IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN 1000 BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN 1000 BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG

SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh: Luluk Ardyatmoko 6661072720

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG-BANTEN 2014

ABSTRAK Luluk Ardyatmoko. 6661072720. Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah Di Kota Tangerang. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pebimbing I: Maulana Yusuf, S.Ip, M.Si., Dosen Pebimbing II: Titi Stiawati, S. Sos, M.Si. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Gerakan 1000 Bank Sampah, Pengelolaan sampah Upaya dalam penanganaan sampah di perkotaan sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan seperti yang terjadi di kota tangerang. Timbunan sampah masih banyak ditemui di jalanan, di saluran air, di sungai dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota melalui implementasi program gerakan 1000 bank sampah guna menanggulangi permasalahan sampah di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Goerge C. Edward III yaitu direct and indirect impact on implementation yang terbagi menjadi empat faktor yang berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan, antara lain; sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member chek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang dari aspek perencanaan dan pengawasannya sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya pada praktek dilapangan dinilai masih belum optimal karena dipengaruhi beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sarana dan prasarana yang diberikan masih kurang memadai, serta belum adanya insentif yang diberikan. Ada beberapa saran yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan insentif kepada pelaksana program, peran pemerintah juga harus ditingkatkan dalam sosialisasi dan pembinaan program bank sampah, terutama pada tempat atau daerah yang belum diterapkan program tersebut. Sehingga, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman.

ABSTRACT Luluk Ardyatmoko. 6661072720. Implementation of 1000 Waste Bank Action Program in Tangerang City. Program study of public administration. Faculty of Social and Political Science. 1st Advisor: Maulana Yusuf, S.Ip, M.Si., 2nd Advisor: Titi Stiawati, S. Sos, M.Si.

Keywords: Policy Implementation, 1000 Waste Bank Action Program, Waste Management

Effort in waste management in urban areas is still facing unsolved problem. Increasing of citizen population causes increasing level of consumption. The impact of this case is increasing of waste volume that happened in Tangerang City for example. The midden which are can be found on the road, in the drainase, along the river, etc. This study aims to determine how the city government’s effort in implementation of 1000 waste bank action program for handling waste problem in Tangerang City. This study used policy implemention theory by Goerge C. Edward III which is direct and indirect impact on implementation that divided into four factors that influence policy implementation, such as; resources, comunication, disposition and bureaucratic structure. This study is used qualitative method. Data obtained via personal interview techniques, observation, and study documentation, and also using data analysis techniques by Miles and Huberman. The data validity test using triangulation and member checks. The result of this study indicates that the implementation of 1000 waste bank action in Tangerang City is done well from planning and monitoring aspect. Oderwise, the reality on assessed is still not optimal, because it is influenced by many factors such the less of citizen awareness of waste management, facilities still inadequate, and incetive are still not given yet. There are some suggestions such increasing facilities quantity and quality, giving incetive for the program implementator, government suppose to improve their role in socializtion action and mentoring waste bank program, espacially for areas where are not implemented of this program yet. So, the citizen be more concerned of waste management and green enviroment, clean and comfortable.

“Hidup adalah petualangan yang asik, mencari pengetahuan, mengemban tanggung jawab, cara berbuat baik serta beribadah kepada yang maha kuasa.”

Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, alam, orang tua ku tercinta, adik-adik ku yang hebat dan kamu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya. Serta berkat Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN 1000 BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG”.

Peneliti

menyadari selama proses menyelesaikan skripsi ini tentunya menerima banyak bantuan, bimbingan dorongan, dan petunjuk nasihat dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik terutama kedua orangtuaku yang aku banggakan selalu mendoakan, memotivasi dan memberi dukung secara moril dan materil agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses pembuatan skripsi ini saya mendapat bimbingan, arahan, koreksi, dan saran, dari semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 4. Ibu Mia Dwianna W, M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 6. Ibu Rina Yulianti, S.Ip, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administarsi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 7. Bapak Anis Fuad, S.Sos, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 8. Bapak Maulana Yusuf, S.Ip, M.Si., Dosen Pembimbing I skripsi. Terimakasih atas semua kebaikan dalam membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini; 9. Ibu Titi Stiawati, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan dan kesabaran dalam membimbing, serta mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap dan kesalahan yang kurang berkenan dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

10. Bapak Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih sebesar-besarnya atas masukan dan menjadi teman diskusi dalam perkuliahan dan skripsi ini; 11. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih atas ilmu pengetahuan selama perkuliahan; 12. Eva, yang selalu memotivasi dan telah bersedia selalu diganggu waktunya dalam mengerjakan pembuatan skripsi ini; 13. Adik-adik ku yang hebat, Gamgsar Hertono, Tri Pria Septiadi, dan Ratia Wuri Ramadhan; 14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bidang bina program, Bapak H. Taufik Syahzaeni, S.T, M.Si., Ibu Leni Nuraeni, Ibu Astrini Zuniarti dan rekan-rekan dinas lainnya, yang telah membantu dan memberikan informasi terhadap pembuatan skripsi ini; 15. Teman-teman terbaikku Harry, Bancut, Iman, Rizki, Ferdian, Reza, Novan, Ferry, Aboy, Gita, Nova dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membuat cerita dan kenangan manis serta sepenggal perjalanan kehidupan yang takkan pernah terlupakan; 16. Teman Adm. Negara 2007 dan UNTIRTA yang sukses setelah melakukan perkuliahan dengan baik; 17. Anak-anak UMC yang telah memberikan kesempatan untuk belajar tentang organisasi, “Dari Diskusi Bergerak Menuju Perubahan...”

18. Crew Villa Biru, telah melakukan banyak petualangan dan akan terus melakukan Petualangan; 19. Diky dan Via telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan memperbolehkan rumahnya dijadikan tempat untuk membuat skripsi; 20. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk membuat skripsi ini, terima kasih untuk segalanya. Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu peneliti dengan segala keterbukaan, kerendahan hati, dan juga kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun peneliti dalam melangkah dan memutuskan, serta membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kemudian hari. Tangerang, Juli 2014

Peneliti

DAFTAR ISI ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR ORISINALITAS MOTTO KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah .......................................................................................... 16 1.3 Pembatasan Masalah ......................................................................................... 16 1.4 Perumusan Masalah .......................................................................................... 17 1.5 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 17 1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 18 1.7 Sistematika Penelitian ....................................................................................... 18 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR 2.1 Deskripsi Teori .................................................................................................. 24 2.1.1 Konsep Kebijakan Publik .......................................................................... 24 2.1.1.1 Pengertian Kebijakan ......................................................................... 24 2.1.1.2 Pengertian Publik ............................................................................... 26 2.1.1.3 Pengertian Kebijakan Publik ............................................................. 28 2.1.2 Implementasi Kebijakan ........................................................................... 30 2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik ............................................ 32 2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik ........................................ 34 2.1.5 Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan ................................................... 44 2.1.6 Pengertian Sampah ..................................................................................

45

2.1.6.1 Karakteristik Sampah ........................................................................

47

2.1.6.2 Sumber-Sumber Sampah ................................................................... 49 2.1.6.3 Pengelolaan Sampah Padat ................................................................ 50 2.1.7 Pengertian Kota ........................................................................................ 57 2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................................

58

2.3 Kerangka Berpikir Dan Asumsi Dasar ............................................................. 60 2.3.1 Kerangka berpikir ..................................................................................... 60 2.3.2 Asumsi Dasar ...........................................................................................

66

BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 Metodelogi Penelitian ........................................................................................ 67 3.2 Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................. 69 3.3 Instrumen Penelitian .......................................................................................... 70 3.4 Informan Penelitian ........................................................................................... 70 3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data ........................................................... 72 3.6 Member Chek ………………………………………………………………….. 80 3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian ............................................................................ 81

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1.

Deskripsi Objek Penelitian …………………………………………………. 83

4.1.1. Deskripsi Kota Tangerang ...………………………………………………... 83 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang …… 87 4.2.

Informan Penelitian ……………………………………….………………. 111

4.3.

Deskripsi Data dan Analisis Data Penelitian ………………………......….. 112

4.4.

Pembahasan ...………………………………………………………...…… 133

BAB 5 PENUTUP 5.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………... 139 5.2. Saran ………………………………………………………………………………..... 140 DAFTAR PUSTAKA CURRICULUM VITAE LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Provinsi Banten, sebelah barat DKI Jakarta. Kota yang dijuluki sebagai Kota Industri karena memiliki lebih dari seribu pabrik. Banyak aktifitas industri pabrik atau manufaktur berjalan di Kota Tangerang. Dalam kurun beberapa waktu perkembangan dan pembangunan Kota Tangerang terus meningkat karena Kota Tangerang merupakan gerbang menuju DKI Jakarta dan Penyangga DKI Jakarta. Kota Tangerang memiliki fungsi sebagai kota penyangga bagi DKI Jakarta, maka perkembangan pembangunan Kota Tangerang diperkirakan berkembang pesat dalam pengembangan perumahan horizontal, perumahan vertikal, perdagangan dan jasa, industri, pergudangan, juga kawasan pengembangan bandara, hal ini memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya timbulan dan permasalahan di berbagai sektor khususnya masalah penumpukan sampah. Pada saat ini Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.060.000 jiwa, dan dalam sehari produksi sampah masyarakat Kota Tangerang berjumlah 6.015 meter kubik. Tingginya jumlah penduduk dan timbulan sampah tersebut merupakan beban berat bagi Pemerintah Kota Tangerang, karena volume sampah dipastikan akan terus bertambah seiring

1

2

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini dapat dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPA Rawakucing. Komitmen Pemerintah Kota Tangerag terkait penanganan sampah antara lain : a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; c. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah d. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Pengelolaan sampah yang ideal adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah dan masyarakat. Jumlah penduduk terus meningkat, begitu pula pola konsumsi. Volume sampah pun kian meluap di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berdasarkan hal tersebut kegiatan penyusunan pengelolaan persampahan Kota Tangerang merupakan kegiatan yang penting bagi pengelolaan sampah Kota Tangerang. Berdasarkan fakta di lapangan tumpukan sampah di saluran drainase dan sungai akan beresiko mengakibatkan pendangkalan sungai yang berujung pada banjir dan rusaknya kualitas air sungai yang masih dijadikan bahan baku air bersih bagi kebanyakan masyarakat, baik untuk keperluan

3

rumah tangga atau sebagai bahan baku pembuatan air mineral. Penyebab umumnya adalah sampah organik, plastik, kaleng-kaleng atau sampahsampah yang sulit terurai. Sampah-sampah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dalam proses penanganan yang tepat. Sampah yang tidak ditangani dengan tepat dapat menumpuk menjadi gunungan sampah di TPA atau dipinggir jalan atau di saluran air. Berbicara mengenai timbunan sampah perkotaan di suatu negara, pastinya tidak terlepas dari tiga faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu tingkat konsumsi, tingkat pendapatan, dan kepadatan penduduk di daerah perkotaan (World Bank 1999: 5). Tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbunan sampah pada suatu wilayah atau negara. Pola hidup konsumtif yang

digambarkan

dalam

tingginya

tingkat

konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersiernya. Hal ini, pada akhirnya, menambah jenis dan jumlah sampah

yang

dihasilkan oleh individu setiap harinya. Peningkatan sampah dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Hampir setiap negara dan daerah mengalami problema sampah. Tapi di negaranegara maju yang masyarakatnya telah sadar lingkungan serta didukung oleh teknologi modern telah berhasil mengatasi sampah. Termasuk sampah dari sampah rumah tangga hingga limbah-limbah hasil industri.

4

Saat ini masih banyak masyarakat yang berperilaku buruk tentang sampah, mereka membuang sampah sembarangan. Perilaku ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun strata sosial. Di lingkungan perkantoran, lingkungan perumahan bahkan lingkungan pendidikan masih banyak dijumpai orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya, sampah berserakan dimana-mana. Di selokan, di sungai, di jalanan, di pasar, di gedung atau dimana saja. Padahal sudah disediakan tempat untuk membuang sampah, namun masih saja membuang sampah di sembarang tempat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat serta dapat menurunkan citra kota. Tidak optimalnya pengelolaan sampah di suatu daerah atau kota dicirikan dengan banyaknya tumpukan sampah terbuka di pinggir jalan maupun di lahan kosong, sungai yang dijadikan tempat pembuangan sampah, pembakaran sampah yang menimbulkan asap dan gas beracun yang membahayakan kesehatan, serta operasional penimbunan akhir sampah secara terbuka (open dumping). Sistem open dumping akan mengakibatkan pencemaran air tanah akibat lindi (limbah cair), meningkatnya populasi faktor penyakit, dan timbulnya polusi yang merusak lapisan ozon dan mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, angkutan laut dan kegiatan ekonomi terkait. Besarnya jumlah penduduk dan keragaman aktivitas di Kota Tangerang

mengakibatkan

munculnya

persoalan

dalam

pelayanan

5

prasarana sampah perkotaan. Diperkirakan hanya sekitar 74,1% sampah di Kota Tangerang yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang operasi utamanya adalah pengurugan (landfilling). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Untuk mengatasi persoalan sampah sebenarnya telah diatur oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009. Di dalamnya berbunyi bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui kebijakan tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan mengelola sampah kawasannya. Kendati kewenangan itu telah didistribusikan, namun tidak serta merta penanganan sampah menjadi simpel. Kondisi pengelolaan sampah di Kota Tangerang masih tampak semerawut. Adanya kendala seperti kesulitan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), terbatasnya armada pengangkut, teknologi pengelolaan sampah yang masih sedikit, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya hingga minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) soal penanganan sampah. Masyarakat dan pemerintah kurang memperhatikan sampah yang berserakan dijalan serta sampah-sampah yang dibuang ke badan air atau

6

sungai. Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut dan buang, dan andalan utama sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Namun pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan TPA. Pengelola kota tampaknya beranggapan bahwa TPA yang dipunyainya dapat menyelesaikan semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana tersebut. Padahal pemikiran tersebut membuat TPA dapat menjadi bom waktu bagi pengelola kota. Sistem pengelolaan sampah saat ini hanya terfokus di bagian hilir, yakni bagaimana cara mengelola sampah. Sedangkan di bagian hulu yang merupakan aspek paling penting, yaitu manusia yang menghasilkan sampah seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah tanpa law enforcement (penegakan hukum) dan sanksi tegas. Kepedulian dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan. Situasi ini yang harus dibenahi terlebih dahulu agar timbul kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Penanganan sampah itu harus dimulai dari manusianya karena sampah timbul dari manusia. Kalau manusianya bisa dibina dan dibenahi, maka persoalan sampah tidak sampai krusial. Pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan tentang kebersihan.

7

Untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di hulu atau di rumah tangga, Pemerintah Kota Tangerang melakukan program gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang. Hal ini dilandasi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah, serta kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek terpenting dalam manajemen pengelolaan sampah terpadu. Mengatasi masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga di lingkup RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan kemudian berlanjut ke skala yang lebih luas yang dikenal dengan penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampah Kota Tangerang. Esensi dari program ini adalah peran aktif warga masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Seperti yang diketahui, jenis sampah ada yang organik dan ada yang non organik. Masyarakat harus memilah dulu sebelum membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemilahan bertujuan untuk memudahkan jika akan diterapkan teknologi lanjutan di TPA. Sampah organik sebaiknya diolah sendiri oleh masyarakat menjadi pupuk kompos. Jika hal ini memberatkan maka sebaiknya ada suatu unit pengelolaan khusus yang menampung sampah organik untuk diubah

8

menjadi kompos atau bahkan menjadi suatu energi lain. Sementara sampah non organik, seperti sampah plastik, kertas, bungkus kemasan atau logam disalurkan ke tempat penampungan khusus untuk didaur ulang. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang, Agus Sudrajat (14 Februari 2014) mengatakan program bank sampah merupakan program untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang serta mampu mengurangi angka pengangguran. "kita mencoba mengurangi timbunan (penumpukan) sampah dari sumbernya dengan membentuk bank sampah di Tingkat RT/RW, yang dikelola warga setempat, sehingga tidak perlu dibuang ke TPA," katanya. Gerakan 1000 Bank Sampah bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pengurangan penanganan sampah di sumbernya. Bank sampah merupakan strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat memanfaatkan ekonomi langsung dari sampah. Jadi, mekanisme Bank Sampah merupakan penerapan konsep reduce, reuse, recycle (3r) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang hijau, bersih, nyaman dan sehat. Selain itu, Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, dengan tujuan sebagai berikut:

9

1.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber

2.

Menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan

pelaksanaan

pengurangan,

pemakaian

kembali

dan

pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan. 3.

Mengatasi masalah timbulan sampah di zona perumahan, terutama bagi yang belum terlayani oleh dinas kebersihan dan pertamanan

Mekanisme Bank Sampah meliputi proses pemilahan sampah di rumah tangga, berdasarkan jenis sampah organik, sampah anorganik dan sampah b3 (bahan berbahaya dan beracun). Setelah di pilah sampah-sampah tersebut disetorkan ke bank sampah di dekat rumah-rumah warga. Petugas dan pengurus Bank Sampah akan melakukan penimbangan sampah-sampah yang telah dibawa warga ke Bank Sampah dan sampai pada pencatatan. Pencatatan adalah proses mendata sampah-sampah dan menulis berapa hasil dari penimbangan sampah yang nantinya akan dimasukan kedalam buku tabungan bank sampah.

