IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) MENUJU E-GOVERNMENT

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Dasar Hukum Pelaksanaan SIKD 1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara

2. UU No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah

3. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

4. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

6. PP No. 65/2010 tentang perubahan atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

7. PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

8. PERMENDAGRI No. 64/2013 tentang Penerapan Akutansi berbasis Akrual

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

UU 23 / 2014 : Pemerintahan Daerah BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

3

Pasal 392 Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup: a. kondisi geografis Daerah; b. demografi; c. potensi sumber daya Daerah; d. ekonomi dan keuangan Daerah; e. aspek kesejahteraan masyarakat; f. aspek pelayanan umum; dan g. aspek daya saing Daerah. 4


Pasal 393 (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah; b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah; c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;

5


Pasal 393 d. e. f. g.

membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah; mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah

(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat. 6


Pasal 394 KEWAJIBAN (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) WAJIB diumumkan kepada masyarakat. (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah WAJIB disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

7


Pasal 394 SANKSI 3)

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. 8


Pasal 394 4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. 9


Pasal 395 Selain informasi pembangunan Daerah & informasi keuangan Daerah sbgm dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan & mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. 10


Pasal 395 “Informasi Pemerintahan Daerah lainnya” antara lain :

1.

informasi mengenai pembentukan Perda,

2. 3. 4.

kepegawaian,

proses

kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa. 11


Permendagri No 64 TAHUN 2013 Penerapan Akutasi Berbasis Akrual

PEMDA

Pendapatan-LRA Belanja Transfer

1

LRA

4

SAL

7

Pembiayaan PP 71/2010

Pendapatan-LO

2

5

LO

Beban

LPE

Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013

Lap. Keu PPKD Lap. Keu SKPD *)

**)

***)

Kebijakan Akt & SAPD

Pemda

LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas. CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan. Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan

3

Neraca

**) 6

LAK *)

Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan

C a L K

Transaksi Transitoris ***)

Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan

SKPD

Pendapatan-LRA

1

Belanja

Pendapatan-LO

PP 71/2010

Permend agri 64/2013

LRA

2

5

LO

Beban

7

LPE C a L K **)

Kas & Setara Kas Piutang Persediaan

3

Neraca Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan

Konsolidasi Laporan Pemda Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

PP NO 56 TAHUN 2005 Sistem Informasi

Keuangan Daerah


Mandatorial  PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyatakan Pemda wajib menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Pemerintah

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri; dalam hal ini


Tujuan SIKD Nasional Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9 1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; 2. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) secara nasional; 3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penegndalian Defisit Anggaran; 4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran Daerah;


Data SIKD Nasional Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9 1.

Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

2.

Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

3.

Laporan Realisasi APBD Semester I;

4.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari; a. Realisasi APBD; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan;

5.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6.

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan

7.

Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.


Fungsi Penyelenggaraan SIKD Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 10 (2) 1. Penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah; 2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat; 3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi; 4. Penyiapan rumusan kebijakan pengembangan SIKD;

teknis

dibidang

teknologi

5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD; 6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan 7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar Instansi Pemerintah.


Penyelenggaraan SIKD Provinsi / Kabupaten / Kota Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 12 1. 2. 3.

4. 5. 6.

membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah; membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.


Penyelenggaraan SIKD Provinsi / Kabupaten / Kota Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 13 1. penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. 3. penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.


PRESIDEN K/ L

K/ L

K/ L

MENDAGRI

K/ L

PORTAL DATA KEUANGAN DAERAH (SIKD NASIONAL)

Website Keuda

Publikasi Rekap

[verifikasi prov] Oleh Ditjen Keuda

Provinsi Inspektorat

DPPKAD

[upload prov]

SIKD

[verifikasi kab/kota] Oleh Provinsi

(memastikan) [verifikasi ] KOMINFO/ Pengelola Web

SKPD

Fasilitasi

Publikasi Konten

Kabupaten/Kota Inspektorat

(memastikan)

DPPKAD

[upload kab/kota]

SIKD

[verifikasi ]

KOMINFO/ (koordinasi) Pengelola Web (alur data) Dalam Negeri Kementerian (alur publikasi) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Website Provinsi

Website Kab/Kota

SKPD

Fasilitasi

Publikasi Konten

Terima kasih KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH


IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)

Recommend Documents