IMPLEMENTATION OF PERIODIC MAINTENANCE WORK CHARTERING AGREEMENT OF BENDUNGAN-JENGGRIK ROAD: A CASE STUDY IN SEKAR INDO PRATAMA L.P.
JURNAL Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Disusun Oleh : LILAN IRAWATI PERMATASARI 13100069
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2017
Implementation of Periodic Maintenance Work Chartering Agreement of Bendungan-Jenggrik Road: A Case Study in Sekar Indo Pratama L.P.
Oleh : Lilan Irawati Permatasari 13100069 Email :
[email protected]
ABSTRACT It is a matter of fact that developing countries are closely related with the term “national development”, done to fulfill the countries’ goal of improving public welfare. National development itself is physically manifested in the form of constructions of facilities, namely roads, buildings, and housing, complete with their respective infrastructure, which are built to initiate and support social, economic, and cultural growth and development. The construction projects’ initiatives themselves come from the Government or private entities, with interchangeable role as investor or contractor. The agreement made by the commitment maker official and Sekar Indo Pratama L.P. is binding, which means that the said agreement applies as the rules for those who made them, and creates a law that determines the compliance of the rights and obligations of parties which are entering into the agreement. The problems in this research are focused on how to acquire the construction project and the implementation of the work chartering agreement, along with the obstacles faced in the implementation. The study aims to analyze the ways of acquiring the construction project, the implementation of the periodic maintenance
work chartering agreement of Bendungan-Jenggrik road, and its obstacles. The study itself was conducted at the Public Works Agency of Karanganyar regency and Sekar Indo Pratama L.P. as well. This study is included in sociological empirical studies, and is of descriptive manner. There are two kinds of data used in this study: primary data, which is the data gathered on field research, and secondary data, in form of literature study. The data is then analyzed in qualitative manner. The findings show that the procedure of post-qualification public tender and the implementation of the periodic maintenance work chartering agreement of Bendungan-Jenggrik road are properly conducted according to the Presidential Regulation No. 54/2010 on Procurement of Goods and Services to the Government. The hindrances in implementation of this agreement are mainly caused by rain which often occurs at the construction site, and also by the community aspiration of hiring locals to the construction project. However, this could be handled by Sekar Indo Pratama L.P. by briefing the locals not to disturb the construction project. Keywords : Public Goods, Contract
A. Latar Belakang Masalah : Negara
berkembang
sangat
erat
hubungannya
dengan
pembangunan nasional guna mencapai tujuan daripada suatu negara. Termasuk Negara Republik Indonesia yang juga mempunyai tujuan dan dicantumkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan cara mengadakan pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun materiil. Pembangunan dibidang fisik dewasa ini perkembangnnya seiring dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bentuk lain dari pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan gedung, perumahan dan beserta infrastrukturnya yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, baik itu dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Negara Indonesia proyek pembangunan
fisik tersebut bisa
datang dari Pemerintah maupun swasta, baik itu swasta
domestik
ataupun swasta asing.CV. Sekar Indo Pratama sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Kontruksi di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan pemeliharaan jalan dengan pemerintah yang diwakilkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Karanganyar
untuk
merencanakan,
melaksanakan
pembangunan dan mengawasi bangunan – bangunan yang sedang dalam proses pembangunan sampai selesai.
Perjanjian yang dibuat antara CV. Sekar Indo Pratama dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangnyar bersifat mengikat, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga mematuhi
dan
para pihak yang membuat perjanjian harus
melaksanakan
perjanjian
tersebut.
Perjanjian
pemborongan yang dilakukan CV. Sekar Indo Pratama dan Pejabat Pembuat
Komitmen
pada
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Karanganyar menimbulkan suatu hukum yang berupa terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana cara memperoleh proyek perjanjian pemborongan pekerjaan Pemelihraan berkala Jalan Bendungan Jenggrik ? 2. Bagaimana
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan
pekerjaan
Pemeliharaan berkala Jalan Bendungan Jenggrik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Bina
Marga
Dinas
Pekerjaan
Karanganyar dengan CV. Sekar Indo Pratama?