10

Tabel 1.1 Daftar harga sampah pada bank sampah

Kode

Jenis sampah

Harga rata-rata rp/kg

1.

Plastik botol

2.040

2.

Plastik lembaran

600

3.

Plastik keras

1.000

4.

Kaleng

650

5.

Alumunium

10.000

6.

Duplek

500

7.

Kardus

925

8.

Koran

800

9.

Kertas

1.125

10.

Besi

2.000

Sumber: DKP Kota Tangerang 2012

Proses mekanisme bank sampah DKP Kota Tangerang juga turut menyediakan prasarana dan sarana untuk melakukan pemilahan sampah. Prasarana dan saran yang disiapkan DKP Kota Tangerang berupa kotak

11

pemilahan sampah, buku nasabah, kartu bank sampah, buku kas, alat timbang, papan petunjuk lokasi bank sampah dan pelatihan mengenai mekanisme bank sampah. Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan menemui beberapa kendala dalam permasalahan bank sampah antara lain. Permasalahan pertama yang ditemui masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah yang ada di lingkungan. Peneliti masih menemukan sampah yang berserakan di lingkungan perumahan penduduk. Ada juga penduduk yang masih buang sampah sembarangan. Di dukung dengan pendapat Ibu Nanik, seorang mentor bank sampah di wilayah Sangiang Jaya (28 Maret 2014), masih banyak warga yang belum sadar lingkungan hijau bersih dan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah yang mereka hasilkan. Permasalahan kedua ditemukan masih buruknya sarana prasarana bank sampah dan mekanisme program gerakan 1000 bank sampah dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dengan di dukung hasil wawancara dengan Ibu Nanik, seorang mentor Bank Sampah di wilayah Sangiang Jaya (28 Maret 2014), sering kali Bank Central Sampah Kota Tangerang dalam mekanisme pengelolaan datangnya telat 3 hari sampai 4 hari ke lokasi Bank Sampah yang ada di lokasi RT/RW untuk mengambil hasil timbangan pemilahan sampah warga. Sehingga sampah yang telah di timbang menumpuk di lokasi. Untuk mengurangi sampah yang menumpuk kami mendatangi pengepul.

12

Sedangkan menurut Ewi Pratiwi (24 Maret 2014) yang tinggal di Cipondoh dekat dengan Kecamatan dan Puskesmas Cipondoh, mengatakan bahwa kotak pemilahan sampah yang ada di puskesmas diletakan tidak strategis tidak kelihatan oleh masyarakat karena posisinya ada di samping Puskesmas dan ketutupan sama pohon. Permasalahan yang ketiga ditemui, masyarakat masih kurang terlibat dalam partisipasi pengelolaan bank sampah dalam mengatasi permasalahan sampah. Menurut pendapat, Mentor Sumardjono di daerah Larangan (25 Maret 2014) masyarakat menengah keatas kurang antusias dalam mendukung program bank sampah karena mereka sudah merasa berkecukupan ekonominya dan mengandalkan tukang sampah yang mengambil sampah. Karena sudah merasa iuran bulanan dan ada angkutan sampah yang datang mengambil perminggu serta ada tukang sampah yang ambil perharinya. Penanganan sampah di hulu pada tahun 2012 realisasi bank sampah baru berjalan sebanyak 120 lokasi bank sampah. Berikut tabel penyebaran lokasi bank sampah pada tahun 2012.

13

Tabel 1.2 Penyebaran lokasi bank sampah pada tahun 2012 No. Lokasi Bank Sampah 1

Kecamatan Karawaci

Jenis Lokasi Perkantoran

No.

Lokasi Bank Sampah

31

Sangiang Jaya Rw. 03

Jenis Lokasi Perumahan

2

Karawaci Baru Rw. 07

Perumahan

32


Perumahan

3

Kelurahan Margasari Rw. 02

Perkantoran

33

Cimone Jaya Rw. 01

Perumahan

4

SMAN 8 Tangerang

Sekolah

34

Pasar Anyar

Pasar

5


Perumahan

35

Pasar Malabar

Pasar

6


Perumahan

36

Perumahan Cimone Mas Permai 2

Perumahan

7


Perumahan

37

SDN Kunciran 2 & 5

Sekolah

8

SDN Karawaci Baru 2,4,6

Sekolah

38

SMAN 9 Tangerang

Sekolah

9

Bugel Rw. 01

Perumahan

39

Kantor Kecamatan Neglasari

Perkantoran

10

Bugel Rw. 03

Perumahan

40

Kantor Kecamatan Mekarsari

Perkantoran

11

Bugel Rw. 04

Perumahan

41

Perumahan Puri Kartika Rw. 09

Perumahan

12

Bugel Rw. 08

Perumahan

42

Kelurahan Paninggilan Utara

Perkantoran

13

Bugel Rw. 07

Perumahan

43

Kelurahan Sudimara Barat

Perkantoran

14

Pabuaran Tumpeng Rw. 01

Perumahan

44

Perumahan Griya Ciledug Rw. 16

Perumahan

15

Pabuaran Tumpeng Rw. 04

Perumahan

45

Cikokol Rw. 01

Perumahan

16

Kelurahan Bugel

Perkantoran

46

Cikokol Rw. 02

Perumahan

17

Cimone Jaya Rw. 08

Perumahan

47

Cikokol Rw. 03

Perumahan

18

Nusajaya Rw. 06

Perumahan

48

Cikokol Rw. 04

Perumahan

19

Nusajaya Rw. 07

Perumahan

49

Cikokol Rw. 05

Perumahan

20

SMPN 6 Tangerang

Sekolah

50

Cikokol Rw. 06

Perumahan

21

Cibodas Baru Rw. 03

Perumahan

51

Cikokol Rw. 07

Perumahan

22

Cibodas Baru Rw. 08

Perumahan

52

Cikokol Rw. 10

Perumahan

23

Kantor Kecamatan Cibodas

Perkantoran

53

Cikokol Rw. 11

Perumahan

24

PKM Baja

Perkantoran

54

Cikokol Rw. 13

Perumahan

25

Kecamatan Tangerang

Perkantoran

55

Cikokol Rw. 14

Perumahan

26 27

Kantor Kecamatan Pinang Kantor Kelurahan Kunciran Jaya

Perkantoran Perkantoran

56 57

Kantor Kelurahan Cikokol Komplek Polri Batuceper Rw. 07

Perkantoran Perumahan

28

Kantor Kelurahan Pinang

Perkantoran

58

Kelurahan Karangsari

Perkantoran

29


Perumahan

59

Kelurahan Poris Gaga

Perkantoran

30


Perumahan

60

PKM Poris Gaga

Perkantoran

14

No. Lokasi Bank Sampah 65

Perum P&K Cipondoh Rw. 05


No.

Lokasi Bank Sampah

98

Perumahan Keuangan


66

PKM Pabuaran Tumpeng

Perkantoran

99

SMPN 3 Tangerang

Sekolah

67

Kelurahan Pabuaran Tumpeng

Perkantoran

100

SMAN 3 Tangerang

Sekolah

68

SMAN 4 Tangerang

Sekolah

101

Kunciran Indah Rw. 02

Perumahan

69

Perum Taman Permata

Perumahan

102


Perumahan

70

Cipondoh Makmur

Perumahan

103


Perumahan

71

Perum Poris Indah

Perumahan

104


Perumahan

72

Kompleks Garuda

Perumahan

105

Perum Taman Asri Cipadu Jaya

Perumahan

73

Kecamatan Cipondoh

Perkantoran

106

SMPN 16 Tangerang

Sekolah

74

Puskesmas Cipondoh

Perkantoran

107

SMAN 7 Tangerang

Sekolah

75

SDN Cipondoh 1,2,7 Dan 8

Sekolah

108

SMPN 13 Tangerang

Sekolah

76

SMAN 10 Tangerang

Sekolah

109

Larangan Selatan Rw. 02

Perumahan

77

Kantor Puspem

Perkantoran

110

Perumahan Pinang Griya

Perumahan

78

PKM Sukasari

Perkantoran

111

Perum Buana Permai

Perumahan

79

Batu Ceper Rw. 08

Perumahan

112

SDN Paninggilan

Sekolah

80

Kecamatan Batu Ceper

Perkantoran

113

Kecamatan Larangan

Perkantoran

81

Pedurenan Rw. 01

Perumahan

114

Larangan Indah Rw. 10

Perumahan

82

Pedurenan Rw. 02

Perumahan

115

Pkm Ciledug

Perkantoran

83

Pedurenan Rw. 03

Perumahan

116

Kantor Kecamatan Ciledug

Perkantoran

84

Pedurenan Rw. 04

Perumahan

117

SMAN 5tangerang

Sekolah

85

Pedurenan Rw. 05

Perumahan

118

SDN Tangerang 3 & 5

Sekolah

86

Pedurenan Rw. 06

Perumahan

119

Pasar Babakan

Pasar

87

Pedurenan Rw. 07

Perumahan

120

Kecamatan Tangerang

Perkantoran

88

Pedurenan Rw. 08

Perumahan

Sumber: DKP Kota Tangerang

89

Pedurenan Rw. 09

Perumahan

90

Pedurenan Rw. 10

Perumahan

91

Pedurenan Rw. 11

Perumahan

92

Pedurenan Rw. 12

Perumahan

93

Perumahan Pondok Surya

Perumahan

94

Kelurahan Karangtengah

Perkantoran

95

SDN Karang Tengah 1,2,11

Sekolah

96

Puskesmas Karang Tengah

Perkantoran

97

Kecamatan Karang Tengah

Perkantoran

15

Berdasarkan sumber dari data DKP pada tahun 2013 Bank Sampah yang berdiri bertambah 180 bank sampah dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,. Tahun 2014 ada 20 bank sampah, dari tahun 2012 sampai 2014 baru terselenggara Bank Sampah sebanyak 320 bank sampah. Masih jauh dari angka 1000, yang dimana pemerintah kota menargetkan ada 1000 bank sampah ada di Kota Tangerang.

Menurut pendapat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (14 Februari 2014) dari semua bank sampah yang telah berdiri hanya beberapa yang masih berjalan dengan optimal dikarenakan masih sangat sulit merubah perilaku masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi dalam menangani sampah.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan sampah dan kendala-kendala yang telah disebutkan diatas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian mengenai implementasi program gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang dalam hal mengatasi masalah sampah di kota tangerang. Volume sampah yang meningkat perharinya membuat Pemerintah Kota Tangerang harus terus memberikan perhatian yang serius. Menggalakkan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kota tangerang tentang pentingnya membangun lingkungan yang hijau, bersih, nyaman dan sehat. Dalam program gerakan 1000 bank sampah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tentunya sangat membutuhkan partisipasi aktif

16

serta kesadaran dari masyarakat untuk turut menciptakan kota tangerang yang hijau, bersih, nyaman dan sehat. Salah satunya adalah meluncurkan program gerakan 1.000 bank sampah yang tersebar di 13 kecamatan, 104 kelurahan, pasar dan sekolah hingga 2014 mendatang yang dimotori oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN 1000 BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG.

1.2. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah yang ada di lingkungan. 2. Masih buruknya sarana prasarana bank sampah dalam mekanisme program 1000 bank sampah dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. 3. Kurangnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan bank sampah dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Tangerang. 1.3. Pembatasan Masalah Peneliti menyadari bahwa perlu ada kajian mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di

17

Kota Tangerang dan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada pelaksanaan implementasi gerakan 1000 bank sampah yang ada di Kota Tangerang dalam menangani masalah sampah Kota Tangerang termasuk daerah yang melaksanakan program pengelolaan bank sampah dari tingkatan RT/RW, perkantoran sampai ke sekolah-sekolah. 1.4. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah Di Kota Tangerang? 1.5. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang dalam mewujudkan Kota Tangerang yang bersih, asri, hijau, dan sejahtera, serta secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang. 2. Untuk mengetahui peranan bank sampah dalam mengelola sampah yang ada di Kota Tangerang.

18

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam mekanisme pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. 1.6. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara

teoritis,

penelitian

ini

diharapkan

mampu

menambah

pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang konsep pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang dalam hal pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. 3. Secara akademis, penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan skripsi 1.7. Sistematika Penulisan Penulisan proposal penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, terdiri dari : 1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup penelitian dan kedudukan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara

19

deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga mendalam ke masalah yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam hal ini mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Untuk mengidentifikasi masalah peneliti biasanya melakukan observasi terlebih dahulu. 1.3 Pembatasan Masalah Batasan akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat. 1.4 Rumusan Masalah Selanjutnya dibagian rumusan masalah, peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit secara tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

20

1.6 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis dari diadakannya penelitian ini. 1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi per bab secara singkat dan jelas dalam melakukan penelitian. BAB II Tinjauan Pustaka dan Asumsi Dasar Penelitian, terdiri dari : 2.1 Tinjauan Pustaka Landasan teori mengkaji tentang implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan dasar penelitian. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti memiliki konnsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan, serta dapat menemukan hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil penting kajian teori lainnya, peneliti mendapatkan kerangka konseptual. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukakn oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah baik skripsi, tesis, desertasi atau jurnal penelitian.

21

2.3 Kerangka Berpikir Sub ini menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskipsi teori. 2.4 Asumsi Dasar Penelitian Asumsi dasar penelitian merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada, yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari : 3.1 Metode Penelitian Sub ini menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang. 3.2 Instrumen Penelitian Sub instrumen penelitian menjelaskan mengenai alat yang dipergunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang. 3.3 Teknik Penelitian Sub bab teknik penelitian menjelaskan tentang jenis alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang.

22

3.4 Informan Penelitian Dalam sub bab ini menjelaskan informan penelitian yang mana akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. 3.5 Teknik Analisis Data Menjelaskan teknik analisis beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. 3.6 Member Chek 3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan. BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari : 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Penjelasan mengenai objek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel (dalam penelitian ini menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 4.2 Deskripsi Data Menjelaskan data penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

23

4.3 Temuan Lapangan Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data kualitalif. 4.4 Pemabahasan Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil penelitian. BAB V PENUTUP, terdiri dari : 5.1 Kesimpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian. 5.2 Saran Memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori. DAFTAR PUSTAKA Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi. LAMPIRAN

Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Tinjauan Pustaka

2.1.

Landasan teori mengkaji tentang implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan dasar penelitian. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti memiliki konsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan, serta dapat menemukan hubungan antara variabel yang diteliti.Hasil penting kajian teori lainnya, peneliti mendapatkan kerangka konseptual.

2.1.1.

Konsep Kebijakan Publik

2.1.1.1. Pengertian Kebijakan

Makna kebijakan dalam bahasa inggris modern Wicaksono (2006:53) adalah "a courseof action or plan,a set of political purposes as opposed to administration" (seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi). Berbeda dengan pandangan Dunn (2003:53) dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik, beliau mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar

24

25

kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota). Dalam buku Policy Analysis for the Real World yang diterbitkan tahun 1984 dan telah direvisi pada tahun 1990, Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern (Wicaksono 2006:53), diantaranya: a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of activity) Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban. b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as expression of general purpose or desired state of affairs) Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi. c. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal) Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar. d. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions of government) Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. e. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization) Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebiijakan lainnya. f. Sebagai sebuah program (as a programe) Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan. g. Sebagai output (as output) Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya. h. Sebagai hasil (as outcome) Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari program reformasi agararia. i. Sebagai teori atau model (as a theory or model) Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industri akan berkembang.

26

j. Sebagai sebuah proses (as a process) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi. Kebijakan dan politik menjadi istilah yang sama sekali berbeda. Bahasan serta retorika kebijakan menjadi instrumen utama rasionalitas publik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Laswell sebagai berikut: "The word policy commonly use to designate the most important choices made either in organized or in private life... policy is free for many undesirable connotation clustered about the word political, which is often beleived to imply partisanship or corruption" (kata "kebijakan" pada umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat... "kebijakan" bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis yang diyakini mengandung makna "keberpihakan" dan "korupsi") (Wicaksono 2006:57). Dengan demikian, dari beberapa pengertian kebijakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian rencana atau konsep pokok dan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan yang mengandung unsur politik dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan proses menuju hasil, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.

2.1.1.2. Pengertian Publik

Dalam istilah sehari-hari di Indonesia, kata publik lebih dipahami sebagai "negara" atau umum." Hal ini dapat dilihat dalam menterjemahkan istilah-istilah public goods sebagai barang barang umum, public transportation sebagai kendaraan umum atau public administration sebagai administrasi negara.

