Indikasi Program Pembangunan dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan Tarakan utara

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarakan Utara Indikasi Program dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan Tarakan Utara

6 - 1

6 Indikasi Program Pembangunan dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan Tarakan utara 6.1.

MEKANISME PROSEDUR PERUJINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

P

engendalian pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut dari rencana penataan ruang akan berjalan dengan lancar bila dalam mekanismenya terdapat prosedur pelayanan perijinan yang

-

Kantor Walikota Bagian Sosial, Bagian Ekonomi, memberi ijin SITU, HO, IMB

-

Dinas Pekerjaan Umum yang memberikan advis teknis untuk IMB

-

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata, memberikan masalah perijianan perangkutan.

-

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, mengatur T.UDP / T.DI.

jelas. Secara garis besar, perijinan pembangunan kota dapat dikelompokkan ke dalam ijin kesesuaian bangunan dengan rencana kota, ijin mendirikan bangunan dan ijin disain pengaman bangunan. Ketiganya diproses dalam rangkaian koordinasi perijinan dan lembaga-lembaga yang mendukung / terkait dengan sistem perijinan.

M

asyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk

permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta, maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluassi lapangan. Jika kondisi permohonan lengkap, maka ijin dapat dikeluarkan.

6.1.1.

POLA MEKANISME DAN PROSES PELAYANAN PERIJINAN SAAT INI A. POLA MEKANISME

P

DIAGRAM 6.1 POLA MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN

emberian ijin di Kota Tarakan Utara melibatkan berbagai pihak atau instansi yang berkaitan dengan mekanisme pembangunan di daerah, serta badan eksekutif yang berwenang dalam

pengambilan keputusan di daerah (terutama untuk proyek atau pembangunan dalam skala besar).

Informasi Pengambilan Formulir

Rekomendasi Desa & Kecamatan

Pembayaran Retribusi

Mekanisme pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak dikoordinasikan dalam suatu sistem mekanisme “satu pintu” seperti yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Mekanisme yang masih dijalankan oleh Pemerintah Kota Tarakan Utara masih perinstansi / lembaga pemberi ijin. Artinya masyarakat harus mendatangi instansi / lemabaga yang berwenang di kantor tempat instansi tersebut berada untuk mendapatkan surat ijin. Kondisi ini kurang memudahkan bagi masyarakat karena harus mendatangi setiap instansi yang terkait dalam pelayanan perijinan tersebut.

PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jl. Kalimantan No. 1 , Telp. (0551) 33910 - 32004

Pengajuan Permohonan

Permohonan Lengkap

Perijinan

Jenis Perijinan yang diminta pada instansi terkait

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

Jenis ijin yang Ditertibkan Dinas Terkait


B. PROSES PELAYANAN PERIJINAN BANGUNAN

U

ntuk memperoleh IMB, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang persyaratan dan blangko PIMB di Kantor Walikota Bagian Ekonomi. Jika persyaratan telah ipenuhi

selanjutnya pemohon harus mendapat rekomendasi dari Kantor Desa dan Kantor Kecamatan.

Pengecekan lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian ijin dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Pengecekan lapangan dilakukan satu tim yang terdiri dari Kantor Walikota, Dinas PU dan Kecamatan.

S

elanjutnya Dinas PU akan memperhitungkan retribusinya dan advis teknis yang berkaitan dngan IMB yang diminta. Berdasarkan pengantar pembayaran retribusi IMB yang diberikan

6 - 2

TABEL 6.1. JENIS-JENIS PERIJINAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN NO.

LEMBAGA PEMBERI IJIN

1.

Bagian Sosial / Ekonomi

2. 3.

Bappeda Dinas Tata Kota

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanahan Dinas Terkait Dinas PU

5. 6. 7. 8.

oleh Bagian Ekonomi Kantor Walikota, pemohon dapat membayar retribusi IMB di Dinas Pemdapatan Daerah. Dengan membawa bukti pembayaran retribusi, maka Ekonomi akan

JENIS IJIN SAAT INI SITU, HO, IMB

Ijin Perangkut T.UDP / T.DI

RENCANA PENGEMBANGAN JENIS IJIN

RENCANA PUNGUTAN

SITU, HO

Retribusi

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah Ijin Trayek, Ijin Usaha Kepariwisataan T.UDP / T.DI, Ijin Usaha Perdagangan Ijin Lokasi Ijin Prinsip Ijin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan Ijin Penutupan, Penggunaan Trotoar Berm dan Saluran Ijin Penggalian Damija

Retribusi Retribusi Pajak Retribusi Retribusi Tanpa Biaya Retribusi Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Tanpa Biaya Retribusi

menerbitkan SK-IMB. D. USULAN RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIJINAN Kurang Persyaratan

DIAGRAM 6.2 PROSES PELAYANAN/ PERIJINAN IMB Lengkap

IMB

Proses

Dinas PU

RIK Lapangan

Rapat Evaluasi

Ditolak

D

alam pemberian perijinan di Kota Tarakan Utara akan melibatkan berbagai dinas yang terkait dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tarakan Utara. Mekanisme

pemberian ijin tersebut yang melibatkan berbagai pihak, dikoordinasikan dalam suatu sistem mekanisme “satu pintu”. Instansi yang terkait dalam pemberian ijin mekanisme pelayanan / perijinan

Permohonan

Kantor Walikota

Memenuhi Persyaratan

Penelitian Persyaratan

terpadu ini mencakup pelayanan yang bersifat perijinan dan pelayanan bersifat administrasi.

M

Tidak Lengkap

asyarakat sebelum memperoleh ijin yang diminta, dapat memperoleh informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh ijin yang dimaksud dan formulir untuk

permohonan tersebut. Jika permohonan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang diminta, Berita Acara

maka berkas permohonan tersebut akan diperiksa / dievaluasi lapangan. Jika semua kondisi permohonan lengkap, maka ijin dapat dikeluarkan rata-rata dalam waktu kurang dari 14 hari. Usulan rencana pola mekanisme pelayanan / perijinan terpadu di kota Tarakan Utara dapat dilihat pada

C. JENIS PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

J

enis-jenis perijinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tarakan Utara pada masa mendatang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tarakan Utara seperti

dipaparkan pada tabel Berikut :


diagram 5.3.


DIAGRAM 6.4. ALUR PROSES MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DIAGRAM 6.3. POLA MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Informasi Pengambilan Formulir

Perijinan -

Pengajuan Permohonan - Registrasi - Pembayaran - Penyerahan

Permohonan Lengkap

Akte Catatan Sipil Sertifikat KTP

M

- Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk - Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan

Pemeriksaan Evaluasi Lapangan

- Ijin Lokasi - Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah - IMB - Ijin Undang – Undang Gangguan (HO) - Ijin Trayek - Ijin Reklame - Ijin Usaha Kepariwisataan - Ijin Sewa tanah - Ijin Penggalian Tanah - Ijin Pembuatan Jalan Masuk - Ijin Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran - Surat Ijin Usaha Perdagangan

asyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Kantor Pelayanan Umum yang

Dinas Pertanahan Bappeda Lengkap Penelitian Persyaratan

Permohonan

diminta. Berkas yang telah lengkap selanjutnya akan diproses dan diserahkan pada dinas yang terkait. Dinas yang terkait kemudian akan melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan kesesuaian ijin yang diminta sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian ini, dinas yang bersangkutan akan membuat rekomendasi atas ijin yang diminta.

erkas kemudian dibawa kembali ke Kantor Pelayanan Umum akan membuat berita acara tentang ijin yang akan dikeluarkan. Jika tidak memenuhi persyaratan atau ditolak, berkas

IMB, Ijin Reklame, Ijin Sewa Tanah

Tidak Lengkap

RIK Lapangan

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Pariwisata

Rapat Evaluasi

Kandep Perindag /Koperasi

6.1.2.

