IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NO.7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR BARU CILEGON SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disusun Oleh: Rizki Hidayat NIM 6661091082
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, MARET 2016
ABSTRAK Rizki Hidayat, 6661091082. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Rahmawati, M.Si, Dosen Pembimbing II: Anis Fuad, M.Si. Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu retribusi daerah yang potensial di Kota Cilegon. Jumlah penerimaan retribusi pasar yang semakin tinggai dari tahun ke tahun memiliki potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi sejak diberlakukannya peraturan ini yaitu pada Mei 2012, realisasi penerimaan retribusi pasar tidak pernah pernah mencapai targetnya. Disamping itu kurang optimalnya pengawasan dari pihak UPTD Pasar Baru Cilegon membuat kelalaian seperti oknum kolektor yang jarang memberi karcis kepada pedagang ketika membayar retribusi seolah olah menjadi hal yang lumrah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yaitu: 1.)Ukuran dan Tujuan, 2) Sumberdaya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap Kecenderungan Pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi, 6) Lingkungan Eksternal. Penelitian inimenggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling besar mempengaruhi kurang optimalnya pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah kurangnya kesadaran dari wajib retribusi.
Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, Pelayanan Pasar
i
ABSTRACT
Rizki Hidayat, 6661091082. 2016. Implementation of the Cilegon Law No. 7 Year 2012 Concerning Market Service Retribution in Baru Market Cilegon. Study of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor: Rahmawati, M.Si, 2nd Advisor: Anis Fuad, M.Si. The One of an important in the development of local government is a local finance factor. One sources of local owned revenue is Market Service Retribution. Market Service Retribution is the one of local retribution has good potency of local owned revenue. The City Of Cilegon as an industry City has good potency of Market service retribution. The objective of this research is to find out the implementation of Market Service Retribution in Baru Market Cilegon. In this research, using the theory of policy implementation of Van Meter and Van Horn, namely: 1) Standard and Objective, 2) Resources, 3) Characteristics of the Implementing Agency, 4) Disposition of implementer, 5) Inter-Organization Communication enforcement activities, 6) External Environment. This study used descriptive qualitative research approach method. The data collection techniques are interviews, observations and documentation study. The data analysis employs interactive analysis of Miles and Huberman method. The results of the researched shows that the Implementation of The Cilegon Law No. 7 Year 2012 Concerning Market Service Retribution in Baru Market Cilegon has been less optimum. The biggest factor affecting market service retribution in Baru Market Cilegon never able to reach its target is the lack of awareness of a compulsory retribution.
Keywords: Implementation, Retribution, Market Services
ii
Motto “Segala Puji Bagi Rabb Semesta Alam”
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita yakni, Al Ma’shum Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon”. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Akan tetapi,dalam proses penyusunannya penulis usahakan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna perbaikan skripsi di masa yang akan datang. Banyak sekali kendala dan hambatan yang penulis rasakan dalam setiap melakukan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Namun dengan do’a dari kedua orang tua yang selalu dipanjatkan kepada penulis serta kasih sayang yang mereka berikan sehingga akhirnya penulis termotivasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu segala kegiatan yang telah dilaksanakan seperti program kerja kegiatan dan pembuatan proposal
ini. . Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti
mengucapkan terima kasih kepada : 1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
i
2. Yth. Bapak Dr. Agus Sjafari., M.Si., Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3. Yth. Ibu Rahmawati., M.Si., Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4. Yth. Ibu Iman Mukhroman. S.Ikom., M.Ikom., Wakil Dekan II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 6. Yth. Ibu Listiyaningsih,S.Sos. M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 7. Yth. Bapak Riswanda, S.Sos., M.PA., P.hD
Sekretaris Jurusan Program
Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 8. Yth.Ibu Rahmawati,, M.Si, pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi 9. Yth. Bapak Anis Fuad, M.Si, pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi. 10. Semua Dosen dan Staff Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan 11. Yth. Bapak Muhibin Hasan, S.Ip Kepala Sub Bagian TU UPTD Pasar Baru Cilegon 12. Staff dan Kolektor UPTD Pasar Baru Cilegon. Terimakasih atas informasinya 13. Para Pedagang di Pasar Baru Cilegon. Terimakasih atas informasinya 14. Yth. Bapak Didi, S.Ip Kepala Seksi Pembinaan Pasar Disperindagkop Kota Cilegon 15. Staff Disperindakop Kota Cilegon. Terimakasih atas informasinya. 16. Yth. Bapak Hendra Pradipta, S.Spt Pengendalian DPPKD Kota Cilegon.
ii
Kepala Seksi Perencanaan dan
17. Yth. Ibu Puji Wahyuningsih, S.H Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon. 18. Kedua Orang Tua ku yang sabar dan terus memberikan motivasi dan doa untuk ku. 19. Kakak kakak dan keponakan ku, terima kasih atas motivasi dan dukungannya. 20. Teman teman ANE 2009 baik Reguler maupun Non Reguler, khususnya kelas C . Terimakasih atas kenangan, diskusi, dan perhatian kepada penulis.
Cilegon, 20 Januari 2016
Rizki Hidayat NIM.666109108
iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO HIDUP ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................v DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................12 1.3 Batasan Masalah..................................................................................12 1.4 Rumusan Masalah ...............................................................................13 1.5 Tujuan Penelitian.................................................................................13 1.6 Manfaat Penelitian...............................................................................13 1.7 Sistematika Penulisan ..........................................................................14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR 2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................................16 2.1.1 Pengertian Kebijakan ..............................................................17 2.1.2 Pengertian Publik ....................................................................19 2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik ...................................................22 2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik ..............................................27 2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn ..........................................................................29
iv
2.1.6 Model Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle .....................................................................................31 2.1.7 Faktor Penentu Pelaksana Kebijakan .....................................32 2.1.8 Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan ...........33 2.1.9 Konsep Retribusi .....................................................................34 2.1.10 Objek Retribusi........................................................................35 2.1.11 Perhitungan Retribusi ..............................................................48 2.1.12 Retribusi Daerah ......................................................................51 2.2 Deskripsi Kebijakan ............................................................................52 2.2.1 Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ..........................................52 2.3 Penelitian Terdahulu ...........................................................................54 2.4 Kerangka Berpikir ...............................................................................55 2.5 Asumsi Penelitian................................................................................57 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metodologi Penelitian .........................................................................58 3.2 Instrumen Penelitian ...........................................................................59 3.3 Sumber Informan.................................................................................61 3.4 Alur Penelitian.....................................................................................64 3.5 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................65 3.6 Teknik Analisis Data ...........................................................................68 3.7 Keabsahan Data ...................................................................................71 3.8 Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................72 BAB IV Deskripsi Penelitian 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..................................................................74 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Cilegon .............................................74 4.1.2
Gambaran Umum Pasar Baru Cilegon ....................................75
4.1.3
Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon ............................................................79
v
4.1.3.1 Struktur Organisasi Disperindagkop Kota Cilegon .....79 4.1.3.1 Visi dan Misi Disperidagkop Kota Cilegon ................80 4.1.4 Gambaran Umum UPTD Pasar Cilegon .................................81 4.1.4.1 Struktur Organisasi UPTD Pasar Baru Cilegon ..........81 4.1.4.2 Visi Misi UPTD Pasar Baru Cilegon .........................82 4.2 Deskripsi Data ......................................................................................82 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ...............................................82 4.2.2 Informan Data Penelitian ...............................................86 4.3 Kode Hasil Wawancara ........................................................................88 4.4 Deskripsi Hasil Penelitian ...................................................................89 4.5 Pembahasan .......................................................................................116 BAB V Penutup 5.1. Kesimpulan .......................................................................................125 5.2 Saran..................................................................................................126 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon ....................................4 Tabel 1.2 Pasar yang ada di Kota Cilegon ............................................................6 Tabel 1.3 Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Cilegon...........................................9 Tabel 1.4 Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon ...............................10 Tabel 2.1 Tempat Kegiatan Dagang/Usaha Dalam Lingkungan Pasar ...............53 Tabel 3.1 Sumber Informan.................................................................................62 Tabel 3.2 Pedoman wawancara ...........................................................................66 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .................................................................................73 Tabel 4.1 Fasilitas Sarana Kios,Los dan Auwning/Tenda Pasar Baru Cilegon .77 Tabel 4.2 Kode Wawancara ................................................................................88 Tabel 4.3 Rata rata realisasi retribusi pelayanan pasar perhari di Pasar Baru dan Berdasarkan kategori ramai dan sepi .....................................................................92 Tabel 4.4 Rekapitulasi karcis retribusi pelayanan pasar di pasar baru ................93 Tabel 4.5 Profil Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar ..........................................98 Tabel 4.5 Temuan Penelitian.............................................................................122
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik .....................................................25 Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ..............................................................................57 Gambar 3.1 Siklus Proses Analisis Data ................................................................69 Gambar 4.1 Pintu Masuk Depan Pasar Baru Cilegon ............................................76 Gambar 4.2 Strukutur UPTD Pasar Baru Cilegon .................................................81 Gambar 4.3 Salah Satu Sosialisasi Wajib Retribusi...............................................96 Gambar 4.4 Koordinasi Antara Disperindagkop dan DPPKD .............................111 Gmbar. 4.5 Spanduk Kampanye salah satu Calon Pilkada Cilegon ....................114
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Lampiran 2 MatriksWawancara Sebelum dan Sesudah Reduksi Data Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Lampiran 4 Catatan Bimbingan Lampiran 5 Dokumen Dokumen Pendukung
ix
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak positif. Perubahan tersebut diantaranya mengubah tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ke arah yang lebih demokratis dengan memperbanyak
porsi desentralisasi. Dengan
perubahan sistem pemerintahan tersebut, otomatis berbagai institusi pendukung sistem yang selama ini bersifat sentralistik juga mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memang bisa membawa dampak positif di daerah dalam kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena pada negara tertentu sistem pemerintahan sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu berperan penting atau sebagai pelaku figuran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya
2
otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Upaya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
Daerah Pasal 157 menyebutkan bahwa sumber sumber pendapatan daerah adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan. 3. Lain lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 point a, yaitu : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang .dipisahkan; dan 4.
Lain-lain PAD yang sah.
3
Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meuwujudkan kemandirian daerah, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Sebagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing masing daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan merawat rumah tangganya sendiri disamping pendapatan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi atau pun bantuan. Sumber retribusi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah berbeda beda . Oleh karena itu perolehan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatkan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan dan akuntabilitas. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan mengelola penerimaan rertribusi daerah melalui upaya upaya yang dapat dilakukan sehingga terrjadi peningkatan dari waktu ke waktu.
