Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2005

Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2005

Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: 4626.75 : 21,5 cm x 28 cm : 46 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Gorontalo

Penyunting : Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Gorontalo

Kulit Depan: Bidang Intergrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS Provinsi Gorontalo

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, dan Badan Perencanaan Pembangunan, dan Percepatan Ekonomi Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo

Dicetak Oleh : Clinthon, Gorontalo

Boleh Dikutip dengan menyebut sumbernya May be cited with reference to the source

Organisasi Penyusunan Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2005

Pengarah/Penanggungjawab

: Drs. H. Syafril Said

Editor

: Siti Mardiyah, MA

Penulis

: Siti Mardiyah, MA Arifin M. Ointu, SE Rusli Paramata, SST Lilik Hariyanti, SST

Pengolah Data

: Rusli Paramata, SST

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas RahmatNya telah selesainya penyusunan Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo 2005. Publikasi ini menyajikan statistik tentang keterangan kegiatan social budaya individu dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Indikator Sosial Budaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro mengenai tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial budaya secara keseluruhan serta memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo. Pembuatan publikasi ini didasari atas kerjasama BPS Provinsi Gorontalo dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Provinsi Gorontalo. Proses penyusunan publikasi ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak terutama data dari berbagai instansi yang terkait. Atas bantuan dari berbagai pihak tersebut diucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa isi publikasi ini belum sempurna, Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Akhirnya semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gorontalo,

Desember 2005

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Prof. DR. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS NIP. 131 468 459

Drs. H. Syafril Said NIP. 340005076

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………... i Daftar Isi ……………………………………………………………….…………. ii Daftar Grafik……………………………………..……………………………. iii Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang…..……………………………………………………… 1.2. Permasalahan ………………………………………………………….. 1.3. Tujuan.…………………………………………………………………... 1.4. Metodologi dan Ruang Lingkup....................................................... 1.4.1. Metodologi….…………………………………………………….. 1.4.2. Ruang Lingkup…………………………………………………… 1.5. Sistimatika Penyajian…………………………………………………..

1 1 2 3 3 4 4

Bab II. Indikator Sosial dan Budaya 2.1. Pengertian Umum 2.2. Konsep dan Definisi …………………………………………………… 2.2.1. Kependudukan, Fertilitas, dan KB .…………………………… 2.2.2. Pendidikan………………………………………………………. 2.2.3. Kesehatan ………………………………………………………. 2.2.4. Ketenagakerjaan …..…………………………………………… 2.2.5. Kemiskinan……………………………………………………… 2.2.6. Lingkungan dan Sosial……..…………………………………..

5 5 5 6 7 9 10 11

Bab III. Profil Sosial dan Budaya Provinsi Gorontalo 3.1. Gambaran Umum……………….………………................................ 3.2. Penduduk Provinsi Gorontalo ………. ……………………………… 3.3. Profil Pendidikan Penduduk Provinsi Gorontalo …..………………. 3.4. Kondisi Kesehatan Masyarakat..……...……………………………… 3.5. Aktifitas Ekonomi Penduduk Gorontalo …………………..………… 3.6. Kemiskinan …………………..………………………………………… 3.7. Organisasi Sosial dan Lingkungan ………………..…………………

12 13 17 19 22 24 25

Bab IV. Tabel-Tabel Indikator Sosial dan Budaya 4.1. Kependudukan, Fertilitas, dan KB …………………………………... 4.2. Pendidikan ………….….………………………………………………. 4.3. Kesehatan………………………………………………………………. 4.4. Ketenagakerjaan……………………………………………………….. 4.5. Kemiskinan. Organisasi Sosial dan Lingkungan..…….…………….

28 31 34 39 40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo…………

Grafik 2.

Persentase Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2004………………………………………

Grafik 3.

APK – APM Tahun 2004/2005………………......................

Grafik 4.

Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2004 ………………………………..........................

Grafik 5. Grafik 6. Grafik 7.

Balita 2 – 4 Tahun yang Pernah diberi ASI kurang dari 24 Bulan Tahun 2004.................……………………………… Kontribusi 3 Sektor Lapangan Usaha Terbesar Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2004.............................. Tingkat Pengangguran Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2002 – 2004 …………………………………………………...

halaman 15 18 19

20 21 23 24

Grafik 8.

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo .....................

25

Grafik 9.

Jumlah Karang Taruna dan Organisasi

26

Grafik 10.

Jumlah Sarana Ibadah Di Provinsi Gorontalo

27

DAFTAR TABEL halaman Tabel 1. Tabel 2.

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2004…………....................................................

13

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2000-2004 ………

14

Tabel 3.

Rasio Jenis Kelamin / Sex Ratio ………….…........................

15

Tabel 4.

Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2004

16

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Keberadaan Fasilitas Umum Di Kecamatan Sendiri Tahun 2004 ............................................................................

27

Tabel 5.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka perencanaan, pemantauan dan penentuan sasaran serta pengukuran keberhasilan suatu tahapan pembangunan diperlukan tidak saja data ekonomi tetapi juga data sosial yang diharapkan mampu menggambarkan fenomena ekonomi dan sosial yang terjadi. Lebih jauh lagi, setiap data dapat digunakan sebagai acuan atau gambaran sesuatu keadaan. Masing-masing data merupakan indikator akan sesuatu hal tertentu ataupun beberapa hal secara bersama. Dengan demikian, untuk mengamati perkembangan atau evaluasi suatu kegiatan dapat dianalisa dari perubahan indikator yang terkait. Keterbandingan tahapan capaian pembangunan antar wilayah/daerah dapat pula dicerminkan oleh indikator-indikator tersebut sehingga pada gilirannya gambaran secara menyeluruh tentang capaian suatu tahap pembangunan dapat diperoleh. Penduduk atau masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pusat kegiatan yaitu pelaku pembangunan dan sekaligus sasaran pembangunan. Oleh karenanya, penduduk juga merupakan makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitar. Keadaan tersebut dapat direkam kedalam aktivitas sosial dan budaya. Gambaran utuh kegiatan tersebut dapat dirangkum kedalam suatu indikator sosial dan budaya yang dapat mencerminkan keadaan dan situasi wilayah. Hal tersebut dapat berguna sebagai bahan dasar acuan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah di semua level. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang baru berdiri sejak tahun 2001, provinsi ini berupaya untuk menggali potensi yang ada baik potensi sumber daya

alam

maupun

sumber

daya

manusia

untuk

memacu

laju

pembangunan/perekonomian daerah. Sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberhasilan pembangunan suatu daerah bukan saja

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga faktor lain yang antara lain faktor sosial budaya masyarakat. Upaya tersebut di atas tidaklah mudah mengingat tidak semua indikator sosial dapat dikuantifikasi. Disamping itu terdapat keterbatasan penerapan metoda stastistik yang digunakan berkaitan dengan kondisi di lapangan, walaupun metoda tersebut sudah sangat pesat. Untuk mengatasinya, penyajian indikator sosial biasanya dilakukan secara lengkap, mencakup berbagai variable yang menjadi perhatian, sehingga memudahkan dalam mempelajari implikasi kebijaksanaan yang bersifat intervensi. Cara lain adalah penggabungan dari berbagai indikator sosial

kedalam

suatu

indek

komposit

yang

diharapkan

mampu

secara

komprehensip menerangkan berbagai fenomena sosial yang terjadi. Walaupun, cara ini tidak menunjukkan implikasi kebijaksanaan yang jelas tetapi sangat memudahkan perbandingan tingkat kesejahteraan sosial antar daerah dalam suatu waktu atau suatu daerah dalam suatu kurun waktu. Sehubungan dengan hal tersebut sangat dipandang perlu untuk menyusun indikator yang menggambarkan keadaan sosial budaya masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kondisi sosial budaya ini dapat dilihat melalui beberapa Indikator

Sosial

Budaya

yaitu;

Kependudukan,

Pendidikan,

Kesehatan,

Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Organisasi Sosial dan Lingkungan. Dengan disusunnya indikator tersebut dapat diharapkan acuan yang baku yang dapat digunakan oleh semua pihak dan untuk pemahaman indikator tersebut perlu kiranya narasi sederhana dari data yang disajikan. Dengan demikian, publikasi ini dapat diharapkan akan menjadi basis data di dalam melihat kondisi sosial budaya daerah, khususnya sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menata wilayah dengan landasan pijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 1.2. Permasalahan Berbagai program pembangunan yang mengarah pada bidang sosial budaya selama ini telah dilaksanakan. Namun, di sisi lain perlu dilakukan suatu evaluasi sejauh mana keberhasilan program pembangunan, khususnya bidang

sosial dan budaya yang telah dicapai dan sebagai acuan program yang akan di capai di lain waktu. Selain itu, hingga saat ini belum ada publikasi statistik tentang sosial budaya khususnya indikator yang menggambarkan keadaan sosial budaya provinsi Gorontalo sampai pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup Provinsi Gorontalo.