27

Dalam bahasa Yunani, istilah public seringkali dipadankan pula dengan istilah Koinon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata common yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karenanya public seringkali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. W.F. Baber sebagaimana telah dikutip oleh Massey dalam bukunya Managing Public Sector : A Comparative Analysis of the United Kingdom and the United State berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang membedakan dengan sektor swasta (Wicaksono 2006:30), diantaranya adalah: a. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu, b. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya, c. Sektor publik lebih memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam, d. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas, e. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar, f. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikasi simbolik, g. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas, h. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar dalam merspon isu-isu keadilan dan kejujuran, i. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, dan j. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publikminimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

28

Dengan demikian public merupakan sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang kompleks dan memiliki motivasi beragam dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. 2.1.1.3. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik terlebih dahulu harus dimengerti apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, dan bagaimana langkah-langkah mengimplementasikannya. Dari bebagai kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yang dipahami oleh Nugroho (2004:3) sebagai “Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah

menjadi

Undang-Undang,

apakah

menjadi

Peraturan

Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah,

29

termasuk pula peraturan bupati maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan mengenai pengertian kebijakan publik, dan kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Dye mengatakan bahwa Public policy is whats government do, why they do it, and what different it make (Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan apa perbedaan yang dihasilkan) (Wicaksono 2006:64). Dalam bukunya yang lain, Understanding Public Policy beliau menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Laswell salah seorang pakar kebijakan yang telah mendirikan think-tank awal di Amerika yang dikenal dengan nama American Policy Commission mendefinisikan Public policy is a projected program of goals, values and practices (kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu) Nugroho(2004:4). Sedangkan Dunn (2003:44) dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihanpilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusankeputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Di sisi lain, kebijakan publik sangat berkait dengan administasi Negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan

30

masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara. Dengan demikian Kebijakan publik merupakan Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Mengkoordinasi tujuan tertentu, nilainilai tertentu berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan. 2.1.2. Implementasi Kebijakan

Kajian implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena

adanya

intervensi

dari

berbagai

kepentingan.

Eugene

mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendegarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk

31

melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang” (Agustino 2006:153). Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Agustino 2006:153). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut: “Policyimplementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan) (Agustino 2006:153). Sementara Grindle merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi di atas, beliau memandang implementasi sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Agustino 2006:153). Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 4 hal, yaitu:

32

a. b. c. d.

Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut; Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang diejawantahkan dalam proses implementasi; Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu di ingat, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat peting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 2.1.3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijkan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: Pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2008:108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

33

Sedangkan pendekatan top down, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga meneruskan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administraturadministratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi ini pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena street-level-bureaucrats tidak dilibatkan dalam fomulasi kebijakan. Sehingga intinya mengarah pada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan dilevel pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

34

Dengan demikian implementasi kebijakan adalah proses pengambilan keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat mengarah pada prosedur dan tujuan organisasi. 2.1.4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantara beberapa model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan Direct and Indirect Impact on Implementation, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan A Model of The Policy Implementation, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan A Framework for Policy Implementation Analysis, dan Merille S. Grindle dengan Implementation as A Political and Administration Process. Namun, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan salah satu teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti men-justifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini. A. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor

35

yang

berpengaruh

terhadap

keberhasilan

atau

kegagalan

implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi (Agustino 2006:156). 1. Faktor Sumber Daya Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumbersumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah: (a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi program gerakan 1000 bank sampah, harus mempertimbangkan luas lokasi Kota Tangerang, sehingga dapat ditentukan berapa banyak pegawai yang akan melaksanakan program bank sampah dalam mengatasi persoalan sampah. (b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. (c) Wewenang; dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari

36

gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun demi kepentingan kelompoknya. (d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. 2. Faktor Komunikasi Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik,yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: (a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi). (b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran). (c) Konsistensi; perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

37

3. Faktor Disposisi (sikap) Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain: a) Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. b) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umunya, orang bertindak berdasarkan kepentingan meraka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 4. Faktor Struktur Birokrasi Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih

38

baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. (a) Standard Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatankegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

B. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementasi. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permormansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijaka publik tersebut, adalah: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopsi) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan

39

kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 2. Sumber Daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahaptahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena ini sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas gambaran yang pertama.Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan ageb pelaksana.Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi

40

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 5. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publikyang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmania dan Paul Sabatier Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dar implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluhuran

41

proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: a. Kesukaran-kesukaran Teknis. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausual yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu. b. Keberagaman Perilaku yang Diatur. Semakin beragam perilaku yang diatur, maka ansumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana (administratur atau birokrat) dilapangan. c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercangkup dalam Kelompok Sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap seuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lngkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.Parapembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

42

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjukpetunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan. c. Ketetapan alokasi sumber dana. Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuantujuan formal. d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh peraturan perundang yang baik ialah kemampuannya untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga dapat dilaksanakan, maka koordinasi antara instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undangundang harus pula dapat mempengaruhi labih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal. g. Akses formal pihak-pihak luar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka

43

bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi. a. Kondisi sosial-ekomoni dan teknologi. Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayh hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undangundang.Karena itu, eskteral faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik. b. Dukungan publik. Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme paertisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan

para

pejabat

instansi

merupakan

fungsi

dari

kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan

44

pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga dan individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi indikasi penting keberhasilan kenerja kebijakan publik. 2.1.5. Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan

Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain adalah: a.

b.

Respek Anggota Masyarakat Terhadap Otoritas dan Keputusan Pemerintah; Dalam filsafat John Locke dikatakan bahwa manusia memiliki keadaan ilmiah (state of nature) yang besifat positif, pada dasarnya manusia adalah baik (Agustino 2006:156). Manusia dapat saling memberi, saling hormat-menghormati dan saling tolong menolong. Ketika relasi ini berjalan dengan baik, ada sistem sosial yang menggerakan masyarakat untuk saling menghormati dan memberikan respek yang baik pada otoritas negara, undang-undang yang dibuat oleh politisi serta memberikan kepercayaan kepada pejabat pelaksana kebijakan. Hal ini akan terus berlangsung selama masyarakat memiliki anggapan yang logis untuk menghormati persoalan-persoalan itu. Konsekwensinya adalah manusia telah dididik untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai sesuatu yang membawa kebaikan bagi kepentingan bersama. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan; Pada kehidupan yang semakin maju ini, dimana segala hal dinilai secara rasional oleh masyarakat, semakin banyak dijumpai baik oleh individu, kelompok masyarakat maupun organisasi yang beranggapan bahwa dalam kehidupan bernegara, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sosial dimasyarakat. Seperti Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta mengenai pelarangan merokok di tempat umum, bagi masyarakat rasional hal ini dianggap perlu, karena berkaitan dengan kebaikan bersama. Namun demikian, masih saja ada yang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat tersebut, karena menurut sebagian masyarakat harus dikaji ulang lagi.

45

c.

d.

e.

Adanya Sanksi Hukum; Penerapan sanksi bagi individu maupun kelompok yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah merupakan cara yang cukup efektif untuk pengimplementasian kebijakan. Alasannya sederhana, kebanyakan dari masyarakat tidak mau dan takut menerima sanksi yang berupa denda yang cukup tinggi maupun berupa kurungan penjara, selain itu mereka tidak mau dianggap sebagai orang yang telah melangar peraturan.Oleh karena itu penegakan supremasi hokum yang konsisten adalah kunci dari keberhasilan dan efektifnya pelaksanaan suatu kebijakan. Adanya Kepentingan Publik; Masyarakat berkeyakinan bahwa kebijakan yang telah dibuat melalui proses yang sah dan legitimate,dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat adalah sebagai solusi dari permasalahan publik, sehingga mereka mau menerima kebijakan tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan bersama / publik. Adanya Kepentingan Pribadi; Seseorang atau kelompok warga akan menerima sebuah kebijakan dengan senang hati, karena dengan demikian akan mendatangkan manfaat ataupun keuntungan secara pribadi bagi mereka. Seperti pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara (Banten), mungkin ada kelompok masyarakat setempat maupun nelayan yang menolak, dengan alasan uang sebagai ganti pembebasan lahan tidak sebanding dan akan menurunkan pendapatan tangkapan ikan bagi nelayan setempat karena rusaknya ekosistem laut setempat. Namun, bagi kalangan pengusaha akan sangat mendukung kebijakan tersebut, karena dengan demikian akses distribusi produksi ke luar negeri bagi mereka lebih dekat dan mudah.

2.1.6. Pengertian Sampah

Sampah (waste) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun, pada prinsipnya, pengertian sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.Bentuk sampah bisa berada

dalam

setiap

fase

materi,

yaitu

padat,

cair,

dan

gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik.Sampah organik atau

46

sampah basah ialah sampah yang berasaldari makhluk hidup, seperti dedaunan

dan

sampah

dapur.

Sampah

jenis

ini

sangat

mudah

terurai(degradable). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (undegradable). Karet, plastik, kaleng, dan loga merupakan bagian dari sampah kering. Sampahadalahsisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang terjadi pada skala rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat secara

aktif

dalam

kegiatan

pengelolaan

sampah,

mulai

dari

perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi sendirinya. Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali/ pendaur-ulangan (reusing), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/ material yang tidak dapat digunakan kembali. Dalam ilmu lingkungan, sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu

47

kelangsungan hidup. Berdasarkan pernyataan diatas perlu adanya kegiatan dalam penanganan sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga menyumbang angka terbanyak. Sampah-sampah rumah tangga yang sudah tidak berguna tidak terpakai masih mungkin bisa diolah kembali bila dikelola dengan sistematis dan aktif dalam pelaksanaannya. Pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya a. Sampah anorganik misalnya : logam-logam, pecahan gelas, dan plastik b. Sampah Organik misalnya: sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya 2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar a. Mudah terbakar misalnya : kertas, plastik, kain, kayu b. Tidak mudah terbakar misalnya : kaleng, besi, gelas 3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk a. Mudah membusuk misalnya : sisa makanan, potongan daging b. Sukar membusuk misalnya : plastik, kaleng, kaca 2.1.6.1. Karakteristik Sampah 1. Garbage yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri

48

dari zat-zat yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air bebas. 2. Rubbish terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-kantor, tapi yang tidak termasuk garbage. 3. Ashes (Abu) yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik dirumah, dikantor, industri. 4. “Street Sweeping” (Sampah Jalanan) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, daun-daunan. 5. “Dead animal” (Bangkai Binatang) yaitu bangkai-bangkai yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan. 6. Houshold Refuse yaitu sampah yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal dari perumahan. 7. Abandonded Vehicles (Bangkai Kendaraan) yaitu bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api. 8. Sampah Industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industriindustri, pengolahan hasil bumi. 9. Demolition Wastes yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran gedung. 10. Construction Wastes yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan, perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung.

49

11. Sewage Solid terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengelolahan air buangan. 12. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat, zat radiokatif 2.1.6.2. Sumber-Sumber Sampah Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut : 1. Pemukiman penduduk Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (garbage), sampah kering (rubbsih), perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun. 2. Tempat umum dan tempat perdagangan Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul

dan

melakukan

kegiatan

termasuk

juga

tempat

perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (garbage), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

50

3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain, tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai empat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering. 4. Industri berat dan ringan Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam dan tempat pengolahan air kotor dan air minum,dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya. 5. Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk,

sampah pertanian,

pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman 2.1.6.3. Pengelolaan Sampah Padat Ada beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, diantaranya :

51

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber Sampah yang ada dilokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut berikut ini : a. Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor b. Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan c. Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang. Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolaanya dapat diserahkan pada pihak pemerintah. Untuk membangun suatu dipo, ada bebarapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya : 1. Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah. 2. Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah. 3. Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam dipo.

52

4. Ada kran air untuk membersihkan 5. Tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat atau tikus. 6. Mudah dijangkau masyarakat Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua metode : a. Sistem duet : tempat sampah kering dan tempat sampah basah b. Sistem trio: tempat sampah basah, sampah kering dan tidak mudah terbakar. 2. Tahap pengangkutan Dari dipo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota. 3. Tahap pemusnahan Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain : a. Sanitary Landfill Sanitary landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. Sanitary landfill yang baik harus memenuhi persyatatan yaitu tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat besar. Semua

53

jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik sanitary landfill ini, yaitu: 1. Metode galian parit (trench method) Sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang. Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut. Sampah yang ditimbun dan tanah penutup dipadatkan dan diratakan kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuat parit baru di sebelah parit terdahulu. 2. Metode area Sampah yang dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawa-rawa, atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang diperoleh dari tempat tersebut. 3. Metode ramp Metode ramp merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas. Prinsipnya adalah penaburan lapisan tanah dilakukan setiap hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukan sampah. Setelah lokasi sanitary landfill yang terdahulu stabil, lokasi tersebut

dapat

dimanfaatkan

sebagai

sarana

jalur

hijau

(pertamanan), lapangan olahraga, tempat rekreasi, tempat parkir, dan sebagainya. b. Incenaration Incenaration atau insinerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran

54

dengan menggunakan fasilitas pabrik. Manfaat sistem ini, antara lain : 1. Volume sampah dapat diperkecil sampai sepertiganya. 2. Tidak memerlukan ruang yang luas. 3. Panas yang dihasilkan dapat dipakai sebagai sumber uap. 4. Pengelolaan dapat dilakukan secara terpusat dengan jadwal jam kerja yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan metode ini: biaya besar, lokalisasi pembuangan pabrik sukar didapat karena keberatan penduduk. Peralatan yang digunakan dalam insenarasi, antara lain : 1. Charging apparatus Charging apparatus adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari kendaraan pengangkut sampah. Di tempat ini sampah yang terkumpul ditumpuk dan diaduk. 2. Furnace Furnace atau tungku merupakan alat pembakar

yang

dilengkapi dengan jeruji besi yang berguna untuk mengatur jumlah masuk sampah dan untuk memisahkan abu dengan sampah yang belum terbakar.Dengan demikian tungku tidak terlalu penuh. 3. Combustion

Combustion atau tungku pembakar kedua, memiliki nyala api

55

yang lebih panas dan berfungsi untuk membakar benda-benda yang tidak terbakar pada tungku pertama. 4. Chimmey atau stalk

Chimmey atau stalk adalah cerobong asap untuk mengalirkan asap keluar dan mengalirkan udara ke dalam 5. Miscellaneous features

Miscellaneous features adalah tempat penampungan sementara dari debu yang terbentuk, yang kemudian diambil dan dibuang c. Composting Pemusnahan sampah dengan cara proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau. Berikut tahap-tahap di dalam pembuatan kompos: 1. Pemisahan

benda-benda yang tidak dipakai sebagai pupuk

seperti gelas, kaleng, besi dan sebagainya. 2. Penghancuran sampah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil (minimal berukuran 5 cm) 3. Penyampuran sampah dengan memperhatikan kadar karbon dan nitrogen yang paling baik (C:N=1:30) 4. Penempatan sampah dalam galian tanah yang tidak begitu dalam. Sampah dibiarkan terbuka agar terjadi proses aerobik. 5. Pembolak-balikan sampah 4-5 kali selama 15-21 hari agar pupuk dapat terbentuk dengan baik.

56

d. Hog Feeding Pemberian sejenis garbage kepada hewan ternak (misalnya: babi). Perlu diingat bahwa sampah basah harus diolah lebih dahulu (dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit cacing dan trichinosis. e. Discharge to sewers Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah memang baik. f. Dumping Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan, jurang atau tempat sampah. g. Dumping in water Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan bahaya banjir. h. Individual Incenaration Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah pedesaaan. i. Recycling Pengolahan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau di daur ulang.Contoh bagian sampah yang dapat di daur ulang, antara lain plastik, kaleng, gelas, besi, dan sebagainya.

57

j. Reduction Metode ini digunakan dengan cara menghancurkan sampah (biasanya dari jenis garbage) sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian di olah untuk menghasilkan lemak. k. Salvaging Pemanfaatan sampah yang dipakai kembali misalnya kertas bekas.Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit. 2.1.7. Pengertian Kota Pada umumnya kota itu diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan administrasi pemerintahan. (Adisasmita, 2005:77). Dalam menggunakan kata kota perlu dicermati karena dalam bahasa Indonesia, kata kota bisa berarti dua hal yang berbeda. Pertama, kota dalam pengertian umum sebagai suatu daerah yang terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah non pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. Dibandingkan pedesaan, penggunaan tanah perkotaan mempunyai intensitas lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam hal pemakaian modal yang besar, jumlah orang yang terlibat lebih banyak, nilai tambah penggunaan ruang yang dihasilkan lebih besar, dan keterkaitan dengan penggunaan tanah yang lain lebih erat.

58

Kedua, kota dalam pengertian administrasi pemerintahan diartikan secara khusus, yaitu suatu bentuk pemerintah daerah, yang mayoritas wilayahnya

merupakan

daerah

perkotaan.