4
Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 No.64 mengatakan, retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Cilegon yaitu Retribusi jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi pelayanan pasar sendiri merupakan salah satu bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Cilegon. Berikut ini akan dipaparkan rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon. Tabel. 1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon KETERANGAN Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah
2012
2013
2014
334.018.043.000
249.981.425.324
467.945.449.677
147.686.642.561
177.144.972.228
340.323.435.803
11.021.838.384
25.464.239.480
14.377.625.039
11.141.337.962
12.337.091.175
78.193.038.379
100.907.297.660
c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah 7.290.722.884 Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli 168.018.839.609 Daerah yang Sah Sumber: DPPKD Kota Cilegon
Cilegon merupakan salah satu bagian dari daerah otonom. Cilegon disebut juga Kota Industri, karena banyak Industri yang berada di sana.
5
Dalam perkembangannya Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang fisik, sosial maupun ekonomi. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan
pelayanan
di
bidang pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya. Kota Cilegon merupakan daerah yang strategis dan potensial di Provinsi Banten, antara lain Kota Cilegon merupakan pintu masuk pulau jawa dari sebelah barat.. Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda, dan Merak. Dalam menjalankan penyelanggara
pemerintahan,
terhubung dengan jalan tol Jakarta -
fungsi otonomi daerahnya, yaitu melayani
masyarakat
dan
sebagai
membangun
infrastruktur yang berkewajiban membangun sarana dan prasarana guna menunjang perekonominan salah satunya adalah membangun pasar tradisional dan berbagai pusat perdagangan. Kegiatan perdagangan di Kota Cilegon dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Perdagangan tradisional umumnya berupa perdagangan pada pasar-pasar tradisional yang banyak tersebar di Kota Cilegon.
6
Pemerintah Kota Cilegon membangun
dan mengelola pasar
tradisional melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) , yaitu ; Pasar Baru Cilegon dan Pasar Hewan di Kecamatan Jombang, Pasar Blok F di Kecamatan Cilegon dan Pasar Baru Merak di Kecamatan Pulo Merak. Adapun pasar tradisional yang dibangun dari swadaya masyarakat Cilegon antara lain yaitu; Pasar Bunder di Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta, Pasar Lebak Gede Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulo Merak, Pasar Wisata Cigading Kelurahan Tegal Ratu serta Pasar Kubang Sari Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan. Berikut tabel Pasar Tradisional dan Modern di Kota Cilegon. Tabel.1.2 Pasar Tradisional & Modern di Cilegon No 1 1
Lokasi Pasar 2 Cilegon
2
Cibeber
3
Ciwandan
4
Pulomerak
5
Jombang
6
Grogol
7
Citangkil
8
Purwakarta
Jenis Pasar 3 Pasar Tradisional Pasar Modern Pasar Tradisional Pasar Modern
Jumlah 4 1 8 7
Pasar Tradisional Pasar Wisata Pasar Modern Pasar Tradisional Pasar Modern Pasar Tradisional Pasar Modern
1 1 2 1 8 1 20
Pasar Tradisional Pasar Modern Pasar Tradisional Pasar Modern Pasar Tradisional Pasar Modern
5 4 1 7
Sumber: UPTD Pasar Baru Cilegon
Keterangan 5 Blok F Indomaret, Alfamart, Alfamidi Giant, Alfamart, Indomaret, Alfamidi Pasar Cigading Pasar Cigading Indomaret Pasar Merak Indomaret, Alfamart Pasar Baru (Kranggot) Ramayana, Alfamart, Indomaret, Metromart Alfamart, Indomaret Alfamart,Indomaret,Alfamidi Pasar Tegal Bunder Bintang, Hypermart, Superindo, EDI Toserba, Indomaret
7
Kegiatan perdagangan modern lokasinya lebih terkonsentrasi di sekitar pusat Kota Cilegon, berupa pasar-pasar swalayan skala besar dan juga mall. Pasar Baru Cilegon adalah pasar yang terluas yang berada di Kota Cilegon. Pasar Baru Cilegon lokasi sebelumnya berada di Kelurahan Jombang , sekitar 100 Meter dari gedung Matahari Plaza yang lama, kini berpindah lokasi ke Jalan Kranggot Kelurahan Sukmajaya sekitar 50 Meter di belakang Mall Ramayana Robinson. Di lokasi sebelumnya Pasar Kota Cilegon tumpah ruah , tidak tertata rapi dan kadang kadang menyebabkan kemacetan. Lalu lintas kendaraan pada lokasi yang sebelumnya pun tidak sesuai dengan lebar jalan yang menyempit karena trorotarnya dipakai berjualan. Berbeda dengan lokasi yang sekarang yang berada di Jalan Kranggot, Pasar Baru Cilegon kini mulai tertata rapi. Berdasarkan data dari UPTD Kota Cilegon Pasar Baru Cilegon sebagai asset Pemerintah Kota Cilegon mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut; 1. 678 unit Kios 2. 288 unit Los 3. 1472 unit Auning (tenda) 4. 4 unit toilet umum 5. 2 unit lahan parkir 6. Tempat Ibadah dan Sub Terminal Angkutan Umum Berbicara tentang pasar kota, tentu ada retribusi pasar sebagai pemasukan bagi Pemerintah Daerah.
Retribusi pasar adalah salah satu
8
sumber pendapatan asli daerah. Cilegon mempunyai peraturan daerah tersendiri untuk retribusi pasar ini yaitu, Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam Bab 1 Pasal 1 poin 18, perda tersebut berbunyi ; “ Retribusi Pasar selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. Jika dilihat dari definisi retribusi pelayanan pasar diatas, maka retribusi pelayanan pasar ini hanya dipungut pada pasar tradisional saja. Adapun menurut Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia No.70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembenjalaan dan Toko Modern Pasal 1 Poin 3 yang dimaksud pasar tradisional adalah: “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”. Salah satu sumber pemasukan dari retribusi daerah di Kota Cilegon adalah retribusi pelayanan pasar. berikut ini adalah tabel target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Cilegon.
9
Tabel 1.3 Target & Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Cilegon No.
Tahun
Target
Realisasi
Persentase
1.
2012
Rp.300.096.000
Rp. 151.212.100 50,38%
2.
2013
Rp.279.100.000
Rp. 258.147.000 92,4%
3.
2014
Rp.365.064.000
Rp. 356.578.500
97,6 %
Sumber: Diolah dari DPPKD Kota Cilegon Tabel diatas memaparkan total target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di seluruh pasar yang ada di Kota Cilegon. Lebih mengerucut lagi akan dipaparkan tabel target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon, selaku pasar terluas di Kota Cilegon. Tabel 1.4 Target & Realiasasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon No. Tahun
Target
Realisasi
Persentase
1.
2012
Rp.167.176.000
Rp. 68.532.500
40,9%
2.
2013
Rp.162.000.000
Rp.152.920.000
94,39%
3.
2014
Rp.249.120.000
Rp.213.752.500
96,62%
Sumber: Diolah dari UPTD Pasar Baru Cilegon Tabel di atas mendeskripsikan bahwa retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon belum pernah mencapai realiasasi target sampai 100%, hal ini menarik mengingat Pasar Baru Cilegon adalah Pusat Pasar terbesar di Kota Cilegon. Namun, walaupun belum pernah mencapai target 100 %, pemasukan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru terus meningkat tiap tahunnya.
10
Retribusi pelayanan pasar pada dasarnya
untuk mereka yang wajib
retribusi, tujuan nya agar Pemerintah Kota Cilegon menerima pendapatan daerah seperti nanti akan dijelaskan dalam salah satu sub bab dalam penelitian ini. Retribusi pelayanan pasar disesuaikan dengan kriteria tertentu yang dimaksudkan agar pengembalian retribusi ini tepat sasaran dan tidak memberatkan pedagang. Perda retribusi pelayanan pasar memerlukan petunjuk teknis, selain petunjuk pelaksanaan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 13, Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012
maka
Walikota Cilegon memandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon No.18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pada halaman berikut akan dipaparkan tabel karcis pemungutan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon No.18 Tahun 2012. Tabel 1.5 Tabel Karcis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar WARNA KARCIS Merah Muda
NOMINAL KARCIS Rp.500,-
2.
Kuning
Rp.750,-
3.
Hijau
Rp.1000,-
4
Biru
Rp.2000,-
5.
Putih
Rp.2.500,-
No. 1.
WAJIB RETRIBUSI -Los Semi Permanen uk.4 m² s/d 6 m² -Pelataran/Emprakan -Pedagang kambing/domba -Kios/toko semi permanen uk. 4 m² s/d 6 m² -Los permanen uk. 4 m² s/d 6 m² -Los semi permanen uk.> 6 m² s/d 12 m² -Kios/toko permanen uk.4 m² s/d 6 m² -Los Permanen uk.> 6 m² s/d 12 m² -Kios/toko semi permanen uk.> 6 m² s/d 12 m² -Pedagang sapi/kerbau -Kios/toko permanen uk.> 6m²s/d 12 m²
Sumber: Peraturan Walikota Cilegon No.18 Tahun 2012
11
Dinas yang menangani retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon. Disperindagkop Kota Cilegon mempunyai bagian khusus pasar, yaitu Seksi Pembinaan Pasar yang menaungi seluruh pasar di Cilegon. Petugas yang memungut retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru merupakan pegawai dari Disperindagkop Kota Cilegon. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar pun harus sesuai dengan tabel karcis diatas, akan tetapi jika melihat kondisi di lapangan tentu diperlukan observasi, wawancara maupun kajian untuk menyimpulkan. Pada observasi awal seorang pedagang mengakui bahwa penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru sering tidak diberi karcis. Padahal adanya karcis
amat penting selain sebagai alat bukti pembayaran juga
sebagai alat pencegahan terjadinya kecurangan dalam pemungutan retribusi. Menurut pengakuan Tilah (19 Tahun) yang seorang pedagang pakaian mengatakan kadang- kadang petugas salaran (kolektor) tidak memberi karcis retribusi pelayanan pasar. Belum optimalnya pengawasan dari Disperindagkop ( Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) Kota Cilegon membuat kelalaian seperti petugas yang tidak memberi karcis seolah hal yang lumrah, padahal tidak diberinya karcis bisa membuka peluang pungutan liar retribusi pelayanan pasar. Bahkan menurut seorang pedagang sembako Hj. Nana (46 Tahun)
mengakui tidak memperhatikan apakah diberi karcis retribusi
pelayanan pasar atau tidak.
12
Dari uraian latarbelakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih
lanjut
tentang retribusi Pasar Kota Cilegon, dengan
mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon”. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah merupakan proses mengenali dan membuat asumsi asumsi berdasarkan observasi maupun studi pendahuluan pada lokus penelitian yang diarahkan pada upaya untuk mengidentifikasi dan membatasi ruang lingkup faktor faktor yang mungkin diteliti. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti maka identifikasi masalah berkaitan, yaitu: 1.
