batubara yang memasok volum ke pembangkit listrik batubara mulut tambang di lokasi sekitar, kontrak yang sebelumnya telah disetujui antara produsen listrik independen (IPP) dan pemasok batubara bisa terkena imbas negatif—dengan kata lain, realisasi pembangkit listrik dalam antrian bisa tertunda karena produsen batubara kembali mempertimbangkan rencana investasi dan produksi karena situasi keuntungan yang kini lebih rendah, sementara IPP yang terkait perlu mencari produsen batubara lain jika kontrak yang ada menyatakan force majeure karena ketidakpastian kerangka kerja peraturan. Dalam kisah yang berbeda, PLN sebelum ini telah menerima >Rp20tn dari pemerintah pusat dalam bentuk suntikan modal/Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperbaiki struktur modal dan mendorong kapasitas keuangannya setelah revaluasi aset agar perusahaan mampu menangani proyek transmisi nasional jangka panjang. Media berita lokal, Bisnis Indonesia juga melaporkan (Nov 3) bahwa PLN kemungkinan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena macetnya 34 proyek listrik sejak 7-8 tahun terakhir, dan untuk mengidentifikasi tindak korupsi di dalam BUMN tersebut.

07 53



Revisi UU Pertambangan No. 4/2009 dan potensi perpanjangan larangan ekspor konsentrat (direncanakan tanggal 11 Januari 2017) untuk petambang raksasa seperti Freeport dan Newmont adalah pekerjaan rumah besar lainnya untuk Jonan dan Archandra. Indonesia telah sukses mempertahankan larangan ekspor bijih mentah (seperti nikel dan bauksit) sejak Januari 2014, namun masih tetap mengekspor bahan mentah minim proses (seperti konsentrat tembaga dan emas) yang masih legal hingga Januari 2017 nanti. Pemerintah sebelum ini memberi syarat pada pihak petambang yang berniat terus mengekspor konsentrat hingga Januari 2017 harus menunjukkan komitmen dan garis besar rencana untuk membangun smelter baru di dalam negeri (untuk melakukan pemrosesan mineral di atas ambang batas minimum yang diwajibkan pemerintah) dan menyerahkan sejumlah presentase dari total biaya investasi smelter sebagai deposit, hingga akhirnya izin ekspor akan diterbitkan dua kali setahun untuk pihak petambang setelah dibebankan retribusi ekspor yang akan turun bertahap sejalan dengan selesainya pembangunan smelter. Namun perkembangan sejauh ini kurang menggembirakan karena pihak petambang asing masih tetap mendapatkan izin mereka dua kali setahun walaupun kemajuan pembangunan smelter mereka masih di bawah 50% YTD. Dalam pandangan kami, pemerintah terjebak di tengah situasi sulit karena sepengetahuan kami kontrak kerja (CoW) yang ditandatangani di masa lalu tidak pernah mengikutsertakan persyaratan membangun smelter/pengilangan di dalam negeri—baru sekarang ketika pemerintah berniat melakukan amandemen CoW agar sesuai dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang berdasarkan lisensi dan patuh hukum. Masih perlu kita pantau lagi apakah pemerintah Indonesia akan memperpanjang tenggat waktu Januari 2017 untuk ekspor konsentrat, namun menurut kami pemerintah harus menghargai semua CoW (dan bahkan kontrak kerja batubara atau "CCoW") hingga masa kontrak selesai; kecuali pihak petambang sendiri yang memutuskan untuk mengamandemen kontrak mereka masing-masing untuk mengikutsertakan enam perihal kunci pemerintah—yaitu royalti&pajak, wilayah konsesi, persyaratan smelter/pemrosesan mineral, divestasi kepemilikan, persyaratan konten lokal, dan persyaratan perpanjangan/perubahan kontrak. Vale Indonesia, entitas lokal dari Vale S.A. yang bermarkas di Brazil, adalah pihak petambang/pengilang pertama yang telah menandatangani amandemen CoW di masa kepresidenan Yudhoyono tahun 2014. Menurut kami, hasilnya tidak akan bagus jika pemerintah bermaksud membawa perkara terkait amandemen CoW ke badan arbitrase internasional melihat kenyataan bahwa CoW bersifat kontrak yang disetujui dan ditandatangani oleh dua pihak (swasta dan pemerintah) dan tidak berbasis lisensi seperti IUP.

