e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015)
IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 1
Made ArsaDarmawan, 1 Ni KadekSinarwati, 2Nyoman Ari Surya Darmawan Jurusan Akuntansi Program S1 UniversitasPendidikanGanesha Singaraja, Indonesia e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tax planning agar berjalan dengan baik, sehingga implementasinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan tax planning pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak dan terjadi peningkatan laba bersih setelah dilakukannya koreksi fiskal. Selain dikatakan berhasil menghemat pajak dalam penerapan tax planning di PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan bonus atau tunjangan yang lebih tinggi atas peningkatan laba yang di dapat perusahaan. Kata Kunci: Implementasi tax planning, kinerja perusahaan.
Abstract This present study was intended to explain that a good tax planning might be a good attempt to apply tax obligation, and to explain the factors which determine the tax planning so that it can be well implemented; as a result, the company’s performance can be improved. This study is a descriptive study using the design of a case study. A descriptive study is a study which is conducted by describing the problems which are identified. The result of the present study showed that the application of the tax planning at PT Bank Pembangunan Daerah Bali could be stated to be successful as there was an economizing on tax and there was an increase in net tax after fiscal correction was made. Apart from being able to economize tax, the implementation of tax planning at PT Bank Pembangunan Daerah Bali could also increase the company’s performance by giving bonus or higher incentive for the increased profit obtained by the company. Keywords: Implementation of tax planning, company’s performance
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang terangkum dan diterbitkan dalam undangundang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan orang pribadi. Dalam kondisi demikian suatu badan usaha atau orang pribadi memerlukan suatu cara yang memungkinkan pengelolaan pajak secara tepat sesuai undang-undang perpajakan. Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya adalah manajemen pajak.Manajemen pajak sangat berperan dalam mengupayakanpemenuhankewajiban, pengkoordinasiandanpengawasanmengena i perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa harus melanggar undangundang yang berlaku.Upayadalammeminimalisasipajakse ringdisebut dengan teknik “tax planning” yaitu tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Zain (2008) menjelaskanmanajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.Secarateoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control. Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan (tax planning) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi planning dimana dalam menetapkan proses menetapkan perencanaan penyusunan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga manajer dapat
memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila perencanaan pajak (tax planning) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandarimanajemenstrategikperusah aansecarakeseluruhan.Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasiltidaknyamanajemenstrategik yang dibuatoleh perusahaan.Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien.Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat membayar. Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.Kinerjakeunganjugaakanmemberikang ambaranefisiensiataspengunaandanameng enaihasil akan memperoleh keuntungan dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif.Pada teori keagenan, dalam hal inipemerintah (fiskus) sebagaipihakprincipal dan manajemen sebagai pihak agent masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak.Perusahaan (agent) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (principal) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.Perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai persekongkolan dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiscal) karena ada batasan yang sangat jelas antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan bank. Faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak bank adalah kemampuan untuk memperoleh laba yang nantinya bisa dijadikan tolak ukurkeberhasilanpengelolaanperbankkan.S elain memperoleh laba yang maksimal bank juga perlu memperhatikan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.Sehingga implementasi tax planning perlu diterapkan oleh pihak bank, agar pajak yang di bayarkan kepada pemerintah tidak terlalu tinggi tanpa harus melanggar undangundang perpajakan. PT. Bank Pembangunan Derah Bali merupakan bank umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bali yang berstatussebagai Perusahaan Derah yang kegiatanutamanya melayani masyarakat baik dalam penyimpanan dana maupun pemberian kredit sebagai sektor mediasi. SelamainiPT.Bank BPD Bali belum mengetahui dan belum melaksanakan implementasi tax planning, sehingga penulis melakukan penelitian di Bank BPD Bali sebagai tempat penelitian.Dengan judul penelitian “Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja
Perusahaan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali”. Namun, perencanaan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, serta biayabiaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-undang perpajakan yang dihubungkan terhadap upaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. METODE Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel tax planning yaitu tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dan peningkatan kinerja, dalam hal ini yang di maksud dengan peningkatan kinerja adalah perusahaan mampu meningkatkan laba/keuntungan dari tahun ke tahun. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analisis dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Peneliti berusaha menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti. Dalam upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang akan di laporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui: Wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan laporan keuangan perusahaan serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) perpajakan dan perencanaan pajak seperti pegawai kantor pajak. Data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkahlangkahnya yaitu: Pengumpulan data-data yang diperlukan terkait penelitian, evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan, memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian merencanakan tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara
memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, mengimplementasikan tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, dan terakhir adalah melakukan kegiatan tax planning. HASIL DAN PEMBAHASAN Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2013.