Tidak semua penarikan rertribusi pelayanan pasar diberikan karcis sebagai tanda pembayaran retribusi bagi pengguna jasa. Padahal ada nya karcis amat penting selain sebagai alat bukti pembayaran juga sebagai alat pencegahan terjadinya kecurangan dalam pemungutan retribusi.
2.
Belum optimalnya pengawasan dari pihak dinas terkait, dalam hal ini Disperindagkop membuat kelalaian tidak memberi karcis retribusi pelayanan pasar menjadi hal yang lumrah.
1.3 Batasan Masalah Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada penarikan retribusi pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon.
13
Penerapan Retribusi yang baik dapat dilihat dari dipatuhinya aturan baik dari eksekutif maupun target dari kebijakan. Lokus penelitian dibatasi hanya pada Pasar Baru Cilegon dikarenakan merupakan pasar tradisional terluas yang ada di Kota Cilegon. Penelitian ini juga menyangkut urusan yang berhubungan dengan wajib retribusi yang memanfaatkan fasilitas pasar. 1.4 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru
Cilegon ? 1.5
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Implementasi
Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang
Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon ? 1.6 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 1) Kegunaan Praktis Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan masukan yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja pelayanan.
14
Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2) Kegunaan Akademis Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik. 1.7 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang yang menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga mengerucut kepada lingkup yang paling khusus. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah. BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan mendukung penelitian ini dari metode – metode yang menjadi dasar bagi analisa permasalahan yang ada dan pemecahan tersebut. Landasan teori ini didapat dari studi pustaka mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian membahas tentang jenis pendekatan, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.
15
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi gambaran umum Kota Cilegon, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Pelaksanaan Pemungutan retribusi pasar, hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Memperlihatkan metode – metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil dari penelitian – penelitian tersebut. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.
16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka yaitu mengkaji berbagai teori dan konsep konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penting lainnya dari kajian teori adalah didapatkan kerangka konseptual menurut peneliti, yang didalamnya tergambar konstruksi dari variabel yang akan diukur, selain itu dari kajian teori akan diukur, selain itu dari kajian teori akan diturunkan dalam bentuk kisi kisi instrumen. Untuk meningkatkan kualitas kajian teori, pembahasannya perlu dikaitkan dengan hasil hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian yang kan dilakukan. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peran yang sama dengan disiplin ilmu lainnya seperti matematika, fisika , biologi yang berfungsi untuk menjelaskan dan panduan dalam penelitian seperti yang diungkapan oleh Hoy & Miskel: “ Theory in administration, however has the same role as theory in physics, chemistry, or biology: that providing general explanation and guiding research”, (Teori dalam administrasi memiliki kegunaan yang sama seperti dalam ilmu fisika, kimia atau biologi: Yaitu sebagai penjelasan yang bersifat umum dan sebagai pedoman penelitian). (Hoy & Miskel dalam Sugiyono: 2008:55). Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa kegunaan teori adalah sebagai berikut:
17
a. Teori itu berdasarkan konsep asumsi dan generalisasi yang logis. b. Berfungsi untuk mengungkapakan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. c. Sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. 2.1.1
Pengertian Kebijakan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar
rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta bertindak ( tentang perintah, organisasi, dan sebagainya), (di dapat dari
http://badanbahasa.
kemdikbud.go.id /kbbi/bijak, diakses pada tanggal 8 Juli 2015 Jam 11:50 WIB). Wachab dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan
Negara
(2005:1)
masih
mengunakan
kata
kebijaksanaan untuk penyebutan kebijakan. Menurut Wachab (2005:3) makna kebijaksanaan yang sesuai adalah yang sejalan dengan pandangan Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt bahwa kebijaksanaan adalah , “a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make abide by it”. (Kebijakan mempunyai karakteristik yang konsisten dan berkelanjutan yang mana keduanya dibuat untuk ditaati). Masih dalam Wachab (2005:3), Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
18
Definisi lainnya dikemukakan oleh Suharto (2008:3) bahwa: “Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada inti nya merupakan keputusan keputusan atau pilihan pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam. Financial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.” Uraian diatas memberi gambaran pada kita bahwa kebijakan merupakan
alat yang dipakai digunakan pemerintah tetapi tetap
memperhatikan sumberdaya publik . Dalam Wachab (2005:17) definisi lainnya juga dikemukakan oleh Laswell dalam Wayne, ia mengatakan : “Kata kebijakan (Policy) umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat. Kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis ( political) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi “. Menurut Jones dalam Winarno (2002:14) istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari hari. Namun, digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar proposal dan grand design. Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dengan demikian dari berbagai uraian definisi beberapa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep yang
19
menjadi acuan, garis besar suatu kelompok maupun pemerintahan terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu atau orang banyak (masyarakat). 2.1.2
Pengertian Publik Publik merupakan serapan kata dari bahasa inggris,” public” yang bisa
berarti umum, masyarakat atau negara, Syafiie (2006:17). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan semua
orang
yang
datang
publik adalah: orang banyak atau umum, untuk
menonton,
(
di
dapat
dari
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/publik, diakses pada tanggal 8 Juli 2015 pada Jam 11.58 WIB). Menurut Syafiie (2006:18), publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai nilai norma yang mereka miliki. Pendapat dari Fredrickson dalam Kencana (2006:17) menjelaskan lima model formal yang berkaitan dengan kedudukan konsep publik yang umum digunakan dalam ilmu ilmu sosial untuk dikaji dalam rangka revitalisasi konsep tersebut, sehingga diharapkan muncul suatu perspektif baru yang menjadi esensi administrasi publik modern. Kelima perspektif untuk memahami konsep publik tersebut memuat. Pertama, yaitu perspektif pluralis. Dalam perspektif ini publik dipandang sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan. Pendukung persepektif ini berpendapat bahwa setiap orang punya kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok yang pada nantinya kelompok kelompok tersebut berinteraksi dan berkompetisi untuk meperjuangkan
20
kepentingan kepentingan individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan. Kedua, perspektif pilihan publik. Persepktif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekan pada awal kebahagiaan dan kepentingan individu. Pandangan utilitarian berpendapat bahwa publik sebagai konsumen dan pasar. Dengan kata lain perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip
eknomi
pasar
kedalam
sektor
publik,
sehingga
asumsi
metodeoligis utama dari pandangan ini adalah bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang termotivasi oleh kepentingankepentingan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ketiga, perspektif legislatif. Sifat pemerintahan yang demokrasi tidak selalu menggunakan sistem perwakilan secara langsung. Pada kenyataannya, banyak pemerintah yang demokratis akan tetapi menggunakan sistem perwakilan secara tidak langsung. Asumsi perspektif ini adalah bahwa setiap pejabat yang diangkat untuk mewakili kepentingan publik, sehingga mereka melegitimasi mewujudkan perspektif publik dalam adiministrasi publik. Pejabat- pejabat yang dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Jelasnya, perspektif ini tidak bisa untuk mengakomodasi kepentingan kepentingan publik, baik dalam teori maupun praktik adminitrasi di lapangan. Keempat, perspektif penyedia lapangan. Apabila konsep pelayanan prima, maka individu diposisikan sebagai pelanggan. Oleh karenanya perspektif ini memandang bahwa publik sebagai pelanggan yang harus dilayani. Selain itu, aparatur pemerintah yang berada paling dekat dengan publik dengan segala
21
keahlian, pendidikan dan pengetahuan diharapkan memberikan yang terbaik untuk publik. Mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri atas individuindividu dan kelompok-kelompok. Kelima, perspektif kewarganegaraan. Reformasi administrasi publik khususnya di Indonesia dan umumnya di berbagai dunia, ditandai dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan adanya pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan berdasar pada meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi yang cukup agar dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami konstitusi secara baik. Dalam Wicaksono (2006:30), W.F. Baber sebagaimana telah dikutip oleh Massey dalam bukunya Managing Public Sector : A Comparative Analysis of the United Kongdom and the United State berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang membedakan dengan sektor swasta, diantaranya adalah: a. Sektor publik lebih lengkap dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu. b. Sektor
publik
lebih
banyak
menghadapi
problem
dalam
mengimplementasikan keputusan-keputusannya. c. Sektor publik lebih memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang beragam. d. Sektor publik cenderung lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas. e. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.
22
f. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikasi simbolik. g. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas. h. Sektor publik memiliki peluang yang lebih besar dalam merespon isu-isu keadilan dan kejujuran. i. Sektor publik harus beroperasi untuk kepentingan publik. j. Sektor publik harus mempertahankan dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta. Berdasarkan definisi definisi publik di atas, maka dapat disimpulkan
publik
adalah
sekumpulan
manusia
yang
memiliki
kepentingan, harapan, sikap dan bertindak berdasarkan nilai serta norma yang mereka buat agar aktif dalam berbagai kegiatan publik. 2.1.3
Pengertian Kebijakan Publik Dalam literatur ilmu politik kita akan menemukan begitu banyak para ahli
yang mendefinisikan tentang kebijakan publik. Eyestone dalam Wachab (2012:13) merumuskan dengan singkat bahwa kebijakan publik adalah, “The relationship of governmental unit to its environment”, (Hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya). Akan tetapi menurut Agustino (2006:41) definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi para Scholars (sarjana) yang mempelajarinya, karena hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan nya dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara.
23
Definisi lainnya tentang kebijakan publik dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Wachab (2012:14) mengatakan, “Whatever governments choose to do or not to do”, ( keputusan pemerintah
untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan hal tertentu). Senada dengan Thomas R. Dye, Nugroho dalam bukunya “ Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi (2004:54) kebijakan publik
menjelaskan bahwa
adalah hal hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk
dikerjakan dan hal hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Beberapa konsep kunci kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2014:44): a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mempunyai kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
24
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah langkah atau rencana tindakan yang dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan pola ketergantungan yang kompleks yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dengan berbagai pilihan untuk dilakukan melalui tiga pokok yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada halaman berikut akan dipaparkan skema kebijakan publik:
25
Perumusan Kebijakan Publik Isu/ Masalah Publik
Implementasi Kebijakan Publik
Output Outcome Peumusan Kebijakan Publik
Gambar 2.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik Sumber: Nugroho (2003:73) Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam urutan berikut: a. Terdapat isu masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan isu ini dia angkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. b. Isu ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
26
d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan di perlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan bijak dan benar dan di implentasikan dengan baik dan benar pula. e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. f. Di dalam rangka jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. Menurut Nugroho (2003:269), kebijakan publik yang unggul menentukan keunggulan negara bangsa dalam persaingan global. Atau dalam istilah lain, hanya negara bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang unggul baik perumusan, implementasi, dan evaluasi yang akan menjadi negara yang unggul dalam persaingan global. Berdasarkan beberapa definisi kebijakan dapat publik diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan adalah keputusan oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat luas, dimana aturan tersebut mempunyai tujuan demi kepentingan masyarakat.
