Policy Implementation of the Work Discipline Of Civil Servants (Study Did At North Sulawesi Provincial Health Office)
Nicky E. Lompoliuw Burhanuddin. Kiyai Joorie M. Ruru ABSTRACT This research thesis is prepared in order to obtain a Bachelor’s degree in The Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado. Based on the preliminary study conducted by the researcher, the low awareness of civil servants in the implementation of labor discipline policies in the scope of the civil servants health bureau of north Sulawesi province that has been set in accordance to PP no 53 of 2010, on discipline of civil servants. This the research discovered a need to review and reconsider the policy implementation on labor discipline of the civil servants in north Sulawesi provincial health bureau. This study used qualitative research methods. Date were collected from the stage of observation, interview, to documentation. The conclusion that can be drawn from this research is that the civil servants in north Sulawesi provincial health bureau still have low awareness on the importance of discipline improve the quality of their work. In the other words, they can improve the quality of public service provided to the communities in need. Keywords : Policy Implementation, Employee Work Discipline.
menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil akan
Pendahuluan Dengan adanya Peraturan Pemerintah
setia dan taat sepenuhnya pada pancasila, UUD
(PP) no 30 tahun 1980 tentang peraturan
1945, Negara, serta pemerintah dan juga
“Disiplin Pegawai Negeri Sipil” yang sudah
mengutamakan
tidak
dan
dibandingkan kepentingan pribadi ataupun
kemudian
golongan dan akan bekerja dengan jujur, tertib,
direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) no
cermat dan bersemangat untuk kepentingan
53 tahun 2010 tentang “Disiplin Pegawai
negara
sesuai
dengan
perkembangan
Negeri
keadaan
Sipil”,
telah
kebutuhan yang
memberikan
suatu
Disiplin
kepentingan
merupakan
negara
kemampuan
kebijakan kepada para pegawai negeri sipil
mengendalikan perilaku yang berasal dari
agar meningkatkan kedisiplinan
dalam
dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal
setiap pegawai kantor dan hal-hal
yang telah di atur dari luar norma yang sudah
lainnya yang sudah tertera dalam Peraturan
ada. Dengan kata lain disiplin dari segi
Pemerintah (PP) no 53 tahun 2010.
psikologi merupakan perilaku seseorang yang
berkerja
Adapun juga dasar hukum yaitu
muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan
Undang-undang no 8 tahun 1974 yang sudah di
aturan yang telah di tetapkan. Disiplin pada
revisi menjadi undang-undang no 43 tahun
umumnya sangat dibutuhkan di dalam dunia
1999
organisasi maupun instansi pemerintahan dan
tentang
pokok-pokok
kepegawaian
dimana pada bagian kelima tentang sumpah,
semua
kode
pemerintahan mempunyai standar perilaku
etik,
dan
peraturan
disiplin
yang 1
organisasi
maupun
instansi
yang harus dilakukan setiap pegawainya dalam
tidak masuk kerja pada hari jumat dengan
hubungannya
alasan yang berbeda-beda.
dengan
pekerjaan
dan
menginginkan para pegawai untuk mematuhi setiap
aturan
maupun
kebijakan
Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk
yang
memberikan
pelayanan
publik
yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan
profesional dan berkualitas untuk masyarakat
untuk
tetapi
sebagai orang yang harus dilayani. Peran dari
dalam kenyataannya seringkali pegawai di
Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai perencana,
instansi-instansi pemerintahan maupun private
pelaksanan, dan pengawas penyelenggaraan
tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai
tugas umum pemerintah. Akan tetapi pada
pegawai dengan baik dan benar dimana sering
kenyataannya
tidak menaati kebijakan ataupun aturan yang
masyarakat biasa kurang merasakan pelayanan
sudah di berlakukan sebelumnya atau dengan
publik yang baik dan sesuai dengan prosedur
kata lain tidak disiplin.
