PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN (Studi Kasus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)
Oleh DIKY KUSDIAN H24096014
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
RINGKASAN
DIKY KUSDIAN. H24096014. Pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi laporan pertanggung jawaban keuangan (studi kasus kemeneterian perencanaan pembangunan nasional/bappenas). Di bawah bimbingan MUHAMMAD SYAMSUN Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajakdan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan,organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Sistem Informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah. Dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagi berikut: 1).Mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan lembapa pemerintahan; 2).Memberikan laporan mengenai aktifitas penerapan sistem akuntasi pertanggungjawaban keuangan Pengembangan sistem akuntansi berbasis komputer terus berkembang pesat karena berkontribusi terhadap keakuratan, meminimalisir kesalahan (human error) dan efisiensi proses pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA juga dibantu oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) maupun Bendahara Pengeluaran (BP). BP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). BP dan BPP memiliki kewajiban membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) BP/BPP atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya. LPJ BP/BPP pada Kementerian PPN/Bappenas hingga saat ini masih disusun secara manual. Dengan adanya kelemahan yang timbul pada sistem manual ini, maka Bagian Keuangan Biro Umum mencoba mengembangkan e-LPJ BPP yang berbasis internet, terintegrasi, penjurnalan yang terotomatisasi dan menghasilkan informasi keuangan yang beragam dan dapat diakses secara real time. e-LPJ BPP merupakan suatu bentuk sistem informasi akuntansi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN (Studi Kasus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Program Sarjana Manajemen Alih Jenis Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh DIKY KUSDIAN H24096014
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
Judul Skripsi : Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (Studi Kasus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Nama
: Diky Kusdian
NIM
: H24096014
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr.Ir. Muhammad Syamsun, M.Sc NIP. 19500227 197412 1 001
Mengetahui, Ketua Departemen
Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc NIP. 19610123 198601 1 002 Tanggal Lulus :
RIWAYAT HIDUP
Penulis mempunyai nama lengkap Diky Kusdian yang lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober1985 dan merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Drs.Deden Suntana,MM dan Ibu Etty Mulyati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Umum Plus Bina Bangsa Sejahtera dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Departemen Fisika Program Studi Elektronika dan Teknologi Komputer melalui jalur USMI. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi laporan pertanggung jawaban keuangan (Sudi Kasus Kemeneterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas)”. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memproleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran-saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.
Bogor, Desember 2012
Penulis
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama ditujukan kepada: 1. Keluarga yang telah mendukung penulis dengan memberikan doa restunya serta memberikan bantuan, baik moril maupun material khususnya Papa Drs.Deden Suntana, MM dan Ibu Etty Mulyati selaku orang tua, serta adikku Wulan Multhan Puspita yang penulis cintai. 2. Dr.Ir.Muhammad Syamsun, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini. 3. Nur Hadi Wijaya, S.TP, MM dan Ali Mutasowifin, SE, M.Ak selaku dosen penguji atas kesediaannya dan
memberikan saran untuk
penyempurnaan skripsi ini. 4. Dosen Program Sarjana Alih Jenis Manajemen IPB yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 5. Ibu Titin dan Bapak Aryo yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian di Bappenas. 6. Seluruh Staf Program Sarjana Alih Jenis Manajemen IPB yang telah membantu penulis selama menjalankan kegiatan perkuliahan hingga penyusunan skripsi. 7. Mai Yunan, Anggia Hapsari, Mira Safitri, Betzy Octavia Sakti, Rifi Novany, Dwi Ayu Pravitasari, Ririn Indriyani untuk semangat dan motivasinya. 8. Dewi Rahmawati sebagai seseorang yang special dan selalu menjadi motivator bagi penulis. 9. Seluruh teman-teman dari Departemen Manajemen IPB angkatan VI yang memberikan saran serta kritikan demi perbaikan penulisan skripsi. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
v
DAFTAR ISI
Halaman RINGKASAN RIWAYAT HIDUP .................................................................................... iii KATA PENGANTAR ................................................................................ iv UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................................. vi DAFTAR TABEL ..................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................ viii DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. ix I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ........................................................................... 3 1.3. Tujuan Penelitian............................................................................... 3 1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................. 3 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................. 4 II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 5 2.1. Akuntansi .......................................................................................... 5 2.2. Akuntansi Berbasis Komputer ........................................................... 5 2.3. Sistem Informasi Akuntansi ............................................................... 6 2.4. e-Government .................................................................................. 10 2.5. Penelitian Terdahulu ........................................................................ 12 III.METODE PENELITIAN .................................................................... 13 3.1. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 13 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................... 15 3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ...................................... 15 3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data ............................................. 15 IV.HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 16 4.1. LPJ BP/BPP .................................................................................... 16 4.2. e-LPJ sebagai Bentuk Pengimplementasian SIA .............................. 20 4.3. Evaluasi Sistem Aplikasi LPJ BP/BPP ............................................. 27 KESIMPULAN DAN SARAN.................................................................. 35 1. 2.
Kesimpulan ..................................................................................... 35 Saran ............................................................................................... 35
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 37 LAMPIRAN .............................................................................................. 38
vi
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Perbandingan antara pendektan database dan pendekatan file ............... 8 LPJ BP/BPP berdasarkan Perdirjen Nomor PER-47/PB/2009 ............ 16 Daftar BPP Kementerian PPN/Bappenas TA 2012 ............................. 27 Rata- Rata Frekuensi Login Per Bulan ............................................... 29 Penyelesaian LPJ Per Bulan ............................................................... 29 Kategori Pengelompokkan ................................................................. 31 Kelompok FGD ................................................................................. 31 Kelompok FGD yang mengerjakan beberapa aplikasi ........................ 32 Reaksi Aksi ....................................................................................... 34
vii
DAFTAR GAMBAR
No.
Halaman
1. Model sistem informasi akuntansi ........................................................... 8 2. Gambar kerangka pemikiran penelitian ................................................. 14 3. Penyusunan LPJ BPP secara manual (2012) .......................................... 18 4. Penyusunan LPJ BPP dengan aplikasi e-LPJ BP/BPP (2012) ................ 21 5. Jenis transaksi dan alur pembukuan dari aplikasi................................... 22 6. Menu aplikasi LPJ BPP (bagian keuangan Biro Umum, 2012) .............. 24 7. Hubungan LPJ BPP, LPJ BP dan laporan keuangan (data diolah,2012) . 25 8. Grafik Frekuensi Login Per BPP April s.d September 2012 .................. 28
viii
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Halaman
1. 2. 3. 4.
Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu ....... 39 Berita acara pemeriksaan kas ............................................................. 40 Laporan pembukuan .......................................................................... 41 Bagan alir (flowchart) sistem informasi akuntansi laporan pertanggung jawaban keuangan.............................................................................. 42
ix
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya di dalam perusahaan,organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah sistem informasi
yang
menghasilkan
laporan
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan (Warren dkk, 2005). Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangansuatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang bertema umum (Sugiarto, 2002). Keterlibatan komputer dalam roda kehidupan perusahaan memang bermacam-macam, tergantung pada tingkat kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Bagi perusahaan besar yang memiliki sistem yang rumit dan kompleks, komputer dapat
dipergunakan secara maksimal dengan
membangun jaringan komputer yang terpadu. Tetapi tidak sedikit juga perusahaan yang menggunakan jaringan komputer yang sederhana dengan beberapa unit saja, tanpa menggunakan teknologi komunikasi yang rumit. Dewasa ini perkembangan teknologi di bidang komputer sudah semakin berkembang dengan semakin banyak inovasi yang terjadi baik dalam hal pengembangan
perangkat
keras
maupun
lunak.