IP/PT

Ekonomi / Sosial Dinas Terkait

Dinas PU

SITU/HO Memenuhi Persyaratan Kurang Persyaratan Ditolak/ Dikembalikan

Ijin Prinsip Ijin Trayek

Berita Acara

IPMJ Ijin Penutupan Penggunaan Trotoar, berm & Saluran Ijin Usaha Perdagangan

PERUBAHAN PEMANFATAN LAHAN ada saat ini hal-hal yang mengatur perubahan pemanfaatan lahan di Kota Tarakan Utara,

P

belum ada proses teknis dan prosedurnya. Pada bagian ini akan diusulkan beberapa usulan

proses teknik dan prosedur dalam rangka mengatasi masalah perunbahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. A. KLASIFIKASI JENIS PERUBAHAN 1. Perubahan Dasar

P

erubahan besar adalah setiap perubahan lahan yang sangat menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini dapat dibagi atas tiga

penyimpangan yakni: ▪

akan dikembalikan kepada pemohon. Secara rinci alur proses pelayanan / perijinan terpadu tersebut dapat dilihat pada Diagram 5.4.

Proses

Kantor

Ijin Lokasi

DTK

Pelayanan Umum Satu Pintu

merupakan pelayanan satu pintu. Berkas permohonan kemudian diteliti persyaratan, jika

tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan ayang

B

6 - 3

Spot Zoning, adalah pengecualian suatu pemanfaatan lahan suatu kawasan dengan pemanfaatan lahan tertentu dengan luas yang cukup terbatas atau kecil.

▪

.

Rezoning adalah perubahan dalam pengaturan rezoning yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kawasan yang cukup luas (zona peruntukan lahan).

▪


Penambahan intensitas bangunan di atas 10% dari ketentuan teknis yang ada direncana.


2. Perubahan Kecil

P

erubahan kecil adalah setiap perubahan yang pada prinsipnya menyimpang dari

6 - 4

▪

Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan

▪

Penerbitan ijin mendirikan bangunan

rencana yang telah ditetapkan khususnya fisik bangunan seperti penambahan

intensitas kurang dari 10% dari ketentuan teknis yang ada direncana yang tidak berkaitan

2. Proses teknis yang harus dilalui adalah:

dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis

Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut:

lainnya. Contohnya adalah penambahan rasio kepadatan penduduk, penambahan intensitas,

▪

administrasi.

penambahan GSB, perpanjangan masa penyewaan bangunan dan lain-lain. ▪

▪

▪

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan

▪

Pengambilan keputusan

administrasi

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK

▪

Pembayaran retribusi bila pemohon sesuai dengan besar yang ditentukan bila tidak dapat

serta RTRK ▪

Perumusan rekomendasi keputusan dan besarnya biaya yang harus dikenakan pada permohonan yang diajukan

Proses teknis yang harus dilalui dalam melakukan perubahan besar adalah sebagai berikut: ▪

Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan terhadap RTRWK dan RDTRK serta RTRK.

B. PROSES TEKNIS PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN 1. Proses teknis perubahan dasar

Pemohon mengajukan permohonan perubahan yang disertai dengan persyaratan

mengajukan keberatan kepada tim penilai.

Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota untuk perubahan rexoning yang

▪

Pengesahan perubahan

dilanjutkan dengan peniliana teknis planologis serta dampak sosial ekonomi yang juga

▪


berlaku untuk perubahan besar lainnya yaitu spotzoning dan penambahan intensitas

▪


>10% dari ketentuan teknis yang ada dalam rencana. ▪

Pelaksanaan dengan pendapat

▪

Peumusan rekomendasi keputusan yang didasarkan pada penilaian seluruh aspek dari

C. PROSEDUR PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN 1. Penentuan Tugas dan Lembaga yang Menangani Perubahan Pemanfaatan Lahan

dari masyarakat sekitarnya. Rekomendasi ini hendaknya mengikat pengambilan

P

keputusan. Apabila rekomendasi tunggal maka pengambilan keputusan harus

administrasi perubahan pemanfaatan lahan, sehingga diharapkan tidak ada tumpang tindih

memutuskan seuai rekomendasi dan bila terdiri atas beberapa rekomendasi pengambilan

tugas atau pemberian tugas yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah diemban oleh

keputusan harus memilih salah satu dari rekomendasi tersebut.

masing-masing lembaga yang dilibatkan.

▪

Pengambilan keputusan.

▪

Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.

L

permohonan yang diajukan baik dampak positif, sampak negatif maupun pertimbangan

enentuan tugas dan lembaga yang menangani perubahan pemanfaatan lahan ini diperlukan untuk memperjelas kedudukan setiap lembaga dalam prosedur

embaga yang akan menjadi pelaksana perubahan pemanfaatan lahan yang berasal dari lembaga pemerintah dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

▪

Penarikan retribusi

oleh masing-masing lembaga, dikaitkan dengan tugas yang akan dilaksanakan oleh setiap

▪

Pembayaran retribusi

lembaga yang akan menangani perubahan pemanfaatan lahan. Selain itu juga harus

▪

Pengesahan retribusi



dilakukan evaluasi organisasi dari aspek operasional administrasi berdasarkan kriteria-

2. Prosedur Adiministrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Besar

P

kriteria tertentu. TABEL 6.2. RANCANGAN DASAR TUGAS POKOK LEMBAGA PELAKSANA PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA TARAKAN UTARA No. 1.

Tugas Pokok Pemeriksaan persyaratan administrasi permohonan dari setiap

6 - 5

-

engambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan besar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mempertimbangkan seluruh dampak baik yanng positif maupun yang negatif yang mungkin muncul akibat pembangunan.

Jenis Perubahan

Lembaga

Besar dan Kecil

DTK

-

Melibatkan pihak perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan atas suatu permohonan perubahan pemanfaatan lahan mengingat dampak yang mungkin terjadi

permohonan perubahan pemanfatan lahan yang meliputi

akan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Mengingat pula rencana yang telah

-

Rencana peruntukan lahan lama dan baru

-

Bukti penguasaan lahan (100%)

ditetapkan merupakan produk hukum yang ditetapkan dengan daerah yang harus

-

Terutama yang telah memiliki keterangan rencana peruntukan,

mendapat persetujuan dari DPRD.

keterangan situasi bangunan, IMB dari permohonan terdahulu 2.

Gambar teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pengecekan perubahan pemanfaatan lahan terhadap RTRWK,

Besar dan Kecil

DTK

No.

RDTRK, RTRK 3.

Melakukan pemeriksaan terhadap visi dan misi, kebijaksanaan dan

TABEL 6.3. PROSEDUR PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN BESAR DI KOTA TARAKAN UTARA

Besar

program pengembangan kota untuk perubahan rezoning, perubahan

Tim Penilai Inti

1.

c.q. Bappeda

spotzoning dan perubahan intensitas > 10%. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi. 4.

Melakukan pelaksanaan dengar pendapat bersama masyarakat dan

Besar

DPRD untuk merumuskan rekomendasi untuk keputusan terhadap

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda

permohonan perubahan pemanfaatan lahan 5.

Perumusan rekomendasi terhadap permohonan berdasarkan seluruh

2. Besar

pertimbangan perencanaan dan pendapat (berdasar dengar pendapat)

Tim Penilai Inti

7.

Pengambilan Keputusan

Penentuan besarnya tarif retribusi dan evaluasi tarif jika pemohon

3.

Besar

Walikota

4.

Perumusan rekomendasi

Kecil

DTK

Besar

Tim Penilai Inti

5. 6.

Pengambilan keputusan Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh pemohon

7.

Pemohon keberatan dengan besarnya biaya

8. 9. 10. 11.

Pembayaran retribusi Pengesahan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan Penerbitan ijin mendirikan bangunan

keberatan dengan besar tarif retribusi

8.

Menerima retribusi

9.

Pengesahan permohonan perubahan pemanfaatan lahan

c.q. Bappeda Kecil

DTK

Besar dan Kecil

Dispenda

Besar

Walikota

Kecil

DTK

10.


Besar dan Kecil

DTK

11.


Besar dan Kecil

DTK


Pengajuan permohonan perubahan pemanfaatan lahan khususnya untuk permohonan yang berhubungan dengan perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan intensitas bangunan > 10% dari ketentuan teknis yang ada ilengkapi dengan : Surat ijin lokasi Surat keterangan serba gi\una dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan Surat keterangan pemilikan lahan / sertifikat Gambar rencana bangunan Tanda pelunasan PBB Pengecekan terhadap visi dan misi untuk perubahan rezoning Penilaian teknis planologis dan sosial ekonomi untuk perubahan rezoning, spotzoning dan penambahan intensitas > 10% Pelaksanaan dengar pendapat bersama masyarakat yang terkena pengaruh dan DPRD

c.q. Bappeda

kepada Wlikota yang bersifat mengikat. 6.

