indonesia kini Trade Expo Asing Minati

INDONESIA KINI

edisi 10 13 nopember 2013

indonesia kini

Pengusaha Diminta Bangun Pabrik Halaman 3

2 3 5 6 7

Angkutan Massal, Tiap Provinsi Bakal Punya Perdagangan Produk Perikanan Surplus Pengembangan Industri Maritim

Misrawie

Jurnalis Penyelenggara Pemilu

Semiliar Pohon Hijaukan Indonesia

K

K

erja jurnalistik ternyata tidak jauh berbeda dengan penyelenggara pemilu, karena keduanya menerapkan prinsip keseimbangan dan periksa ulang. Setidaknya itulah yang dialami anggota KPU Kalbar, Misrawie. Misalnya saja ketika akan mencari kebenaran mengenai warga bernama Pocong yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kota Singkawang. Pemilih itu sempat dicoret dari DPT oleh KPU Pusat karena orangnya diyakini tidak ada, dianggap aneh dan tidak jelas. Anggota KPU Kota Singkawang memprotes pencoretan itu dan mencari keberadaan Pocong di daerah tempat tinggalnya di Pangkalan Batu, Sagatani, Singkawang. Anggota KPU bertemu langsung dengan warga itu, dicek secara faktual, hasil wawancara dan nomor induk kependudukan (NIK) dikirim ke KPU Pusat. “Bekerja sebagai jurnalis harus ada pengecekan dan balance (seimbang), begitu pula kerja sebagai anggota KPU,” kata anggota dari divisi Sosialisasi tersebut. Yang agak berbeda, menurut Misrawie, jika menjadi jurnalis selalu dikejar tenggat waktu, ketika jadi penyelenggara pemilu, sudah terjadwal dan ada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. “Kalau di KPU ada perencanaan waktu, kalau sebagai jurnalis tak ditentukan waktunya, biasanya sekejap,” kata dia lagi. Misrawie tidak memungkiri, banyak manfaat yang didapatnya saat bekerja sebagai jurnalis dan kemudian berguna saat menjadi anggota KPU. Mantan redaktur pada Harian Equator (Rakyat Kalbar) itu kini dipercaya memegang Divisi Sosialisasi yang tugasnya menjalin komunikasi dengan media dan memberikan informasi kepada

Asing Minati Produk RI

Halaman 2

Panwaslu Kabupaten Kediri berhasil menemukan DPT pemilu legislatif 2014 fiktif di sejumlah kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. ANTARA FOTO/Rudi Mulya

pukul 15.00 WIB dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan partai politik, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan KPU Provinsi se Indonesia. DPT ditetapkan pukul 20.25 WIB. Dalam rapat itu disebutkan DPT sebanyak 186.612.255 pemilih, terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah itu terdapat di 33 Provinsi, 497 Kabupaten/ Kota, 6.980 Kecamatan, 81.034 Desa/Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara. Jumlah itu termasuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS.Namun Kamil mengatakan ada data bermasalah sebanyak 10,4 juta yang akan segera

Trade Expo

Kejakgung Jawab Keraguan LSM

Menyusun DPT Sempurna

omisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. Penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dilaksanakan oleh KPU RI melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin (4/11). “Setelah rapat, tujuh komisioner KPU sepakat memutuskan DPT berdasarkan pertimbangan berbagai pihak. Kami hargai kerja yang dilakukan penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemungutan Suara hingga KPU provinsi,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Pleno Terbuka penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta. Pleno penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dimulai sejak

diselesaikan dengan melengkapi kekurangannya. Husni meyakini 10,4 juta merupakan data pemilih ril dan harus diakomodasi hak politiknya. Terhadap data bermasalah itu KPU bersama Kementerian Dalam Negeri akan membereskan dalam waktu 30 hari ke depan sesuai saran dan pendapat dari Bawaslu. “Kami sudah maksimalkan usaha untuk membuktikan bahwa 10,4 juta data itu ada orangnya,” terang Husni dalam laman KPU. Ketua Bawaslu Muhammad mendukung KPU melakukan penetapan rekapitulasi DPT dengan tidak mencoret data sebanyak 10,4 juta tersebut. Menurutnya penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk

sosok

EDISI 10/2/13 nopember 2013

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Swasembada Gula

08

menyelamatkan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang meski elemen data pemilihnya belum lengkap. Sebelumnya, banyak pihak, terutama partai politik menghendaki agar KPU menunda penetapan DPT tersebut. Padahal dua minggu sebelumnya KPU juga sudah menundanya. Alasannya adalah banyaknya data yang bermasalah sehingga dikhawatirkan menjadi persoalan di kemudian hari dan membuat Pemilu menjadi tidak berkualitas. Namun satu hari setelah penetapkan DPT, KPU mengatakan hanya menemukan sedikitnya tujuh juta pemilih pada DPT masih bermasalah dengan data kependudukan.

“Sebenarnya dari 10,4 juta pemilih bermasalah sudah turun hingga sekarang tinggal sedikitnya tujuh juta,” kata Komisioner KPU Hadar Gumay. Hadar menjelaskan temuan KPU terhadap 10,4 juta data tersebut disebabkan oleh pemilih yang tidak mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. “Jadi itu bukan karena belum punya (NIK), tapi mereka tidak tahu NIK mereka sehingga tidak diberitahukan kepada petugas (Pantarlih) kami ketika pemutakhiran,” kata Hadar. Namun, lanjut dia, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pula pemilih yang memang tidak memiliki NIK. Terhadap tujuh juta data pemilih yang masih bermasalah tersebut, KPU akan bekerja melakukan penyisiran dan mencari padanan datanya dengan bantuan dari Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Dirjen Dukcapil Irman mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data tersebut ke dinas Dukcapil di daerah untuk dikoordinasikan dengan petugas KPU di kabupaten-kota. “Ini dilakukan untuk memastikan kebenaran elemen datanya, tanggal lahirnya, alamatnya, dan sebagainya. Kalau sudah pasti dan benar, kami akan memberikan NIK yang bisa dilakukan `by system` dengan cepat,” kata Irman. Mengenai permasalah DPT tersebut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat meminta KPU dan Kemendagri bekerja maksimal untuk memperbaiki pemilih yang belum lengkap NIKnya, agar tidak kehilangan hak konstitusionalnya dalam Pemilu 2014. “Kini bola sudah benar-benar di KPU dan Kemendagri. Sejauhmana kedua lembaga ini dapat melengkapi NIK terhadap seluruh nama-nama di DPT yang tanpa dan NIK bermasalah itu,” kata Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz. Masykurudin menegaskan KPUKemendagri harus dapat memastikan dalam waktu satu bulan mendatang bisa mengatasi masalah ini dengan nyata, sehingga menunjukkan berapa yang mendapatkan perbaikan NIK dan berapa yang tidak punya NIK, tetapi ada pemilihnya. Dia mengatakan KPU dan Kemendagri harus punya dua tujuan yaitu memastikan NIK sebagai dasar dari pemilih tidak terdaftar dua kali dan mengakomodasi para pemilih yang belum punya NIK. “Pada akhirnya Kemendagri juga diuntungkan dengan perbaikan ini yaitu melihat kualitas dari sistem administrasi kependudukan, terutama kepemilikan NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK),” ujarnya. (Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

Misrawie

teman-temannya yang bekerja di media. Setelah bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2005, suami dari Nelli Agustina (22) itu akhirnya mencoba pengalaman baru, menjadi anggota KPU Kalbar periode 2013-2018. Ia tercatat sebagai salah satu dari lima anggota KPU Kalbar saat ini. Pengalamannya menangani persoalan pemilu, sebenarnya sudah dimiliki sejak sebagai jurnalis, yakni ketika ditugaskan ke Kapuas Hulu pada beberapa tahun lalu. Misrawie pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kalbar 2007, perwakilan jurnalis. Ketika itu, ia mewakili jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kalbar. Pengalaman sebagai pengawas itulah yang membuat ia percaya diri untuk mendaftar sebagai anggota KPU Kalbar pada 2012. Saat mendaftar ke KPU, ia tidak lagi berbekal rekomendasi organisasi, tetapi melampirkan berita pemilu yang pernah ditulisnya. Kini Misrawie pun menjalani pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu di Kalbar. Ayah dari Fadil Rawi Alfiqri (5,6 tahun) dan M Nabil Dimitri (10 bulan) itu tampak menikmati dunia barunya yang juga tak kalah seru dengan bidang jurnalistik yang pernah digelutinya selama 8 tahun. Dengan posisinya sebagai divisi sosialisasi KPU Kalbar, pria kelahiran desa Pasak, Kabupaten Kubu Raya pada 9 April 1977 itu, dia mengingatkan masyarakat Kalbar untuk berpartisipasi dalam Pemilu legislatif dan Presiden 2014. (Nurul Hayat/Erafzon Sas/B Santoso)

M

Husni Kamil Manik

enjadi pejabat publik tak perlu risau jika kondisi finansialnya selalu dipantau oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Itulah pandangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Sebagai pejabat publik, Husni pun tak keberatan jika rekening banknya selalu diawasi PPATK. “Saya tidak keberatan. Ini penting untuk memantau apakah ada partai politik yang menyuap,” kata pria kelahiran Medan 18 Juli 1975 itu. Suami Endang Mulyani dan ayah dari tiga anak itu merasa perlu menjunjung integritas, jujur, dan transparan, serta menghindari tindakan korupsi. Dengan demikian, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, itu tak segan-segan melontarkan gagasan menjadikan KPU sebagai lembaga pemutus sengketa Pilkada setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Kochtar diduga tersandung skandal suap. Husni yang pernah menjadi Komisioner KPU Sumbar selama dua periode sejak 2003 itu menyatakan, semestinya sengketa Pilkada ditangani KPU tidak lagi oleh lembaga hukum. “Kasus tertangkapnya Ketua MK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya menjadi pelajaran sehingga setiap sengketa Pilkada diputuskan KPU,” kata Husni yang juga menjabat Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar itu. Menurut Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2010 itu, semestinya KPU diberikan kewenangan penuh mengurusi pemilu termasuk ketika

Siap Diawasi

Husni Kamil Manik. ANTARA FOTO/ Yudhi Mahatma

“Kasus tertangkapnya Ketua MK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya menjadi pelajaran sehingga setiap sengketa Pilkada diputuskan KPU,” ada pelanggaran dan sengketa di pilkada agar pelaksanaan pemilu terselesaikan secara lancar. “Kalau KPU diberikan kewenangan, maka setiap permasalahan akan diselesaikan dengan aturan yang ada. KPU adalah penyelenggara setiap pemilu jadi berikan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan termasuk sengketa jika terjadi,” kata salah seorang pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Sumbar itu. Menurut Ketua KPU sejak 12 April 2012 itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus diberikan kewenangan penuh melakukan pengawasan pelanggaran dan sengketa pilkada, tidak lagi merekomendasikan kepada lembaga hukum untuk menyelesaikan tetapi merekomendasikan kepada KPU untuk diputuskan dan KPU diberikan kewenangan mengeluarkan keputusan hukum tetap yang tidak dapat diganggu gugat lagi. “Semua rekomendasi Bawaslu harus mutlak dijalankan KPU sehingga masalah langsung diselesaikan,” katanya. Husni berharap penyelesaian masalah pilkada dapat lebih baik dari sebelumnya dan KPU siap untuk itu asalkan pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada KPU. (M Faisal Hanapi/ M Sunyoto/B Setiawanto)

Melanie Subono

Tato Garuda

M Melanie Subono. Antara Foto/Teresia May

usisi sekaligus pegiat organisasi pembela HAM Melanie Subono membuat tato burung garuda seusai meraih medali perak dalam ajang International Marching Band World Music Competition di Belanda. Melanie mengaku itu momen paling membanggakan. “Luar biasa, menyanyi di hadapan puluhan ribu penonton, membawakan lagu Indonesia dan menang,” kata anak promotor pertunjukan Adrie Subono itu. Seminggu setelah itu Melanie merajah kulit punggungnya dengan gambar garuda. “Ini KTP yang tercetak di badan gue,” katanya. Melanie menambahkan,

menjadi Indonesia artinya bangga akan identitas diri sebagai bangsa. “Kenyataannya sekarang orang-orang senang pakai kaus bendera negara lain, ngomong kebule-bulean, kalau gue lebih suka menunjukkan karya, menajamkan musik gue ke arah situ, menuangkan lewat pikiran, dan terus berjuang melindungi satwa-satwa yang merupakan kekayaan bangsa termasuk terus membela hak-hak warga negara yang tertindas,” kata wanita kelahiran Hamburg, Jerman, 20 Oktober 1976 itu.(Ida Nurcahyani/M Sunyoto/B Setiawanto)

ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT

ersoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menetapkan siapa yang berhak mencoblos pada Pemilu 2014 bukan perkara sederhana. Semua pihak berkepentingan dengan akurasi dan validitas DPT. Lebih-lebih partai politik peserta Pemilu 2014 yang tak ingin legitimasinya terongrong oleh persoalan DPT yang tak akurat. Bagi parpol, DPT harus seminimal mungkin mengandung kesalahan. Semua pihak menyadari masih ada masalah dalam DPT. Dalam soal batas waktu penetapan DPT pun belum ada kesepakatan di kalangan fraksi-fraksi di DPR. Mayoritas fraksi di DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda lagi penetapan DPT pada 4 November 2013. Sebelumnya penetapan DPT dijadwalkan 23 Oktober 2013. Penundaan diperlukan agar DPT valid sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih pada 2014. Lima fraksi di DPR yang meminta penundaan penetapan DPT adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Parti Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kelima fraksi itu berpendapat KPU tak perlu terburuburu menetapkan DPT sebelum semua persoalan substansial DPT teratasi. Mereka menghendaki bahwa akurasi dan validitas DPT harus diprioritaskan. Sementara itu fraksi yang menyerahkan keputusan penetapan DPT pada KPU berpendapat bahwa penundaan itu tak perlu. Sikap ini antara lain dikemukakan oleh fraksi Partai Golkar. KPU bisa langsung menetapkan DPT sesuai jadwal. Kalau toh masih ada masalah setelah ditetapkan, DPT bisa diperbaiki melalui daftar pemilih khusus (DPK). Sementara itu KPU berharap PT bisa ditetapkan sesuai jadwal. Meskipun sudah ditetapkan, tidak berarti DPT itu sebagai harga mati yang tak bisa diperbaiki lagi. Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan KPU terbuka pada perbaikan yang diusulkan oleh berbagai pihak untuk menghasilkan DPT yang akurat dan valid. Tampaknya, meskipun persoalan DPT pelik, kita menangkap semangat berbagai pihak untuk mencapai DPT yang seminimal mungkin mengandung kesalahan. Semangat memperbaiki DPT juga diperlihatkan pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri membantu KPU mengecek data di lapangan. Kita perlu menggarisbawahi semangat semua pihak untuk menghasilkan DPT yang akurat dan valid. Semangat juga diperlihatkan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja siang malam melakukan verifikasi data. Kita berharap persoalan DPT ini segera teratasi sehingga terjamin akurasi dan validitasnya. ■

surat pembaca Angkat Masalah Perbatasan Sambas

perbatasan yang cukup kompleks tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah daerah terkait. Kami juga berharap Indonesia Kini menjadi bacaan masyarakat di pedesaan yang selama ini sulit mengakses informasi positif yang inspiratif, baik melalui media cetak, online maupun televisi. Kami menyarankan isi berita Indonesia Kini lebih mendidik dan tidak hanya sekedar informasi pembangunan, tetapi juga rubrik khusus tentang perbatasan yang bisa diberitakan disitu Kami usul, halamannya ditambah agar info di lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa terangkum dalam pemberitaan tersebut.

Saya berharap Indonesia Kini, lebih banyak mengangkat info tentang perbatasan di Kabupaten Sambas, dan Kalimantan Barat umumnya. Selama ini banyak masalah di perbatasan yang tidak dimunculkan. Kami ingin ini menjadi isu “seksi” karena dibutuhkan banyak pihak, termasuk pengambil kebijakan. Kami ingin masalah di perbatasan, terutama di Kabupaten Sambas, seperti peningkatan sumber daya manusia, hingga ketertinggalan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diberitakan. Mudah-mudahan dengan adanya Syafrudin penerbitan Indonesia Kini oleh LKBN Ketua Lembaga Pengembangan Antara, permasalahan di kawasan Masyarakat Pedesaan Sambas

sorot

Komisi Pemilihan Umum mendata 186.612.255 pemilih untuk Pemilu 2014 yang tercatat di 34 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan, dan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS)

indonesia kini

Transaksi Wajib Pakai Rupiah

Pelanggan menghitung Rupiah di tempat jual beli valas, Jakarta. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus

M

eski berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata tidak semua transaksi di negeri ini menggunakan mata uang rupiah. Lihat saja di sejumlah daerah wisata yang berbatasan dengan negara tetangga atau wisata kelas dunia, seperti Bali, tidak jarang ditemui harga produk dan jasa dibandrol dalam mata uang asing. Tidak hanya itu, pelayanan di pelabuhan pun dikenakan tarif dalam dolar Amerika Serikat, seperti yang dikeluhkan salah seorang pelaku usaha dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia Bidang Perhubungan dan

Logistik akhir Oktober lalu di Surabaya, Jawa Timur. Kondisi itu membuat permintaan mata uang asing, terutama dolar di Indonesia, terus meningkat dan menambah pelemahan nilai tukar rupiah yang anjlok sejak beberapa bulan terakhir sehingga masih bertengger di atas Rp11 ribu per dolar AS. Hal itu membuat Menteri Keuangan Chatib Basri meradang. Ia menegaskan setiap transaksi di negeri ini wajib menggunakan rupiah, kecuali transaksi tertentu yang harus menggunakan valuta asing. “Setiap orang dilarang menolak

untuk menerima rupiah dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah,” ujarnya pada peringatan hari Oeang, di Jakarta, belum lama ini (30/10). Ia menegaskan mata uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dan rupiah telah diterima serta digunakan sejak kemerdekaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah, lanjut dia, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu tidak dibenarkan segala upaya dan maksud yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan mata uang rupiah. “Tidak dibenarkan rupiah yang kita cintai dirusak, dipotong-potong, dihancurkan, diubah dan dipalsukan. Barang siapa yang sengaja melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku,” katanya menegaskan. Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama kali diterbitkan pada 1946 sebagai pengganti uang uang Jepang dan Javasche Bank. ORI tidak hanya menjadi alat pembayaran tapi juga lambang kedaulatan Republik Indonesia yang waktu itu baru setahun berdiri. (Satyagraha/Risbiani/Irmanto)

Indonesia Masuk Rangking 120

S

lebih baik dari Kamboja yang berada di peringkat ke-137. Negara ASEAN lainnya menduduki peringkat di atas Indonesia, seperti Malaysia di urutan ke-6, Thailand (ke-18), Brunei Darussalam (ke-59), Vietnam (ke-99), serta Filipina (ke-108). Sementara itu Singapura dan Hong Kong menjadi negara terbaik di dunia menjalankan bisnis. Keduanya masingmasing berada di urutan pertama dan kedua, diikuti Selandia Baru, Amerika Serikat dan Denmark. Sama seperti tahun lalu. Pemeringkatan tersebut fokus pada apa yang usaha kecil atau menengah (UKM) hadapi di negara asalnya, dibandingkan bagaimana perusahaan multinasional berjalan dalam lingkungan yang sama. Data ini didasarkan pada survei terhadap lebih dari 10.000 profesional,

sebagian besar ,mereka yang secara rutin membantu mengelola atau memberi saran tentang masalah hukum dan peraturan di suatu negara. Pemeringkatan itu disusun atas berbagai kriteria, mulai dari berapa lama dan prosedur yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, hingga lamanya waktu untuk mendapatkan sambungan daya listrik, kemudahan kredit dan biaya ekspor atau impor. Masalah kepastian peraturan menjadi perhatian utama dan sangat penting bagi perusahaan yang akan melakukan bisnis. “Banyak kawasan, telah ada kemajuan luar biasa dalam menghapus beberapa hambatan birokrasi terbesar untuk kegiatan sektor swasta,” demikian bunyi laporan Bank Dunia itu. (Apep Suhendar/Risbiani/ Irmanto)

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax : (021) 3865577 Email: [email protected]

Redaktur pelaksana Erafzon Saptiyulda AS Wakil Redaktur pelaksana Irmanto Dewan Redaksi Budi Santoso Budi Setiawanto Mulyo Sunyoto Rahmad Nasution Biro Kalimantan Barat : Jl. Johar No. 1 - Pontianak 78111 - Telp: (0561) 732800, 741312 - Fax : (0561) 732800, 738982 Biro Sulawesi Utara : Jl. 17 Agustus - Manado 95113-Telp: (0431) 852828-Fax : (0431) 852828

Risbiani Fardaniah Unggul Tri Ratomo Ahmad Wijaya Guido Merung (Sulut), Zaenal Abidin (Kalbar), Laurensius Molan (NTT), Evy Ratnawaty (Kepri), Key Tokan Abdul Asis (Papua) , Heru Dwi Atmojo (Aceh), M Tohamaksum (Lampung), Agus Setiawan

Biro Nusa Tenggara Timur : Jl. Veteran No. 6 - Kupang 85228 - Telp : (0380) 8554711 - Fax: (0380) 825159 Biro Otorita Batam (Kepri) : Jl. Raja Haji No 10 - Batam 29422-Telp : (0778) 323520Fax: (0778) 323508

(Sulsel), Santoso (Sulteng), John Nikita Sahusilawane (Maluku) Foto: Maha Eka Swasta Design LAYOUT: Syofiar Chan Sekretariat Redaksi: Indri Prasetyowati Bachtiar

Biro Papua : Jl. Percetakan Negara No 19 Jayapura 99111-Telp : (0967) 533503-Fax : (0967) 536257 Biro Aceh : Jl. T. Panglima Nyak Makam No 16, Kampung Pineung, - Kota Banda Aceh 23125 - Telp : (0651) 23606 Fax : (0651) 24063

Biro Lampung : Jl. Abdi Negara No 2-Teluk Betung Utara,Lampung 35214-Telp: (0721) 482001 Fax : (0721) 486602 Biro Sulawesi Tengah: Jl. Tanjung Dako No. 17 - Palu 94112 - Telp : (0451) 429089 - Fax : (0451) 421120

Ditawarkan Sembilan Destinasi

Pemandu memberi penjelasan kepada dua wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Masjid Raya Al Mashun Medan, Sumut. Masjid Raya Al Mashun yang dibangun pada tahun 1906 merupakan salah satu objek wisata religi di kota itu. FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi

I K

kon syariah telah menjadi daya tarik tersendiri. Selain bank dan asuransi, kini muncul tren baru: wisata syariah.Indonesia

Keuangan: Kusnanto Bambang Tri M sirkulasi: Iswahyuni

Biro Sulawesi Selatan Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Makassar 90222 Telp: (0411) 451489/ 451570, Fax: (0411) 451849 Biro Maluku Jl. Rijali (depan kantor cat. Sipil selakang Soya) Ambon telp : (0911) 352221

menawarkan sembilan destinasi wisata syariah yakni Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur,

enapa negara kita masih saja mengimpor beras? Jawabannya: banyak lahan pertanian berubah fungsi dan baru sedikit kabupaten/kota yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Kementerian Pertanian mengungkapkan hingga kini dari 500 kabupaten/kota di Indonesia baru 193 daerah yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, menilai kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran bupati maupun wali kota untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi ke nonpertanian masih sangat rendah. “Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi tingkat konversi lahan pertanian di daerah sangat tinggi yakni 100 ribu hektare per tahun,” katanya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Penas Petani Nelayan XIV yang akan digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 7-12 Juni 2014. Mentan menyatakan saat ini sebenarnya sudah ada Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni UU No 41 tahun 2009 untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian. Namun, implementasi di daerah untuk menetapkan lahan pertanian yang layak dilindungi itu bukan wewenang Menteri Pertanian, tetapi memerlukan peraturan daerah.