2.1.4
Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dari kebijakan publik
yang mengarah pada aspek pelaksanaan. Menurut kamus Webster dalam Wachab
27
(2005:64) menuliskan dengan rumusan yang pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out ( menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to ( menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van meter
dan Van horn dalam Agustino (2006:153) menyebutkan
definisi implementasi kebijakan sebagi berikut; “Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Definisi implementasi kebijakan yang lain dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006:153) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah; “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Sedangkan
menurut
Merilee
S.Grindle
dalam
Agustino
(2006:154), yaitu: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah dicapai.”
28
Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.
Ide
dasarnya
adalah
bahwa
setelah
kebijakan
ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan terjadi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan yang terdiri dari content of policy dan context of policy. a. Content Of Policy terdiri dari: (1) Kepentingan kepentingan yang mempengaruhi (2) Tipe manfaat (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (4) Letak pengambilan keputusan (5) Pelaksana program
29
(6) sumber-sumberdaya yang digunakan. b. Context Of Policy terdiri dari: (1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. (2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana 2.1.5 Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut juga dengan A Model of The Policy Implementation. Menurut Agustino (2008:141), proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja bertujuan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja
implementasi
kebijakan
dapat
diukur
tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. 2. Sumberdaya
30
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya dan manusia adalah sumberdaya terpenting. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi
menuntut
adanya
sumberdaya
manusia
yang
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik 3. Karakteristik Agen Pelaksana. Agen pelaksana meliput organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak
pihak yang
terlibat suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
31
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karenanya upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 2.1.6 Model Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dirumuskan oleh George C.Edward III. Edward III sendiri menamakan model implementasinya dengan Direct and Indirect Impact Implementation. Menurut Agustino (2008:149) dalam pendekatannya implementasi ini menggunakan empat variabel yang dianggap menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu; 1. Komunikasi Variabel
pertama
yang
mempengaruhi
keberhasilan
implementasi suatu kebijakan, menurutt George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 2. Sumberdaya Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari berberapa elemen, yaitu (a) staff (b) informasi,(c) wewenang, (d) fasilitas.
32
3. Disposisi. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. 4. Struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebaikan. 2.1.7 Faktor Penentu Pelaksana Kebijakan Suatu kebijakan tentu dimaksudkan agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi fakta nya lain sebagian orang kadang memilih untuk tidak patuh terhadap kebijakan tersebut. Menurut Agustino (2008:157), ada beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidak suatu kebijakan publik, yaitu; 1. Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah. Pemungutan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimate menjadi kata kunci penting bagi terwujudnya pemenuhan atas pengejawantahan kebijakan publik.
33
2. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan Pemerintah harus mampu merubah mindset warga dengan cara sikap dan perilaku yang sesuai dengan mindset yang hendak dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. 3. Adanya Sanksi Hukum Orang
akan
sangat
terpaksa
mengimplementasikan
dan
melaksanakan suatu kebijakan karena takut terkena sanksi hukum. 4. Adanya Kepentingan Publik Suatu kebijakan jika dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah tersedia maka dengan sendirinya masyarakat cenderung
mempunyai
kesediaan
diri
untuk
menerima
dan
melaksanakan kebijakan tersebut. 5. Adanya Kepentingan Pribadi Seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu projek implementasi kebijakan. 6. Masalah Waktu Waktu
bisa
mempengaruhi
seseorang
menerima
dan
melaksanakan kebijakan apa tidak. 2.1.8 Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan 1.
Adanya Kebijakan yang Bertentangan dengan Sistem Nilai yang Mengada. Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrem atau secara tajam dengan sistem dengan nilai yang dianut oleh suatu
34
masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka
bisa
dipastikan kebijakan publik yang hendak
diimplementasikan akan sulit terlaksana. 2.
Tidak Adanya Kepastian Hukum Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturan aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3.
Adanya Keanggotaan Seseorang Dalam Suatu Organisasi. Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebabkan oleh keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu.
4.
Adanya Konsep Ketidakpatuhan Selektif Terhadap Hukum Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain.
2.1.9 Konsep Retribusi Menurut Siahaan (2008:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bisa disebut bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin memanfaatkan
35
fasilitas pasar harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar. Sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi di Indonesia pada saat ini hanyalah retribusi daerah. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. a.
Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenan.
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. c.
Pihak yang membayar jasa retribusi mendapatkan kontra prestasi ( balas jasa ) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselelanggarakan oleh orang atau badan. e.
Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2.1.10 Objek Retribusi Objek retribusi, yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut
36
UU No.28 Tahun 2009 Pasal 109-147 Jasa tertentu dikelompokkan ke dalam tiga golongan sebagai berikut. 1.
Jasa Umum Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan/ adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
meliputi
pengambilan/pengumpulan
sampah
dari
sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari
37
objek retribusi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan: (1) Kartu tanda penduduk; (2) Kartu keterangan bertempat tinggal; (3) Kartu identitas kerja; (4) Kartu penduduk sementara; (5) Kartu identitas penduduk musiman; (6) Kartu keluarga; dan (7) Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: (1) Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan,pembakaran/ pengabuan mayat; dan (2) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
38
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. f. Retribusi Pelayanan Pasar Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah
pelayanan
pemeriksaan
dan/atau
pengujian
alat
pemadamkebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
39
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Objek retribusi penggantian biaya cetak peta
adalah
penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
40
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah: 1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. m. Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi berikut: 1. Pelayanan
pendidikan
dasar
dan
menengah
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 2. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 3. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan 4. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
41
Jenis Retribusi diatas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 2. Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. Pelayanan
oleh
Pemerintah
Daerah
sepanjang
belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi fasilitas pasar yang
42
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. c. Retribusi Tempat Pelelangan Objek penyediaan
retribusi
tempat
tempat
pelelangan
pelelangan yang
secara
adalah khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain
untuk
dijadikan
sebagai
tempat
pelelangan.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak wasta. d. Retribusi Terminal Objek
retribusi
terminal
adalah
pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
43
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir Objek retribusi
tempat khusus parkir adalah
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi setempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olehPemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. g. Retribusi Rumah Potong Hewan Objek
retribusi
rumah
potong
hewan
adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah
44
pemotongan
hewan
ternak
yang
disediakan,dimiliki,
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Objek retribusi tempat rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata,
dimiliki,dan/atau
dan
dikelola
olahraga oleh
yang disediakan,
Pemerintah,
BUMN,
BUMD, dan pihak swasta. j. Retribusi Penyeberangan di Air Objek
retribusi
penyeberangan
di
Air
adalah
pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek
45
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Objek retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan hasil
produksi usaha
Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 3.
Perizinan Tertentu Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pemintaan , pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber sumber penerimaan daerah. Sehingga, terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, tetap dikenakan retribusi karena badan badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah
46
yang dipisahkan, pengajuan izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana,
atau
fasilitas
tertentu
guna
melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan
peninjauan
desain
dan
pemantauan
pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien
ketinggian
bangunan
(KKB),
dan
pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
47
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. c. Retribusi Izin Gangguan; Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
Tidak
termasuk
objek
retribusi
adalah
tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah d. Retribusi Izin Trayek Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutanpenumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
48
2.1.11 Penghitungan Retribusi Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang/ terutang dihitung berdasarkan tarif retrbusi dan tingkat penggunaan jasa. 1. Tingkat Pengunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, beberapa kali/beberapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemernitah daerah. Misalnya mengenal izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat diktaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunnan banguna. 2. Tarif Retribusi Daerah Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengeai golongan tarif sesuai dengan prinsi dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan Retribusi Pelayanan Pasar antara yang
49
menggunakan kios dan los, antara mobil dan truk, dsb. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Tarif
retribusi
memerhatikan
ditinjau
prinsip
dan
kembali
secara
berkala
sasaran penerapan tarif
dengan retribusi.
Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetpan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. 3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah. Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antargolongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 152155 prinsip dan sasaran dalam
penetapan tarif retribusi daerah
dientukan sebagai berikut. (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang
bersangkutan,
kemampuan masyarakat,aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
50
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Retribusi
Penggantian
Biaya
Cetak
Peta
hanya
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (6) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (7) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya
penyelenggaraan
pemberian
izin
yang
bersangkutan. (8) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (9) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
51
(10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (11) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 4. Cara Perhitungan Retribusi Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan
dihitung dari
perkalian antara tariff retribusi dan tingkat penggunaan jasa. 5.
Pemungutan Retribusi Daerah Retribusi dipungut dengan menggunkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
2.1.12 Retribusi Daerah Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.
52
Menurut UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Bab I Pasal I No.64, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu . 2.2 2.2.1
Deskripsi Kebijakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi
pelayanan pasar
termasuk retribusi jasa umum. Menurut
Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar definisi retribusi pelayanan pasar adalah pasal 1 Nomor 18 yang berbunyi: “Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah pasar sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasislitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman / penataran, los dan/ atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. Seiring berkembangnya waktu , untuk menyesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Cilegon menetapkan Perda No.7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang diantara isinya menjelaskan tentang tarif retribusi yang baru. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali. Peninjauan tarif retribusi
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
53
Menimbang menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar penetapan tarif retribusi membutuhkan Peraturan Walikota dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 15 Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012, maka Walikota menetapkan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai SOP (Standard Operational Procedure) dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Berikut ini adalah lampiran yang ada pada Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar: (1) Tempat Kegiatan Dagang/Usaha Dalam Lingkungan Pasar Tabel 2.1 Tempat Kegiatan Dagang/Usaha Dalam Lingkungan Pasar TARIF JENIS LUAS BANGUNAN PERHARI Rp. 1.000 Pasar a. Kios Toko/ 4m²s/d6m² Kota Permanen Cilegon >6m²s/12m² Rp. 2.500 Rp. 750 Semi Permanen 4m²s/d6m² >6m²s/12m² Rp. 2.000 Rp. 750 b. Los Permanen 4m²s/d6m² >6m²s/12m² Rp. 1.000 Rp. 500 Semi Permanen 4m²s/d6m² >6m²s/12m² Rp. 750 Rp. 500 c. Pelataran/ Emprakan Sumber: Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 LOKASI
(2) Perdagangan Yang Memanfaatkan Lingkungan Pasar a. Pedagang Sapi/Kerbau
Rp.2000,-/ekor
b. Pedagang Kambing/Domba
Rp. 500,-/ekor
c. Pedagang Ayam Ternak/Itik
Rp. 100,-/ekor
2.3 Penelitian Terdahulu
PERBULAN Rp. 30.000 Rp.75.000 Rp.22.500 Rp.60.000 Rp.22.500 Rp.30.000 Rp.15.000 Rp.22.500 Rp.15.000
54
Dasar atas acuan yang berupa teori-teori temuan hasil-hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait retribusi pasar. Wibowowati (2010) dalam publikasi skripsinya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul analisis efektivitas penarikan retribusi pasar dan kualitas pelayanan pasar di Pasar Serang Plaza Serang. Penelitian ini menggunakan teori Gibson untuk mengukur efektivitas dan teori Zheitamel untuk
mengukur
kualitas
pelayanan.