Masukan

Instansi Tujuan Dinas Tata Kota

Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Walikota Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Tim Penilai Inti c.q. Bappeda Dispenda Walikota DTK DTK

Kewenangan Instansi


-

Diagram 6.5. Usulan Proses Teknis Pemanfaatan Lahan Kota Tarakan Utara

Mempertimbangkan seluruh pendapat dan keberatan dari berbagai pihak dengan melalui dengar pendapat. Dengar pendapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan diikuti

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Permohonan Ijin Bangunan

6 - 6

Y

Lengkap ?

Lengkap ?

Prosedur Biasa

Y

oleh masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung maupun masyarakat yang peduli dengan adanya perubahan pemanfaatan lahan ini. Dalam Pernendagri

T

T

Permohonan Ijin bangunan

Pemeriksaan Perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK

Nomor 4/1996 dinyatakan harus adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang suatu perubahan pemanfaatan lahan setelah ijin perubahan-perubahan pemanfaatan lahan.

Pelaksanaan Dengar Pendapat

Pemeriksaan terhadap visi dan misi Pembangunan Kota

-

Rezoning

Mempertimbangkan visi dan misi pengembangan kota serta seluruh kebijaksanaan dan program rencana yang akan dijalankan.

Spot Zoning Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi

Penambahan > 10%

D. Prosedur Adiministrasi Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecil Perumusan Rekomendasi

Pengambilan Keputusan

T

Diijinkan berubah ?

Penambahan > 10% Perubahan Teknis Lainnya

Ditolak

U

Y Bersyarat penambahan sarana dan prasarana

Setuju dengan syarat?

T

Evaluasi Syarat

No.

Y

Penentuan besarnya retribusi

Y

Y

Setuju syarat baru

Diijinkan berubah ?

1. T

Pengenaan retribusi Ditolak

T

Berhenti

T

Evaluasi Tarif

Setuju tarif

baru?

T

Setuju dengan besarnya tarif?

2. Y

Y Pembayaran retribusi

Pengesahan permohonan

Pengesahan permohonan

Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan


perubahan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan ijin perencanaan

dan mengetahui ketentuan teknis suatu bangunan di suatu kawasan.

Perumusan Rekomendasi

Tidak Bersyarat

ntuk perubahan jenis ini, setiap pemohon hanya perlu melakukan permohonan

3.

4. 5. 6. 7.

TABEL 6.4. PROSEDUR PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN BESAR DI KOTA TARAKAN UTARA Instansi Kewenangan Instansi Masukan Tujuan Dinas Tata Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan Permohonan perubahan pemanfaatan lahan Kota permohonan khususnya untuk permohonan yang berhubungan dengan perubahan intensita < 10% dari ketentuan teknis yang ada dilengkapi dengan: Surat ijin lokasi Surat keterangan serba guna dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan Surat keterangan pemilikan lahan / Sertifikat’ Gambar rencana bangunan Tanda pelunasan PBB Pengambilan keputusan Dinas Tata Pengecekan perubahan terhadap RDTRK dan RTRK yang telah Kota ditetapkan dan mengambil keputusan untuk suatu permohonan perubahan. Untuk permohonan yang dinilai tidak memenuhi kriteria untuk diijinkan, permohonan langsung ditolak. Untuk permohonan ayang iijinkan, DTK akan mengeluarkan ijin perubahan pemanfaatan lahan. Penentuan tarif retribusi yang harus dibayarkan DTK Menentukan besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh pemohon oleh pemohon Melimpahkan berkas tagihan retribusi yang harus ibayar pemohon kepada Dispenda Pemohon keberatan dengan besarnya biaya dan DTK Evaluasi besarnya tarif mengajukan evaluasi tarif Pembayaran retribusi Dispenda Menerima dan mengelola retribusi yang harus dibayar oleh pemohon Penerbitan ijin perubahan pemanfaatan lahan DTK Mengeluarkan ijin perubahan pemanfaatan lahan yang baru Penerbitan mendirikan bangunan DTK Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan baru


Jika tidak melibatkan perubahan pemanfaatan lahan, maka pengeluaran ijin tidak harus mendapat persetujuan dari DPRD.

6 - 7

Diagram 6.6 Usulan Prosedur Administrasi Perubahan Lahan Besar dan Kecil Di Kota Tarakan (Satu Atap)

embaga yang berwenang mengeluarkan ijin perencanaan dapat secara langsung

L

memberikan keputusan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak

Permohonan perubahan ini dikenakan biaya.

Pemohon

Tim Penilai cq. Bappeda

Permohonan Perubahan Pemnfaatan lahan

Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota

Tim Penilai Penilaian teknis Planologis dan sosial ekonomi

DTK

6.2. ORGANISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA

Proses Perlengkapan

Pemeriksaan kelengkapan Persyaratan

Tim Penilai

Administrasi

6.2.1.

Pelaksanaan dengar pendapat

ORGANISASI STRUKTURAL

O

rganisasi Pemerintah Kota Tarakan Utara berpedoman kepada Undang – Undang No. 47

Lengkap ?

Tim Penilai

T

Perumusan rekomendasi kepada Walikota

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Tarakan Utara dan beberapa Keputusan Gubernur

Walikota

Y

Kalimantan Utara tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariatan, dinas-dinas, Bappeda, Inspektorat Wilayah dan Kantor Sosial politik. Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional secara prinsip mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disamping Peraturan Daerah yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kota Tarakan Utara. A. SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Pengambilan keputusan

DTK Pemeriksaan perubahan terhadap RTRWK, RDTRK dan RTRK

-

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Ditolak

Y

Rezoning Setuju dengan syarat?

Spot Zoning

Tidak

Bersyarat

Bersyarat

Penambahan Intensitas > 10%

Y

Dasar Hukum

•

T

Diijinkan berubah

Penambahan Intensitas > 10% dan perubahan ketentuan teknis lainnya

T

Tim Penilai

Tim Penilai / DTK

Evaluasi syarat

Penentuan besarnya tarif retribusi

Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota; •

Perda Kota Tarakan Utara No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekreatariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

•

Kedudukan Sekretariat Daerah Kota adalah staff yang langsung berada di bawah Walikota. Sekdakot dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab langsung

DTK

Setuju syarat baru

Perumusan Rekomendasi

DTK

Y

Tim Penilai

T

Setuju dengan besarnya tarif?

Evaluasi Tarif

T

Y

Pengambilan Keputusan Berhenti

kepada Walikota

Setuju dengan tarif baru?

Pemohon

Y

Pembayaran retribusi

Y Diijinkan berubah?

T Walikota/DTK

Berhenti

Pengesahan Permohonan Ditolak

DTK Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan

DTK Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan



• •

Bappeda adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

-

kepada Walikota. Bappeda Kota Tarakan Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan

Membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah,

-

Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana

-

Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah,

•

pembangunan di daerah serta mengevaluasi dan memonitornya. -

Membantu Walikota melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah.

•

Susunan Organisasi

meliputi:

Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II secara garis besar adalah :

-

Sekretaris Daerah

-

Kepala

-

Asisten Administrasi dan Pemerintah membawahahi:

-

Sekretaris

-

Bagian Pemerintahan

-

Bidang Penelitian dan Pelaporan

-

Bagian Hukum dan Organisasi

-

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya -Bidang Fisik dan Prasarana

-

Bagian Umum dan Perlengkapan

-

Bagian Humas dan Protokol

-

Bagian Keuangan

C. Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan •

Dasar Hukum -

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi : -

Bagian Ekonomi

-

Bagian Sosial

-

Bagian Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan Fungsional

-

-

Kedudukan

•

Kabupaten/ Kota; -

Perda Kota Tarakan Utara No.3 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga -Teknis Daerah.


Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan Utara adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.;

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.56 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Perda Kota Tarakan Utara No.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

B. Bappeda Kota Tarakan Utara Dasar Hukum

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

•

Membantu Walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan

Susunan Organisasi Susunan organisasi Setkotda memakai pola maksimal yang secara garis besar

•

Tugas Pokok -

perangkat wilayah administratif dan instansi vertikal.

•

Kedudukan

Tugas Pokok

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakata;

•

6 - 8

Tugas Pokok Tugas pokok Dinas adalah : -

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum.

-

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.