Wilayah

kota

secara

administratif tidak selalu semuanya berupa daerah terbangun perkotaan (urban), tetapi umumnya juga masih mempunyai bagian wilayah yang berciri pedesaan (rural). Wilayah administratif pemerintahan kota dikelola oleh pemerintah kota yang bersifat otonom dan kedudukannya sejajar dengan pemerintah kabupaten. Pemerintahan kota dikepalai oleh walikota, sedangkan pemerintahan kabupaten dikepalai oleh bupati. (Sadyohutomo, 2008:3) Fungsi kota sebagai pusat pelayanan (service center) membawa konsekuensi areal kota akan dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan komersial dan sosial, selain kawasan perumahan dan permukiman. Berkenaan dengan hal tersebut pembangunan kota harus ditujukan untuk lebih meningk atkan produktif

itas

yang

selanjutnya

akan

dapat

mendorong

sektor

perekonomian. Namun dalam pengembangannya, tentu perlu diperhatikan ketersediaan sumberdaya, sehingga perlu dicermati efisiensi pemanfaatan sumberdaya maupun efisiensi pelayanan prasarana dan sarana kota. Pembangunan

perkotaan

dilaksanakan

dengan

mengacu

pada

pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Selain itu juga diharapkan untuk sel alu mengarah kepada terciptanya keadilan yang tercermin pada pemerataan

59

kemudahan dalam memperoleh penghidupan perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan. 2.2

Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Desertasi, atau Jurnal Penelitian. Jumlah yang digunakan minimal 2 (dua). 1. Judul Skripsi Asdriyandi Juliandoni, Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem

Pengelolaan

Sampah

Di

Kelurahan

Gunung

Bahagia

Balikpapan tahun 2013. Universitas Mulawarman. Tujuan untuk mengetahui peranan Bank Sampah dalam sistem pengelolaan sampah di kelurahan Gunung Bahagia. Hasil penelitian Pelaksanaan Bank Sampah

di

kelurahan

Gunung

Bahagia

Balikpapan

dengan

menggunakan sistem pengelolaan sampah belum sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2004. Saran yang diberikan ialah Pemerintah Daerah Kota Balikpapan harus lebih tegas menegakakan aturan pengelolaan sampah yang sudah ada seperti pemberian sanksi denda dan kurungan penjara supaya masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungan. 2. Judul Tesis Pengelolaan Sampah rumah tangga berbasis masyarakat studi

kasus

Kota

Jogjakarta

milik

Faizah.

Universitas

Diponogoro.Tahun 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Tujuan penelitian Memperoleh gambaran dan menginventarisir problematika

60

pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada diKota Jogjakarta. Hasil penelitian,Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyrakat dengan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi paradigmatik yaitu solusi dari paradigma cara mengelola sampah. Dari paradigma “membuang sampah“ yang prakteknya hanya memindahkan sampah menjadi “mengelola sampah” dalam arti memilah sampah untuk dimanfaatkan yang pada prakreknya mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang akan di buang. Rekomendasi, Pemerintah bersama pengurus RT/RW dan pengelola memberikan edukasi kepada masyarakat secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar. Manfaat pengelolaan sampah menjadi salah satu materi yang ada dalam setiap kegiatan edukasi kepada masyarakat. Ibu rumah tangga menjadi ujung tombak dalam edukasi pengelolaan sampah rumah tangga.

2.3

Kerangka Berpikir dan Asumsi Dasar

2.3.1 Kerangka Berpikir Penelitian tentang Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang merupakan perwujudan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi

61

penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampahdi Kota Tangerang. Menggunakan model implementasi kebijakan

yang

diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model Direct and Indirect Impact on Implementation. Adapun dalam melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan

atau

kegagalan

implementasi

suatu

kebijakan, antara lain: a. Sumber Daya. Indikator yang akan dinilai dari faktor sumber daya yaitu 1. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf / pegawai, atau lebih tepatnya street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi program gerakan 1000 bank sampah, harus mempertimbangkan luas lokasi Kota Tangerang, sehingga dapat ditentukan berapa banyak pegawai dan tempat lokasi yang akan melaksanakan program bank sampah dalam mengatasi persoalan sampah. 2.

Informasi;

dalam

mempunyai

dua

implementasi bentuk.

kebijakan,

Pertama,

informasi

informasi

yang

62

berhubungan

dengan

cara

melaksanakan

kebijakan,

implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. 3.

Wewenang; dalam implementasi kewenangan merupakan otoritas

atau

legitimasi

bagi

para

pelaksana

dalam

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala

diselewengkan

oleh

para

pelaksana

demi

kepentingan sendiri maupun demi kepentingan kelompok. 4.

Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

63

b. Komunikasi. Indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi ada tiga jenis, yaitu 1.

Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).

2.

Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

3.

Konsistensi; perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

c. Disposisi (Sikap). Pada faktor disposisi, indikator yang mendapat perhatian adalah

1.

Pengangkatan

birokrat;

pemilihan

dan

pengangkatan

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan

yang

telah

ditetapkan

akan

menimbulkan

64

hambatan-hambatan

bagi

tercapainya

tujuan

dari

pengimplementasian kebijakan. 2.

Insentif;

Pada

umunya,

orang

bertindak

berdasarkan

kepentingan meraka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. d. Struktur Birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, antara lain 1.

Standard Operating Prosedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.

Fragmentasiadalah

upaya

penyebaran

tanggungjawab

kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini: (lihat gambar 2.3.1)

65

Gambar 2.3.1 Kerangka Berfikir kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang.

Permasalahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang

1. 2.

Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah Di Kota Tangerang

3.

Kurang kesadaran masyarakat dalam menangani sampah Masih buruknya prasarana dan sarana dan mekanisme Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah

Implementasi Model Direct and Indirect Impact on Implementation (Edward III) 1. 2. 3. 4.

Sumber Daya: Staf, Informasi, Wewenang dan fasilitas Komunikasi: Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi Disposisi / Sikap: Pengangkatan Birokrat dan Insentif Struktur Birokrasi: Standard Operating Prosedures (SOPs) dan Fragmentasi.

Menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan pelaksanaan pengurangan, pemakaian kembali dan pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan.

66

2.3.2

Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang merupakan perwujudan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampahdi Kota Tangerang dalam implementasinya ternyata dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik dan berdaya guna dalam pelaksanaan pengelolaan bank sampah karena masih mengalami permasalahan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena terjadi inkonsistensi dalam memberikan perhatian kepada bank sampah dan masyarakat, baik dalam aspek perencanaan, aspek sosialisai maupun dalam aspek pemantauan (pebimbingan).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Metode Penelitian Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik instrumen secara mendalam, rinci dan tuntas. Metode penelitian ini ada karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu fenomena sosial. Dalam paradigma ini fenomena sosial dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis

67

68

dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012:9). Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situai-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterprestasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian mengenai Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang merupakan perwujudan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang

69

Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampahdi Kota Tangerang, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan kebijakan implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang, dan kemudian menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan absolut. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Walaupun

demikian,

dalam

penelitian

ini

peneliti

tidak

menabukan pendekatan kuantitatif, karena tidak dapat dipungkiri datadata statistika juga akan didapatkan pada penelitian ini, sehingga akan dihasilkan pembahasan yang lebih komprehensif. 3.2.

Ruang Lingkup Penelitian Peneliti menyadari bahwa perlu ada kajian mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang dan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Dalam hal ini peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitiannya hanya pada pelaksanaan implementasi gerakan 1000 bank sampah yang ada di Kota Tangerang dalam menangani masalah sampah Kota

70

Tangerang termasuk daerah yang melaksanakan program pengelolaan bank sampah dari tingkatan RT/RW, perkantoran sampai ke sekolahsekolah. 3.3.

Instrumen Penelitian Penelitian tentang Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang merupakan perwujudan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut irawan, dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri (Prasetya Irawan,2006:17). Sedangkan menurut Moleong pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data (Moleong,2005:19).

3.4. Informan Penelitian Penelitian mengenai Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang merupakan perwujudan dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan program gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang.

71

Penentuan informannya menggunakan teknik Purposive (bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan Informan dengan berdasarkan pada kriteriakriteria tertentu disesuaikan dengan

ini formasi yang dibutuhkan

(Suliyanto,103). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian No

Kategori Informan

1

Pelaksana:

Kode

1. Dinas Kebersihan dan I1-3 Pertamanan Kota Tangerang I4 2. Bank Central Sampah Kota Tangerang I5-9 3. Bank Sampah di Masyarakat 2

1. Masyarakat

I10-12 I13-14

2. Sekolah

Sumber Peneliti 2014

keterangan

Key informan

Secondary informan

72

3.5. Teknik PengumpulandanAnalisis Data Pendapat Bogdan & Taylor (Furchan,1992: 33), menurutnya: ” Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalah menembus pengertian akal sehat (commonsense understanding) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Dan, kendati anda tidak harussependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebaimana mestinya” (Moleong,2005:19). Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu : a. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstrukur,

pewancaraannya

menetapkan

sendiri

masalah

dan

73

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poinpoin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Berikut pedoman wawancara implementasi program 1000 bank sampah di Kota Tangerang.

74

Table 3.2 Pedoman wawancara Dimensi Sumber Daya: a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas Komunikasi: a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi Disposisi/Sikap a. Pengangkatan Birokrasi/Organisasi b. Insenteif Struktur Birokrasi a. Standard Operating Prosedures (SOPs) b. Fragmentasi

Kisi-kisi Wawancara 1. Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya Program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 2. Bagaimana proses penunjukan para pelaksana program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang? 3. Bagaimana kesiapan para pelaksana Program gerakan 1000 bank sampah baik teknis maupun non teknis? 4. Apakah alasan Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan program 1000 bank sampah? 5. Apakah staf DKP Kota Tangerang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 6. Bagaimana komitmen DKP Kota Tangerang dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 7. Bagaimana proses pembuatan bank sampah? adakah kriteria yang ditentukan untuk menjadi bank sampah? 8. Apakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah? 9. Apa saja upaya pemerintah Kota Tangerang untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 10. Bagaimana Prosedural operasional atau mekanisme program bank sampah? 11. Bagaimana cara pemerintah Kota Tangerang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program gerakan 1000 bank

Informan 1. Kepala Bidang Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2. Staf Bina Program Dina Kebersihan dan Pertamanan 3. Bank Central Sampah 4. Bank Sampah 5. Masyarakat 6. Sekolah

75

sampah? 12. Apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik? 13. Sejauh ini sudah berapa kali pemerintah Kota Tangerang melakukan sosialisasi kepada masyarakat? 14. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang agar program gerakan 1000 bank sampah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan? 15. Apa saja yang telah berhasil dicapai oleh dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? Apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan? 16. Bagaimana mekanisme pemberian insentif untuk para pelaksana progam gerakan 1000 bank sampah? 17. Apakah fasilitas yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 18. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan DKP Kota Tangerang jika mengalami kendala? 19. Apa harapan anda dalam penerapan program gerakan 1000 bank sampah? Sumber Peneliti 2014 b. Observasi Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong,2005:126). Dalam penelitian ini,

76

teknik

observasi/pengamatan

yang

digunakan

adalah

observasi

berperanserta (observation participant). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln diantaranya; Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, janganjangan pada data yang didapatnya ada yang bias. Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat (Moleong,2005:126). c. Studi Dokumentasi Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan

karena

adanya

(Moleong,2005:126). Selanjutnya

permintaan

seorang

penyidik

studi dokumentasi dapat diartikan

sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

77

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan satu cara, yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono,2005:252). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah: ”Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang (Moleong,2005:248).

data, yang pola, dan lain”

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan

78

tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification). Pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Reduksi Data (Data Reduction) Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan (Miles&Huberman,1992:16). Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

79

b.

Penyajian Data ( Data Dispay) Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles&Huberman,1992:16). Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun pada peneltian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, ”the most frequent form display data for qualitative research data ini the past has been narrative text” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif) (Miles&Huberman,1992:16). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c.

Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification) Langkah ketiga dalam tahapan analisis interkatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik

80

kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono,2005:252). 3.6. Member Chek Member chek adalah proses pengechekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (prastowo, 2011:272). Jika data yang kita ketemukan itu disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel (dapat dipercaya). Namun sebaliknya, jika pemberi data tidak menyepakati, kita harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pada penelitian ini, member chek dilakukan dengan cara peneliti mencatat temuan lapangan yang diperoleh saat penelitian berlangsung, kemudian meminta informan tersebut untuk memeriksa kembali apa yang sudah peneliti catat agar dapat disepakati untuk dipublikasikan. Setelah disepakati, peneliti meminta kepada informan tersebut untuk menandatangani hasil catatan lapangan supaya lebih autentik. Langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan member chek.

81

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan disekitar wilayah Kota Tangerang. Ada beberapa alasan yang diasumsikan peneliti sangat kompetebel untuk mengangkat persoalan tentang Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah Kota Tangerang tersebut, karena merupakan program baru yang diputuskan pada tahun 2012 dan banyak permasalah baru yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yang pada akhirnya membuat pelaksanaan program bank sampah dirasakan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang berlangsung selama sepuluh bulan, dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Juli dengan time table sebagai berikut:

82

Table 3.3 JADWAL PENELITIAN

Kegiatan

2013/2014 Okt 2013

Nov Des Januari 2013 2013 2014

Pengajuan judul Observasi awal Proses Penyusunan proposal Seminar proposal Wawancara dan Penelitian Analisis data dan Penyusunan bab IV-V Sidang Skripsi Revisi dan Penyerahan Skripsi Sumber: Peneliti 2014

Februari 2104

Maret 2014

April 2014

Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

Agust 2014

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1. Deskripsi Kota Tangerang Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993, secara geografis terletak pada 106’36 – 106’42 Bujur Timur (BT) dan 6’6 - 6 Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 183,78 Km2 (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km2). Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan (Gambar 4.1).

Jakarta

Gambar 4.1 Geografis Kota Tangerang

Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 30 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuceper, dan

83

84

Kecamatan Benda. Sedangkan bagian Selatan memiliki ketinggian 30 meter dpl seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Adapun batas Kota Tangerang adalah sebagai berikut: Sebelah utara

: Kecamatan

Teluknaga

dan

Kecamatan

Sepatan

Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan : Kecamatan

Curug,

Kecamatan

Serpong

dan

Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. Sebelah timur

: DKI Jakarta.

Sebelah Barat

: Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan posisi geografis, maka Kota Tangerang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta(Perpres No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek). Posisi yang strategis tersebut menjadikan perkembangan Kota Tangerang berjalan dengan pesat. Pada satu sisi, menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota Tangerang menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, didukung pula dari tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan wilayah Jabodetabek, serta

85

aksesibilitas dan konektivitas berskala nasional dan internasional yang baik sebagaimana tercermin dari keberadaan Bandara International Soekarno-Hatta, Pelabuhan International Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara sebagai gerbang maupun outlet nasional. Kedudukan geostrategis

Kota

Tangerang

tersebut

telah

mendorong

bertumbuhkembangnya aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kepadatan penduduk Kota Tangerang cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2000 hingga 2007. Pada tahun 2007, total jumlah penduduk mencapai 1.575.140 jiwa,

dengan komposisi

790.404 jiwa (50,18%) penduduk laki-laki dan 784.736 jiwa (49,82%) perempuan. Selama kurun waktu 2000-2007, rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,62% per tahun. Capaian rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Banten 2,20%, DKI Jakarta 1,20%, maupun Nasional 1,30% pada periode yang sama. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti natalitas (kelahiran) dan migrasi (perpindahan) dari luar wilayah Kota Tangerang ke dalam wilayah Kota Tangerang.

86

Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 20002007 1.600.000

5,00

1.350.000 1.300.000 1.250.000

1.354.657

1.575.140

1.547.138

3,24

3,26

4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 1,81

1,77

2,00

(Persen)

2,17

1.416.840

1.400.000

1.325.854

(Jiwa)

1.450.000

1.462.726

3,49

1.488.666

1.500.000

1.537.244

4,59

1.550.000

1,50 1,00 0,64

0,50

1.200.000

2000

2001

2002 Jumlah Penduduk

2003

2004

2005

2006

2007

Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2007

Selama

periode2002-2007,

pertumbuhan

penduduk

Kota

Tangerang, ditandai oleh rata-rata kelahiran bayi hidup sebesar 29.428 jiwa per tahun, rata-rata kematian 778 jiwa per tahun, rata-rata migrasi masuk 16.300 jiwa per tahun, serta rata-rata migrasi keluar 230 jiwa per tahun. Dari kondisi diatas menunjukkan, bahwa tingkat kelahiran merupakan faktor utama yang mendorong tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang, disusul oleh faktor migrasi masuk. Terkait dengan pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 2007, Kecamatan Larangan dengan luas wilayah 9,40 Km2, merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar, mencapai 14.902 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Karawaci yaitu 171.966 jiwa. Namun kepadatan di Kecamatan Karawaci masih lebih rendah apabila dibandingkan

87

Benda Neglasari

dengan Kecamatan Larangan. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan Batuceper

dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut

Periuk Karawaci

Gambar 4.4 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2007

Tangerang

Cipondoh

Jatiuwung Cibodas Pinang Keterangan :

Benda

5001-7500

Neglasari

7501-10000 10001-12500

Batuceper Periuk

12501-15000

Karawaci

Tangerang

Cipondoh

Jatiuwung Karangtengah

Cibodas Pinang Keterangan : Sumber : Bappeda5001-7500 Kota Tangerang

Ciledug

Larangan

7501-10000 10001-12500 12501-15000

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang A. VISI DAN MISI Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Tangerang yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan dan keindahan Kota Tangerang menuju Kota Tangerang yang ber-akhlaqul karimah.