Tabel 1: Laporan Laba-Rugi Bank BPD Bali PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI LAPORAN LABA-RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga 1.469.404.956.432 Beban bunga 490.330.892.751 Pendapatan bunga bersih 979.074.063.681 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan Lain-lain Jumlah pendapatan operasional lainnya Penyisihan/(pemulihan) cadangan kerugian penurunan Nilai asset keuangan Beban operasional lainnya: Beban tenaga kerja Beban umum dan administrasi Jumlah beban operasional lainnya LABA OPERASIONAL PENDAPATAN /(BEBAN) NON OPERASIONAL Pendapatan non operasional Beban non operasional Jumlah LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT /(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini PajakTangguhan
3.682.657.744 27.264.392.068 30.947.049.811 (757.757.167) 339.299.942.888 118.811.090.134 458.111.033.022 552.667.837.637
10.867.422.657 (5.889.527.024) 4.977.895.633 557.645.733.270 (141.784.379.500) (295.856.793)
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH PENDAPATAN LAIN BERSIH SETELAH PAJAK Keuntungan /(kerugian) yang belum- Direalisasiatasefek Pajak penghasilan terkait dengan komponen Laba komprehensif lain JUMLAH PENDAPATAN BERSIH-SETELAH PAJAK JUMLAH LABA SETELAH PAJAK Sumber: Laporan Keuangan Bank BPD Bali
(142.080.236.293) 415.565.496.978 120.327.470 (30.081.868) 90.245.602 415.655.742.579
Tabel 2: Laporan Neraca Bank BPD Bali PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI NERACA 31 Desember 2013 ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain setelah dikurangi Cadangan- kerugian penurunannilaisebesarRp.nihil(2012:nihil Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugian PenurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) setelah dikurangi cadangan kerugian PenurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) Kredit yang diberikan : Pihakberelasi Pihak ketiga Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai
Pernyataan saham setelah dikurangi cadangan kerugian penurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan Sebesar Rp. 100.214.484.418 (2012:Rp. 85.465.613.902) Asettakberwujudsetelahdikurangiakumulasi Amortisasi sebesar Rp. 6.281.492.854 (2012:Rp. 5.660.910.378) Asetpajaktangguhan –bersih Aset lain-lain JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan dari nasabah: Pihakberelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain:
377.637.163.920 1.038.550.225.681 11.987.034.151 1.749.976.049.318 787.234.602.951
86.325.070.862 3.910.554.911 10.127.323.907.811 (36.857.373.047) 10.094.377.089.675
635.250.000 77.841.130.239 1.856.888.433 27.971.813.336 112.591.254.666 14.366.983.573.231
64.829.241.470 2.032.872.839.668 9.433.126.893.857 11.465.999.733.525
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) Pihakberelasi Pihak ketiga
2.619.817.689 833.505.582.458 836.125.400.147 8.685.266.544 21.847.031.930 147.381.119.724 12.544.869.793.340
Pinjaman yang diterima Utang pajak Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp. 1.000.000 Modal dasar – 1.000.000 saham pada tahun 2013 dan 2012 Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 753.126 lembar saham pada tahun 2013 (2012:497.460 lembar saham) Tambahan modal disetor Keuntungan (kerugian) yang belumdirealisasiAtasefeksetelahpajaktangguhan Saldo laba: Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS Sumber: Laporan Keuangan Bank BPD Bali Dalam laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan temporer (waktu) dan perbedaan tetap menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda.Oleh karena itu, dasarpenentuanPPh pun berbedaantara perusahaan dan perpajakan.UntukmenghitungbesarnyaPPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang
753.126.000.000 26.057.897.254 (1.135.659.491) 616.855.895.232 427.211.646.896 1.822.115.779.891 14.366.983.573.231
tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3: Laporan Rekonsiliasi Fiskal Bank BPD Bali PT BANK PEMBANGUNANDAERAH BALI REKONSILIASI FISKAL 31 Desember 2013 Laba sebelum pajak menurut laporan laba/rugi Perbedaan Temporer Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan Penyisihan cadangan bonus dan tantiem Pembentukan imbalan pasca kerja Pembentukan imbalan jangka panjang Pembentukan penghargaan direksi Pembentukan penghargaan dewan komisaris
557.645.733.270
4.885.154.758 5.514.146.579 (3.711.074.751) (9.388.706.346) 1.517.052.589
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) (1.183.427.171) Perbedaan Tetap Tamu, souvenir, sumbangan dan lainnya Pemantapan pelaksanaan ibadah
5.864.964.855 1.698.605.838 491.858.262 28.129.000 2.075.728.031