Unit Pelayanan

Susunan Organisasi

•

6 - 9

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum secara garis besar adalah : -Kepala E. Dinas Pertanahan Kota Tarakan Utara

Dinas

Dasar Hukum

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan

-

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan

-

Sub Dinas Cipta Karya

-

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Sup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK

-

Perda Kota Tarakan Utara No.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi

-

Sub Dinas Tata Kota

-

UPTD

-


•

Dinas Daerah. Kedudukan

• -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

D. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

kepada Walikota.

Dasar Hukum

• -

Perusahaan Daerah. -

Peraturan Daerah Kota Tarakan Utara tentang Pembentukan Perusahaan

Kedudukan dan Tugas Pokok -

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tarakan Utara yang melaksankan urusan rumah tangga daerah dan tugas penyediaan air bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

•

-

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pertanahan.

-

Melaksanakan tugas pembantuan vang diserahkan kepadanya. Susunan Organisasi

•

Daerah Air Minum Kota Tarakan Utara. •

Tugas Pokok

•

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Dasar-dasar untuk Mendirikan

Susunan Organisasi

-

Kepala Dinas

-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah

-

Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah

-

Sub Dinas Pengukuran dan Pendataan Tanah

-


Direktur Utama Direktur Bidang Umum Direktur Bidang Teknik . -

Bagian Keuangan

-

Bagian Langganan

-

Bagian Administrasi dan Personalia

-

Bagian Produksi

-

Bagian Distribusi

-

Bagian Perencanaan Teknik

-

Bagian Peralatan Teknik


F.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata Kota Tarakan Utara Dasar Hukum

• -

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

Perda Kota Tarakan Utara No.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.


-

Kedudukan

• -

-

Susunan Organisasi

•

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara garis besar adalah :

Tugas Pokok

•

melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan dalam kas daerah kota.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan dan pariwisata

-

6 - 10

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perhubungan

-

Kepala Dinas

dan pariwisata.

-

Bagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

-

Sub Dinas Pendataan dan Pendaftaran

Susunan Organisasi

-

Sub Dinas Penetapan

-

Kepala Dinas

-

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

-

Bagian Tata Usaha

-

UPTD

-

Sub Dinas Perhubungan Darat

-


-

Sub Dinas Perhubungan Laut

-

Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telekomunikasi

-

Sub Dinas Pariwisata

-


-

•

H. Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tarakan Utara Dasar Hukum

• -

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.ss Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;

-

G. Dinas Pendapatan Daerah

Daerah.

Dasar Hukum .

• -

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No.55 Tahun 1999 tentang Pembentukan;

Kedudukan

•

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten/ Kota; -

-

Perda Kota Tarakan UtaraNo.5 Th. 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas

-

Kedudukan -

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

-

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perindustrial perdagangan dan koperasi.

-

Tugas pokok Dinas adalah : menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan

Tugas Pokok

•

Tugas Pokok

-

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawa kepada Walikota.

Walikota.

•

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrial perdagangan dan koperasi

Daerah.

•

Perda Kota Tarakan Utara No.s Th. 200 1 tentang Pembentukan Organisasi Din,

Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya. Susunan Organisasi

• -

Kepala Dinas


-

Bagian Tata Usaha

-

Sub Dinas Perindustrian

-

Sub Dinas Perdagangan

-

Sub Dinas Koperasi

-

UPTD

-


− Meningkatkan tata laksana kerja / mekanisme kerja antar masing-masing bagian, karena harus sadar bahwa produk dari suatu bagian diperlukan dalam proses di bagian lain dan seterusnya. − Untuk mengetahui arus kegiatan perlu diciptakan standard operating procedur (SOP), sehingga masing-masing dapat mengecek dimana letak kemacetan jalannya suatu kegiatan.

B. Masalah Sumber Daya Manusia

M

6.2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN A. Masalah Manajemen dan Organisasi

M

6 - 11

asalah SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan masalah paling pokok dalam suatu organisasi guna mencapai tujuannya. Kondisi SDM yang ada (kuantitas dan

kualitas) akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja organisasi/dinas dimana SDM

asalah kelembagaan yang dihadapi bermula dari akan dibangunnya suatu proyek. Masalah tersebut berkisar pada pelaksanaan program dan pengelolaan hasil program. Masalah ini

tersebut berada. ecara umum permasalahan SDM yang ada di Kota Tarakan Utara dalam rangka

akan berbeda intensitas dan ekstensitas yang disebabkan oleh kompleksit komponen-komponen

S

proyek, besaran proyek yang akan dilaksanakan serta lamanya penyelesaian proyek.

− Kuantitas tenaga pada instansi / dinas terkait terutama pada dinas-dinas teknis masih

D

pelaksanaan program-program perkotaan adalah sebagai berikut :

alam pelaksanaan program masalah yang biasa timbul adalah hubungan antara program

belum mencukupi. Hal ini mengingat dinas-dinas tersebut masih tergolong banyak.

tisik dan anggaran program dalam rencana dan realisasinya, serta masalah manajemen

Kekurangan tenaga ini terutama untuk posisi staf .

pelaksanaan teknis dan manajemen keuangan. Sedangkan dari segi organisasi penge[ola proyek

− Kualitas tenaga pada dinas / instansi terkait, masih perlu ditingkatkan baik dalam

sangat bervariasi tergantung pada jenis komponen proyek, lokasi proyek, dinas pengelola

bidang penyusunan program serta operasi dan pemeliharaan (0 & M). Peningkatan

prasarana yang terkait dan sumber dana yang digunakan.

kualitas ini dilaksanakan melalui pemberian pelatihan-pelatihan

Dalam pengelolaan hasil program (0 & M) masalah yang timbul merupakan akibat dari adanya hasil proyek yang diserahkan/dipadukan dengan pelayanan yang telah ada, yang akan menimbulkan adanya tambahan 0 & M. Hal ini secara tidak langsung akan mempunyai konsekuensi kelembagaan

6.2.3. USULAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN a. Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Daerah

terhadap dinas yang mengelola, SDM yang menangani dan peralatan kerja yang digunakan.

G

una mengantisipasi permasalahan tersebut, hal terpenting yang pe.rlu dilaksanakan adalah di samping menyiapkan tenaga terampil dalam dinas / lembaga yang telah dibentuk juga

meningkatkan produktivitas kerja personil / pegawai yang berarti juga meningkatkan kinerja organisasi / dinas. Secara garis besar untuk mengantisipasi hal tersebut

adalah perlunya

dilakukan: − Sosialisasi dan evaluasi job description dari masing-masing unit/seksi/personil; apakah sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya. − Sosialisasi dan evaluasi apakah fungsi-fungsi dalam organisasi sudah dipahami dan dilakukan sepenuhnya.


P

rogram peningkatan kemampuan kelambagaan daerah disusun dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan daerah Kota Tarakan Utara dalam

penyusun pelaksanaan dan pengelolaan hasil program secara efektif dan efisien. Usulan program tersebut mencakup : 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia − Segi kuatitas; dilakukan dengan mutasi/promosi dari Dinas / Instansi lain di dalam Pemerintah Daerah Setempat atau dari Pemerintah Daerah lain / Pemerintah Pusat. − Segi kualitas; dilakukan dengan peningkatan pengetahuan/kemampuan melalui pendidikan / pelatihan yang menunjang bidang tugasnya.


6 - 12

b. Pembentukan Lembaga Baru

− Recruitmen hanya untuk tenaga yang benar-benar dibutuhkan dan ditempuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

S

2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kerja

ehubungan dengan upaya pengembangan ruang kota Tarakan Utara, masalah yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapat perhatian

Peningkatan sarana dan prasarana kerja ini diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi

serius. Dalam hal ini perlu adanya Dinas Tata Kota yang khusus menangani masalah

dan efisiensi kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui :

pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tarakan Utara. Lima tahun mendatang

− Peningkatan sistem komputerisasi dan mengikuti perkembangannnya.

diharapkan dinas ini dapat terbentuk.

