Implementasi Undang-undang Guru dan Dosen Terhadap Kinerja Profesional Pendidik dan Kesiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 1

Implementasi Undang-undang Guru dan Dosen Terhadap Kinerja Profesional Pendidik dan Kesiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 1 Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. 2 A.

Latar Belakang Pembangunan nasional di bidang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 disebutkan (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU Pendidikan Nasional) adalah membentuk karakter yang dijiwai ke-lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Pasal 3 UU Pendidikan Nasional

disebutkan “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 1

Dipresentasikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-3 tahun 2016, Universitas Samudera Langsa- Aceh Timur, 4 Mai 2016. 2 Dosen, Lektor Kepala/Pembina Utama Muda/IVc, pada Bagian Keperdataan Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Dr/S3 (FH-Unpad Bandung, Hukum Bisnis), M. Hum/S2 (FH Unpad-Bandung, Hukum Bisnis), SH/S1 (FH Unsyiah, Hukum Dagang). Spesialisasi, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum HKI, Hukum Adat dan Studi Gender. Email. [email protected] dan [email protected]

1

bertanggung jawab”. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pun difungsikan untuk dapat membentuk watak/ karakter serta kepribadian yang baik. Guru dan dosen menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter Pasal 3 UU Pendidikan Nasional maka peranan guru dan dosen sangat penting merupakan kunci utama dalam pembentukan internalisasi karakter kepada anak didiknya. Seorang guru dan dosen di samping harus memiliki pemahaman, keterampilan dan kompetensi mengenai karakter, juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia dalam dirinya, mempraktikkan sebagai bagian dari kesehariannya. Dengan kata lain sebelum mengajarkan atau menginternalisasikan karakter kepada anak didiknya, guru dan dosen harus terlebih dahulu memancarkan karakter-karakter mulia dari dalam dirinya. Jika kurang optimal dilakukan maka guru dan dosen tersebut belum maksimal menjiwai karakter, dapat saja mempengaruhi proses pembelajaran yang terjadi. Oleh karena itu para guru terlebih dahulu menguasai dan melengkapi diri dengan materi bahan perkuliahan yang diampunya, menggunakan teknologi sesuai perkembangan zamannya, berkarakter mulia, agar bisa sukses mendidik anak didiknya. Para guru dan dosen harus merubah paradigma dan mindset dari sekedar memberikan teori ranah kognitif, ke arah pemberian teladan dan psikis nyata. Tidak hanya secara ontologi, akan tetapi menjangkau wilayah epistemologi dan aksiologi kemanfaatan suatu ilmu pengetahuan yang ditransfer kepada anak didiknya. Dengan demikian tugas seorang guru dan dosen tidak hanya transfer of knowledge melainkan juga harus mampu menanamkan nilai-nilai positif, empati dan simpati kepada anak didik sebagai bekal ilmuwan yang tidak hanya mengandalkan logika semata berbekal IPTEK, hal sejenis ini akan melahirkan ilmuwan sombong/arogan, nonempati kepada sesama tetapi IPTEK yang harus diperkuat IMTAK. Guru dan dosen tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan emosional dan spiritual. Tujuannya agar guru dan dosen mampu membuka mata hati anak didik untuk belajar dan selanjutnya mampu hidup dengan ketinggian budi pekerti/karakter di tengah masyarakat dan bangsanya. Dalam pergaulannya sebagai sebagai salah satu Negara di ASEAN, Indonesia ikut ke dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terjemahan dari Asean Economy Community (AEC). MEA merupakan komitmen

negara-negara ASEAN

mewujudkan

perdagangan bebas dan pasar bebas, meningkatkan perekonomian negara anggota, membuka akses investasi kompetitif, mempercepat volume perdagangan, menciptakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang maju, sejahtera khususnya masyarakat dan pembangunan

2

nasional setiap negara anggota MEA. Pemberlakuan MEA efektif, 31 Desember 2015. 3 ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ke-tiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok. Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA tahun 2015. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan. Barkaitan dengan isu MEA, pendidikan pengemban peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu era MEA, pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, peka dan kritis dalam menghadapi tantangan dan perubahanperubahan yang terjadi di bidang pendidikan. Tantangan berlakunya MEA dalam dunia pendidikan antara lain, menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing.

B

Substansi Masalah dan Pembahasan Di Indonesia, menyiapkan SDM yang handal dan kompetitif dan yang tersedia bukan

pekerjaan mudah yang dapat dilakukan secara instan. Namun jika pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga mampu bersaing secara global. Ironinya masalah-masalah di dunia pendidikan begitu kompleks. Kondisi dapat dijelaskan yang sangat berkorelasi dengan dengan kualitas pendidikan di antaranya, keterbatasan akses sarana dan prasarana pendidikan, misalnya transportasi, fasilitas gedung sekolah yang memadai dan layak, jumlah guru dan dosen yang belum merata, kualitas mutu guru dan dosen belum optimal dan profesional, disparitas kesejahteraan antara guru dosen PNS dengan nonPNS, kesejahteraan guru utamanya yang berada di daerah terpencil. Fenomena ini berujung pada meningkatnya arus urbanisasi dari sisi guru dan dosen yang lebih menginginkan Sri Walny Rahayu, “Lembaga Adat dan Nilai Kearifan Lokal di Indonesia sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Perdagangan Anak di Era MEA” ‘Makalah, disampaikan pada International Seminar: The Strategy in Building the Competitiveness in the Asean Economic Era (SBC MEA), Gedung Nyak Syech 3rd floor, Abulyatama University, Aceh Besar-Aceh, Tanggal 31 Maret 2016. 3