54



Industri minyak dan gas (migas) Indonesia adalah sektor lain yang wajib diatur dengan benar oleh Jonan dan Arcandra. Menurut kami, rumitnya isu yang telah berlarut-larut (sumbatan perizinan, terbatasnya sumber daya manusia/teknologi, kurangnya peraturan yang jelas maupun konsistensi terkait, korupsi, dan profil risiko yang tidak seimbang yang sama-sama ditanggung kontraktor swasta dan pemerintah) yang digabung dengan tekanan anggaran yang saat ini tengah dihadapi pemerintah pusat telah berujung pada sulitnya sektor swasta melakukan investasi di bidang ini. Belum lagi kenyataan bahwa pemerintah tengah berencana untuk menurunkan harga gas industri dari AS$8-11/mmbtu ke AS$6/mmbtu—yang berpotensi mengancam prospek investasi terhadap pasokan dan infrastruktur gas domestik di masa depan. Isu lain yang perlu disoroti adalah bahwa alokasi pemulihan biaya (untuk mengganti biaya yang ditanggung sektor swasta ketika mendapatkan status komersil dari pemerintah) terlihat akan segera turun. Berdasarkan rapat Kementerian Koordinasi Maritim baru-baru ini dengan pelaku pasar modal, pemerintah dilaporkan akan menurunkan anggaran pemulihan biaya dari AS$11.4bn menjadi AS$10.4bn. Anggaran untuk tahun depan diperkirakan hanya ~AS$8bn, atau penurunan 20% dari level tahun ini. Kami yakin akan ada implikasi negatif terhadap aktivitas eksplorasi di sektor migas Indonesia karena pemulihan biaya akan semakin selektif menyusul semakin diabaikannya kesehatan neraca keuangan kontraktor swasta dan turunnya prakiraan profitabilitas.

Secara umum, lahan minyak Indonesia kini tengah tumbuh dewasa, dengan kebanyakan lokasi terletak di wilayah Barat nusantara, sementara sejauh ini ketertarikan untuk mengembangkan lahan baru di wilayah Timur sangat minim, yang disebabkan oleh geografi lapangan yang penuh tantangan, yang diperkirakan akan membutuhkan keahlian teknis lebih tinggi dan peralatan yang lebih canggih. Tidak disebut-sebut apakah pemerintah juga mengharapkan para kontraktor migas swasta untuk mengeksplotasi sumber daya alam di darat dan bukannya lepas pantai—berargumen bahwa pengembangan di darat akan memberi efek multiplier lebih besar pada perekonomian lokal. Tidak perlu dikatakan lagi, pertimbangan-pertimbangan ini memang akan memakan lebih banyak biaya dan menampilkan risiko operasional dan keuangan yang semakin lama semakin menekan sisi kontraktor swasta. Melihat situasi harga minyak global yang rendah saat ini, kami yakin investor swasta membutuhkan insentif serius dari pemerintah Indonesia jika negara ini ingin membangkitkan kembali tingkat aktivitas eksplorasi dan produksi di sektor migas. 55



Melihat pendekatan pemerintah yang lepas tangan terhadap sektor migas melalui APBN (RPJMN 2015-2019 menunjukkan tidak adanya APBN/APBD yang dialokasikan untuk sektor migas), menurut kami iklim investasi sektor ini harus dibuat sebersahabat mungkin agar dapat menarik perhatian investor swasta, sementara tetap menjaga agenda pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan aset nasional. Untuk implikasi ekuitas Indonesia, kami menyukai nama-nama petambang logam seperti INCO dan kontraktor pertambangan batubara (misalnya UNTR).