1.3. Tujuan Tujuan penyusunan publikasi Indikator Sosial Budaya Tahun 2005 adalah

:

1. Untuk memberikan gambaran secara lengkap dan utuh tentang keadaan sosial budaya Provinsi Gorontalo secara umum, baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder. 2. Data yang tersaji dalam publikasi tersebut dapat digunakan sebagai antisipasi, bahan evaluasi, serta acuan dalam setiap perencanaan pembangunan Daerah, khususnya dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan penyusunan pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) sesuai instruksi Mendagri No.26 Tahun 1998.

1.4. Metodologi dan Ruang Lingkup 1.4.1. Metodologi Metode pengumpulan data, diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Pengumpulan data primer merupakan data hasil kegiatan statistik yang telah dilakukan BPS baik hasil sensus maupun survei, sedangkan data sekunder merupakan data dari beberapa instansi terkait.

Metode pengolahan data, dilakukan dengan cara kompilasi data primer dan melakukan entry data sekunder. Setelah itu dilakukan penyusunan indikator, dengan cara melakukan penghitungan sesuai rumusan dari masing-masing indikator yang digunakan.

1.4.2. Ruang Lingkup 1. Wilayah Kabupaten dan Kota

yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo,

Namun data bersumber dari Susenas dan Sakernas Badan Pusat Statistik hanya dapat ditampil dua kabupaten dan satu kota, sedangkan 2 kabupaten pemekaran terakhir (Pohuwato dan Bone Bolango) datanya masih gabung dengan kabupaten induknya, hal ini dikarenakan estimasi hasil survei-survei belum memuat dua kabupaten ini. 2. ndikator Sosial Budaya yang mencakup ; o Kependudukan, Fertilitas dan KB o Pendidikan o Ketenaga Kerjaan o Kemiskinan o Organisasi Sosial dan Lingkungan

1.5. Sistimatika Penyajian Penyusunan Indikator Sosial dan Budaya Provinsi Gorontalo diuraikan kedalam dua bagian besar. Bagian pertama berisikan pendahuluan, metodologi dan indikator sosial dan budaya dalam level provinsi, sedangkan bagian kedua yang terdiri dari enam kelompok menyajikan data/tabel dari masing-masing kelompok indikator sosial dan budaya. Kelompok pertama menyajikan indikator Kependudukan, Fertilitas, dan KB, diikuti oleh kelompok Pendidikan. Kelompok ke tiga dan empat berisikan indikator Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Indikator

Kemiskinan dan Lembaga Sosial dan Budaya merupakan kelompok ke lima.

BAB II INDIKATOR SOSIAL BUDAYA 2.1. Pengertian Umum Berkaitan dengan penggunaan data dari suatu survei atau kegiatan statistik apapun jenisnya, adalah sangat penting untuk mengetahui konsep dan definisi yang dipergunakan survei tersebut, sehingga makna dari data tersebut dapat jauh lebih dipahami dan dimengerti. Demikian pula dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan indikator sosial dan budaya. Penyusunan indikator sosial dan budaya sebahagian besar menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Berikut ini ditampilkan konsep/definisi yang digunakan.

2.2. Konsep/Definisi 2.2.1. Kependudukan, Fertilitas, dan KB Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan akan tetapi bermaksud untuk menetap untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Jumlah Penduduk

adalah banyaknya penduduk suatu wilayah pada tahun

tertentu yang dipengaruhi oleh banyakya kelahiran (birth), kematian (death), dan perpindahan penduduk (migration). Tingkat Kepadatan Penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu ditimbang dengan luas wilayahnya. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah besarnya perubahan jumlah penduduk dari satu tahun (waktu) ke tahun (waktu) berikutnya.

Laju Pertumbuhan Penduduk Alamiah adalah besarnya perubahan jumlah penduduk dari satu tahun (waktu) ke tahun (waktu) berikutnya karena faktor kelahiran dan kematian (tidak memperhitungkan migrasi). Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah perbandingan antara penduduk laki-laki (L) dengan perempuan (P). Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk di bawah umur 15 tahun ditambah jumlah penduduk umur 65 tahun keatas dengan jumlah penduduk berumur 15 – 64 tahun. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate = CBR) adalah banyaknya kelahiran di suatu wilayah ditimbang dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate = CDR) adalah banyaknya kematian di suatu wilayah ditimbang dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. IMR (Infant Mortality Rate) atau Angka Kematian Bayi adalah proporsi bayi meninggal (setelah dilahirkan dan sebelum mencapai usia 1 tahun) per 1000 kelahiran di tahun yang sama. Rasio Ibu Anak (Child Women Ratio) adalah perbandingan jumlah anak (0-4 tahun) dengan jumlah wanita usia 15-49 pada pertengahan tahun. Rata-Rata Anak Lahir Hidup (Average Number of Children Ever Born) adalah rata-rata jumlah kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Tingkat Partisipasi KB (Prevalence Rate) adalah proporsi peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur.

2.2.2. Pendidikan Angka Melek Huruf (Literacy Rate)adalah persentase jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap total penduduk umur 10 tahun ke atas. Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio = GER) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA) dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (Net Enrollment Ratio = NER) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu (SD, SLTP, SLTA) yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Education Attainment Level) adalah perbandingan jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke atas dengan jumlah penduduk 10 tahun ke atas. Angka Putus Sekolah (Drop Out Rate) adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan yang putus sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk di usia tertentu. Rasio Murid-Guru Rasio murid-Guru diperoleh dengan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

2.2.3. Kesehatan Rasio Sarana dan Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk Rasio yang menunjukkan tingkat ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, apotik, dan puskesmas) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) yang melayani kelompok masyarakat.

Persentase Persalinan ditolong Tenaga Medis adalah persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan

tingkat kemajuan pelayanan

kesehatan terutama pada saat kelahiran di mana resiko kematian amat tinggi. Persentase Bayi diberi ASI (6 – 11 bulan) adalah persentase bayi yang diberi ASI (6-11) bulan terhadap anak usia < 1 tahun Persentase Balita yang Diberi ASI Selama Kurang Dari Dua Tahun (24 bulan) adalah persentase bayi yang diberi ASI selama kurang dari dua tahun (24 bulan) terhadap anak usia < 5 tahun Cakupan Imunisasi adalah persentase anak berusia 1 – 2 tahun yang telah mendapatkan imunisasi lengkap. Persentase Balita Yang Sudah Diimunisasi Lengkap adalah persentase balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, Polio sebanyak tiga kali, BCG dan Campak terhadap anak usia < 5 tahun. Angka Kesakitan (morbidity rate) adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit terhadap total penduduk yaitu jumlah penduduk yang mengalami sakit dan penduduk yang tidak mengalami sakit . Persentase Penduduk Sakit dengan Pengobatan Sendiri (Percentage of Completely Immunized Baby) adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan yang diobati sendiri terhadap total penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu (penduduk yang sakit). Persentase Penduduk Sakit yang Berkonsultasi ke Tenaga Medis (Percentage of Sick People Treated by Trained Paramedics) adalah persentase penduduk sakit yang konsultasi ke RS Pemerintah/Swasta, Dokter, Puskesmas, Klinik, KIA, BP dan petugas kesehatan terhadap total penduduk yang sakit.