Oleh
karena
itu
2
perkembangan teknologi di bidang komputer ini akan membawa dampak yang cukup berarti dalam perkembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah. Dalam suatu sistem informasi lembaga pemerintah, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Menurut Widjajanto (2002), Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mencakup kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan keuangan suatu organisasi ke berbagai pihak. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal maupun internal tersebut, maka disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk dapat menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang berguna bagi pihak eksternal maupun internal lembaga pemerintahan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada, maka sistem informasi akuntansi dapat diproses baik dengan cara manual maupun dengan menggunakan mesin-mesin yang sederhana sampai dengan komputer. Sistem informasi akuntansi yang baik dapat menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan informasi data keuangan yang sering terjadi di lembaga pemerintah. Selain itu suatu sistem yang baik juga akan mendorong produktifitas yang tingi dan memberikan kontribusi dalam tercapainya tujuan lembaga pemerintahan. Oleh karena itu jelas kiranya bahwa ada hubungan erat antara sistem informasi akuntansi dengan prosedur pelaporan keuangan yang sudah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui seberapa jauh keterlibatan sistem informasi akuntansi untuk pengendalian laporan keuangan pada salah satu lembaga pemerintah. Penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan menulisnya dengan judul “Pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi laporan pertanggungjawaban keuangan”
(Studi
Kasus
Kementerian
Pembangunan Nasional/Bappenas)
Perencanaan
Perencanaan
3
1.2. Perumusan Masalah Pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh lembaga pemerintah seperti Bappenas khususnya pada sistem laporan pertanggung jawaban keuangan.
2.
Apakah sistem informasi akuntansi tersebut telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lembaga pemerintah.
Masalah akuntansi dengan aktivitas yang ada di lembaga pemerintahan begitu luas dan kompleks. Penulis membatasi studi penelitian ini hanya pada pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi laporan pertanggung jawaban keuangan bendahara pengeluaran pembantu. 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Menganalisis sistem informasi keuangan yang ada.
2.
Mengidentifikasi transaki-transaksi yang terjadi.
3.
Menganalisis Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan.
4.
Menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan dari SIA.
5.
Membangun sistem berbasis komputer.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada : 1.
Bagian Keuangan Biro UMUM Bappenas Dengan adanya sistem informasi akuntansi akan memberikan keyakinan yang memadai dalam laporan keuangan, mengatasi kendala laporan keuangan dan meningkatkan keefektifan serta efisiensi SIA.
2.
Departemen Manajemen Mengetahui Sumberdaya Informasi merupakan kompetensi yang penting di dalam Ilmu Manajemen.
4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian Mengkaji SIA yang diterapkan di Bappenas. Menyusun pengendalian internal efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan data yang ada, keandalan serta keakuratan informasi yang dihasilkan.
5
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 . Akuntansi Menurut Kieso, et al. (2002) definisi akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkominikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Akuntansi Keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak unternal maupun pihak external. Menurut Arif dan Wibowo (2004), akuntansi adalah merupakan proses identifikasi, pemcatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas (perusahaan). Jadi secara umum terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi yaitu : 1.
Aktivitas
identifikasi,
dalam
aktivitas
ini
akan
dilakukan
identifikasi terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. 2.
Aktivitas pencatatan, dalam aktivitas ini semua transaksi ekonomi atau transaksi keuangan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama akan dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu, dan
3.
Aktivitas komunikasi, dalam aktivitas ini akandilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau piohak yang berkepentingan. Pemakai laporan keuangan terdiri atas pemakai didalam perusahaan misalnya manajemen dan karyawan, serta pemakai di luar perusahaan, misalnya kreditur, investor dan fiskus.
2.2.
Akuntansi Berbasis Komputer Maraknya pengguna komputer baik untuk keperluan pribadi dan instansi berpengaruh dalam terciptanya aplikasi akuntansi berbasis komputer.Awal tahun 1990-an, pengguna komputer di Indonesia mulai mengenal aplikasi akuntansi berbasis komputer seperti DOS (Disk Operating Sistem). Menurut Arifin dan Wicaksono (2006) hingga saat ini
6
sudah banyak aplikasi akuntansi berbasis komputer seperti DEA (DacEasy Accounting), MYOB, Peachtree, Accpacc, Simply Accounting, Platinum, Accounting Profesional, dan QuickBook yang merupakan produk luar negeri. Accurate2000, Zahir Accounting, dan Jamparing yang merupakan produk dalam negeri (Arifin dan Wicaksono, 2006). Menurut Arifin dan Wicaksono (2006) prosedur pengoperasian aplikasi akuntansi komputer tidak jauh berbeda dengan akuntansi manual seperti pengaturan periode awal akuntansi, menyiapkan nama akun, nama pemasok, nama pelanggan, pencatatan data barang, mengatur akun penghubunng dan saldo awal. Setelah pencatatan data awal selesai, pengguna sudah dapat mencatat transaksi dan hanya sebagian kecil transaksi yang dicatat dalam jurnal seperti akuntansi manual. Hanya dengan sekali input data, pengguna sudah dapat memperoleh laporan keuangan secara lengkap. Menurut Arifin dan Wicaksono (2006), mengelola akuntansi dengan Microsoft Excel tetap mengikuti siklus akuntansi seperti akuntansi manual, namun tidak sama persis seperti akuntansi manual. Otomatisasi siklus akuntansi dengan Microsoft Excel berawal dari jurnal transaksi, dengan hanya mencatat transaksi pada jurnal transaksi, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta buku besar otomatis sudah terisi. Dengan demikian, setiap transaksi secara otomatis dapat mempengaruhi neraca atau laporan laba rugi. Dalam program akuntansi dalam Microsoft Excel yang dapat dibuat tidal lagi memerlukan proses pemindahbukuan, pembuatan neraca lajur, jurnal pemyesuaian dan sejenisnya untuk membuat neraca dan laporan laba rugi setelah pajak. 2.3. Sistem Informasi Akuntansi Pada saat ini, penggunaan komputer dan internet/web dalam proses akuntansi, terutama di perusahaan komersil, bukan merupakan hal yang baru lagi.
Pengembangan sistem akuntansi yang terkomputerisasi terus
berkembang pesat karena berkontribusi terhadap keakuratan, meminimalisir kesalahan (human error) dan efisiensi proses pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam perjalanannya, sistem akuntansi berbasis komputer berkembang menjadi suatu sistem informasi akuntansi
7
yang memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi kebutuhan internal maupun eksternal. Sama halnya dengan perusahaan komersil, Pemerintah juga membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat mengolah kompleksitas data transaksi ekonomi menjadi suatu informasi keuangan yang menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertangungjawaban keuangan kepada seluruh rakyat. Sistem Informasi Akuntansi menurut Wilkinson (2000) adalah Accounting Information Sistem is a unified structure within an entity, such as a business firm, that employs physical resources and other components to transform economic data into accounting information, with the purpose of satisfying the information needs of a variety of users. Sedangkan menurut Widjajanto (2001), Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulasi catatan, peralatan, termasuk komputer dan peralatannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didisain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Bentuk sistem informasi akuntansi pada setiap entitas adalah berbedabeda sesuai kebutuhan, namun pada umumnya sistem informasi akuntansi dibuat dengan tujuan: 1.