3

mengabdikan keilmuwannya di perkotaan dibandingkan di daerah. Dari sudut pandang users dalam hal ini murid/siswa/mahasiswa mereka mencari dan memilih universitas yang lebih baik untuk mendapatkan ilmu yaitu di perkotaan. Aspek lainnya yang merupakan tantangan masih banyak kasus putus sekolah untuk level SMU Indonesia menduduki peringkat ke-dua di dunia, sebagaimana diuraikan Laporan terbaru Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Education at Glance 2015. Selengkapnya persentase negara dengan tingkat putus SMU tinggi di dunia diuraikan yaitu, (1). China - 64 persen, (2) Indonesia - 60 persen (3) Meksiko - 54 persen, (4) Turki - 50 persen (5). Brasil - 39 persen (6). Spanyol - 34 persen (7). Italia - 26 persen (8). Afrika Selatan - 23 persen (9). Norwegia 19 persen (10). Prancis - 15 persen (11). Inggris - 14 persen (12). Australia - 13 persen (13). Jerman - 13 persen (14). Amerika Serikat – (10) persen (15). Irlandia - 10 persen (16). Kanada - tujuh persen (17). Korea Selatan - tujuh persen. 4 Perbandingan angka putus sekolah dibanding Data dari UNICEF tahun 2015 disebutkan sejumlah 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 5 Adapun Beberapa faktor dominan penyebab tingginya usia putus sekolah di Indonesia yaitu, aspek ekonomi yang menyebabkan anak usia sekolah terpaksa bekerja mendukung ekonomi keluarga, pernikahan usia muda, kultur atau budaya patriarkhi pada masih melekat di masyarakat. Tingkat kelulusan pendidikan yang rendah akan berkorelasi dengan SDM yang akan berkompetesi di Era Global. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk di atas 15 tahun yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan secara berurutan adalah: SD 46,8%, SLTP 17,82%, SLTA 25,23% dan pendidikan tinggi 10,14%. Jika dilihat dari data tersebut, lulusan pendidikan dasar lebih mendominasi, oleh karena itu mampukah pendidikan Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan mampu bersaing era pasar bebas MEA.

4

http://news.okezone.com/read/2015/12/23/65/1273279/angka-putus-sekolah-indonesia-nomordua-di-dunia, [diakses tanggal 29/04/2016]. 5 Fundraising Yayasan Amal Khair Yasmin, Mujtahidien, http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah- [diakses tanggal 29/04/2016].

4

Fakta-fakta yang telah dikemukan di atas menujukkan kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari substansi tujuan pendidikan yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dapat dicontohkan berkaitan dengan pendidikan, seperti komersialisasi pendidikan, pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja, pendidikan yang di serahkan pada mekanisme pasar bebas, dan pendidikan sebagai lahan industrialisasi. Kondisi ini merupakan persoalan besar apakah mengingat Indonesia telah memiliki sejumlah produk peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional dan hukum positif yang mengatur mengenai tenaga pendidik Guru dan Dosen yang wajiib memiliki kualifikasi dibuktikan dnegan sertifikat pendidik sehingga diharapkan kehandalan dan professionalitasnya serta berpihak pada kepentingan komunal masyarakat Indonesia. Penting juga untuk dicatat, faktor utama pendidikan yang berkualitas terletak tidak hanya terletak pada SDM guru dan dosen, tetapi ditentukan juga oleh kurikulumnya. Karena proses interaksi antara guru, dosen dengan peserta didik akan menentukan efektif dan efisiennya tujuan pembelajaran. Kurikulum adalah alat untuk menjalin hubungan yang bertujuan untuk menjadikan sistem pendidikan lebih sistematis dan dapat dikerjakan secara terstruktur dan merata. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Hal penting yang perlu dijadikan diskusi pada kesempatan dies natalis ke-3 Universitas Samudera dimuat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Pemahaman “Guru” merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. “Dosen” merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Guru besar atau professor” (professor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. “Profesional” adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. “Kualifikasi akademik” adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. “Kompetensi” 5

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. “Sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. “Sertifikat pendidik” adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. “Gaji” adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Penghasilan” adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.