Persentase Penduduk Sakit yang Menjalani Rawat Inap di RS/Klinik yang menyediakan Tenaga Medis (Percentage of Hospitalized People) adalah persentase

penduduk

yang

sakit

Pemerintah/Swasta, Praktek dokter,

dan

menjalani

rawat

inap

di

RS

Puskesmas, Klinik, KIA, BP dan petugas

kesehatan terhadap total penduduk yang sakit. Rata-rata Lama Sakit (Length of Illness) adalah perbandingan jumlah orang hari penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk yang sakit. 2.2.4. Ketenagakerjaan TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (umur 10 tahun keatas). Dengan

melihat TPAK dapat ditunjukkan perbandingan

presentase

penduduk yang telah dan siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Penganguran Terbuka digunakan untuk melihat tingkat pengangguran terbuka dikalangan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terdidik digunakan untuk melihat perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA keatas terhadap jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas. Tingkat Kesempatan Kerja digunakan untuk melihat perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja digunakan untuk melihat laju pertumbuhan angkatan kerja antar kurun waktu tertentu menunjukkan laju pertumbuhan partisipasi usia kerja secara ekonomis.

Laju

Pertumbuhan

Kesempatan

Kerja

digunakan

untuk

melihat

laju

pertumbuhan penduduk yang bekerja antar kurun waktu tertentu. Setengah Pengangguran adalah perbandingan persentase penduduk yang bekerja lebih kecil dari 1/3 jam kerja normal (jam kerja normal bisa ditentukan sebesar 48 jam seminggu) terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga 1/3 jam kerja normal sama dengan 16 jam seminggu. Setengah Bekerja adalah perbandingan persentase penduduk yang bekerja antara 1/3 sampai dengan 2/3 dari jam kerja normal seminggu (antara 16 sampai 32 jam seminggu) terhadap persentase penduduk yang bekerja. Bekerja Penuh adalah perbandingan persentase penduduk yang bekerja penuh (lebih besar dari 2/3 jam kerja normal seminggu) terhadap persentase penduduk yang bekerja. Kontribusi Sektor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja adalah perbandingan persentase penduduk yang bekerja di sektor lapangan kerja terhadap persentase penduduk yang bekerja.

2.2.5. Kemiskinan Penghitungan jumlah penduduk miskin melalui pendekatan rumahtangga pada prinsipnya adalah melalui pengukuran ketidakmampuan rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan yang paling minimal.

Data

dasar yang digunakan untuk melakukan penghitungan adalah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) modul konsumsi. Survei ini dilakukan oleh BPS. Dalam setiap survei ada dua kelompok pertanyaan: Kor dan Modul. Data Kor mencakup variabel demografi dan partisipasi sekolah anggota rumahtangga, dan selalu dikumpulkan setiap tahun, sedangkan data Modul dibagi atas 3 (tiga), yaitu modul:

a. konsumsi rumahtangga; b. kriminalitas, perjalanan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat; dan c. pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Penghitungan jumlah penduduk miskin didasarkan kepada Susenas Modul Konsumsi. Kriteria yang digunakan dalam pengukuran batas kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan minimum makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum nonmakanan. Modul konsumsi dilaksanakan tiga tahun sekali, dan paling akhir dilaksanakan pada awal tahun 2002.

2.2.6. Lingkungan dan Sosial Organisasi Sosial adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat (organisasi selain organisasi politik), dan telah mempunyai struktur yang tetap (susunan pengurus, seperti ketua, sekretaris dan bendahara), baik yang berbadan hokum maupun tidak, dikelola oleh pemerintahmaupun swasta. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat desa/kelurahan. Keanggotaan karang taruna bersifat pasif dan berlaku untuk penduduk berumur (6-40 tahun). Lembaga adat adalah aturan-aturan, hukum dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dipelihara secara turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat (yang tujuannya untuk mengharapkan berkah dari Yang Maha Kuasa). Taman budaya adalah unit pelaksana tekhnis bidang kebudayaan yang menangani kegiatan kesenian di tingkat propinsi. Padepokan/sanggar budaya adalah tempat kegiatan olah seni yang dikelola oleh masyarakat, kelompok organisasi maupun perorangan.

BAB III PROFIL SOSIAL BUDAYA PROVINSI GORONTALO

3.1. Gambaran Umum Sebagai mahluk sosial dan mahluk yang berbudaya, manusia tidak lepas dari kegiatan sosial budaya. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, aspekaspek kegiatan sosial budaya juga mengalami perkembangan di masyarakat dan mencakup banyak hal, yaitu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan interaksiinteraksi sosial dan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya dalam bidang komunikasi, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat serta organisasi sosial dan lingkungan. Oleh karenanya kondisi sosial budaya merupakan cerminan langsung dari segala sendi aktifitas masyarakat disamping aktifitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, keadaan sosial budaya seringkali sukar untuk dimengerti jika langsung dianalisa dari kondisi karakteristik variabelnya yang cenderung sangat bersifat kualitatif. Oleh karenanya, variable-variabel tersebut harus lebih dahulu dikonversi kedalam bentuk variabel-variabel

kuantitatif, dengan kata lain, data

kualitatif tersebut harus dituangkan ke dalam data kuantitatif sehingga dapat dipahami maknanya. Mengingat pentingnya aspek sosial budaya dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu memperoleh gambaran yang cukup banyak mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan sosial budaya yang ada di Gorontalo melalui dukungan data yang akurat. Selanjutnya, untuk lebih memahami makna berkaitan dengan sosial budaya, maka di dalam bab ini akan diulas secara ringkas keadaan sosial budaya Provinsi Gorontalo

3.2. Penduduk Provinsi Gorontalo Fenomena kependudukan pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada umunya bertalian dengan jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang menguntungkan dilihat dari sisi penyediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja, guna menggerakkan roda pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar tanpa diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan tuntutan dengan dinamika pembangunan akan menimbulkan masalah sosial, bahkan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan itu sendiri. Tabel 1.

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2004 Jumlah Penduduk

Kab/Kota (1)

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Prov. Gorontalo

2000

2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

184.043

192.848

190.910

208.164

211.570

511.210

521.318

526.497

527.399

536.354

134.931

136.632

137.650

145.494

148.080

830.184

850.798

855.057

881.057

896.004

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2002, 2003 & 2004

* Masih gabung dengan kabupaten induk

Sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu hampir 60 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sedangkan penduduk Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo masing-masing hanya sebesar 23,6 persen dan 16,5 persen. Ditinjau dari luas wilayahnya, yaitu dari total 12.215.45 Km2 seluruh Provinsi Gorontalo, maka akan terlihat bahwa Kabupaten Boalemo merupakan daerah terluas, yaitu 6.739.27 Km2 atau sekitar 55 persen, kemudian Kabupaten Gorontalo dengan luas 5.411.38 Km2 atau sekitar 44 persen, dan Kota Gorontalo dengan luas

64,80 Km2 atau hanya sekitar 1 persen. Sehingga apabila dibandingkan angka jumlah penduduk dengan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota, maka terlihat Kota Gorontalo adalah wilayah yang terpadat penduduknya, dimana secara rata-rata setiap Km2 didiami oleh 2.285 orang. Sedangkan Kabupaten Gorontalo baru pada kisaran 99 orang per Km2, terlebih untuk Kabupaten Boalemo baru 31 jiwa per Km2. Dengan demikian secara ratarata kepadatan penduduk di Provinsi Gorontalo baru sebesar 73 jiwa per Km2. Tabel 2.