KILAS EKONOMI

SUSUNAN REDAKSI

Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni

indonesia kini

Wisata Syariah

Kemudahan Bisnis

iapa bilang berbisnis di Indonesia sulit? Berdasarkan survei Bank Dunia mengenai daya saing Doing Business (melakukan bisnis) di 189 negara, Indonesia masuk dalam peringkat ke-120 terkait seberapa mudah dan sulitnya memulai bisnis di suatu negara. Laporan tahunan Bank Dunia tentang Doing Business 2014 yang dirilis di Washington pada Selasa (29/10) menyebutkan banyak negara membuat orang lebih mudah untuk memulai dan menjalankan bisnis lokal. Negaranegara berpenghasilan lebih rendah bergerak lebih cepat untuk melakukan perbaikan dibandingkan negara lain yang berpenghasilan lebih tinggi. Di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) Indonesia menjadi negara dengan tingkat kemudahan menjalankan bisnis


SURPLUS

Kementerian Perdagangan memperkirakan surplus nonmigas hingga akhir 2013 akan mencapai lima miliar dolar AS, meskipun secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit di kisaran enam miliar hingga delapan. miliar dolar AS. Wamendag Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Rabu (6/11), menjelaskan pada

Cegah Konversi Lahan

Seorang petani menyemprot pestisida ketanaman tomat, di Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

September 2013, neraca perdagangan Indonesia defisit 657,2 juta dolar AS, dan secara akumulatif, defisit neraca perdagangan Januari-September sebesar 6,25 miliar dolar AS. Menurut Bayu, kondisi nonmigas yang saat ini mengalami surplus kurang lebih sebesar 3,5 miliar dolar AS terbilang sangat baik, namun, tekanan dari sektor migas yang mengalami defisit kurang lebih sebesar 9,7 miliar dolar AS perlu dicermati lebeih lanjut. (V003)

BURUH

Lombok, dan Makassar. “Pada tahap awal, ada sembilan wilayah yang kami tawarkan sebagai destinasi wisata Islam,” kata Dirjen

Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Esthy Reko Astuti di sela Forum Halal Global di Jakarta. Menurut dia, penetapan wilayah tujuan wisata syariah itu dilakukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, kultur masyarakat setempat, produk wisata daerah, dan akomodasi wisata. Penetapan destinasi wisata syariah itu merupakan persiapan menjelang peluncuran produk wisata syariah tahun 2014. Pariwisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, namun juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Esthy menjelaskan tahun 2010 Indonesia menerima kunjungan tujuh juta wisatawan, 17 persen di antaranya merupakan wisatawan Muslim. “Dengan promosi lebih aktif tentang wisata syariah, diharapkan kunjungan turis Muslim bisa naik menjadi 20 persen sampai 25 persen pada 2014-2015,” katanya. Sementara itu Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukmanul Hakim mengatakan selain populasi Muslim, potensi wisata syariah di Indonesia itu juga bisa dilihat dari beberapa hal lain yang mendukung. Pendukung itu antara lain meningkatnya konsumsi produk halal, naiknya jumlah perbankan

Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menegaskan masa upah buruh murah yang diterapkan Indonesia sebagai salah satu keunggulan komparatif dalam bersaing dengan negara lain sudah selesai. “Saya katakan buruh murah sudah selesai. Tidak boleh dijadikan keunggulan komparatif,” kata Presiden dalam silaturahim dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Bogor. Presiden mengungkapkan buruh layak untuk sejahtera. Namun demikian, penentuan upah buruh juga harus rasional mempertimbangkan kondisi

syariah dalam lima tahun terakhir, indeks kesadaran produk halal yang juga naik 70 persen pada 2009 menjadi 92 persen pada 2010, serta jumlah produk bersertifikat halal yang naik 100 persen dalam kurun waktu 2009-2010. “Perlu kesadaran dari para pelaku industri pariwisata untuk membuat wisata syariah memiliki nilai jual karena populasi Muslim di Indonesia sangat besar, sekitar 209 juta orang. Ini peluang,” katanya. Menurut Lukman, Islam sangat mempengaruhi kultur hidup orang Indonesia sehingga wacana penerapan pariwisata syariah sangat besar potensinya untuk berkembang. Ia menjelaskan pada 2011 wisatawan Muslim dunia menghabiskan dana 126 miliar dolar AS untuk berwisata dan hanya sebesar 1,53 juta dolar AS yang dihabiskan di Indonesia. “Ini berarti kesempatan besar untuk meningkatkan wisata syariah di Indonesia,” katanya. Terlebih, kata Lukman, Indonesia memiliki banyak potensi berupa pemandangan alam yang bagus dengan 17.100 pulau dan 742 bahasa. Dalam pariwisata syariah, menurut dia, diperlukan beberapa aspek utama yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, pelayanan buka puasa selama Ramadhan serta ada pembatasan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. (Anita Permata Dewi/Irmanto/Risbiani)

“Kami sudah menyerukan ke bupati maupun walikota agar segera menetapkan perda untuk melindungi lahan pertanian di wilayahnya,” ucapnya. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai moratorium terhadap izin penggunaan lahan pertanian untuk nonpertanian. “Dengan moratorium ini diharapkanlahan pertanian tidak dikonversi,” ujarnya. Pada kesempatan itu Mentan menyatakan saat ini luas kepemilikan lahan pertanian petani di Indonesia sangat sempit yakni 0,3 hektare, sedangkan di Thailand mencapai tiga hektare per petani. Sementara itu luas panen padi di Tanah Air sekitar 13,5 juta hektare, sedangkan di Thailand yang penduduknya lebih sedikit serta wilayah lebih kecil mencapai sembilan juta hektare. “Luas lahan pertanian kita harus ditambah apalagi ancaman konversi yang mencapai 100 ribu hektare per tahun,” tukasnya. Suswono menyatakan saat ini pihaknya mengupayakan optimalisasi lahan sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2014. Berdasarkan data Kadin, luas lahan pertanian di Indonesia hanya 7,75 juta hektare dengan populasi 240 juta orang. Sementara Thailand mencapai 31,84 juta hektare dengan populasi 61 juta orang. (Subagyo/Irmanto/Risbiani)

dan situasi ekonomi perusahaan. (M041)

PARIWISATA

03 EKONOMI

Sebanyak 40 industri pariwisata dan empat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu DKI Jakarta, Batam, Buleleng dan Manado menjual obyek wisata dalam pameran pariwisata terbesar kedua di dunia World Tourism Market (WTM) 2012 di London 4-7 November. Wakil Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri Khusus Wilayah EropaKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu di London, Senin

(4/11), mengatakan keistimewaan partisipasi Indonesia dalam WTM kali ini adalah Kemparekraf melakukan promosi bersama dengan Garuda Indonesia yang akan membuka jalur penerbangan Jakarta-London via Sydney. Rahayu menyebutkan jumlah wisatawan Inggris ke Indonesia selama Januari-Agustus tercatat 141.509 orang, meningkat 7,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebanyak 131.741. Indonesia menargetkan 200.000 wisatawan dari Inggris. (H-ZG)

DAERAH

04


indonesia kini

Proses Panjang DPT

oleh Menteri Dalam Negeri ke KPU. Kemudian, dari pemda secara b erj en j a n g ke KPU p ro vi n s i d a n kabupaten/kota pada 9 Februari 2013. DP4 ini dimutakhirkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). “Ketika ada tanggapan terhadap DPS, termasuk dari pengawas pemilu, KPU menindaklanjutinya,” ujar Umi. Hasil selanjutnya muncul daftar pemilih sementara hasil perubahan (DPSHP). Data tersebut untuk men yesu ai kan, mi sal n ya terjad i perubahan jumlah karena usia pemilih, meninggal, status kerja di Polri dan TNI, pindah tempat tinggal, atau belum terdaftar di DPS. Untuk penduduk yang belum terdata ketika DPT ditetapkan, akan masuk dalam DPT khusus. Jika menjelang hari pemungutan juga belum masuk, akan ada DPT tambahan.

KILAS KALBAR Bank Kalbar

K

omisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Rapat pleno, Sabtu (2/11), menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 3.507.808 jiwa, atau berkurang 5.924 jiwa dibanding

keputusan yang ditetapkan pada 20 Oktober 2013. “Perubahan ini hasil pemutakhiran data yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu serta data yang terdeteksi ganda oleh sistem,” kata Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi

Rifdiyawati, yang sudah membawa hasil itu ke Pusat. Penetapan DPT melalui proses panjang. Dimulai dari penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 yang diserahkan secara nasional

Desa Temajuk Menggeliat

D

esa Temajuk merupakan satu dari delapan desa di kawasan tapal batas di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kalau melihat di peta, letaknya berada di “ekor” Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Kampung Teluk Melano, Sarawak, Malaysia . Pada awal tahun 2011, membayangkan kendaraan roda empat ada di desa itu, seperti sesuatu “hil yang mustahal”, kalau mengutip lawakan almarhum Asmuni. Untuk mencapai desa tersebut, hanya ada dua pilihan yakni melewati jalur laut atau menyusuri Pantai Paloh yang terkenal dengan ombak besarnya, karena bagian dari Laut China Selatan. Untuk menyusuri pantai, pengendara

harus cerdik menyiasati deburan ombak dan lembeknya pasir laut. Waktu tempuh setidaknya empat sampai enam jam dari ibu kota Kecamatan Paloh ke Desa Temajuk. Kondisi terpencil dan sulit membuat jarang ada yang berani sendirian mengendarai motor . “Minimal harus ada teman di perjalanan,” kata Hatta (52 tahun) warga Desa Temajuk. Namun, kini pemandangan yang tampak seperti ada sentuhan pembangunan, awalnya bermula kegaduhan politik dan ribut masalah pertahanan keamanan mencuat ke media. Kasus yang muncul adalah tudingan lahan seluas 1.449 hektare wilayah Camar Bulan, Sambas, telah

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mendapat penghargaan terbaik kedua nasional dalam ajang Annual Report Award (ARA) Tahun 2012 yang diadakan oleh sejumlah lembaga independen dan pemerintah RI. Tahun sebelumnya di peringkat ketiga. Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY mengatakan bahwa pihaknya dalam menyusun laporan tahunan tersebut tidak menggunakan jasa konsultan melainkan sumber daya internal. (T011)

Pemilih Tetap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Minggu malam (20/10) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014

“Sejak tahun 2011 ada perubahan, jalan sudah mulai terbuka, pemerintah mulai memperhatikan,” kata Asman, Sekretaris Desa Temajuk. masuk wilayah Sarawak. Saat itu, Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan, sebenarnya pihak Malaysia tidak mencaplok kawasan Camar Bulan, namun ia menyesalkan wilayah seluas 1.499 hektare diserahkan begitu saja oleh tim batas Indonesia sewaktu berunding tahun 1976 dan 1978 ke negara jiran tersebut. “Mereka (Malaysia) diberi oleh tim batas Indonesia yang berunding waktu itu. Itu karena tim Indonesia tidak teliti asal usul kita (Kalbar),” kata Cornelis menegaskan. Pemerintah pusat pun seolah

“kebakaran” jenggot. Nama Temajuk langsung mencuat. Pejabat setingkat menteri, dirjen, baik sipil maupun militer, anggota DPR, beramai-ramai datang silih berganti. Meski sebagian besar tidak merasakan sulitnya menuju Temajuk karena menggunakan jalur udara. Berbagai proyek pun disiapkan dan dikucurkan dalam jumlah yang “wah”. Kini, siapa pun menuju Temajuk dapat menggunakan roda empat ke atas. Dimulai dari Desa Sebubus, jalan yang tidak terlalu lebar, menuju penyeberangan Ceremai yang

Koreksi

Ada sejumlah masalah dan koreksi terhadap data pemilih. Di Kabupaten Kubu Raya, Ketua KPU setempat, Idris Maheru, mengatakan nama-nama yang tidak memiliki NIK masih ditemukan. Opsinya, yang bersangkutan dapat mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi (Disdukcapil) setempat agar memiliki NIK. KPU Kabupaten Landak, Kalbar, pun menemukan kasus yang sama. Data pemilih yang tidak memiliki identitas NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) sekitar 18.000 pemilih. Lomon, Ketua KPU Kabupaten Landak, menuturkan pemda setempat siap memfasilitasi pembuatan surat rekomendasi bagi pemilih yang belum mempunyai KTP atau sudah pernah menikah. (Teguh Imam Wibowo/ Erafzon sas/Budi Santoso)


indonesia kini

Revitalisasi Tambak Udang Nasional Rolex Malaha

K

ementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan target produksi udang nasional 2013 sebanyak 608.000 ton. Realisasinya diharapkan lebih dari target itu untuk memanfaatkan peluang pasar udang global yang terbuka lebar bagi Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot produksi,

sebesar 3.351.732 pemilih. “DPT sebanyak 3.531.732 pemilih, yakni sebanyak 1.797.330 pemilih lakilaki, dan pemilih perempuan sebanyak 1.716.402 pemilih, yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar,” kata Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati. (A057)

Perikanan

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sri Jumiadati menuturkan budi daya perikanan masih menjadi peluang investasi yang menjanjikan di provinsi itu. Budi daya air tawar yang diusahakan hingga saat ini terdiri atas kolam air tenang, pagong alam, dan keramba. Diperkirakan potensi lahan investasi untuk budi daya kolam atau pagong alam sekitar 101.740 hektare. Komoditi yang potensial dikembangkan di air payau antara lain udang galah, tengadak, kaloi, gurame, jelawat, betutu, dan toman. (T011) membelah Sungai Paloh. Mobil yang menyeberang dapat menggunakan kapal kayu dengan biaya Rp100ribu. Sedangkan motor dengan perahu yang lebih kecil, biayanya Rp10 ribu. Selepas dari Ceremai, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan yang tidak terlalu lebar, hanya sekitar tiga meter. Sepanjang jalan itu ada yang beraspal, separuh beraspal, sedikit berbatu, hingga tanah merah serta berpasir. Waktu tempuh yang dulunya hingga enam jam, kini dengan menggunakan kendaraan roda empat berpenggerak ganda, dapat tembus mencapai satu jam. Suatu kemajuan yang luar biasa tentunya. Proyek pembangunan pun tersebar di mana-mana. Jalan desa, drainase, serta sarana pendukung lainnya. “Sejak tahun 2011 ada perubahan, jalan sudah mulai terbuka, pemerintah mulai memperhatikan,” kata Asman, Sekretaris Desa Temajuk. Lokal sekolah ditambah, serta mulai ada perumahan bagi TNI, PNS dan tumbuhnya sejumlah rumah toko. Menilik nilainya, yang miliaran rupiah, tentu luar biasa bagi satu desa. Namun Asman agak meragukan jalan beton yang dibangun, apakah bakal bertahan lama karena lapisan betonnya tidak terlalu tebal. Ia hanya berharap, pemerintah juga serius memperhatikan dana pemeliharaan jalan sehingga perekonomian tidak terganggu akibat jalan yang rusak. (Teguh Imam Wibowo/ erafzon sas/budi santoso)

05 PENDAPAT

antara lain melalui program revitalisasi tambak yang tahun 2013 ini diharapkan teralisasi 504 hektare pada 28 kabupaten di enam provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung dan Sumatera Utara. Pengelolaan tambak dalam program revitalisasi ini akan dilakukan secara intensif dengan pengawalan teknologi yang maksimal dan diharapkan setiap hektare akan mencatat produktivitas antara 10 sampai 15 ton per hektare. Untuk itu, Kementerian KP mengucurkan dana Rp125 miliar untuk membiayai program ini, belum lagi komitmen sejumlah bank ‘plat merah’ seperti Bank BRI, BNI, BTN dan Bank Daerah masing-masing daerah sasaran program untuk menyiapkan pagu sampai Rp30 miliar. Di tengah akselerasi program revitalisasi udang tersebut, kini muncul teknologi baru budidaya udang yang dinilai ‘luar biasa’ oleh berbagai pihak berkompeten baik petani tambak, akademisi, birokrasi di pusat dan daerah karena telah teruji efektif dalam meningkatkan produktivitas tambak. Teknologi budidaya udang vanamei yang diberi nama sistem budidaya Supra Intensif Indonesia itu diluncurkan Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI)

Rokhmin Dahuri di lokasi pertambakan udang CV Dewi Windu, Desa Kuppa, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sistem budidaya supra intensif Indonesia ini digagas dan diujicoba pemilik CV Dewi Windu yang juga Ketua Shrimp Club wilayah Indonesia bagian timur Dr. Ir. H.Hasanuddin Atjo, MP sejak 2011 pada areal tambak seluar 1000 meter persegi. Produktivitasnya menakjubkan yakni mencapai 15,3 ton atau kalau dikonversi ke satuan hektare adalah 153 ton per hektare. “Ini adalah angka produktivitas tertinggi tambak udang di dunia saat ini,” kata Rokhmin Dahuri, guru besar IPB Bogor dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Hasanuddin Atjo menjelaskan bahwa sistem supra intensif budidaya udang vanamei yang digagasnya adalah penerapan secara intensif lima subsistem budidaya yakni penggunaan benih bermutu, pengendalian kesehatan dan lingkungan, standarisasi sarana dan prasarana yang digunakan, penggunaan teknologi serta manajemen usaha yang baik. “Kelima subsistem ini diimplementasikan secara intensif dan konsisten agar hasilnya dapat tercapai secara maksimal sehingga dapat

meningkatkan perekonomian rakyat,” ujar Hasanuddin. Luas satu petak tambak ujicoba sekitar 1000 m2 dengan ketinggian air mencapai 2,70 meter. Pematang dan dasar tambak dilapisi beton serta menggunakan central drain (pembuangan tengah yang diletakkan di dasar tambak) yang berfungsi membuang limbah berupa kotoran udang, sisa makanan dan limbah lainnya setiap enam jam secara mekanis. Untuk menjaga ketersedian oksigen, digunakan kincir, ‘root blower’ dan turbo jet. Pemberian pakan juga dilakukan secara otomatis dengan alat tertentu yang masih diimpor. Panen juga dilakukan secara parsial karena lebih efektif untuk perkembangan udang. Setelah menjalani beberapa siklus panen dan perbaikan yang terus menerus dalam teknologi dan standarisasi pengunaan sarana dan prasarana produksi, hasil tertinggi yang dicapai panen pada Februari 2013 dengan penebaran 750.000 ekor dan lama pemeliharaan sekitar 100 hari adalah 15,3 ton. Dengan harga udang rata-rata saat itu sekitar Rp45.000/kg, nilai jual yang saya peroleh mencapai Rp750 juta, ujar Hasanuddin yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng itu.* Rolex Malaha adalah wartawan LKBN Antara.