88

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu, " Menjadikan Kota Tangerang yang Bersih, Indah, Hijau dan Nyaman menuju terbangunnya Peradaban Baru yang berlandaskan Akhlaqul Karimah " Adapun penafsiran dari masing pernyataan visi ini adalah Kata "menjadikan"mengandung pengertian membuat sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terkait dengan hal itu, maka kata menjadikan disini lebih mempunyai arti untuk membuat Kota Tangerang yang lebih bersih, lebih indah, lebih hijau dan lebih nyaman sebagai bagian dari proses pembangunan peradaban baru yang berlandaskan Akhlaqul Karimah. Pengertian Kota Tangerang, merupakan batasan wilayah pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang menjadi lingkup batasan wilayah layanan. Untuk mendukung visi tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang menjabarkannya ke dalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai, adapun misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik;

89

2. Mendorong

terwujudnya

pembangunan

yang

berkelanjutan

(Sustainable Development); 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kebersihan dan pertamanan; 4. Meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang bersinergi dengan partisipasi aktif masyarakat; 5. Meningkatkan daya guna sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomi. B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyedianaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan perkotaan; 2. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan; 3. Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah; 4. Meningkatnya

kapasitas

sumber

daya

pengelolaan

pelayanan

kebersihan dan pertamanan; 5. Meningkatnya pelayanan pertamanan; 6. Meningkatnya pelayanan kebersihan; 7. Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;

90

8. Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk mengambil dari sampah.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau; 2. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan; 3. Mewujudkan sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai; 4. Mewujudkan ketersediaan data pembangunan daerah yang baik dan mutakhir; 5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia; 6. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana; 7. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan kebersihan dan pertamanan; 8. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH (Ruang Terbuka Hijau); 10. Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalanan umum. Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

91

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

92

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

junto 59

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Pengelolaan Sampah; 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1Tahun2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013; 17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012; 18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis

dan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah;

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

93

20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang; 21. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah; 22. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang TA 2012.

C. TUGAS

POKOK,FUNGSI

DAN

RINCIAN

TUGAS

SERTA

STRUKTUR ORGANISASI Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tertulis pada paragraf 11 pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, sebagaimana tercantum pada paragraf 11 pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis urusan kebersihan dan pertamanan; b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional kebersihan, pertamanan dan energi listrik;

94

c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan pertamanan; d. pelaksanaan tugas teknis pengendalian, pemeliharaan kebersihan; e. pelaksanaan

pengangkutan,

penataan

TPA,

pengolahan

dan

pemberdayaan sampah; f. pelaksanaan pengendalian dan penataan ruang reklame, dekorasi taman kota, kelistrikan dan penerangan jalan umum; g. pelaksanaan regulasi dan pelayanan perijinan reklame; h. pelaksanaan kepegawaian,

teknis

administratif

keuangan,

sarana

meliputi prasarana,

administrasi dan

umum,

administrasi

perlengkapan; i. pengoordinasian lintas sektor; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan menguraikantugas pokoksebagai berikut : 1. Kepala Dinas : Memiliki tugas pokok untuk memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam lingkup urusan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan visi, misi dan program walikota.Untuk mendukung tugas pokok tersebut,Kepala Dinas memiliki fungsi : a) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas;

95

b) Menyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan dinas; c) Merumuskan kebijakan strategis serta penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup urusan kebersihan dan pertamanan; d) Menyelenggarakan

pelayanan

teknis

administrasi

bagi

semua

perangkat daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan kebersihan dan pertamanan; e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan dinas; f) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan dinas. 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasianpelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok ini, sekretaris memiliki fungsi : a) Melakukan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sekretariat;

96

b) Melakukan penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan dinas; c) Melakukan

penyelenggaraan

administrasi

umum,

administrasi

kepegawaian, dan administrasi keuangan; d) Melakukan pengawasan terhadap para kepala sub bagian yang dibawahkannya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

sekretariat

di

bidang

administrasi

umum

dan

administrasi

kepegawaian. Dalam rangka menjalankan tugas pokok ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi : a) Melakukan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, kerumahtanggaan serta perlengkapan perkantoran; c) Melaksanakan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; d) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; e) Melaksanakan pelaporan kegiatan yang dilakukan sub bagian umum dan kepegawaian. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat

97

di Bidang Administrasi Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi : a) Melakukan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunanSub Bagian Keuangan; b) Melakukan Penyusunan anggaran tahunan dinas beserta perubahan dan perhitungannya; c) Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi keungan dinas; d) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; e) Melaksanakan pelaporan kegiatan yang dilakukan sub bagian keuangan. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan memiliki fungsi : a) Melakukan Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Perencanaan; b) Melakukan penyusunan usulan program dan rencana kerja tahunan dinas; c) Melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perencanaan; d) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; e) Melakukan pelaporan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan. 3. Bidang Bina Program membawahkan : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

98

b. Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas. Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas

mengendalikan

pokok

memimpin,

kegiatan

merencanakan,

penyelenggaraan

mengatur

sebagian

dan tugas

Dinasdalamlingkuppembinaan,perencanaanteknisdanpengendalianataspelaksa naanprogrampeningkatanpartisipasimasyarakatdalamupayaupayapenanggulangan masalah sampah serta peningkatan kapasitas Dinas dalam mengangkut, memusnahkan, dan memanfaatkan nilai guna sampah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Program memiliki fungsi : a) Menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Bina Program; b) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah, peraturan walikota dan

keputusan walikota yang

berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan pemasyarakatan budaya bersih di daerah; c) Melakukan perencanaan teknis penyuluhan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penanggulangan masalah sampah dan memasyarakatkan budaya bersih di daerah; d) Menyelenggarakan penyusunan konsep dan pengembangan sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan nilai guna sampah;

99

e) Menyelenggarakan

penyusunan

rencana

teknis

pengadaan

serta

pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan nilai guna sampah; f) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala seksi yang dibawahkannya; g) Melakukan pelaporan kegiatan pada Bidang Bina Program.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Program yang berkenaan dengan pembinaan serta pengawasan atas pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

upaya-upaya

penanggulangan

masalah

sampah.

Untuk

menyelenggarakan tugas pokok ini, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan memiliki fungsi : a) Melakukan perumusan usulan kerja dan anggaran tahunan pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan; b) Melakukan penyusunan program dan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penanggulangan masalah sampah, memasyarakatkan budaya bersih dan pengurangan sampah di daerah; c) Melakukan pengawasan atas pelakasanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

upaya-upaya

100

penanggulangan masalah sampah dan pemasyarakat budaya bersih di daerah; d) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; e) Melakukan pelaporan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan. Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Bina Program yang berkenaan dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas dinas dalam menampung, mengangkut, memusnahkan dan memanfaatkan nilai guna sampah. Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi: a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas; b) Melakukan pendataan atas kapasitas penampungan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan nilai guna sampah oleh Dinas, serta pemanfaatan nilai guna sampah oleh masyarakat; c) Melakukan penyusunan rencana teknis pengadaan serta pengembangan prasarana dan sarana penampungan, pengangkutan, pemusnahan dan pemfaatan nilai guna sampah; d) Melakukan penyusunan konsep dan pengembangan sistem pemilihan, penampungan,

pengumpulan,

pemanfaatan nilai guna sampah;

pengangkutan,

pemusnahan

dan

101

e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya f) Melakukan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas. 4. Bidang Kebersihan, membawahkan : a. Seksi Pengangkutan Sampah; b. Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah; c. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah. Bidang kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur

dan

mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup pelaksanaan penampungan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan nilai guna sampah. Terkait tugas pokok tersebut Kepala Bidang Kebersihan memiliki fungsi : a) Melakukan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Kebersihan; b) Melakukan

penyelenggaraan

koordinasi

dalam

pengumpulan

dan

penampungan sampah di tempat Pembuangan Sampah Sementara; c) Melakukan penyelenggaraan pengangkutan sampah dari

Tempat

Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir; d) Melakukan penyelenggaraan pemberian pelayanan angkutan sampah dari tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;

102

e) Menyelenggarakan penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan nilai guna sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir; f) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang dibawahkannya; g) Melakukan pelaporan kegiatan di bidang Kebersihan. Seksi Pengangkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas BidangKebersihan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengangkutan sampah dari

Tempat

Pembuangan Sampah Sementara

ke

Tempat

Pembuangan Akhir serta pemberian pelayanan angkutan sampah dari tempattempat tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengangkutan Sampah memiliki fungsi : a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengangkutan Sampah; b) Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir; c) Melaksanakan penyusunan serta pengaturan jadwal pelayanan angkutan sampah dan route kendaraan pengangkutan sampah Dinas; d) Pelaksanaan pemberian pelayanan angkutan sampah dari tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

103

e) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; f) Melaksanakan

pelaporan

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

Seksi

Pengangkutan Sampah. Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Kebersihan yang berkenaan dengan pelaksanaan penampungan dan pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Akhir.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Seksi

Penampungan dan Pemusnahan Sampah mempunyai fungsi: a) Melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah; b) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan penampungan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara; c) Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penampungan dan pemusnahan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir; d) Melaksanakan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir; e) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai yang membantunya; f) Melakukan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah.

104

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Kebersihan yang berkenaan dengan pelaksanaan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemanfaatan nilai guna sampah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah mempunyai fungsi : a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah; b) Melaksanakan pengelolaan sampah dalam rangka memanfaatkan nilai guna sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir; c) Melaksanakan promosi produk-produk pemanfaatan nilai guna sampah; d) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan nilai guna sampah; e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; f) Melaksanakan pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu; g) Melakukan pelaporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah. 5. Bidang Pertamanan, membawahkan : a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman; b. Seksi Reklame dan Dekorasi kota; c. Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum.

105

Bidang Pertamanan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengatur

dan

mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pertamanan memiliki fungsi : a) Melakukan penyusunan usulan kerja dan anggaran tahunan Bidang Pertamanan; b) Melakukan penyelenggaraan pembangunan taman dan hutan kota serta dekorasi kota; c) Melakukan penyelenggaraan pemeliharaan taman dan hutan kota serta dekorasi kota; d) Melakukan penyelenggaraan pembangunan instalasi penerangan jalan umum serta sarana prasarana penerangan taman dan hutan kota; e) Melakukan penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan instalasi penerangan jalan umum serta sarana prasarana penerangan taman dan hutan kota; f) Melakukan penyelenggaraan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang reklame; g) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Seksi yang dibawahkannya; h) Melaksanakan pelaporan terkait kegiatan yang dilakukan Bidang Pertamanan.

106

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang berkenaan dengan pembangunan serta pemeliharaan taman dan hutan kota. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman memiliki fungsi : a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman; b) Melaksanakan perencanaan serta pembangunan taman dan hutan kota; c) Melaksanakan pemeliharaan taman dan hutan kota; d) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka pelestarian taman dan hutan kota; e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; f) Melakukan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman. Seksi Reklame dan Dekorasi kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang berkenaan dengan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian di bidang reklame serta pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Reklame dan Dekorasi kota mempunyai fungsi:

107

a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Reklame dan Dekorasi kota; b) Melaksanakan pengaturan lokasi pemasangan serta penempatan reklame; c) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian substansi reklame; d) Melaksanakan perencanaan serta pembangunan dekorasi kota; e) Melaksanakan pemeliharaan dekorasi kota; f) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; g) Melaksanakan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Reklame dan Dekorasi. Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang berkenaan dengan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian di bidang sarana prasarana taman dan penerangan jalan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi : a) Melakukan perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Sarana Prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum; b) Melaksanakan pembangunan instalasi penerangan jalan umum; c) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan instalasi penerangan jalan umum;

108

d) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana penerangan taman dan hutan kota; e) Melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan sarana prasarana penerangan taman dan hutan kota; f) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; g) Melakukan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan Seksi sarana prasarana Taman dan Penerangan Jalan Umum. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlengkapan dan Perbekalan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlengkapan dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pemeliharaan armada pengangkut sampah dan alat berat serta penyelenggaraan

pengelolaan

perlengkapan

dan

perbekalan

petugas

operasional lapangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbekalan memiliki fungsi: a) Melakukan pengusulan rencana kerja dan anggaran tahunan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan; b) Melaksanakan pengadaan armada pengangkut sampah, alat berat, perlengkapan dan perbekalan; c) Melaksanakan pemeliharaan armada pengangkut sampah, alat berat, perlengkapan dan perbekalan; d) Melaksanakan pengaturan penggunaan perlengkapan dan perbekalan;

109

e) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPTD Perlengkapan dan Perbekalan; f) Melakukan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Kepala UPTD, dibentuk pula Sekretaris UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : a) Melakukan penyusunan konsep usulan rencana kerja dan anggaran tahunan UPTD Perlengkapan dan Perbekalan; b) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan; c) Melakukan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan.

110

Struktur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sekertaris

Sub Bag Kepegawaian

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Perencanaan

Bidang kebersihan Bidang Pertamanan

Bidang Bina Program

Seksi Pengangkutan Sampah

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman

Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi pendataan dan peningkatan kapasitas

Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah

Seksi Reklame & Dekorasi

Seksi Pengelolaan & Pemberdayaan Sampah

Seksi Sarana Prasarana Taman dan PJU

UPTD Perlengkapan dan Perbekalan

Sumber DKP Kota Tangerang

111

4.2. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian.Penentuan informan dalam penelitian ini dilihat berdarkan peran dan fungsi informan tersebut dalam Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang.Informan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu informan pelaksana dan pembuat kebijakan serta informan yang terkena dampak dari kebijakan peraturan daerah tersebut. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang. Yang diantaranya adalah:

Tabel 4.1 Daftar Nama Informan No

Kode Informan I1

Nama

H. Taufik Syahzaeni S.T., 1 M.Si. I2 2 LeniNuraeni I3 3 Astrini Zuniarti I4 4 Cecep I 5 Nanik Thowilah 5 I 6 Endah Suratno 6 I7 7 Marliyani I8 8 Sumardjono I9 9 M. Nuh 10 I10 Ewinan Pratiwi 11 I11 Abdul Rahim 12 I12 Yasin 13 I13 Romli 14 I14 Nurlaela Sumber Peneliti 2014

Jabatan/Pekerjaan

Keterangan Key Informan

KaBidBina Program Staf Bina Program Staf Bina Program BCS Bank Sampah Bank Sampah Bank Sampah Bank Sampah Bank Sampah Masyarakat Masyarakat Masyarakat Sekolah Sekolah

Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Key Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan Secondary Informan

112

4.3. Deskripsi Data dan Analisis Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Model Goerge C. Edward III terdapat empat variabel

yang sangat menentukan keberhasilan

pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang mencapai target.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.Penelitian ini dilaksanakan dalam menggali data dan informasi tentang topik dan isu-isu yang ditujukan untuk mencocokan antara realita empirik dengan teori yang digunakan pada penelitian.Metode penelitian kualitatif juga dilakukan secara empiris dan sistematis agar data yang diperoleh dapat diinterprestasikan. Data lain juga diperoleh melalui dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam menganalisis dan menginterprestasikan data yang diperoleh.

113

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan sebagai tambahan informasi.Dari pengumpulan data ini didapatkan data yang dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pada sub bab ini juga peneliti akan mendeskripsikan data-data yang telah didapatkan peneliti dari ketiga teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan.

Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting yang diantaranya; reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi data (conclusion drawing/verifying).Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data (data reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (verification) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

114

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang terjadi dalampelaksanaanprogram gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Model Goerge C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penerapan atau pelaksanaan Program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang dalam mencapai target. Pelaksanaan merupakan bagian dari suatu proses kebijakan sebelum dilakukan suatu evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauhmanaimplementasi kebijakan yang buat pemerintah dalam mencapai tujuan.

Umumnya, implementasi merupakan suatu hal mengenai kebijakan yang mengarah pada suatu proses pelaksanaan dari hasil kebijakan. Implementasi kebijakan dalam prakteknya adalah suatu proses pelaksanaan yang rumit bahkan tidak jarang bermuatan politis dan adanya tekanan dari berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan biasanya berbentuk undangundang, perintah atau keputusan-keputusan yang buat oleh suatu lembaga pemerintah untuk mengidentifikasikan suatu masalah di masyarakat untuk diatasi.