dimana seringkali dalam pelayanan untuk
meningkatkan
produktivitas,
sering
kita
dapati
sebagai
Kita ketahui dimana setiap berakhirnya
mendapatkan informasi maupun pengobatan
libur panjang seperti libur idul fitri maupun
dan sebagainya dapat memerlukan waktu yang
libur natal dan tahun baru, seringkali pada saat
lama
pelaksanaan apel perdana terdapat banyak
Kurangnya disiplin kerja pegawai maka semua
sekali Pegawai Negeri Sipil yang mangkir dari
tugas dan tanggungjawab yang seharusnya
apel
dilakukan
perdana atau dengan kata lain tidak
dengan
alasan
akan
yang
berbelit-belit.
terbengkalai
dikarenakan
menghadiri apel perdana yang dilaksanakan,
kurangnya tingkat disiplin yang dimiliki setiap
dengan begitu presentase kehadiran pegawai
pegawai seperti terlambat tiba di kantor,
menurun dan tingkat kedisiplinan pegawai
mempercepat waktu jam istirahat bahkan
sudah rendah. Sering juga di dapati terdapat
meninggalkan tempat kerja atau kantor dengan
beberapa Pegawai Negeri Sipil yang tidak
waktu yang tidak sesuai dengan kebijakan
melaksanakan
yang sudah ditetapkan sebelumnya yang
tugas
serta
tanggungjawab
dengan benar sesuai dengan PP no 53 Tahun
seharusnya
2010.
pemerintah.
Terdapat
juga
pelanggaran
yang
sesuai
dengan
peraturan
dilakukan para Pegawai Negeri Sipil yaitu
Dengan begini maka banyak sekali
mangkir dari tugas kantor dengan alasan
hal-hal publik yang terbengkalai dengan begitu
“HARKENAS” atau kita tahu dengan Hari
waktu kerja yang sudah ditetapkan menjadi
Kejepit
contoh
bertambah karena kurangnya disiplin pegawai
terdapat hari libur nasional pada hari kamis,
negeri sipil dalam menjalankan tugas dan
bertepatan hari pelaksanaan kantor bagi PNS
tanggungjawab seperti juga dalam proses
hanya sampai hari jumat dan hari sabtunya
permohonan permintaan obat-obatan gratis
libur dengan hal ini maka para pegawai tidak
untuk
segan-segan untuk mangkir dari kantor atau
pelaksanaan
Nasional
dimana
seperti
2
penyelenggaraan pengobatan
bakti gratis
sosial, dari
oraganisasi-organisasi peduli kesehatan harus
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
memakan proses hampir dua bulan lamanya
ini maka kualitas kerja serta pelayanan
ataupun bisa kurang lebih satu bulan. Akan
Pegawai Negeri Sipil bagi masyarakat umum.
tetapi, harus di follow Up terus agar dapat
Dimana yang kita ketahui bahwa dalam hal
diproses dengan cepat yang seharusnya sesuai
pelayanan pegawai negeri sipil bernilai buruk
dengan
RI
karena sering terjadi keterlambatan dalam hal
memberikan waktu 14 hari kerja (sejak
penyelesaian tugas walaupun sudah ditetapkan
berkas/surat dimasukan dengan lengkap).
waktu kerja sebelumnya dan juga mengenai
peraturan
Terdapat
KEMENKES
juga
peraturan
keramahan dalam melayani masyarakat yang
pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 Disiplin
berkepentingan dalam instansi pemerintahan
Pegawai Negeri Sipil BAB II “Kewajiban dan
terkait, terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil
Larangan” bagian ke satu “Kewajiban” pasal 3
yang sering melayani masyarakat umum
poin ke 7(tujuh) mengatakan “setiap PNS
dengan tidak ramah seperti memberikan
wajib: mengutamakan kepentingan Negara
penjelasan
daripada
seseorang,
berbicara dengan nada yang tinggi kepada
pada
masyarakat yang dilayani. Padahal seharusnya
implementasinya tidak sesuai dengan PP
seorang pelayan publik harus memberikan
tersebut dimana kita lihat dalam proses
pelayanan yang sebaik-baik mungkin kepada
birokrasi atau bisa di katakan proses dari meja
masyarakat.