− Peningkatan sistem komunikasi dan informasi agar tidak ketinggalan dengan arus

D

perubahan yang cepat.

inas Tata kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang tata kota. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada serta bertanggung jawab kepada

− Peningkatan sarana transportasi dan perlengkapan pendukung kerja sehingga

Walikota. Tugas pokok Dinas Tata Kota adalah melaksanakan sebagian urusan rumah

tugas-tugas operasional di lapangan dan di kantor dapat dilaksanakan lebih efektif.

tangga kota dibidang tata kota dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada dinas ini. Susunan organisasi dinas ini terdiri atas kepala dinas, bagian tata usaha, perencanaan tata

3. Program Peningkatan Organisasi dan Manajemen Peningkatan organisasi dan manajemen dapat dilakukan dengan :

kota, penyusunan program, perijinan cabang dinas dan UPTD serta kelompok jabatan

− Pembenahan dan pengembangan struktur organisasi sebagai akibat adanya

fungsional.

tambahan beban pelayanan pada dinas-dinas teknis. − Hubungan kerja / mekanisme kerja antar dinas / instansi terkait perlu ditegaskan agar dinas / instansi dapat memahami tugas dan fungsinya, mengingat kemungkinan pembentukan dinas baru dan adanya dinas baru yang dibentuk. 4. Program Penyuluhan Kepada Masyarakat

6.3.

MANAJEMEN PERTANAHAN

M

anajemen pertanahan merupakan suatu alat yang penting bagi implementasi strategi pengembangan ruang perencanaan. Manajemen pertanahan berkaitan erat dengan aspek-aspek

lain, khususnya struktur hukum, sumber-sumber keuangan perencanaan dan tujuan-tujuannya. Akan

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pratisipasi masyarakat dalam

tetapi penggunaan suatu alat untuk manajemen pertanahan juga bergantung pada tujuan-tujuan

pengelolaan sarana dan prasarana kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat

perencanaan. Tujuan-tujuan jenis pengembangan fungsional yang berbeda-beda dan kesesuaian dari

akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lignkungan. Disamping program ini, juga

bermacam-macam alat menajemen pertanahan juga disesuaikan dengan “situasi" kawasan

sebaiknya dilakukan desiminasi atas produk-produk rencana tata ruang yang telah

perencaraan dan selang waktu perencanaan.

disusun. Desiminasi dapat berbentuk penyebaran informasi atas rencana tata ruang, pelatihan dan lokakarya. 5. Program Penataan Produk-Produk

6.3.1. KONSOLIDASI LAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN a. Pada Kawasan Perumahan Yang Ada ada kawasan perencanaan, kawasan perumahan yang ada sekarang pada berberapa

berkaitan dengan masalah bangunan dan kemungkinan adanya penyesuaian /

P

kenaikan besarnya tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan yang telah diberikan

memadai. Kemungkinan perbaikan melalui konsolidasi pertanahan dalam skala penuh dalam

kepada masyarakat. Diantaranya adalah air bersih, persampahan dan air limbah.

beberapa hal tidak dapat dilaksanakan. Untuk program-program sejenis KIP biasa, manajemen

Dalam memperjelas aspek legalitasnya perlu Peraturan Daerah.

pertanahan bukan merupakan alat yang cocok dan tidak diperlukan. Akan tetapi dalam perspektif

Program ini berkaitan adanya rencana-rencana tata ruang, peraturan-peraturan yang

lokasi telah mencapai tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga prasarana kota tidak lagi

waktu yang panjang, perbaikan kampung mungkin akan berkembang menjadi peremajaan kota.



6 - 13

Dalam hal ini akan terjadi perubahan fungsi dan beberapa pemilik lahan harus pindah ke tempat

Perlu pertimbangan untuk memperpanjang masa ini menjadi 50 tahun atau lebih panjang. Dengan

lain.

cara ini tujuan yang dapat dicapai :

U

ntuk pembangunan kawasan-kawasan perumahan yang ada dan tidak termasuk dalam

− kelangsungan usaha terjamin dari perspektif hak atas tanah yang memungkinkan investasi

proyek KIP yang biasa, konsolidasi pertanahan harus dilakukan bersama-sama dengan

yang lebih besar; yang akan memberikan kesempatan kerja bakti sejumlah besar penduduk,

program pengadaan tanah yang menarik ditempat lain. Hal ini mungkin merupakan keharusan

− pendapatan pemerintah dapat meningkat jika perusahaan bersedia meml penurunan dari

karena penghuni kawasan tersebut saat ini pada umumnya adalah pemilik sendiri.

ketidakpastian. Kondisi ini yang menyebabkan walaupun hak tanah bersyarat merupakan soal

K

endala utama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah masalah keuangan karena

yang tidak menentu, tetap dianggap sebagai manajemen pertanahan yang positif; semua pihak

konsolidasi tanah pada kawasan yang ada bukan merupakan proyek atas pendanaan

mendapat keuntungan penggunaaannya.

swadaya (membiyai sendiri) dan membangun wilayah baru juga mahal. Karena pndapatan umum

Akan tetapi pengembalian biaya prasarana mungkin juga akan membutuhkan peneinstrumen lain:

tidak akan cukup untuk membiyai hal ini, peningkatan kawasan perumahan yang ada harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. b. Konsolidasi Pertanahan Di Kawasan Perumahan Pada Masa Mendatang

K

b. Pembebasan Tanah Secara Berlebihan (excess acquisition)

E

xcess aquition atau pembebasan tanah secara berlebih, merupakan satah instrumen manajemen tahan. Yang dimaksud dari instrumen ini adatah apabita kawasan industri

onsolidasi pertanahan jika dilakukan pada kawsan perumahan “masa mendatang",

dikembangkan sehubungan dengan pengembangan kawasan fungsional lain (misal kawasan

kemungkinan akan mengalami surplus keuangan yang besar. Hal ini terjadi karena adanya

perumahan) dengan prasarana penghubung yang pemerintah daerah mempunyai kemungkinan

perbedaan harga tanah yang relatif besar sebelum dan s'esudah konsolidasi. Hal ini akan

untuk memperoleh tanah pada kawasan industri tersebut (di luar yang dibutuhkan untuk prasarana

meningkatkan pendapatan dari penJualan tanah yang berharga pantas sedemikian rupa sehingga

ke dan di dalam kawasan tersebut). Di masa mendatang, setelah kawasan tersebut terjangkau

konsolidasi pertanahan secara penuh untuk kawasan perumahan masa mendatang dapat-

sepenuhnya.

membantu pendanaan proyek-proyek sejenis pada kawasan-kawasan perumahan yang ada. Persyaratan-persyaratan pembangunan pada wilayah semacam ini ditentukan secara berbeda.

J

adi suatu wilayah memberikan dukungan. keuangan kepada kawasan lainnya sebagai imbalan terhadap pertambahan penduduk yang memungkinkan diberikannya dukungan

6.3.3. MANAJEMEN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMERSIAL a. Hak Tanah Bersyarat

dan juga memungkinkan peningkatan taraf dan keragaman yang lebih besar dari pelayanan

H

kekotaan, dibandingkan jika hal ini tidak dilakukan.

tidak sesuai dengan kegiatan komersial tertentu.

ak tanah bersyarat dapat mempengaruhi alokasi kegiatan komersial pada kawasan. Kondisi ini berkaitan dengan masa (periode waktu) hak tanah misalnya 20 tahun dapat

Pengembangan komersial seperti pertokoan, bank dan bioskop dan sebagainya mungkin hanya 6.3.2. MANAJEMEN PERTANAHAN PADA KAWASAN INDUSTRI a. Hak Tanah Bersyarat

T

Tanah untuk kegiatan industri yang ada saat ini merupakan tanah dengan hak bersyarat. Semua penggunaan termasuk HGB adalah bersyarat, setidak-tidaknya dalam artian

membutuhkan luas lahan yang relatif kecil dan kepemilikannya merupakan usaha kecil dan dimiliki perorangan. Pemilikan lahan umumnya hak milik.