115

1. Sumber daya a. Staf Pada setiap pelakasanaan kebijakan membutuhkan staf.Program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang yang melaksanakan adalah staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Staf yang di tunjuk adalah orangorang yang paham, ahli dan kompeten dalam permasalahan sampah yang ada di perkotaan. Staf memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan karena staf yang akan turun langsung ke para pelaksanaan dalam menjalankannya. Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu Ibu Leni, berikut menurut pernyataan beliau: “Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang semakin hari semakin menggunung di TPA Rawa Kucing perlu adanya program untuk mengurangi sampah di rawa kucing yaitu bank sampah, dalam proses menjalakannya tanggung jawab dari bidang bina program Dinas Kebersihan dan Pertamanan.” (16 Juni 2014 Jam 10.00 WIB di kantor DKP Tangerang)

Namun seperti apa kesiapan para staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, berikut pernyataan Ibu Leni: “Kesiapan dari kami melakukan perencanaan materi program bank sampah dan kami melakuan pendalaman materi agar kami pun paham ketika turun ke masyarakat tentang prosedural bank sampah.”(16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di kantor DKP Tangerang)

116

Berdasarkan penyataan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Salah satunya dalam pengelolaan sampah yaitu bank sampah. Proses implementasi bank sampah berada di bawah perencanaan bidang bina program Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Bidang bina program melakukan persiapan materi program bank sampah dan proses pelaksanaan bank sampah di Kota Tangerang. Staf harus memiliki kesiapan dan pemahaman yang baik dalam program bank sampah. Staf akan turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk sadar lingkungan dan mengetahui program bank sampah. b. Informasi Setiap kebijakan perlu adanya sebuah informasi yang sampaikan kepada masyarakat.Informasi implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang disampaikan melalui tulisan maupun verbal.Dengan adanya informasi program gerakan 1000 bank sampah dapat menambah pengetahuan atau mempengaruhi seseorang dalam menangani permasalahan sampah. Peneliti mewawancari Bapak H. Taufik Syahzaeni S.T., M.Si., M.Sc. Kepala bidang bina program Dinas Kebersihan dan Pertamanan bagaimana informasi implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang disampaikan, berikut pernyataan:

117

“Dalam kebijakan yang telah dibuat tindakan selanjutnya yaitu memberikan informasi. Apabila tidak ada informasi yang disampaikan maka kebijakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Program gerakan 1000 bank sampah diinformasikan melalui koran “kota benteng”, talk show radio, forum-forum, spanduk dan baligo. Karena dengan adanya informasi tersebut kita memberi tahu masyarakat bahwa ada program bank sampah di Kota Tangerang.Serta mengajak masyarakat untuk sadar lingkungan.” (19 Juni 2014 Pukul 09.10 WIB di kantor DKP Tangerang) Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas program gerakan 1000 bank sampah telah diinformasikan melalui koran “kota benteng”, talk show radio, forum-forum, spanduk dan baligo. Informasi yang diberikan agar

masyarakat

mengerti

dan

sadar

akan

lingkungan

tentang

permasalahan sampah. Sedang menurut Ibu Endah Suratno selaku pengurus Bank Sampah di Komplek POLRI Batu Ceper, menyatakan sebagai berikut: “Kami mendapatkan informasi dari forum kompos kota, di sana kami diberi tau bahwa ada program bank sampah dari pemerintah.” (17 Juni 2014 Pukul11.15 WIB di Komp. POLRI Batu Ceper)

Bahwa berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan oleh salah satu pelaksana program bank sampah informasi yang didapat tentang program bank sampah dari forum KOMPOS (Komunikasi Pengelola Sampah) kota. c.

Wewenang Implementasi program gerakan 1000 bank sampah memiliki

kewenangan bagi

para pelaksana dalam

menjalankan kebijakan.

kewenangan untuk melaksanakan program bank sampah terlegitimasi atau

118

yang memiliki otoritas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Guna menyelesaikan permasalahan sampah yang semakin hari semakin menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta memperpanjang usia penggunaan TPA. Pelaksanaan program bank sampah merupakan perwujudan dariUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Bina Program adalah Bapak H. Taufik Syahzaeni S.T., M.Si., M.Sc. Beliau mengatakan: ”Kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki peran tanggung jawab terhadap permasalahan sampah yang ada. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan Kota Tangerang.Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sampah yaitu dengan bank sampah.Sampah dapat dikelola akan menghasilkan nilai ekonomi dan dapat bermanfaat.” (19 Juni 2014 Pukul 09.10 WIB di Kantor DKP Tangerang)

Hal ini dipaparkan pula oleh staf bina program Ibu Astrini, yaitu: “Dalam menjalankan tugas kedinasan DKP berpatokan kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dinas daerah pasal 14. Sedangkan untuk mengelola sampah di Kota Tangerang kami mempunyai landasan aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah.” (18 Juni 2014 Pukul 09.00 WIB di Kantor DKP Tangerang)

119

Berdasarkan wawancara di atas menerangkan bahwa di Undangundang sudah mengatur soal penanganan dan pengelolaan sampah dilegitimasikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya program bank sampah bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang. d. Fasilitas Fasilitas merupakan suatu sarana prasarana untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah. Fasilitas disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menunjang penyelenggaran yang ada di masyarakat tepat sasaran.Fasilitas dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah telah diberikanoleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, berikut pernyataan Ibu Astrini staf bidang bina program: “Kami mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam menjalankan bank sampah serta menyediakan sarana prasarana penunjang untuk bank sampah seperti modul, buku tabungan, buku catatan, timbangan dan kotak pemilah sampah.” (18 Juni 2014 Pukul 09.00 WIB di Kantor DKP Tangerang)

Berdasarkan

pernyataan

wawancara

di

atas

Dinas

telah

menyediakan sarana prasarana penunjang bank sampah seperti modul, buku tabungan, buku catatan, timbangan dan kotak pemilah sampah. Hal ini diperkuat dengan penelitian lapangan, telah ada fasilitas yang diberikan

120

pemerintah. Namun masih ada temuan kekurangan fasilitas yang terjadi dilapangan. Berdasarkan wawancara dengan mentor dan pengurus bank sampah, yaitu: “Dengan berjalannya program bank sampah serta adanya antusias dari masyarakat di sini ada penambahan nasabah. Kami masih kekurangan buku tabungan bank sampah dan butuh tambahan buku laporan kas bank sampah.” (menurut Ibu Endah Suratno 17 Juni 2014 Pukul11.15 WIB di Komp. POLRI Batu Ceper

2. Komunikasi a. Transmisi Transmisi merupakan penerusan informasi dari pembuat kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Transmisi memperhatikan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi, serta memastikan bahwa informasi sampai secara akurat. Transmisi bagaimana suatu kebijakan dapat ditransformasikan dari pemerintah kepada masyarakat dan salah satu konsep yang penting dalam mengimplementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang dilandasi aturan hukum yaitu Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah,Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Pengelolaan Sampahdan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

121

Berikut merupakan pernyataan dari staf Bidang Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang yaitu Ibu Leni Nuraeni, beliau menyatakan: “Program gerakan 1000 bank sampah diinformasikan melalui media surat kabar dan kelompok kerja di masyarakat pokja forum kompos tangerang hijau dan kader-kader pkk (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).” (16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Berdasarkan wawancara di atas menerangkan bahwa program gerakan 1000 bank sampah diinformasikan melalui media surat kabar dan kelompok kerja di masyarakat serta forum kompos tangerang hijau dan kader-kader PKK. Hasil wawancara dengan Ibu Astrini selaku staf Bina program mengatakan sebagai berikut: “Penyampaian informasi tentang program pengelolaan bank sampah kami lakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang ada di Kota Tangerang, misalnya lewat kader ibu PKK, forum kompos maupun datang ke kelurahan.” (18 Juni 2014 Pukul 09.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Berdasarkan pernyataan hasil wawancara di atas menjelaskan Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan sosialisasi dalam penyampaian informasi mengenai program pengelolaan bank sampah. Sosialisasi melalui forum-forum misalnya kader-kader PKK, forum kompos tangerang hijau maupun datang ke kelurahan.

122

b. Kejelasan Melaksanakan suatu kebijakan harus ada kejelasan. Kejelasan komunikasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana haruslah jelas, akurat dan tidak ambigu. Para pelaksana dijelaskan latar belakang kebijakan itu lahir dan untuk menyelesaikan permalasahan seperti apa sehingga para pelaksana dapat terlibat langsung dalam implementasinya. Apabila kejelasan informasi yang disampaikan berjalan dengan baik maka pelaksanaan suatu kebijakan akan mencapai suatu tujuan dan sasaran.

Implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang seperti apa kejelasan penyampaian informasinya berikut penuturan dari Ibu Leni: “Proses informasi berjalan dengan jelas dan baik. Kami melakukan komunikasi sosialisasi serta koordinasi kepada bank sampah masyarakat karena kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan bank-bank sampah tersebut.” (16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Kejelasan proses informasi sudah berjalan dengan baik. Kejelasan informasi telah dilakukan oleh DKP Kota Tangerang karena untuk mengetahui perkembangan bank-bank sampah tersebut.

Hal ini senada dikatakan Bapak Cecep selaku pengurus Bank Central Sampah, beliau mengatakan: “Informasi dari pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Ibuibu dan bapak-bapak telah melakukan sosialisasi dan

123

koordinasi pelaksanaan bank sampah.” (15 Juni 2014 Pukul 14.15 WIB di BCS TPA Rawa Kucing) Berdasarakan hasil wawacara di atas menjelaskan pemerintah kota sudah melakukan agenda sosialisasi dan koordinasi pada pelaksanaan program bank sampah, yang kemudian ditinjau langsung oleh peneliti kepada bank sampah dan masyarakat. Berdasarkan penelitian di lapangan dijelaskan oleh Bapak Yasin, yaitu: “Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah sering melakukan sosialisai terkait pengelolaan sampah. Di setiap sosialisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kami sebagai masyarakat juga mendukung setiap program yang baik. Namun, kami sudah melakukan tahap pengelolaan sampah yang disampaikan oleh pemerintah, pemerintah masih lambat tindakannya. Ada sampah yang masih belum diangkut setelah kami melakukan pengumpulan sampah.” (18 Juni 2014 Pukul 14.45 WIB di Karang Tengah) Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan sampah dengan baik. masyarakat pun ikut hadir dalam acara sosialisasi dan masyarakat pun mengikuti apa yang telah dianjurkan pemerintah untuk mengelola sampah bersama. Namun pemerintah masih lambat dalam tindakan berikutnya. Tindakan yang lambat dalam mengambil sampah yang telah terkumpul di bank sampah.

c. Konsistensi konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan informasi kebijakan dalam setiap pelaksanaannya. Implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota tangerang butuh konsistensi dalam

124

penerapannya, karena apabila berubah-ubah membuat bingung pelaksana kebijakan dan sasaran tidak akan tercapai.

Konsistensi erat kaitan terhadap kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Pada program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang pemerintah menargetkan ada seribu bank sampah dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Astrini staf bina program DKP Kota Tangerang, beliau mengatakan: “Gerakan program bank sampah telah dilakukan dari tahun 2012 dan akan terus berjalan selama lima tahun. Kita terus berupaya melakukan optimalisasi peningkatan bank sampah dari tahun ke tahun. Turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi, pengarahan dan pembimbingan. Setiap bulannya kami ada koordinasi laporan bank sampah”. (18 Juni 2014 Pukul 09.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Dalam hal ini juga diungkapkan Ibu Marliyani Sekertaris Bank Sampah Komp. POLRI Batu Ceper, beliau mengatakan: “Pemerintah suka mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas koordinasi laporan bulanan bank sampah, terkadang kalau lagi ada di forum kompos atau forum ibu-ibu PKK suka menanyakan perkembangan bank sampah”. (17 Juni 2014 Pukul12.15 WIB di Komp. POLRI Batu Ceper) Sedangkan menurut Bapak M. Nuh Mentor Bank Sampah di daerah Cipondoh, beliau mengatakan : “DKP melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada mentormentor tentang bank sampah setelah itu mentor-mentor yang telah mengikuti pelatihan bersama DKP melakukan sosialisasi tentang bank sampah. Namun setelah berjalan lebih dari enam

125

bulan lebih tidak ada tindak lanjut perhatian lagi dari DKP”. (15 Juni 2014 Pukul 10.35 WIB di Perumahan Poris Indah) Program gerakan bank sampah di mulai dari tahun 2012 dan akan terus berlangsung sampai lima tahun ke depan. Dalam kurun lima waktu ke depan dengan target sudah ada 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Pemerintah masih terus mengoptimalkan gerakan program bank sampah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan dari tahun ke tahun. Pemerintah pun melakukan upaya koordinasi laporan bank sampah setiap bulannya.

3. Disposisi a. Pengangkatan birokrat/organisasi Implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibantu Bank Central Sampah dan para mentor bank sampah. Bank Central Sampah (BCS) merupakan tempat melakukan penimbangan dan penukaran sampah menjadi uang. Sampah yang telah terkumpul di bank sampah masyarakat lalu di bawa oleh Bank Central Sampah dan ditukar dengan uang. Mentor bank sampah adalah orang yang bertugas untuk membimbing

bank

sampah

di

masyarakat,

biasanya

mentor

merangkap menjadi Ketua bank sampah di masyarakat. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak M. Nuh selaku Mentor Bank Sampah, berikut pernyataannya:

126

“Menjadi mentor bank sampah berawal dari keikutsertaan saya pada forum kompos kota kemudian saya di undang pada acara pelatihan bank sampah. Setelah mengikuti pelatihan tersebut saya di tunjuk menjadi mentor di wilayah sekitar Cipondoh ini.” (15 Juni 2014 Pukul 10.35 WIB di Perumahan Poris Indah)

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nanik Mentor bank sampah, beliau mengatakan: “Saya menjadi mentor bank sampah saat ikut pelatihan yang diadakan oleh DKP. Sebelumnya, saya sering ikut acara dari pak wali. Saya mengikuti segala kegiatan, seperti pelatihan bank sampah di manasaya di undang dalam pelatihan tersebut dan kemudian ditunjuk menjadi mentor di Sangiang Jaya.” (21 Juni 2014 Pukul 13.30 WIB di Kelurahan Sangiang Jaya) Berdasarkan penelitian hasil wawancara di atas bahwa mentormentor bank sampah diberikan pelatihan tentang bank sampah, kemudian

mentor-mentor

tersebut

memegang

wilayah

untuk

menjalankan program gerakan bank sampah. Selain dari pelatihan penyuluhan, peneliti juga menemukan untuk membentuk bank sampah ada cara lain menurut Bapak H. Taufik Syahzaeni, S.T, M.Si., yaitu: “Dalam membentuk bank sampah tidak hanya dari undang calon mentor atau pengurus untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Ada cara lain untuk membentuk bank sampah yaitu dengan cara membuat proposal ke Dinas Kebersihan daan Pertamanan yang nantinya kami konfirmasi dan dilaksanakan pembinaan untuk bank sampah” (19 Juni 2014 Pukul 09.10 WIB di Kantor DKP Tangerang) b. Insentif

Pelaksanaan kebijakan diperlukan suatu insentif untuk para implementor sebagai stimulus pelaksanaan kebijakan agar mencapai sasaran. Program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang akan

127

menemukan kendala apabila tidak ada stimulus dari pemerintah yang dapat

menggerakan

kesadaran

masyarakat.

Pemerintah

dapat

memberikan insentif berupa materi. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan perhatian berupa penghargaan prestasi, sehingga masyarakat dapat termotivasi dalam mencapai sasaran.

Sejauh penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti belum melihat pemberian insentif yang dilakukan pemerintah. Ini diperkuat dengan penelitian lapangan pernyataan dari Ibu Nanik, selaku pengurus bank sampah di wilayah Sangiang Jaya, seperti berikut: “Pemerintah masih kurang memberikan insentif pada saat proses penimbangan, tidak ada logistik yang diberikan. Padahal kan kita pengurus harus berpanas-panasan, keringetan dan nungguinyang pada datang bisa sambil makan dan minum tapi ini belum diberikan.” (21 Juni 2014 Pukul 13.30 WIB di Kelurahan Sangiang Jaya) Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan pemerintah masih kurang memberikan insentif. Belum adanya insentif berupa dana operasional untuk para pelaksana. Padahal para pengurus bank sampah harus melakukan mekanisme bank sampah sambil panas-panasan dan keringetan tapi tidak ada logistik makan dan minum.

128

4. Struktur birokrasi a. Standard Operating Prosedures (SOPs) Standard Operating Prosedures (SOPs) merupakan bentuk sistem kerja yang teratur dan sistematis, yang dapat menggambarkan tujuan program yang dilaksankan sesuai dengan kebijakan. Bank adalah sebuah lembaga yang umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang kepada masyarakat. Namun belakangan bank menjadi tempat yang berhubungan penyimpanan uang berubah menjadi hal lain. Bank sudah menjadi tempat penyimpanan

sampah,

namanya

bank

sampah.Bank

sampah

merupakan salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah yang ada di lingkungan.Sampah yang dianggap sesuatu yang tidak berguna dan sudah tidak punya nilai yang sudah dibuang atau terbuang dari aktifitas manusia.Sampah yang dikelola dengan baik dari hulu (rumah tangga) sampai hilir dapat berharga, dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dan dapat mengurangi sumber masalah penyakit. Bank Sampahadalah tempat penerimaan dan penyimpanan sampah, tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, dengan tujuan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber;

129

2.

Menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan pelaksanaan pengurangan, pemakaian kembali dan pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan;

3.

Mengatasi masalah timbulan sampah di zona perumahan, terutama bagi yang belum terlayani oleh dinas kebersihan dan pertamanan. SOPs (Standard Operating Prosedures) atau Mekanisme yang

dilaksanakan dalam proses program bank sampah di Kota Tangerang yaitu proses pemilahan, penyetoran atau pengumpulan ke bank sampah, penimbangan dan pencatatan. Proses pemilahan adalah kegiatan pemilahan sampah yang ada di hulu atau di sumbernya berdasarkan jenis dan karakteristik sampah. Menurut Bapak M. Nuh selaku mentor bank sampah di daerah cipondoh, mengatakan: “Proses pemilahan sampah dilakukan di rumah warga.Sampah yang ada di rumah di pilih-pilih dahulu. Sampah yang bekas masak dimasukan ke keranjang sampah, sampah botol plastik dan kaleng dimasukan kedalam karung.” (15 Juni 2014 Pukul 10.35 WIB di Perumahan Poris Indah) Penyetoran atau pengumpulan sampah ke bank sampah adalah proses yang dilakukan setelah pemilahan sampah yang ada di rumah kemudian di setor ke bank sampah. Sampah yang telah disetorkan kemudian di timbang.Sampah yang timbang berdasarkan jenisnya kemudian dicatat dalam buku tabungan bank sampah.Jadwal penimbangan bank sampah dilakukan pada hari sabtu dan minggu.