kepentingan
dan/atau
dalam
sendiri,
golongan”
tetapi
ke meja sering kali pegawai mengutamakan
dengan
masa
bodoh,
bahkan
Masalah yang terjadi di atas di
golongan dimana apabila terdapat keluarga
karenakan
kemungkinan
kurang
atau kerabat dekat sedang memiliki keperluan
komunikasi yang baik antara pimpinan/atasan
di instansi tersebut maka keluarga atau kerabat
dengan
tersebut akan di dahulukan dalam mengurus
kedisiplin kurang di lakukan oleh setiap
berkas atau lain sebagainya.
pegawai. Sumber daya juga mendukung untuk
pegawai/bawahannya
adanya
sehingga
Alasan yang tepat mengapa perlu
kelangsungan kerja pegawai negeri sipil akan
adanya Kebijakan tentang Disiplin Kerja PNS
tetapi dengan kurangnya SDM yang ada di
adalah untuk melihat apakah kebijakan yang
Dinas
sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk
mengakibatkan semangat pegawai menurun
meningkatkan
sudah
seperti ruangan yang tidak di fasilitasi oleh
terlaksanakan dengan baik atau sebaliknya.
pendingin ruangan ataupun orang-orang yang
Karena
ada
disiplin
disiplin
kerja
kerja
PNS
PNS
itu
sangat
Kesehatan
di
dalam
Provinsi
lingkup
tersebut
SULUT
kurang
dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan
mempunyai minat dalam bekerja di bidang
untuk meningkatkan profesionalitas dalam hal
tersebut.
pelayanan publik di indonesia terlebih khusus
persetujuan penugasan yang sering di setujui
di sulawesi utara. Karena dengan adanya
oleh setiap pegawai akan tetapi sebenarnya 3
Dalam halnya
disposisi
atau
mereka
melakukan
terpaksa
instrument kunci dan teknik pengumpulan data
dikarenakan satu dan lain hal yang sebenarnya
dilakukan secara triangulasi dimana peneliti
tidak disukai oleh pegawai tersebut sehingga
me- ngumpulkan data dengan menggabungkan
menurunkan kwalitas disiplin kerja pegawai itu
dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sendiri. Struktur birokasi menentukan baik
sumber data yang telah ada, analisis data
buruknya implementasi kebijakan disiplin PNS
bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif
ini di terapkan, kurangnya kesadaran disiplin
lebih menekankan pada makna dari pada
kerja PNS di DINKES Provinsi SULUT
generalisasi.
dikarenakan struktur birokrasi yang ada tidak
Data Primer. Data yang diperoleh langsung
sesuai dengan yang seharusnya seperti pejabat
dari informen dengan wawancara langsung.
structural yang menduduki suatu jabatan yang
Data Sekunder. Data yang diperoleh dari
memang tidak memiliki keahlian di bidang itu
dokumen atau sumber resmi Kantor Dinas
sendiri sehingga tidak bisa mengatur apa yang
Kesehatan Provinsi SULUT.
menjadi
itu
tanggungjawab
dengan
yang
harus
dia Teknik Pengumpulan Data
lakukan.
Observasi: Yaitu pengamatan yang
Masalah-masalah yang berada dalam
dilakukan peneliti dilokasi penelitian.
uraian di atas berlaku untuk semua PNS
Wawancara:
dikarenakan sesuai dengan yang tertulis dalam
Yaitu
peneliti
mengadakan wawancara atau tanya jawab
PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
secara
Negeri Sipil BAB II Pasal III yaitu : (1) masuk
langsung
dengan
informan
kunci
melalui daftar pertanyaan yang disiapkan
kerja dan menaati ketentuan jam kerja, (2)
terlebih dahulu (wawancara tidak terstruktur).
memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada
Dokumentasi/dokumenter:
masyarakat. Dua poin ini yang terdapat dalam
Yaitu
dengan cara mengumpulkan dan menelaah
peraturan pemerintah diantara beberapa poin,
dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di
poin inilah yang sering tidak di taati oleh
lokasi penelitian.
sebagian PNS dan dua hal inilah yang
Fokus
membuat masyarakat merasa tidak nyaman
penelitian
dalam
judul
“Implementasi Kebijakan tentang Disiplin
dengan pelayanan publik yang diberikan
Kerja Pegawai Negeri Sipil” ini kepada
pemerintah.