BPJS Kesehatan Panca Hari Prabowo

T

epat padal 1 Januari 2014 jaminan sosial nasional bidang kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan berlangsung dan berlaku. Melalui BPJS Kesehatan, Pemerintah ingin memberikan jaminan luas bagi peserta jaminan sosial dan keluarganya. Kita dorong kehati-hatian dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian manfaat kesehatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan PT Askes yang akan menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk memastikan akuntabilitas dan pengelolaan yang profesional sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik dan program jaminan kesehatan berhasil. Kepala Negara menegaskan penerapan program jaminan sosial telah diikuti oleh kajian dan perencanaan yang mendalam dan tidak mengada-ada. Penerapan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2014 telah melalui pengamatan sejak 2005. Dari pengamatannya, Presiden menyebutkan ada tiga hal yang dihadapi masyarakat miskin Indonesia, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pangan. Atas dasar itu maka sejumlah program dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk di dalamnya bantuan

pendidikan, program beras bagi keluarga miskin, dan juga program jaminan sosial nasional. Perseroan Terbatas (PT) Askes akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, setelah PT Askes menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, PT Askes tidak lagi di bawah Menteri BUMN. Ia mengatakan bahwa direksi PT Askes harus siap dengan peningkatan tanggung jawab yang dimiliki dan harus mempersiapkan sistem kerja yang sesuai dengan bebannya. Perusahaan itu sudah merekrut 4.000 pegawai baru sebagai upaya peningkatan kapasitas perusahaan untuk menghadapi beban kerja yang meningkat. Penerapan jaminan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat di Indonesia sendiri telah menempuh jalan panjang. Dari data PT Askes, awal cita-cita tersebut salah satunya dicetuskan oleh Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy melalui pandangan asuransi kesehatan semesta. Siwabessy sendiri antara lain mempelajari sistem kesejahteraan di bidang kesehatan di Inggris pada tahun 1950-an. Saat itu, dia mempelajari sistem kesejahteraan di bidang kesehatan yang dijalankan pemerintah Inggris, yaitu jaminan dalam bidang pengobatan.

Pada masa itu di Inggris seluruh biaya pengobatan dibebaskan dari mulai pemeriksaan dokter sampai resepresep tidak perlu dibayar dan kemudian pada tahun 1952 diubah dengan biaya pengobatan juga harus dibayar sebagaian dari rakyat dengan sistem asuransi. Pada tahun 1960 upaya untuk memberikan jaminan kesehatan di Indonesia sudah mulai dilakukan dan terus bergulir hingga pada tahun 1968 dibentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan yang kemudian terus berkembang menjadi Perum Husada Bhakti dan kemudian menjadi PT Askes. Batu loncatan dan tahapan penting berikutnya adalah pada tanggal 1 Januari 2014. Saat ini Pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan masyarakat untuk kelompok miskin dan tidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa. Pada awal 2014, jaminan kesehatan nasional akan menyatukan jaminan kesehatan aparat negara (eks Askes dan TNI-Polri), masyarakat miskin tidak mampu (eks Jamkesmas) dan pekerja formal (eks Jamsostek) dengan jumlah total minimal 120 juta jiwa masing-masing 86,4 juta dari peserta Jamkesmas, 11 juta peserta jaminan kesehatan daerah, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek dan 1,2 juta dari TNI dan Polri.* Panca Hari Prabowo adalah wartawan LKBN Antara

POLHUKAM

06


indonesia kini

Pemilu

Jangan Kehilangan Hak Pilih

Aksi Massa yang yang menghimbau warga Jakarta agar tidak golput Antara/Nailin In Saroh

S

atu suara saja bisa jadi preseden bahwa Pemilihan Umum 2014 tidak demokratis, apalagi data bermasalah mencapai 10,4 juta orang. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengungkapan bahwa data bermasalah itu karena tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di sistem kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Meski rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta, Senin (4/11), sudah menetapkan jumlah pemilih, KPU masih membuka ruang untuk menyempurnakan DPT sambil tetap melaksanakan tahapan-tahapan lainnya. DPT yang disahkan KPU itu sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri atas 93.439.610 laki-laki dan 93.172.645 perempuan. Adapun DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 tempat pemungutan suara (TPS). Demi menjaga citra positif KPU, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyarankan sebaiknya DPT tersebut dapat terus diperbaiki lagi, sebagaimana keinginan seluruh partai politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga tidak ada satu pemilihpun yang hilang hak politiknya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu

lantas mengingatkan, jangan sampai permasalahan DPT merusak citra positif KPU dan menjadikan munculnya kejahatan demokrasi di Indonesia yang dibudayakan. Tampaknya tidak hanya penyelenggara dan kontestan pemilu saja yang memberi kontribusi pemilu yang jurdil, tetapi anak bangsa lainnya pun harus ikut serta mewujudkannya. Pengawasan yang ketat dari segala penjuru, mulai dari daftar pemilih sementara, DPT, pelaksanaan kampanye di lapangan, logistik p emi l u , p el a ks a n a a n d i ma s i n gmasing tempat pemungutan suara (TPS), penghitungan suara, hingga penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan demokrasi. Dengan pengawasan itu, paling tidak, meminimalkan tingkat kecurangan. Misalnya, oknum tidak berani menyuap hakim MK, takut melakukan praktik politik uang dan merasa gentar ketika akan mencoblos sebanyak-banyaknya surat suara atas nama caleg dari parpol tertentu. Kehadiran pemilih di tempattempat pemungutan suara juga ikut mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan demokrasi karena mereka menyaksikan secara langsung penghitungan suara. (D Kliwantoro/ budi santoso/erafzon sas)

Memperkenalkan Kata “Koruptor” pada Anak

A

nak-anak sebuah Taman Pendidikan Al Quran di Magelang, mengenakan rompi warna hitam dengan bagian punggung bertempel kertas bertuliskan berbagai nama institusi penegakan hukum. Ada tulisan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), Kejaksaan, dan Hakim. Begitulah salah satu kegiatan untuk mengenalkan arti “koruptor” pada anak-anak yang sedang merayakan Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1435 Hijriah. Pemeran para koruptor juga disimbolkan dengan beberapa ekor ayam dan kambing, menjadi sasaran puluhan anak mengikuti lomba “Menangkap Koruptor”, salah satu mata lomba dalam rangkaian perayaan tersebut. Kertas bertuliskan “koruptor” diikatkan dengan tali di punggung ayam dan kambing, sedangkan dasi dipasang di leher ternak itu. Seekor kambing yang menjadi tanda koruptor kelas kakap diberi jas safari warna hitam, sedangkan di kepalanya ditempatkan peci yang juga berwarna hitam. Dari luar gelanggang lomba, para penonton yang ratusan masyarakat setempat, berteriakteriak memberi semangat kepada anak-anak yang sedang mengejar koruptor dengan simbol ayam dan kambing itu.

KILAS POLHUKAM Demokrasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan demokrasi tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus berdampingan dengan aspek lainnya seperti perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Konsolidasi demokrasi merupakan proses berkelanjutan yang memberi

Tepuk tangan penonton secara meriah sebagai selebrasi mereka kepada peserta lomba yang dengan sigap berhasil menangkap “koruptor” buruannya. Lomba itu digarap oleh pengelola TPQ Kyai Kertotaruno, Dusun Pabelan III, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, di dekat kompleks Pondok Pesantren Pabelan, Kabupaten Magelang pada Selasa (5/11). Direktur TPQ Kyai Kertotaruno, Zamharir, mengemukakan pentingnya pendidikan karakter kepada anak-anak melalui berbagai bentuk dan momentum yang tepat, agar kelak mereka berkepribadian andal. Generasi muda dengan kepribadian yang andal dan karakter kuat, katanya, sebagai modal membangun bangsa yang lebih baik ketimbang saat ini, termasuk membebaskan dari tindak kejahatan korupsi. “Terkadang saat ini, masyarakat dibuat bingung, di mana-mana ada pemberitaan korupsi. Korupsi membuat negara ini karut marut,” tukas dia. Lomba “Menangkap Koruptor” itu, menurut dia, bagian dari kesadaran masyarakat untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada generasi muda tentang korupsi, dan pentingnya membebaskan bangsa dari korupsi. (Hari Atmoko/ budi santoso/erafzon sas)

ruang kebebasan tetapi harus disertai dengan kepatuhan pada hukum,” kata Presiden dalam akun Twitter-nya @ SBYudhoyono. Presiden Yudhoyono menghadiri acara Forum Demokrasi Bali, Kamis (7/11), yang dihadiri sejumlah negara dengan tema konsolidasi demokrasi dalam masyarakat pluralistik. (P008)

Taman

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyerahkan bukti dugaan


indonesia kini

UMP

16 Provinsi Tepat Waktu

Buruh linting rokok menghitung uang saat pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri di sebuah pabrik. ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko

S

ebanyak 16 dari 34 pemerintah provinsi berhasil menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2014 tepat waktu yaitu pada 1 November. Sedangkan 18 pemerintah provinsi masih menunggu keputusan

dari gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah tingkat provinsi masing-masing. “Kami menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pengupahan Daerah dan para gubernur yang telah berhasil menetapkan upah minimum tahun

2014. Penetapan upah minimum secara tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha di daerahnya masing-masing,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar. Ke-16 pemerintah provinsi yang

Atasi Kelangkaan Buku Nikah

korupsi kasus sengketa pelepasan lahan Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) senilai Rp732 miliaryang kelak akan menjadi stadion utama Persija ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Berita Acara Serah Terima dikatakan penyerahan tanah di daerah Papangguh seluas 26 hektar lebih. Di lampiran surat pelepasan hak ada 5 hektar, kalau dijumlah cuma ada 12 hektar. Berarti kurang kan?” kata Prijanto di Jakarta, Kamis. Prijanto bersama politikus senior AM Fatwa dan aktivis LSM Solidaritas

Nasional Anti-Korupsi dan Makelar Kasus, menemui Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sekaligus untuk menyerahkan bukti keterlibatan oknum berupa sejumlah dokumen, beberapa rekaman, dan data. (M047)

Segel

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menyegel menara telekomunikasi (tower) milik dua operator seluler di Jalan Gatot Subroto VI Denpasar karena dinilai melanggar peraturan daerah (perda).

“Kami sudah berulangkali melakukan pembinaan dan memberikan batas waktu penghentian pembangunan tower tersebut, namun tidak pernah digubris,” kata Kasatpol PP Kota Denpasar IB Alit Wiradana, di Denpasar, Kamis. Dia menambahkan, kedua bangunan tower tersebut secara legal formal tidak memiliki izin dan melanggar aturan tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Pengendalian Perangkat Menara Telekomunikasi. (KR-LHS)

Pasangan pengantin menunjukan surat keterangan nikah, sebagai pengganti sementara buku nikah, usai melaksanakan prosesi akad, di Medan, Sumut. ANTARA FOTO/Rudi Putra

M

enko Kesra Agung Laksono telah menerima laporan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama mengenai

kelangkaan jumlah buku nikah di berbagai provinsi sejak Oktober lalu. Kekurangan jumlah buku nikah terjadi pada provinsi yang tingkat peristiwa pernikahannya tinggi yaitu di

atas 80.000 hingga 490.000 pernikahan per tahun. Untuk membantu pasangan pengantin yang mendesak membutuhkan buku nikah, Ditjen

KESRA

UMP adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. telah menetapkan dan melaporkan besaran UMP 2014 adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan UMP 2014 sebesar Rp1.505.850, Sumatera Barat Rp1.490.000, Kepulauan Riau Rp1.665.000, Riau Rp1.700.000, Bangka-Belitung Rp1.640.000, Bengkulu Rp1.350.000, Jambi Rp1.502.300, Banten Rp1.325.000, DKI Jakarta Rp2.441.000, NTB Rp1.210.000, Kalimantan Tengah Rp1.723.970, Kalimantan Barat Rp1.380.000, Kalimantan Selatan Rp1.620.000, Kalimantan Timur Rp1.886.315, Sulawesi Tenggara Rp1.400.000, dan Papua Rp1.900.000. UMP adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan dibandingkan tahun lalu, jumlah pemerintah provinsi yang menetapkan UMP tahun ini meningkat dengan pesat dimana per 3 November 2012 lalu hanya berjumlah 6 pemerintah

KILAS KESRA HIV

Sekitar 70 persen infeksi baru HIV dan AIDS dilaporkan terjadi pada usia muda atau usia produktif sehingga kelompok populasi tersebut merupakan sasaran utama kampanye penanggulangan HIV/AIDS. Pada periode April-Juni 2013 sebagian besar infeksi baru HIV adalah pada kelompok usia muda/produktif yaitu 25-49 tahun sebesar 70,1 persen dan kasus AIDS baru sebagian besar terjadi pada kelompok usia 30-39 tahun (33,8 persen). Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meluncurkan aplikasi AIDS Digital yang bertujuan menyediakan informasi HIV/ AIDS bagi kaum muda yang “melek” teknologi. (A043)

provinsi yang tercatat menetapkan UMP 2013 tepat waktu yaitu Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. “Penetapan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisikondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah,” kata Muhaimin. Menakertrans mengimbau kepada provinsi yang belum menetapkan UMP agar mempercepat sehingga tidak menimbulkan masalah dan upah minimum 2014 dapat diterapkan dengan tepat waktu pada 1 Januari 2014. Sementara itu, tim asistensi dan pengawasan UMP Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2014. “Berdasarkan laporan sementara, penetapan UMP 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu surat keputusan gubernur masing-masing,” kata Muhaimin. (Arie Novarina/B Setiawanto/M Sunyoto) pintar (smartphone). AIDS Digital bermanfaat menginformasikan pelayanan kesehatan, lokasi pelayanan kesehatan, dan jadwal kesehatan. AIDS Digital berisi informasi layanan tes HIV, terapi ARV, kelompok dukungan ODHA, pencegahan vertikal, layanan jarum suntik steril, layanan methadone dan layanan infeksi menular seksual (IMS). (A043)

Payudara

Digital dirancang atas kerja sama Kementerian Kesehatan dengan *Indonesia AIDS Coalition* (IAC) yang berbasis internet dan dapat diakses melalui laman dan telepon

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengajak semua perempuan untuk melakukan deteksi dini penyakit kanker payudara maupun kanker serviks. “Sadari dengan deteksi dini jika ditemukan gejala kanker sangat penting. Sadari prinsipnya mengecek sendiri, melakukan sesuatu kalau ada yang meragukan,” katanya. Akibatnya, pasien di Indonesia umumnya sudah datang ke rumah sakit dalam keadaan stadium lanjut dan kesembuhan sulit dicapai. (W004)

Bimas Islam telah mendahulukan pengiriman buku nikah ke Sumatera Utara sebanyak 2.000 eksemplar buku nikah, Riau 30.000 buku, Lampung 18.000 buku, Banten 29.598 buku, DKI Jakarta 19.398 buku, Jawa Barat 46.994 buku, Jawa Tengah 2.000 buku, Jawa Timur 125.000 buku, Bali 2.000 buku, NTB 20.000 buku, Kalimantan Selatan 10.000 buku, Sulawesi Selatan 20.000, Sulawesi Barat 3.000 buku, Sulawesi Tenggara 3.000 buku, Sulawesi Utara 3.000 buku, Maluku Utara 3.000 buku, dan Papua 2.000 buku. Kekurangan buku nikah berdampak pada pasangan pengantin yang telah dicatatkan pernikahannya belum memperoleh buku nikah dan mengubah

rencana masyarakat yang ingin menikah. “Kepada pasangan pengantin untuk sementara telah diberikan surat keterangan pengganti buku nikah yang berlaku selama tiga bulan,” kata Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil seraya memohon maaf atas kejadian tersebut. Masalah itu terjadi karena saat ini berlangsung lelang pengiriman buku nikah yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam. Setelah dilakukan penandatanganan kontrak maka buku nikah segera dikirim ke seluruh provinsi. “Saya harap segera diatasi, agar para pengantin yang telah dicatatkan buku nikahnya segera mendapatkan buku nikah,” kata Agung Laksono. (Wuryanti/B Setiawanto/M Sunyoto)

AIDS

Seorang pelajar menunjukan buku panduan pendidikan anti korupsi saat sosialisai anti korupsi oleh KPK di SMP Kanisius, Kudus, Jateng. Acara tersebut merupakan wujud apresiasi kepada para siswa yang mendukung KPK dan upaya edukasi anti korupsi kepada pelajar sejak dini. FOTO ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

07

DAERAH

04


indonesia kini

DPT Pemilu

Berbenah Bersama

caption nya apaa

S

ejumlah tahapan Pemilu 9 April 2014 sudah dilewati mulai dari tahapan perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta

pemilu, serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hingga pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Di antara tahapan yang mendapat sorotan banyak kalangan di masyarakat

adalah soal akurasi data pemilih akibat sejumlah masalah seperti nama pemilih yang terdaftar ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, dan warga yang seakan kehilangan hak pilihnya karena tidak memiliki nomor

Ayo Memilih!

induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK). Kendati ditemukan sejumlah kelemahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 4 November. “Ini adalah hal yang wajar apabila masih ditemukan kelemahankelemahan. Apalagi sistem yang digunakan menjelang pemilu 2014 adalah baru. Tapi setidaknya dengan ditetapkannya DPT, KPU sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap undang-undang,” kata Pengamat Hukum dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Toar Palilingan SH MH. Kalaupun kemudian setelah sistem ini diberlakukan dan muncul persoalan persoalan seperti pemilih ganda, pemilih tidak memiliki NIK atau NKK, maka menjadi tugas pemerintah untuk memperbaikinya, katanya. “Perbaikan demi perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap daftar pemilih adalah hal yang bijak. Ini dilakukan supaya pemilih tidak dirugikan. Apalagi daftar pemilih erat kaitannya dengan penyediaan logistik,” katanya. Menurut dia, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih akan turut menentukan arah sukses penyelenggaraan negara. “Sukses ini ditentukan oleh DPT. Memang masih ditemukan ketidaksempurnaan sehingga harus diganjar dengan perbaikan demi perbaikan,” katanya. Terkait dengan DPT yang telah dilakukan perbaikan adalah jumlah pemilih di Sulawesi Utara turun menjadi

KILAS SULUT TKI

Singapura dan Hongkong masih menjadi pasar potensial bagi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sulawesi Utara yang bekerja di sektor informal di samping Malaysia dan Taiwan, kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado Jefry Sigar. “Hingga Agustus tahun ini, sebanyak 86 TKI sudah ditempatkan ke Singapura sedangkan jumlah mereka yang ditempatkan di Hongkong mencapai 78 TKI. Kedua negara ini tidak hanya menerima TKI yang bekerja di sektor formal tetapi juga informal,” katanya. (KR-Kap)

Keselamatan

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berencana

Dua pengunjung memperhatikan sosialisasi jelang pemilu 2014 yang mengangkat tema pendidikan politik untuk pemilih muda di pusat perbelanjaan, Jakarta. KPU mengajak kaum muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

S

eruan kepada warga masyarakat Sulawesi Utara untuk menggunakan hak pilihnya secara benar di bilik suara pada Pemilu 9 April 2014 tidak hanya datang dari Gubernur Sinyo H Sarundajang tetapi juga kalangan aktivis lembaga swadaya

masyarakat. Direktur Eksekutif LSM yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Utara, Boaz Wilar, misalnya, meminta warga di daerah itu agar memilih karena suara mereka turut menentukan arah

pembangunan ke depan melalui wakilwakil rakyat atau presiden dan wakil presiden yang dipilih. Bahkan suara rakyat itu turut menentukan tingkat legitimasi pemimpin. “Kalau angka partisipasi pemilih sedikit, itu akan berkorelasi

dengan rendahnya legitimasi pemimpin. Dengan memilih berarti kita siap membawa perubahan,” katanya. “Sekarang ini yang dibutuhkan adalah memperkuat sosialisasi untuk membangun kesadaran bahwa memilih adalah sebuah keharusan karena menjadi tanggung jawab. Menggugah kesadaran juga bisa dilakukan dengan memberikan ruang bagi pemimpin agama menyuarakan ajakan memilih kepada jemaahnya,” katanya. Di mata Gubernur Sinyo H Sarundajang, masyarakat Sulut tidak boleh memandang politik sebagai momok karena politik justru bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan mereka. “Politik itu bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan

1.865.038 pemilih bila dibandingkan dengan DPT yang ditetapkan pada Oktober lalu sebanyak 1.869.445 pemilih. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 159.432 pemilih yang tidak memiliki NIK, selanjutnya 72.495 yang tidak memiliki NKK, berikut pemilih ganda dan meninggal dunia. Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini mencontoh Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mampu menyinergikan data pemilih dengan NIK dan NKK. Kabupaten ini mampu menuntaskan DPT dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya, meskipun dari sisi letak geografi terpisah jauh dengan daratan dan harus ditempuh belasan jam menggunakan kapal laut. “Kenapa di Sangihe bisa bersih. NIK dan NKKnya tidak menjadi persoalan. Tapi di empat belas kabupaten dan kota yang dari sisi transportasi lebih mudah diakses akses justru mengalami persoalan,” katanya. Mantan Ketua Panwaslu Minahasa ini mengatakan, kunci sukses pelaksanaan pemilu terletak pada kesiapan data pemilih yang disinkronkan dengan data kependudukan berbasis sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kemendagri. “Persoalannya bukan berapa banyak yang memilih, tapi suara satu orang sangat penting karena menjadi hak konstitusi,” katanya. (Karel A Polakitan/ Rahmad Nasution/Erafzon SAS) menggandeng media dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas. “Dalam waktu dekat , media akan diajak untuk melaksanakan program itu,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Sulawsi Utara Kombes Pol Stephen Napiun, di Manado Minggu. (J009)


indonesia kini

SOSOK

Ardiles M.R.Mewoh

Pengawal Pemilu

Ardiles M.R.Mewoh

P

emilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sehingga, di mata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Ardiles M.R.Mewoh, pesta demokrasi itu harus dapat dilaksanakan secara jujur dan adil.

