IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR
JURNAL DENI ADITIA NPM : 3506120043 (
[email protected]) Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisip Bina Putera Banjar
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) STISIP BINA PUTERA BANJAR 2016
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kecamatan Banjar Kota Banjar”. Penelitian ini berawal dari permasalahan Gerakan Masyarakat dalam Mengaji kurang terimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi lapangan. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 4 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap sampel yang mengetahui program gemar mengaji di Kecamatan Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan program gerakan masyarakat maghrib terdiri dari aspek komunikasi pesan: implementor menyampaikan kepada masyarakat cukup konsisten. Pada aspek sumber daya: staf mengimplementasikan berbagai cara melalui kewenangan mengajak kepada masyarakat, kendati sarana dan prasarana sedang diupayakan, pada aspek Disposisi: walaupun tidak ada insentif, tetapi adanya pemberian instruksi kepada bawahan secara berjenjang. Pada aspek Struktur Birokrasi: pelaksanaan program kondusif dengan kerjasama seluruh unsur dimana secara teknik ada koordinasi ke dinas-dinas terkait dan penuh tanggung jawab. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji adalah: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program Gemar Mengaji, adanya daerah terpencil yang belum tersentuh sosialisasi program Gemar Mengaji, belum meratanya praktek program Gemar Mengaji karena ramainya masih pada wilayah dengan tingkat pengawasannya tinggi, Ketersediaan anggaran pendukung program Gemar Mengaji, kurangnya dukungan dari Dinas, instansi, terutama RT daerah lingkungnya. 3) Upaya untuk mengatasi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji yakni; memotivasi dan mensosialisasikan program Gemar Mengaji dengan menginstruksian kepada Rukun Tetangga (RT), diinstruksikan melakukan pendekatan, penggunaan sarana pribadi sebagai cara awal merangsang orang lain, Kerjasama Kantor Urusan Agama , kepala madrasah, dan organisasi Islam untuk menjalankan program Gemar Mengaji. Pada pelaksanaan program agar tidak saling bertentangan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur, mensosialisasikan di acara keagamaan lainnya Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji
ABSTRACT Deni Aditia (2016) "Implementation Program Society Movement Maghrib the Holy Quran Read in Kota Banjar Banjar District". This study originated from problems in the the Holy Quran Society Movement less implemented. This study uses a qualitative method. Instruments in this study through literature and field studies. Samples in this study consisted of four people. Collecting data using the technique of interviews conducted with a sample program knowing fond of the Holy Quran at Banjar District. The results of this study show that: 1) Policy maghrib community movement program consists of aspects of communication messages: implementor convey to the public fairly consistent. In the aspect of resources: staff implements a variety of ways through the authority to invite to the public, although the infrastructure is being pursued, in the aspect of Disposition: although there is no incentive, but their giving instructions to subordinates in stages. In the aspect of Bureaucratic Structure: the implementation of the program is conducive to the cooperation of all the elements which are technically no coordination to relevant agencies and responsible. 2) Factors inhibiting community movement program Maghrib the holy Quran read are: a lack of public awareness of the program Likes to chant, their remote area of untouched socialization program Likes to chant, is not yet even practice program likes read the holy Quran because the height is still the region with the level of supervision is high, Availability of budget support programs Likes to chant, lack of support from the Department, agencies, particularly area. 3) Measures to address the program inhibiting the movement of people Maghrib Koran; motivate and socialize with instructed program assesses Joy to the Neighborhood, instructed to approach, the use of private means as a way of beginning to stimulate others, Cooperation Office of Religious Affairs, headmaster, and Islamic organizations to run programs like the holy Quran read. On the implementation of the program so as not conflicting with reference to the Standard Operating Procedures, socialize in other religious events Keywords: Implementation, Policy, Program Society Movement Maghrib the holy Quran read.