56



Arief Yahya

07 48 57

PICTURES PICTURESBY BY: GALIH : GALIHFATWA FATWAGUMILAR GUMILAR



Kementerian Pariwisata: Arief Yahya – Sang Ahli Pemasaran As part of Jokowi’s reign of revolutionary changes, Arief Yahya was elected as Minister of Tourism for the period 2014-2019. He formerly served as the Director of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM IJ), Indonesia’s largest telecommunication company, in 2005-2014, as one of the key players in making TLKM what it is today, and also the pioneer in “Creativity to Commerce Startup Model”, which successfully introduced digital creativity and innovation in Indonesia, namely in Bandung and Jogjakarta Digital Valley. Thus, despite having no prior experience in the tourism sector, Jokowi believed that Arief’s expertise in marketing will help unlock Indonesia’s tourism value by aiming to develop 10 priority tourist destinations, outside of the already-popular Bali, with the target of 20mn additional international tourists. Indeed, we can already observe a growth in the number of international arrivals of 9% YoY in 9M16 to 8.3mn people (vs 7.7mn people in 9M15). We note that the number of visitors going to ex-Bali destinations in 9M16 not only increased by 15% YoY to 4.8mn people (vs 4.2mn people in 9M15), but also its contribution to total went up from 54% to 57%.

Kami yakin bahwa hal ini penting karena satu studi tentang rencana pengembangan pariwisata di Indonesia bisa menjadi wakil untuk visi ke depan Jokowi tentang prakiraan negara secara keseluruhan. Pendek kata, walaupun didukung dengan sumber daya melimpah, Indonesia hanya bisa merealisasi potensinya yang relatif tinggi jika reformasi kebijakan diterapkan, terutama dengan cara menutup kesenjangan infrastruktur, mempromosikan realisasi investasi, dan memangkas proses birokrasi yang menjadi isu koordinasi dan penerapan sistem di Indonesia.

58

SucorInvest


Dec 2016

Fig 81 Sejumlah tujuan wisata populer di Indonesia (Dari kiri ke kanan: Pulau Cinta, Candi Borobudur, Bali, Gunung Bromo)

Sumber: Beragam, riset Sucorinvest

Kenapa pariwisata? Dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di bidang pertumbuhan dan perdagangan, Indonesia telah berpaling ke sektor pariwisata sebagai solusi untuk mendorong penghasilan di jangka menengah-panjang, dan menekan defisit akun berjalan (CAD) saat ini. Kami perkirakan pertumbuhan di sektor ini akan menghasilkan multiplier pendapatan melalui pertumbuhan penggunaan tenaga kerja tinggi. Konsul Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) mengestimasi bahwa setiap AS$1juta yang dibelanjakan di sektor pariwisata berpotensi menyumbangkan AS$1.7juta untuk GDP Indonesia dan menciptakan 200 pekerjaan tambahan (baik langsung maupun tidak langsung). Dengan asumsi kenaikan lalu lintas hanya 10juta turis, bersamaan dengan naiknya belanja turis sekitar 1.5x (sama dengan level belanja turis Thailand), estimasi World Bank, ada potensi AS$16bn penghasilan asing per tahunnya.

59



Indonesia memiliki sumber daya alam, budaya dan geografis yang memantaskan perkiraan adanya potensi sebagai tujuan wisata kelas dunia. Namun tingkat utilisasi masih rendah, terutama karena infrastruktur pendukung masih tertinggal, menekan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Laporan Persaingan Perjalanan dan Pariwisata juga menunjukkan bahwa walaupun Indonesia menempati peringkat cukup tinggi dalam hal sumber daya alam dan budaya (peringkat 17) dan juga kebijakan perjalanan dan pariwisata (peringkat 9), negara kita tertinggal secara signifikan dalam hal pemberdayaan lingkungan (peringkat 80) dan infrastruktur (peringkat 75).

Sejak Arief Yahya menjabat, kami bisa melihat lonjakan pada anggaran Kementerian Pariwisata untuk aktivitas promosi di tahun 2015, yang naik 4x dari sebelumnya hanya Rp300juta menjadi angka luar biasa Rp1.2tn. Sejak Maret 2016, layanan bebas visa telah ditambah menjadi 169 negara. Ini telah berujung pada pertumbuhan jelas pada kedatangan internasional sebesar 9% YoY di 9M16 menjadi 8.3juta (vs 7.7juta di 9M15).