Dalam melaksanakan semua tahapannya pun, prinsip kejujuran, keadilan dan kecermatan yang tinggi pun harus menjadi bagian dari karakter yang harus ada dalam diri komisioner seperti dirinya. Karena itu pula, Ardiles memandang jabatan

komisioner KPU merupakan tugas yang mulia dan dia bersyukur karena telah dipercaya untuk ikut mengisi perjalanan sejarah demokrasi bangsa ini lewat penyelenggaraan pemilu. Sebagai komisioner yang menangani Divisi Hukum, Pengawasan dan Teknis Penyelenggara KPU Sulut, dia bertekad untuk memenuhi sumpah dan janji jabatan dalam menyukseskan pemilu dengan melaksanakan semua tahapan secar jujur, adil, cermat. Dalam hal ini, Ardiles memandang independensi KPU sebagai harga mati yang harus dipegang supaya lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan main dan terbebas dari intervensi pihak manapun. “Secara pribadi ini yang ingin tetap dijaga,” katanya. Bagi komisioner yang sebelumnya bekerja sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi Manado ini, agenda nasional yang harus disukseskan adalah Pemilu 2014. Ukuran keberhasilan pihaknya dalam menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden 2014 itu antara lain tercermin dari angka partisipasi masyarakat dan, secara substantif, pilihan-pilihan rakyat yang lebih baik.

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi

Relawan Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado masih memproses berkas lamaran relawan demokrasi untuk kota tersebut dan hasilnya akan diumumkan paling lambat pertengahan November 2013. “Berkasnya masih diverifikasi,” kata Komisioner KPU Manado, Amrain Razak di Manado, Minggu. Sesuai dengan ketentuan, jumlah relawan demokrasi Manado yang akan diterima mencapai 15 orang, katanya. (T.KR-JHB) semua urusan negara, pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban, sehingga politik ditujukan dalam rangka membangun bangsa dan kesejahteraan rakyat”, katanya. Sarundajang tidak menafikan fakta bahwa ada saja pihak yang berpolitik praktis tanpa meletakkan dasar pada etika dan moral serta menggunakan berbagai cara untuk untuk mencapai kemenangan namun dia meminta warganya untuk tidak bersikap fatalis dan pesimistis. “Untuk itu, saya mengajak semua yang terkait dengan proses pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden agar berpolitik yang tidak melampaui batas dan melukai hati orang. Kritik dan koreksi itu biasa dalam alam demokrasi. Beda pendapat itu biasa,” katanya. (Karel A P ol a k i t a n / R a h m a d N a s u t i o n/ Erafzon SAS)

08


Ardiles memandang independensi KPU sebagai harga mati yang harus dipegang supaya lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan main dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Proses menuju pelaksanaan Pemilu 2014 yang baik itu sudah berjalan sejak penetapan calon anggota legislatif hingga, sejauh ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Penyelenggara harus bersifat netral dan melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil serta transparan dan terbuka sesuai dengan azas-asas penyelenggaraan pemilu,” kata Ardiles Mewoh yang berangkat dari dunia kampus untuk menjadi anggota KPU Sulawesi Utara itu. Dia mensyukuri latar belakangdirinya sebagai akademisi karena dengan, kompotensi yang dimilikinya, dia yakin dapat melakukan tugasnya secara optimal. (Jorie M R Darondo/Rahmad Nasution/Erafzon SAS)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


M

emperoleh data pemilih yang akurat bukanlah perkara sulit jika saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memberikan kewenangan penuh kepada para Ketua RT untuk melakukan pendataan. “Para Ketua RT lebih tahu kondisi warganya ketimbang KPU yang membayar para relawan untuk melakukan pendataan dengan sistem tembak jarak jauh,” kata Cornelis Dasi, ketua RT.12/RW.05, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Ia tidak mengada-ada dan berlebihan soal daftar pemilih tetap (DPT) tersebut karena dalam Pilkada Wali Kota Kupang 2012, sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama sekitar 15 kepala keluarga (KK), dia terpaksa tidak ikut mencoblos karena namanya tidak masuk dalam DPT. “Karena sudah diangkat sumpah, saya hanya bisa menjalankan tugas saat itu untuk mengawasi jalannya Pilkada Wali Kota Kupang di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi tidak berhak untuk mencoblos,” katanya mengenang. Bagaimana dengan DPT untuk Pemilu 2014, apakah sudah akurat? “Untuk para pemilih di RT.12, mereka semua sudah terakomodir setelah dilakukan pemutakhiran DPT guna mengecek akurasi data pemilih,” kata Cornelis Dasi. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 Johanes Depa optimistis bahwa akurasi DPT Pemilu 2014 jauh lebih baik dari DPT Pemilu 2009 dan DPT untuk pilkada pada sejumlah kabupaten di NTT, termasuk

Pemilu

Berharap DPT Akurat

Penyelundupan

Polisi Sektor Kakuluk Mesak di Atapupu menangkap Yoseph Meko (17), warga Sesekoe, Kecamatan Umanen, Kabupaten Belu, karena menyelundupkan 35 liter bensin ke Timor Leste dengan sebuah sepeda motor. K a p o l r e s B e l u AK B P D a n i e l Yudo Ruhoro mengatakan pihaknya terpaksa menembak kaki tersangka karena dia berupaya melarikan diri dan menyerempet petugas dengan sepeda motor. (KR-YHS/L003)

Perbatasan

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI-Timor Leste Mayor Inf Budi Prasetyo mengatakan kondisi keamanan di perbatasan kedua negara, terutama

masalah pokok, yakni derajat cakupan, akurasi dan pemutakhiran data guna membersihkan nama pemilih ganda. Berdasarkan indikator derajat

cakupan DPT yang dikumpulkan KPU NTT, tercatat 3.118.187 jiwa dari 4,6 juta jiwa penduduk NTT telah ditetapkan dalam DPT sebagai peserta Pemilu 2014. “DPT untuk Pemilu 2014, boleh dikatakan sudah mencapai 98 persen karena sudah mengakomodir hampir sebagian besar penduduk yang sudah memiliki hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan itu,” kata Johanes Depa. Untuk menjaga keakuratan, KPU tetap juga melakukan pemeriksaan ulang sekalipun sudah menggunakan Sisdalih karena bisa saja ada kekeliruan data yang terlewatkan. “Ini penting dilakukan karena indikator akurasi data tersebut berkorelasi langsung dengan pemutakhiran sebelum DPT ditetapkan secara nasional pada 4 November 2013. Ada sekitar 100 dari 3.118.187 pemilih di NTT yang kedapatan memiliki nama ganda namun telah dibersihkan semuanya,” katanya. DPT Pemilu 2014 untuk NTT telah ditetapkan dan disahkan oleh KPU setempat melalui surat keputusan No.136/KPTS/KPU-Prov-018/2013 tanggal 20 Oktober 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi NTT tahun 2014. Lalu bagaimana dengan pemilih yang benar-benar namanya belum masuk dalam DPT? “Mereka bisa mencoblos dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) kepada Ketua KPPS karena hal itu diperbolehkan oleh UU, dan masuk dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK),” kata Johanes Depa. (Laurensius Molan/Rahmad Nasution/Erafzon SAS)

di antaranya Kota Kupang, karena dilakukan pengecekan ulang melalui sistem daftar pemilih (Sisdalih). Sisdalih diyakini mampu mendeteksi

keakuratan data pemilih ganda dalam dokumen DPT hingga sampai ke lingkup antarkabupaten/kota dalam provinsi. Fokus KPU NTT hanya pada tiga

P

Malaka Mengganjal Belu

elaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste tampaknya belum bisa dilangsung dalam sisa waktu di penghujung tahun ini karena Bupati Belu Joachim Lopez dan Ketua KPU setempat, Paulus Klau, masih berbeda pendapat tentang ikut tidaknya rakyat Malaka dalam pilkada tersebut . Gubernur NTT Frans Lebu Raya melukiskan perbedaan sikap antara Pemerintah Kabupaten Belu dan KPU setempat itu bagai dua sisi mata uang yang sulit dipertemukan hanya karena status Malaka sebagai daerah otonom baru (DOB) yang lepas dari kabupaten induknya, Belu. Malaka telah disahkan menjadi DOB di NTT pada April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berdasarkan UU No.3 Tahun 2013

KILAS NTT

indonesia kini

perbatasan antara Timor Tengah Utara, NTT dengan di Distrik Oecusse, wilayah kantung (enclave) Timor Leste, sudah terkendali. “Tidak ada lagi gejolak yang muncul pascakeributan antara warga desa di perbatasan, karena kami bersama patroli keamanan dari Timor Leste (UPF/ Unidade Patrulhamento Fronteira ) terus melakukan patroli untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing,” kata Mayor Budi yang juga Danyonif 743/Pradnya Samapta Yudha.(KR-YHS/ L003)

Disiplin

Oknum anggota Polres Belu Aiptu Soleman Kapitan yang diduga terlibat dalam aksi penyelundupan bahan bakar minyak ke Timor Leste beberapa waktu lalu kini sedang menjalani sanksi disiplin di Propam Polda Nusa Tenggara Timur di Kupang, kata Kabag Humas Polda NTT AKBP Okto Riwu.(KR-YHS/L003)


indonesia kini

dalam SK KPU Pusat No.162/KPU/ III/2013 tertanggal 18 Maret 2013. Disinilah letak masalahnya. Kisah Malaka menjadi sebuah daerah otonom baru seakan menjadi pengganjal bagi pelaksanaan pilkada di wilayah tapal batas tepian nusantara itu. Juru bicara KPU NTT Djidon de Haan mengatakan Pilkada Belu sulit digelar sebab sesuai UU tentang Pemilu Kepala Daerah, pelaksanaan pilkada harus dilakukan enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 20082013.

“Dari tenggat waktu yang tersedia, Pilkada Belu sangat sulit dilaksanakan karena masa jabatan Bupati Joachim Lopez dan wakilnya Taolin Lodovikus akan berakhir pada 17 Februari 2014,” katanya. Menurut pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nicolaus Pira Bunga, Bupati Belu hanya dijadikan sebagai kambing hitam dalam masalah ini meski langkah dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Laurensius Molan/Rahmad Nasution/Erafzon SAS)

SOSOK

Johanes Depa

Bekerja Gembira

M

engawali kariernya sebagai seorang komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2003, Johanes Depa (52) memiliki sebuah obsesi tentang bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas. Integritas tersebut tidak hanya sebatas pada upaya menciptakan pemilu yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga bagaimana membangun integritas para penyelenggara agar bebas dari zona anti-KKN. “Memadukan dua unsur ini memang tidak mudah, namun semuanya itu dapat dilalui dengan baik berkat filosofi pengabdian, bekerja dengan gembira betapa pun pekerjaan yang dihadapi sangat dinamik,” kata pria kelahiran Bajawa, Flores pada 16 November 1956 itu, ketika ditanya pengalamannya menjadi anggota KPU NTT sejak 2003. Filosofi pengabdian itu tampaknya sudah ia tanamkan ketika masih menjadi dosen di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sehingga besarnya volume pekerjaan yang dihadapi dengan intensitas masalah yang tinggi pun dapat dihadapi dengan gembira. Suami Rere Paulina Bibiana ini kemudian menerapkan filosofi pengabdian tersebut ketika pertama kali melangkah menjadi anggota KPU NTT pada periode 2003-2008, dan menjadi Ketua KPU NTT periode 2008-2013, dalam mengelola setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. “Kami telah menciptakan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari unsur KKN, dan KPU NTT telah memasuki zona antikorupsi,” katanya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertanggungjawab menjaga transparansi keuangan parpol sebagai peserta pemilu.

Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan Pemilu 2014, KPU meminta parpol menyerahkan laporan keuangan dan pendanaan kampanye para calon anggota legislator untuk diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU. “Ini merupakan komitmen bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPU dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2014 yang bersih, bebas, jujur, dan adil,” kata mantan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu. Langkah kerja sama yang dibangun tersebut juga dimaksudkan untuk mematahkan stigma yang selama ini dilekatkan pada anggota KPU di daerah yang selalu diragukan independensinya. Keraguan terhadap independensi anggota KPU di daerah itu antara lain karena gajinya kecil serta fasilitas pendukung kerja yang minim, sehingga mudah tergoda oleh rayuan politik yang bernafaskan rupiah. Beban kerja yang dipikul lima orang anggota KPU di daerah tidaklah ringan jika sudah tibanya musim pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Depa menepis semua anggapan tersebut. “Jika ada pasangan calon kepala daerah yang merasa tidak puas karena kalah dan kemudian menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, itu bukan karena KPU yang tidak independen, tetapi ruang untuk melayangkan gugatan itu memang telah diatur dalam UU Pemilu,” katanya. Bagi Johanes Depa, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah harus berani bersikap tegas dan saling berkoordinasi, untuk mengisi dan mengatasi kelemahan masing-masing karena, dengan begitu, penyelenggaraan pemilu yang beritegritas dan independensi KPU di daerah dapat terjaga dan dihormati.(Laurensius Molan/Hironimus Bifel/ Rahmad Nasution/Erafzon SAS)

Hanoch Amalo.

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi


tentang Pembentukan Daerah Otonom Malaka. Atas dasar amanat UU tersebut, Bupati Lopez tidak mau menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berasal dari 12 kecamatan di wilayah DOB Malaka kepada KPU Malaka sebagai peserta Pilkada Belu karena wilayah di selatan Belu itu telah membentuk rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, KPU Belu pimpinan Paulus Klau tetap ngotot meminta DP4 asal 12 kecamatan itu agar dapat diikutsertakan dalam Pilkada Belu, seperti yang diamanatkan

08


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


K

omisioner KPU Kepri Marsudi mengatakan dari hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baru diumumkan awal November lalu, terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 12.883 orang sehingga jumlah pemilih dalam Pemilu 2014 menjadi 1.282.872 orang. Jumlah terdiri atas laki-laki 657.158 orang dan perempuan 625.714 orang. Sebelumnya pada DPT sementara yang ditetapkan pada 19 Oktober 2013 lalu jumlah pemilih sebanyak 1.295.755 orang. Perubahan jumlah pemilih itu disebabkan KPU pusat menemukan daftar pemilih ganda melalui sistem informasi pemilih. Selain itu ada juga pemilih yang pindah alamat atau meninggal dunia. Marsudi mengatakan, pengawasan terhadap DPT pada Pemilu 2014 sangat ketat bila dibanding penyelenggaraan demokrasi sebelumnya. Penguatan pada sistem pendataan pemilih dilakukan untuk menghindari berbagai permasalahan yang terjadi menjelang maupun setelah pemilu. “Pendataan pemilih merupakan bagian terpenting menuju pesta demokrasi yang diharapkan masyarakat,” katanya. Adapun jumlah pemilih di Kepri yang tersebar di tujuh kabupaten/

kota yakni Kabupaten Bintan terdapat 105.791 orang, Karimun 165.962 orang, Kepulauan Anambas 29.365 orang, Batam 718.211 orang, Tanjungpinang 145.063 orang, Lingga 67.217 orang dan Natuna sebanyak 51.263 orang. “Pemilih paling banyak tersebar di Batam, sedangkan paling sedikit di Anambas,” ungkap Marsudi. Sementara itu, perihal temuan adanya daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK), menurut Ketua KPU Kepri Arison, tejadi karena minimnya kesadaran warga dan partai politik untuk mengecek nama atau konsituennya di DPT. “Setelah ada daftar pemilih tetap (DPT) mereka baru protes tidak terdaftar, padahal sebelumnya tidak pernah mau tahu apakah sudah terdaftar atau belum,” kata Arison. Bahkan, warga yang tidak terdaftar itu adalah mereka yang merasa konsituen partai tertentu dan juga sejumlah jurnalis yang biasa meliput berita politik di KPU. “Setelah dicek di sistem, banyak mereka yang tidak terdaftar, mungkin karena kesibukan tertentu sehingga lupa melakukan pengecekan,” ujar Arison. (Henky M/Nikolas P/budi santoso/erafzon sas)

indonesia kini

K

“Beginilah kami setiap hari, saat toho (surut-Red) melaut mencari rengkam. Cari ikan sekarang susah dah tak ada lagi. Tapi rengkam banyak dan laku dijual,” ujar Gani. Ayah tujuh anak dan kakek empat cucu itu beralasan, rengkam dicari karena harga jualnya pasti dan tanaman tersebut juga melimpah di perairan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Hal tersebut berbeda dengan jika dia tetap berperan sebagai nelayan. Tidak hanya Gani yang mencari rengkam, tapi juga beberapa warga yang bermukim di pulau-pulau kecil di perairan sekitar Jembatan I Barelang.

KILAS KEPRI Relawan

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk relawan sebanyak 3.745 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. “Para relawan yang bakal disebarkan di tujuh kabupaten/kota itu, terdiri dari mahasiswa dan aktivis pemuda,” kata Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada.

“Dalam empat bulan terakhir ini, masyarakat kami banyak yang mencari rengkam. Termasuk saya. Kadang kalau tak ada penumpang boat, saya juga mencari rengkam,” ujar Ahyar (47) warga Pulau Akar yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi boat. Menurut dia, rengkam sebelum dijual terlebih dahulu di jemur hingga kering. Rengkam kering dihargai Rp1.500 per kilogram oleh pengumpul yang datang ke tempat warga. “Kami tak perlu mengeluarkan modal untuk mencari rengkam karena tanaman laut ini banyak di tempat kami,” ujar Ahyar. Penjemuran dengan cara digantung pada tali bentangan dan hanya butuh beberapa jam saja tanaman yang termasuk jenis rumput laut itu akan kering.

