IMPLEMENTASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOS-KOSAN (STUDI DI KELURAHAN GUNUNG KELUA)

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

IMPLEMENTASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOS-KOSAN (STUDI DI KELURAHAN GUNUNG KELUA) Eka Regitra Deska Febri1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) Insan Tajali Nur3 ([email protected]) ABSTRAK Pembangunan pada dasarnya harus memiliki izin mendirikan bangunan yang bertujuan agar bangunan yang di dirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak di gunakan, dan tidak merusak lingkungan. Sebagai Penunjang dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian empiris serta pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data di lakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkut paut dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Dari hasil penelitian dan pembahasan di ketahui bahwa banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa Izin Mendirikan Bangunan hanya di buat satu kali saja dan berlaku selamanya, masyarakat tidak mengetahui jika melakukan perubahan fungsi pada bangunan tersebut harus membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan Fungsi. Khususnya pada bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi koskosan. Terkait Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlunya peningkatan dalam hal sosialisasi, karena menurut penelitian yang di lakukan masyarakat tidak mengetahui mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan fungsi. Kata Kunci : Kelurahan Gunung Kelua, Usaha Kos-kosan Implementasi Hukum, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

PENDAHULUAN Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan.4 Salah satu permasalahan yang menyebabkan kurang dan minimnya penerimaan pendapatan asli daerah dalam retribusi izin mendirikan bangunan adalah Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda yang pada dasarnya di atur didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang akan melaksanakan dan melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan retribusi 4 Ginanjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta, halaman 336.

2

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) perizinan tertentu, wajib memiliki izin tertulis dari Walikota. Setiap Bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan peruntukkannya, Pada Instansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, izin mendirikan bangunan terdapat empat jenis, yaitu izin mendirikan bangunan baru, izin mendirikan bangunan pemutihan, izin mendirikan bangunan Perubahan fungsi, izin mendirikan bangunan pemisahan/ balik nama. Dalam kasus ini terdapat pelaku usaha kos-kosan yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak menyertakan izin mendirikan bangunan Perubahan fungsi dari bangunan rumah tinggal menjadi kos-kosan, Inilah

yang kemudian menjadi permasalahan dan

penghambat dalam peningkatan, dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Dari permasalahan yang penulis tuliskan, maka penulis mencoba untuk mewujudkannya kedalam suatu penelitian yang sekiranya akan membantu Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pengembangan hukum dalam proses perijinan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka menuju kesadaran hukum yang

berjudul Implementasi

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Kos-kosan (Studi di kelurahan Gunung Kelua). Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi retribusi izin mendirikan bangunan kos-kosan di kelurahan Gunung Kelua, dan apa kendala pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan

sebagai salah satu sumber

pendapatan asli daerah Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi retribusi izin mendirikan bangunan kos-kosan di

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

kelurahan gunung kelua dan Untuk mengetahui kendala pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini mengenai Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kos-kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua) dan

menggunakan dua pendekatan, yaitu

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan

konseptual

(conceptual approach). PEMBAHASAN A.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu oleh pelaku usaha Koskosan di Kelurahan gunung Kelua. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di maksudkan agar menjadi arahan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam Memberikan dasar hukum bagi penerbitan izin retribusi di Kota Samarinda. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, salah satunya di atur mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui

sektor

Retribusi

daerah

melalui

Peraturan

Daerah

dapat

merumuskan ketentuan hukum mengenai Retribusi Daerah, khususnya mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau 4

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) merenovasi

suatu bangunan, termasuk izin kelayakan membangun

bangunan yang di keluarkan pemerintah daerah. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1), wajib memiliki iziin tertulis dari walikota. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Jenis retribusi daerah yang di golongkan retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah : a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c.

Retribusii Izin Gangguan

d.

Retribusi Izin Trayek;dan

e.

Retribusi Izin Usaha Perikanan. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, jenis kegiatan yang di kenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi : a.

Pembangunan Baru

b.

Rehabilitasi

atau

renovasi

meliputi

perbaikan

atau

perawatan,

perubahan, perluasan atau pengurangan, dan c.

Pelestarian atau pemugaran.