130

SOPs dalam proses pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah menjadi suatu pedoman para implementor untuk kegiatankegiatan bank sampah.Menurut pendapat dari bapak Cecep selaku Bank Central Sampah (BCS) Kota Tangerang, mengatakan: “Dengan adanya suatu standar cara operasional, kegiatan bank sampah dapat terarah. Dari proses rumah tangga, pemilahan, penimbangan, pengambilan sampah, dan pada akhirnya nanti ada suatu laporan hasil yang tercatat.” (15 Juni 2014 Pukul 14.15 WIB di BCS TPA Rawa Kucing) Hal ini ditambahkan oleh Ibu Endah bank sampah di Komplek POLRI Batu Ceper, beliau menjelaskan: “Panduan operasional itu perlu buat kita-kita karena nanti juga dapat membantu kerja kita di lapangan serta dapat menjelaskan kepada nasabah yang belum mengerti. Masyarakat yang ikut bank sampah kita sebut nasabah. Prosedurnya pemilahan sampah lalu ditimbang dan disetor kepada BCS untuk penukaran sampah menjadi uang.” (17 Juni 2014 Pukul 11.15 WIB di Komplek POLRI Batu Ceper)

Menurut hasil wawancara diatas bahwa Standard Operating Prosedures(SOPs) dalam operasional program gerakan bank sampah diperlukan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan terarah dari mulai proses awal di rumah tangga melakukan pemilahan sampah penimbangan penukaran sampah menjadi uang dan sampai akhirnya ada sebuah catatat laporan akhir.

131

Gambar Mekanisme bank sampah

Penyetoran ke bank sampah

Pemilahan sampah di rumah

Penimbangan

Pencatatan Sumber: DKP Kota Tangerang

b. Fragmentasi Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab tugas program gerakan 1000 bank sampah dalam memobilisasi bank sampah. Dengan adanya fragmentasi, tugas tidak menumpuk pada satu bagian saja,tetapi yang bagian lain juga terlibat menyuksesi program gerakan 1000 bank sampah. Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan membagi peran dan tanggung jawab kepada bank central sampah, mentor dan bank sampah di masyarakat

132

dalam implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Peneliti melakukan wawancara mengenai fragmentasi program gerakan 1000 bank sampah kepada staf bidang bina program yaitu Ibu Leni, beliau mengatakan: “akan terasa sulit bila ini hanya menjadi tumpuan tanggung jawab pemerintah, kami rasa semua pihak harus terlibat dengan begitu masalah sampah dapat teratasi. Kami dalam pelaksanaan dibantu oleh mentor yang ditunjuk dari kader-kader dan BCS Kota Tangerang”. (16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di Kantor DKP Tangerang)

Adapun pembagian peran dan tanggung jawab dalam program bank sampah, sebagai berikut: 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai institusi yang membuat perencanaan dalam melaksanakan program bank sampah serta melakukan komunikasi dan pembinaan kepada para implementor. 2. Bank Central Sampah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh dinas kebersihan dan pertamanan dalam hal tempat penampungan sampah, tempat penukaran sampah menjadi uang serta memberi laporan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 3. Bank Sampah di

tingkatan masyarakat merupakan tempat

penampungan sampah sementara sebelum sampah-sampah tersebut di ambil oleh Bank Central Sampah. 4. Mentor dan pengurus Bank Sampah adalah orang yang telah diberikan pelatihan dan penyuluhan untuk menjalankan serta

133

membina bank sampah yang ada di tingkatan masyarakat. Mayoritas terdiri dari kader-kader PKK, Forum Komunitas Pengelola Sampah (Forum KOMPOS) serta pengurus RT/RW.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapat gambaran umum tentang implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang dari penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah. Gambaran tersebut didapat dari hasil observasi di lapangan, wawancara terhadap informan-informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan program bank sampah seperti Kepala Bidang Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Staf Bina program Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bank Central Sampah, Bank Sampah serta masyarakat. Selain itu juga gambaran mengenai hasil dari penelitian ini juga didapat dari dokumen-dokumen yang berhasil didapat oleh peneliti.

Penelitian ini termasuk dalam kategori Implementasi kebijakan yang berkenaan hasil dari suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan tentang sampah di Kota Tangerang.Implementasi kebijakan membahas persoalan pelaksanaan sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasidalam

134

program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model direct and indirect impact on implementation.

1. Proses implementasi program bank sampah a. Pelaksanaan bank sampah

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan,

asas

manfaat,

asas

keadilan,

asas

kesadaran,

asas

kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat dan kualitas

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah Pengurangan sampah meliputi kegiatan : a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

135

Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut : a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Berdasarkan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah, serta kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada salah satunya, masalah sampah. Dalam menyelesaikan masalah sampah pemerintah membuat salah satu solusi yaitu melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan alasan pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang dipaparkan oleh Kabid Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut: “Dibentuknya program gerakan bank sampah berasal dari semakin menumpuknya sampah yang ada di TPA Rawa kucing yang makin menggunung serta untuk memperpanjang usia pemakaian TPA Rawa kucing. Bank sampah juga sebagai salah satu pengelolaan sampah

136

pada sumbernya, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di saluran air, sungai dan lain-lain. Dengan adanya bank sampah masyarakat mulai sadar akan lingkungan.” (Menurut Bapak H. Taufik Syahzaeni, S.T, M.Si., 19 Juni 2014 Pukul 09.10 WIB di Kantor DKP Tangerang) Hal ini pun diungkapkan oleh staf bina program, yaitu: “alasan adanya program bank sampah untuk menangani masalah sampah di masyarakat yang menumpuk, sampah di TPA sudah makin banyak dan memperpanjang usia TPA. Bank sampah terinspirasi dari masyarakat yang ada di daerah Kunciran, yang sudah terbentuk dari lembaga swadaya masyarakat.” (menurut Ibu Leni 16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Pada pelaksanaan program bank sampah di Kota Tangerang dibutuhkan

staf

untuk

melaksanakannya.

Program

bank

sampah

terlegitimasi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Staf yang menaungi dan menjalankan program bank sampah dari bidang bina program. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan persiapan dari cara pelaksanaan, perencanaan sampai persiapan staf. Staf dibekali dengan pendalaman materi dan pelatihan sebelum turun ke lapangan. Pada pelakasanaan di lapangan keikutsertaan staf memiliki peran penting guna membina dan memberikan pengarahan tentang bank sampah. Keikutsertaan staf di lapangan dipaparkan oleh Bapak cecep selaku pengurus BCS TPA Rawa Kucing, sebagai berikut: “staf ikut serta pada program bank sampah di lapangan dalam memantau bank sampah dan para implementor.” (15 Juni 2014 Pukul 14.15 WIB di BCS TPA Rawa Kucing)

137

Hal ini senada juga dengan pernyataan dari Ibu Astrini, mengatakan: “staf ikut serta dalam membantu kesulitan yang ada di bank sampah. kami pun harus ikut serta memberi contoh agar masyarakat pun sadar akan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman” (18 Juni 2014 Pukul 09.00 WIB di Kantor DKP Tangerang) Keikutsertaan staf pada program bank sampah juga terkait pemberian informasi dan komunikasi kepada para implementor. Informasi yang telah disampaikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah baik. pemerintah memberikan informasi melalui surat kabar “kota benteng”, talkshow di radio yang berada di Tangerang, spanduk atau baligo serta lewat forum Komunitas Pengelola Sampah (KOMPOS). Namun masih ada kurang terjadi pada bank sampah, kekurangan yang terjadi pada fasilitas yang ada yaitu buku tabungan nasabah. Nasabah yang bertambah di daerah Batu ceper, tidak ada buku bank sampahnya. Walaupun nasabah di daerah sangiang mengalami pengurangan dari 65 nasabah menjadi 30 nasabah dikarenakan nasabah ada yang kurang menerima adanya pemotongan 15 persen untuk pengurus bank sampah dalam melakukan opersional bank sampah. Para nasabah yang terdiri dari masyarakat di nilai belum mengerti dalam pelaksanaan program bank sampah. Ini dipaparkan oleh Ibu Nanik Thowilah pengurus bank sampah, sebagai berikut; “masalah yang terjadi nasabah yang tadinya antusias bertambah menjadi 65 nasabah berkurang menjadi 30. Karena ada pemotongan 15 persen untuk oprasional pengurus. Seharusnya masyarakat melihat pengurus butuh dana untuk kegiatan. Kita kekurangan insentif dari pemerintah.” (21 Juni 2014 Pukul 13.30 WIB di Kelurahan Sangiang Jaya)

138

b. Tujuan Bank Sampah Tujuan implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber, menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan pelaksanaan pengurangan, pemakaian kembali dan pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan. Mengatasi masalah timbulan sampah di zona perumahan, terutama bagi yang belum terlayani oleh dinas kebersihan dan pertamanan. Hal ini diperkuat oleh staf dinas kebersihan dan pertamanan mengenai tujuan dari bank sampah, sebagai berikut: “meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber, menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan pelaksanaan pengurangan, pemakaian kembali dan pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan. Mengatasi masalah timbulan sampah di zona perumahan, terutama bagi yang belum terlayani.” (menurut Ibu Leni 16 Juni 2014 Pukul 10.00 WIB di Kantor DKP Tangerang)

Namun dalam mencapai tujuan implementasi program gerakan 1000 bank sampah dibutuhkan komitmen oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Bank central sampah di lapangan, sebagai berikut: “pemerintah sudah memiliki upaya dan komitmen dalam menangani masalah sampah yang di Kota Tangerang. Dengan melakukan salah satunya bank sampah. Perlu di apresiasi adanya program bank sampah. Namun masih perlu peningkatan pada daerah yang belum mengetahui dan mendapatkan sosialisasi program bank sampah” (menurut Bapak Cecep 15 Juni 2014 Pukul 14.15 WIB di BCS TPA Rawa Kucing)

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan penting dari penelitian ini yaitu bahwa pada dasarnya implementasi program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Sesuai dengan rumusan masalah utama dalam penelitian ini yang menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model direct and indirect impact on implementation. Implementasi program gerakan 1000 bank sampah masih kurang berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang di alami pemerintah, yaitu: 1. Belum adanya insentif yang diberikan; 2. Sarana dan prasarana atau fasilitas masih kurang memadai; 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah; 4. Berkurangnya nasabah bank sampah di suatu lokasi; 5. Kurangnya pembinaan pada bank sampah serta masyarakat; 6. Tidak adanya teguran terhadap bank sampah yang tidak berjalan.

5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka, peneliti dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kota Tangerang khususnya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar dimasa yang akan datang dapat menjalankan program bank sampah tersebut seperti tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain adalah: 1. Harus melakukan pendataan dan pengchekan ulang kepada bank sampah yang ada di Kota Tangerang; 2. Pemerintah Kota hendaknya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan program bank sampah dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara dinas dengan bank sampah di tingkatan masyarakat sehingga permasalahan yang ada segera dapat diselesaikan; 3. Pemerintah hendaknya memberikan insentif kepada para implementor; 4. Pemerintah perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat; 5. Pada pelaksanaan program dalam hal sarana dan prasarana perlu di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku: Adisasmita, Rahardjo. 2005. Pembangunan EkonomiPerkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta Dunn, William N.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.Jakarta: Pradnya Paramita Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Sadyohutomo, Mulyono. 2003. Manajemen Kota Dan Wilaya. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta ________. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Wicaksono, Kristian W. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu Dokumen : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009

Sumber Lain: Data & dokumen dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tangerang www.tangerangkota.co.id e-prints.undip.ac.id/17313/1/faizah e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/view/68

CURRICULUM VITAE DATA PERSONAL NAMA

: Luluk Ardyatmoko

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

: Tangerang, 03 Oktober 1989

JENIS KELAMIN

: Laki-laki

STATUS

: Belum menikah

AGAMA

: Islam

ALAMAT

: Jl. Bahagia 1 Blok C4/12, Pondok Makmur, Kec. Periuk Kota Tangerang kode pos: 15132

NO HP

: 081283881219

EMAIL

: [email protected]

PENDIDIKAN 1. TK Cut Nyak Dien Th.1994 – 1995 2. SDN 20 Tangerang Th. 1995 – 2001 3. SLTPN 1 Tangerang Th. 2001 – 2004 4. SMAN 6 Tangerang Th. 2004 – 2007 5. ADM. NEGARA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Th. 2007 – 2014 PENGALAMAN ORGANISASI 1. Wakil Sekbid 7 OSIS SMAN 6 Tangerang Periode 2005-2006 2. Wakil ketua II Dewan Perwakilan Mahasiswa ( DPM ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA Periode 2007-2008 3. Koordinator DEPKOMINFO Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara UNTIRTA Periode 2009 4. Koordinator Kajian dan strategi Untirta Movement Community ( UMC ) periode 2009-2010 5. Menteri Sosial dan Politik BEM UNTIRTA Periode 2011 6. HIMA KOSGORO BIDANG KESRA 2012-2014 PENGALAMAN KERJA 1. WIDTECH INDONESIA/SGI Oktober-Februari Th 2012-2013 2. NOTARIS ANITA ROHMAH, SH., M.Kn. Juli-Maret Th 2013-2014

LAMPIRAN

CATATAN LAPANGAN A. Observasi awal dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dan bulan November tahun 2013 ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang dan Lokasi penelitian yaitu lokasi bank sampah di Kota Tangerang. Kedatangan peneliti ke tempat-tempat tersebut tidak lain untuk observasi awal dalam penyusunan proposal penelitian. Data-data yang didapatkan yaitu data-data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penyusunan latar belakang permasalahan. Data-data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari keterangan Dinas Kebersihan dan pertamanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah, serta kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 mengenai pengelolaan sampah. B.

Selanjutnya setelah beberapa kali mengumpulkan dan mencari data lapangan sampai dengan tersusunnya proposal penelitian. Kemudian peneliti kembali ke lapangan untuk pencarian data selanjutnya serta memperbaiki serta melengkapi data-data yang dianggap masih kurang yaitu melalui observasi dan wawancara. Peneliti mendatangi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang. Disana peneliti bertemiu dengan Kepala Bidang Bina Program dan Staf Bina Program. Peneliti menanyakan berbagai hal tentang kegiatan dan program yang dilakukan Dinas dalam rangka melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang. Informan selanjutnya yang peneliti Tanya adalah beberapa bank sampah di Kota Tangerang. Peneliti menanyakan tentang pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah yang berjalan di masyarakat.

1. Catatan Lapangan  Nama

: H. Taufik Syahzaeni, S.T., M.Si.

 Jenis Kelamin

: L

 Pekerjaan / Jabatan

: Kabid Bina Program

 Tempat

: Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan

 Waktu

: 19 Juni 2014

 Pukul

: 09.10 WIB

/ P


: Leni Nuraeni

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Staf Bina Program

L / P

 Tempat


 Waktu

: 16 Juni 2014

 Pukul

: 10.00 WIB


: Astrini Zuniarti

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Staf Bina Program

 Tempat


 Waktu

: 18 Juni 2014

 Pukul

: 09.00 WIB

L /

P

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan Staf Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, peneliti mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari wawancara tersebut, yaitu mengenai kegiatan atau program apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang dalam melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah Kota Tangerang. Peneliti juga mendapatkan informasi sudah sejauh mana program bank sampah berjalan dan hambatan yang terjadi saat di lapangan.


: Cecep

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Penguru Bank Central Sampah (BCS)

 Tempat

: BCS TPA Rawa Kucing

 Waktu

: 15 Juni 2014

 Pukul

: 14.25 WIB

L / P


: Nanik Thowilah

 Jenis Kelamin

: L /

 Pekerjaan

: Mentor dan Ketua Bank Sampah

 Tempat

: Sangiang Jaya

 Waktu

: 21 Juni 2014

 Pukul

: 13.30 WIB

P


: Endah Suratno

 Jenis Kelamin

: L /

 Pekerjaan

: Mentor dan Ketua Bank Sampah

 Tempat

: Komplek POLRI Batu Ceper

 Waktu

: 17 Juni 2014

 Pukul

: 11.15 WIB

P


: Marliyani

 Jenis Kelamin

: L /

 Pekerjaan

: Sekertaris Bank Sampah

 Tempat

: Komplek POLRI Batu Ceper

 Waktu

: 17 Juni 2014

 Pukul

: 12.15 WIB

P


: Sumardjono

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Mentor dan Pengurus Bank Sampah

 Tempat

: Larangan

 Waktu

: 20 Juni 2014

 Pukul

: 15.00 WIB

L

/ P


: M. Nuh

 Jenis Kelamin

: L

 Pekerjaan

: Mentor dan Pengurus Bank Sampah

 Tempat

: Perumahan Poris Indah

 Waktu

: 15 Juni 2014

 Pukul

: 10.35 WIB

/ P

Hasil dari wawancara dengan Bank Central Sampah dan Mentor juga merangkap pengurus Bank Sampah, peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai proses pelaksanaan bank sampah di masyarakat. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab mengajak masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam program bank sampah serta menjaga lingkungan yang bersih, sehat, hijau dan nyaman. Peneliti juga mendapatkan informasi bagaimana koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan dalam program bank sampah. Pembinaan dan pemantau juga perlu dilakukan terhadap perkembangan bank sampah.


