IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 53 YEAR 2010 TO IMPROVE EMPLOYEE PERFORMANCE
Sarce Allo Padang Abdul Razak dan Marthen Arie Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Alamat Korespondensi: Sarce Allo Padang Jln. Prajurit I Gang II No. I RT2/17/RW4 Email HP : 08124861503
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Upaya Peningkatan Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Merauke yang berjumlah 60 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif besar, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan sampel yang berjumlah 20 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara,dokumentasi an observasi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke dapat ditinjau dari aspek kedisiplinan pegawai, tingkat kemampuan pegawai, motivasi kerja, pola penempatan, pola pengambilan keputusan, disiplin kerja pegawai, tingkat pengawasan, kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja dan kondisi tempat bekerja pegawai. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke meningkatkan kinerja pegawainya adalah dengan meningkatkan kedisiplinan pegawai, kemampuan kerja pegawai, oleh karena itu disarankan perlunya ditingkatkan motivasi kerja dan meningkatkan fungsi-fungsi manajemen. Kata Kunci : PP Nomor 53 Tahun 2010, Kinerja pegawai ABSTRACT This study aims to discuss the Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 In Effort to Increase Performance. This research use descriptive research method with an inductive approach. The population in this study are all within the Civil Service Personnel Agency Region Merauke district, amounting to 60 people. Given the relatively large population, the authors use a purposive sampling technique in the determination of samples of 20 persons. While data collection techniques in the field is done by using questionnaires, interviews, documentation and observation. From the results of questionnaires and interviews showed that the performance of Merauke District Personnel Agency to be reviewed from the aspects of employee discipline, employee skill level, work motivation, placement patterns, patterns of decision making, employee discipline, level of supervision, facilities and infrastructure conditions of work and conditions where the employee works. While the efforts made by the Regional Personnel Agency Merauke improve employee performance is to improve employee discipline, employee skills, increase motivation and improve the management functions. Keywords: PP No. 53 of 2010, employee performance
PENDAHULUAN Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pengertian pegawai negeri didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut : “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Menurut Abdullah, pegawai negeri adalah pelaksanaan aparatur perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat (Abdullah, 1986). Sedangkan pengertian dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sama dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, bahwa pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia, yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, modal yang paling utama adalah bagaimana penegakan disiplin itu sendiri. Akan tercapai suatu pemerintahan yang berhasil dan berwibawa. Dan yang paling awal mempelopori adanya disiplin adalah apratur pemerintahan sendiri, atau Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain, disiplin tidak akan pernah ada bila tidak diawali dari aparaturnya. Bertolak dari kenyataan itu, maka perlu dibuat suatu Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sangsi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 memuat 39 pasal tentang ketentuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pengganti Peraturan Perundangan dibidang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958, dan Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961. Selain itu Peraturan Pemrintah Nomor 32 Tahun 1979 juga merupakan perwujudan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974. Nainggolan (1983), dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, halaman 218, menyebutkan bahwa instansi yang kelebihan pegawai perlu menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil yang akan disalurkan ke instansi lain kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Disiplin dari seorang pegawai yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedihan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2005).
Semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tersebut mengharuskan para pegawainya untuk lebih profesional, taat hukum, rasional, inovatif, dan memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah itu sendiri.Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Marauke dalam meningkatkan kinerja pegawainya.
METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Marauke. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Desember
2010 sampai
dengan tanggal 1 Januari 2011. Desain Penelitian Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendapatkan data-data yang aktual dengan melihat gejala-gejala secara khusus dengan cara mengumpulkan data yang ada untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Populasi dan Sampel Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Marauke yang berjumlah 60 orang.Melalui teknik purposive sampling ini penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang. Instrumen Penelitiandan Teknik Pengumpulan Data Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian penulis menggunakan instrument penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dengan Observasi, Interview (wawancara), Dokumentasi, Angket/kuesioner, Library research.
Teknik Analisa Data Analisis data dalam penyusunan laporan akhir ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyeluruh.