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

Jenis kegiatan yang di kenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut memiliki persyaratan administrasi yang berbeda, yang di sesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perhitungan besarnya tarif retribusi mengikuti rumus sebagai berikut : R = Pr x L x H Keterangan : R = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pr= Presentase Letak Bangunan x Presentase Guna Bangunan x Presentase Tingkat Bangunan x Presentase Zona Kota x Presentase Konstruksi Kota L = Luas Lantai Bangunan H =Harga dasar satuan bangunan yang berlaku Untuk meningkatkan Pendapatan daerah dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Pemerintah Kota Samarinda harus meningkatkan Objek Retribusi di sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perubahan fungsi. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Kota Samarinda di atur dalam pasal 47 hingga pasal 49 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

6

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) Pasal 47 (1)

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 28, di ancam pidana kurungan palin lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

(2)

Selain pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat juga di kenakan

sanksi

administrasi

dan

sanksi

pidana

lain

yang

berhubungan dengan perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan perauturan perundang-undangan yang berlaku. (3)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(4)

Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3), adalah pelanggaran. Pasal 48

(1)

Denda sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat (1) merupakan penerimaan daerah

(2)

Denda sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat (3), merupakan penerimaan negara. Pasal 49

(1)

Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka walikota dapat memberikan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis b. Pencabutan sementara izin dan/atau, c. Pencabutan izin.

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

(2)

Tata cara penerapan sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota. Dari keterangan pasal pasal tersebut adalah jelas pemilik usaha kos-

kosan yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan peruntukkannya merupakan pelanggaran. Kaitan dalam aspek pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini ada pembagian kerja dari dinas untuk pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengusaha yang tidak mengikuti aturan yang di tetapkan pemerintah dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha kos-kosan di wilayah Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda mengatakan bahwa ada kos-kosan yang berdiri selama 10 tahun lebih, pemilik kos-kosan sebelumnya sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal, tetapi pada saat menambah bangunan pemilik kos-kosan tersebut tidak kembali membuat Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan observasi di lapangan juga menunjukan selain rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi kos-kosan, terdapat usaha lainnya seperti usaha Loundry dan usaha air minum isi ulang yang tentu saja tidak memiliki izin. Pengusaha kos-kosan banyak yang tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam wilayah Kota Samarinda. Deri Penjelasan tersebut yang Telah di uraikan maka dapat di katakan bahwa implementasi suatu peraturan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Adapun Faktor yang di maksud adalah sebagai berikut , Faktor dari hukum 8

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) itu sendiri

yang dalam hal ini belum ada peraturan daerah mengenai

bangunan kos-kosan. Faktor penegak hukum yaitu peran aparat penegak hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, Sarana atau fasilitas merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengna lancar, faktor masyarakat juga berpengaruh dalam hal ini terkait dengan tempat berlakunya sebuah peraturan, masyarakat ini sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya sebuah aturan hukum, karena jika peraturan di adakan di satu wilayah ataupun dalam lingkungan masyarakat tanpa sosialisasi dan kepahaman, yang sebenarnya peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat, maka fungsi memaksa dan mengatur dari peraturan tersebut menjadi tidak terlaksana dengan maksimal. B.

Kendala

Pemerintah

Kota

Samarinda

dalam

Meningkatkan

Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

daerah

untuk

meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah dapat melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan atau

9

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi, maka walikota dapat

memberikan

sanksi

berupa

peringatan

tertulis,

pencabutan

sementara izin dan/ atau, pencabutan izin. Sejak berlakunya otonomi daerah retribusi perizinan tertentu menjadi salah satu andalan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang rendah menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. dengan banyaknya bangunan koskosan yang tidak memiliki izin masih berdiri di kota Kelurahan Gunung Kelua

Kota

Samarinda,

sudah

seharusnya

memberikan

pemasukan

Pendapatan Asli Daerah yang besar. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang menjadi

10

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) kendala

di

lapangan.

berdasarkan

penelitian

di

lapangan

faktor

penghambat penerapan peraturan daerah khusus mengenai perizinan mendirikan bangunan oleh pelaku usaha kos-kosan yaitu substansi hukum yang ada, aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan budaya yang ada. Adapun analisis dan data yang di kumpulkan adalah sebagai berikut: Kendala Karena Substansi Aturan Hukum, dalam masalah ini hambatan dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan kos-kosan oleh pelaku usaha kos-kosan karena belum adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda yang Mengatur kos-kosan. Pendapatan Asli Daerah dari bangunan kos-kosan pada saat ini hanya dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Hal ini menjadi penyebab minimnya Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda mengingat banyaknya Bangunan kos-kosan di Kota Samarinda. Kendala Karena Faktor Penegak Hukum, Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari target sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat di terima oleh masyarakat. Kendala Karena Masyarakat/Pemilik Kos-kosan, Kendala yang ada pada pihak masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yaitu pelaku usaha kos-kosan yang merupakan penduduk yang sangat berperan dalam Implementasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan

11

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

(IMB) Kota Samarinda mengenai tingkat pemahaman dan pola pikir pelaku usaha tentang peraturan-peraturan hukum dan pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Hasil observasi di lapangan menunjukan para pengusaha kos-kosan lebih banyak tidak mengetahui tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan Fungsi. Kendala Karena Kebudayaan Hukum, Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka tak berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok yang menentukan peraturan dan menetapkan mengenai apa yang harus di lakukan dan apa yang

di

larang.5

Dalam

kendala

ini

kesadaran

hukum

menjadi

permasalahan yang utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda, kesadaran hukum tidak hanya di tujukan kepada masyarakat yang di katakan kurang sadar hukum, tetapi juga aparat penegak hukum turut serta memberikan kontribusi tingkat kuat lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Pada intinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda memerlukan aturan khusus mengenai bangunan koskosan, sehingga kesadaran dan budaya hukum masyarakat dapat terbentuk sesuai dengan aturan hukum yang di buat.