Mendukung operasional sehari -hari
2.
Meningkatkan kualitas informasi dalam hal kecepatan waktu dan struktur informasi
3.
Meningkatkan pengendalian internal dalam proses akuntansi
4.
Menurunkan biaya pelaksanaan pencatatan akuntansi (paperless, waktu, tenaga)
5.
Membantu pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal
Oleh karena itu, implementasi sistem informasi akuntasi harus memenuhi prinsip cepat, aman dan murah.
8
Gambar 1. Model sistem informasi akuntansi (Mc. Leod, 1988) Berdasarkan
gambar
diatas,
sistem
informasi
akuntansi
menghubungkan antara sumber data, database sistem dan lingkungan, dimana data diolah oleh sistem untuk memberikan informasi kepada lingkungan dimana sistem informasi akuntansi tersebut diimplementasikan. Dalam hal Pemerintahan, informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi salah satunya akan berguna bagi Pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dapat mempengaruhi neraca pembayaran negara. Sistem informasi akuntansi yang menggunakan pendekatan database memiliki beberapa keunggulan daripada sistem dengan pendekatan data. Berikut ini adalah perbandingan antara pendekatan database dan pendekatan data:
9
Tabel 1. Perbandingan antara pendekatan database dan pendekatan file. Karakteristik Pengulangan data (data redudancy) Konsistensi dan standarisasi data Integrasi data dan data sharing Aksesibilitas data Fleksibilitas data Keamanan data
Penginputan data
Pendekatan File Adanya kemungkinan pengulangan data
Pendekatan Database Pengulangan data lebih terkontrol dan terbatas
membutuhkan koordinasi yang lebih untuk menghasilkan data yang konsisten dan terstandarisasi Untuk mengintegrasikan informasi antar file, dibutuhkan pengkategorian dan tambahan proses Aksesibilitas data terbatas karena file yang terpisah-pisah
Data lebih konsisten dan terstandarisasi
Fleksibilitas data rendah Kemungkinan kehilangan seluruh data terbatas karena data disimpan dalam file yang berbeda-beda Data mungkin harus diinput lebih dari sekali
Memungkinkan Integrasi data dan data sharing yang tinggi akses data yang tinggi karena data yang tersentralisasi Fleksibilitas data tinggi Rentan kehilangan seluruh data karena kemungkinan diakses oleh pihak yang tidak berwenang one -time data entry
Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, terutama yang memanfaatkan teknologi internet/web memiliki beberapa resiko yang dihadapi, yaitu: 1.
Authentication. Nomor identifikasi pengguna dan password dibutuhkan untuk mengakses sistem
2.
Authorization. Entitas harus memiliki daftar kontrol akses
3.
Accountability. Perubahan dari setiap pencatatan keuangan harus terdokumentasi
4.
Data Transmission. Harus ada enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data
5.
Disaster Contingency and Recovery Plan. Prosedur backup yang cukup untuk merekonstruksi data yang hilang.
Dengan berbagai resiko dan manfaat yang dihadapi, suatu entitas sebaiknya melakukan cost-benefit analysis sebelum mengganti sistem akuntansi manual dengan sistem informasi akuntansi berbasis komputer
10
atau berbasis internet/web. Dibutuhkan komitmen manajemen yang tinggi untuk terus mengelola dan mengembangkan sistem akuntansi berbasis komputer atau berbasis internet/web mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. 2.4.
E-Goverment E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi
internal,
menyampaikan
pelayanan
publik,
atau
proses
kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Governmentto-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. E-Government memberikan peluang baru utnuk meningkatkan kualitas pemerintah, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layaan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap Global Information Infrastruktur (GII). Namun pada sisi lain, e-Gov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer dan manajemen dan penyediaan pendanaan. 1.
G2G : Dalam benyak hal sektor ini mewakili kekuatan e-Gov. Beberapa pengamat menyarankan agar pihak pemerintah pada setiap tingkatan harus memperbaiki dan meng-update sistem internal mereka dan juga prosedurnya sebelum transaksi elektronik antara warga dan kalangan bisnis (dengan pihak pemerintah) berjalan dengan sukses. G2G melibatkan pembagian data dan pertukaran data yang bersifat elektronis diantara pelaku-pelaku pemerintah. Pelibatan pertukaran terjadi pada intra dan inter-
11
instansi di level nasional, sebagaimana juga terjadi di tingkat provinsi dan daerah. 2.
G2B : Aplikasi di G2B memnita banyak perhatian, sebagian besar karena tinggginya antusias di sektor bisnis dan potensi pemotongan biaya melalui peningkatan praktek-praktek procedurment dan meningkatkan kompetensi. Sektor G2B meliputi penjualan surplus barang-barang pemerintah kepada publik, sebaik yang dilakukan pada upaya memperoleh barang dan layanan. Yang perlu dicatat, meski tidak semua secara langsung tergantung pada teknologi informasi, beberapa metode procurement berhubungan dengan sektor ini : (a) performance-based-contracting, yaitu suatu metode dimana
pembayaran
kepada
pihak
kontraktor
dilakukan
berdasarkan pada tujuan-tujuan aktual dan hasil kerja; (b) share-insaving contractions, yaitu kontraktor dibayar di muka, semisal instalasi sistem komputer yang baru; (c) reverse-auctions, di satu sisi, dipercaya untuk menggunakan teknologi informasi dan secara teratur dapat digunakan sebagai metode pembelian produk yang telah distandarisasikan dan secara mudah dapat dievaluasi mutunya. 3.
G2C : Sektor ini didisain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov. Beberapa interaksi yang mungkin dilakukan, misalnya memperbaharui perizinan dan sertifikasi, pembayaran pajak, akses ke informasi publik, dan lainlain. Jadi semacam “one stop shoping” bagi warga masyarakat, dengan sekian banyak instansi yang terlibat dan aksesnya dapat dilakukan secara individual. Akhirnya memang terlihat pada peningkatan akses dan partisifasi publik, pada setiap waktu dan tanpa hambatan geografis.
E-government
adalah
menggunakan
teknologi
informasi
dan
komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah
12
serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Information and
Communicat-ion
Technology
(ICT)
yang
moderen
pada
pengadministrasian kita, dapat dibandingkan menurut kelas aksi dibawah ini: 1.
Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan inividu tiap departemen dan divisi.
2.
Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda.
Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan. 2.5.