HASIL Keadaan Pegawai Berdasarkan observasi yang dilakukantampak bahwa jumlah pegawai laki-laki (41) lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan (19). Namun perbedaan ini tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang diharapkan hanyalah kualitas kerja yang dijalankan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Menurut data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) Kabupaten Marauke, pada Tahun 2012 terdapat 10 (lima ) kasus pelanggaran disiplin, yang terdiri dari 9 (sembilan) kasus pelanggaran disiplin ringan, 1 (satu) kasus pelanggaran disiplin sedang. Tingkat Kemampuan Pegawai Kemampuan kerja seorang pegawai akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan berbagai Diklat yang pernah diikuti. Tingkat pendidikan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke rata-rata adalah lulusan SLTA/SMA (44,11%), S 1 (28,43%), dan D-IV (10,78%). Dengan berbekal pendidikan yang cukup tinggi ini, tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan seharusnya juga tinggi.Berdasarkan pengamatan penulis, tingkat kemampuan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke sudah cukup tinggi, semua tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai sudah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Motivasi Kerja Pegawai Dasar motivasi bagi seorang pegawai negeri baik sipil maupun militer seharusnya adalah pengabdian kepada masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara. Dari pengabdian ini seseorang akan memperoleh suatu imbalan berupa gaji, harkat dan martabatnya, kebutuhan sosial dan kebutuhan intelektual dalam bentuk aktualisasi diri.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke diperoleh keterangan bahwa selama ini motivasi pegawai dinilai sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PNS. Namun ada beberapa hal yang perlu dibina,
seperti : ketepatan waktu masuk kerja, karena masih ada saja ditemukan beberapa pegawai yang sering datang terlambat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh masing-masing Kepala Bagian/Bidang dimana pegawai pada masing-masing Bagian/Bidang yang mereka pimpin sudah memiliki motivasi kerja yang cukup baik. Walaupun masih ada beberapa hal yang masih perlu mendapat binaan dan itu pun tidak semua pegawai hanya beberapa oknum yang melakukannya. Pola Penempatan Pegawai Penempatan pegawai pada tugas yang tepat (the right man in the right place)akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan pengamatan penulis, pola penempatan pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke belumlah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke diperoleh keterangan bahwa pola penempatan pegawai pada saat ini masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh pegawai. Namun Kepala Badan yakin dan percaya kalau pegawai yang ditempatkan untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu adalah pegawai yang betul-betul mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Kepala Badan sudah melakukan penilaian seobyekif mungkin sebelum menetapkan seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan. Pola Pengambilan Keputusan Satu kiat terbukti ampuh dalam meningkatkan kinerja sumber daya aparatur ialah penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. Berdasarkan pengamatan penulis, pimpinan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke selalu melibatkan para pegawainya dalam pengambilan kebijakan melalui diskusi/rapat. Misalnya, dalam pembentukan Rencana Strategis (Renstra). Dari data yang diperoleh 15 responden (75%) menyatakan pegawai selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, 3 responden (15%) menyatakan pegawai kadangkadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan 2 responden (10%) yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke diperoleh keterangan bahwa pihak pimpinan Badan selalu mengikutsertakan para pegawai dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil keputusan bukan hanya kesepakatan sepihak tetapi
adalah kesepakatan bersama pegawai. Dengan demikian, pelaksanaan hasil keputusan dapat direalisasikan secara bersama-sama pula. Di samping itu, mengikutsertakan pegawai dalam proses pengambilan keputusan secara tidak langsung dapat mengangkat harga diri pegawai karena merasa diakui dan diperhatikan oleh atasan.
Disiplin Kerja Pegawai Pembahasan disiplin pegawai berangkat dari pandangan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan kesalahan. Berdasarkan pengamatan penulis, tingkat disiplin kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke masih dirasa kurang optimal, terutama ketepatan waktu masuk kerja. Padahal, Pemerintah Kabupaten Merauke telah memberlakukan jam kerja pegawai setiap harinya yaitu mulai pukul 07.30 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT. Namun setiap harinya masih banyak pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke yang datang terlambat dengan berbagai alasan dan kepentingan. Tingkat Pengawasan Dari 11 responden (55%) menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke mengawasi bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan, 9 responden (45%) menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke selalu melakukan pengawasan terhadap pegawai yang bertugas pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. Sedangkan dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke diperoleh keterangan bahwa selama ini Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selalu melakukan pengawasan terhadap pegawainya, tetapi pengawasan yang dilakukan lebih bersifat informal dan biasanya dilakukan disela-sela waktu istirahat. Dan tidak jarang Kepala Badan ikut ngelembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang deadline. Dalam hal ini Kepala Badan lebih menunjukkan pengawasannya dalam bentuk perhatian, dorongan dan motivasi/semangat kepada para pegawainya.Hal senada juga diungkapkan oleh para Kepala Bagian/Bidang yang menilai positif terhadap metode yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. Dengan demikian pegawai akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya meskipun harus lembur. Kondisi Sarana dan Prasarana Menurut 9 responden (45%) menyatakan sarana dan prasarana penunjang kerja sudah memadai, 11 responden (55%) menyatakan kurang memadai, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak memadai. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana penunjang kerja yang terdapat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke masih kurang memadai.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke diperoleh keterangan bahwa secara kuantitas sarana dan prasarana penunjang kerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke masih kurang memadai. Hal ini sering menjadi penghambat dalam penyelesaian pekerjaan sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat baru dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup lama atau melebihi batas yang telah ditentukan. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja terutama fasilitas komputer dan mesin ketik selalu menjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Di samping itu, belum semua ruangan menggunakan AC, hal ini juga merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Suasana panas dan gerah membuat pegawai menjadi malas-malasan untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya.