Untuk
metodologi
penelitian
menggunakan metodologi kuantitatif. Dalam penelitian ini mendeskripsikan persentase efektivitas penarikan retribusi pasar dan kualitas pelayanan pasar di Pasar Serang Plaza Serang. Rahmayanti (2013) dalam penelitiannya di Universitas Hassanudin yang berjudul strategi peningkatan retribusi (jasa) pasar niaga daya di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teori GR.Terry yaitu 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan
dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam
penelitian ini mendeskripsikan bahwa proses perencanaan dalam penentuan target senantiasa mengacu pada pendataan pedagang tiap tahunnya dan menggali pada potensi potensi yang ada pasar niaga. Di samping itu, kurang nya pendekatan kolektor pada wajib retribusi menyebabkan belum tercapainya target retribusi selama 4 tahun terakhir . Ulfa (2013), dalam penelitiannya di Universitas Hassanudin yang
55
berjudul Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan teori GR Terry yaitu,
Perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini
mendeskripsikan
bahwa perencanaan pada
manajemen retribusi pasar di Pasar Sentral Bulukumba masih belum efektif karena tidak didukung oleh data data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar sentral utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat dalam pasar . Pengorganisasian juga belum efektif karena petugas/kolektor yang tidak mematuhi aturan. Kemudian actuating, penggajian kolektor yang tidak tepat waktu membuat kinerja tidak efektif. Disamping itu pengawasan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah khususnya pengawasan tidak langsung masih kurang dan hanya bertumpu pada laporan- laporan hasil perbulan saja. 2.4 Kerangka Berpikir Pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah upaya UPTD Pasar Baru Cilegon yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon dalam mengoptimalkan pemasukan retribusi daerah Kota Cilegon. Dalam hal ini UPTD Pasar Baru Cilegon harus mampu mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan berbagai hambatan yang dihadapi. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Metter dan
56
Van Horn dengan kriteria, yaitu: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap Kecenderungan (Disposition) para pelaksana, (5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, (6) Sosial Ekonomi Politik. Selanjutnya, dengan penerapan implementasi kebijakan yang baik akan meningkatkan pendapatan pada sektor retribusi pelayanan pasar. Hal ini akan berdampak pada sektor retribusi pelayanan pasar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Pada halaman berikut nya akan ada kerangka penelitian :
57
Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon
Identifikasi Masalah 1) Petugas pemungut retribusi pelayanan pasar kadang tidak memberi karcis retribusi pelayanan pasar. 2) Belum optimalnya pengawasan dari Disperindagkop terkait petugas yang kadang tidak memberi karcis.
Implementasi Kebijakan Model Van Metter dan Van Horn 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2) Sumberdaya 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik.
Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 2.5 Asumsi Dasar Penelitian Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 di Pasar Baru Cilegon dapat dikatakan masih belum optimal.
58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian Menurut Sugiyono (2005:1), Metode penelitian pada awalnya adalah cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara cara yang masuk akal, sehingga orang lain dapat mengamati dan diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara cara yang digunakan. Pendekatan penelitian digunakan membantu manusia memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Metode penelitian terbagi menjadi dua pendekatan penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, teori menjadi pedoman bagi peneliti untuk merencanakan penelitian. Dengan pendekatan kulaitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan prilaku yang diamati. Maka dalam penelitan ini peneliti menggunakan metode penelitan kualitatif.
59
Metode penelitan kualitatif adalah metode penelitan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analitis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2007:1). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangkan bahwa dalam pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah unutk memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait proses, kendala serta upaya dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon. 3.2 Instrumen Penelitian Menurut penelitan kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian itu adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “ divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan . Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kuantitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal masuk lapangan, (Sugiyono, 2008:59).
60
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyatakan bahwa: “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu –satunya yang dapat mencapainya.” Masih menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:224), peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri ciri sebagai berikut : 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala rangsangan dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 2. Penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan
61
segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetest hipotesis yang timbul seketika. 6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil keputusan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan. 7.
Dalam penelitian menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain dari pada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkatan kepercayaan dsan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
3.3 Sumber Informan Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2008:221) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalaui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
62
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 3. Mereka mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 4.
Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” (subjektifitas) sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Sumber informan dalam penelitian ini adalah : Tabel 3.1 Sumber Informan No 1 2
Kategori Kasubag TU Pasar Baru Cilegon Staff TU UPTD Pasar Baru
3
Kasi Pembinaan Pasar 1 Disperindagkop Kota Cilegon
I.1-3
Staff Pelaksana Disperindagkop 1 Kota Cilegon
I.I-4
4
5
Kasi Perencanaan Pengendalian DPPKD Cilegon
dan Kota 1
Kasi Akuntansi Penerimaan 1 DPPKD Kota Cilegon
Kolektor (Petugas Salaran) Pedagang a. Kios 7 b. Los c. Auning (Tenda) d. Emprakan Sumber: Peneliti, 2015 6
Jumlah 1 1
Kode I.1-1 I.1-2
I.2-1
I.2-2
N
I.3.1-I.3n
N
I.4.1-I.4.n
63
Pada Tabel 3.1 sebelumnya disebutkan tertang sumber informan, adapun alasan keterwakilan informan yang peneliti pilih adalah sebagai berikut ; 1. Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon, dijadikan sumber informan karena beliau termasuk jajaran pimpinan dalam struktur organisasi UPTD Pasar Baru Cilegon, disamping itu beliau dalam riwayat kariernya pernah menjadi kolektor retribusi pelayanan pasar dan mengetahui kondisi di dalam pasar. 2. Staff TU UPTD Pasar Baru Cilegon, dijadikan sumber informan karena peneliti menganggap paling mengerti tentang prosedur pemungutan retribusi pelayanan pasar dan hambatannya. 3. Kasi Pembinaan Pasar Disperindagkop, dijadikan sumber informan karena semua UPTD Pasar yang berada di Kota Cilegon berada dibawah naungan beliau. 4. Staff Pelaksana disperindagkop, dijadikan sumber informan untuk mendapat informasi tambahan mengenai retribusi pelayanan pasar. 5. Kolektor retribusi pelayanan pasar, dijadikan informan karena pelaksana kebijakan langsung di lapangan. 6. Pihak DPPKD, dijadikan informan karena kebijakan retribusi pelayanan pasar mengharuskan koordinasi antara Disperindagkop dan DPPKD. 7. Pedagang, dijadikan informan karena merupakan sasaran kebijakan.
64
3.4 Alur Penelitian Alurkan penelitian merupakan penjelasan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menggunakan teknik data kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh berbentuk kata kalimat berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini menggunakan teori dari Model Van Metter dan Van Horn yang merupakan suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implemetasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Model Miles dan Huberman. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan sejumlah informan penelitian yang memiliki informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Selain wawancara pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian serta studi dokumentasi. Data tersebut merupakan data data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di
65
Pasar
Baru
Cilegon.
Hasil
pengumpulan
data-data
tersebut
dapat
menghasilkan suatu pemahaman baru. Hasil pengumpulan data-data tersebut kemudian di analisis menggunakan teknis analisis data kualitatif sehingga data data tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru. Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peniliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam sub bab 3 (tiga) sebelumnya, bahwa dalam proses analisa dalam penelian ini menggunakan model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 3.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah ( natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer peneliti didapat dari hasil observasi dan
66
wawancara yang penulis lakukan sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari dokumen tertulis, gambar gambar atau foto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara : a.
Wawancara Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan tujuan menggali lebih jauh informasi yang di dapat. Tabel 3.2 Pedoman Wawancara No. 1
2
3
Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut terealisasikan. a. Apakah tujuan dari kebijakan? b. Bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan? c. Siapa menjadi sasaran kebijakan? d. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai kebijakan kepada pedagang? Sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia dan finansial. a. Berapa jumlah tenaga kolektor? b. Berapa upah perhari untuk kolektor? c. Dimanakah domisili kolektor? d. Berapakah target perhari untuk retribusi? e. Bagaimana pengelolaan keuangan retribusi? Karakteristik agen pelaksana, meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
Informan I1, I2, I3 , I4
I1, I2, I3
I1, I2 ,I5
67
a. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan? b. Siapa yang mengawasi pelaksanaan Kebijakan? 4
Sikap/ kecenderungan (disposition), yaitu I1, I2, I4 sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. a. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Kebijakan? b. Apa tanggapan dari pedagang terhadap Kebijakan? c. Seberapa paham implementor terhadap Kebijakan?
5
Komunikasi antar organisasi dan aktifitas I1, I2, I3 , I4, pelaksana, yaitu koordinasi dalam implementasi kebijakan publik. a. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? b. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
6
Lingkungan eksternal, meliputi kondisi I4 ekonomi dan politik. a. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda ? b. Berapakah omset perhari? c. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ? d. Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? Sumber: Peneliti, 2015
b. Observasi Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegaiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian lapangan, yang bertujuan memperoleh informasi dan gambaran secara
68
jelas mengenai pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon. Dalam peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu observasi yang mendatangi tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. c. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi maksudnya penulis melakukan pengumpulan data melalui bahan bahan tertulis, baik berupa prosedur, gambar gambar, peraturan peraturan, laporan hasil pekerjaan, foto atau dokumen elektronik. Adapun alat dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: a) Buku Catatan: untuk mencatat setiap informasi yang peneliti dapatkan dari sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan. b) Kamera: untuk memotret kegiatan dengan berkaitan dengan penlitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian berupa foto lokasi penelitian atau sumber data. c) Rekaman (Handphone): untuk merekam informasi yang didapat dari responden. 3.6 Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke
69
dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:92) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema berikut. SIKLUS PROSES ANALISIS DATA Data collection
Data reduction
Data display
Verification
Gambar 3.1. Komponen- Komponen Analisis Data. Model Interaktif ( Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007:92) Berdasarkan data pada halaman sebelumnya analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berketerusan dan berulang. Proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan sebagai bagian dari rangkaian analisis yang susul
70
menyusul. Namun dua hal lainnya merupakan bagian dari lapangan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut: 1.
Data Reduction (Data Reduksi) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partipasi, menulis memo. Reduksi data/proses tranformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2.
Data Display (Penyajian Data) Penyajian data merupakan rangakaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ratusan halaman. Karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.
3.