Penelitian Terdahulu Nora Purbo Utami (2007) dalam skripsinya yang berjudul Perumusan dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan (Studi Kasus UKM A Bogor). Pada penelitian ini perancangan sampai penerapan model Sistem Akuntansi pada unit usaha UKM tersebut. Perancangan sistem yaitu pendeskripsian kebutuhan informasi pengguna sistem sehingga diperoleh suatu sistem yang mengakomodasi semua kebutuhan pengguna. Kemudian penelitian diakhiri dengan mengevaluasi kinerja UKM. Penelitian tentang evaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi pernah dilakukan oleh
Meilia (2010). Pada penelitian ini dilakukan
perancangan sampai penerapan model Sistem Informasi Akuntansi serta melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas penerapan model Sistem Informasi Akuntansi dengan Metode Analisis Deskriptif. Dalam penelitian kali ini, penulis ingin mengembangkan konsep penelitian tersebut dengan konsep Sistem Informasi Akuntansi dengan media jaringan intranet sebagai penerapannya, serta melakukan evaluasi terhadap sistem informasi tersebut.
13
III. METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Pemikiran Dalam sebuah unit usaha pencatatan keuangan yang jelas dan rapi yang terangkum dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) perusahaan sangatlah penting, untuk mengetahui akurasi data keuangan. Perusahaan atau lembaga yang menerapkan sistem informasi akuntansi diperusahaannya harus teliti dalam memasukkan akun-akunnya, karena kesalahan dalam memasukkan akun-akun tersebut akan merugikan data keuangan yg ada. Sistem informasi akuntansi dirancang secara cermat dan teliti dengan maksud agar prosedurprosedur siste, informasi akuntansi yang telah dibuat berjalan efektif dan efisien, sehingga proses inputasi data keuangan berjalan lancar Kesalahan-kesalahan tersebut bisa saja dialami oleh perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi, maka diperlukan suatu evaluasi. Evaluasi SIA sangat diperlukan oleh unit usaha, karena dengan adanya suatu evaluasi dan pengendalian intern yang memadai dapat memberikan jaminan bahwa data transaksi telah dicatat dan diproses secara akurat sehingga mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Selain itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai sejauhmana praktek sistem informasi akuntansi di dalam unit usaha terhadap teori relevan yang melandasinya baik itu input, proses dan output. Setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan selalu mengacu pada tujuan yang ingin diperolehnya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang merupakan suatu alat administratif yang memberikan pedoman mengenai tata kerja dan prosedur atau sebagai pedoman pokok pelaksanaan kegiatan perusahaan dan menyajikan bentuk-bentuk formulirformulir yang diperlukan di dalam melaksanakan segala kegiatan dan transaksi-transaksi perusahaan serta memberikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya bagi pimpinan. Peranan sistem akuntansi dalam suatu perusahaandapat membantu terlaksananya fungsifungsi manajemen seperti perncanaan dan pengendalian.
14
Bagian Keuangan Bappenas
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Transaksi
Proses dengan Aplikasi LPJ
Sistem Informasi Akuntansi
Sub Sistem
BKU
BP Kas
BP UP
BP TUP
BP LS Bendahara
BP Pajak
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Evaluasi Terhadap Pengendalian Internal
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi
Rekomendasi
Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian
BP UM Perjadin
15
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada bagian keuangan Biro Umum Bappenas. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan januari – April 2012 3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1.
Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh dengan metode wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan staf dan bendahara pada bagian keuangan sebgai orang yang paling mengetahui laporan keuangan. Proses wawancara ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dengan lebih jelas permasalahan perusahaan untuk melaksanakan proses pendekatan awala sistem, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis SIA.
2.
Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka ( LSI IPB. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan Ekstensi Manajemen IPB).
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data Metode pengolahan dan analisis data perusahaan dilakukan dalam beberapa tahap secara deskriptif. Adapun langkahnya adalah : 1.
Mengetahui SIA yang diterapkan
2.
Transaksi yang terjadi
3.
Proses input dengan menggunakan aplikasi LPJ BPP (Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu)
4.
Evaluasi terhadap penerapan SIA dan pengendalian internal
16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. LPJ BP/BPP Bendahara pengeluaran Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh tujuh belas 17 bendahara pengeluaran pembantu dalam pengelolaan keuangan yang merupakan kewenangannya. Pada saat ini, penyusunan LPJ BPP oleh seluruh bendahara pengeluaran pembantu masih secara manual. Pembukuan dilakukan dengan menggunakan program excel di komputer dengan format pembukuan sesuai dengan format yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER47/PB/2009. Pembukuan BPP terdiri dari: 1.
Buku Kas Umum (BKU), yaitu buku yang mencatat seluruh transaksi
2.
Buku pembantu lainnya
3.
a.
Buku pembantu kas
b.
Buku uang persediaan/tambahan uang persediaan (UP/TUP);
c.
Buku uang muka perjalanan dinas (Perjadin);
d.
Buku pajak;
e.
Buku lainnya yang dibuat sesuai kebutuhan.
Buku Pengawasan Anggaran
Berdasarkan Perdirjen Nomor PER- 47/PB/2009, aktivitas BP dan BPP dikelompokkan menjadi berikut: Tabel 2. LPJ BP/BPP berdasarkan Perdirjen Nomor PER- 47/PB/2009. No. 1.
2.
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Aktivitas penerbitan Surat Aktivitas penerimaan dana dari Perintah Membayar (SPM) bendahara pengeluaran oleh Kuasa PA Aktivitas pembayaran atas Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP uang yang bersumber dari UP
17
Lanjutan Tabel 2 No.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran
3.
Aktivitas pembayaran atas Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari uang yang bersumber dari SPM langsung (SPM –LS) SPM-LS Bendahara yang ditujukan kepada bendahara (SPM-LS bendahara)
4.
Aktivitas penyaluran dana kepada BPP dan LPJ BPP
5.
Aktivitas Lainnya
Aktivitas lainnya
Aktivitas akuntansi dalam penyusunan LPJ BPP dimulai ketika BPP mencatat transaksi kedalam BKU. Kemudian BPP akan mengidentifikasi buku-buku pembantu yang terkait untuk kemudian mencatat transaksi tersebut
ke
dalam
buku
pembantu
tersebut.
Pada
saat
proses
pengidentifikasian transaksi, seringkali terjadi kesalahan pencatatan terutama karena kekurangpahaman BPP atau kekurangtelitian BPP, sehingga menyebabkan saldo di buku pembantu menjadi salah. Pada sistem manual ini, BKU yang mencatat seluruh transaksi dan buku pembantu lainnya terdapat dalam kertas kerja yang berbeda-beda namun masih dalam satu file excel. Kertas kerja tersebut berdiri sendiri atau independen dari kertas kerja yang lain. Tidak ada penjurnalan otomatis antara BKU dengan buku-buku pembantu lainnya. Proses manual ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini:
18
Gambar 3.Penyusunan LPJ BPP secara manual (2012) Berdasarkan data pada BKU dan saldo pada buku-buku pembantu, setiap akhir bulan BPP akan menyusun LPJ BPP. Selanjutnya, bendahara pengeluaran pembantu akan melakukan rekonsiliasi pembukuan dan LPJ BPP dengan pembukuan bendahara pengeluaran. Kemudian, sesuai Perdirjen Nomor PER- 47/PB/2009 Pasal 12 (3), berdasarkan hasil rekonsiliasi dan pembukuan bendahara pengeluaran, maka akan disusun LPJ BP yang wajib disampaikan secara bulanan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya kepada Kepala KPPN, Menteri/pimpinan lembaga masingmasing dan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan pembahasan diatas, penyusunan LPJ BPP secara manual memiliki beberapa kelemahan dan rentan terhadap berbagai resiko. Adapun kelemahan-kelemahan penyusunan LPJ BPP secara manual adalah sebagai berikut: 1.