Mereka direkrut berdasarkan kerja sama dengan tiga perguruan tinggi dan organisasi massa yang ada di Kepri. (KR-NP)

Pukat

Nelayan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas, resah dengan maraknya penjarahan ikan menggunakan pukat mayang, oleh nelayan yang berasal dari Belawan, Palembang, Surabaya dan Kalimantan. Pukat mayang merupakan jaring panjang yang dihela kapal ikan dengan kapasitas

“Dalam sehari dapat juga Rp200.000 sampai Rp350.000 dari hasil rengkam. Bayangkan penghasilan seperti itu belum tentu didapat jika jadi nelayan,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Kepri, DR. Eddiwan mengatakan rengkam termasuk dalam keluarga sargassum yakni sejenis rumput laut yang banyak tumbuh di perairan Kepulauan Riau. Tanaman ini termasuk tumbuhan pantai yang hidup dalam kawasan perairan berkarang, berpasir dan berlumpur. Rengkam berfungsi sebagai penjaga ekosistem laut dan tempat ikan berkembang biak. Selain itu juga penjaga suhu air laut, penyuplai oksigen dan penyelamat abrasi pantai dari gempuran

sekali tangkap sekitar 3 ton. “Nelayan Anambas tidak berani melawan ketika kapal pukat mayang beroperasi menghampiri kami karena dalam kapal besar mereka ramai orang. Terpaksalah kami nelayan kecil ini mengalah,” ujar Awang Ton. (Radja)

Songket

Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Pemkab Siak, Provinsi Riau sepakat unruk mempromosikan kain

songket, yang merupakan kain tenun asli Siak. Kain songket yang dibuat secara tradisional itu dapat dipasarkan di Karimun dengan pembeli tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga dari Malaysia dan Singapura karena letak Karimun yang berdekatan dengan negeri jiran dan acap didatangi turis asal Negara tetangga itu. Kain songket biasanya menjadi pelengkap baju teluk belanga, pakaian khas Melayu atau sebagai kain baju kurung. (KR-RDT)

SOSOK

Sosialisasi Ala Futsal

caption

ombak dan arus laut. “Tanaman laut ini juga multifungsi tidak hanya berperan sebagai penjaga lingkungan laut tapi juga penyelamat ekonomi masyarakat pesisir karena punya nilai ekonomi yang tinggi,” ujar Eddiwan. Ia mengakui, selama ini rengkam tidak dilirik oleh masyarakat pesisir karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai makanan manusia sebab kandungan seratnya sangat tinggi, namun rengkam bernilai jual tinggi sebagai pakan ternak. “Rengkam telah lama dimanfaatkan di Jepang sebagai pakan ternak karena banyak mengandung karbohidrat dan protein,” ujar Eddiwan. Pakar energi maritim ini mengatakan ada peluang pasar yang cukup besar apalagi tanaman ini mudah tumbuh di perairan manapun dengan masa panen 3-4 bulan. “Pengolahannya hanya butuh teknologi sederhana. Setelah dikeringkan lalu dihancurkan dan menjadi bahan pakan ternak ataupun pupuk tanaman,” ungkapnya. Ia mengharapkan, apa yang dilakukan masyarakat saat ini tidak hanya sekedar mencari dan mengeringkan rengkam tetapi masyarakat dapat secara langsung mengolah tanaman tersebut sebagai pakan ternak dan pupuk agar nilai jualnya lebih tinggi. (Evy R. Syamsir/ budi santoso/erafzon sas)

08

Arison

B

caption

ayuhan sampan Gani (72) berhenti di tengah laut antara perairan Kampung Tua Tiawangkang dengan Pulau Panjang, Kecamatan Bulang, Batam. Sebatang kayu sepanjang badan sampannya lebih kurang enam meter dikeluarkan Gani dari sisi kirinya. Salah satu ujung tongkat panjang itu terdapat batangan besi berbentuk pengait. Dengan ditemani istrinya Dahlia (70), pasangan gaek ini menjulurkan galah panjang itu menghujam ke dasar laut, lalu tak lama kemudian ditariknya dan pada ujung kawat bergelantungan rumput laut yang disebutnya rengkam.

indonesia kini

Pemilih Kepri Berkurang

Nelayan Batam Terpikat Rengkam

caption


Arison

aru hitungan hari menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Arizon diajak para jurnalis Kota Tanjungpinang yang biasa memberitakan kegiatan KPU untuk bermain futsal. Permainan futsal tersebut bukanlah mengolah tubuh biasa antara KPU dan para jurnalis tetapi permainan futsal antarpartai politik. Kegiatan yang diadakan para jurnalis itu bertujuan untuk menyosialisasikan nomor urut partai peserta pemilu 2014. “Kami diberi kejutan yang luar biasa dari jurnalis yang bertugas di Tanjungpinang. Saat baru terpilih dan dilantik menjadi anggota KPU Kepri, kami sudah menyaksikan kreativitas jurnalis dalam menyosialisasikan partai politik,” ujar Arison mengingat kegiatan pertamanya sebagai Ketua KPU Kepri dalam menyosialisasikan pemilu 2014. Ia sangat mengapresiasi ide para jurnalis tersebut karena sambutan dari partai politik sebagai peserta pemilu 2014 juga positif karena masyarakat jadi tahu nomor urut parpol. “Kami merasa terbantu dengan kegiatan positif ini. Apalagi berita terkait pertandingan futsal itu sering muncul di media cetak dan elektronik,” ungkap Arison yang mengawali gawang politiknya sebagai penyelenggara pemilu di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan (2004-2005). Sarjana peternakan dari Universitas Jambi ini dilantik sebagai Ketua KPU Kepri periode 2013-2018 pada Jumat (24/5) oleh KPU Pusat bersama empat orang anggota KPU Kepri yaitu Said Sirajuddin, Marsudi, Ridarman Bay dan Sriwati. Dalam rapat pleno, ia terpilih

menjadi ketua. Arison, merupakan mantan Ketua KPU Kabupaten Bintan periode 2008-2013, kini menjadi Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2013-2018 menggantikan pejabat lama Den Yealta. Sedangkan jabatannya sebagai Ketua KPU Bintan diserahkan kepada Wandra Fadilah. Sebagai tugas awal, dia memplenokan hasil verifikasi tahap kedua calon anggota legislatif DPRD Kepri yang sudah dimulai oleh komisioner lama. Dia juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan sepuluh besar calon anggota KPU kabupaten/kota di Kepri yang sudah ditetapkan oleh tim seleksi, membenahi Daftar Pemilih Tetap serta melaksanakan tahapan Pemilu 2014 lainnya. “Kami mengharapkan dukungan semua pihak, agar pesta demokrasi di Kepri bisa berjalan lancar dan aman,” ujar Arison yang memulai karier terjun di masyarakat sebagai sarjana pengerak pedesaan program inpres desa tertinggal (SP3-IDT) tahun 1997-2000. Ketika ditanya perihal kesannya mengelola politik dalam wadah KPU, ia mengakui banyak pelajaran hidup yang didapatnya walaupun ia tidak berasal dari keluarga yang terjun ke dunia politik. Sejak bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ia sudah bertekad untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada secara jujur dan adil dengan mengajak masyarakat meningkatkan partispasi mengunakan hak pilihnya. Dan itu sebabnya, permainan futsal dalam menyosialisasikan pemilu seperti yang digagas para jurnalis sangat berkesan dihatinya karena tidak hanya melibatkan parpol tapi juga masyarakat. (Evy R. Syamsir/budi santoso/erafzon sas)

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi



Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

Pelantikan

KPU Atasi Keterlambatan

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua tengah bekerja keras untuk menuntaskan masalah di 13 kabupaten di daerah itu, agar para calon anggota KPU segera dilantik pada bulan ini. Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi dalam sebuah percakapan dengan Antara di Jayapura, belum lama ini menyatakan optimismenya bahwa pelantikan para komisioner penyelenggara Pemilu di 13 kabupaten segera dilaksanakan, setelah pihaknya melakukan penataan seleksi sesuai mekanisme. Dalam percakapan tersebut dia menyebut keterlambatan pelantikan komisioner penyelenggara Pemilu di 13 kabupaten di Papua itu sebagai masalah serius yang mendapat prioritas penanganan sesegera mungkin. Pelantikan para komisioner tertunda, karena ada yang salah dalam proses seleksi. Ke-13 kabupaten itu adalah, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Supiori, Nduga, Yahukimo, Mappi, Bouven Digoel, Pegunungan Bintang dan Sarmi. “Masalah itu antara lain, ada tim seleksi beradal dari pengurus partai

politik dan calon anggota KPU menjadi calon legislatif serta menjadi pengurus partai politik,” katanya. Ia yakin bahwa tim seleksi yang baik akan menghasilkan KPU yang andal karena mengerti peraturan untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Mantan anggota KPU Kabupaten Yalimo tersebut justru tidak merisaukan kemungkinan hambatan besar dari faktor topografi wilayah, karena menurut dia, pemerintah daerah berdasarkan amanat undang-undang, juga wajib memberikan bantuan untuk menyukseskan Pemilu 2014, termasuk dalam hal distribusi logistik Pemilu. Selain berkonsentrasi segera melantik anggota KPU di 13 kabupaten, pihaknya juga mengaku, tengah mempersiapkan sosialisasi yang lebih luas ke sekolah-sekolah dan kampus guna menjangkau para pemilu pemula akan arti pentingnya partisipasi politik dalam rangka ikut berkontribusi secara signifikan pada Pemilu dan hasil yang dicapai dari proses politik tersebut. “Kami juga segera mengirim surat ke hotel-hotel dan kantor-kantor BUMN agar mau memampang iklan ajakan Pemilu,” katanya. (Key Tokan Abdul Asis/B Setiawanto/M Sunyoto)

Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, kembali menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua KPUD Provinsi Papua dan Tim Pansus DPRD Papua di gedung negara kediaman Gubernur Papua di Jayapura. FOTO ANTARA/CHANRY ANDREW SURIPATTY

Penyederhanaan Birokrasi Perizinan kepastian waktu, kepastian hukum, kemudahan akses, kenyamanan tempat pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan PTSP. Dengan adanya PTSP itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dari pemerintah daerah setempat tidak perlu mondar-mandir ke berbagai instansi di tempat yang berbeda-beda sehingga hambatan dalam proses pengajuan perizinan atau keperluan lain yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik pun dapat teratasi dengan baik. Lebih lanjut Mathius mengatakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

KILAS PAPUA ANAK

Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Palembang menandatangani pakta integritas di Palembang. FOTO ANTARA/Nila Fu’adi

P

emerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura membuat terobosan baru dalam pelayanan publik. Di tengah reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelayanan publik di Jayapura pun semakin berbenah diri. Pemkab Jayapura berusaha menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dengan membentuk lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP). Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw saat diemui di Sentani beberapa waktu lalu mengatakan bahwa PTSP adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. “Beberapa masalah utama yang masih sering ditemui dalam pelayanan perizinan adalah waktu pengurusan izin yang relatif lama dan berbelitbelit, biaya yang relatif tinggi dan tidak transparan sehingga membuka peluang terjadinya pungutan liar serta tidak ada kejelasakan baik biaya maupun waktu penyelesaian,” kata Mathius mengenai latar belakang pembentukan PTSP itu. Bupati Mathius menuturkan pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dia mengakui bahwa pelayanan publik tersebut sampai dengan saat ini belum

dapat berjalan secara efisien dan efektif karena masih ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu perbaikan menjadi mutlak dilakukan. “Diharapkan dengan PTSP mampu memberikan perbaikan dalam pelayanan,” katanya menegaskan. Ia menjelaskan ada beberapa prinsip dalam penyelenggaraan PTSP yaitu kesederhanaan di mana prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami serta mudah dilaksanakan. “Prinsip kejelasan, kepastian dalam hal prosedur, persyaratan dan biaya juga diperlukan,” katanya menandaskan. Selain itu, Mathius mengungkapkan

indonesia kini

Adam Arisoi

Hak Pilih

Adam Arisoi.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berpendapat sudah saatnya Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua memiliki kantor perwakilan perlindungan anak yang bisa mengakomodir masalah anak-anak setempat tanpa perlu membebani biaya pemerintah daerah. Adanya perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Kota Jayapura sangat mendukung program Kota Layak Anak sehingga dapat melindungi anak-anak dengan baik. (KR-ARG)

PARIWISATA

Pembina Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Provinsi Papua Demas Patty berpendapat pengembangan pariwisata di Kota Jayapura cukup menjanjikan, asalkan pihak-pihak yang berkompeten memi l i ki kema u a n , ko mi t men , koneksi dan aksi nyata. Menurut dia, ada sejumlah

(KPPT) sebagai lembaga penyelenggara PTSP di Kabupaten Jayapura telah dibentuk sejak tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008. “Tetapi selama empat tahun sampai tahun 2012 belum dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara PTSP untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan karena belum adanya pelimpahan kewenangan,” ujar menceritakan permasalahan PTSP. Untuk itu, pada akhir Desember 201 dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 264 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 201 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Jayapura kepada Kepala KPPT di bidang pelayanan dan penandatangan perizinan di Kabupaten Jayapura. Dengan dasar hukuk tersebut tak ada lagi alasan bagi Pemkab Jayapura untuk tidak melakukan peningkatan pelayanan publik. (Hendrina Dian Kandipi/B Setiawanto/M Sunyoto) tempat di Jayapura yang bisa diandalkan seperti bukit Skyline yang bisa dijadikan wisata lingkungan, Teluk Youtefa yang didalamnya ada sejumlah kampung dan Pantai Base-G. “Kita tahu bahwa warga Kota Jayapura dan sekitarnya haus hiburan. Mereka tidak perlu lagi liburan atau terbang ke daerah sekitar atau luar Papua. Jika kita punya tempat wisata yang dikelola dengan baik dan profesional, ini juga bisa kita lihat sebagai peluang untuk menarik minat investor,” katanya. (KR-ARG)

PON

Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw akan mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Provinsi Papua. Saat ini pihaknya tengah menata kawasan FDS (Festival Danau Sentani) yang dimulai dari batas kota hingga ke Sentani Timur. Pemukiman masyarakat di Khalkote direncanakan akan dibangun secara teratur. (KR-HDK)


08

SOSOK

M

enggunakan hak pilih dalam pemilihan umum adalah kata kunci dalam mendongkrak tingkat partisipasi politik masyarakat. Menjelang penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014, KPU Papua mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. “Jangan sampai golput,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Adam Arisoi. Sejumlah rencana aksi tengah dirancang, termasuk program “*goes to school*” dan *goes to campus*” dengan menyasar pemilih pemula untuk tidak menyia-nyiakan hak untuk memilih. Karena itu, dalam berbagai kesempatan, ia mengaku, tidak hentihentinya menggelorakan semangat partisipasi dimaksud, agar Pemilu 2014 lebih berbobot dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dia mengakui bahwa tidak memilih adalah juga adalah hak, tetapi bagi warga yang tidak memilih, sama artinya dengan tidak ikut bertanggung jawab atas proses pembangunan di negeri ini. Karena itu, sikap tidak memilih, sama halnya dengan sikap acuh tak acuh terhadap nasib bangsa ini lima tahun ke depan. Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dia mengajak warga untuk menyimak program yang

ditawarkan para calon anggota legislatif dan menelusuri rekam jejak mereka, agar pilihan benar-benar jatuh kepada pemimpin yang bertanggungjawab. “Karena itu, saya terus mengajak masyarakat, mari gunakan hak pilih,”katanya. Putra Serui itu, juga mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap proses politik, lembaga politik dan para pemimpin politik di negeri ini sedang berada pada titik nadir, tetapi bukan berarti, tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ikut berpartisipasi pada pemilu adalah bagian dari proses ikut memperbaiki kualitas demokrasi, apalagi demokrasi sebuah bangsa tidak bisa dipahami tanpa sebuah pemilihan umum. Pihaknya mengaku, tak kenal lelah melakukan sosialisasi, karena itu merupakan jalan paling lazim yang selama ini digunakan untuk menyebarluaskan berbagai hal tentang Pemilu, sekaligus mengajak setiap warga yang sudah memiliki hak pilih untuk berpartisipasi. Sebelum memimpin KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi pernah menjadi anggota KPU di Kabupaten Yalimo.

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi


Baginya, pengalaman di Yalimo ikut memberikan kontribusi bagi bobot kepemimpinan dia di KPU tingkat provinsi. Adam Arisoi mengajak masyarakat untuk menggunakan partisipasi politiknya dengan sebaik-baiknya. Ia berusaha meningkatkan partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada waktu-waktu sebelumnya. “Kalau bisa di atas 90 persen agar partai politik peserta Pemilu 2014 mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari rakyat pemiih. Bila tingkat partisipasi masyarkat sangat rendah maka legitimasi pemilu bisa dipertanyakan publik,” katanya. Salah satu prestasi yang patut dicatat ketika menjadi anggota KPU di Kabupaten Yalimo adalah, sosialisasi yang baik sehingga berbagai pihak di kabupaten itu mengerti. Karena itu, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati setempat, serta gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, nyaris tidak ada hambatan karena para saksi dari semua kandidat dengan ikhlas menandatangani berita acara penetapan perolehan suara. (Key Tokan Abdul Asis/B Setiawanto/M Sunyoto)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

Pemilu

DPT Terus Diperbaiki

pengurangan jumlah pemilih yakni sebanyak 8.207 orang setelah dilakukan perbaikan. “Berkurangnya daftar pemilih tetap ini karena sebelumnya ada nama ganda. Kini, nama ganda tersebut sudah dicoret,” kata Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KIP Aceh Fauziah di Banda Aceh. Sebelumnya, kata Fauziah, berdasarkan daftar pemilih yang ditetapkan 20 Oktober 2013, jumlah pemilih pemilu legislatif di Aceh mencapai 3.337.545 orang. Namun, setelah diperbaiki menjadi 3.329.338 orang. “Pemilih ganda tersebut ditemukan di 23 kabupaten/kota. Kami yakin setelah perbaikan ini tidak ditemukan lagi nama ganda yang terdaftar di terpisah,” kata Fauziah. Menanggapi hasil DPT tersebut, Badan Pengawas Pemilu Aceh menyatakan daftar pemilih Pemilu 2014 harus diperbaiki, karena masih banyak masyarakat belum terdaftar sebagai

pemilih. “Kalau tidak diperbaiki, ada ribuan warga yang kehilangan hak pilih dalam pemilu tahun depan,” tegas Ketua Bawaslu Aceh Asqalani. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Aceh, diperkirakan ada ribuan warga Aceh yang tidak terdaftar sebagai pemilih akibat adanya perbedaan jumlah desa antara data Pemerintah Aceh dan data KIP Aceh selaku penyelenggara pemilu. “Jumlah desa berdasarkan data Pemerintah Aceh ada 6.464, sedangkan versi KIP 6.455. Ada selisih kurang sembilan desa. Kalau perkiraan satu desa 1.000 pemilih, maka ada 9.000 warga tidak terdaftar sebagai pemilih,” katanya. Selain itu, lanjut dia, diperkirakan ada ribuan warga yang juga tidak terdaftar sebagai pemilih karena belum mengantongi nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor kartu keluarga (NKK). (Heru/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

KILAS Aceh

wilayah itu. “Melalui sektor perikanan tangkap ini ke depan harus mampu meningkatkan ekonomi Aceh khususnya para nelayan,” katanya di sela-sela temu teknis pembangunan dan pengelolaan perikanan di Banda Aceh. (H011)

Pemikir

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat memberikan materi dalam diskusi peluncuran media center di Meulaboh. Media Center diharapkan dapat menjadi mediasi pihak penyelanggara pemilu, partai politik, politisi serta masyarakat. Foto Heru

K

arut marut daftar pemilih tetap (DPT), sudah menjadi masalah klasik setiap menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh.