pegawai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
B. Metode Penelitian Jenis
untuk
melihat
implementasi kebijakan yang sudah di buat
digunakan peneliti adalah jenis penelitian
oleh pemerintah yaitu disiplin kerja PNS
kualitatif, dimana jenis penelitian kualitatif
dalam hal ini berfokus pada implemtasi
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
kebijakan disiplin kerja PNS di DINKES
yang
Provinsi SULUT sudah terlaksana dengan baik
dimana
penelitian
guna
yang
alamiah
metode
Utara
peneliti
sebagai 4
atau tidak. Dengan teori implementasi yang di
dilakukan secara terus menerus sejak awal
gunakan
dimana
sampai selesainya penelitian secara bersamaan,
agar
yaitu sebagai berikut: (1) Reduksi Data, (2)
oleh
Edward
mengutamakan
empat
ke isu
III pokok
implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:
Penyajian Data, (3) Penarikan Kesimpulan.
(1) Komunikasi berkenan dengan bagaimana
model implementasi menurut Edward III
kebijakan di komunikasikan pada organisasi
mengutamakan 4 hal pokok, yaitu :
dan/atau publik. Ketersediaan sumber daya
Komunikasi berkenan dengan bagaimana
untuk melaksanakan kebijakan, sikap yang
kebijakan di komunikasikan pada organisasi
tanggap
dan
dan/atau publik. Ketersediaan sumber daya
pelaksana
untuk melaksanakan kebijakan, sikap yang
dari
bagaimana
pihak
yang
struktur
terlibat,
organisasi
kebijakan. (2) Sumber Daya berkenan dengan
tanggap
ketersediaan
pendukung,
bagaimana
khususnya sumber daya manusia. Hal ini
kebijakan.
berkenan
sumber
dengan
daya
kecakapan
dari
pihak
struktur
yang
terlibat,
organisasi
dan
pelaksana
pelaksana
Dalam implementasi kebijakan tentang
kebijakan publik untuk carry out kebijakan
disiplin kerja pegawai negeri sipil yang ada di
secara efektif. (3) Disposition/ Disposisi/
DINKES
Pengakuan (Persetujuan) berkenan dengan
komunikasi yang di lakukan oleh atasan-atasan
kesediaan dari para implementor untuk carry
atau biasa di sebut pejabat structural sehingga
out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja
mereka tidak mengetahui tingkat kedisiplin
tidak
dan
para pegawai atau bawahan yang di bawah
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. (4)
kepemimpinanya tidak disiplin dan lebih
Struktur birokrasi berkenan dengan kesesuaian
mementingkan
organisasi
tanggungjawab mereka di kantor. Hal ini juga
mencukupi,
tanpa
birokrasi
kesediaan
yang
menjadi
Provinsi
masalah
Tantangannya adalah bagaimana agar tidak
pimpinannya memiliki kesenjangan dalam
terjadi Bureaucratic fragmentation karena
halnya komunikasi sehingga yang seharusnya
struktur ini menjadikan proses implementasi
dalam organisasi atau instansi pemerintahan
menjadi jauh dari efektif.
yang bekerjasama membuat tidak adanya
sehingga
data
analisis
pegawai
daripada
yang
kualitatif,
para
pribadi
kurangnya
penyelenggara implementasi kebijakan publik.
Penelitian ini merupakan penelitian
membuat
SULUT
dengan
kesatuan dalam melaksanakan tugas karena
secara
terjadinya kesenjangan tersebut yang berawal
kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang
dari kurangnya komunikasi pimpinan terhadap
disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik
pegawai yang ada di dinas kesehatan provinsi
Analisis data yang digunakan dalam penelitian
sulut.
ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan
Huberman
(dalam
buku
Seharusnya pimpinan yang baik dan
Arikunto,
mengetahui
Suharsimi. 2010), yakni analisis data yang
langkah-langkah
untuk
meningkatkan kwalitas kerja pegawai serta 5
tingkat diisiplin yang tinggi harus melakukan
pegawai
komunikasi yang baik dengan bawahan agar
kemungkinan
supada
berkala
karena merasa takut oleh atasannya atau hanya
mengenai kedisiplinan maupun kwalitas kerja
ingin mencapai suatu tujuan yang hanya
pegawainya apakan meningkat, atau bahkan
mementingkan
menurun.
kelompok sehingga dengan melakukan suatu
bisa
Sumber ketersediaan
memantau
daya
secara
berkenan
sumber
daya
dengan
melaksanakan
Tugas
dilaksanakan
Luar(TL)
oleh
kepentingan
pegawai
pribadi
atau
tugas dantanggungjawab dengan begitu saja
pendukung,
yang
seharusnya
tidak
diinginkannya
khususnya sumber daya manusia. Hal ini
mengakibatkan kwalitas pelaksanaan kebijakan
berkenan
pelaksana
disiplin kerja pegawai yang ada di dinkes
kebijakan publik untuk carry out kebijakan
provinsi sulut itu rendah karena tugas dan
secara efektif.
tanggungjawab yang disetujui oleh setiap
dengan
kecakapan
Sumberdaya yang dimiliki di dinas
pegawai karena hanya dilatarbelakangi oleh
kesehatan provinsi sulut ini mulai dari sarana-
keinginan pribadi maupun kelompok ataupun
prasarana kurang mendukung untuk pegawai
merasa
meningkatkan kedisiplinannya dimana ruang
memimpinnya di salah satu bagian yang ada di
kantor yang tidak difasilitasi dengan pendingin
dinkes provinsi sulut.
ruang sehingga para pegawai tidak memiliki
Struktur
takut
kepada
birokrasi
atasan
yang
berkenan dengan
semangat kerja dan memilih untuk pergi dari
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi
kantor
serta
penyelenggara implementasi kebijakan publik.
tanggungjawabnya dan menimmati suasana
Tantangannya adalah bagaimana agar tidak
yang sejuk di pusat perbelanjaan dan lain
terjadi Bureaucratic fragmentation karena
sebagainya ataupun orang-orang yang bekerja
struktur ini menjadikan proses implementasi
disitu tidak sesuai dengan minat dan bakat
menjadi jauh dari efektif.
meninggalkan
tugas
yang dimiliki sehingga lambatnya peningkatan
Sesuai dengan structural birokrasi yang
disiplin kerja pegawai.
ada
sebaiknya
terjauhi
dari
halnya
Disposisi berkenan dengan kesediaan
bureaucratic fragmentation tetapi yang terjadi
dari para implementor untuk carry out
dilapangan setelah melaksanakan penelitian
kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja
kurang adanya koordinasi dan kerjasama
tidak
diantara bagian-bagian yang ada didalam
mencukupi,
tanpa
kesediaan
dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi/persetujuan
dalam
lingkup dinas kesehatan sehingga setiap
halnya
pegawai
yang
melaksanakan
tugas
dan
melaksanakan tugas yang diberikan kepada
tanggungjawab mereka tidak disiplin karena
pegawai
saling meremehkan antara bagian lain dengan
biasanya
hanya
karenakan
keterpaksaan karena sesuai dengan penelitian
bagian
langsung di dinas kesehatan kebanyakan
mengakibatkan pelaksanaan kebijakan disiplin 6
yang
satunya
inilah
yang
kerja pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan
merasa takut kepada atasan jangan sampai
Provinsi
jabatan
Sulawesi
Utara
rendah
karena
yang
didudukinya
saat
ini
kurangnya koordinasi serta kerjasama yang di
digantikan oleh orang lain ataupun hal ini
bangun dalam struktur birokrasi yang sudah di
hanya
buat.
kepentingangan
Sebaiknya
peran
pemimpinlah
yang
dikarenakan
adanya
pribadi
maupun
kelompok.
mengendalikan jalannya birokrasi dalam suatu
4. Kurangnya koordinasi serta kerjasama
instansi denga bawahan-bawahannya yang
antara bagian satu dengan yang lain sesuai
terkait agar supaya implementasi kebijakan
dengan yang ada di struktur sehingga satu
disiplin kerja pegawai di lingkup dinas
sama
kesehatan provinsi sulut bisa di tingkatkan dari
menganggap isapan jempol belaka tugas
waktu ke waktu agar bisa memiliki daya saing
serta tanggungjaab yang sudah di berikan
dengan instansi-instansi pemerintahan yang
kepadanya.