Tidak terjunalnya suatu transaksi pada buku-buku pembantu yang terkait. Setiap transaksi ekonomi memiliki karakteristik pencatatan akuntansi yang berbeda – beda. Transaksi A yang memiliki sifat
19
transaksi yang berbeda dengan transaksi B, akan memiliki jurnal transaksi yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan buku pembantu yang dibutuhkan oleh transaksi A akan berbeda dengan buku pembantu yang dibutuhkan oleh transaksi B. Dengan tidak adanya otomatisasi penjurnalan berdasarkan sifat transaksi antara BKU dan buku pembantu lainnya, maka sering sekali terjadi kesalahan penjurnalan akuntansi pada buku yang salah atau belum dilakukannya penjurnalan akuntansi pada buku yang seharusnya. Contoh: BPP A menerima Uang Persediaan pada awal tahun. Jurnal akuntansi seharusnya terjadi pada BKU (general ledger), Buku Pembantu Kas dan Buku Uang Persediaan, namun karena kurangnya pengetahuan atau kurang telitinya BPP maka BPP tidak/lupa untuk menjurnal buku UP, sehingga menyebabkan kurang catat (understatement) pada buku UP. 2.
Kesalahan pencatatan pada buku pembantu menyebabkan saldo pada buku pembantu menjadi salah sehingga terjadi kesalahan data pada saat menyusun LPJ BPP.
3.
Penginputan data berulang kali. Misalnya untuk inputasi transaksi UP Masuk, BPP harus memasukkan data transaki ke 3 jenis pembukuan yaitu : Buku Kas Umum di kolom debet, Buku Pembantu Kas di kolom debet, dan Buku Pembantu UP di kolom debet
4.
Buku-buku pembantu yang independen atau tidak saling terhubung, menyebabkan BPP harus menginput secara manual saldo buku ke dalam LPJ BPP. Hal ini rentan sekali terhadap kesalahan penginputan angka seperti angka yang terbalik atau kurang penulisan angka.
5.
Buku-buku
yang
terpisah
juga
rentan
terhadap
lamanya
pendeteksian eror atau kesalahan. Misalnya kesalahan penulisan angka yang menyebabkan kelebihan catat atau kekurangan catat baru dapat dideteksi ketika BPP menyusun LPJ BPP diakhir bulan
20
dimana BPP akan mengakumulasi saldo buku-buku pembantu dan mencocokkan dengan saldo di rekening koran dan saldo kas. 6.
Tidak adanya validasi data seperti kesalahan penjurnalan debit/kredit, urutan nomor, penulisan angka dan huruf.
7.
Lamanya pengumpulan LPJ BPP karena minimnya pengetahuan BPP tentang penjurnalan akuntansi sehingga membutuhkan waktu untuk pengidentifikasian transaksi hingga penyusunan LPJ BPP.
8.
Laporan yang dihasilkan terbatas. Fitur-fitur yang ada hanya sedikit sehingga membutuhkan waktu untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.
9.
Tidak adanya standardisasi seperti format tanggal, kata-kata, penulisan data inputan sehingga agak menyulitkan ketika BP akan melakukan penggabungan data seluruh BPP.
Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, Bagian Keuangan Biro Umum mencoba mengembangkan aplikasi e – LPJ BP/BPP, yaitu aplikasi pembukuan hingga penyusunan LPJ BP/BPP yang berbasis internet/web untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang timbul dengan sistem manual. 4.2. E-Lpj sebagai Bentuk Pengimplementasian SIA E–LPJ BP/BPP dirancang sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara aplikasi LPJ BP dengan aplikasi LPJ BPP dengan menggunakan basis internet/web dengan sistem keamanan data yang terkontrol oleh server dengan menggunakan user dan password untuk masing-masing bendahara atau user pada saat ingin menginput data. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah selain untuk meminimalisir kekurangan sistem manual juga untuk mempermudah BP dan BPP dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang lebih akurat dan cepat. Dengan E–LPJ BP/BPP ini, BPP hanya akan menginput transaksi dengan mengakses sistem dan database melalui internet, kemudian sistem akan secara otomatis melakukan penjurnalan ke buku-buku terkait. Kemudian, sistem juga akan secara otomatis membuat LPJ BPP dan laporan yang berisi informasi keuangan lainnya. Bendahara pengeluaran memiliki wewenang
21
untuk bisa mengakses ke semua pembukuan BPP (17 BPP) namun tidak sebaliknya, karena BPP hanya diperbolehkan untuk memiliki satu username dan password. Pengaksesan ke dalam sistem pun dapat dilakukan kapan saja secara real time. Gambar penyusunan LPJ BPP dengan menggunakan e-LPJ BP/BPP secara garis besar adalah sebagai berikut:
Gambar 4. Penyusunan LPJ BPP dengan aplikasi e – LPJ BP/BPP (2012) Hingga saat ini, aplikasi LPJ BP dan BPP masih dalam tahap percobaaan dan dikembangkan secara bertahap dan paralel. BPP masih menggunakan sistem manual, sedangkan Bagian Keuangan masih dalam proses finalisasi. Dalam mengembangkan aplikasi tersebut, Bagian Keuangan lebih berfokus kepada pengembangan aplikasi LPJ BPP terlebih dahulu baru kemudian aplikasi LPJ BP, karena BPP berada di unit akuntansi terkecil yang mengelola transaksi ekonomi sehari-hari. Konsep dasar aplikasi e - LPJ BPP pada dasarnya terdiri dari:
22
1.
Penginputan data. Pada tahap ini transaksi ekonomi telah digolongkan per
jenis transaksi sesuai dengan sifat
dan
karakteristik transaksi. Setiap jenis transaksi telah dilakukan otomatisasi jurnal dengan alur pembukuan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharanaan Nomor: PER-47/PB/2009. Ketika BPP memilih jenis transaksi, maka akan terjadi jurnal di buku-buku pembantu terkait secara otomatis. Adapun jenis transaksi dan alur pembukuan adalah seperti Gambar 5.
Gambar 5.Jenis transaksi dan alur pembukuan dari aplikasi (Bagian Keuangan Biro Umum, 2012 ). 2.
Pengubahan data. Menu ini digunakan untuk mengubah data yang sebelumnya telah diinput kedalam sistem. Menu ini juga digunakan
23
untuk melengkapi data seperti menambah informasi bahwa transaksi tersebut sudah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada transaksi pertanggungjawaban UP atau mengedit profile. 3.
Penghapusan data. Menu ini digunakan untuk menghapus data yang salah yang telah tersimpan dalam database, misalnya menghapus data yang terdeteksi terjadi penginputan berulang.
4.
Penyusunan pembukuan. Menu ini digunakan untuk membuat LPJ BPP, yang data dasarnya berasal dari hasil penginputan transaksi secara otomatis dan saldo kas bank dan tunai yang diinput secara manual berdasarkan kondisi nyata.