Nama ganda, warga yang sudah meninggal dunia namun namanya masih didaftar, dan anggota TNI/ Polri, merupakan permasalah yang sering timbul menjelang

pengumuman DPT. Permasalahan tersebut juga dialami di Provinsi Aceh, karena ketika Komisi Independen Pemilihan (KIP) mengumumkan DPT, terjadi

Museum Tsunami

Wisata Andalan

Ratusan pelajar menghadiri acara peresmian pembukaan Museum Tsunami, di Banda Aceh. Museum Tsunami diharapkan tidak hanya sebagai objek wisata namun juga menjadi pusat ilmu pengetahuan tentang kebencanaan. FOTO ANTARA/Ampelsa

G

empa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 sepertinya tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Aceh, karena musibah tersebut tidak saja menewaskan ratusan ribu warga,

tapi juga meluluhlantakkan kawasan penduduk sehingga rata dengan tanah. Musibah yang sudah terjadi sembilan tahun yang lalu itu masih meninggalkan puing-puing

Wakil Ketua Majelis Perm usya waratan Ulama Aceh Tgk H Muhammad Daud Zamzami mengatakan daerahnya harus mampu melahirkan kembali pemikir-pemikir Islam di masa depan. “Kondisi hari ini memprihatinkan dengan makin berkurangnya para pemikir Islam yang mampu melahirkan karya-karya besar,” katanya di selasela menyampaikan khutbah iftitah pembukaan pendidikan kader ulama III angkatan XIX/2013 di Aceh Besar. (H011)

Perikanan

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan potensi besar di perairan laut belum tergarap optimal sehingga tidak mampu menyejahterakan masyarakat khususnya ratusan ribu nelayan yang tersebar di pesisir pantai

bekas tsunami, seperti PLTD Apung dan kapal nelayan yang tersangkut di atap rumah. Dua peninggalan tsunami itu kini menjadi kenangan dan bukti sejarah bahwa di Aceh, khususnya di Banda Aceh pernah dilanda musibah gempa dan stunami yang maha dahsyat. “Kita berharap, kedua situs itu tidak hanya untuk kenangan saja, tapi kini telah menjadi salah satu objek wisata yang sangat dikagumi masyarakat dunia,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Reza Fahlevi. PLTD Apung yang berada di Desa Punge Blangcut dan kapal di atap rumah di Desa Lampulo kini sudah ditata dengan baik, sehingga wisatawan yang melihat situs tersebut merasa nyaman. Tidak kalah menariknya juga ada Museum Tsunami yang didalamnya menyimpan cerita dan gambar tentang peristiwa bencana alam yang dahsyat tersebut. Museum Tsunami yang dirancang arsitek Ridwan Kamil berstruktur empat lantai dengan luas 2.500 meter persegi yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Bangunan ini dilengkapi nama-nama korban tsunami yang tertulis di dinding salah satu ruang terdalam museum dan warga masyarakat yang selamat dari bencana. Selain perannya sebagai tugu peringatan bagi korban tewas, museum ini juga berguna sebagai tempat perlindungan dari bencana semacam ini di masa depan. Selain situs tsunami juga menjadi andalan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menarik wisatawan, juga ada wisata religi, di antaranya Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Baiturrahim di Uleelheue yang tetap kokoh meski diterjang tsunami. Dengan adanya situs-situs tsunami itu, Kota Banda Aceh kini menjadi salah satu alternatif

Rehabilitasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperhatikan korban gempa terutama dalam memberi dukungan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah mereka serta fasilitas publik lain yang rusak akibat bencana alam. “Hingga saat ini, perhatian terhadap korban gempa masih tetap menjadi prioritas, terutama dalam memberi dukungan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga dan insfrastruktur publik yang rusak,” kata Wakil Bupati Aceh Tengah Khairul Asmara di Takengon. (H011)

kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di Provinsi Aceh, nuasantara, dan luar negeri. Reza menyatakan, kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kota Banda Aceh terus meningkat. “Kami terus berupaya membenahi berbagai infrastruktur pariwisata guna menarik kunjungan orang ke ibu kota Provinsi Aceh ini,” katanya. Reza optimistis Banda Aceh akan menjadi salah satu kota favorit tujuan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara di masa mendatang. Untuk mendukung sektor pariwisata itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus membenahi berbagai infrastruktur pariwisata sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu. “Kami terus berupaya membenahi infrastruktur pendukung pariwisata, karena ke depan sektor jasa tersebut diharapkan sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah ,” kata Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin. Mawardy mengatakan perkembangan sektor pariwisata di daerahnya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Mawardy mengharapkan di masa mendatang sektor pariwisata Banda Aceh bisa berkembang baik dan menjadi destinasi dunia. Di pihak lain, Wali Kota Banda Aceh juga mengatakan pihaknya terus mendorong usaha kecil menengah (UKM) guna menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat di kota berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa tersebut. “Tumbuhnya sektor UKM juga kita harapkan menjadi pendorong berkembangnya industri pariwisata di Kota Banda Aceh,” kata Mawardy Nurdin. (Heru/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)


indonesia kini

08

SOSOK

Bahagia Indris

Kesatria KIP

TM Syahrizal

S

osok yang ramah namun tegas dan cakap dalam melaksanakan kebijakan, maka Bahagia Idris kembali dipercaya untuk menjadi komisoner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh periode 2013-2018. Sebelumnya, pria kelahiran Uj. Pasie Kuala, Kabupaten Aceh Barat, 5 Juni 1971 itu pernah menjadi Pokja Pencalonan KIP Aceh Barat priode

2008-2013. Kali ini ia menjabat Ketua KIP Aceh Barat. Bahagia mengaku baru mengecap rasanya dunia politik semenjak bergabung ke komisioner KIP, kemandirian dan rasa tanggung jawab penuh dirasakannya berat ketika dipercaya teman-teman menjadi seorang ketua. “Sebelum menjadi ketua, mungkin dalam berkerja sedikit enjoy begitu program kerja selesai maka tanggung jawab pun selesai, namun ketika

menjadi ketua ternyata beban tanggung jawab jauh terasa lebih berat,”katanya. Apabila dikatakan Bahagia Idris adalah orang yang susah tidur saat malam, itu mungkin hanya hal kecil yang dirasakannya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan waktu bersama keluarga pun begitu sempit. Menurut suami dari Cut Ferdian Leli ini, semua isi kalender tahun di Indonesia tidak ada tanggal berwarna merah karena banyaknya kegiatan yang terkadang harus dilaksanakan dalam waktu yang tidak terduga. Mengendalikan partai politik di Aceh Barat tidak semudah membalikkan telapak tangan meski dia hanya melaksanakan perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun tidak semua parpol dewasa dalam berpolitik. Inilah, menurut Bahagia, yang selalu menjadikan pekerjaan rumah dirinya hingga mengusik waktu tidur, yakni bagaimana menyatukan persepsi dan mengubah pola pikir politisi parpol lokal dan nasional untuk bersaing secara sehat dan demokratis. Memang peran penyelenggara pemilu di Tanah Air hanya kegiatan tahunan, yakni dilaksanakan pada lima tahun sekali, baik pemilihan presiden wakil presiden, DPR-RI, DPRA,DPRD.

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi


Meskipun bersifat tahunan akan tetapi inilah kerja yang paling sulit dilaksanakan meski waktu kegiatan pemilu hanya rentang beberapa bulan, tetapi terasa bagai lima tahun berkerja. “Dengan pekerjaan ini ada sih terganggu, ketika ada hal yang belum tercapai target. Disinilah pandai-pandai mengatur waktu untuk disisihkan untuk keluarga dan bekerja,” katanya. Anak dari pasangan Idris Ali dan Hj Saibun ini senantiasa mensahajakan diri dengan beribadah puasa sunnah di tengah kesibukannya sehingga ini mungkin sisi lain yang manarik dari seorang Bahagia. Untuk mewujudkan pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu 2014 akan terasa begitu mudah apabila seluruh parpol bersikap dewasa dan masyarakat memahami pentingnya penyaluran suara mereka. Demikian halnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden 2014, berbagai nuansa kancah politik sudah muncul dan sikap KIP mempersiapkan sejak dini segala yang dibutuhkan. “Memang untuk suasana ke depan akan terus menantang karena pemilu legislatif bersambung dengan pemilu pilpres dan cawapres, kita sudah mempersiapkan diri,” jelasnya. (Heru/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

Pemilu

Perbaiki Sistem Informasi

(Disdukcapil) setempat. Dalam rapat itu juga terungkap keterbatasan Sistem Teknologi Informasi dalam pembaharuan data pemilih oleh KPU Kabupaten/kota di Lampung. Menurut beberapa operator Sidalih di sejumlah KPU Kabupaten/ kota, kapasitas server kecil sehingga proses pembaharuan Sidalih lamban. Mengunggah ”snapshot” yang biasanya kurang dari satu jam menjadi dua jam lebih karena adanya kesibukan lalu lintas pengiriman data dalam waktu bersamaan. Akibatnya, KPU dari empat kabupaten/kota di Lampung yaitu Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, dan Kota Bandarlampung harus melakukan pleno ulang karena ada perbedaan antara jumlah pemilih yang mereka plenokan dengan data terakhir Sidalih. Misalnya, KPU Kota Bandarlampung dalam pleno sebelumnya menetapkan DPT

sebanyak 634.567, namun data Sidalih pada 2 November 2013 menunjukan penambahan 21 pemilih menjadi 634.588. Sedangkan KPU Lampung Selatan, saat pleno 1 November 2013 sebanyak 689.090 pada malam harinya karena keterlambatan sistem, saat terbaca telah terjadi penambahan pemilih 21 orang. Hal tidak jauh berbeda juga terjadi di Pringsewu dan Tanggamus yang mengalami perbedaan cukup signifikan antara hasil pleno dan data Sidalih. Pringsewu mengalami penambahan pemilih sebanyak 194 menjadi 309.774, sedangkan Tanggamus bertambah sebanyak 251 menjadi 453.441 pemilih. “Bagaimana mengatasinya?. Server kita harus diperbesar kapasitasnya, dan pengamanan situs harus diperkuat,” kata Firman. (Agusta Hidayatullah/Hisar Sitanggang/M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

KILAS Lampung

Winata. Berdasarkan audit BPKP Lampung, negara dirugikan Rp1,1 miliar akibat korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Pemerintah Kota Bandarlampung 2012 bernilai Rp9,9 miliar. (AS*A054)

Tol

Pemprov Lampung menegaskan pembangunan jalan tol Sumatera harus bebas dari wilayah kawasan hutan, irigasi, dan perkebunan. Tahap awal pembangunan jalan tol itu akan dilakukan di ruas Bakauheni- Terbanggi Besar. (M023) Petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kediri menunjukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di kantor Panwaslu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Panwaslu Kabupaten Kediri berhasil menemukan sebanyak 17.061 DPT pemilu legislatif 2014 ganda yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 12.062 DPT dan nama ganda sebanyak 4.999 DPT. ANTARA FOTO/Rudi Mulya

R

apat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung pada Sabtu (2/11) menyatakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berkurang sebanyak 11.806 orang.

Komisioner KPU Lampung Firman Seponada mengatakan, jumlah DPT akhir berdasarkan data Sistem Pedataan Pemilih (Sidalih) adalah 5.905.527 orang, sedangkan penetapan sebelumnya

sebanyak 5.917.333. Sementara untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 771.366 pemilih di Lampung menunggu pembaharuan NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penegakan hukum

Menekan Kriminalitas

Anggota Polisi Polda Lampung sedang merapatkan barisan mengatasi tindak kejahatan dan kerusuhan. ANTARA FOTO/M.Tohamaksun

K

epolisian Daerah (Polda) Lampung terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi berbagai tindak kriminalitas yang cenderung makin membahayakan masyarakat dan juga anggota kepolisian. Dalam beberapa hari terakhir

ini, wilayah hukum Polda Lampung menghadapi peningkatan kasus pencurian pemberatan (curat), pencurian kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Meskipun polisi kerap kali

melakukan operasi rutin, namun tindak krimininalitas masih terjadi. Hal itu menunjukan bahwa kejahatan di wilayah Lampung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat tidak stabil.

indonesia kini

Kejaksaan Tinggi Lampung memperpanjang masa penahanan dua tersangka korupsi pengadaan peralatan kesehatan, yakni Ridwan Winata dan dr Wirman (mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung). Ditargetkan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan setempat akhir November 2013 meski kejaksaan telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar dari tersangka Ridwan Menghadapi kondisi ini, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Heru Winarko meminta jajarannya khususnya satuan Reserse Krimimal (Reskrim) untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas dan bentuk ancaman kejahatan sekecil apa pun. “Anggota kepolisian khususnya Reskrim harus lebih peka terhadap kejahatan sekecil apa pun dan jangan ada pembiaran terhadap gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkembang,” kata Heru. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat tidak merasa nyaman untuk beraktifitas berpergian bahkan tinggal di dalam rumah sendiri. Salah satu buktinya adalah banyaknya pengaduan masyarakat melalui media massa. Karena itu, seluruh anggota unit operasional atau buser jajaran Polda Lampung agar dapat menyatukan persepsi langkah dan tindakan guna mengantisipasi kejahatan C-3, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. “Setiap anggota reskrim diminta meningkatkan kemampuan bela diri,” kata dia. Dukungan kemampuan teknis, taktis dan bersosialisasi dengan masyarakat melalui interaksi atau pergaulan sehari-hari sangat diperlukan anggota Polri sehingga mudah mendapatkan informasi secepat mungkin dari masyarakat sebelum kejahatan itu terjadi. Ditegaskannya, kasus C-3 yang menonjol dapat segera terungkap dan

dilaporkan secara berjenjang kepada pemimpin. Permasalahan C-3 ini mulai menunjukan adanya keterkaitan dengan aktivitas terorisme di Indonesia. Sebagai contoh aksi curas di BRI Bulukarto Pringsewu tanggal 24 April 2013 yang telah terungkap adalah upaya kelompok terorisme Poso dalam mencari dana melalui kegiatan perampokan dengan wilayah operasinya Lampung. “Diminta anggota reskrim harus mewaspadai kasus C-3 yang terjadi terutama kasus curas dan curat yang sasarannya uang serta perhiasan yang merupakan modus operandi kelompok terorisme,” katanya. Oleh sebab itu, menurutnya, anggota Polri harus terjun kemasyarakat bergaul untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sebelumnya, Polda Lampung telah meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan kriminalitas yang semakin membahayakan masyarakat dan juga anggota kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih mengatakan, semua jajaran Polda Lampung saat ini terus meingkatkan razia guna meningkatkan kewaspadaan, dilakukan juga untuk meningkatkan keamanan di tengah masyarakat. “Dengan kondisi masyarakat seperti ini, masyarakat tidak merasa nyaman untuk beraktifitas berpergian bahkan tinggal di dalam rumah sendiri. Salah satu buktinya banyak pengaduan masyarakat melalui media masa,” kata dia pula. (Roy Baskara/Agus Wira Sukarta/M. Tohamaksun/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)

08

SOSOK

B

Nanang Trenggono

agi Nanang Trenggono, dosen FISIP Universitas Lampung (Unila) yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, perjalanan hidup itu tidak hanya merupakan perjuangan, namun juga tahapan dari titik ke titik menuju ke arah yang lebih baik lagi. Itulah falsafah hidup Nanang Trenggono sehingga, baginya, hidup ini harus terus dijalankan sesuai koridor yang ada, namun setiap saat harus terjadi peningkatan, dan itu bukanlah perjuangan tetapi tujuan yang harus dicapai. Sebagai Ketua KPU Provinsi Lampung, ia mengakui banyak menghadapi kendala dan harus siap menerima kritik. “Semua kritik itu hanya bumbubumbu kehidupan saja. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kalau ada yang benar ya tetap harus kita saring,” ujar dia. Bapak satu anak ini justru mempertanyakan media massa yang terkadang memberitakan Ketua KPU Lampung sebagai sosok yang alergi terhadap kritik. “Menggelikan, karena saya justru sangat senang kalau ada kritikan, asalkan kritikan tersebut jelas dan sesuai dengan kenyataannya,” katanya. Secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, ia menyebutkan KPU Provinsi Lampung tetap akan melaksanakannya pada Desember 2013. “Hal ini sudah sesuai dengan tahapan, tetapi apabila terdapat kendala teknis tentu kami selaku penyelenggara akan mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya lagi. Ia juga “menyoroti” dan menyayangkan semakin maraknya kemunculan pengamat politik dadakan. “Padahal mereka bukanlah pengamat. Ada pemain bulutangkis mengaku pengamat, bagaimana bisa dipercayai oleh publik,” ujar Nanang. Sebelum menjabat Ketua KPU Lampung, sosoknya justru dikenal sebagai salah satu pengamat sosial politik

Bumbu Kehidupan

Ilegal

Polres Lampung Selatan, Provinsi Lampung, memusnahkan ratusan pucuk senjata api ilegal dan puluhan kilogram narkoba hasil tangkapan bulan lalu. Senjata api rakitan yang dimusnahkan terdiri atas 16 pucuk laras panjang, 81 pucuk laras pendek, serta ratusan butir amunisi. Senjata itu merupakan hasil penyitaan dan penyerahan sukarela warga sedangkan narkoba yang dimusnahkan terdiri atas 20,080 kilogram sabu, 27 kg ganja, dan 2 kg heroin. Tersangka yang ditahan berjumlah sembilan orang. Mereka adalah kurir dan pemilik barang haram itu. (H009)

Korupsi


Nanang Trenggono

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi


yang berani dan kritis. Sikap kritis dan obyektif itu pun ia bawa sampai sekarang. Dia juga menegaskan bahwa selama ini KPU Lampung bekerja bukan atas kemauan para komisioner sendiri atau bukan untuk mengikuti kehendak orang lain. Tetapi semuanya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami bekerja tidak bisa seenaknya sendiri. Ini kan bukan urusan personal,” katanya menegaskan tentang tugas yang masih harus diembannya setidaknya hingga dilantik kepala daerah Lampung yang baru. Nanang Trenggono yang lahir di Purwodadi, 4 Desember 1962 dan tinggal di Jl. Griya Harapan Blok H/10, Way Halim Permai, Bandarlampung itu menikahi Dra Fenny Saptiani MSi. Dari perkawinan mereka, Tuhan mengarunia mereka satu anak bernama Aqsa Bondan Trenggono. Nanang menempuh pendidikan di SDN IX Purwodadi Grobogan (1976), SMPN I Purwodadi Grobogan (1978), dan SMAN I Purwodadi Grobogan (1982). Setelah itu, dia menamatkan studi sarjananya di bidang Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (1987), magister di bidang Ilmu Komunikasi Program Magister Pascasarjana Universitas Indonesia (1995), serta doktoral di bidang Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada 2008. (Agus Setyawan/ Budisantoso Budiman/M.Tohamaksun/Ahmad Wijaya/Rahmad Nasution)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

S

Menyisir DPT

ejak KPU Pusat menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, para komisioner KPU Kota Palu nyaris tidak pernah tidur karena harus melakukan validasi DPT siang dan malam. “Sudah beberapa malam ini kami terpaksa begadang demi menyisir habis masalah yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Ketua KPU Kota Palu Marwan P Angku. Sebanyak 45 Ketua PPS dari tiap kelurahan di delapan kecamatan sibuk mengutak-atik DPT bersama para komisoner KPU. Mereka mulai memeriksa satu persatu DPT bermasalah baik soal pemilih ganda maupun meninggal dunia namun belum sempat dihapus dari DPT, bahkan turun langsung ke kelurahan untuk cek ulang. Ternyata pemilih ganda yang dimaksud oleh Bawaslu dan Panwaslu tidak ditemukan. Memang ada pemilih yang nama dan domisilinya sama. Tempat, tanggal dan tahun kelahiran juga sama, tetapi setelah dicek langsung di lapangan, orangnya benar-benar berbeda. “Saya jamin pemilih fiktif tidak ada di DPT Kota Palu. Memang ada yang

kelihatannya ganda, tapi sekalipun sama nama dan tempat tinggal, namun orang berbeda,” kata Marwan. Sebelumnya Ketua Panwas Pemilu Kota Palu Darmiati mengaku menemukan banyak pemilih bermasalah dalam DPT, misalnya ada 127 pemilih ganda, 12 pemilih meninggal dunia dan pindah alamat yang masih tercantum serta pemilih tambahan DPT. Ada pula pemilih yang tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) berjumlah 188.756 dan nomor induk kependudukan sebanyak 97.516 orang. Namun setelah melalui validasi ulang selama beberapa hari terakhir, KPU Kota Palu, Jumat (1/11) menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dengan jumlah pemilih sebanyak 241.925 jiwa. Jumlah pemilih sebanyak itu tersebar di delapan kecamatan meliputi Mantikulore 44.352 orang, Palu Selatan 44.444 orang, Palu Timur 39.107 orang, Palu Barat 37.021 orang dan Tatanga 29.666 orang, Ulujadi 19.892, Tawaeli 13.935 jiwa dan Palu Utara sebanyak 13.508 jiwa. (Anas Massa/Rolex Malaha/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

KILAS SULTENG

angka itu lebih rendah dari usulan Serikat Pekerja Indonesia (SPI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rp1.700.000,

PEMILIH caption.....

Supra Intensif

Teknologi Budidaya Udang

I

Hasanuddin Atjo dengan ‘automatic feeder’ udang di areal tambaknya di Kabupaten Barru, Sulteng. Foto Rolex Malaha

novasi atau mati,” kata Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP, penemu teknologi supra intensif dalam sistem budidaya udang usai panen udang vanamei yang menerapkan sistem ini di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Teknologi budidaya supra intensif ini adalah hasil inovasi Hasanuddin Atjo, pemilik CV. Dewi Windu yang bergerak di bidang pertambakan udang di Kelurahan Kuppa, Kabupaten Baru, sekitar 140 km utara Kota Makassar. Inovasi ini lahir dari disertasinya untuk meraih gelar doktor (S3) di Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2004. Dalam disertasi itu ia membuat hipotesis bahwa penyakit (udang) tidak akan muncul kalau limbah ditangani dengan baik. Karena itu, central drain merupakan kunci keberhasilan teknologi yang diluncurkan Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri di Barru, 19 Oktober 2013 dengan nama Supra Intensif Indonesia itu. Centra drain adalah sebuah teknologi pembuangan limbah yang diletakkan di tengah-tengah dan di dasar tambak. Alat ini berfungsi membuang limbah berupa kotoran udang, sisa makanan dan limbah lainnya secara mekanis setiap enam jam. Namun sistem budidaya supra intensif ini tak hanya ‘central drain’ saja, tetapi juga menyangkut lima subsistem budidaya lainnya yakni penggunaan benih bermutu, pengendalian kesehatan dan lingkungan, standardisasi sarana dan prasarana yang digunakan, penggunaan teknologi serta manajemen usaha yang baik. Ia ujicoba teknologi ini sejak 2010 pada areal tambak miliknya seluas 1.000 meter persegi. Dalam areal itu, ia menerapkan

KPU Sulawesi Tengah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 sebanyak 1.909.893 orang, berkurang sekitar 500 orang setelah dilakukan validasi ulang. Ketua KPU setempat Sahran Raden mengatakan di Palu, Sabtu (2/11) pengurangan terjadi karena masih ditemukan pemilih ganda, meninggal dunia dan anggota TNI/Polri.