Conclusion Drawing/ Verification (Menarik Kesimpulan/ Verifikasi) Penarikan kesimpulan segai dari suatu kegaiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada
71
catatan dalam seperang-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan
dalam
seperangkat data yang lain. Singkat nya, makna makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. 3.7 Keabsahan Data Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar berhasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Adapun dalam pengujian keabsahan datanya penulis menggunakan cara Triangulasi dan Member Check. a. Triangulasi Menurut Moleong (2005:330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain”. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam meneliti diperlukan keabsahan agar penelitian tersebut dipercaya keabsahannya. Sugiyono (2008:274) membedakan teknik ini menjadi 3 macam yaitu : 1.
Triangulasi sumber yaitu teknis pengecekan kredibilitas data yang diperoleh melalui berbagi sumber.
2.
Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
72
3.
Triangulasi waktu yaitu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Dari ketiga triangulasi diatas yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. b. Member Check Menurut Sugiyono (2007:181), member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. c. Bahan Referensi Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti berupa rekaman wawancara, foto foto ataupun dokumen dokumen lainnya. 3.8 Tempat dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian lokasi penelitian merupakan tahap sangat penting dalam kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Baru Cilegon yang beralamat di Jl.Kranggot Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Adapun jadwal penelitian akan dijelaskan berikut ini.
73
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian N o.
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Juli 2014 – Desember 2015 Jul i
1 2
Sep
Okt
Pengajuan Judul Pengumpulan Data dan bimbingan proposal
3
Seminar Proposal
4
Observasi dan wawancara
5
Analisis Data
6
Penyusunan Hasil Penelitian Sidang Skripsi
7
Ag us
Sumber: Peneliti, 2015
Nov
De s
Jan
Feb
Mar
Mei
Juni
Juli
Agus
Sep
Okt
Nov
Des
74
BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN
4.1
Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Cilegon Kota Cilegon adalah salah satu kota yang termasuk dalam wilayah Propinsi Banten. . Propinsi Banten mempunyai empat kabupaten dan empat kota, salah satunya Cilegon. Kilas balik tentang sejarah Kota Cilegon, kota yang memiliki luas wilayah 175 Km² ini merupakan bekas Kewadenan (Wilayah Kerja Pembantu Bupati), yang pada awalnya meliputi tiga kecamatan yaitu Cilegon), yang meliputi tiga kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara, dan Pulomerak. Merujuk pada
pasal
27 ayat (4) Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan sebagai kota administratif. Cilegon sebagai Kota Administratif
menampakan kemajuan yang
cukup pesat dalam bidang ekonomi, sosial maupun infrastruktur. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
masyarakat,
tetapi
juga
memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelengarakan otonomi daerah. Berlakunya Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administrasi Kota
75
Cilegon berubah menjadi Kotamadya Kota Cilegon (Sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota pada tahun 2001) . Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri, terutama industri baja. Cilegon juga menjadi pusat industri dikawasan Banten bagian barat. Adapun batas batas wilayah Kota Cilegon adalah: (1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara, (2) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, (3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Keramatwatu. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon terbagi menjadi beberapa kecamatan yaitu: Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Grogol,
Kecamatan Cilegon, Kecamatan Kecamatan Cibeber,
Kecamatan
Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan
Jombang. 4.1.2 Gambaran Umum Pasar Baru Cilegon. Pada tahun 1991 lokasi Pasar Baru Cilegon berada di jalan protokol kota Cilegon, pengelolaannya pada waktu itu dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian pengelolaan Pasar Baru diserahkan kepada Pemerintah Kota Cilegon, yang telah menjadi kepemerintahan Kotamadya (otonomi kota secara yuridikasi dibentuk menurut UU RI No.15/1999) dan pasar berpindah tempat ke Jl. Bojonegara Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang. Seiring perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kota Cilegon dengan bertambahnya jumlah pedagang di pasar hingga Pasar Baru tidak dapat lagi menampung peningkatan jumlah pedagang, maka pada tahun
76
2005 Pemerintah Kota Cilegon melakukan pengadaan lahan seluas 5 ha untuk
rencana
pengembangan
dan
pembangunan
pasar.
Setelah
pembangunan selesai dibangun pada tahun 2008, Pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon merelokasi pedagang ke Jl. Kranggot Kel.Sukmajaya Kec. Jombang dan keberadaan Pasar Baru Cilegon diresmikan pada tanggal 27 April 2009 oleh Walikota Cilegon Bapak H. Tb. Aat Syafa’at, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kota Cilegon yang kesepuluh.
Gambar 4.1 Pintu Masuk Depan Pasar Baru Cilegon Pasar Baru Cilegon sebagai asset Pemerintah Kota Cilegon dengan nilai asset sebesar Rp. 34.600.000.000,-, mempunyai lahan seluas 4,5 hektar dengan fasilitas sarana sebagai berikut; 1) 678 unit Kios, 2) 288 unit Los, 3) 1447 unit Auwning / tenda (1287 + 160, lihat data tabel) 4) 4 unit Toilet Umum / MCK
77
5) 2 unit Lahan Parkir 6) 1 init Tempat Ibadah dan Sub Terminal Angkutan Umum Tabel 4.1 Fasilitas Sarana Kios,Los dan Auwning/Tenda Pasar Baru Cilegon NO
1
JENIS BANGUNAN
LUAS TEMPAT
JUMLAH UNIT
1.) BLOK – A
2 x 3,5 m2
161
2.) BLOK – B
2 x 3,5 m2
161
2 x 2,5 m2
60
2 x 3 m2
80
2 x 2,5 m2
96
2 x 3 m2
120
2 x 1,5 m2
144
2 x 1,5 m2
144
2
165
BLOK
KIOS
3.) BLOK – C
Kios / Tempat Permanen
4.) BLOK – D
2
LOS
BLOK E 1.) LOS SEMI BASAH 2.) LOS BASAH
3
AUWNING
1.) AUWNING – A
2 x 1,5 m
2.) AUWNING – B
2 x 1,5 m2
74
3.) AUWNING – C
2 x 1,5 m2
90
4.) AUWNING - D
2 x 1,5 m2
180
5.) AUWNING - E
2 x 1,5 m2
171
6.) AUWNING - F
2 x 1,5 m2
427
(* Luas variatif
23
2 x 2 m2
88
2 x 3 m2
69
2 x 1,5 m2
48
2 x 2 m2
104
2 x 3 m2
8
2.) SWADAYA
2,5 x 3 m2
10
3.) TERMINAL
(* Luas variatif
15
7.) AUWNING - G 8.) AUWNING - H 9.) AUWNING - I
1.) AUWNING - AB 4
Los Permanen
LAHAN SWADAYA
Semi Permanen
140
TOTAL UNIT
678
216
288
1287
160 185
Sumber: UPTD Pasar Baru Cilegon Jumlah Total Fasilitas Tempat/Sarana usaha di Pasar Baru Cilegon sebanyak 2438 unit.
78
Tabel 4.1 pada paragraf sebelumnya adalah sarana dan prasarana cilegon secara keseluruhan. Untuk
data sarana
pedagang yang aktif, peneliti
mendapatkan data dari UPTD Pasar Baru Cilegon sebagai berikut: KIOS
678
LOS
288
LAHAN a. Auwning
1287
b. Swadaya EMPRAKAN
185 236 1708
TOTAL SARANA
2674
Peneliti pun mencoba melakukan observasi ke lapangan dan ternyata data pedagang yang aktif diperoleh dari UPTD Pasar Baru itu kurang akurat. Dalam data tersebut sarana seperti Kios, Los dan auwning aktif semua, akan tetapi ketika peneliti melakukan observasi ke lapangan ada beberapa tempat yang kosong. Peneliti mencatat sebagai berikut: Kios blok A kurang lebih 2 Kios yang kosong, Kios blok B 5 Kios yang kosong, Kios Blok C sekitar 22 Kios yang kosong, dan Kios blok D skitar 21 kios yang kosong, untuk auning peneliti kesulitan menghitungnya karena banyak yang sudah berubah bentuk dan blok auwning lain nya sedang mengalami renovasi, akan tetapi menurut pedagang setempat auwning blok c sekitar 20 auwning yang kosong.
79
4.1.3 Gambaran
Umum Dinas
Perindustrian
Perdagangan
dan
Koperasi Kota Cilegon. 4.1.3.1
Struktur Organisasi
a Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : i
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
ii. Sub Bagian Program dan Evaluasi; iii.
Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Perindustrian, membawahi : i.
Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka;
ii. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; d. Bidang Perdagangan dan Pembinaan Pasar, membawahi ; i.
Seksi Perdagangan Luar Negeri;
ii. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; iii.
Seksi Pembinaan Pasar;
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi; i.
Seksi Koperasi;
ii. Seksi Usaha Kecil dan Menengah f. Bidang Pertambangan dan Energi membawahi; i. Seksi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral; ii. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
80
4.1.3.2 Visi dan Misi a. Visi dan Misi “ MENUMBUHKEMBANGKAN DUNIA USAHA YANG TANGGUH
DAN
BERDAYA
SAING
SEBAGAI
PENGGERAK EKONOMI MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DEMI TERWUJUDNYA KOTA CILEGON MANDIRI ”. b. Misi 1) Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Memberikan Pelayanan Yang Prima 2) Memantapkan Struktur Dan Iklim Usaha Industri Yang Kondusif 3) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Iklim Usaha Yang Sehat Pada Sektor Perdagangan Barang Dan Jasa 4) Menjadikan Pasar Tertib, Bersih, Aman, Nyaman Dan Mengembangkan Pasar Tradisional Yang Bersifat Modern 5) Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Energi Dan Mineral 6) Meningkatkan Pengelolaan Dan Produktifitas Koperasi Dan UKM
81
4.1.4 Gambaran Umum UPTD Pasar Baru Cilegon Tugas Pokok: UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam
bidang
pembinaan,
pengembangan,
penataan,
pemeliharaan, ketentraman, dan ketertiban Pasar di wilayahnya masing-masing di Kota Cilegon. 4.1.4.1 Struktur Organisasi Kepala UPTD Pasar Baru
Kelompok Jabatan
Kasubag Tata Usaha
Staff
Unit Pembinaan dan Pengembangan
Unit Penataan dan Pemeliharaan
Staff
Staff
Unit Keamanan dan Ketertiban
Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD Pasar Baru Cilegon
82
4.1.4.2 Visi dan Misi Visi Terwujudnya Pasar Baru Cilegon yang bersih, tertib, nyaman,aman dan sebagai pasar tradisional yang kondusif. Misi 1) Atas dasar visi tersebut diatas, UPTD Pasar Baru Cilegon, mengemban misi sebagai berikut : 2) Peningkatan Kebersihan dan Keamanan (K-3) di lingkungan Pasar Baru Cilegon. 3) Peningkatan kesejahteraan pegawai. 4) Pengawasan dan Perlindungan Konsumen bekerja sama dengan instansi terkait. 5) Penertiban pedagang di lingkungan Pasar Baru Cilegon. 6) Kegiatan rutin dua kali dalam setahun pendataan pedagang Pasar Baru Cilegon.