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2000-2004

Kabupaten/Kota

Luas Wilayah 2 (Km )

(1)

(2)


2

Kepadatan (Jiwa/Km ) 2000

2001

2002

2003

2004

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6.739,27

27

28

28

31

31

5.411,38

94

96

97

98

99

2.082

2.108

2.124

2.245

2.285

68

69

70

72

73

64,80 12.215,45



Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo setiap tahunnya dalam dekade terakhir (1990-2000) sebelum berpisah dari provinsi induknya dan setelah menjadi provinsi baru (2001-2002) ternyata tidak jauh berbeda, yaitu masih berkisar di bilangan 1,5 persen. Walaupun demikian dapat dikatakan perubahan jumlah

penduduk

atau

dinamika

‘kemerdekaannya’ sangat jelas.

penduduk

Provinsi

Gorontalo

setelah

Keadaan ini kemungkinan besar disebabkan

adanya migrasi masuk, terutama pekerja atau pegawai baik pegawai negeri ataupun swasta/BUMN karena adanya perkembangan infrastruktur pemerintahan dan perekonomian sehingga provinsi ini menjadi terbuka atau daerah tujuan pencari kerja.

Garfik 1 : Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2,5

2,1 6

2

1,9

1,5 1

1,4 9

0,5 0 2000 - 2002

2000 - 2003

2000 - 2004

Tahun Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2000, 2002, 2003 & 2004

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lakilaki dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Di Provinsi Gorontalo jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini terlihat pada Tabel 3, bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Gorontalo pada tahun 2004 sebesar 96,4 ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, yaitu ada 96 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin / Sex Ratio Kabupaten/Kota (1)


Rasio Jenis Kelamin 2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

107.8

110.3

104,03

105,5

101.7

104.9

98,6

93,4

90.04 101.07

100.3 105.3

98,5 99,9

95,1 96,4

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Data Susenas 2001, 2002, 2003 & 2004


Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan di antaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk tidak produktif (penduduk muda umur 0 – 14 tahun dan penduduk tua umur 65 tahun atau lebih) atau semakin rendahnya

angka

beban

ketergantungan.

Semakin

kecil

angka

beban

ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Perbandingan antar penduduk di usia kerja/produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non kerja (0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas) adalah rasio ketergantungan (Dependency Ratio). Tabel 4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Kabupaten/Kota (1)

0-14

15-64

65+

Angka Beban Tanggungan

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab. Boalemo

34,54

63,00

2,46

58,73

Kab. Gorontalo

33,89

62,73

3,38

59,41

Kota Gorontalo

27,76

69,61

2,63

43,66

33,03

63,93

3,04

56,42

Prov Gorontalo

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Susenas 2004

Pada Tabel 4. terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2004 adalah sebesar 56,42. Angka ini berarti bahwa di setiap seratus penduduk produktif, disamping dirinya sendiri juga menanggung sekitar 56 orang penduduk tidak produktif. Dibanding dari tahun sebelumnya angka ketergantungan Gorontalo meningkat, yaitu dari 53,89 menjadi 56,42, berarti bahwa beban tanggungan penduduk produktif semakin besar. Menurut daerah kab/kota, terlihat bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Gorontalo paling tinggi sebesar 59,41 menyusul Kabupaten Boalemo sebesar 58,73 dan terendah Kota Gorontalo sebesar 43,66. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yang masih

berstruktur pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan yaitu Kota Gorontalo. Besar kecilnya angka ketergantungan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, karena jika tanggungan semakin besar maka makin sedikit penduduk usia produktif yang berpartisipasi dalam pembangunan.

3.3. Profil Pendidikan Penduduk Provinsi Gorontalo Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator dasar adalah melalui angka melek huruf( AMH), yaitu persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap total penduduk. Berdasarkan data hasil Susenas, AMH di provinsi Gorontalo di tahun 2004 telah mencapai 95,01 persen. Sehingga dapat dikatakan dari setiap 100 penduduk di provinsi Gorontalo yang berumur 10 tahun ke atas, hanya 5 orang yang tidak dapat membaca dan menulis. AMH di Kota Gorontalo merupakan angka tertinggi (99 %), sedangkan Kabupaten Gorontalo mempunyai AMH terendah (93,84 %). Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan mencerminkan kualitas siap pakainya sumber daya manusia (SDM) yang ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil dicapai maka semakin baik kualitas SDM yang tersedia. Kualitas SDM ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat ditamatkan. Dari tahun ke tahun mereka yang tidak sekolah/tidak menamatkan pendidikan SD semakin berkurang, tahun 2001 sebesar 44,82 persen, tahun 2002 sebesar 41,33 persen, tahun 2003 sebesar 37,74 persen, dan tahun 2004 sebesar 35,28 persen. Sedangkan yang menamatkan SD, SLTA, DIV/S1 semakin meningkat. Sebagai daerah kota yang berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas pendidikan, persentase penduduk Kota Gorontalo yang menamatkan pendidikan tertinggi di level SLTP/MTs ke atas jauh lebih tinggi dari Kabupaten Bolemo dan Kabupaten Gorontalo. Sedangkan persentase penduduk yang tamat perguruan

tinggi di Kota Gorontalo hampir mencapai 5 persen. Sebaliknya, persentase penduduk yang hanya tamat SD/MI dan Tidak Sekolah merupakan angka terendah dibandingkan kabupaten lainnya.

Grafik 2 : Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2004

10%

4%

2% 35%

12%

Tidak/belum sekolah dan Tidak Tamat SD SD sederajat SLTP sederajat

37%

SLTA sederajat D1/D3 D4/S1+

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2000, 2002, 2003 & 2004

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang pendidikan yang diikuti, diperlukan suatu indikator yaitu Angka Partipasi Sekolah

menurut

jenjang

pendidikan

(SD,

SLTP,

SLTA)

dengan

cara

membandingkan penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan total penduduk di usia pada jenjang pendidikan tersebut. Angka ini dapat dibedakan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perbedaan yang mendasar antar APK dan APM adalah jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dalam APK tanpa melihat usia sesuai jenjang pendidikan, sedangkan dalam APM, jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan batasan usia/kelompok umur sesuai jenjang sekolah. Oleh karenanya besaran APK dan APM akan berbeda, jika perbedaan antara keduanya sangat nyata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar usia penduduk yang sedang bersekolah/partisipasi di level tertentu tidak mengikuti usia/kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan

yang dijalankan.

G ra fik 3 :

A P K d a n A P M T a h u n 2 0 0 4 -2 0 0 5

120 100 80 %

APK APM

60 40 20 0 S D /M I

S M P /M T s

S M A /M A /S M K

Sumber : Dinas P & K Provinsi Gorontalo

APK tertinggi terjadi di level SD, kemudian SLTP dan SLTA. Hal sama terjadi dengan APM, walaupun terjadi perbedaan yang nyata antara besaran APK dan APM di setiap jenjang pendidikan. Tingginya APK dan APM di level SD adalah wajar karena adanya program wajib belajar, sehingga dapat dipastikan semua penduduk bersekolah di SD. Jika dibedakan menurut Kabupaten/Kota, baik APK dan APM di Kota Gorontalo lebih tinggi dari Kabupaten lainnya.

3.4. Kondisi Kesehatan Masyarakat Unsur kesehatan biasanya dimulai sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Oleh karenanya, indikator pertama mengenai kesehatan adalah persentase balita yang proses pertama kelahirannya ditolong oleh tenaga medis. Semakin tinggi angka tersebut, diasumsikan semakin baik kualitas hidup balita tersebut sebagai penduduk di masa mendatang dikarenakan pada saat proses kelahirannya ditolong oleh ahlinya yang mengerti proses kelahiran dan kesehatan. Berdasarkan hasil Susenas 2004 di Provinsi Gorontalo, ada sebesar 45,13 persen balita yang proses pertama kelahirannya ditangani oleh tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lain). Penanganan kelahiran oleh tenaga medis ini lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2002. Sedangkan pertolongan

pertama proses kelahiran justru terbanyak diberikan oleh Dukun yaitu sekitar 52,12 persen, sisanya ditolong oleh famili/keluarga/lainnya.

Persentase balita yang

ditolong oleh tenaga medis pada proses terakhir kelahirannya tidak lebih dari 50 persen. Keadaan ini menandakan bahwa kepercayaan penduduk terhadap tenaga medis masih kurang, namun ketika keadaan sudah kritis atau penolong pertama tidak mampu, barulah mencari pertolongan pada tenaga medis.