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan guna mendukung terjadinya proses perubahan dalam diri seseorang ke arah yang lebih baik. Adapun pendidikan adalah suatu sarana yang sengat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan merupakan sektor yang dapat menciptakan kecerdasan kehidupan manusia. Hal ini dengan jelas tertuang dalam bentuk riil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3) berbunyi; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (2) bahwa: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Adapun pendidikan yang akan dibahas oleh peneliti dalam karya ilmiah ini lebih tertuju pada pendidikan informal. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 27, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 116. “Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.” Salah satu contoh pendidikan informal adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga adalah salah satu dasar yang akan membentuk watak, kebiasaan, dan perilaku anak di masa depannya nanti. Jalur pendidikan informal dalam penelitian ini berbentuk pendidikan agama Islam. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar tersebut pemerintah kemudian membuat undang-undang pendidikan yang diantara isinya mengatur tentang pendidikan agama dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
Dalam menyelengarakan sistem pendidikan informal yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta masyarakat berakhlak mulia, maka Pemerintah menindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan jangka panjang, salah satu wujudnya adalah dalan bentuk program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM). Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM) di Indonesia merupakan program Kementrian Agama Republik Indonesia yang pertama kali dideklarasikan pada tanggal 30 Maret 2011 di Istora Senayan oleh Menteri Agama Suryadarma Ali. Program ini dimaksudkan untuk membiasakan kembali mengaji/membaca kitab suci Al-Qur’an sesudah sholat Maghrib, yang akhir-akhir ini kebiasaan tersebut sudah terkikis oleh kemajuan informasi dan teknologi. Disamping memiliki tujuan agar masyarakat kembali mencintai Al-Quran, gerakan nasional ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman yang aktif kepada masyarakat tentang makna dan kandungan Al-Quran. Sebagaimana program tersebut dalam pelaksanaannya didukung penuh oleh pihak Pemerintahan Daerah di Kota Banjar Jawa Barat. Program tersebut dikemas oleh Pemerintah Kota Banjar yang di kenal sebagai program GEMMAR Mengaji (Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji). Pencanangan program ini pada awal tujuannya ialah untuk mewujudkan Banjar sebagai kota yang agamis dan menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Qur’an atau mengaji setelah shalat Maghrib. Agenda mulia ini senada dengan pernyataan W.I. Jenkins seorang pakar Inggris dalam mendefinisikan kebijakan. W.I. Jenkins (1978) dalam (Solichin Abdul Wahab: 2012) menjabarkan definisi kebijakan yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan dari para aktor tersebut. Namun seiring perjalanan kebijakaan program itu, banyak ditemukan fenomena yang menunjukan antara konsep kebijakan dan pelaksanaan teknis program GEMMAR Mengaji ini saling berjauhan di Kecamatan Banjar. Hal ini terjadinya karena ketidakmampuan perumus kebijakan dan implementator memprediksi masalah yang muncul diluar dugaan, akibatnya kebijakan itu tidak efektif di masyarakat. Kenyataannya di Kecamatan Banjar Kota Banjar kebijakan program ini belum mendapat respon secara menyeluruh di lapangan, masih banyak warga yang belum menerapkan kebijakan mulia itu. Contohnya seperti orang tua yang seharusnya membimbing anak-anaknya dalam mambaca AlQur’an lebih asyik menonton acara-acara televisi dan anak-anaknya mereka beralih ke warung-warung interenet maupun kios game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna. Usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf AI-Our'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan, dan pengamalan AI-Our'an dalam kehidupan sehari-hari menjadi keniscayaan adanya. Oleh karenanya, maka perlu diupayakan langkah-Iangkah kongkrit dan sistematik, agar program dan kegiatan di setiap lembaga dan kelompok masyarakat dapat terus terpelihara dengan baik, berkelanjutan dan memiliki nilai manfaat dalam meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan.
Dari sekian banyak implementasi kebijakan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Hali ini kemungkinan terjadi pada wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar. Dalam hal ini maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR”.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di dalam latar belakang diatas, permasalahanpermasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain : 1. Bagaimana implementasi kebijakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Banjar Kota Banjar? 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji? 3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji? TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Implementasi Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil/akibat melengakapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara yaitu: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wahab, 2001: 65). Pengertian Kebijakan Publik Selanjutnya yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum bisa memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijkan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana di kutip dalam Wahab (2012), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program di nyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedomanpedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan George Edward III melihat Implementasi ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward III dalam (Sahya Anggara, 2014: 250) mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi Pengertian Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan berisikan ajaran Islam. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Zuhaerini (1987:27) dalam ((https://docs.google.com/document/ diakses Juli 2016) merumuskan bahwa “Pendidikan Agama Islam adalah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam”. METODE PENELITIAN Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yatiu suatu data yang mengandung makna. Penelitan kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi lebih menekankan pada makna. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini dengan alasan peneliti terarah pada implementasi kebijakan program gerakan maghrib mengaji di Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam upaya mewujudkan Banjar sebagai kota yang agamis. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena, penelitian ini tidak mencari pengaruh keterkaitan variabel sebagaimana ada batasan-batasan masalah melainkan menganalisis berdasarkan situasi social. Permasalahan belum jelas, holisik, kempleks, dinamis dan penuh makna sehngga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut di jaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami sosial secara mendalalm, menemukan pola, hipotesis dan teori. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitia merupakan tempat dimana peneliti ini dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian adalah agar diketahui jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika No. 78 Kota Banjar Telp. (0265) 742120. Sedangkan waktu penelitian ini, peneliti merencanakan penelitian selama 9 bulan lamanya, terhitung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Mei 2016. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperoleh untuk keperluan penelitian peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara Studi lapangan, yaitu suatu studi untuk memperoleh data berdasarkan yang ada di lapangan melalui:
a) Observasi. Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui obsevasi. Data ini dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di obsevasi dengan jelas. b) Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh, khususnya mengenai implementasi kebijakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji dalam upaya mewujudkan Banjar sebagai kota yang agamis. c) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan motode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. d) Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai terknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
Teknik Analisis Data Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya di uraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis yang digunakan non statistik. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini akan tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini. Digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan suatu kesimpulan.