PEMBAHASAN Dalam penelitian ini ditemukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke dalam menggerakkan para pegawai agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, diantaranya adalah Mengikutsertakan para pegawai dalam proses pengambilan keputusan, Memecahkan dan mencari solusi atas semua persoalan yang muncul di dalam kehidupan berorganisasi, Menciptakan dan memelihara iklim kekeluargaan, kebersamaan, dan kerja sama dalam kehidupan berorganisasi, Memotivasi pegawai dengan memperhatikan keinginan, harapan, keperluan dan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi, dan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk menimba ilmu dan pengetahuan baru serta menggali keterampilan baru. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawainya adalah memberikan Kesempatan Kepada Pegawai Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pada tahun 2010 telah diberikan kesempatan kepada beberapa orang pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke
untuk mengikuti program
pendidikan pascasarjana pada Universitas Hasanuddin. Semua dana yang dibutuhkan selama menyelesaikan program pendidikan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, dengan harapan nantinya setelah pegawai tersebut berhasil menyelesaikan program pendidikannya maka diharapkan pegawai tersebut dapat menerapkan teori-teori maupun pengetahuan yang diperolehnya selama menyelesaikan
program pendidikannya, sehingga upaya untuk mewujudkan sosok seorang pegawai yang profesional dan mempunyai prestasi kerja yang baik dapat tercapai. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke di dalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya adalah Promosi jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai merupakan suatu bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang ditunjukkannya selama mengabdi dan bekerja pada organisasi dimana pegawai tersebut ditempatkan. Promosi juga merupakan bentuk pengembangan karier yang disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dan penuh resiko. Pemberian sanksi (punishment) diberlakukan kepada pegawai yang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Secara tidak langsung, penetapan sanksi yang tegas akan sangat berpengaruh terhadap motivasi pegawai dalam bekerja. Motivasi ini timbul karena dorongan rasa takut akan peraturan atau ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum.Penerapan sanksi (punishment) yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disesuaikan dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Untuk memacu semangat kerja pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiahn Kabupaten Merauke memberikan beberapa insentif kepada para pegawai diluar pemberian gaji pokok. Besarnya insentif yang diberikan telah ditentukan sebelumnya, sehingga pegawai secara pasti mengetahui besarnya insentif yang akan diterimanya. Insentif inilah yang menjadi penghasilan tambahan bagi pegawai guna memenuhi kebutuhankebutuhannya disamping gaji pokok yang diterimanya. Pemberian insentif ini dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, bantuan transportasi, bantuan menghadapi bulan puasa, dan Tunjangan Hari Raya yang biasanya disebut dengan THR. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan secara bertahap dapat diminimalisir serta pelayanan yang diberikan dibidang administrasi kepegawaian tidak menjadi lamban.Dalam tahun 2010 telah dilakukan upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana kerja di
lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke. Upaya tersebut diantaranya adalah pengadaan 2 (dua) unit komputer, 2 (dua) unit printer dan 1 (satu) unit AC Split. Dalam hal pengawasan, untuk meningkatkan fungsi pengawasan, maka bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke adalah dengan melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat, disebutkan bahwa Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESIMPULAN DAN SARAN Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, secara umum kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Merauke cukup baik namun masih perlu upaya peningkatan kinerja dimasa mendatang. Upaya yang dirasa penulis belum dapat dilakukan secara maksimal yaitu dalam hal pola penempatan pegawai. Seyogyanya atasan memberikan hukuman disiplin kepada bahawan apabila ada oknum pegawai yang melanggar melalui proses, oleh karena itu dibutuhkan komitmen untuk mewujudkan disiplin.Perlu dilaksanakan penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang PNS.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. (1986). Hukum Kepegawaian. Jakarta : CV Rajawali. Hasibuan, Malayu S.P.(1996).Manajemen, Toko Gunung Agung, Jakarta. Nainggolan.(1983). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : PT. Indra. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
.