UMP

Dewan Pengupahan Daerah ((DPD) Sulteng menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 pekerja lajang sebesar Rp1.250.000, naik sekitar 25 persen dibanding UMP sebelumnya Rp995.000,Anggota DPD Sulteng Achrul Udaya mengatakan di Palu, Sabtu (2/11),


indonesia kini

Akurasikan DPT

Sahran Raden

D

aftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilu 2014 telah ditetapkan yakni sebanyak 1.909.893 orang dan telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. Meski demikian, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Sahran Raden memperkirakan jumlah DPT itu kemungkinan masih ada yang berubah. “Intinya hak-hak konstitusi rakyat harus kita berikan melalui daftar pemilih

khusus,” kata Sahran yang saat ini juga aktif sebagai Ketua Program Studi Peradilan Agama STAIN Datokarama Palu ini. Sahran mengakui bahwa DPT ini masih memiliki potensi konflik namun KPU sudah punya jalan keluarnya. Daftar pemilih tetap yang tercatat sebanyak 1.909.893 orang yang tersebar di 10 kabupaten dan satu kota. Jumlah tersebut berkurangn dibanding sebelumnya pada 19 Oktober 2013 yang

tercatat sebanyak 1.912.292 orang. Pengurangan daftar pemilih itu tersebut terjadi karena adanya temuan pemilih ganda, meninggal dunia, dan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas. Sahran mengatakan perbaikan tersebut dilakukan secara otomatis melalui sistem pendaftaran pemilih atau biasa dikenal Sidali. Sebelumnya Sahran juga mengatakan, saat ini masih ada pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan. “Hal itu tidak bisa dihindari karena jumlahnya mencapai puluhan ribu orang,” kata alumnus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Luwuk ini. Sahran Raden mengatakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan tetap memprioritaskan hak konstitusional warga negara bagi yang belum terdaftar

2013, dari kolam yang sama seluas 1000 m2, dihasilkan 15,3 ton,” ujar Ketua Klub Pengusaha Udang (Shirmp Club) seSulawesi itu bangga. Dengan harga udang rata-rata Rp80.000,-/kg saat ini, keuntungan yang bisa ia kantongi setiap satu siklus panen bisa mencapai Rp380 juta untuk tambak seluas 1.000 meter persegi. Setiap tahun akan terjadi dua siklus panen, katanya. Ketua MAI Rokhmin Dahuri yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengharapkan pemerintah tidak ragu untuk mendukung replikasi teknologi ini secara luas di daerah-daerah pertambakan udang utama. “Bila teknologi ini diterapkan secara terkendali dan terintegrasi pada areal 1.000 hektare saja, maka Indonesia akan mampu meningkatkan produksi udang secara nasional sebesar 300.000 ton per tahun,” ujar guru besar perikanan IPB Bogor itu. Tahun 2013 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi udang 608.000 ton. (Rolex Malaha/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

dalam daftar pemilih tetap. “Nanti akan ada lagi daftar pemilih khusus. Masyarakat yang belum terdaftar dalam pemilih tetap nanti akan didaftar di sini,” kata Sahran. KPU sama sekali tidak bermaksud menghilangkan hak konstitusional warga bagi yang belum terdaftar. “Kemungkinan saat petugas pendaftaran pemilih mendatangi rumah warga yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah,” kata pria yang pernah sekolah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dia juga berharap kesadaran warga untuk melaporkan dirinya ke panitia pendaftaran di kelurahan sangat penting sehingga tidak ada lagi warga yang hak politiknya terabaikan. “Jangan sampai ini diributkan saat pemilihan umum berlangsung,” katanya. Daftar pemilih tetap Sulawesi

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi

“Bila teknologi ini diterapkan secara terkendali dan terintegrasi pada areal 1.000 hektare saja, maka Indonesia akan mampu meningkatkan produksi udang secara nasional sebesar 300.000 ton per tahun,” secara ketat penebaran benih, pengaturan ketinggian air, pemberian pakan secara otomatis (automatic feeder), penggunaan central drain (teknologi pembersihan limbah di tengah tambak), penggunaan kincir yang ideal serta mesin pemompa oksigen (blower) hingga pelaksanaan panen secara parsial. Konstruksi tambak juga diubah menjadi beton sekeliling dan dasar. Ia terus mencari konfigurasi paling ideal dari kelima sistem budidaya tersebut untuk menghasilkan produksi yang paling masimal. Misalnya kepadatan bibit yang ditebar, ketinggian air, frekuensi pemberian pakan, penggunaan kincir dan pelaksanaan panen. Hasilnya mulai terlihat pada 2011 ketika memanen udang (sekali panen) sebanyak 5,4 ton dengan nilai Rp217 juta. Namun hasil ini belum memuaskan baginya. Ketingian air kemudian dinaikan dari sebelumnya 1,7 meter menjadi 2,4 meter dengan menambah tinggi pematang tambak yang terbuat dari beton. Kincirpun diperbanyak, dan panen dilakukan secara parsial. “Hasilnya, pada panen Pebruari

SOSOK

Sahran Raden

KAPAL

Sebanyak 12 kapal yang terdiri atas kapal perang dan KAL mlik TNI AL, serta kapal-kapal milik Polairud dan Bea Cukai akan mengikuti parade di Teluk Palu guna memeriahkan Hari Nusantara 2013 di Kota Palu, 14 Desember 2013. Dan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Ferry Supriadi mengemukakan, Hari Nusantara 2013 yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga akan dimeriahkan dengan kegiatan seni, budaya, dan olahraga seperti lomba renang melintasi Teluk Palu dengan jarak sekitar 10 kilometer. (Adha/Anas/Riski/Rolex Malaha)

08


Tengah sebanyak 1.909.893 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 973.030 orang dan perempuan sebanyak 936.863 orang. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, 171 kecamatan, 1.936 desa dan kelurahan. Selain menetapkan pemilih tetap, KPU juga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 6.009 buah. Pemilih terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah 295.588 orang, terbagi dari lakilaki sebanyak 151.666 dan perempuan sebanyak 143.922 orang. Sedangkan daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit berada di Kabupaten Buol sebanyak 93.359 orang, terdiri dari laki-laki 48.233 dan perempuan sebanyak 45.126 orang. (Rizki/Rolex Malaha/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

Bersihkan DPT Ganda

S

ebelum penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional, hampir seluruh Komisi Pemilihan Umum Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disibukkan adanya protes dari sejumlah politisi mengenai DPT tidak akurat. Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli menyatakan, polemik yang terjadi hampir di seluruh daerah dipicu oleh adanya temuan sistem informasi data pemilih (Sidalih). Data Sidalih ini kemudian menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, menurut Mardiana yang mantan wartawan televisi nasional tersebut sampai penetapan DPT Sulsel pihaknya belum menerima data temuan yang menurut Bawaslu itu bermasalah. Dirinya bersama komisioner KPUD lainnya hanya menerima data yang ada di sistemnya. Terkait dengan penetapan DPT, lanjut dia, sesuai jadwal seharusnya sudah laksanakan pada 2 November 2013. Namun karena ada polemik mengenai jumlah pemilih di DPT, dia bersama komisioner lainnya koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten dan Kota untuk melakukan pembersihan

KILAS SULSEL SAPI

SYL Way II

Kumpulan Pikiran Gubernur

Populasi sapi Sulawesi Selatan yang mencapai 1,1 juta ekor berdasarkan hasil Sensus Petanian 2013, menempatkan daerah ini pada posisi ketiga nasional yang memiliki populasi terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Populasi sapi ini, jumlah terus bergerak bisa bertambah dan berkurang. Namun dalam sebulan terakhir mengalami pengurangan, karena permintaan cukup besar pada hari raya Idul Adha,” kata Kabid Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Akmal di Makassar, Senin.

KAKAO

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengajak generasi muda Sulawesi Barat untuk mencintai komoditi kakao dan juga bangga dalam mengembangkan tanaman tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan, Dr H Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH. Foto......

G

ubernur Sulawesi Selatan, Dr H Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH, yang akrab dipanggil “SYL” meluncurkan buku “SYL Way II, Genius Culture Syahrul Yasin Limpo” di Makassar, Kamis (31/10), yang merupakan kelanjutan buku “SYL Way : Kearfian Lokal Syahrul Yasin Limpo” . Buku mungil 134 halaman yang dilampiri sejumlah foto tersebut merupakan kumpulan pemikiran, nasehat, curahan hati, gagasan bahkan kemarahan gubernur, yang

dikumpulkan dari BBM, SMS hingga sebuah tisu. Kumpulan tulisan tersebut dibuat gubernur saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sulsel, perjalanan ke luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan dan Venezuela dan saat berada di kamar mandi rumah pribadinya. Sejumlah tokoh turut hadir diantaranya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan HM Roem, Direktur Utama PT Semen Tonasa Unggul Attas, Ketua Kadin Sulsel Zulkarnain Arief dan

sejumlah pimpinan SKPD. “Penulisan buku ini adalah bagian dari pembentukan kontinuitas peradaban. Tulisan ini bukan hanya untuk saya. Apa yang saya anggap benar ingin saya transfer ke orang lain. Tulisan-tulisan ini saya lahirkan di atas pesawat, kapal, perahu dan di kamar mandi. Yang paling banyak saat saya marah,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi tersebut. “Kelebihan yang ada yang saya takjub kali ini karena di dalam kota,

transportasi laut dan sungai-sungai didandani luar biasa indah, bersih dan nyaman. Bahkan seakan mau menyaingi tamasya sungai yang ada di Perancis dan Belanda. Ada restauran terapung dan lain-lain,” ujar Syahrul. Pria kelahiran 16 Maret 1955 juga mengagumi produk-produk camilan Jepang yang rata-rata dibuat dari bahan pertanian murni yang di-fermentasi dan dikemas dengan sempurna, dijual dengan harga mahal karena memang dibutuhkan masyarakatnya dan diekspor ke seluruh dunia. Misalnya kripik pisang yang saat ini terkenal tetapi orang Jepang tidak menanam pisang. Kopi toraja yang dijual ke seluruh dunia padahal orang Jepang tidak mempunyai tanaman kopi. Bupati Kabupaten Gowa dua periode ini juga mengagumi karakter bangsa Jepang yang luar biasa. “Saya mereka-reka, jawabannya orang Jepang selalu fokus kalau berusaha. Konsisten kalau bekerja. Memiliki karakter dalam berperilaku. Baik hati walaupun sombong. Jujur dan setia, loyal dan menghormati adat budayanya. Peduli dan disiplin. Pantas saja kalau income per kapita bangsa Jepang 427 juta rupiah per orang,” katanya.

dan pemutakhiran data sebelum rapat pleno dilakukan. Dirinya berharap setelah pembersihan dan pemutakhiran data itu, tidak ada lagi pro dan kontra yang terjadi karena berbagai cara sudah dilakukan oleh KPUD untuk melakukan sosialisasi mengenai aplikasi data baik secara online maupun secara offline. Sistem koordinasi KPU Sulsel kepada seluruh KPUD Kabupaten kemudian berhasil membersihkan sejumlah datadata ganda maupun tidak bertuan dan tercatat beberapa kabupaten yang bermasalah. Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengimbau agar warga yang belum tercatat dalam DPT, diharapkan segera melaporkan ke petugas di lapangan baik di kelurahan maupun kecamatan, termasuk langsung ke perpanjangan KPU di tingkat kabupaten/kota. Sementara jumlah DPT hasil perhitungan sementara pada Jumat (1/11) sore tercatat sebanyak 6.282.807 orang dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Sebelum dilakukan pembersihan data, tercatat sebanyak 6.293.477 data pemilih pada posisi 19 Oktober 2013. (Muhammad Hasanuddin/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya) “Kakao adalah penghasilan daerah ini turun temurun dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju. “Kakao di Sulbar adalah penggerak ekonomi yang dikuasai masyarakat, bukan dikuasai perusahaan, jadi, generasi muda mesti mempertahankan mencintai dan mengembangkannya terus menerus, sampai generasi selanjutnya,” katanya.


indonesia kini

SOSOK

Mardiana Rusli

Benahi KPUD

B

erhijrah ke suatu wilayah yang memiliki tanggung jawab dan resiko tinggi, butuh nyali besar dan berani menerima konsekuensi dari suatu keadaaan. Setidaknya, itu telah dipikirkan sang sosok “imut” Mardiana Rusli yang akrab disapa Ana. “Ketika saya memutuskan untuk ekspansi ke wilayah politik, semua konsekuensi itu sudah jadi pertimbangan,” kata mantan Ketua

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar tersebut. Dengan pengalaman sebagai jurnalis kemudian menjadi aktif di Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan (KPUD Sulsel), ibu dari seorang putri ini bertekad dapat menyelami “lautan politik” di KPUD, apalagi ditambah bekal pengetahuan manajemen sebagai alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

(UMI) Makassar dan melanjutkan program magister Jurusan Komuikasi Politik, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. Kini dengan perannya sebagai komisioner khususnya di bidang pendataan, Ana mencoba memperbaiki “dapur” KPUD dengan mendorong partisipasi politik masyarakat melalui perbaikan manajemen pendataan, khususnya Data Pemilih Tetap (DPT) yang kerap menjadi polemik dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Belum lagi carut-marut perpolitikan yang terjadi di negeri telah memicu generasi muda menjadi apatis untuk menyalurkan hak suaranya, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang memiliki hobi travelling ini. “Karena itu, penguatan sosialisasi sangatlah penting baik dilakukan melalui media maupun secara langsung, agar ketidaktahuan masyarakat dan sikap apatisnya dapat terkikis,” ujar mantan jurnalis AnTv yang dalam

kiprahnya di KPUD mendapat dukungan penuh dari sang suami. Menurut dia, sosialisasi yang kuat akan membangun opini dan edukasi masyarakat pemilih bahwa memberikan suara dalam proses berdemokrasi adalah salah satu hak warga negara, sehingga harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya . Sementara mengenai tantangan pertama yang dihadapi pada awal masa kerjanya jelang akhir 2013 adalah data pemilih yang tidak akurat. Sebagai gambaran, di Kabupaten Soppeng dari 5.000 orang warga wajib pilih, baru 4.000 yang ditemukan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedang sisanya 1.000 orang belum ada NIK. Begitu pula dengan Kabupaten Toraja Utara yang memiliki 39 ribu penduduk, namun hanya sekitar empat ribu yang memiliki NIK, sedang 35 ribu lainnya masih ditelusuri NIKnya. Berdasarkan data KPUD Sulsel diketahui DPT sementara pada posisi 19 Oktober 2013 tercatat sebanyak 6.293.477 orang. Setelah dilakukan

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi

TES CPNS

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Dua lokasi yang dikunjungi oleh Syahrul adalah SMP Negeri 8 Makassar dan SMA Negeri 5 Makassar. (KR-RY) Dia juga mengapresiasi kebijakan di Bandara Narita yang ditutup pada pada jam 12 malam hingga jam 06 pagi dengan alasan agar rakyat tidak terganggu tidurnya. Syahrul juga menulis pemerintah tanpa korupsi merupakan sebuah keharusan. Kebetulan saat buku diluncurkan, dua hari sebelumnya Kajati Sulsel menetapkan Sekdaprov, Andi Muallim, sebagai tersangka bantuan sosial. Karena itu Syahrul meminta agar dirinya didoakan tidak melakukan korupsi sehingga bisa melaksanakan tugas hingga akhir jabatan secara khusnul khotimah. “Doakan agar saya tidak korupsi. Saya berhutang budi pada rakyat. Saya berjanji akan berbuat maksimal. Penerbitan buku ini bukan untuk pencitraan atau demi jabatan,” katanya. Salah satu pembahas buku, sosiolog Unhas, Dr HM Darwis mengatakan dirinya tahu Syahrul tidak menyukai perilaku menyimpang. “Korupsi adalah masalah besar akhir-akhir ini. Ada ketidakpercayaan. Semoga hingga akhir beliau tetap konsisten dan bersih,” katanya. (Agus Setiawan/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

08


“Karena itu, penguatan sosialisasi sangatlah penting baik dilakukan melalui media maupun secara langsung, agar ketidaktahuan masyarakat dan sikap apatisnya dapat terkikis,” verifikasi faktual dan pemutihan data, jumlah DPT hanya 6.282.807 orang. Sehingga ada sekitar 10 ribu data calon pemilih yang tidak akurat. Untuk itu Ana harus rela bekerja di luar jam kerja, bahkan “blusukan” untuk mencari dan membantu proses verifikasi data pemilih di lapangan demi mengawal proses demokrasi yang bermartabat dan dipercaya. (Suriani Mappong/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)


Melanie Subono

Tato Garuda

M



DAERAH

04


indonesia kini

Tidak Ada Nama Ganda

P

emilu legislatif dan Pilpres 2014 sudah di depan mata. Namun, semua daerah di Tanah Air, termasuk Maluku, masih menghadapi masalah akurasi data pemilih sehingga Komisi Pemilihan Umum memundurkan batas akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 23 Oktober ke 4 November 2013. Penangguhan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Parpol perserta Pemilu itu pun dimanfaatkan KPU Maluku untuk memperbaiki DPT di sembilan kabupaten dan dua kota provinsi. Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey menyatakan pihaknya mepersiapkan diri untuk dapat menetapkan DPT Pemilu 2014 sesuai jadwal yang ditetapkan, dan menjamin tidak ada nama ganda. DPT pemilihan umum 2014 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Maluku serta Kabupaten dan Kota berdasarkan data di KPU Maluku tanggal 20 Oktober sebanyak 1.189.287 orang. Namun pada penetapan terakhir 2 November, jumlahnya berkurang menjadi 1.186.481 orang tersebar di 3.289 TPS. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Maluku Tengah tecatat memiliki DPT

Kilas Maluku Pertandingan

DPT Maluku. Foto John Nikita

Listrik Pintar Bebaskan Stres

Pengprov Persatuan Gateball S e l u r u h I n d o n e s i a ( P E R G A T SI ) akan dibentuk di Maluku setelah sosialisasi jenis olah raga rekreasi ini sukses dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan PU Maluku dan Kowal IX Ambon melalui pertandingan eksebisi pada 27 - 30 Oktober 2013. Gateball masuk ke Indonesia melalui turis Jepang yang memperkenalkan permainan bola dengan tiga gawang di lapangan itu di Bali pada 1994, 16 tahun sebelum PERGATSI terbentuk pada 20 Mei 2010.

