INDONESIA NEW URBAN ACTION

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH K E M I T R A A N H A B I TAT Partnership for Sustainable Urban Development

INDONESIA NEW URBAN ACTION Aksi Bersama Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Kota yang Berkelanjutan Melalui Kemitraan Wicaksono Sarosa

INDONESIA NEW URBAN ACTION

1

Daftar Isi A. Latar Belakang B. Proses Penyusunan New Urban Action C. Isu‐Isu Strategis D. Usulan Aksi Bersama


2

A. Latar Belakang 1.

Agenda Pembangunan Global 2030 dan Habitat III •

SDGs secara eksplisit mengakui pentingnya peran perkotaan.

•

Konferensi Habitat III menegaskan kembali komitmen negara‐negara di dunia dalam pembangunan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui Agenda Perkotaan Baru / New Urban Agenda.

•

Menanggapi tantangan dan peluang pembangunan perkotaan ke depan, Konferensi Habitat III mengambil tema ‘sustainable urbanization’ atau urbanisasi yang berkelanjutan

•

Kota tidak pernah bisa berdiri sendiri. Pembangunan Habitat ke depan tidak dapat terfokus hanya pada perkotaan itu sendiri, melainkan juga mencakup wilayah yang lebih luas. Dan untuk itu, implementasi NUA yang terintegrasi hanya bisa terwujud dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.


3

A. Latar Belakang 2.

Urbanisasi dan Kebijakan Nasional Pembangunan Perkotaan dan Wilayah •

Proyeksi penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 71,89% di tahun 2030 (BPS, 2014).

•

Nawacita: o o

•

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah‐daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor‐sektor strategis ekonomi domestik.

RPJMN: Arah kebijakan pembangunan perkotaan dan wilayah o o o

perwujudan kota‐kota berkelanjutan dan berdaya saing; pemeratan pembangunan di luar Pulau Jawa; pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal.


4

Dan secara terus menerus mengikuti dan terlibat dalam proses penyusunan New Urban Agenda (melalui “Policy Unit” maupun dukungan kepada delegasi Indonesia)

B. Proses Penyusunan NUAct FGD 1

• Identifikasi kecenderungan yang berkembang (emerging trends) dan berpengaruh pada perkotaan dan wilayah

Bandung, 21 April 2016

FGD 2

• Perencanaan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan dalam menanggapi kecenderungan yang berkembang di perkotaan dan wilayah

Malang, 18 Mei 2016

FGD 3

• Keterpaduan perencanaan dalam pengembangan perkotaan dan wilayah berbasis kemitraan di era global

Jakarta,29 Juni 2016

Workshop

• Masukan masyarakat untuk pengembangan perkotaan dan wilayah terintegrasi (hasil survei online “Our Urban Our Dream 2030”)

Surabaya, 27 Juli 2016

Konsinyasi

• Penyusunan rencana tindak untuk implementasi Agenda Perkotaan Baru di Indonesia (Indonesia New Urban Action)

Jakarta,19 Oktober 2016


5

C. Isu‐Isu Strategis 1. Tidak Terkelolanya Urbanisasi secara Produktif dan Berkelanjutan Urbanisasi di Indonesia masih dinilai hanya sebagai masalah (kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat, persoalan sosial, ekonomi dan budaya, krisis air, pangan dan lingkungan). Indonesia kurang memanfaatkan peluang urbanisasi, ditandai dengan: peningkatan PDRB/ kapita 4% per peningkatan 1% penduduk perkotaan dan pembangunan infrastruktur 3% dibanding 5,8% pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Peningkatan Konektivitas Antar Negara (Globalisasi) Memberikan Peluang Pembangunan Berwawasan Global serta Ancaman Pengembangan Perkotaan dan Wilayah yang Berkelanjutan Globalisasi memperkuat konektivitas kota‐kota dan partisipasi masyarakat global, menjadi peluang perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta peluang sumber daya pembangunan nasional sebagai implikasi peningkatan komitmen global dalam pencapaian SDGs. Namun terbatasnya kapasitas SDM dan jaringan infrastruktur nasional memperlemah daya saing bangsa serta mengancam pembangunan perkotaan yang beridentitas lokal daerah.


6

C. Isu‐Isu Strategis 3.

Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Perkotaan dan Antar Wilayah yang Tidak Efisien Berbagai isu penataan ruang seperti administrasi pertanahan di perkotaan, tidak singkron dan terpadunya perencanaan tata ruang lintas administrasi dan antar sektor, yang didukung dengan terbatasnya infrastruktur transportasi publik, menyebabkan perkembangan kota yang semakin terfragmentasi dan semakin multipolar.

4.

Segmentasi Kelas Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Kota yang Inklusif Perkembangan yang pesat menyebabkan tingginya harga lahan perkotaan, namun pengelolaan kota yang dinilai belum adil dan merata, khususnya bagi masyarakat marginal (seperti terbatasnya keterlibatan kaum miskin, anak dan perempuan, lansia, difabel dan kaum minoritas sosial/SARA dalam perencanaan tata ruang), menghasilkan kesenjangan antar kelas sosial masyarakat dan terbatasnya interaksi sosial di perkotaan.