%

Grafik 4 : Persentase Balita Menurut Kabupeten/Kota dan Penolong Pertama Kelahirannya Tahun 2004

70

62.23

60

54.11

56.09

50 38.24

40 30

25.15

25.22 16.52

20 10

3.72

1.27

7.63

4.32

2.6

0.74

0.43

1.74

0 Boalemo

Kab.Gorontalo

Kota Gorontalo

Dokter Bidan Tng, Medis Dukun Famili/Klrg Lain

Sumber : BPS, Susenas 2004

Air Susu Ibu (ASI) diyakini sebagai nutrisi yang kaya gizinya sebagai asupan makanan Bayi (0 -11 bulan) dan Balita (0 - 59 bulan). Dengan demikian makin banyaknya bayi yang disusui, kemungkinan besar makin baik derajat kesehatan penduduk di masa mendatang. Pemberian ASI pada balita sangat penting artinya bagi pertumbuhan sel otak, yang menurut ilmu kesehatan bahwa 80 persen pembentukan sel otak manusia pada saat balita umur 0 – 2 tahun. Pemberian ASI yang begitu kaya akan gizi ini tentunya akan berguna bagi perkembangan kualitas penduduk.

Grafik 5 : Balita 2 - 4 Tahun yang Pernah Di Beri ASI < 24 Bulan Tahun 2004

%

94,73 93,91

100 80 60 40 20 0

94,08

Di beri ASI <2 Th

73,1

66,25

Kab. Boalemo

Kab. Gorontalo

74,13

Kota Gorontalo

Pernah d beri ASI

Sumber : BPS, Susenas 2004

Berdasarkan hasil Susenas 2004, dari 95.398 anak berumur kurang dari 5 tahun diantaranya ada sebanyak 5,82 persen yang tidak pernah diberi ASI. Persentase tersebut lebih rendah dibanding tahun 2002 yang sebesar 10 persen. Hal ini menggambarkan keadaan yang semakin karena semakin sedikit anak berumur dibawah lima tahun yang tidak di beri ASI. Bila dilihat per Kabupaten/Kota, persentase balita yang tidak disusui tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo, yaitu 6,09 persen, diikuti Kota Gorontalo (5,92%), dan Kabupaten Boalemo (5,27%). Pada umumnya balita diberi ASI hingga usia 2 tahun (< 24 bulan) dan ada juga yang kurang dari 1 tahun (6 -11 bulan). Persentase balita dengan lamanya disusui kurang dari usia 2 tahun hanya sekitar 71,17 persen dari total balita yang disusui, angka ini lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya sebesar 64,17 persen. Sedangkan balita yang diberi ASI selama 6 -11 bulan pada tahun 2004 mencapai 16,23 persen. Kota Gorontalo mempunyai persentase tertinggi untuk balita yang diberi ASI antara 6-11 bulan, demikian pula persentase balita yang

mendapat ASI kurang dari 2 tahun. Sementara persentase balita yang diberi ASI antara 6 - 11 bulan maupun kurang dari 2 tahun di Kabupaten Boalemo adalah yang terendah, yakni 10,20 persen dan 66,25 persen. Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat pula didekati dengan data banyaknya penduduk yang mengeluh sakit dibandingkan dengan total penduduk atau disebut Angka Kesakitan. Dengan demikian dapat diperkirakan persentase penduduk yang terganggu aktifitasnya karena mengalami sakit, semakin tinggi angka tersebut dapat dikatakan tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Tingkat kesehatan masyarakat Gorontalo pada tahun 2004 dapat diamati dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, terdapat sebanyak 337 penduduk yang mengalami sakit dari 1000 penduduk atau sebesar 37,64 persen. Beberapa jenis penyakit utama yang dikeluhkan yakni sakit panas, batuk, pilek, asma, diare, sakit kepala dan sakit gigi. Ternyata penyakit panas atau demam merupakan penyakit yang terbanyak dikeluhkan, yaitu dari setiap 1000 orang ada 212 orang yang mengalami sakit panas.

3.5. Aktifitas Ekonomi Penduduk Gorontalo Aktifitas

sehari-hari

penduduk

dapat

menggambarkan

kehidupan

masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang kemudian berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan konsep yang diadopsi dari

International of Labour Force Organization (ILO), penduduk usia 15 tahun keatas dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yaitu kelompok penduduk yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi (Angkatan Kerja) dan kelompok penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi (Bukan Angkatan Kerja). Dalam kelompok Angkatan Kerja di bedakan menjadi penduduk yang bekerja dan mencari kerja. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu indikator yang menunjukkan persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, seberapa besar penduduk yang sebenarnya terlibat langsung dalam aktifitas ekonomi. Dalam 2 tahun terakhir, TPAK Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 57,9 persen di tahun 2002 menjadi 61,3 persen di tahun 2004. Dengan demikian dari 100 penduduk usia kerja ada 61 orang yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan di tahun 2004.

Grafik 6 : Kontribusi 3 Sektor Lapangan Usaha Terbesar Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2004

22,4; 22% 48,04; 49%

16,25; 16%

Lainnya

13,31; 13%

Perdagangan Jasa Pertanian

Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

Jika diamati dan diurutkan menurut lapangan usaha yang banyak ditekuni oleh penduduk yang bekerja, ada tiga sektor lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja, yakni sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama tempat bekerja penduduk provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 48,04 persen, kemudian diikuti sektor Perdagangan sebesar 16,25 persen, jasa 13,31 persen, sedangkan sebesar 22,4 persen tenaga kerja lainnya terserap pada lapangan kerja pertambangan, listrik-gas-air, bangunan, angkutan dan keuangan. Perbandingan antara penduduk yang mencari kerja termasuk yang mempersiapkan usaha, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

terhadap total angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja (Sakernas) di tahun 2004, tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 12,29 persen, keadaan ini lebih buruk dari tahun sebelumnya yaitu 9,93 persen pada tahun 2003 namun masih lebih baik dibandingkan tahun 2002 sebesar 13,17 persen

Grafik 7 : Tingkat Pengangguran Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2002 - 2004 14 %

13,17

12,29

12

9,93

10 8 6 4 2 0 2002

2003

2004

Tahun Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

3.6. Kemiskinan Kemampuan seseorang untuk dapat bertahan hidup dengan keterbatasan kebutuhan makanan dan non makanan merupakan gambaran akan kemiskinan. Dengan menggunakan batas atau garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non makanan, di dapatkan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut jika dibandingkan dengan total penduduk didapatkan persentase penduduk miskin. Semakin tinggi angka kemiskinan menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo di tahun 2004 telah mencapai sebanyak 258.824 jiwa atau sekitar 28,89 persen dari total penduduk. Sedangkan di tahun 2002, penduduk miskin sebesar 257.688 jiwa atau sekitar 32,13 persen terhadap total penduduk. Baik di tahun 2002 dan tahun 2004 Kabupaten Gorontalo merupakan daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan kabupaten/kota yang lain

Grafik 8 : Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo

200.000 150.000 100.000

2002 2004

50.000 0 Kab Boalemo

Kab. Gorontalo

Kota Gorontalo

Sumber : BPS, Diolah dari data Susenas

3.7. Organisasi Sosial dan Lingkungan Kegiatan berorganisasi dalam bermasyarakat(organisasi sosial) dapat menunjukkan bahwa masih ada waktu luang selain kegiatan untuk mencari nafkah, sehingga diasumsikan semakin banyak jenis organisasi di suatu wilayah administrasi terendah yaitu desa atau kelurahan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat atau penduduk setempat lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk atau masyarakat di desa/kelurahan lain yang sedikit mempunyai organisasi sosial.