K

ondisi ini membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk mengarahkan perkembangannya. Instrumens yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem perijinan yang jelas dan ketat yang

"masanya'. Keadaan ini tidak tepat jika dilakukan konsolidasi tanah.

merupakan piranti manajemen pertanahan "negatif'. Dalam masa perencanaan yang panjang,

Kegiatan industri lebih tertarik pada hak-hak tanah yang menjamin kemungkinan penggunaan yang

penggunaan instrumen “positif” dapat dilakukan yakni dengan pembebasan tanah secara berlebih.

lebih lama dan tidak terlalu dibatasi. Seperti diketahui HGB hanya berlaku untuk masa 20 tahun.



b. Pembebasan Berlebih

P

6.3.5. PROSEDUR – PROSEDUR YANG DIUSULKAN

embebasan tanah berlebih memungkinkan Pemerintah Kota dapat mengontrol: siapa

D

pemilik, lokasi penggunaan tanah dan prasarana yang tersedia dimana. Keadaan ini dapat

dilakukan dengan mencadangkan tanah dengan luas relatif kecil sepanjang jalan tertentu untuk

alam manajemen pertanahan kawasan perecanaan, prosedur yang perlu ditempuh dalam jangka pendek (paling sesuai) adalah :

− pemberian hak tanah bersyarat

kegiatan tertenu yang diijinkan Hal ini akan menyebabkan tidak ada seorangpun yang akan memilik

− konsolidasi pertanahan.

tanah persis pada tepi jalan. Dalam kondisi ini Pemerintah Kota dapat menyewakan tanah tersebut

Prosedur penggunaan pemberian hak tanah bersyarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

untuk kegiatan tertentu (berarti mempengaruhi jenis pengembangan komersial dan memperoleh

sulit. Hak dapat dialihkan dan didaftar oleh Dinas Pertanahan dengan rekomendasi dari Walikota. Hak

pemasukan untuk menutupi pembebasan tanah secara berlebih atau pembangunan jalan). Karena

Walikota dalam memberikan rekomendasi memungkinkan untuk memberikan persyaratan atas

hal ini hanya menyangkut pembebasan sebidang tanah untuk mengontrol jalan masuk ke kapling-

pemberian hak-hak atas tanah.

kapling di sepanjang jalan. Hal ini lebih mudah dilakukan dan lebih. murah dibandingkan dengan

K

pembebasan seluruh kawasan untuk pengembangan komersial dengan tujuan akhir untuk menjual tanah atau hak penggunaan tanah tersebut kepada dunia usaha yang terlibat.

onsolidasi pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang dikoordinasi oleh Dinas Petanahan dan sesuai deng.an rencana-rencana Pemerintah Kota. Dasar dari konsolidasi

pertanahan adalah keterlibatan dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah saat ini kawasan proyek bersangkutan. Tanpa persetujuan juga dapat dilakukan tetapi membutuhkan biaya yang sangat mahal

6.3.4. MANAJERNEN PERTANAHAN UNTUK PRASARANA SKALA BESAR MASA DEPAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

M

6 - 14

dan waktu lama, untuk pengambil alihan hak tanah.

D

anajemen pertanahan yang positif adalah yang didasarkan pada pemikiran bahwa biaya akan dapat .dikembalikan, bila tidak untuk prasarana, setidak-tidaknya untuk pemakaian

alam konsolidasi lahan, keterlibatan penduduk harus terjadi pada tingkat lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Rencana baru dapat dijalankan dan prasarana yang

akan disediakanakan menjadi bagian dari proses perencanaan “bottom up”, setelah persetujuan dari

piranti itu sendiri. Jika prasarana tidak segera dibangun dalam waktu dekat. metoda apapun yang

masyarakat diperoleh. Keseluruhan proses ini meliputi antara lain.

menyangkut pembebasan tanah mempunyai sitat “land banking” Di samping kemungkinan adanya kendala (menyangkut aspek hukum). Pemerintah Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk investansi

− Pengumpulan data dan analisis (oleh Dinas Pertanahan dan Bappeda)

jangka panjang untuk maskud misal menjualnya dikemudian hari.

− Persiapan rencana dan desiminasi (Bappeda dan dukungan dari Walikota. Camat, Lurah, RW dan

H

RT),

ak tanah bersyarat dapat digunakan jika pengembangan skala besar, dalam jangka panjang (misal diluar lingkup perencanaan pengembangan). Konsekuensinya, rencana

− Penyiapan anggaran (Bappeda dan Setwikot).

pemanfaatan site dibutuhkan dengan jelas dan tepat untuk mencegah pemanfaatan lahan untuk

− Implementasi (Dinas Tata Kota dan Dinas PU)

kegiatan pada kawasan cadangan. Rencana pemanfaatan lahan ini harus dijalankan secara fektif melalui sistem prijinan.

D

i samping ada kawasan yang dicadangkan bagi pengembangan fisik masa mendatang,

6.4. 6.4.1.

KEUANGAN DAERAH KONDISI KEUANGAN KOTA TARAKAN UTARA

ada kawasan yang perlu dilindungi lingkungannya. Ini menyangkut kawasan-kawasan yang

masuk dalam suatu peraturan dan untuk menghindari adanya bahaya. Misal kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sepanjang jalur tegangan tinggi dan sebagainya.

K

ondisi keuangan Kota Tarakan Utara saat ini sangat jauh berbeda ketika Kota Tarakan Utara masih dalam status Kota Admnistrasi. Hal inl terlihat dari sisi pendapatan daerah pada tahun

1999/2000 hanya sebesar Rp. 5.402,87 juta meningkat menjadi Rp. 56.276,26 juta untuk anggaran tahun 2000.



D

ari sisi pendapatan, peningkatan yang sangat mencolok adalah berasal dari pemberian Pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Pada tahun 1999/2000 Pemberian . Pemerintah atau

instansi yang lebih tinggi tercatat hanya sebesar Rp. 5.402,87 juta meningkat menjadi Rp. 50.451,34 juta (tahun 2000). Pada tahun 2001 target penerimaan daerah ditetapkan sebesar Rp. 256.304,58 juta;

P

6.4.3. POTENSI PUNGUTAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI

P

dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari Pemerintah atau lnstansi yang lebih tinggi

pendapatan berasal dari pajak daerah. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi, bantuan pemerintah pusat dan subsidi daerah otonom merupakan pendapatan yang dominan yakni 67,06 %, sedangkan bagi hasil pajak hanya sebesar 21,8 %. Kondisi ini

bagian laba usaha daerah dan lain-Iain pendapatan.

TABEL 6.5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN UTARA TAHUN 1999 / 2000 – 2001 (DALAM JUTAAN RUPIAH) NO. I. 1. 2.

memeperlihatkan bahwa pada masa peralihan dari Kota Administratif ke Pemerintah Kota, Kota Tarakan Utara masih tergantung pada Pemerintah Pusat. Kondisi ini sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan keadaan keuangan pada tahun 2001. Walaupun PAD masih relatif keciil (2,6%),

3.

tetapi penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak proporsinya adalah yang terbesar yakni 66,08%. Sedangkan Dana Alokasi Umum proporsinya hanya sebesar 29,54% dari total target penerimaan sebesar Rp. 256.304,58 juta. ari pengeluaran, pada tahun 2000 pengeluran rutin masih dominan (Rp. 33.284.69 juta) jika

4.

dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan (Rp. 22.991,57 juta). Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya pengeluaran pembangunan meningkat sebesar 819 %. Pengeluaran pembangunan untuk sektor perkotaan terutama empat sektor perkotaan (transportasi, pariwisata dan telkomda; pembangunan daerah permukiman; lingkungan hidup dan tata ruang) peningkatannya lebih

II. 1. 2. NO.

dari 100 Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor transportasi, pariwisata dan telekomda..

6.4.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

D

ada tahun 2001 komponen yang termasuk dalam PADS adalah pajak daerah, retribusi daerah,

ada tahun 2000, proporsi PAD terhadap penerimaan daerah relatif masih kecil (10,35%) jika

(89,64 %). Dari sisi PAD, maka pajak dererah merupakan penyumbang terbesar, karena semua

D

6 - 15

ari total pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembangunan, pengeluaran pembangunan untuk sektor-sektor yang masuk dalam pengembangan perkotaan proporsinya mencapai 19,7

%. Sektor-sektor yang masuk dalam pengembangan perkotaan adalah transportasi, pembangunan daerah dan permukiman, pariwisata telkomda, lingkungan hidup dan tata ruang. Pada tahun 2000, jumlah anggaran yang dibelanjakan untuk pembangunan kegiatan perkotaan meningkat menjadi Rp. 11089 juta. Sektor yang dominan pengeluarannya adalah sektor transprotasi serta lingkungan hidup dan tata ruang.


NO.