HASIL PENELITIAN Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Banjar Kota Banjar Untuk itu mengenai hasil pengolahan dan analisis data mengenai dimensi dan indikator mengenai bentuk implementasinya, peneliti sajikan lebih lengkap. Edward III dalam (Sahya Anggara, 2014: 250) mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi (2) Sumber daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi Komunikasi a. Transmisi Pengiriman Pesan kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan adanya pengiriman pesan mengenai program gemar mengaji sudah disampaikan dari satu pihak kepada objek (masyarakat) secara akurat dan jelas tanpa adanya perubahan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, transmisi pesan mengenai program gemar mengaji sudah disampaikan dengan cukup baik dari pihak terkait kepada masyarakat secara akurat dan jelas tanpa berubah-ubah. b.
Konsistensi: Ketetapan Atau Keteguhan kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan adanya kekonsistensian pihak terkait menyampaikan informasi mengenai program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji (GMMM). Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai pengiriman pesan tentang program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji (GMMM) dilaksanakan secara konsisten.
Sumber Daya a. Staf Aparat Desa kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan telah menerapkan sumber daya ketersediaan staf (Camat, KUA Kecamatan Banjar) di Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji. Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai ketersediaan sumber daya staf (Camat, KUA Kecamatan Banjar) di Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji, maka pelaksanaan sudah baik dan dilaksanakan dengan berbagai cara b. Informasi kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan telah menerapkan sumber daya berupa informasi dari Camat, KUA Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji. Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai ketersediaan sumber daya berupa informasi dari (Camat, KUA Kecamatan Banjar) di Kecamatan
c.
d.
Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Mayarakat Maghrib Mengaji (GMMM), maka pelaksanaan sudah menginstruksikan dengan baik serta menerapkan terlebih dahulu program Gemar Mengaji, sebelum diterapkan kepada masyarakat. Kewenangan kewenangan tersebut dimanfaatkan melalui penginstruksian dan pengajakan kepada masyarakat pemerintah Kecamatan Banjar program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Bertolak dari hasil observasi peneliti mengenai ketersediaan kewenangan Pemerintah Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, maka pelaksanaan sudah menginstruksikan dan mengajak kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 orang informan atau 25% menyatakan bahwa adanya usulan pengadaan sarana dan prasarana, sedangkan 3 orang informan 75% menyatakan belum adanya sarana dan prasarana. Bertolak dari hasil observasi peneliti mengenai ketersediaan sarana dan prasaran dalam mengimplementasian program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji kurang memadai, namun pengadaan sarana dan prasaran sedang diupayakan Pemerintah Kota Banjar.
Disposisi a. Pengangkatan Birokrat Hasil wawancara kepada 4 orang informan mengenai pengangkatan birokrat terkait penerapan yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan bahwa adanya kegiatan penentuan kepada bawahan. b. Intensif Hasil wawancara kepada 4 orang informan mengenai ketersedian intensif bagi implementor Camat dan KUA Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan tidak adanya bentuk intensif (honor) yang diterima. Struktur Birokrasi a. Kondusif Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kekondusifan dalam mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Bertolak dari hasil observasi peneliti mengenai kekondusifan dalam melaksanakan implementor Camat dan KUA Kecamatan Banjar dalam mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM) dinyatakan tidak adanya bentuk intensif, walaupun ada masih berupa konsumsi, itupun tidak dianjurkan b. Kerjasama
c.
d.