Dari Grafik 9, dapat dilihat bahwa semua kabupaten/kota sudah memiliki karang taruna dan organisasi sosial. Dimana jumlah karang taruna terbanyak ada di kabupaten Gorontalo yaitu sebanyak 83, begitu pula jumlah organisasi sosialnya sebanyak 55. Dan jumlah karang taruna dan organisasi sosial paling sedikit ada di kabupaten Boalemo yaitu sebanyak 25 dan 22.

Grafik 9 : Jumlah Karang Taruna dan Organisasi Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2004

100 80 60 Karang Taruna

40

Orsos

20 0

Boalemo Kab. Gtlo Pohuwato B.Bolango Kota Gorontalo

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo

Faktor ibadah merupakan indikator masyarakat yang berbudaya dan beradab. Sesuai dengan mayoritas agama yang dianut penduduk Gorontalo, jumlah rumah ibadah umat Islam jauh lebih banyak dari rumah ibadah lainnya, seperti Gereja Kristen, Gereja Katolik, Pura, Vihara, dan Klenteng. Hal itu dikarenakan jumlah penganut agama Islam pun lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Jumlah rumah ibadah untuk masjid dan surau terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo, sedangkan Gereja dan Pura terbanyak di Kabupaten Boalemo.

G rafik 10 : Jumlah Sarana Ibadah Di Provinsi G orontalo 2000

1484 1601

1500 1000

2003 500

139 145

107 107

15 21

G ereja Protestan

G ereja Katolik

9

9

4

4

2004

0 Masjid

Mushola

Pura

Vihara

Sumber : Departemen Agama Provinsi Gorontalo

Keberadaan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan merupakan program pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana perumahan yang mendukung pembanguan manusia. Selama ini, pemerintah telah berupaya membangun fasilitas di seluruh daerah baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Dari tabel terlihat bahwa hampir seluruh fasilitas umum, seperti puskesmas/poliklinik dan SLTP, sudah tersedia baik di daerah perkotaan dan perdesaan. Fasilitas umum yang ada di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Keberadaan Fasilitas Umum Di Kecamatan Sendiri Tahun 2004 Keterangan {1) Puskesmas/poliklinik Kantor Pos Pos Polisi Pasar Tradisional SD/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Perkotaan

Perdesaan

(2) 99,11 63,39 93,3 99,11 100 99,55 99,55

(4) 99,3 50,71 81,26 88,71 99,65 98,96 71,19

Perkotaan + Perdesaan (5) 99,25 54,06 84,43 91,45 99,74 99,11 78,68

4.1. KEPENDUDUKAN Tabel 1.

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2004 Jumlah Penduduk

Kab/Kota (1)

2000

2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

184.043

192.848

190.910

208.164

211.570

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo

511.210

521.318

526.497

527.399

536.354

134.931

136.632

137.650

145.494

148.080

Prov. Gorontalo

830.184

850.798

855.057

881.057

896.004

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2002, 2003 & 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 2.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2000 – 2004

Tahun

Jumlah Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Per Tahun 2000 - 2002 2000 - 2003 2000 – 2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2000 2002 2003 2004

830.184 855.057 881.057 896.004

1,49

2,16

2,77


Tabel 3.

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2000-2004

Kab/Kota

Luas Wilayah 2 (Km )

(1)

(2)


2

Kepadatan (Jiwa/Km ) 2000

2001

2002

2003

2004

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6.739,27

27

28

28

31

31

5.411,38

94

96

97

98

99

2.082

2.108

2.124

2245

2.285

68

69

70

72

73

64,80 12.215,45

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2002, 2003 & 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 4.

Rasio Jenis Kelamin / Sex Ratio

Kab/Kota (1)

Rasio Jenis Kelamin 2002 2003

2001

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

107.8

110.3

104,03

105,5


101.7

104.9

98,6

93,4

90.04

100.3

98,5

95,1

Prov. Gorontalo

101.07

105.3

99,9

96,4

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2001, 2002, 2003 & 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 5.

Angka Beban Tanggungan / Dependecy Ratio

Kabupaten/Kota

0-14

15-64

(1)

(2)

(3)


Prov Gorontalo

65+

Angka Beban Tanggungan

(4)

(5)

2,46

34,54

63,00

33,89

62,73

27,76

69,61

2,63

43,66

33,03

63,93

3,04

56,42

3,38

58,73 59,41

Sumber : BPS, Susenas 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 6.

Angka Kelahiran Kasar / Crude Birth Rate (CBR) Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2004

Kabupaten/Kota (1)


Jumlah Kelahiran

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

CBR (per 1000 penduduk)

(2)

(3)

(4)

1.861

209.867

8,87

9.485

531.877

17,83

2.040

146.787

13,90

13.386

888.531

15,07


Tabel 7.

Rasio Ibu Anak / Child Women Ratio (CWR) Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2004

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk 0 - 4 Tahun

Jumlah Wanita Usia 15 - 49 Pertengahan Tahun

CWR (per 1000 wanita 15-49 Tahun)

(1)

(2)

(3)

(4)

25.790

58.532

441

55.808

148.509

376

13.800

44.982

307

95.398

252.022

379



Tabel 8.

Rata-rata Anak Lahir Hidup Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota Tahun 2004

Kabupaten/Kota (1)


Rata-Rata Anak Lahir Hidup 2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

2,85

3,01

2,65

2,55

3,01

3,03

2,92

2,99

2,97 3,00

2,77 2,99

2,85 2,85

2,64 2,83

Sumber : BPS, SP2000 L2, Susenas 2001,2002, 2003 & 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 9.

Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Provinsi Gorontalo, 2001-2004

Alat / Cara KB yang Sedang Digunakan (1)

MOW / Tubektomi MOP / Vasektomi IUD Suntikan KB Susuk KB Pil KB Kondom Tradisional

2001 (2)

2,82 0,26 16,19 28,74 20,75 29,38 0,13 1,73

Sumber: BPS, Susenas 2001, 2002, 2003 dan 2004

2002 (3)

1,10 0,21 14,26 21,90 18,91 38,33 0,14 5,15

yang Berstatus Kawin menurut

2003 (4)

1,16 0,88 11,19 30,33 11,94 43,27 1,23

2004 (5)

0,57 0,94 12,50 35,12 11,74 35,45 0,08 2,25

4.2

PENDIDIKAN

Tabel 1.

Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas di Provinsi Gorontalo Tahun 2004

Kabupaten/Kota (1)


Dapat Baca/Tulis Huruf Latin/Lainnya 2001

2002

2003

2004

(2)

(3)

(4)

(5)

93,24

94.06

96.38

95.04

92.59

94.77

93.25

93.84

98.00 93,63

99.00 95.32

98.17 94,80

99.00 95,01

Sumber: BPS, Susenas 2001, 2002, 2003 dan 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 2.

Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Gorontalo Tahun 2001-2004

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tidak/belum sekolah dan Tidak Tamat SD SD sederajat SLTP sederajat SLTA sederajat D1/D3 D4/S1+

44,82

41,33

37,74

35,28

30,45 10,95 11,95 0,95 0,87

32,60 12,60 11,12 1,15 1,20

36,09 11,79 12,03 1,07 1,29

35,78 12,25 10,46 3,73 2,41

Sumber : BPS, Susenas 2001, 2002, 2003 & 2004

Tabel 3.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo Tahun 2002/2003 – 2004/2005 Jenjang Pendidikan (1)

Sekolah Dasar (SD/MI) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA/SMK) Sumber : Dinas P & K Prov. Gorontalo

Tahun Ajaran 2002/2003 2004/2005 (2)

(3)

111.65 58.95 51.78

104.99 62.64 40.56

Tabel 4.

Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo Tahun 2002/2003 – 2004/2005 Tahun Ajaran 2002/2003 2004/2005

Jenjang Pendidikan (1)

Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA/SMK)

(2)

(3)

97.62 39.82 37.22

88.35 48.69 26.89

Sumber : Dinas P & K Prov. Gorontalo

Tabel 5.

Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2002/2003 – 2004/2005 Tahun Ajaran 2002/2003 2004/2005

Jenjang Pendidikan (1)

(2)

(3)

5.97

Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2.87 1.45

2325 59 639 96 273 71 105


Tabel 6.

Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru Sekolah Dasar Provinsi Gorontalo 2002 – 2004

Kabupaten/Kota (1)

01. Kab. Boalemo 02. Kab. Gorontalo 03. Kab. Pohuwato 04. Kab. Bone Bolango 71. Kota Gorontalo

Provinsi Gorontalo 2004 2003 2002 Sumber : Dinas P & K Prov. Gorontalo

Sekolah

Murid

Kelas

Guru

(2)

(3)

(4)

(5)

82 346 102 134 144

11.076 52.967 16.443 15.029 19.125

468 1.040 466 715 753

508 2.150 575 902 1.030

808 842 885

114.640 134.520 128.076

3.442 5.842 4.456

5.165 7.233 8.717

Tabel 7.

Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru SLTP Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004

Kabupaten/Kota

Sekolah

Murid

Kelas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


17 68 57 26 19

3.158 12.477 3.916 4.272 4.602

68 224 134 165 202

169 977 253 486 466

Provinsi Gorontalo 2004

187 136 136

28.425 26.280 26.282

793 744 * 1.192

2.351 3.061 3.217

2003 2002

Guru


Tabel 8.

Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru SLTA Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004

Kabupaten/Kota

Sekolah

Murid

Kelas

Guru

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7 21 10 11 13 62

1.154 5.656 1.574 2.174 8.046 18.604

38 185 37 65 97 422

100 416 64 215 387 1.182

59 49

17.274 12.405

442 *) 367

1.232 *) 3.217


Provinsi Gorontalo 2004 2003 2002 Sumber : Dinas P & K Prov. Gorontalo

Tabel 9.

Rasio Murid dan Guru Tingkat SD, SLTP dan SLTA Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004

Kabupaten/Kota (1)

01. Kab. Boalemo 02. Kab. Gorontalo 03. Kab. Pohuwato 04. Kab. Bone Bolango 71. Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2004 2003 2002 Sumber : Dinas P & K Prov. Gorontalo

SD

SLTP

SLTA

(2)

(3)

(4)

22 25 29 17 19 22 19 15

19 53 16 15 19 12 9 8

12 14 25 10 21 16 6 4

KESEHATAN Tabel 1.

Jumlah Rumah Sakit, Kapasitas Tempat Tidur dan Jenis Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004

Kabupaten/Kota

Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Rumah Sakit Tempat Tidur Rumah Sakit Tempat Tidur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01. Kab. Boalemo 02. Kab. Gorontalo 03. Kab. Pohuwato 04. Kab. Bone Bolango 71. Kota Gorontalo Prov. Gorontalo 2004 2003 2002

1 1 1 1 1 5 4 2

* 200 * * 200 400 400 263

1 1 1 1

32 32 50 48

Catatan : * = data belum tersedia

Lanjutan Kabupaten/Kota

Rumah Sakit Swasta Rumah Tempat Sakit Tidur

Rumah Sakit ABRI Rumah Tempat Sakit Tidur

Jumlah Rumah Tempat Sakit Tidur

(1)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01. Kab. Boalemo 02. Kab. Gorontalo 03. Kab. Pohuwato 04. Kab. Bone Bolango 71. Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2003 2002

2 2 2 1

80 80 0 25

1 1 1 -

20 20 0 -

1 1 4 6 8 4

200 32 300 532 450 336

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Tabel 2.

Jumlah Puskesmas, Pustu, Posyandu, Pedagang Besar Farmasi, Apotik dan Toko Obat di Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2004

Kabupaten/Kota

Pus kes mas

Puskesmas Keliling (Darat+Laut)

Puske mas Pem bantu

Darat

Laut

Pos yandu

Pedagang Besar Farmasi

Apotik

Toko Obat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

01. Kab. Boalemo 02. Kab. Gorontalo 03. Kab. Pohuwato 04. Kab. Bone Bolango 71. Kota Gorontalo Prov. Gorontalo 2004 2003 2002

7 22 8 8 6 51 40 40

24 95 30 33 32 214 214 211

6 12 7 5 8 38 36 31

1 1 2 1 2

246 404 152 129 127 1058 1058 879

3 3 3 3

3 1 22 26 26 17

3 13 2 3 15 36 37 17


Tabel 3.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Sar- Tenaga Para Medis jana Jumlah Non KesePeraPerahatan watan watan

Kabupaten/Kota

Dokter Ahli

Dokter Umum

Dokter Gigi

Apoteker

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


6 14

14 36 12 17 56

2 5 1 3 6

1 3 1 6

3 16 1 1 22

80 320 67 117 213

25 82 25 29 81

125 468 106 168 398

Provinsi Gorontalo

20

135

17

11

43

797

242

1265


Tabel 4.

Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama Provinsi Gorontalo Tahun 2001 – 2004

Tahun

Penolong Pertama Kelahiran Balita

2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokter Bidan Tenaga Medis Lainnya Dukun Famili/Keluarga Total

3,33 34,04 0,86 61,18 0,59 100

4,45 25,45 0,86 66,90 2,34 100

2,80 28,30 0,60 64,70 3,60 100

5,92 37,28 1,93 52,12 2,75 100

Sumber : BPS, Susenas 2001 – 2004

Tabel 5.

Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Provinsi Gorontalo Tahun 2001 – 2004

Penolong Terakhir Kelahiran Balita

Tahun 2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokter Bidan Tenaga Medis Lainnya Dukun Famili/Keluarga Total

4,48 44,47 2,20 47,54 1,31 100

5,46 37,74 1,32 53,90 1,58 100

Sumber : BPS, Susenas 2001, 2004 dan 2004

3,70 40,30 4,70 48,10 3,20 100

7,44 48,31 3,60 37,42 3,23 100

Tabel 6.

Balita 2 – 4 tahun di Provinsi Gorontalo yang Pernah Disusui selama 6-11 bulan, Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/Kota

Balita diberi ASI (6 - 11 Bulan) 2002 2003 Jumlah Jumlah % %

2001 Jumlah %

(1)

(2)

2004 Jumlah %

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.050

8.23

2.223

11,17

469

2.56

1.804

10.20

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo

1.304

4.13

9.022

15,55

1.982

5.53

5.721

17.91

1.008

13.76

1.999

17,21

1.142

12.62

1.920

22.38

Provinsi Gorontalo

3.362

6.51

13.244

14,79

3.593

5.69

9.445

16.23


Tabel 7.

Balita 2 – 4 tahun yang Pernah Disusui Kurang dari 24 bulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/Kota

Balita diberi ASI ( < 24 Bulan) 2002 2003 Jumlah Jumlah % %

2001 Jumlah %

(1)

(2)

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

2004 Jumlah %

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6.743

52.83

12.305

61,81

12.043

65.69

11.619

66.25

18.736

59.40

38.684

66,69

23.611

65.92

23.345

73.10

4.393

59.95

6.459

55,60

6.214

68.68

6.360

74.13

29.872

57.85

57.448

64,17

41.868

66.25

41.424

71.17


Tabel 8.

Penduduk Provinsi Gorontalo yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Jenis Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/ Kota (1) Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Kab. BoneBoango Kota Gorontalo

Sakit kepala beru lang (9)

Sakit gigi

Lainnya

(10)

(11)

Panas

Batuk

Pilek

Asma

Sesak Nafas

Diare

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

49607

45496

33860

3066

3579

15907

8905

7444

133391

103750

73302

14547

21153

58585

23477

32406

29460

23580

16320

3660

4920

11580

4560

9360

212458

172826

123482

21273

29652

86072

36942

49210

2003

187320

150465

115463

26892

97904

43784

102215

2002

176398

137016

99479

7627

10838

16434

54843

23053

67298

2001 203155 171565 130804 Sumber: BPS, Susenas 2001, 2002, 2003 dan 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

7756

16902

27473

80810

34378

102330

Prov. Gorontalo

15345

20323

Tabel 9.