Duka Cinderamata Pajak dan denda Beban yang tidak dapat dikurangkan Porkes Jumlah koreksi fiskal Laba kena pajak Pembulatan Beban pajak penghasilan Beban pajak penghasilan 25% X 567.137.518.000 Jumlah pajak kini Dikurangi : Pajakpenghasilandibayardimuka Hutang pajak penghasilan badan Sumber: Laporan Keuangan Bank BPD Bali Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (after tax return), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi tax planning adalah adanya perbedaanpenafsiranantarafiskusdanwajibp ajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana. Pada suatu tax planning, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan.Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.Dari
119.006.745 396.919.704 10.675.212.435 9.491.785.264 567.137.518.534 567.137.518.000 141.784.379.500 141.784.379.500
(140.113.894.929) 1.670.484.571
peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu: Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Selain memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, perusahaan juga dapatmeminimalkanpajakterutang yang dilakukandalamtax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal.Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akanmengurangipajakterutang. Dan dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itumenyebabkanpajakterutangjugalebihbes ar.Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Berdasar pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk menagih dan memelihara penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang asing, penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa magang dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008
adalah: Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayarolehWajibPajakorangpribadi, kecualijika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebutdihitungsebagaipengahasilanbagiW ajibPajak yang bersangkutan, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, Pajak penghasilan, Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Implementasi tax planning pada PT Bank BPD Bali merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.Penghindaran pemborosanpajakmerupakanoptimalisasisu mberdayaperusahaankearah yang lebihproduktif dan efisien. Data yang di peroleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) pajak menurut perusahaan (Laporan Laba Rugi) sebesar Rp 557.645.733.270 sementara dalam laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal didapatkan jumlah laba sebesar Rp 567.137.518.534. Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 9.491.785.264. Dalam mengimplementasikan tax planning manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun implementasi tax planning dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, seperti dibawah ini: Dalam menjalankan perusahaan, manajemen biasanya memberikan sumbangan kepada pihak-pihak tertentu. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) ada beberapa jenis sumbangan yang oleh perusahaan bisa dibebankan secara fiskal yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dari data yang diperoleh, terdapat sumbangan yang dikoreksi tidak dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp 5.864.964.855. Dengan jumlah angka tersebut seharusnya perusahaan dapat memilih jenis sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal sehingga
perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan. Hadiah yang di berikan oleh perusahaan pada akhir tahun yang berupa natura dapat diberikan berupa bonus dalam bentuk uang tunai, agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.Data yang didapat, perusahaanmemberikanhadiah/ cinderamataberupanatura yang jumlahnya sebesar Rp. 28.129.000.apabila angka tersebut dibagikan secara tunai, maka perusahaan dapat mengakui sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak. Dalam penerapan tax planning perusahaan dapat mengurangi jumlah koreksi fiskal.Sebelum dilakukannya tax planning terdapat koreksi sebesar Rp 9.491.785.263, maka setelah dilakukan tax planning koreksi fiskal menjadi Rp 3.598.691.409.JumlahPPhterutangjugaberk urang jika sebelum dilakukannya tax planning jumlah PPh terutang perusahaan adalah sebesar Rp 141.784.379.500, maka setelah dilakukan tax planning jumlah PPh terutang perusahaanmenjadi lebih kecil sebesar Rp 140.311.106.169. SelainPPhterutangberkurangjumlahke wajibanPPhBadanjugaakan berbeda apabila Wajib Pajak menerapkan tax planning secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan tidak melanggar Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal. Dapat di asumsikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut :
Tabel 4: laporan Koreksi Fiskal PT BANK PEMBANGUNANDAERAH BALI REKONSILIASI FISKAL 31 Desember 2013 Laba sebelum pajak menurut laporan laba/rugi Perbedaan Temporer
557.645.733.270