60



Namun, pemasaran saja belum mampu menghasilkan peningkatan berkelanjutan pada pariwisata Indonesia tanpa reformasi kebijakan yang menemani. Pertama, pemerintah berencana memperbaiki akses dan kapasitas ke tujuan wisata baru melalui pengembangan infrastruktur. Prioritas pengembangan infrastruktur yang mentargetkan tujuan wisata mencakup proyek jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Siantar-Prapat, pengembangan jalan di Gerung, Mataram, dan banyak lagi yang ditargetkan selesai tahun 2018-2019. Pengembangan infrastruktur juga mencakup, dan tidak terbatas pada, layanan pemeliharaan, program preservasi, provisi hunian dan lain-lain. Kedua, pemerintah juga menerapkan reformasi kebijakan yang akan membantu menarik investor ke sektor pariwisata baik melalui investasi langsung atau melalui investasi dari sektor swasta dengan cara menyederhanakan proses perizinan. Pemerintah juga telah merevisi Daftar Investasi Negatif dengan menawarkan investor asing porsi lebih besar pada investasi pariwisata. Dan memang, kami telah melihat adanya pertumbuhan pada FDI menjadi AS$667juta (+23% YoY vs AS$542juta di 9M15), yang telah naik 103% dari FDI FY15 sebesar AS$650juta.

Terakhir, penting bahwa Indonesia, sebagai pemerintahan yang tidak terpusat, untuk mempromosikan sinergi antar sejumlah kementerian, pusat dan daerah, dan juga antara sektor publik dan swasta. Fokus pada sistem koordinasi di level nasional dan sub nasional akan sangat penting demi kesuksesan penerapan kebijakan. Implikasi terhadap ekuitas Indonesia mencakup perusahaan-perusahaan aviasi (misalnya GIAA), layanan pendukung aviasi (misalnya CASS), dan perusahaan taksi (misalnya BIRD).

61



62

SucorInvest


Dec 2016

Kisah Indonesia di tahun 2017 Pertumbuhan GDP kemungkinan tertahan—pengembangan asing bersifat integral Pemulihan ekonomi pada perekonomian maju masih belum lengkap. Kami melihat adanya sinyal-sinyal pemulihan lunak di AS dan Cina, namun Jepang dan zona Eropa terlihat masih mengalami kesulitan untuk pulih. Dengan pemulihan bertahap di AS dan Cina sebagai negara importir utama, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut telah naik dan kami perkirakan hal ini akan berlanjut tahun depan. Tentang rencana Trump meninjau ulang perjanjian perdagangan internasional dengan Cina, menurut kami hal ini bisa berujung pada dua skenario; dua kemungkinan yang tidak akan melukai ekonomi Indonesia, dalam pandangan kami. Pertama, kami yakin tidak mungkin bagi AS untuk membatasi barang impor dari Cina karena produk-produk tersebut didominasi mesin, peralatan elektrik, reaktor nuklir, bahan baku industri dasar, busana dan alas kaki. Menghentikan impor dari Cina tidak akan sejalan dengan rencana Trump untuk mendorong tingkat investasi dan menaikkan produktivitas domestik. Kedua, jika AS memutuskan untuk membatasi impor dari Cina, hal ini akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia akan dapat merebut pangsa pasar Cina karena memiliki kemiripan produk yang diekspor. Jika hal ini terjadi, kami yakin akan dapat mengimbangi permintaan impor yang masih lemah dari Jepang dan zona Eropa.

07 63



C

Dari sisi investasi, kami lihat investasi langsung pada 2017 akan lebih tinggi karena ketidakpastian yang menyusul pemilu AS, kenaikan suku bunga Fed AS dan program tax amnesty Indonesia seharusnya telah mereda saat itu. Lebih jauh, efek dari iklim investasi yang lebih baik serta reformasi fiskal yang telah dimulai oleh presiden Jokowi seharusnya berujung pada peringkat yang lebih baik dalam kemudahan berbisnis untuk Indonesia, dan karenanya akan terus menarik lebih banyak lagi investasi di tahun 2017. Ini juga akan didukung oleh upaya pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur, yang seharusnya akan menciptakan efek multiplier dan menaikkan permintaan untuk layanan konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja dan lain-lain. Lebih jauh, potensi pemulihan harga komoditas (walaupun masih sangat rapuh, dengan harga batubara—sebagai contoh—kini terlihat bergerak ke selatan) seharusnya mulai mendorong lebih banyak lagi investasi di sektor sumber daya natural.