PENDAPATAN/PENGELUARAN Pendapatan Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Bagian Pendapatan Asli Daerah a. Paja Retribusi b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Usaha daerah d. Lain-Lain Pendapatan Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Lebih Tinggi a. Bagi Hasil Pajak b. Bagian Hasil Bukan Pajak c. Subsidi Daerah Otonom d. Bantuan Lainnya Pinjaman Pemerintah Daerah a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri JUMLAH Belanja Rutin Pembangunan PENDAPATAN/PENGELUARAN a. Sektor Industri b. Sektor Pertanian dan Kehutanan c. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi d. Sektor Tenaga Kerja PENDAPATAN/PENGELUARAN e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi f. Sektor Transportasi g. Sektor Pertambangan dan Energi h. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah i. Sektor Pembangunan Daerah dan Permukiman j. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga l. Sektor Agama m. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan JUMLAH

1999/2000

2000

PERTAMBAHAN

5.824,92 5.672,76 151,791 0,366

5.402,87

50.451,34 12.270,25 433 17.956,52 19.791,57

691,66

5.402,87

56.276,26

941,6

2.902,87 2.500 1999/2000 69,25 44

33.284,69 22.991,57 2000 140 408,638

1.046,6 819,66 PERTAMBAHAN 102,16 828,72

1999/2000

2000

2500 2.902,87

833

100

278,53 866,71

PERTAMBAHAN

110,93 989,87

28,95 149,81 627,3

587,5 9.446 40 100 327 1.225,96

52 383,45 5.402,87

56.276,26

941,59

245,42 118,28


P

eningkatan PADS relatif kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 jumlah penerimaan dari PADS sebesar Rp 6. 787,579 juta. Jumlah ini proporsinya hanya 2,64 %

ari komponen PADS tersebut, yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen ini terlihat meningkat setiap

tahun dan mempunyai kepastian dalam penerimaan.

dari total target penerimaan selama tahun 2001.

J

D

6 - 16

umlah pajak yang diterima pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 5.734.80 juta. Dari jumlah ini

− Pajak Kendaraan Bermotor

proporsi yang terbesar adalah pajak penerangan jalan. Dari sisi retrit daerah, proposinya masih

− BBN Kendaraan Bermotor

relatif kecil jika dibandingkan dengan pajak daerah. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun

− Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2001 adalah sebesar Rp. 1.052, 78 juta.

− Pajak Hotel dan Restoran − Pajak Hiburan

TABEL 6.6. PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TARAKAN UTARA TAHUN 2001 NO. 1. 2. 3. 4. 5. NO. 6. 7. 8. 9.

URAIAN PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor BBN Kendaraaan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hiburan URAIAN PAJAK DAERAH Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan JUMLAH

− Pajak Reklame

TARGET ANGGARAN

PROPORSI (%)

− Pajak Penerangan Jalan − Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

1.195,30 46 TARGET ANGGARAN 44,5 4.425

20,84 0,80 PROPORSI (%) 0,78 77,16

− Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

M

elihat kecenderungan penerimaan setiap tahunnya, khususnya pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka beberapa jenis pajak yang potensi untuk dikembangkan, akan

dipaparkan pada bagian berikut ini. 24

0,00

5.734,80

100,00

Tabel 6.7 Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tarakan Utara Tahun 2001

1. Pajak Hotel dan Restoran

P

ungutan pajak hotel dan restoran didasarkan pada jurnlah uang yang dibayarkan konsumen kepada restoran atau hotel, yang wajib pungutnya adalah pengusaha / pemilik

restoran/hotel. Jumlah pajak yang dipungut pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.195,3 juta. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1997, besamya tarif ditetapkan maksimal10 % dari uang

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan / Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Terminal Rumah Potong Hewan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Penjualan Minuman Berakohol Ijin Gangguan Ijin Trayek Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Jumlah


Target Anggaran

Proporsi (%)

14,419 39,935 6,92

1,37 3,79 0,66

4,6 33,569 5,208 16,697

0,44 3,19 0,49 1,59 0,00 85,03 0,00 3,226 0,18 0,00 100,00

895,19 34,361 1,88 1.052,78

yang dibayarkan konsumen tersebut. Penetapan tarif secara persentase terhadap omset penjualan, menunjukan hasil pungutan cukup elastis. Hal ini karena pertumbuhan inflasi sudah terhitung dalam perhitungan omset penjualan (nilai jual jasa hotel dan atau makanan yang terjual. Dalam praktek, penetapan nilai kena pajak sering mengalami kesulitan, antara lain disebabkan oleh: − banyaknya penyelenggara / penjual jasa penginapan/rumah makan, − skala usahanya kecil-kecil, − jumlah pembayaran barang / jasa terbagi kecil, − tidak semua menggunakan tanda pembayaran, − pengusaha makanan dan penginapan tidak menggunakan pembukuan


D

i samping masalah-masalah tersebut sering terjadi kesalahpahaman yaitu bahwa pengusaha hotel dan atau restoran merupakan beban yang harus ditanggungnya

B

6 - 17

esarrnya tarif dinyatakan dalam persentase pemakaian listrik. Dalam ini tentu saja elastisitas penerimaan pajak juga tergantung pada kenaikan tarif listrik. Perkembangan

Sebenarnya yang menjadi wajib pajak adalah konsumen (pemakai jasa hotel dan atau restoran),

pajak penerangan jalan, kontribusinya tertahadap total pajak pada urutan pertama sebesar 77, 16

sehingga pemilik hotel dan atau restoran pada prinsipnya hanya sebagai wajib pungut. Hal ini

% pertahun dari seluruh total penerimaan pajak daerah.

mempunyai pengaruh yang sangat besar kelancaran pengumpulan pajak hotel dan restoran, sehingga perlu dipecahkan antara lain mengadakan penyuluhar terhadap para pengusaha restoran dan atau hotel. 2. Pajak Hiburan

P

ajak ini merupakan pajak yang relatif besar memberikan kontribusi terhadap total pungutan pajak daerah tingkat II. Pada tingkat nasional kontribusi tersebut mencapai 30 %, meskipun

peranannya dari tahun ketahun nampak semakin menurun, karena jumlah televisi dan video semakin besar (sumber : Nick Devas dkk, Keuangan Pemerintal Daerah di Indonesia, 1989). Pajak ini ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga tanda masuk, dan karena itu hasilnya cukup elastis. Biaya pungut relatif rendah yaitu berkisar 5 % - 25 %, karena pajak dipungut melalui penyelenggara hiburan. Pajak ini pengenaan dapat dikatakan cukup adil, karena tarifnya berbedabeda atas jenis tontontan.

B

erdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1997, besarnya tarif pajak hiburan ditentukan maksimal sebesar 35 % dari Harga Tanda Masuk. Hasil yang telah dicapai sehubungan

dengan pemungutan jenis pajak ini. menunjukan kontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah pada urutan ke tiga setelah pajak penerangan jalan Penerimaan pajak hiburan untuk tahun-tahun rnendatang, diperkirakan akan meningkat cukup rendah. karena pertumbuhannya relatif

4. Retribusi Daerah

P

enerimaan pos retribusi pada tahun 2001 ditargetkan sebesar Rp 1.052, 78 juta. Kondisi retribusi sangat tergantung pada kegiatan perekonomian yang sedang terjadi. Secara

global, peningkatan retribusi perlu dilakukan. Pada periode tahun-tahun mendatang usaha ini tetap diperlukan untuk mencapai sasaran penerimaan yang lebih optimal. Hal ini juga untuk mengimbangi adanya pengurangan pungutan retribusi akibat diberlakukannya Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Prediksi untuk masa mendatang dalam lima tahun pertama, diperkirakan penerimaannya akan relatif masih rendah. Berdasarkan prestasi yang diperoleh atas pemungutan retribusi selama ini, jenis retribusi yang masih mungkin untuk dikembangkan adalah : − Retribusi Pasar − Retribusi Kebersihan − Uang Sempadan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) − Retribusi Penyedotaan Kakus − Retribusi Terminal − Retribusi Parkir − Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonom pertumbuhan penduduk perkembangan perusahaan bioskop dan perkembangan pertunjukan-pertujukan lainnya. 3. Pajak Penerangan Jalan

P

5. Pajak Bumi dan Bangunan

P

emungutan pajak bumi dan bangunan di kota Tarakan Utara, dilakukan melalui Kantor Pos, BRI, BNI 1946 dan bank-bank pemerintah pusat lainnya, serta melalui Kepala Desa /

ajak penerangan jalan dipungut bersama-sama dengan pembayaran rekening listrik

Keluraham dan atau Camat yang ditunjuk oleh Walikota. Dengan cara ini dapat meningkatkan

sehingga coverage pajak ini diperkirakan mendekati 100 %. Besarnya pungutan, tergantung

efisiensi, baik ditinjau dari pihak pemerintah maupun dari wajib pajak.