Penggunaan e-LPJ BP/BPP ini sangat memudahkan BPP dalam melakukan pembukuan. Namun sistem ini tetap memerlukan pengetahuan, ketelitian dan kehati-hatian dari BPP, karena kunci dari keakuratan penyusunan LPJ BPP dengan sistem ini adalah pada saat BPP memilih jenis transaksi. Ketika BPP salah memilih jenis transaksi maka akan berakibat kesalahan pada buku-buku pembantu lainnya dan menyebabkan informasi yang salah pada LPJ BPP. Oleh karena itu BPP harus tetap diberikan pengetahuan tentang konsep dasar akuntansi terkait penyusunan LPJ BPP ini. Aplikasi e – LPJ BP/BPP memiliki fitur- fitur lain selain pembukuan inti yang membuatnya lebih unggul dari sistem manual, yaitu: 1.
Fitur kas dan profile. Fitur ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai profil BPP seperti no SK dan tanggal pengangkatan, informasi DIPA Kementerian dan penjelasan selisih LPJ. Informasi dalam dalam fitur ini akan digunakan sebagai informasi dalam LPJ BPP
2.
Fitur lihat transaksi. Fitur ini digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang telah diinput.
3.
Fitur SPTB. Fitur ini hanya digunakan untuk jenis transaksi pertanggungjawaban UP dan pertanggungjawaban TUP. Fitur ini mempermudah BPP jika ingin mencetak SPTB UP/TUP
24
4.
Fitur Buku Besar. Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi pada BKU dan buku pembantu secara perbulan.
5.
Fitur Buku Cek. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar transaksi berdasarkan nomor cek. Melalui fitur ini kita dapat melakukan rekonsiliasi dengan rekening Koran untuk melihat cek – cek yang masih beredar.
6.
Fitur cari SPP. Fitur ini digunakan untuk melihat transaksi berdasarkan nomor SPP
7.
Fitur saldo Pembukuan. Fitur ini digunakan untuk melihat saldo per bulan dari BKU dan buku pembantu lainnya secara umum
8.
Fitur print. Fitur ini digunakan untuk mencetak berbagai laporan seperti LPJ BPP, BKU dan buku-buku pembantu
9.
Fitur export. Fitur ini digunakan untuk mengubah data kedalam bentuk file excel.
10. Fitur logout. Fitur ini digunakan untuk keamanan data ketika keluar dari aplikasi Adapun Fitur –fitur
yang terdapat pada aplikasi LPJ BPP seperti
terlihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 6. Menu aplikasi LPJ BPP (bagian keuangan Biro Umum, 2012) E – LPJ BP/BPP sebagai bentuk implementasi SIA di Kementerian PPN/Bappenas diharapkan akan memberikan nilai lebih bukan hanya
25
kepada BP ataupun BPP tetapi juga kepada Kementerian PPN/Bappenas mengingat informasi keuangan yang diberikan lebih banyak dan beragam dan keakuratan pembukuan LPJ BPP yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang secara langsung menggambarkan pengelolaan keuangan negara di Kementerian PPN/Bappenas.
Gambar 7.Hubungan LPJ BPP, LPJ BP dan laporan keuangan (data diolah, 2012). Selain hal tersebut diatas, berikut adalah kelebihan-kelebihan e - LPJ BP/BPP antara lain: 1.
One time data entry. Hal ini menimbulkan efisiensi dalam penyusunan LPJ BPP, karena BPP tidak perlu untuk melakukan penginputan berulang atas transaksi yang sama dalam buku-buku pembantu
2.
Penjurnalan secara otomatis oleh sistem dapat meminimalisir kesalahan penjurnalan pada buku-buku pembantu terkait
3.
Adanya validasi data dapat meminimalisir kesalahan penulisan huruf dan angka
4.
Standardisasi format membuat format pembukuan di seluruh BPP sama (format angka, tulisan, laporan)
5.
Menghasilkan informasi keuangan yang lebih beragam, cepat akurat dan dapat diakses secara real time
26
6.
Keamanan data lebih terkontrol. Password dan username seluruh BPP hanya dibuat oleh BP dan penggantian Password dan username harus melalui persetujuan BP. Selain itu juga ada enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan data
7.
BP memiliki data akses atas siapa saja yang mengakses sistem
8.
Setiap perubahan dalam sistem terdokumentasi dengan baik. Setiap terjadi eror maka sistem secara otomatis akan mengeluarkan notifikasi
9.
Menghasilkan laporan LPJ BPP yang lebih akurat dan laporan lainnya yang lebih terstruktur
10. Meningkatkan pengendalian internal BP atas pembukuan yang dilakukan BPP. BP dapat kapan saja melihat progress pembukuan BPP 11. Sebagai recovery plan, database di back up setiap seminggu sekali dalam komputer Bagian Keuangan 12. Mempercepat penyusunan LPJ BPP karena otomatisasi sistem 13. Biaya yang lebih murah karena meminimalisir penggunaan kertas Selain kelebihan-kelebihan diatas, sistem ini masih terdapat beberapa kelemahan dan resiko yang harus dihadapi, yaitu: 1.
E- LPJ BP/BPP merupakan sistem informasi akuntansi yang sarat teknologi. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat menuntut komitmen yang tinggi untuk mampu beradaptasi dengan cepat dari pengelola dan pengguna sistem.
2.
Terdapat transaksi yang merujuk pada data yang sama sehingga kemungkinan terjadi data berulang, misalnya transaksi A merujuk pada SP2D x dan cek x, begitu juga transaksi B merujuk pada SP2D x dan cek x.
3.
Otomatisasi sistem dikhawatirkan akan membuat operator sedikit memiliki keinginan untuk mempelajari konsep dasar akuntansi yang menjadi dasar pembuatan jurnal-jurnal pada sistem ini.
4.