64



Di sisi lain, kami lihat stimulus fiskal dan moneter terbatas di tahun depan. Dari sisi fiskal, anggaran negara 2017 akan ketat karena pendapatan pemerintah yang menyusut karena pemulihan ekonomi global akan tetap mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor komoditas. Lebih jauh, larangan ekspor konsentrat mineral yang akan diperketat mulai Januari 2017 juga akan mempengaruhi pendapatan negara. Sisi menarik dari sektor fiskal ini hanya alokasi anggaran pemerintah yang lebih baik di mana pembelanjaan non produktif akan turun sementara pembelanjaan pada proyek prioritas akan ditingkatkan; proyek-proyek yang dimaksudkan untuk mendorong produktivitas ekonomi dan menghasilkan lebih banyak inisiatif grassroot di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian dan perumahan.

Fig 95

Pemerintah telah melakukan perubahan besar-besaran pada anggaran * Average changes of 2015-2017 allocation relative to 2011-2014

450 400

416.1 387.3

350

27.4%

EDUCATION

INFRASTRUCTURE 123.4%

22%

300 9%

250

-61%

200

63%

150 104.0

-31%

100

77.3 -18%

50

83.2%

HEALTH

ENERGY SUBSIDIES 66.2%

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: BKPM, riset Sucorinvest

65



Dari sisi moneter, pelonggaran moneter sebesar 6x25bps telah berujung pada naiknya pendanaan non bank seperti obligasi korporasi, MTN/NCD, dan saham. Hingga 9M16, penerbitan obligasi korporasi telah mencapai Rp69tn yang terhitung lebih tinggi dibanding FY15 (Rp62tn). Namun pelonggaran ini belum sepenuhnya tercermin pada sektor perbankan dan kami perkirakan tren ini akan berlanjut setidaknya hingga 2H17. Karena adanya penundaan efek pelonggaran moneter pada sektor perbankan, bersama dengan naiknya volatilitas global, kami perkirakan jendela kemungkinan pemangkasan suku bunga mulai menyempit, terutama melihat adanya perkiraan inflasi dan imbal hasil obligasi AS lebih tinggi karena Trump berencana mendorong perekonomian domestik dengan cara menaikkan belanja negara. Karenanya, dengan asumsi pemulihan lunak pada ekspor dan meningkatnya investasi swasta—walaupun dengan stimulus moneter dan fiskal terbatas—digabung dengan sejumlah kondisi fundamental yang telah kami diskusikan di bagian-bagian sebelum ini (yaitu konsumsi rumah tangga yang kuat melihat tingginya angka populasi dan sejumlah reformasi internal yang menghasilkan banyak program untuk mendorong produktivitas domestik), kami perkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 akan pulih tipis ke c.5.20% setelah tumbuh sebesar 5.04% tahun 2016. Inflasi akan lebih tinggi tahun 2017, namun masih sesuai target pemerintah 4±1% Kami perkirakan inflasi tahun ini akan berkisar pada 3.0-3.2% karena efek dari penurunan harga bahan bakar oleh pemerintah di awal tahun dan harga pangan yang lebih rendah. Namun, kami perkirakan inflasi tahun depan akan lebih tinggi 4.1-4.3% karena rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik secara bertahap untuk para pelanggan 900 VA mulai Januari 2017, yang pada dasarnya akan menghapus subsidi terhadap 18.85juta pelanggan di kategori tarif ini. Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif listrik untuk para pelanggan di kategori 450 VA, yang akan mengalami kenaikan tarif 4x di periode yang sama. Penyesuaian tarif listrik ini diperkirakan akan menyumbangkan inflasi 0.8-1%.

66



Sebagai tambahan, kami yakin bahwa tekanan inflasi tahun depan juga akan datang dari harga pangan karena sejumlah wilayah di Indonesia saat ini tengah mengalami musim hujan lebat, yang berujung pada tingginya harga produk pangan sensitif. Namun kami perkirakan efek dari harga pangan sensitif ini akan terkendali berkat sejumlah program pemerintah, yaitu: swasembada pangan (subsidi pangan, operasi pasar, dan subsidi beras untuk populasi pendapatan rendah), TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), kebijakan harga dasar dan plafon dan lain-lain. Lebih jauh, kebijakan satu harga bahan bakar, pengembangan infrastruktur, dan rencana pemerintah untuk mengembangkan program tol laut seharusnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran distribusi nasional, yang pada gilirannya akan membantu mengatasi tekanan inflasi. Dalam hal inflasi impor, melihat perkiraan kami tentang rerata USD/IDR yang akan stabil di angka 13.000-13.400, kami yakin bahwa implikasi negatif apapun akan terhitung lunak. Secara keseluruhan, kami perkirakan inflasi 4% tidak akan menekan konsumsi domestik karena Kementerian Tenaga Kerja telah meminta semua badan pemerintah daerah untuk meningkatkan UMP 2017 sebesar 8.25%—yang terdiri dari inflasi 3.07% dan pertumbuhan ekonomi 5.18% (masih menjaga kekuatan beli riil).