5

12

Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, universitas airlangga 1977, halaman 2.

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) PENUTUP Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah di bahas guna untuk memberikan gambaran yang ringkas, adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut : Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu oleh pelaku usaha Kos-kosan di Kelurahan gunung Kelua, Lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di maksudkan agar menjadi arahan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam Memberikan dasar hukum bagi penerbitan izin retribusi di Kota Samarinda. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, salah satunya di atur mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengusaha yang tidak mengikuti aturan yang di tetapkan pemerintah dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha kos-kosan di wilayah Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda mengatakan bahwa ada kos-kosan yang berdiri selama 10 tahun lebih, pemilik kos-kosan sebelumnya sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal, tetapi pada saat menambah bangunan pemilik kos-kosan tersebut tidak kembali membuat Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian

13

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

daerah dapat melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak berlakunya otonomi daerah retribusi perizinan tertentu menjadi salah satu andalan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang rendah menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari penulisan Skripsi ini penulis sedikit menyampaikan beberapa saran yang kiranya bisa di pakai sebagai pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kiranya saran-saran yang perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut : perlunya peningkatan dalam hal sosialisasi, karena menurut penelitian yang di lakukan, masyarakat tidak mengetahui mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan fungsi. Terhadap belum adanya pengaturan mengenai kos-kosan, di harapkan ada Peraturan Daerah yang khusus mengenai kos-kosan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perlunya koordinasi aparat penegak hukum, perlunya penambahan sarana dan failitas terhadap aparat penegak hukum untuk mendukung kerja aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, terhadap masyarakat, perlunya berperan aktif dalam mengetahui peraturan daerah yang berlaku sehingga menjadi masyarakat yang taat aturan.

14

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Eka Regitra) DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Brotodiharjo, R., Santoso, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT.Erasco, Bandung. Burton Simatupang, Richard, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta. Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Nurcholis, Hanif, 2005, Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Soerjono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Soekanto, Soerjono,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PREES, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1977, Hukum dan Masyarakat, Universitas Airlangga, Jakarta. Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan dalam Wilayah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

15

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

C. Skripsi Catur,

Yulianto., 2013, Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Di Kabupaten Lamongan,

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Gusrianto, Alam., 2011, Efektivitas Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 4

Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Bontang (Studi di Kelurahan Berebas Tengah kota Bontang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Stefianus Kansil, James., 2012, Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Peribadatan Umat Beragama di Kota Samarinda, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

D. Artikel, Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Burhanuddin, Apa itu Dana Perimbangan, di unduh dari http;//burhanuddi ojo.Blogspot.com/2010/12/apa-itu-dana- perimbangan.html, yang di akses pada hari Kamis 06 Juni 2013 pukul 19.30 WITA. Handayani, Natalia, di unduh dari http:// www.scribd.com/doc/141593542 /proposal-koskosan-dan-kontrakan.html yang di akses pada hari Senin, 08 Juli 2013 Pukul 16.04 WITA. Ikomatussuniah, Hukum Perizinan, di unduh dari http://ikomatussunniahdesign.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html, yang di ak-ses pada hari Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.43 WITA. Prasko, Izin Mendirikan Bangunan, di unduh dari http://zonaprasko.blogspot.com/2012/08/izin-mendirikan-bangunan.html, ya- ng di akses pada hari Kamis, 30 mei 2013 Pukul 21.42 WITA. Rahmat, Bayu., Pengertian Hukum, di unduh dari http://newcyber18.blog spot.com/2012/05/pengertian-hukum.html, yang di akses pada hari Selasa, 07 Mei 2013 pukul 13.34 WITA. Sonny, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, di unduh dari http;//sonnylazio.blogspot.com/2012/06.pengertian-dan-sumber-sumber-pendaptan.html, yang di akses pada hari Senin 03 Juni 2013 pukul 15.43 WITA. Wijiraharjo, Pengertian Retribusi, di unduh dari http:// wijiraharjo.wordpress.com/2008 /02/02/pajak-retribusi-dansumbangan, yang di aks-ses pada hari Selasa 07 Mei 2013 pukul 14.07 WITA. Wikipedia, Desentralisasi, di unduh dari http://id.wikipedia.org/wiki.desen tralisasi, yang di akses pada pada hari Kamis 06 Juni 2013 pukul 19.32 WITA.

16