Rentan terhadap kehilangan data secara keseluruhan
27
Secara umum, dengan membandingkan biaya dan manfaat dari pengembangan e- LPJ BP/BPP, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi BP dan BPP pada khususnya dan Kementerian PPN/Bappenas pada umumnya. E – LPJ BP/BPP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara
yang
transparan
dan
akuntabel pada
Kementerian
PPN/Bappenas. E – LPJ BP/BPP juga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan internal terhadap pelayanan umum yang sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola
4.3. Evaluasi Sistem Aplikasi LPJ BP/BPP Evaluasi atas sistem aplikasi LPJ BP/BPP dilakukan melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif dilakukan untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi aktual sesuai dengan lingkup evaluasi. Sinergi antara analisis data kuantitatif dan data kualitatif diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan evaluasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun populasi dari kegiatan evaluasi ini adalah seluruh pengguna aplikasi LPJ BP/BPP yaitu seluruh BPP yang berada di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang berjumlah 17 orang. Tabel 3. Daftar BPP Kementerian PPN/Bappenas TA 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengguna (BPP) Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang SDM dan Kebudayaan Kedeputian Bidang Polhukhankam Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kedeputian Bidang Ekonomi Kedeputian Bidang SDA LH Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otda Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kegiatan Infrastructure Reform Sector Development project (IRSDP) Loan ADB
Username dm1 dm2 dm3 dm4 p2spab p2a2 sdmk polhukhankam kukm ekonomi sdalh sarpras otda pendanaan ekap psdat irsdp
28
4.3.1. Data Kuantitatif Data kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi ini diambil dari database sistem aplikasi LPJ BP/BPP dengan menggunakan admin administrator. Data tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jumlah pengguna yang login ke dalam aplikasi LPJ BP/BPP sejak bulan April – September 2012 2) Jumlah penggunaan aplikasi LPJ BP/BPP sejak bulan April – September 2012 Berdasarkan database sistem aplikasi LPJ BP/BPP per 30 September 2012, seluruh BPP (17 BPP) pernah melakukan login ke dalam sistem aplikasi LPJ BP/BPP, namun frekuensi login per BPP bervariasi selama bulan April hingga September 2012. 140
133
120 100 80 65 60
60 40 20
40
32 20
10
18
58
47
55 Frekuensi Login
19
18
9
14
dm1 dm2 dm3 dm4 p2spab p2a2 sdmk polhukhankam kukm ekonomi sdalh sarpras otda pendanaan ekap psdat irsdp
0
47
72
Gambar 8. Grafik Frekuensi Login Per BPP April s.d September 2012 Berdasarkan grafik diatas, BPP Pendanaan adalah BPP yang frekuensi loginnya paling tinggi selama bulan April – September 2012 yaitu sebanyak 133 kali atau rata-rata 22 kali login sebulan, sedangkan BPP ekap adalah BPP yang paling rendah frekuensi loginnya yaitu
29
sebanyak 9 kali selama bulan April – September 2012 atau rata-rata 2 kali login dalam sebulan. Tabel 4. Rata- Rata Frekuensi Login Per Bulan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BPP Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang SDM dan Kebudayaan Kedeputian Bidang Polhukhankam Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kedeputian Bidang Ekonomi Kedeputian Bidang SDA LH Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otda Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kegiatan Infrastructure Reform Sector Development project (IRSDP) Loan ADB
Username dm1 dm2 dm3 dm4 p2spab p2a2 sdmk polhukhankam kukm ekonomi sdalh sarpras otda pendanaan ekap psdat irsdp
rata-rata/bulan 8 3 5 2 3 11 10 12 7 3 8 3 10 22 2 9 2
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa sekitar 41% pengguna melakukan login ke dalam aplikasi LPJ BP/BPP rata-rata kurang dari 4 kali dalam sebulan. Hal ini menunjukkan masih terjadi penumpukan pekerjaan dengan tidak menginput transaksi kedalam aplikasi LPJ BP/BPP secara mingguan. Selanjutnya, parameter analisis jumlah penggunaan aplikasi LPJ BP/BPP adalah dengan melihat jumlah BPP yang telah menyelesaikan LPJ bulan April hingga September 2012. Tabel 5. Penyelesaian LPJ Per Bulan
30
4.3.2 Data Kualitatif Metode pengambilan data kualitatif dalam evaluasi sistem apliaksi LPJ BP/BPP dilakukan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Pemilihan pengambilan data kualitatif melalui FGD dilakukan dengan pertimbangan kelebihan-kelebihan pelaksanaan FGD antara lain sebagai berikut: 1) FGD memberikan kemudahan dan peluang untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan (BPP) 2) FGD memungkinkan adanya diskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik 3) FGD memungkinkan
pengumpulan informasi secara cepat dan
konstruktif dari peserta FGD yang memiliki latar belakang berbedabeda 4) FGD memungkinkan adanya dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi dan seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Namun demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Melalui pelaksanaan FGD, dapat diketahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. 4.3.3 Pelaksanaan FGD Pelaksanaan FGD diadakan selama 2 hari di ruang rapat Bagian Keuangan Biro Umum pada tanggal 22 s.d 23 Oktober 2012. Populasi peserta FGD adalah seluruh BPP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang berjumlah 17 orang. Dalam pelaksanaanya, peserta FGD dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pengelompokkan dilakukan secara terstruktur berdasarkan tingkat keseringan BPP melakukan login ke dalam aplikasi LPJ BP/BPP selama bulan
31
April hingga September 2012. Berikut adalah kriteria pengelompokkan peserta FGD: Tabel 6. Kategori Pengelompokkan Frekuensi Login April s.d September 2012 > 55 kali 31 kali - 55 kali ≤ 30 kali
Kategori Sering sekali Sering Jarang
Pengelompokkan terstruktur ini diharapkan dapat menciptakan diskusi intensif yang menarik dan konstruktif. Berdasarkan kategori pengelompokkan tersebut, maka kelompok FGD adalah sebagai berikut: Tabel 7. Kelompok FGD BPP Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas Kedeputian Bidang SDA LH Kedeputian Bidang Ekonomi Kegiatan Infrastructure Reform Sector Development project (IRSDP) Loan ADB Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kedeputian Bidang Polhukhankam Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otda Kedeputian Bidang SDM dan Kebudayaan Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas
Kelompok Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3
Kategori Sering sekali login Sering login Sering login Jarang login Jarang login Sering sekali login Sering sekali login Jarang login Jarang login Sering login Sering login Sering sekali login Sering sekali login Jarang login Sering sekali login Sering login Jarang login
4.3.4 Analisis Hasil FGD Berdasarkan FGD yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober, berikut adalah analisis hasil FGD yang dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu: 1) Aspek Pengguna a. Beban pekerjaan Berdasarkan diskusi dalam forum FGD didapat informasi bahwa terdapat beberapa BPP yang bukan hanya melakukan pembukuan LPJ tetapi juga mengerjakan pekerjaan lain seperti penginputan data ke beberapa aplikasi lainya seperti aplikasi Sakpa, aplikasi persediaan,
32
aplikasi Simak BMN. Hal ini menurut BPP dapat menghambat pekerjaan BPP dalam melakukan penginputan data ke aplikasi LPJ BP/BPP. Oleh karena itu, terdapat beberapa BPP yang jarang menggunakan aplikasi LPJ BP/BPP atau menumpuk penginputan transaksi ke dalam aplikasi LPJ BP/BPP. Manajemen waktu yang kurang baik tentu saja dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya human eror dalam penginputan transaksi. Tabel 8. Kelompok FGD yang mengerjakan beberapa aplikasi
b. Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharanaan Nomor: PER47/PB/2009 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja menyatakan bahwa bendahara wajib melakukan rekonsiliasi LPJ BP paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengikat BPP untuk menyelesaikan LPJ BPP secara tepat waktu, karena LPJ yang direkonsiliasi dengan pihak KPPN adalah LPJ BP bukan LPJ BPP. Tidak adanya peraturan dan sanksi yang mengikat kepada BPP atas keterlambatan penyampaian
33
LPJ BPP kepada BP menjadi salah satu faktor penyebab adanya beberapa LPJ BPP yang belum selesai. c. Pendidikan Berdasarkan informasi yang didapat dalam forum FGD diketahui bahwa tidak semua BPP memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi BPP dalam memahami alur akuntansi serta penjurnalan yang terjadi dalam sistem aplikasi LPJ BP/BPP. Kurang pemahaman BPP atas alur akuntansi menyebabkan BPP tidak dapat melakukan koreksi sendiri apabila terjadi system error yang menyebabkan kesalahan jurnal transaksi. Seperti halnya kurang pemahamannya dalam transaksi pengembalian dan pertanggung jawaban uang muka, kebingungan mengenai pemotongan dan pembayaran pajak.