67




Periode ketidakstabilan akhir tahun hanya bersifat sementara karena dana diperkirakan akan tetap dipertaruhkan pada aset dengan imbal hasil lebih tinggi Akhir tahun adalah musim yang selalu tinggi ketidakstabilannya di pasar obligasi Indonesia karena hedge fund asing umumnya mengambil keuntungan di masa tutup kalender. Seperti akhir tahun-akhir tahun sebelumnya, ketidakstabilan tahun ini juga disumbangkan dinamika kebijakan suku bunga Fed AS. Kejadian menarik tahun ini adalah pemilu AS yang memberikan kemenangan pada Donald Trump, yang berujung pada keluarnya modal dari EM karena ketidakpastian kebijakan ekonomi Trump. Selain itu, aliran dana keluar juga telah dipicu oleh ekspektasi bahwa suku bunga AS akan lebih tinggi di masa depan untuk mengimbangi stimulus fiskal Trump dalam bentuk potongan pajak dan belanja infrastruktur yang lebih tinggi. Namun setinggi apa kenaikan suku bunga nanti? Ekonomi AS telah mulai pulih, dan kenaikan signifikan pada suku bunga akan segera mengerem perekonomian. Karenanya, kami yakin bahwa AS hanya akan menaikkan suku bunga di akhir tahun atau nanti di awal tahun depan. Kenaikan lebih jauh akan berisiko mencekik ekonomi dan mendorong masuk ke zona resesi, dalam pandangan kami. Dengan asumsi ini, kami perkirakan akan ada aliran dana masuk ke pasar obligasi Indonesia setidaknya di awal tahun depan, walaupun tidak setinggi aliran modal masuk tahun 2016, karena dana asing akan terus mencari instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi untuk mendorong penghasilan. Melihat potensi pertumbuhan ekonomi berkat tingkat konsumsi yang terhitung sehat, sumber daya alam yang melimpah, dan reformasi struktural yang terus berlanjut untuk mendorong produktivitas domestik, Indonesia bisa menjadi tujuan investasi pilihan untuk para investor. Jika hal ini terwujud, Rupiah akan mendapatkan dukungan dan mencatat rerata nilai tukar di angka 13.300-13.400 tahun depan. Kami yakin dengan tingkat IDR saat ini yang terlihat di Fig. 97, depresiasi Rupiah bulan Oktober-November '16 lebih rendah dibanding aliran dana keluar sebelumnya (Mei '16 dan Jul-Sept '15), bahkan ketika aliran modal keluar lebih tinggi. Kami yakin bahwa hal ini disebabkan karena kepercayaan investor yang lebih tinggi, CAD lebih sempit, dan cadangan asing yang lebih tinggi. Lebih jauh, rasio utang-ke-GDP Indonesia yang relatif lebih rendah juga memberi kepercayaan lebih pada para investor karena beban utang ke perekonomian secara luas tetap terjaga.