Hasil wawancara kepada 4 informan mengenai kegiatan organisasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, dapat ditarik kesimpulan bahwa 4 orang informan atau 100% menyatakan adanya kegiatan organisasi yang dilakukan secara bersama-sama. Teknis Dari hasil observasi peneliti mengenai pola pengaturan pemerintah dalam melaksanakan sebuah program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji sehingga tidak bertentangan dengan mengacu pada standar operasional prosedur yakni adanya kerja sama semua sektor Organisasi Masyarakat Islam serta dengan cara melihat jadwal berkoordinasi ke dinas-dinas terkait. Fragmentasi Bertolak dari hasil observasi peneliti mengenai penyebaran tanggung jawab dalam mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, maka perangkat sudah dapat menerapkan kepada bawahannnya atau organisasi lain yang sudah dapat dipercayainya.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Banjar Kota Banjar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Kebijakan program gerakan masyarakat maghrib mengaji telah diterapkan dengan sangat baik oleh masyarakat Kecamatan Banjar dengan ukuran persentase sebesar 89,58%. Penerapan tersebut terdiri dari aspek komunikasi pesan: implementor sudah menyampaikan kepada masyarakat secara konsisten. Pada aspek sumber daya: staf mengimplementasikan berbagai cara melalui kewenangan mengajak kepada masyarakat, kendati sarana dan prasarana sedang diupayakan, pada aspek Disposisi: walaupun tidak ada insentif, tetapi adanya pemberian instruksi kepada bawahan secara berjenjang. Pada aspek Struktur Birokrasi: pelaksanaan program kondusif dengan kerjasama seluruh unsur dimana secara teknik ada koordinasi ke dinas-dinas terkait dan penuh tanggung jawab. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji adalah: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program Gemar Mengaji, adanya daerah terpencil yang belum tersentuh sosialisasi program Gemar Mengaji, belum meratanya praktek program Gemar Mengaji karena ramainya masih pada wilayah dengan tingkat pengawasannya tinggi, Ketersediaan anggaran pendukung program Gemar Mengaji, kurangnya dukungan dari Dinas, instansi, terutama RT daerah lingkungnya. 3. Upaya untuk mengatasi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji yakni; memotivasi dan mensosialisasikan program Gemar Mengaji dengan menginstruksian kepada Rukun Tetangga (RT), diinstruksikan melakukan pendekatan, penggunaan sarana pribadi sebagai cara awal
merangsang orang lain, Kerjasama Kantor Urusan Agama , kepala madrasah, dan organisasi Islam untuk menjalankan program Gemar Mengaji. Pada pelaksanaan program agar tidak saling bertentangan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur, mensosialisasikan di acara keagamaan lainnya Saran Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Banjar Kota Banjar, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 1. Masyarakat sebagai ulama, pihak dari Kecamatan Banjar, dan Kantor Urusan Agama (KUA) terus dapat mengimplementasikan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM), hal ini agar program mengaji membudaya lagi di masyarakat. 2. Seluruh unsur masyarakat bekerjasama secara erat, masyarakat sebagai ulama, pihak dari Kecamatan Banjar, dan Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GMMM) agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat teratasi, sehingga pelaksanaan pengimplementasian dapat berjalan sesuai dengan program. Seluruh pihak agar dapat mengupayakan secara dan mencari jalan keluar untuk mengatasi penghambat program gerakan masyarakat maghrib mengaji dengan cara melakukan langkah strategi, agar program Gemar Mengaji dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan program pemerintah. DAFTAR PUSTAKA AL-Qur’an Hadist Referensi Buku Ismail, M. Irfan, 1984. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara Anggara, Sahya, 2014. Kebijakan Publik, Bandung : CV Puataka Ceria Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara Wahab, Solichin Abdul, 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Study kasus. Yigyakarta : CAPS Purwanto, Erwin Agus, 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. Alfabeta Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko, 2008.Implementasi Kebijakan dan Etika Dokumen; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pasal 116 Tahun 2010 Internet: https://docs.google.com/document/d/1RjY7XaKUspxSrqz9IH_MAA6FuA174XeHpgQn 1lqWMpk/edit?pref=2&pli=1 http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-pendidikan-menurutpara.htm http://dakwahsyariah.blogspot.co.id/2014/01/dalil-membaca-dan-menghafal-alquran.html