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan Penyisihan cadangan bonus dan tantiem Pembentukan imbalan pasca kerja Pembentukan imbalan jangka panjang Pembentukan penghargaan direksi Pembentukan penghargaan dewan komisaris
4.885.154.758 5.514.146.579 (3.711.074.751) (9.388.706.346) 1.517.052.589 (1.183.427.171)
Perbedaan Tetap Pemantapan pelaksanaan ibadah Duka Pajak dan denda Beban yang tidak dapat dikurangkan Porkes
1.698.605.838 491.858.262 2.075.728.031 119.006.745 396.919.704
Jumlah koreksi fiskal Laba kena pajak Pembulatan
4.782.118.580 3.598.691.409 561.244.424.679
Beban pajak penghasilan 25% X 561.244.424.000 Jumlah pajak kini
140.311.106.169 140.311.106.169
Dikurangi : Pajakpenghasilandibayardimuka Hutang pajak penghasilan badan Sumber: Data Diolah Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alatalat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Perusahaan merupakan bagian integral darisitemekonomi yang menggunakan sumber daya langka untuk menghasilkan barang dan jasa.Salah satu tujuan utama perusahaan adalah “laba” (profit), sekaligusalatpemotivasi investor menanamkan modal dalam perusahaan.Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan
(140.113.894.929) 197.211.240
kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimum. Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandarimanajemenstrategikperusah aansecarakeseluruhan.Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategik yang dibuatoleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien.Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT Bank BPD Bali untuk meningkatkan kinerja perusahaan
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut: Dalam penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan laba/rugi perusahaan (komersial) dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlahpajakpenghasilanterutang. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah tax planning sebesar Rp 5.893.093.855 jumlah ini dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya tax planning, tepatnya pada biaya sumbangan sebesar Rp 5.864.964.855 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat di akui sebagaibiayadancinderamatasebesarRp. 28.129.000 apabila angka tersebut dibagikan secara tunai, maka perusahaan dapat mengakui sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak. Penerapan tax planning pada PT Bank BPD Bali dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 1.473.273.331 sehingga dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 1.473.273.331. Selain berhasil menghemat pajak, dalam penerapan tax planning di PT Bank BPD Bali juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan bonus atau tunjangan yang lebih tinggi atas peningkatan laba yang di dapat perusahaan. Saran Dilihat dari hasil penelitian yang didapat, disarankan agar penerapan tax planning pada PT Bank BPD Bali dapat dilaksanakan dengan baik, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak dan peningkatan laba bersih setelah pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA Andi, Ampa. Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT Bank Sulsel. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan BisnisUniversitasHasanuddin, Makasar, 2011. Diakses pada tanggal 5 Juni 2014. Batheman, Thomas S, Scott A. Snell. 2008.Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif (terjemahan). Jakarta: Salemba Empat. Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, danPelaporanPajakPengasilanPasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta. _________. 2009. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan tata Cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas di Lokasi Kerja.Jakarta. _________. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.Jakarta. _________. 1998. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentangObjekPPh yang Dikecualikan.Jakarta. Ikatan
Akuntan Indonesia, Standar AkuntansiKeuangan 2007, SelembaEmpat, Jakarta, 2007.
e-JournalS1 AkUniversitasPendidikanGanesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015) Judisseno, Rimsky K. 2005. PajakdanStrateriBisnis.Jakarta: GramediaPustakaUtama. Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta: Andy Offset. Pasaribu, JabarPartomuan. Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004. Diakses tanggal 5 Juni 2011. Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andy Offset. Rindi,
Puspita Sari. Implementasitax planning pphbadanpadaperusahaan jasa cleaning service pt.”X”. Skripsi sarjana Sekolah TinggiIlmuEkonomiPerbanas Surabaya, 2011. Diakses pada tanggal 5 Juni 2014
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PajakPenghasilan (PPh). Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak.Edisi 5. Salemba Empat Zain,
Mohammad. Perpajakan. Empat.
2008. Manajemen Jakarta: Salemba