dari jumlah konsumsi listrik masyarakat, kebijakan tarif dan kejujuran pelaksanaan pemungutan.

ada sisi lain, proses pemungutan sering dihadapkan pada beberapa masalah, misalnya

Konsumsi listrik oleh masyarakat sendiri dipengaruhi oleh banyaknya pertambahan pelanggan dan

P

juga kegiatan ekonomi.

terjadi dengan adanya pengajuan keringanan oleh wajib pajak dengan alasan tidak mau membayar,

terjadi pergeseran nilai kena pajak dari tanah dan bangunan menjadi pendapatan. Hal ini

karena pendapatan relatif sedikit meskipun mempunyai tanah yang luas dan bangunan yang



megah; dan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu permohonan ini dikabulkan. Kondisi ini

T

penerimaaan PBB menjadi berkurang. Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat

dibedakan menjadi prioritas program sektoral (yaitu jenis program sektoral yang akan dilaksanakan) dan

untuk membayar pajak, keterlambatan pendat.aan ulang obyek pajak, terbatasnya tenaga

prioritas spatial (yaitu dimana pembangunan program sektoral tersebut akan dilaksanakan). Kedua skala

pemungut, keterbatasan peralatan tenaga operasional dan lain sebagainya.

prioritas ini memiliki kaitan yang erat satu sama lainnya.

embangunan perkotaan bersifat komprehensif yang akan melibatkan berbagai sektor kehidupan

D −

kerangka perencanaan tata ruang, skala prioritas pelaksanaan pembangunan tersebut dapat

Dalam tinjauan makro, prioritas yang dilaksanakan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut: Tahapan pertama adalah tahapan sosialisasi rencana Pembangunan perkotaan tidak hanya melibatkan komponen pemerintah sebagai pelaku tunggal pembangunan, tetapi juga pihak swasta

serta membutuhkan sumber daya modal yang besar. Di pihak lain, keterbatasan modal

dan masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi rencana, diharapkan pembangunan yang secara

pembangunan (baik dalam pengertian dana, sumber daya manusia, maupun bahan baku pembangunan)

individual dilakukan masyarakat atau swasta dapat mengacu pada rencana yang telah ditetapakan

merupakan masalah umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Adanya

sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sedangkan di kalangan pemerintahan /

keterbatasan tersebut menyebabkan pembangunan perkotaan tidak dapat dilangsungkan sekaligus,

kelembagaan pembangunan sendiri, sosialisasi rencana diharapkan akan mengarahkan

tetapi dilakukan secara bertahap.

D

ahap-tahap pelaksanaan pembangunan ditentukan berdasarkan skala prioritas tertentu. Dalam

berarti obyek pajak bukan lagi nilai tanah dan bangunan tetapi pendapatan wajib pajak. Akibatnya

6.5. INDIKASI DAN TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN

P

6 - 18

pelaksanaan pembangunan antar sektor secara lebih terkoordiansi dan terpadu guna mewujudkan

i samping faktor keterbatasan tersebut, pembangunan perkotaan sendiri pada hakekatnya

pembangunan yang efisien dan efektif dalam mencapai manfaat yang optimal.

merupakan pembangunan yang berlangsung terus-menerus sejalan dengan dinamika

perkemballgan kota, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan tidak hanya berarti

−

Pembangunan jaringan prasarana lingkungan dan utilitas umum yang mencakup jaringan jalan, air bersih, drainase, limbah, listrik, dan telepon merupakan program pembangunan yang diprioritaskan

membangun sesuatu yang baru atau merombak yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang

pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dengan mengingat fungsi infrastrutur yang tidak hanya sebagai

baru, tetapi juga merupakan proses memperbaiki kondisi yang lama sehingga dapat dimanfaatkan secara

komponen pelayananan bagi warga kota tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai unsur

lebih optimal.

pembentuk struktu kota. Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan akan menjadi faktor TABEL 6.8. PERTIMBANGAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN

pembuka kawasan serta daya tarik bagi masuknya sektor-sektor perkotaan lainnya. Dalam tahap awal ini, pengembangan jaringan infrastruktur dasar tersebut dibatasi pada

PERTIMBANGAN Strategis

Pemenuhan Kebutuhan Pertimbangan Pemecahan Masalah Efek Ganda Rencana Terdahulu

PRIORITAS SEKTORAL Program sektoral yang memiliki nilai potensi yang besar untuk dikembangkan Program sektoral yang mendesak pemenuhan kebutuhannya (diantaranya) sejalan dengan pertumbuhan penduduk Prioritas Sektoral Program sektoral yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada Program sektoral yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya Program sektoral yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku


PRIORITAS SPATIAL Lokasi yang memeiliki kedudukan penting berkaitan dengan potensi fisik, sosial budaya dan ekonomi yang dimilikinya. Lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan pelayanan yang tinggi atau berpengaruh besar terhadap kota secara keseluruhan Prioritas Spatial Lokasi dengan karakteristik yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Lokasi yang mampu merangsang perkembangan di kawasan lainnya Lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi strategis / prioritas dalam rencana / kebijaksanaan yang berlaku.

pengembangan jaringan utama / primer. Sedangkan pembangunan jaringan hirarki yang lebih kecil dilakukan pada tahapan selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi, dengan mengacu pada jaringan primer yang telah dibangun sebelumnya. −

Bersama dengan pembangunan jaringan infrastruktur primer tersebut, dilakukan pula penataan kawasan-kawasan konservasi/sempadan yang akan berperan penting dalam menjaga berbagai siklus alami di kawasan perencanaan. Penataan kawasa konservasi diprioritaskan pada lahan-Iahan rencana kawasan konservasi yang masih kosong. Sedangkan untuk lahan rencana kawasan konservasi yang saat ini telah tercemar oleh keberadaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap awal berupa pengawasan dan pencegahan


terjadinya penetrasi pembangunan lebih lanjut. Baru pada tahap selanjutnya penataan diarahkan pada upaya pengembalian fungsinya sebagai kawasan hijau. Tahap kedua ini dilakukan setelah tersedia lahan atau unit-unit hunian yang akan dipakai sebagai lahan relokasi bagi para penghuni yang sebelumnya tinggal pada lahan rencana kawasan konservasi / sempadan tersebut. −

Tahapan selanjutnya adalah penataan sektor-sektor kegiatan ekonomi kawasan yang akan berperan sebagai faktor penarik perkembangan kawasan lebih lanjut.

−

Keberadaan infrastruktur dasar serta didukung oleh perkembangan kegiatan ekonomi kawasan, pada tahap selanjutnya akan mendorong berkembangnya perumahan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya kawasan perencanaan bukanlah merupakan kawasan kosong yang belum terbangun. Pada beberapa bagian telah berkembang lingkungan-Iingkungan hunian, dimana sebagian diantaranya merupakan lingkungan hunian dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Dengan demikian, realisasi pembangunan kawasan permukiman akan berupa pembangunan unit-unit hunian baru serta penataan kawasan pemukiman lama yang belum mencerminkan suasana lingkungan perumahan yang layak huni. Untuk prioritas tahapan pembangunannya dapat dilihat pada Tabel 5.8.

P

rogram-program pembangunan per tahapan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.8. Program-program pembangunan tersebut secara umum terbagi atas program pembangunan

yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu maupun yang dilakukan secara berkala (seperti programprogram peningkatan kemampuan kelembagaan pembangunan).

D

itinjau dari kemungkinan realisasinya, dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan penduduk dan total data tampung kawasan serta faktor kondisi sosial-ekonomi-politik saat ini, maka diperkirakan

tidak seluruh komponen yang direncanakan akan dapat terealisasi dalam kurun waktu umum berlakunya RTRK selama 10 tahun.Untuk itu penentuan jangka waktu pelaksanan pembangunan tersebut ditetapkan dalam suatu kurun waktu tertentu yang relatif lebih panjang, disesuaikan dengan kurun waktu program pembangunan jangka pendek (lima tahun)


6 - 19

Indikasi Program Pembangunan dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan Tarakan utara

Recommend Documents