7


Disparitas Antar Wilayah dan Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Pertumbuhan antar kota, serta antara kota‐desa, yang tidak seimbang menyebabkan konsentrasi aliran finansial dan perdagangan pada kota metropolitan dan tidak menjangkau kota menengah. Hal ini disebabkan kerena terbatasnya konektivitas, dipengaruhi pula oleh perkembangan ekonomi global.

6.

Terbatasnya Kapasitas Pemerintah / Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perkotaan dan Wilayah Keberlangsungan desentralisasi kurang didukung oleh penguatan kapasitas daerah oleh pusat, khususnya dalam menciptakan good governance. Fenomena ini dapat memunculkan inovasi kepemimpinan daerah namun juga kecenderungan pengambilan kebijakan populis yang bukan merupakan kebutuhan masyarakat.


8


Revolusi Teknologi yang Pesat dan Tidak Diimbangi Peningkatan Kapasitas SDM serta Pemerataan Infrastruktur TIK Peningkatan pemanfaatan TIK dalam seluruh aspek kehidupan perkotaan ditandai dengan fenomena sharing ekonomi berbasis TIK serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perkotaan. Namun dalam konteks nasional, terdapat ketimpangan dan gap teknologi antar daerah, termasuk karena kesenjanagan kapasitas SDM.

8.

Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Wilayah Alih fungsi lahan di kawasan peri‐urban semakin menggerus kawasan hijau dan lahan tidak terbangun, serta mengakibatkan degradasi lingkungan. Ketidakseimbangan pembangunan desa‐kota serta tidak terpadunya perencanaan pembangunan mengancam ketahanan pangan akibat krisis air, serta kerentanan wilayah akan risiko bencana dan ancaman perubahan iklim.


9

Usulan Aksi Bersama INDONESIA NEW URBAN ACTION


10

Membangun kepedulian semua pihak terhadap pembangunan yang transformatif dan berkelanjutan ‐ ‐ ‐ ‐

Leadership Program: melembagakan nilai‐nilai di tingkat komunitas Kepedulian pemda terhadap pembangunan berkelanjutan Habitat School: knowledge management & knowledge sharing Seknas SDGs Infrastruktur Wilayah


11

Memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah dalam pembangunan yang kolaboratif, terpadu dan berkelanjutan ‐ ‐ ‐ ‐

Memperkuat UDMA lokal Peran pengabdian asosiasi profesi Advokasi pemerintah/pemerintah daerah E‐governance


12

Mendorong keterlibatan seluruh pihak yang terpadu dan setara dalam pembangunan berkelanjutan ‐ ‐ ‐ ‐

Skema kerja sama multipihak Kampus untuk Kampung Insentif kepada swasta atau masyarakat Institusi/lembaga integrasi pembangunan


13

Memperkuat ekonomi perkotaan dan perdesaan dengan memanfaatkan berbagai peluang pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Skema pembiayaan multipihak Optimalisasi pajak/retribusi Peluang pendanaan global APBN sebagai pengungkit mobilisasi pendanaan alternative Potensi ekonomi lokal, ekonomi informal, TIK untuk UMKM INDONESIA NEW URBAN ACTION

14

Membentuk masyarakat cerdas, inovatif dan berwawasan digital demi terwujudnya kota‐desa berkelanjutan untuk semua ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pemerataan infrastruktur TIK dan Teknologi Masuk Desa Sosialisasi dan penerapan TIK sesuai kearifan lokal SIM pengembangan wilayah dan perkotaan Peningkatan peran kaum muda: volunteer, jejaring anak muda antar kota Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, termasuk kaum marginal INDONESIA NEW URBAN ACTION

15

Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan kota‐desa yang aman, berketahanan dan berwawasan lingkungan ‐ ‐ ‐

Optimalisasi program eksisting dan mempercepat ‐ keterpaduan melalui WPS ‐ Infrastruktur SDA skala regional ‐ Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan

Implementasi konsep Kota Hijau secara menyeluruh Singkronisasi perencanaan dalam kerangka DAS Adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana


16

Meningkatkan konektivitas antar daerah melalui transportasi publik ramah lingkungan ‐ ‐ ‐ ‐

Integrasi perencanaan tata ruang wilayah antar daerah Infrastruktur perhubungan antar daerah Sistem dan infrastruktur transportasi publik terintegrasi Pedestrian dan jalur sepeda


17

Mewujudkan permukiman layak huni yang beridentitas lokal dan berbasis komunitas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SIM pertanahan terintegrasi dari skala lokal hingga nasional Kampanye dan insentif terkait administrasi pertanahan Optimalisasi program infrastruktur permukiman dan pelayanan dasar eksisting, kolaborasi inisiatif Model relokasi layak, transformasi sosial, pemberdayaan masyarakat Pelestarian identitas budaya lokal pada permukiman INDONESIA NEW URBAN ACTION

18

M A R I B E R A KS I DA N B E R KO L A B O R A SI , M E W UJ U D K A N M I M P I KOTA K I TA B E RS A M A !

“Action expresses priorities”

- Mahatma Gandi -



19

INDONESIA NEW URBAN ACTION

Recommend Documents