Umum
Kabupaten
3. Apakah hambatan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: a. Cara memperoleh Proyek Perjanjian Pemborongan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Bendungan Jenggrik . b. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik. c. Hambatan
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan
pekerjaan
Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik. C. Metode Penelitian Untuk membantu dan menunjang penulisan skripsi ini, metode yang digunakan yaitu metode sosiologis empiris yang pembahasannya terhadap kenyataan yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yaitu dengan wawancara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku peraturan perundang – undangan. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan, memaparkan secara jelas, terperinci, sistematis yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. D. Hasil Penelitian 1. Cara Memperoleh Proyek Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik Cara memperoleh proyek perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Sekar Indo Pratama yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik, proses perolehan proyeknya dilakukan melalui pelelangan umum pascakualifikasi. Adapun prosedur pelelangan umum pascskualifikasi yaitu meliputi : 1. Pengumuman, Pokja ULP mengumunkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), untuk Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada pada http://lpse.karanganyarkab.go.id. 2. Pendafataran, Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pelelangan dengan
melampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan Sertifikat Badan Usaha (SBU). 3. Pengambilan dokumen pengadaan lelang umum, Para penyedia barang/jasa harus mengambil dokumen lelang ini pada instansi yang mengadakan pelelangan. Dokumen pengadaan ini berisikan tentang pedoman bagi para penyedia
barang/jasa dalam melakukan
penawaran atas sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan. 4. Penjelasan, Dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Kontruksi 11 pada Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016. Prosesnya dilakukan secara online/ eletronik melalui aplikasi SPSE yang nantinya akan ada tanya jawab antara penyedia barang/jasa dengan panitia pelelangan. 1 5. Penyusunan
berita
acara
penjelasan
dokumen
lelang
dan
Perubahannya, Dilakukan oleh panitia pelelangan dengan merangkum hasil dari pemberian penjelasan. 6. Pemasukan
penawaran,
dalam
pemasukan
penawaran
harus
melampirkan beberapa persyaratan, yaitu : Daftar Kuantitas dan Harga, Dokumen Penawaran Teknis, Data kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE, Hasil pemindaian (scan) Dukungan Bank
1
Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) dan Addendum Dokumen Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan – Jenggrik Kabupaten Karanganyar.
Jateng Cabang Karanganyar, Hasil Pemindaian (scan) Dukungan AMP/ Surat Perjanjian Sewa Peralatan. 7. Pembukaan Penawaran Pembukaan penawaran, tahap ini dilakukan dengan system terbuka, artinya semua penyedia barang/jasa dan panitia pelelangan secara bersama-sama dengan cara panitia lelang mengunduh (download) kemudian membuka satu persatu dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa. 8. Evaluasi penawaran, adapun proses evaluasi penawaran yang meliputi : aritmatik, administrasi, teknis, kewajaran harga, dan evaluasi kualifikasi yang sesuai dengan Standar Bidding Dokumen (SBD) / Perpres54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan hasil dari evaluasi adalah sebagai berikut : 2 9. Penetapan pemenang Penetapan pemenang ditetapkan oleh Pokja Pekerjaan Kontruksi 11 Pada Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 yang menetapkan CV. Sekar Indo Pratama dengan besar penawaran terkoreksi Rp. 1.059.332.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Sembilann Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu). 3
2 3
Berita Acara Evaluasi Penawaran PemeliharaanBerkala Jalan Bendungan - Jenggrik Berita Acara Hasil Pelelangan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendunngan – Jenggrik.
10. Masa sanggahan, masa sanggahan ini diajukan oleh peserta penyedia barang/jasa yang dapat membuktikan bahwa dalam proses pelelangan hingga ditetapkannya pemenang, telah terjadi KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). 11. Penunjukkan
pemenang,
Tahap
ini
diterbitkan
No.
Surat
050/25.01/PPK/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan akan dikeluarkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK). 12. Penandatanganan Kontrak , tujuannya agar mengikat kedua belah pihak. Setelah itu dilampirkan juga Surat Perintah Kerja ( SPK) dan juga Surat Perintah Mulai Kerja untuk memulai pekerjaan. Surat perjanjian ditanda tangani oleh para pihak.
2. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik maka untuk melihat terlaksana atau tidaknya pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik dapat dilihat sejak Kontrak atau Perjanjian dan SPMK ditanda tangani oleh para pihak. Dengan ditanda tangani kontrak tersebut ini berarti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Isi kontrak
dalam perjanjian kegiatan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 3. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan, dapat berasal dari para pihak itu sendiri maupun dari pihak luar. Begitu juga dengan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan Jenggrik oleh CV. Sekar Indo Pratama yang mengalami berbagai hambatan-hambatan dalam melakukan pekerjaannya yaitu mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak memungkinkan pihak kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, mengingat
keadaan cuaca, dan masalah tenaga kerja, dimana
masyarakat setempat
menginginkan bekerja sebagai tenaga ahli
perusahaan, sedangkan masyarakat itu sendiri kurang berpengalaman dalam bidang yang dikehendaki E. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Prosedur cara memperolehh proyek perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik meliputi : pengumuman, pendaftaran, pengambilan dokumen
lelang, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, masa sanggahan, penunjukan pemenang, penanda tanganan kontrak. 2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik mengenai hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 3. Hambatan pelaksanaan perjanjian pemborongan pemeliharaan berkala jalan bendungan jenggrik yaitu mengenai waktu yang tidak memungkinkan penyedia barang / jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena keadaan cuaca menghambat pelaksanaan dan masyarakat setempat yang menginginkan untuk menjadi tenaga ahli dalam pekerjaan sedangkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup baik dalam bidangnya. DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya. Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung : Alumni
Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta : UII Press. Bambang Waluyo. 2002. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika. Fence M. Wantu. 2011. Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Komentar KUHAP. Bandung : Mandar Maju. Leden Marpaung. 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta. Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju. Mahkamah Konstitusi. 2009. Subsatntif. Jakarta
Mengawal
Demokrasi
Menegakan
Keadilan
M.Yahya Harahap.2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Rusli. Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press ). Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
Internet http://www.hukumonline.com ( 6 Juni 2016 pukul 10.30 ) http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/dndx.php?