68



69



Pasar obligasi Indonesia masih menggiurkan Kami yakin bahwa situasi global memainkan peranan penting ketika kita berdiskusi tentang prakiraan untuk pasar obligasi Indonesia. Faktor-faktor domestik penting namun seringkali pendorong imbal hasil adalah sentimen investor asing. Investor asing kebetulan juga pemegang terbesar obligasi pemerintah Indonesia (per update terakhir, investor asing memegang 37% dari total obligasi pemerintah Indonesia), dan karenanya hal ini telah menjadi permainan relativitas (yaitu apakah Indonesia menyediakan imbal hasil dengan penyesuaian risiko terbaik setelah mempertimbangkan pergerakan mata uang). Karena banyak faktor ekonomi tergantung pada pergerakan suku bunga global, kami akan memulai dengan analisa pergerakan suku bunga global, terutama di AS. Untuk Indonesia, kondisi ekonomi AS juga adalah yang paling relevan karena harga kebanyakan komoditas ditetapkan dalam dolar AS, dan di saat yang sama, Indonesia adalah eksportir bersih produk komoditas. Imbal hasil 10 tahun AS telah bergerak makin tinggi dalam dua bulan terakhir karena pasar mengantisipasi ekonomi AS yang lebih kuat di bawah pemerintahan Trump, dengan pihak Fed sudah mengirim sinyal jelas untuk kenaikan suku bunga yang didorong oleh kembali naiknya tingkat inflasi serta data lowongan kerja. Imbal hasil 10 tahun AS kini tercatat 2.4% dan kami yakin akan stabil di angka 3.0-3.5% pada akhirnya (1.5% GDP riil plus inflasi 2.0%). Imbal hasil lebih tinggi dari 3.5% akan membahayakan tahapan awal pemulihan ekonomi AS, dalam pandangan kami. Berdasarkan angka 3.0-3.5% untuk imbal hasil AS dan spread untuk 10 tahun IDR sebesar 590bps, kami yakin bahwa nilai wajar untuk obligasi Rupiah 10 tahun ada di angka 8.9-9.4% tahun depan. Setelah insiden kenaikan suku bunga Fed tahun 2013, spread antara 10 tahun IDR dan 10 tahun AS ada di rerata 590bps, yang kami yakini akan bertahan hingga beberapa tahun ke depan ketika Fed kembali menaikkan suku bunga. Ini sudah lebih tinggi dari periode sebelumnya 2010-2013 sebesar 44obps, yang berarti pasar telah memperhitungkan risiko premium lebih tinggi dari situasi suku bunga AS yang terus naik. Imbal hasil 10 tahun IDR sebesar 8.9-9.4% mirip dengan angka di pertengahan tahun 2015. Yang menarik, pasar telah mengabaikan situasi inflasi domestik karena spread antara inflasi dan imbal hasil 10 tahun IDR telah bertahan di angka 390bps sejak sh15 di masa ketika inflasi mengalami tren penurunan ke titik rendah 3.3% di Oktober 2016. Jelas bahwa perubahan pada imbal hasil AS adalah pendorong yang lebih besar untuk imbal hasil IDR dibanding inflasi domestik.

70



Bentuk kurva imbal hasil obligasi Indonesia telah mendatar sejak krisis finansial global, mencerminkan situasi pertumbuhan yang lebih lambat, dan kami yakin hal yang sama akan tetap berlanjut tahun depan dengan spread antara obligasi jangka pendek dan panjang hanya tercatat 80-100bps. Karena kami lihat hanya ada ruang sempit untuk pelonggaran moneter di tahun 2017, untuk strategi obligasi kami rekomendasikan untuk menurunkan durasi karena kurva imbal hasil bergerak ke atas, dan agar menunggu untuk titik masuk yang lebih baik.

71



Dari sisi domestik kami lihat ada cukup penyangga untuk harga obligasi pemerintah baik dari bank sentral maupun dari pihak investor domestik. Permintaan obligasi pemerintah masih ramai setidaknya hingga tahun depan untuk memenuhi peraturan OJK yang mewajibkan lembaga keuangan non bank memiliki sejumlah obligasi pemerintah dalam portofolio mereka. Untuk mematuhi peraturan ini, kebanyakan lembaga telah mulai mengalihkan aset mereka, yang berakibat pada pembelian dana domestik besar-besaran (Fig 106). Sementara itu, bersamaan dengan upaya Bank Indonesia untuk menggunakan obligasi pemerintah dengan tujuan operasi moneter dan upayanya untuk mendorong transaksi reverse repo untuk mendukung pengalihan acuan suku bunga BI menjadi 7-hari reverse repo, kami yakin Bank Indonesia akan selalu siap menjadi pihak pembeli ketika ada kesempatan untuk membeli. Perlu dicatat bahwa, di tiga tahun terakhir, kepemilikan Bank Indonesia terhadap obligasi pemerintah telah naik sebesar 176%.