6

Dari berbagai studi yang telah dilakukan, tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi kinerja guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya. Dilaporkan bahwa negara-negara yang memberikan perhatian khusus pada gaji tenaga pendidik guru dan dosen, lebih baik mutu pendidikannya. Langkah-langkah ke arah lebih meningkatkan kesejahteraan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan telah banyak dilakukan oleh banyak negara. Di negara Asia dan Amerika Latin yang tingkat perekonomiannya setara dengan Indonesia, persentase gaji guru lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tema-tema kesejahteraan guru dalam arti luas meliputi gaji, tunjangan, dan rasa aman dalam menjalankan tugasnya perlu dikedepankan mengingat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia masih memprihatinkan utamanya yang berada di lokasi terpencil. Batasan profesionalitas seorang Guru dan Dosen standar ukurannnya diatur oleh UU Guru dan Dosen Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional, yaitu : 1.

memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;

2.

memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;

3.

memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya;

4.

mematuhi kode etik profesi;

5.

memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas;

6.

memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya;

7.

memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan;

8.

memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 9, 10,11, 15, dan butir 16.

6

Oleh karena itu, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sebagai guru profesional disyaratkan para guru wajib memiliki : 1. kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV, 2. kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, 3. sertifikat pendidik, 4. sehat jasmani dan rohani, 5. kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Indonesia berkaitan dengan perdagangan bebas dan terbukanya pasar ekonomi ASEAN berdampak pada sektor ekonomi, antara lain pendidikan. Guru dan Dosen berikut kurikulim yang ada sesuai dengan UU Pendidikan Nasional dan UU Guru dan Dosen harus dapat menciptakan SDM yang mampu bersaing di ASEAN. Tolok ukur yang perlu mendapat perhatian serius kepada faktor penguasaan inovasi, penguasaan jaringan/networking, penguasaan teknologi. Kekayaan sumberdaya alam dan jumlah penduduknya yang menempati urutan ke-empat di dunia tokoh adat, tokoh ulama, berbagai LSM yang bergerak di sektor pendidikan memberikan perhatian kepada pengembangan dan pembentukan character building dalam bentuk soft and hard skill. peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Seperti program pembangunan infrastruktur sekolah yang merata, menyusun kurikulum yang lebih representatif agar dapat menggali potensi siswa (tidak sekedar hardskill, namun juga softskill). Perlu juga mendapat perhatian masalah-masalah violence, bullying, exploitation terhadap anak didik di sekolah. Tidak jarang pula guru dan dosen menjadi pelaku dari kekerasan terhadap anak didiknya di sekolah yang menyebabkan luka bahkan kematian. Hal ini merupakan contoh buruk dari perilaku dan karakter yang dibangun oleh suatu sistem dimana karena seharusnya Guru dan Dosen menjadi panutan dan idola justru menjadi pelaku kekerasan. Hal lainnya ditemukan kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak didik di sekolah. Sekolah seharusnya merupakan salah satu tempat ideal mengubah perilaku yang buruk menjadi baik, bukan sebaliknya berubah menjadi hal-hal mengarah kepada pelanggaran norma susila, ketertiban umum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

7

C.

Kesimpulan

Guru dan Dosen yang profesional sebagai pengajar dan pendidik serta berkarakter memiliki peran penting dalam mempersiapkan SDM kompetitif dan unggul, di era MEA. Oleh karena itu, untuk memajukan pendidikan di Indonesia tidak hanya dengan merubah kurikulum dan melengkapi sarana dan prasarana saja, melainkan juga memperhatikan pembangunan SDM yang akan mengemban pendidikan tersebut. Untuk mewujudkannya pemerintah harus menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja termasuk sekolah bagi mereka disability, berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah tersebut harus mampu membekali kompetensi untuk berinovasi serta membangun jaringan/komunikasi. Selain itu Peningkatan peran Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang layak dan tepat guna disertai dengan motoring evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Hal ini dibutuhkan segenap elemen peran masyarakat Indonesia membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai UUD 1945

8

Referensi A.

Makalah

Arya Baskoro (Associate Researcher). 2015. Makalah, Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nur Ulwiyahu. “Tantangan Dunia Pendidikan Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015”, Makalah tahun 2015. Sri Walny Rahayu, “Lembaga Adat dan Nilai Kearifan Lokal di Indonesia sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Perdagangan Anak di Era MEA” ‘Makalah, disampaikan pada International Seminar: The Strategy in Building the Competitiveness in the Asean Economic Era (SBC MEA), Gedung Nyak Syech 3rd floor, Abulyatama University, Aceh Besar-Aceh, Tanggal 31 Maret 2016.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen B.

Sumber Websites

Althaf, IPM Indonesia Jauh Di Bawah Malaysia. http://arrahmah.com, [diakses 28/04/l 2016]. Dina

Nurhayati, menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015/ https://dinanurhayati.wordpress.com/2015/06/22/dunia-pendidikan-indonesia[diakses, 29/04/2016].

News Okezone, http://news.okezone.com/read/2015/12/23/65/1273279/angka-putus-sekolahindonesia-nomor-dua-di-dunia, [diakses tanggal 29/04/2016]. https://publicanonyme.wordpress.com/2014/04/06/potret-pendidikan-anak-di[diakses 28/04/2016].

Indonesia/,

http://umiartikel.blogspot.com/2015/01/tantangan-pendidikan-menghadapi-mea-2015.html/, [diakses 28/04/2016]. 9

Fundraising Yayasan Amal Khair Yasmin, Mujtahidien, http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesiaputus-sekolah- [diakses tanggal 29/04/2016].

10