4.2 Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data adalah penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara mendalam, hasil observasi dan studi dokumentasi. Selain itu peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan
83
menurut Van Meter dan Van Horn untuk mengukur implementasi kebijakan yang diteliti. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat 5 pendekatan implementasi kebijakan , yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan
(Disposition) para Pelaksana, Komunikasi
Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif terbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman , yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya ; Data Reduction (Data Reduksi), Data Display (Penyajian Data),
Conclusion Drawing/ Verification ( Menarik
Kesimpulan/ Verifikasi). Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data mentah, yaitu mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Data yang dikumpulkan berupa data apa adanya , tidak bercampur hasil pemikiran peneliti. Kemudian kegiatan kedua yang dilakukan adalah reduksi data yaitu merubah catatan yang berasal dari recorder handphone atau catatan tulisan ke bentuk tertulis apa adanya tanpa ada campur aduk pemikiran peneliti. Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Yaitu merupakan rangakaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bisa, jadi
84
mencapai ratusan halaman. Karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian tahap verification / conclusion drawing, yaitu pada tahap penyusunan kesimpulan sedangkan verification adalah tinjauan ulang pada catatan dalam seperangkat catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan
dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna
makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode sebagai berikut: i. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan. ii. Kode I untuk menunjukkan informan. Kode I1, menunjukkan daftar informan dari UPTD Pasar Baru dan Disperindagkop. iii. Kode I2, menunjukkan daftar informan dari Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon. iv. Kode I3, menunjukkan informan dari DPPKD Kota Cilegon, v. Kode I4, menunjukkan informan dari Pedagang di Pasar Baru Cilegon Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis implementasi Perturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Kategori-kategori tersebut adalah:
85
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya dan manusia adalah sumberdaya terpenting. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya
sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang
diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik 3. Karakteristik Agen Pelaksana. Agen pelaksana meliput organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanismen yang ampuh karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak
pihak yang terlibat
implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi.
suatu proses
86
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karenanya upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 4.2.2 Informan Penelitian Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru, penentu informannya berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut yang ikut berpar. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, di antaranya adalah: 1. Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1), beliau adalah Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon. 2. Ibu Nuratna, SE. (I1-2), beliau adalah Staff TU UPTD Pasar Baru Cilegon. 3. Bapak Didi,S.Ip
(I1-3), beliau adalah Kasi Pembinaan Pasar
Disperindagkop Kota Cilegon. 4.
Ibu Nila Oktoria (I1-4), beliau adalah Staff Pelaksana Disperindakop Kota Cilegon.
5. Bapak
Hendra Pradipta S.Spt (I2-1),
beliau
adalah Kasi
Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon. 6. Ibu Puji Wahyuningsih S.H (I2-2), beliau adalah Kasi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon.
87
7. Bapak Khalim (I3-1), sebagai Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru. 8. Gojali, (I3-2), sebagai Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru. 9. Bapak Achmad Djajuli (I4-1), sebagai pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon. 10. Ibu Nurhasanah (I4-2), sebagai pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon. 11. Ibu Tari (I4-3), sebagai pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon. 12. Ibu Ina (I4-4), sebagai pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon. 13. Bapak Ade (I4-5), sebagai pedagang sayur di Pasar Baru Cilegon. 14. Bapak Hendri
(I4-6), sebagai pedagang sembako di Pasar Baru
Cilegon. 15. Bapak Supandi (I4-7),
sebagai pedagang sembako di Pasar Baru
Cilegon. 16. Ibu Elok (I4-8), sebagai pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon. 17. Bapak Ipul (I4-9), sebagai pedagang sayuran di Pasar Baru Cilegon. 18. Bapak Romli (I4-10), sebagai pedagang ikan di Pasar Baru Cilegon.
88
4.3 Kode Hasil wawancara Tabel 4.2 Kode Hasil Wawancara No. 1
2
3
Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut terealisasikan. a. Apakah tujuan dari kebijakan? b. Bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan? c. Siapa menjadi sasaran kebijakan? d. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai kebijakan kepada pedagang? Sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia dan finansial. a. Berapa jumlah tenaga kolektor? b. Berapa upah perhari untuk kolektor? c. Dimanakah domisili kolektor? d. Berapakah target perhari untuk retribusi? e. Bagaimana pengelolaan keuangan retribusi?
Wawancara
W1-1 W1-2 W1-3 W1-4
W2-1 W2-2 W2-3 W2-4 W2-5
Karakteristik agen pelaksana, meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. a. Bagaimana sikap para pelaksana dalam W3-1 melaksanakan Kebijakan? b. Siapa yang mengawasi pelaksanaan Kebijakan? W3-2
4
Sikap/ kecenderungan (disposition), yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. a. Apakah pedagang dilibatkan dalam W4-1 pembuatan Kebijakan? b. Apa tanggapan dari pedagang terhadap W4-2 Kebijakan? c. Seberapa paham implementor terhadap W4-3 Kebijakan?
89
5
Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, yaitu koordinasi dalam implementasi kebijakan publik. a. Bagaimana koordinasi yang terjalin W5-1 antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? b. Seberapa sering diadakan koordinasi W5-2 Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
6
Lingkungan eksternal, meliputi kondisi ekonomi dan politik. a. Apakah kebijakan ini mempengaruhi W6-1 omset anda ? b. Berapakah omset perhari? W6-2 c. Apakah kebijakan ini mempengaruhi W6-3 pilihan politik lokal anda ? d. Adakah pihak lain (informal) yang W6-4 terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar?
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Artinya, jika suatu kebijakan itu dianggap terlalu ideal dan kurang realistis, maka tidak mudah untuk merealisasikannya ditengah tengah masyarakat. Sebuah kebijakan haruslah mempunyai ukuran dan tujuan yang jelas, sehingga bisa diukur tingkat keberhasilannya. Pertama, untuk ukuran kebijakan, untuk bisa dikatakan bahwa pelaksana kebijakan itu berhasil ialah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Didi S.Ip (I1-3), Kasi Pembinaan Pasar Disperindagkop Kota Cilegon:
90
“Diukur dari target dan realisasi, kalau misalnya realisasi itu mencapai target berarti kan keberhasilan perda bisa diukur tingkat keberhasilan nya sejauh mana ”.(W1-2) Menurut Ibu Nuratna, S.E (I1-2), Staff TU UPTD Pasar Baru Cilegon, ukuran keberhasilan kebijakan adalah: “ Mengukurnya sih kalau menurut saya dari targetnya itu, targetnya itu kan istilahnya target dari disperindag sekian, itu gimana caranya kolektor mencapai target itu, dimana dimana dimulai dari kolektornya sih mas untuk mencapai target itu, bagaimana peran aktif kolektor ke pedagangnya”.(W1-2) Kolektor (petugas pemungut retribusi ) pun berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Kolektor menjadi ujung tombak UPTD Pasar baru dalam mencapai target yang telah ditentukan, sebagaimana yang dikatakan Bapak Khalim (I2-1), salah seorang kolektor retribusi pelayanan pasar,“ Dikatakan berhasil, ya dengan mencapai target”. Senada dengan Bapak Khalim, Gojali (I22)
yang juga kolektor retribusi pelayanan pasar berkata
tentang ukuran
keberhasilan kebijakan, “ Kan dalam suatu wilayah itu ditarget, gimana caranya untuk mencapai target”.( W1-2) Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa standar kebijakan yang menjadi ukuran dalam pencapaian PAD pada kegiatan Retribusi pelayanan pasar belum pernah mencapai target 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari data laporan tahunan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon pada Tabel 1.3 pada bab sebelumnya. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam buku Van Meter dan Van horn The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework.
Administration
and
Society
hal
465
(diakses
dari
:http://panjihitamdiufuktimur.blogspot.co.id/2013/10/the-policy implementationprocess.html, pada Tanggal 2 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB):
91
“ In determining objective and standards one could use statement of policy makers as reflected in numerous documents such as program and guidelines wich spell out the criteria for an evalution of policy performance” (Dalam menentukan tujuan dan ukuran kebijakan bisa juga mengunakan statmen pembuat kebijakan yang mengacu pada sejumlah dokumen seperti progam dan pedoman pelaksanaan yang menjabarkan kriteria untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan). Kedua, untuk tujuan kebijakan haruslah jelas dan realistis. Jangan sampai sebuah kebijakan mempunyai tujuan yang sulit untuk diterapkan. Menurut Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1), Kasubag TU Pasar Baru Cilegon, tujuan kebijakan adalah: “Tujuan tentang perda ini… mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar” (W1-1). . Hal ini senada dengan yang dikatakan Ibu Nuratna, S.E (I1-2), Staff TU UPTD Pasar Baru Cilegon, kepada peneliti,“ Intinya sih sama sih mas, untuk mencapai pendapatan asli daerah salah satunya melalui retribusi pelayanan pasar juga.”. (W1-1) Sedangkan dari sudut para pedagang mempunyai persepsi yang lain ketika ditanya tentang tujuan perda, bahkan kebanyakan menjawab tidak tahu. Sebagaimana diungkapkan beberapa pedagang seperti Bapak Ade (I 4-5), seorang pedagang sayur : “ Buat pembangunan pasar, gaji gaji pegawai” (W-1-1). Sedangkan menurut Bapak Hendri (I4-6), seorang pedagang sembako mengatakan: “ Enggak tahu, itu kan setiap pasar juga ada” (W1-1). Ibu Elok (I4-8), seorang pedagang sembako mengatakan: “Mungkin buat kas pasar, soalnya petugas nya kalau ditanya buat apa ya buat retribusi” (W1-1). Bapak Ipul (I4-9), seorang pedagang sayur menjawab dengan singkat: “Enggak tahu ya” (W1-1). Ibu Ina (I44),
seorang pedagang sembako pun juga menjawab: “ Belum tahu “(W1-1).
92
Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa standar kebijakan yang menjadi tujuan dalam pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada kegiatan Retribusi Pelayanan Pasar adalah agar mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar. Pada kenyataannya pencapaian reribusi pelayanan pasar belum cukup optimal. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data dari laporan target retribusi dengan realisasinya perhari yang di dapat dari UPTD Pasar Baru Cilegon. Berikut adalah tabel pencapaian realisasi retribusi pelayanan pasar rata rata perhari di Pasar Baru Cilegon. Tabel. 4.3 Rata rata realisasi retribusi pelayanan pasar perhari di Pasar Baru dan Berdasarkan kategori ramai dan sepi. No.