Persentase Penduduk yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri menurut Kab/Kota Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/Kota

2001

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

76,83

75,43

75,36

95,07

63,04

60,04

71,72

79,33

44,43

56,82

54,42

67,28

63,33

63,42

70,06

81,41

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo


Tabel 10. Penduduk yang Mengobati Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat yang Digunakan di Provinsi Gorontalo Tahun 2001- 2004 Kabupaten/Kota

Obat tradisional

Obat modern

Lainnya

Jumlah yang Berobat Sendiri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2004 2003 2002 2001

30.777

70.483

7.872

78.059

61.763

141.191

12.759

163.566

7.860 100.400 86.325 69.417 69.575

30.060 241.734 220.303 155.320 188.956

2.460 23.091 43.366 17.362 16.163

32.940 274.565 241.584 175.525 207.575


Tabel 11. Penduduk Provinsi Gorontalo yang Berobat Jalan dan Tempat/Cara Berobat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 – 2004 Kabupaten/ Kota (1)

RS Peme rintah (2)

RS Swasta

Praktek Dokter

PKM/ Pustu

Poli klinik

(3)

(4)

(5)

(6)

Kab. Boalemo 2060 0 8064 Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo 3284 414 29575 Kab.BoneBolango * Kota Gorontalo 7440 2460 15540 Prov. Gorontalo 12784 2874 53179 Tahun 2004 2003 5272 528 40499 2002 2272 139 24701 2001 2323 2051 35425 Sumber: BPS, Susenas 2001, 2002, 2003 dan 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Petugas Keseha tan

Praktek Tradisio nal

Lainnya

(7)

(8)

(9)

Rawat Jalan (10)

8403

0

4680

0

246

23453

69369

1449

25424

1101

1355

131971

22320

2580

4140

4440

3060

61980

100090

4029

34244

5541

4661

217404

83500 43438 61588

1725 1113 1624

31912 24504 37084

13992 3484 1836

12500 2418 8018

189928 102069 149949

Tabel 12. Jumlah Balita yang di Imunisasi menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi Tahun 2001, 2002 dan 2004 JENIS IMUNISASI

2001

2002

2004

(1)

(2)

(3)

(5)

1. DPT

44.119

2. POLIO 3. BCG 4. CAMPAK

54.705

85,297

39.518

73.768

87.001

7.547

19.500

85.069

15.823

17.546

75.739

Sumber : BPS, Susenas 2001, 2004 dan 2004 Tabel 13. Jumlah dan Persentase Penduduk Sakit yang Pernah Rawat Inap (PSRI) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk yang Sakit

Jumlah Penduduk Sakit yang Rawat Inap

Persentase Penduduk Sakit yang Rawat Inap (PSRI)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Prov. Gorontalo 2004 2003 2002 2001

82.109

656

0,80

206.173

4.272

2,07

48.960 337.242 334.847 276.746 327.768

1.380 6.308

2,82 1,87

5.688 5.941

2,06 1,81

Sumber : BPS, Susenas 2001- 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 14. Rata-rata Lamanya Sakit (RLS) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2001 – 2004

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk yang Sakit

Jumlah Hari Terganggu Karena Sakit

Rata-Rata Lama Sakit (RLSI)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kab. Boalemo Kab. Pohuwato * Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango * Kota Gorontalo Prov. Gorontalo 2004

821.09

314.782

3,83

206.173

765.617

3,71

48.960 337.242

189.660 1.270.059

3,87 3,77

2003 2002 2001

334.847 276.746 327.768

972.073 999.702 1.054.388

2,90 3,61 3,22

Sumber : BPS, Susenas 2001- 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

4.4. KETENAGAKERJAAN Tabel 1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk 15 Tahun ke atas di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 - 2004 INDIKATOR (1)

2002 (2)

2003 (3)

2004 (4)

Penduduk Usia Kerja 15 tahun ≤ (jiwa)

568.836

581.763

602.175

Angkatan Kerja

329.358

347.365

368.985

57,90

59,71

61,3

TPAK Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

Tabel 2.

Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk 15 Tahun ke Atas di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 - 2004 INDIKATOR (1)

Angkatan Kerja Pencari Kerja

2002 (2)

2003 (3)

2004 (4)

329.358

347.365

368.985

43.392

34.483

45.360

13,17

9,93

12,29

Ppk Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

Tabel 3.

Tingkat Kesempatan Kerja Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004

di

INDIKATOR

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

Angkatan Kerja

329.358

347.365

368.985

Penduduk Yang Bekerja

285.966

312.882

323.625

86,83

90,07

87,71

Pkk Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004 INDIKATOR

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

347.365

368.985

5,47

6,22

Jumlah Angkatan Kerja RAk Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

329.358

Tabel 5.

Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 - 2004 INDIKATOR

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

Penduduk Yang Bekerja

285.966

Rkk

312.882

323.625

9,41

3,43

Sumber : BPS, Sakernas 2002 - 2004

Tabel 6.

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Provinsi Gorontalo Tahun 2002 - 2004 2002

Lapangan Usaha/Sektor (1)

Pertanian

2003

2004

Jumlah

Pks (%)

Jumlah

Pks (%)

Jumlah

Pks (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

159.060

55.62

194.328

62.11

155.465

48.04

2.292

0.80

4.879

1.56

6.630

2.05

17.628

6.16

18.756

5.99

26.265

8.12

7.044

2.46

9.838

3.14

12.560

3.88

Perdagangan

41.412

14.48

33.474

10.70

52.605

16.25

Angkutan

21.582

7.55

17.225

5.51

24.030

7.43

Keuangan

1.086

0.38

2.383

0.76

3.000

0.93

35.862

12.54

31.999

10.23

43.070

13.31

285.966

100.00

312.882

100.00

Pertambangan, LGA Industri Bangunan

Jasa Jumlah

323.625

100.00

Sumber : BPS, Sakernas 2002 – 2004

4.5. KEMISKINAN, ORGANISASI SOSIAL DAN LINGKUNGAN Tabel 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Kabupaten/Kota Tahun 2002 dan 2004 2002

Kabupaten/Kota

Jml Penduduk Miskin (000 Org)

Kab Boalemo Kab. Pohuwato * Kab Gorontalo Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Sumber : BPS, Susenas 2002 - 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Menurut 2004

% Penduduk Miskin

Jml Penduduk Miskin

% Penduduk Miskin

63,7

33,39

68.869

32,55

192,7

36,60

173.875

32,42

18,3 274,7

13,27 32,13

16.080 258.824

10,86 28,89

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Perkotaan/Pedesaan Tahun 2004 Jumlah Penduduk

Daerah/Wilayah

% Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk

Perkotaan

236.060

43.758

18,54

Pedesaan

659.944

215.066

32,59

Perkotaan/Pedesaan (Prov. Gorontalo)

896.004

258.824

28,89

Sumber : BPS, Susenas 2002 - 2004 * Masih gabung dengan kabupaten induk

Tabel 3. Jumlah Karang Taruna dan Organisasi Sosial Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004 Kabupaten/Kota

Karang Taruna

(1)

(2)

Orsos (3)

Kab. Boalemo 25 Kab. Gorontalo 83 Kab. Pohuwato 41 Kab. Bone Bolango 25 Kota Gorontalo 30 Provinsi Gorontalo 204 Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo

22 55 26 29 49 181

Tabel 4. Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Gorontalo 2003 - 2004 Jenis Tempat Ibadah

2003

(1)

(2)

2004 (3)

Masjid 1484 Mushola 139 Gereja Protestan 107 Gereja Katolik 15 Pura 9 Vihara 4 Sumber : Departemen Agama Provinsi Gorontalo

1601 145 107 21 9 4

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Keberadaan Fasilitas Umum Di Kecamatan Sendiri Tahun 2004 Keterangan

Perkotaan

Perdesaan

{1)

(2)

(4)

(5)

99,11 63,39 93,3 99,11 100 99,55 99,55

99,3 50,71 81,26 88,71 99,65 98,96 71,19

99,25 54,06 84,43 91,45 99,74 99,11 78,68

Puskesmas/poliklinik Kantor Pos Pos Polisi Pasar Tradisional SD/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Perkotaan + Perdesaan

Indikator Sosial Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2005

Recommend Documents