72



73



SucorInvest Certification Analysts

Disclosure Rating Definition

Sucorinvest rating definition, analysts’ certification, and important disclosure Ratings for Sectors Overweight : We expect the industry to perform better than the primary market index (JCI) over the next 12 months. Neutral : We expect the industry to perform in line with the primary market index (JCI) over the next 12 months. Underweight : We expect the industry to underperform the primary market index (JCI) over the next 12 months.

Ratings for Stocks Buy Hold Sell

: We expect this stock to give return (excluding dividend) of above 10% over the next 12 months. : We expect this stock to give return of between -10% and 10% over the next 12 months. : We expect this stock to give return of -10% or lower over the next 12 months.

Analyst Certification The research analyst (s) primarily responsible for the preparation of this research report hereby certify that all of the views expressed in this research report accurately reflect their personal views about any and all of the subject securities or issuers.The research analyst (s) also certify that no part of their compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimers This document has been prepared for general circulation based on information obtained from sources believed to be reliable but we do not make any representations as to its accuracy or completeness. PT Sucorinvest Central Gani accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document or any solicitations of an offer to buy or sell any securities. PT Sucorinvest Central Gani and its directors, officials and/or employees may have positions in, and may affect transactions in securities mentioned herein from time to time in the open market or otherwise, and may receive brokerage fees or act as principal or agent in dealings with respect to these companies. PT Sucorinvest Central Gani may also seek investment banking business with companies covered in its research reports. As a result investors should be aware that the firm may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision.

74



P T. S U C O R I N V E S T C E N T R A L G A N I

HEAD OFFICE

PT. Sucorinvest Central Gani Sahid Sudirman Center, Jl. Jend Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 – Indonesia Ph : (+62-21) 8067 3000 Fax : (+62-21) 2788 9288

JAKARTA

Ruko Inkopal Block A No. 23 A Jl. Boulevard Barat Raya Jakarta Utara 14240 Ph: (+62-21) 4585 9114 Fax: (+62-21) 4585 9227 Kiosk Mall Ambassador Lantai Dasar Blok H No.3A Jl. Professor Doktor Satrio Jakarta Selatan 12940 GALERI INVESTASI Universitas Tarumanegara Fakultas Ekonomi Lab. Pasar Modal Ged. A Lt.7 Jl. Tanjung Duren Raya No.1 Jakarta Barat 11470

TANGERANG

Jl. Trunojoyo no.67 Surabaya 60264 Ph: (+62-31) 563 3720 Fax: (+62-31) 563 3710 Jl. Slamet no. 37 Surabaya 60272 Ph : (+62-31) 547 9252 Fax : (+62-31) 547 0598

BANDUNG

Ruko Paskal Hyper Square Blok B No.47 Jl. Pasir Kaliki No. 25 - 27 Bandung 40181 Ph: (+62-22) 8778 6206 Fax: (+62-22) 8606 0653 JL.Hegarmanah No.57 Bandung 40141 Ph: (+62-22)-203 3065 Fax: (+62-22) 203 2809

Ruko Pakuwon Town Square AA2-50 Jl. Kejawen Putih Mutiara, Surabaya 60112 Ph: (+62-31) 5825 3448 Fax: (+62-31) 5825 3449 GALERI INVESTASI Universitas Negeri Surabaya PIC : Wahyudi Maksum Kampus ketintang Gedung bisnis centre fakultas ekonomi Jl. Ketintang, Surabaya 60231 Ph: (+62-31) 8297123

MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.40 Kav. B4, Malang 68416 Ph: (+62-341) 346 900 Fax: (+62-341) 346 928

Research 1. Stanley Liong 2. Alexander Budiman 3. Erni Marsella Siahaan 4. Sharon Anastasia Tjahjadi 5. Felicia Putri Tjiasaka 6. Sandy Ham 7. Adina Stephanie Layarda 8. Putri Kinanty Siregar 9. Shirley Saroinsong

SURABAYA

GALERI INVESTASI Swiss German University Edu Town BSD City Fakultas Business Administration & Humanity Tangerang 15339

Email Senior Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst Equity Analyst On-the-ground analyst On-the-ground analyst On-the-ground analyst Economist Editor & Translator

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 02

INDONESIA OUTLOOK 2017

Recommend Documents