lain
setiap
pegawai
hanya
lainnya. 2. Saran Sesuai
Penutup 1. Kesimpulan
dengan
penelitian
dan
pengamatan serta kesimpulan di atas, maka ada
Implementasi kebijakan tentang disiplin
saran yang dapat penulis berikan dalam rangka
kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan
implementasi kebijakan tentang disiplin kerja
Provinsi Sulawesi Utara yang dilihat dari hasil
PNS di lingkup dinas kesehatan provinsi
penelitian mengenai permasalahan yang ada,
Sulawesi utara, yaitu :
yaitu : 1. Masih
1. Pimpinan kurangnya
lebih
lagi
melakukan
komunikasi
antara
komunikasi dengan para bawahan atau
bawahan
yang
pegawainya kalau bisa secara empat
mengakibatkan terjadinya kesenjangan
mata apabila salah satu pegawainya
antara atasan dan bawahan sehingga
memang sudah tidak disiplin dalam
pimpinan kurang bisa memantau tingkat
melaksanakan tugas agar setiap pegawai
kedisiplinan
mendapatkan titik terang atau jalan
pimpinan
dengan
yang
ada
pada
setiap
bawahannya.
keluar apabila mendapat masalah yang
2. Kurangnya sumber daya yang dimiliki
mengakibatkan
rendahnya
sehingga mengurangi semangat setiap
pegawai
pegawai dalam melaksanakan tugas serta
kebijakan disiplin kerja pegawai.
tanggungjawab yang sudah diberikan
mengenai
kesadaran
implementasi
2. Sebaiknya sumberdaya yang dimiliki
kepadanya.
harus sesuai
dengan
perkembangan
3. Disposisi/persetujuan yang biasanya di
maupun kondisi yang ada sehingga bisa
lakukan oleh pegawai dikarenakan hanya
membuat para pegawai semangat dalam 7
bekerja sehingga disiplin setiap pegawai
Produktivitas
itu meningkat terus menerus.
Grasinda.
Pegawai).
Jakarta
:
3. Seorang pemimpin harus bijak serta
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
tepat dalam mengambil suatu keputusan
tentang perubahan atas Undang-undang
dimana
keputusan
dalam
halnya
nomor 8 tahun 1974 tentang “Pokok-
memilih
seorang
pegawai
untuk
pokok Kepegawaian”
melakukan tugas luar misalnya atau melaksanakan
tugas
yang
Peraturan Pemerintah (PP) no 30 tahun 1980 tentang peraturan “Disiplin Pegawai
sudah
memang di programkan agar supaya
Negeri
pegawai yang menjalankan tugas yang
dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 53
diberikan sesuai dengan keahliannya
tahun 2010 tentang “Disiplin Pegawai
maka tugas tersebut dapat dilaksanakan
Negeri Sipil”
dengan baik sesuai dengan hasil yang
Elex Media Komputindo.
bekerjasama serta berkoordinir dengan yang lain karena dalam suatu instansi memiliki beberapa orang yang memiliki perbedaan-perbedaan yang harus di satukan agar supaya tujuan-tujuan yang dapat
diimplemetasikan dikarenakan adanya serta
saling
koordinasi
dengan baik antar sesama pegawai, sesama atasan, atasan dengan bawahan atau sebaliknya.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto,
Suharsimi.
2010.
Prosedur
Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Yogyakarta: Rineka Cipta. Hariandja,
Marihot
Manajemen
Tua
Sumber
(Pengadaan, Pengkompensasian,
Efendi. Daya
2002.
Manusia
Pengembangan, dan
direvisi
manajemen kebijakan”. Jakarta : PT
instansi pemerintahan harus tahu dalam
kerjasama
sudah
“dinamika kebijakan-analisis kebijakan-
4. Seharusnya orang yang berkerja dalam
direncanakan
yang
Riant, Nugroho, DR. 2011. Public Policy
sudah direncanakan sebelumnya.
sudah
Sipil”
Peningkatan 8