: Ewinan Pratiwi

 Jenis Kelamin

: L /

 Pekerjaan

: Karyawan Swasta

 Tempat

: Perumahan Alam Indah

 Waktu

: 21 Juni 2014

 Pukul

: 10.05 WIB

P


: Abdul Rahim

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Wiraswata

 Tempat

: Perumahan Barata

 Waktu

: 18 Juni 2014

 Pukul

: 13.00 WIB

L / P


: Yasin

 Jenis Kelamin

:

 Pekerjaan

: Pensiunan

 Tempat

: Karang Tengah

 Waktu

: 18 Juni 2014

 Pukul

: 14.45 WIB

L

/ P

 Hasil


: Romli

 Pengamatan / Wawancara

:

 Pekerjaan

: SDN 1 Cipondoh

 Tempat

: Cipondoh

 Waktu

: 20 Juni 2014

 Pukul

: 08.00 WIB

L

/ P


: Nurlaela

 Pengamatan / Wawancara

:L /

 Pekerjaan

: Guru SMAN 10 Tangerang

 Tempat

: Cipondoh

 Waktu

: 20 Juni 2014

 Pukul

: 10.00 WIB

P

Hasil wawancara dengan Masyarakat dan Sekolah di Kota Tangerang peneliti mendapatkan tambahan informasi dari program gerakan 1000 bank sampah. Masyarakat dan sekolah umumnya merasa senang dengan adanya bank sampah. Masyarakat bisa mendapatkan tambahan ekonomi walau tidak terlalu besar. Sekolah merasa program bank sampah ini merupakan program yang baik untuk mengajak siswa-siswa menjaga lingkungan dari sampah.

JADWAL PENELITIAN No

Tanggal

1.

22/10/13

Waktu (WIB) 09.00

Tempat

2

24/03/14

10.30

3

25/03/14

10.00

Larangan

4

28/03/14

16.00

Sangiang Jaya

5

30/03/14

09.00

Cipondoh

6.

15/06/14

14.15

7

16/06/14

10.00

BCS TPA Rawa Kucing Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Puskesmas Cipondoh

Kegiatan/ Hasil Temuan Surat izin penelitian

Observasi lapangan awal terkait program bank sampah di Kota Tangerang dengan Ibu Ewinan Pratiwi Observasi lapangan awal terkait program bank sampah di Kota Tangerang dengan bapak Sumardjono Observasi Lapangan awal terkait program bank sampah di Kota Tangerang dengan Ibu Nanik Thowilah Observasi Lapangan awal terkait program bank sampah di Kota Tangerang M.Nuh Wawancara dengan Bank Cental Sampah Bapak Cecep Wawancara dengan Staf Bina Program Ibu Leni Nuraeni

Keterangan Ijin Penelitian

Mencari informasi lapangan



Mencari informasi lapangan Wawancara Penelitian Wawancara Penelitian

8.

17/06/14

08.35

Komplek POLRI Batu Ceper

Sosialisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang

Partisipasi

9.

17/06/14

11.15

Komplek POLRI Batu Ceper

Wawancara dengan pengurus bank sampah Ibu Endah Suratno

Wawancara Penelitian

10.

17/06/14

12.15

18/06/14

09.00

Wawancara dengan pengurus bank sampah Ibu Marliyani Wawancara staf bina program Ibu Astrini Zuniarti


11.

12

18/06/14

10.35

Komplek POLRI Batu Ceper Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Kelurahan Karang Tengah

Partisipasi

13

18/06/14

13.00

Perumahan BARATA

14

18/06/14

14.45

15.

19/06/14

09.10

16.

20/06/14

08.00

Karang Tengah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang SDN 1 Cipondoh

Sosialisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Wawancara masyarakat dengan Bapak Abdul Rahim Wawancara masyarakat dengan Mang Yasin Wawancara Kepala Bidang bina program Bapak H. Taufik Syah Zaeni S.T., M.Si.

Wawancara Sekolah dengan Bapak Romli


17.

20/06/14

10.00

18.

20/06/14

15.00

SMAN 10 Tangerang Larangan

Wawancara Sekolah dengan Ibu Nurlaela Wawancara mentor dan pengurus bank sampah dengan Bapak Sumardjono

Wawancara Penelitian Wawancara Penelitian

19.

21/06/14

10.05

Perumahan Alam Indah

Wawancara masyarakat dengan Ibu Ewinan Pratiwi



Wawancara penelitian Wawancara penelitian Wawancara Penelitian

20.

21/06/14

13.30

Sangiang Jaya

Wawancara dengan mentor dan pengurus bank sampah

Wawancara penelitian

INFORMAN DALAM PENELITIAN No

Kode Informan I1

1

Nama

Jabatan/Pekerjaan

H. Taufik Syahzaeni S.T., M.Si.

KaBidBina Program

Keterangan

Key Informan

2

I2

LeniNuraeni

Staf Bina Program

Key Informan

3

I3

Astrid Zuniarti

Staf Bina Program

Key Informan

4

I4

Cecep

BCS

Key Informan

5

I5

Nanik

Bank Sampah

Key Informan

6

I6

Endah Suratno

Bank Sampah

Key Informan

7

I7

Marliyani

Bank Sampah

Key Informan

8

I8

Sumardjono

Bank Sampah

Key Informan

9

I9

M. Nuh

Bank Sampah

Key Informan

10

I10

Ewinan Pratiwi

Masyarakat

Secondary Informan

11

I11

Abdul Rahim

Masyarakat

Secondary Informan

12

I12

Yasin

Masyarakat

Secondary Informan

13

I13

Romli

Sekolah

Secondary Informan

14

I14

Nurlaela

Sekolah

Secondary Informan

Sumber Peneliti 2014

PEDOMAN WAWANCARA Dimensi Sumber Daya: a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas Komunikasi: a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi Disposisi/Sikap a. Pengangkatan Birokrasi/Organisasi b. Insenteif Struktur Birokrasi a. Standard Operating Prosedures (SOPs) b. Fragmentasi

Kisi-kisi Wawancara 1. Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya Program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 2. Bagaimana proses penunjukan para pelaksana program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang? 3. Bagaimana kesiapan para pelaksana Program gerakan 1000 bank sampah baik teknis maupun non teknis? 4. Apakah alasan Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan program 1000 bank sampah? 5. Apakah staf DKP Kota Tangerang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 6. Bagaimana komitmen DKP Kota Tangerang dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 7. Bagaimana proses pembuatan bank sampah? adakah kriteria yang ditentukan untuk menjadi bank sampah? 8. Apakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah? 9. Apa saja upaya pemerintah Kota Tangerang untuk menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 10. Bagaimana prosedural operasional atau mekanisme program bank sampah? 11. Bagaimana cara pemerintah Kota Tangerang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program gerakan 1000 bank sampah?

Informan 1. Kepala Bidang Bina Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2. Staf Bina Program Dina Kebersihan dan Pertamanan 3. Bank Central Sampah 4. Bank Sampah 5. Masyarakat 6. Sekolah

12. Apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik? 13. Sejauh ini sudah berapa kali pemerintah Kota Tangerang melakukan sosialisasi kepada masyarakat? 14. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang agar program gerakan 1000 bank sampah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan? 15. Apa saja yang telah berhasil dicapai oleh dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? Apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan? 16. Bagaimana mekanisme pemberian insentif untuk para pelaksana progam gerakan 1000 bank sampah? 17. Apakah fasilitas yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 18. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan DKP Kota Tangerang jika mengalami kendala? 19. Apa harapan anda dalam penerapan program gerakan 1000 bank sampah? Sumber Peneliti 2014

TRANSKIP WAWANCARA SEBELUM REDUKSI 1. Sumber Daya a. Staf Informan Bagaimana kesiapan para pelaksana Program gerakan 1000 bank sampah baik teknis maupun non teknis? I2 “Kesiapan dari kami melakukan perencanaan materi program bank sampah dan kami melakuan pendalaman materi agar kami pun paham ketika turun ke masyarakat tentang prosedural bank sampah”

Informan Apakah staf DKP Kota Tangerang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? I4 “staf ikut serta pada program bank sampah di lapangan dalam memantau bank sampah dan para implementor.” I3 “staf ikut serta dalam membantu kesulitan yang ada di bank sampah. kami pun harus ikut serta memberi contoh agar masyarakat pun sadar akan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman”

Informan Bagaimana komitmen DKP Kota Tangerang dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? I4 “pemerintah sudah memiliki upaya dan komitmen dalam menangani masalah sampah yang di Kota Tangerang. Dengan melakukan salah satunya bank sampah. Perlu di apresiasi adanya program bank sampah. Namun masih perlu peningkatan pada daerah yang belum mengetahui dan mendapatkan sosialisasi program bank sampah”

b. Informasi Informan Bagaimana cara pemerintah Kota Tangerang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program gerakan 1000 bank sampah? I1 “Dalam kebijakan yang telah dibuat tindakan selanjutnya yaitu memberikan informasi. Apabila tidak ada informasi yang disampaikan maka kebijakan itu tidak akan berjalan dengan baik. Program gerakan 1000 bank sampah diinformasikan melalui koran “kota benteng”, talk show radio, forum-forum, spanduk dan baligo. Karena dengan adanya informasi tersebut kita memberi tau masyarakat bahwa ada program bank sampah di Kota Tangerang. Serta mengajak masyarakat untuk sadar lingkungan” I6 “Kami mendapatkan informasi dari forum kompos kota, di sana kami diberi tau bahwa ada program bank sampah dari pemerintah”

c. Wewenang Informan Bagaimana wewenang dalam program 1000 bank sampah? I1

I3

”Kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki peran tanggung jawab terhadap permasalahan sampah yang ada. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan Kota Tangerang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sampah yaitu dengan bank sampah. Sampah dapat dikelola akan menghasilkan nilai ekonomi dan dapat bermanfaat” “Dalam menjalankan tugas kedinasan DKP berpatokan kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dinas daerah pasal 14. Sedangkan untuk mengelola sampah di Kota Tangerang kami mempunyai landasan aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah.”

d. Fasilitas Informan Apakah fasilitas yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? I3

I5

“Kami mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam menjalankan bank sampah serta menyediakan sarana prasarana penunjang untuk bank sampah seperti modul, buku tabungan, buku catatan, timbangan dan kotak pemilah sampah.” “Dengan berjalannya program bank sampah serta adanya antusias dari masyarakat di sini ada penambahan nasabah. Kami masih kekurangan buku tabungan bank sampah dan butuh tambahan buku laporan kas bank sampah.”

2. Komunikasi a. Transmisi Informan Bagaimana cara pemerintah Kota Tangerang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program gerakan 1000 bank sampah? I2 “Program gerakan 1000 bank sampah diinformasikan melalui media surat kabar dan kelompok kerja di masyarakat pokja kompos tangerang hijau dan kader-kader pkk” I3

“Penyampaian informasi tentang program pengelolaan bank sampah kami lakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui forum-forum yang ada di Kota Tangerang, misalnya lewat kader ibu PKK, forum kompos maupun datang ke kelurahan”

b. Kejelasan Informan Apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan jelas?

I2

I4

“Proses informasi berjalan dengan jelas dan baik. Kami melakukan komunikasi sosialisasi serta koordinasi kepada bank sampah masyarakat karena kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan bank-bank sampah tersebut” “Informasi dari pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak telah melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan bank sampah”

c. Konsistensi Informan Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang agar program gerakan 1000 bank sampah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?

I3

“Gerakan program bank sampah telah dilakukan dari tahun 2012 dan akan terus berjalan selama lima tahun. Kita terus berupaya melakukan optimalisasi peningkatan bank sampah dari tahun ke tahun. Turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi, pengarahan dan pembimbingan. Setiap bulannya kami ada koordinasi laporan bank sampah”

I7

“Pemerintah suka mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas koordinasi laporan bulanan bank sampah, terkadang kalau lagi ada di forum kompos atau forum ibu-ibu PKK suka menanyakan perkembangan bank sampah”

3. Disposisi a. Pengangkatan birokrasi/organisasi Informan Bagaimana proses penunjukan para pelaksana program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang? “Menjadi mentor bank sampah berawal dari keikutsertaan saya pada forum kompos kota kemudian saya di undang pada acara pelatihan bank sampah. Setelah mengikuti pelatihan tersebut saya di tunjuk menjadi mentor di wilayah sekitar Cipondoh ini” I9

I5

“Saya menjadi mentor bank sampah saat ikut pelatihan yang diberikan oleh DKP. Sebelum saya sering ikut acara dari pak wali. Ada acara apa saja ikutin sama seperti pelatihan bank sampah yang saya di undang pelatihan dan di tunjuk menjadi mentor di Sangiang Jaya”

b. Insentif Informan Bagaimana mekanisme pemberian insentif untuk para pelaksana progam gerakan 1000 bank sampah? “Masih kurang memberikan insentif pada saat proses penimbangan tidak ada logistik yang diberikan. Padahal kan kita pengurus harus panaspanasan, keringetan dan nungguin yang pada datang bisa sambil makan minum tapi ini belum diberikan”

I5

4. Struktur Birokrasi a. Standard operating prosedures (SOPs)

Informan

Bagaimana prosedural operasional atau mekanisme program bank sampah?

I9

“Proses pemilahan sampah dilakukan di rumah warga.Sampah yang ada di rumah di pilih-pilih dahulu. Sampah yang bekas masak dimasukan ke keranjang sampah, sampah botol plastik dan kaleng dimasukan kedalam karung.” “Dengan adanya suatu standar cara operasional kegiatan bank sampah bisa terarah. Dari proses rumah tangga pemilahan penimbangan pengambilan sampah dan pada akhirnya nanti ada suatu laporan hasil yang tercatat”

I4

I6

“Panduan operasional itu perlu buat kita-kita karena nanti juga dapat membantu kerja kita di lapangan serta dapat menjelaskan kepada nasabah yang belum mengerti. Masyarakat yang ikut bank sampah kita sebut nasabah. Prosedurnya pemilahan sampah lalu di timbang dan setor kepada BCS untuk penukaran sampah dengan uang”

Informan I2

Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya Program gerakan 1000 bank sampah tersebut? “meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber, menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis dengan pelaksanaan pengurangan, pemakaian kembali dan pendaurulangan sampah untuk menghasilkan pendapatan. Mengatasi masalah timbulan sampah di zona perumahan, terutama bagi yang belum terlayani.”

b. Fragmentasi

Informan

Bagaimana proses penunjukan para pelaksana program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang?

I2

“akan terasa sulit bila ini hanya menjadi tumpuan tanggung jawab pemerintah, kami rasa semua pihak harus terlibat dengan begitu masalah sampah dapat teratasi. Kami dalam pelaksanaan dibantu oleh mentor yang ditunjuk dari kaderkader dan BCS Kota Tangerang”

Buku Stok Barang Bank Sampah

Buku Tabungan Bank Sampah

Buku Surat Jalan Bank Sampah

Buku Kas Bank Sampah

Pedoman Wawancara Program Gerakan 1000 Bank Sampah Di Kota Tangerang

1. Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya Program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 2. Bagaimana proses penunjukan para pelaksana program gerakan 1000 bank sampah di Kota Tangerang? 3. Bagaimana kesiapan para pelaksana Program gerakan 1000 bank sampah baik teknis maupun non teknis? 4. Apakah alasan Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan program 1000 bank sampah? 5. Bagaimana wewenang dalam program 1000 bank sampah? 6. Apakah staf DKP Kota Tangerang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 7. Bagaimana komitmen DKP Kota Tangerang dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? 8. Bagaimana proses pembuatan bank sampah? adakah kriteria yang ditentukan untuk menjadi bank sampah? 9. Apakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan program gerakan 1000 bank sampah? 10. Bagaimana prosedural operasional atau mekanisme program bank sampah? 11. Bagaimana cara pemerintah Kota Tangerang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program gerakan 1000 bank sampah? 12. Apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan jelas?

13. Sejauh ini sudah berapa kali pemerintah Kota Tangerang melakukan sosialisasi kepada masyarakat? 14. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang agar program gerakan 1000 bank sampah tersebut dapat berjalan sesuai tujuan? 15. Apa saja yang telah berhasil dicapai oleh dalam pelaksanaan gerakan 1000 bank sampah? Apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan? 16. Bagaimana mekanisme pemberian insentif untuk para pelaksana progam gerakan 1000 bank sampah? 17. Apakah fasilitas yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan program gerakan 1000 bank sampah tersebut? 18. Adakah fasilitas tambahan yang diberikan DKP Kota Tangerang jika mengalami kendala? 19. Apa harapan anda dalam penerapan program gerakan 1000 bank sampah?

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN 1000 BANK SAMPAH DI KOTA TANGERANG

Recommend Documents