2) Aspek Perangkat/Aplikasi a. Keraguan Teknologi Berdasarkan diskusi dalam forum FGD diketahui bahwa adanya keraguan dan kekhawatiran BPP akan kehilangan data yang telah diinput dalam sistem aplikasi LPJ BP/BPP. Kekhawatiran tersebut memicu beberapa BPP untuk tetap mennyusun LPJ BPP secara manual dalam format excel. Penginputan transaksi secara ganda tersebut (manual dan menggunakan aplikasi) tentu saja mengurangi esensi dibuatnya aplikasi LPJ BPP yang diharapkan dapat memberikan efisiensi pekerjaan kepada BPP. Namun sebenarnya pada aplikasi LPJ BPP sudah di buatkan fitur export data dalam format excel, hanya saja masih sederhana dan tidak otomatis export data secara keseluruhan. b. Fitur Aplikasi Berdasarkan
hasil
FGD
diketahui
beberapa
kebutuhan
pengembangan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi LPJ BP/BPP sebagai berikut: a) Fitur export data keseluruhan. Fitur ini dibutuhkan BPP sebagai bukti dukung dalam pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dari mulai
34
pembukan sampai dengan
format
LPJ dan Berita acara
pemeriksaan kas. b) Fitur input transaksi. Untuk menu inputasi transaksi dibuat lebh mudah, seperti menyortir nomor cek yang sudah di input sebelumnya pada saat input data baru c) Fitur edit profile. Pada menu ini perlu dipisah menjadi dua: 1) tanggal pembukuan, uang tunai ,uang bank, penjelasan selisih pada ljp dan berita acara serta tanggal pengesahan yang harus di input setiap bulannya; 2) tanggal dan no sk bpp dan ppk, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran pembantu, nip, fungsi, sub fungsi, program, kegitan, dan sub kegiatan dibuat hanya 1 kali inputan dan bisa di edit jika data akan di rubah. d) Fitur SPTB. Bahwa fitur sptb itu dinilai tidak efisien karena mereka jadi dua kali bekerja, dan saran nya di tambah menu untuk SPP agar lebih mempermudah dan fitur SPTB pun akan lebih berguna. e) Fitur “cari SP2D”. Fitur ini dibutuhkan untuk mencara data dari nomor sp2d yang telah di input sebelumnya.
4.3.5 Rencana Aksi Berdasarkan hasil analisis FGD, disusun suatu rencana aksi untuk mengakomodir kendala dan saran yang konstruktif untuk pengembangan aplikasi LPJ BP/BPP sebagai berikut: Tabel 9. Reaksi Aksi
35
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan LPJ BP/BPP pada Kementerian PPN/Bappenas hingga saat ini masih disusun secara manual. Namun, dengan kelemahan yang timbul pada sistem manual ini, maka Bagian Keuangan Biro Umum mencoba mengembangkan e-LPJ BPP yang berbasis internet, terintegrasi, penjurnalan yang terotomatisasi dan menghasilkan informasi keuangan yang beragam dan dapat diakses secara real time. e-LPJ BPP merupakan suatu bentuk sistem informasi akuntansi yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi atas sistem aplikasi LPJ BP/BPP dilakukan melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan pelaksanaan FGD. Pemilihan metode FGD dilakukan karena beberapa kelebihan FGD diantaranya kemudahan dan peluang untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan Berdasarkan hasil FGD dan analisis data kuantitatif dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan sistem aplikasi LPJ BP/BPP belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya bebrapa kendala dari aspek pengguna maupun aspek perangkat. Untuk mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi LPJ BP/BPP maka disusun suatu rencana aksi untuk mengakomodir kelemahan sistem aplikasi yang berjalan dan mengakomodir saran-saran yang konstruktif untuk pengembangan sistem aplikasi LPJ BP/BPP. . 2.
Saran Saran terhadap e-LPJ BP/BPP sebagai bentuk pengimplementasian sistem informasi akuntansi di Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut: a.
Dalam hal sumber daya manusia, Kementerian PPN/Bappenas sebaiknya merekrut tenaga operator e-LPJ BPP yang berlatar belakang akuntansi atau memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.
36
b.
Melakukan pelatihan penggunaan e-LPJ BPP secara berkala mengingat pada umumnya terjadi penggantian pejabat BPP setiap tahunnya dan berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat.
c.
Teknologi kadang berdampak pada timbulnya rasa malas untuk tahu dan belajar. Dengan adanya otomatisasi penjurnalan pada eLPJ BPP, cenderung membuat orang malas untuk belajar konsep dasar akuntansi dalam penyusunan LPJ. Oleh karena itu disarankan agar operator e-LPJ BPP tetap diberikan wawasan dan pengetahuan mengenai konsep akuntansi yang mendasari penyusunan e-LPJ BPP ini dalam berbagai workshop.
d.
Bagian Keuangan Biro Umum agar terus mengembangkan e-LPJ BPP yang masih dalam tahap pengembangan awal agar dapat dengan segera dipergunakan dan menghasilkan laporan yang akurat.
37
DAFTAR PUSTAKA
Arif dan Wibowo. 2004. Akuntansi Untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah. Grasindo, Jakarta Arifin dan Wicaksono. 2006. Komputer Akuntansi dan Microsoft Excel. Elek Media Computindo, Jakarta Anttiroiko dan Malkia. 2007. Encyclopedia of Digital Government. Finland. Chusing, B.E. 1992. Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan. Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta. Delima, M. 2010. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada PT X, Jakarta. Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Horngren, dkk. 2006. Akuntansi, jilid 1. edisi 6. Indeks, Jakarta Jogiyanto, H.M. 1999. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Andi Offset, Yogyakarta. Kieso, et al. 2002. Akuntansi Intermediate. Erlangga. Jakarta. McLeod, Jr, R. 2001. Sistem Informasi Manajemen (Versi Bahasa Indonesia), Jilid I. Prehallindo, Jakarta. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi ke-4. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta. Sugiarto. 2002 . Pengantar Akuntansi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta. Warren, dkk. 2005. Pengantar Akuntansi, Buku 1. Edisi 21. Salemba Empat, Jakarta. Widjajanto, N. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Erlangga, Jakarta.
38
LAMPIRAN
39
Lampiran 1. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu
40
Lampiran 2. Berita acara pemeriksaan kas
41
Lampiran 3. Laporan pembukuan
Lampiran4.Bagan alir (flowchart) sistem informasi akuntansi laporan pertanggung jawaban keuangan
42
Mulai
PASSSWORD
Selesai
Memasukkan Nama User dan Password
User dan Password benar
User dan Password salah Teruskan
Pilihan Menu Pesan : Tidak dapat diakses
Master
Transaksi
Edit/Delete
Kas & Profile
SPT B
Buku Besar
Buku Cek
Cari
Saldo
Print
Kas Tunai / Bank Profile
Master Pembukuan
LPJ UP/TUP
Master User
Cover Buku Kas Umum
Pertanggung jawaban UP/TUP
Berita Acara
Pemotongan / Pembayaran Pajak
SPTB Transaksi Pembukuan
Selisih Kurang / Selisih Lebih Perjadin
Buku Pengawas
Cek LS Bendahara UM Perjadin SPPD Rampung UP/TUP/LS Simpan Data Master
SSBP Umum
Simpan Data Transaksi
Simpan Data
Database
Simpan Data Ambil Data
Export
Selesai
Export Pembukuan Dengan format Excel