Toleransi

Anggota Wantimpres Albert Hasibuan memuji toleransi beragama di Maluku semakin kuat pascakonflik 1999, terlihat dari kehidupan masyarakatnya rukun dan damai berdasarkan budaya

Listrik pintar. Foto John Nikita

K

alau yang biasa tidak bisa kita kontrol. Kalau sistem bayar pulsa ini, kita bisa batasi pemakaian listrik di rumah agar irit dan tidak akan lagi pusing soal tagihan membengkak,” kata Yopie Anakotta, seorang warga Kota Ambon. Pendapat Yopie itu bisa saja mewakili warga masyarakat yang mendambakan listrik murah dan tidak membuat mereka sesekali bersitegang dengan petugas loket pembayaran l a n t a r a n t a g i h a n m e l a m b u n g . Perkaranya, dibayar bikin kesal, tidak dibayar kena pemutusan aliran. Tagihan membengkak

umumnya disebabkan ulah petugas pencatat main tembak” (mencatat tanpa melihat meteran listrik). Kendati kemudian mereka menggunakan kamera , keluhan tidak banyak berkurang. Berangkat dari persoalan “klise” itu, PLN meluncurkan Listrik Pintar yang menggunakan sistem pulsa seperti pada telepon genggam. General Manager PLN Maluku dan Maluku Utara Ikhsan Asaad mengatakan, Listrik Pintar menawarkan manfaat hemat energi dan biaya karena pengguna bebas mengaturnya sendiri. Mereka juga

tidak perlu antre di loket PLN atau ATM pada waktu bayar listrik. Selain itu, pelanggan akan terbiasa hemat energi seperti mematikan lampu pada waktu siang dan tidak membiarkan televisi, radio dan perangkat elektronik lain menyala saat tidak digunakan. Kesadaran berhemat ini sangat membantu PLN dalam menghadapi krisis energi dan mengurangi pemadaman bergilir akibat kerusakan pada mesin PLTD yang memang sudah renta usia. Satu hal pasti, listrik padam apalagi berulang kali dalam satu hari

membuat masyarakat kesal karena merasa membayar mahal tetapi tidak bisa menikmatinya siang dan malam. “Sudah mahal, mati-mati terus lagi. Tv, radio, komputer juga bisa rusak semua kalau begini,” demikian ucapan paling sering dilontarkan warga yang kecewa. Nah, dengan Listrik Pintar, mereka tidak akan diganggu persoalan tunggakan, calo, berdesakan di loket pembayaran, berdebat soal nominal tagihan dan ancaman pemutusan aliran. Menurut Ikhsan Asaad, di Pulau Ambon saat ini ada 200.000 pelanggan, dan 30 persen di antaranya diharapkan sudah pakai Listrik Pintar pada akhir tahun ini. Dalam upaya “membuat pintar semua pelanggannya”, PLN pun gencar melakukan sosialisasi, seperti dilakukan PLN Area Ambon bekerja sama dengan Komite Pro Rakyat (Kompor) beberapa waktu lalu. Presiden Kompor Subhan Polisoa mengakui keterlibatan pihaknya dalam kegiatan itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu PLN mengatasi masalah

indonesia kini

Aspal

Warga Maluku Tenggara Barat meminta pemerintah provinsi memperhatikan pembangunan jalan trans Yamdena yang menghubungkan Ilngei dengan Batuputih karena proyek pengaspalannya terbengkalai. Anggota Komisi C DPRD Maluku, Andre Taborat mengatakan keterbatasan dana menyebabkan pengaspalan jalan sepanjang 41 Km itu tidak rampung, menyisakan jalan tanah berlubang dan berlumpur saat musim hujan. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengambil jalur laut dengan aramada tradisional dan berisiko mengalami musibah dihantam badai. (D008/KR-JA) kelistrikan di Maluku khususnya Kota Ambon. Sementara itu, Manager PLN Area Ambon Helmi Bantam mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat paham dan mau beralih ke Listrik Pintar. Dalam sistem Listrik Pintar, pelanggan mengeluarkan uang lebih dulu untuk membeli energi untuk dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) melalui sistem “token” (pulsa) atau stroom. M PB m en yed i a ka n i n f o rm a s i jumlah energi listrik (KWh) yang masih tersedia dan bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pulsa listrik (token/vouccher listrik isi ulang) tersedia dengan nilai nominal Rp20.000 hingga Rp1.000.000 dan dapat dibeli di bank pemerintah maupun swasta melalui sistem ATM, SMS Banking, Internet Banking, maupun teller, atau di loket pembayaran listrik online dengan menunjukkan ID Meter atau nomor seri meter kepada tenaga operator. (John Nikita Sahusilawane/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

08

SOSOK

Musa Toekan

tertinggi sebanyak 289.503 pemilih, disusul Kota Ambon 257.989, Seram Bagian Barat 138.120, Seram Bagian Timur 88.304, Buru 85.860, Maluku Tenggara 66.687, Maluku Tenggara Barat 65.868, Kepulauan Aru 58.939, Buru Selatan 47.101, Maluku Barat Daya 46.146, dan Kota Tual 41.964. Sementara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 1.331.297 jiwa dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah 328.415 jiwa, Kota Ambon 293.273, Seram Bagian Barat 138.210, Seram Bagian Timur 99.321, Buru 85.601, Maluku Tenggara 84.643, Maluku Tenggara Barat 84.093, Kepulauan Aru 65.985, Kota Tual 62.813, Buru Selatan 50.604, dan Maluku Barat Daya 50.507. DPT terkoreksi antara lain karena faktor kematian, pemilih pemula, nama ganda, pindah domisili, belum cukup umur. Penetapan DPT Maluku untuk Pemilu 2014 dengan SK No.960/BA/ XI/2013 dihadiri Bawaslu Maluku, KPU Kabupaten dan Kota, pimpinan partai politik dan Badan Kesbangpol Maluku. (Lexy/Penina/John N.S/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

“Pela-Gandong. Masukan dari berbagai sumber menyimpulkan konflik disebabkan d i s to rs i keb i j akan p emeri n tah daerah maupun pusat menyangkut kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.


Sering Disalahkan K

Musa Toekan

omisioner KPU Maluku Musa Toekan mengaku, bekerja di lembaga penyelenggara pemilu ini meski sudah dilakukan secara benar menurut ketentuang undang-Undang dan Peraturan KPU, namun masih saja disalahkan para pihak. “Ini merupakan kesan saya selama bekerja sebagai komisioner di KPU sejak dilantik tanggal 24 September 2004,” kata Musa di Ambon. Pria 46 tahun lulusan Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) yang mendalami masalah partai dan politik ini mengaku merasa tertantang untuk ikut seleksi calon komisioner lima tahun lalu dan akhirnya berhasil, kemudian ditempatkan pada divisi data dan hubungan masyarakat KPU Maluku. “Kerja di KPU itu terkait langsung dengan persoalan kepentingan politik dari para kandidat calon kepala daerah yang mengikuti pilkada maupun kepentingan partai dalam pemilihan umum,” katanya. Selama mengabdi sebagai komisioner, pihaknya telah menyelenggarakan banyak kegiatan pesta demokrasi seperti pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/Pilpres 2009, pilkada Gubernur dan Wagub Maluku hingga pilkada bupati-wali kota di 11 daerah tingkat dua. Musa mengaku terpanggil untuk mengabdi pada lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut karena ingin mempraktekkan ilmunya di bidang politik dan parpol saat mengambil program pascasarjana di UGM beberapa tahun lalu. Tapi sayangnya konsekwensi mengabdi di KPU juga cukup berat karena rentan dengan masalah hukum yang setiap saat bisa dilayangkan para kandidat balon kepala daerah maupun

dari parpol sendiri. “Kerja benar menurut mekanisme standar yang sudah diatur dalam UU dan Peraturan KPU saja bisa disalahkan, apalagi kalau kerja salah tentunya akan mendapat banyak sorotan miring dan menyudutkan,” ujar ayah empat anak ini. Dia mencontohkan kasus gugatan pasangan bakal calon gubernur/wagub Jack-Adam yang digugurkan sejak awal oleh KPU. Kasus ini berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). “Majelis hakim di MK sendiri memutuskan menolak gugatan tersebut dan membenarkan keputusan KPU Maluku yang menggugurkan pasangan bakal calon yang maju secara perseorangan (independen) ini karena perolehan suaranya tidak memenuhi kuota 6,5 persen dari jumlah penduduk Maluku,” katanya. Di penghujung tahun 2013 ini, Musa Toekan bersama empat rekan komisioner lainnya yang diketuai Idrus Tatuhai akan mengakhiri masa tugas mereka di KPU Provinsi Maluku, dan proses seleksi calon komisioner baru sementara berjalan. Untuk itu, Musa mengimbau calon komisioner yang baru agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu haruslah profesional dan mengikuti semua langkah atau prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU dan Peraturan KPU. Sehingga pada saat terbentur masalah hukum tetap akan aman karena sudah sesuai rambu-rambu yang ada dalam peraturan. (Daniel Leonard/Unggul Tri Ratomo/Ahmad Wijaya)

M

Husni Kamil Manik


Siap Diawasi



Melanie Subono

Tato Garuda

M



ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT


surat pembaca Awal yang Baik Laura Ingalls Wilder, seorang tokoh sekaligus penulis tentang nilainilai hidup, selalu mengutip: “All’s well that ends well”. Makna harafiahnya adalah “sesuatu yang baik atau yang diawali dengan baik peluang akan berakhir dengan baik pula semakin besar”. Pernyataan usang ini ditujukan kepada pemerintah atau stakeholder yang menangani proses pemilihan. Sebagai kaum awam pun pasti memahami bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap masih merupakan tahap yang demikian awal dari sekian proses yang panjang. Kalau tahap awal ini saja sudah dimulai dengan kisruh,

bagaimana proses selanjutnya? Penetapan DPT seakan menjadi masalah sedemikian rumit, terekspos di publik dan menjadi komoditas politik yang membingungkan konstituen saja. Kalau boleh bersuara, masyarakat akan berteriak, “Kami sudah sangat lelah menyaksikan karut marut pemerintahan, perpolitikan, penegakan hukum yang bagaikan benang kusut, sulit terurai.” Tapi kita boleh berpikir positif pula. Mungkin dengan kisruh penetapan DPT ini menjadi sebuah awal yang baik, maksud yang baik dari pemimpin kita agar proses selanjutnya berjalan adil, bukan karena kepentingan atau pencitraan belaka.

Pdt Denny Waljufri, STh tokoh agama

sorot


indonesia kini



M





S



SUSUNAN REDAKSI

Kerja sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan pengarah: Saiful Hadi Akhmad Kusaeni Hempi N Prajudi Endah Sri Wahyuni Naufal Mahfudz PEMIMPIN perusahaan Hempi N Prajudi PEMIMPIN REDAKSI Akhmad Kusaeni Alamat Redaksi Pusat : Wisma Antara lantai 20, Jl. Merdeka Selatan No.17, Jakarta 10110. Telp : (021) 3802383 ext. 238/370 Fax : (021) 3865577 Email: [email protected]







02


tajuk

Kemudahan Bisnis


ekonomi



P

Akurasi DPT


surat pembaca Proses Pencerahan Mulai Mengalir

Ketika pertama kali membaca koran sisipan “Indonesia Kini” yang diproduksi Kantor Berita Antara di Harian Umum Pos Kupang, saya malah bertanya; “Mengapa Antara baru berpikir untuk menerbitkan koran?”. Sebagai Kantor Berita Nasional, Antara telah mengelindingkan begitu banyak berita bernada pencerahan, namun sedikit yang sampai kepada masyarakat pembaca. Mengapa hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat? Karena sangat bergantung dari hasil kutipan media massa yang berlangganan Antara. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan bangsa dan daerah ini (NTT).

sorot

Berita-berita yang bersumber dari Antara memberikan pencerahan yang beragam kepada masyarakat, namun hanya sedikit sekali yang sampai ke masyarakat. Dengan hadirnya koran “Indonesia Kini” di tengah masyarakat saat ini, saya berharap proses pencerahan kepada masyarakat lewat berita-berita yang ditampilkan, perlahan mulai mengalir, karena isu berita yang ditampilkan Antara lewat “Indonesia Kini” sangat relevan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini. “Indonesia Kini” telah membawa angin perubahan dalam peta pemberitaan bagi masyarakat di daerah.

Nicolaus Pira Bunga SH.MHum Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang


indonesia kini

Transaksi Wajib Pakai Rupiah untuk menerima rupiah dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah,” ujarnya pada peringatan hari Oeang, di Jakarta, belum lama ini (30/10). Ia menegaskan mata uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia, dan rupiah telah diterima serta digunakan sejak kemerdekaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah, lanjut dia, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu tidak Pelanggan menghitung Rupiah di tempat jual beli valas, Jakarta. FOTO ANTARA/Fanny dibenarkan segala upaya dan maksud Octavianus yang bertujuan untuk merusak dan eski berada di wilayah Negara Logistik akhir Oktober lalu di Surabaya, menghancurkan mata uang rupiah. “Tidak dibenarkan rupiah yang Kesatuan Republik Indonesia, Jawa Timur. ternyata tidak semua transaksi Kondisi itu membuat permintaan kita cintai dirusak, dipotong-potong, di negeri ini menggunakan mata uang mata uang asing, terutama dolar dihancurkan, diubah dan dipalsukan. rupiah. Lihat saja di sejumlah daerah di Indonesia, terus meningkat dan Barang siapa yang sengaja melakukan wisata yang berbatasan dengan negara menambah pelemahan nilai tukar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi tetangga atau wisata kelas dunia, seperti rupiah yang anjlok sejak beberapa bulan sesuai ketentuan berlaku,” katanya Bali, tidak jarang ditemui harga produk terakhir sehingga masih bertengger di menegaskan. Oeang Republik Indonesia (ORI) dan jasa dibandrol dalam mata uang atas Rp11 ribu per dolar AS. pertama kali diterbitkan pada 1946 asing. Hal itu membuat Menteri Keuangan Tidak hanya itu, pelayanan di Chatib Basri meradang. Ia menegaskan sebagai pengganti uang uang Jepang pelabuhan pun dikenakan tarif dalam setiap transaksi di negeri ini wajib dan Javasche Bank. ORI tidak hanya dolar Amerika Serikat, seperti yang menggunakan rupiah, kecuali transaksi menjadi alat pembayaran tapi juga dikeluhkan salah seorang pelaku usaha tertentu yang harus menggunakan lambang kedaulatan Republik Indonesia yang waktu itu baru setahun berdiri. dalam rapat koordinasi nasional Kadin valuta asing. Indonesia Bidang Perhubungan dan “Setiap orang dilarang menolak (Satyagraha/Risbiani/Irmanto)

M

Kemudahan Bisnis


S




SUSUNAN REDAKSI










ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT


surat pembaca Informasi Membangun

Sebagai kabupaten baru dengan geografis berpulau-pulau dan merupakan daerah terdepan NKRI, peran Antara sangat diharapkan dalam memberikan informasi perihal berbagai potensi di Kabupaten Kepulauan Anambas baik menyangkut investasi, pariwisata maupun budaya Melayu yang menaungi daerah ini. Dengan peran dan fungsinya sebagai kantor berita, saya yakin Antara dapat menyeimbangi pemberitaan yang terjadi di luar Anambas karena saya telah lama bergaul dengan Antara tidak hanya dengan wartawannya tetapi juga berita yang dirilisnya lebih independen dan bersifat membangun.

sorot

Saya juga berterima kasih karena Antara telah menempatkan perwakilan di Kabupaten Kepulauan Anambas semoga dapat menyuarakan informasi pembangunan untuk daerah yang terdiri dari 255 pulau dan lima diantaranya merupakan pulau yang menjadi tapal batas Indonesia. Anambas baru mulai membangun dan kami butuh informasi yang dapat mengambarkan kondisi Anambas apa adanya sehingga orang luar atau investor tertarik datang ke daerah kami.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin


ekonomi



M





S



SUSUNAN REDAKSI









tajuk

Kemudahan Bisnis


02



P

Akurasi DPT


surat pembaca Kesejahteraan Jurnalis TV Pada Konferensi Jurnalis Televisi Internasional di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini, kami mengusulkan perbaikan kesejahteraan terhadap jurnalis televisi di Indonesia. Bagi kami, persoalan kesejahteraan dan kekerasan jurnalis TV masih memprihatinkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wilayah Papua dan Papua Barat menuntut agar diperhatikan kesejahteraan, juga perlunya perlindungan jurnalis dari ancaman kekerasan yang masih dialami saat melaksanakan tugas peliputan di daerah konflik. Persoalan terhadap kinerja media televisi di Indonesia terutama di

sorot

daerah konflik masih memprihatinkan apalagi honor (penghasilan) yang hanya bergantung dari kontribusi berita yang ditayangkan di media televisi tempat bekerja. Kekerasan pada profesi jurnalis termasuk kepada para jurnalis TV hingga saat ini masih berlangsung dan terjadi di daerah-daerah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menimbulkan korban dalam kekerasan yang dialami para jurnalis tersebut.

Ricardo Hutahaean Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah Papua dan Papua Barat


indonesia kini


M

Kemudahan Bisnis


S




SUSUNAN REDAKSI










ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT


surat pembaca Mengenang Cut Nyak Dhien Cut Nyak Dhien, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Aceh, tidak diragukan lagi tentang kepahlawananya ketika melawan penjajah Belanda. Sebagai orang Aceh, saya bangga memiliki pahlawan seperti Cut Nyak Dhien. Untuk mengenang jasa-jasanya, saya rasa tidak berlebihan apabila masyarakat Aceh bahkan seluruh Indonesia untuk memperingati 105 tahun wafatnya Cut Nyak Dhien pada 6 November 2013. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa Cut Nyak Dhien untuk rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya

sorot

Selain itu, memperingati wafat pahlawan nasional ini juga pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melupakan sejarah. Momentum ini juga untuk menumbuhkembangkan semangat juang generasi muda. Apalagi di masanya, Cut Nyak Dhien merupakan perempuan yang tangguh dan tidak mau takluk kepada penjajah. Khusus untuk generasi muda putri, memperingati wafat Cut Nyak Dhien untuk menumbuhkan mental dan prinsip hidup yang kuat dalam membangun bangsa.

Zulfikar Andi Govi Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat/ Ipelmabar di Banda Aceh


indonesia kini



M





S



SUSUNAN REDAKSI








02


tajuk

Kemudahan Bisnis


ekonomi



P

Akurasi DPT


surat pembaca Dimana Ruang Terbuka Hijau Di Bandarlampung? Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) terasa semakin menyempit di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, sehingga membuat warga kota ini tidak dapat menikmati udara bebas polusi seperti diharapkan. Ruang terbuka hijau yang dulu berada di sekitar Stadion Sumpah Pemuda Wayhalim sudah lama dipagari dan ditutup untuk masyarakat umum. Padahal kawasan tersebut seharusnya dipertahankan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung sebagai lahan terbuka hijau tersisa di kota “Tapis Berseri” ini. Kawasan yang seharusnya menjadi kawasan hijau itu tidak lagi bisa berfungsi maksimal karena telah diklaim perusahaan

tertentu. Makin berkurang kawasan hijau akan membuat masyarakat yang hendak menikmati kehijauan taman tidak mendapatkannya. Seharusnya keberadaan lahan terbuka hijau di Bandarlampung khususnya pepohonan dan taman di seputaran Gedung Olahraga Sumpah Pemuda dimaksimalkan peruntukannya untuk masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau ini akan menunjang kepuasan masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti olahraga, dan menjadi taman rekreasi keluarga. Pemkot Bandarlampung seharusnya menjaga dan melindungi keberadaan ruang terbuka hijau yang masih tersisa, dan tidak membiarkannya tergusur.

Muhammad Fathir Warga Bandarlampung.

sorot


indonesia kini


M

Kemudahan Bisnis


S




SUSUNAN REDAKSI










ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT


surat pembaca Pendidikan Politik Tabloid Indonesia Kini terbitan LKBN ANTARA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan bisa menjadi media yang berisi pendidikan politik kepada masyarakat mengingat pada 2014 adalah tahun politik di Indonesia. Pendidikan politik itu bisa berupa penyampaian tahapan pemilu, sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pemilu. Melalui tabloid Indonesia Kini juga diharapkan partisipasi pemilih dapat bertambah, dan masyarakat

diharapkan bisa menggunakan atau berpartisipasi di Pemilu 2014 agar hasilnya berkualitas. S a ya j u g a b erh a ra p T a b l o i d Indonesia Kini dapat menjadi lokomotif informasi penyampaian terkait Pemilu yang demokratis dan damai. Kalau ada perselisihan bisa diselesaikan dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan gejolak atau hal-hal negatif. Melalui Indonesia Kini inilah diharapkan aspirasi politik masyarakat bisa tersalurkan kepada pembaca. Terimakasih.

Sahran Raden Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

sorot


indonesia kini



M





S



SUSUNAN REDAKSI









tajuk

Kemudahan Bisnis


02

ekonomi



P

Akurasi DPT


surat pembaca Antara Sebagai Media Penyeimbang Kiprah Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dalam menyajikan informasi kepada masyarakat luas tentu cukup membantu pemerintah baik pusat hingga ke daerah. Maka tidak heran, jika Antara menjadi salah satu reverensi untuk mendapatkan informasi terkini. Yang pasti keberadaan Antara khususnya di Sulbar telah dirasakan manfaatnya. Termasuk saya selaku wakil rakyat banyak mendapatkan informasi perkembangan atau isuisu terkini yang berkaitan dengan kepentingan di daerah.

sorot

Kami berharap agar LKBN Antara tetap menjadi sarana media penyeimbang informasi dari isu-isu media lainnya. LKBN Antara harus ikut membantu pemerintah dalam menyajikan informasi positif di tengah media lainnya justeru mengutamakan isu-isu negatif terhadap kinerja pemerintah. Informasi yang sifatnya positif juga perlu diberitakan kepada masyarakat luas.

H. Hamzah Hapati Hasan Ketua DPRD Sulawesi Barat


indonesia kini


M

Kemudahan Bisnis


S




SUSUNAN REDAKSI










ekonomi

02


tajuk

P

Akurasi DPT


surat pembaca Isu daerah

Sebagai akademisi saya menyambut positif penerbitan Koran Indonesia Kini sebagai tambahan referensi bacaan dan jembatan informasi pembangunan dan info-info lainnya bagi masyarakat di berbagai daerah, bahkan yang terpencil. Saya juga melihat suratkabar masih sangat penting artinya bagi masyarakat di daerah seperti Maluku dimana masyarakatnya belum semua bisa dan mempunyai akses ke Internet untuk mendapatkan informasi. Dari segi konten, saya kira koran ini sangat nasional, isu daerah terlalu sedikit dan perlu ditambah porsinya. Alasannya, masyarakat di sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku ini

juga ingin tahu informasi tentang apa saja yang terjadi di daerah mereka, di samping berita-berita yang nasional. Saya juga berharap isu-isu mengenai dunia pendidikan diberikan porsi yang cukup dalam pemberitaan agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat banyak. Dari segi bahasa, saya ingin Koran Indonesia Kini menggunakan bahasa yang mudah dipahami mulai dari kalangan bawah hingga atas. Lebih dari itu, jangan sekali-sekali membuat bahasa pelintiran agar suratkabar ini semakin lama semakin disukai, bukan sebaliknya justru ditinggalkan narasumber dan bahkan mungkin kehilangan pembacanya.

Prof. Jacobus W. Mosse Purek IV Universitas Pattimura Ambon

sorot


indonesia kini



M




Kemudahan Bisnis


S




SUSUNAN REDAKSI










indonesia kini Trade Expo Asing Minati

Recommend Documents