Kolektor
Target Setoran (Rp)
Realisasi Setoran rata rata (Rp)
Blok
1 2 3
Johani Khalim M. Ayuni
110.000 120.000 115.000
100.000 115.000 115.000
4
Budin
205.000
205.000
5 6 7 8 9
Subhi M. Deni Kurniadi Gojali Muktamar
60.000 90.000 130.000 60.000 90.000
57.000 90.000 130.000 50.000 90.000
10
Johani*
75.000
55.000
Los E (Ikan+Daging) Kios A Auning I+AB+K5 Barat Kios D+ Auning A+B+C+D Auning E+G K5 Selatan Pertokoan Kios C Auning F+ K5 Emprakan Kios B
Kategori wajib retribusi yang membayar
Sepi Ramai Ramai Ramai Ramai Ramai Ramai Sepi Ramai Sepi
Sumber: Diolah dari UPTD Pasar Baru Cilegon. *Orang yang sama dengan No.1 Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, realisasi rata rata perhari retribusi pelayanan pasar di bagi menjadi dua kategori, yaitu: ramai dan sepi. Pembagian kategori ramai dan sepi ini dilihat dari kondisi wajib retribusi yang membayar retribusi pelayanan pasar. Kategori ramai jika selisih kurang antara target dan
93
realisasinya kurang dari Rp 9.000, sedangkan kategori sepi jika selisih kurang target dan realisasi lebih dari Rp.9.000. Dari tabel 4.2 diatas juga dapat diliihat blok yang sepi wajib retribusi yang membayar adalah Kios Blok C dan Kios Blok B. Kemudian dari hasil observasi peneliti ketika di lapangan, kurang lebih ada sekitar 22 kios yang kosong di Kios Blok C. Ditambah lagi Kios blok C ini letaknya bagian belakang pasar. Sedangkan untuk Kios Blok B letaknya agak di dalam pasar dan yang kosong sekitar 5 kios. Kemudian jika melihat data tentang rekapitulasi penjualan karcis retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru akan didapati sebagai berikut: Tabel 4.4 Rekapitulasi Penjualan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon Tahun 2012
2013
2014
Karcis Rp.500 Rp.19.150.000
Karcis Rp.750 Rp.750.000
Karcis Rp.1000 Rp.41.410.000
Karcis Rp.2000 Rp.3.940.000
Karcis Rp.2500 Rp.4.035.000
38.300 (lembar)
1.000(lembar)
41.410 (lembar)
1.970 (lembar)
1.630 (lembar)
Rp.35.410.000
-
Rp.91.125.000
Rp.2.190.000
Rp.24.195.000
70.820(lembar)
-
91.125 (lembar)
1.095(lembar)
Rp.66.075.000
-
Rp.138.610.000
-
9.678 (lembar) Rp.36.027.500
132.150(lembar)
-
138.610 (lembar)
-
14.411 (lembar)
Sumber: UPTD Pasar Baru Cilegon Merujuk pada Tabel 4.3 Rekapitulasi Penjualan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Nampak pada Tahun 2013 pada kolom karcis Rp.750 kosong sampai dengan Tahun 2014 pada tabel tersebut yang berarti karcis tersebut tidak digunakan lagi pada pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Cilegon. Hal ini menurut pengakuan UPTD Pasar Baru Cilegon di sela sela wawancara
94
dimaksudkan untuk mempermudah kolektor dalam menarik salaran retribusi pelayanan pasar terhadap wajib retribusi. Karena pedagang kadang kesulitan memberi uang Rp.50. Sedangkan untuk tarif Rp.2000,- ketika Mei 2015 sudah aktif kembali untuk menggenjot pemasukan dari sektor retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil observasi diatas dapat diperoleh informasi bahwa tidak semua jenis karcis diberlakukan, dikarenakan kondisi pedagang yang kurang mendukung. Jawaban dari pihak UPTD maupun Disperindakop tentang hal ini menurut peneliti kurang lengkap untuk dijadikan argumentasi. Pada dasarnya keputusan sebuah instansi pemerintah daerah harusnya mempunyai dasar hukum yang jelas untuk untuk melakukan ataupun tidak melakukan poin poin kebijakan. Ketiga, untuk sasaran kebijakan sendiri adalah pedagang
yang
menggunakan tempat tertentu secara terus menerus, yang berada di wilayah Pasar Baru Cilegon yang sudah ditentukan. Lain halnya untuk pedagang
keliling
semisal pedagang batagor keliling, pedagang es cincau keliling, maka tidak dikenai tarif retribusi. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muhibin Hasan S.Ip (I1-1), selaku Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon ketika ditanya sasaran kebijakan: “Ya otomatis pedagang yang melakukan aktivitas berjualan…. kalau tidak menetap, tidak kena..” (W1-3). Sedangkan menurut Bapak Supandi (I4-7), pedagang sembako mengatakan: “Untuk pedagang-pedagang, semua yang berjualan aja mau yang ngemprak juga, yang ngegelar-gelar, paling pagi-pagi” (W1-3). Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa sasaran kebijakan adalah pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di Pasar Baru
95
yang menetap di suatu tempat di dalam pasar tradisional. Hal itu berarti tukang ojek, pedagang makanan atau minuman keliling seperti batagor keliling, es cincau, bakso, dan sebagainya yang berjualan keliling di Pasar Baru tidak dikenai pungutan retribusi pelayanan pasar. Keempat, untuk seberapa sering
diadakan sosialisasi kebijakan ke
masyarakat, dari sudut pandang Nurhasanah (I4-2), seorang pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon adalah sebagai berikut. “Belum tahu, tapi di karcis sudah ada penjelasannya” (W1-4).. Sedangkan menurut Ibu Tari (I4-3), yang juga seorang pedagang pakaian di Pasar Baru Cilegon mengatakan, kalau sosialiasi biasanya dilakukan dengan cara diberi tahu oleh petugas salaran (kolektor), akan tetapi sosialisasi secara khusus belum pernah beliau jumpai, beliau berkata, “Dikasih tahu melalui petugas salaran, tapi kalau sosialisasi khusus belum pernah” (W14)..
Hal ini hampir senada dengan apa yang dikatakan Ibu Nuratna S.E (I1-2), Staff
TU UPTD Pasar Baru Cilegon ketika berbicara tentang sosialiasi perda retribusi pelayan pasar, beliau mengatakan: “ Waktu awal awal sering ya.. sekarang sih pedagang pedagang udah pada tahu, dulu sih sering.. sosialisasi gitu ada himbauan kalau perkios itu bayar sekian, kalau untuk yang kios ya auwning itu sekian, beda lagi kalau yang punya dua…..pas awal awal ada perda (No.7 tahun 2012), kan dulu awal awal 2012 masih pake perda yang lama ( No.7 Tahun 2001), setelah itu distop ama pemda, jadi kosong selama 3 bulan karena Perda No.7 tahun 2012 masih digodog di DPRD perda nya itu, jadi pas mulai 1Mei 2012 mulai berlaku perda ini, itu udah mulai sosialisasi sih ke pedagang”. (W1-4). Lebih jauh lagi ketika ditanya tentang bagaimana caranya UPTD memberi tahu bahwa pedagang yang baru berjualan
mempunyai kewajiban untuk
membayar retribusI, Ibu Nuratna (I1-2) melanjutkan,” Kalau itu mah sekedar
96
pemberitahuan aja, kalau surat edaran mah, pas awal awal terbitnya perda ini”. Sedangkan Bapak Muhibin Hasan,S.Ip (I1-1) , yang menjabat sebagai Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon berkata tentang sosialiasi kebijakan: “.Sosialisasi kita kalau disini , di UPTD Pasar tiap awal bulan mengadakan sosialisasi.. bukan sama petugas kolektor aja dari keamanan dan kebersihan katakan itu evaluasi ya evaluasi kinerja bulanan, termasuk itu mah apa.. petugas retribusi juga ya. Walaupun bagaimana… walaupun kita dari recehan, ya sosialiasi tiap bulan kita lakukan. Kadang memang ya, pedagang itu tidak semua paham gimana ya, mengerti ya?.. ada yang kurang taat, mengerti ya? Tingkat kesadaran nya masih minim, bukan dalam hal tingkat mengerti terhadap perda. Ada yang punya lima kios, bayarnya 1 kios. Disini kan ada kanit pembinaan membawa kolektor itu kan, jadi kita yang kesana kasih arah sosialisasi ke pedagang.. pak bu yang namanya retribusi pasar wajib…(W1-4).”
Gambar. 4.3 Salah satu bentuk sosialisasi wajib retribusi Berdasarkan hasil wawancara diatas sosialisasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar kepada pedagang di Pasar Baru Cilegon menggunakan surat edaran hanya ketika awal awal perda tersebut diterbitkan, yaitu Bulan Mei tahun 2012. Sedangkan untuk pedagang
97
yang baru berjualan di pasar baru, sosialisasinya hanya dengan cara diberi tahu saja oleh kolektor dan juga UPTD. Sosialiasi rutin juga dilakukan tiap bulan sekali berbarengan dengan evaluasi yang dilakukan oleh UPTD Pasar Baru. Pada intinya sosialiasi ini bertujuan memberi tahu kepada pedagang bahwa rertribusi pelayanan pasar ini sifatnya wajib di bayar. 2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam
bukunya The Policy
Implementation Procces. A Conseptual Framework and Society hal 465, (diakses dari
:http://panjihitamdiufuktimur.blogspot.co.id/2013/10/the-implementation-
policy-process.html, pada tanggal 2 Maret 2016 Jam 10.00 WIB): “Policies furnish more than the standards and objectives against which to judge implementation: They also make available resources which facilitate their administration. These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation”. (Kebijakan membutuhkan lebih dari sekedar ukuran dan tujuan untuk menilai keberhasilan implementasi. Hal itu juga dilihat dari sumberdaya yang ada sebagai pendukung administrasi. Sumberdaya yang dimaksud terdiri dari keuangan atau insentif lainnya yang dapat meningkatkan ataupun mendukung efektivitas implementasi). Manusia adalah sumberdaya terpenting. Tahap tahap tertentu dari semua proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah dibuat. Jumlah seluruh kolektor yang ada di Pasar Baru Cilegon, pada saat wawancara dilakukan berjumlah 15 orang, khusus untuk retribusi pelayanan pasar berjumlah 9 orang saja. Perlu diketahui salaran atau pungutan resmi yang dikenakan kepada
98
pedagang ada 3 macam, Yaitu: Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kebersihan dan Kemanan. Berikut
ini akan ditampilkan profil kolektor retribusi pelayanan
pasar. Tabel. 4.5 Profil Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon No.
Kolektor
Domisili
Pendidikan Terakhir
Status Pegawai
1 2 3 4
Johani Khalim M. Ayuni Budin
Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang Cilegon
SMA SMA S1 SMA
PNS PNS Honorer Honorer
Target Setoran (Rp) 110.000 120.000 115.000 205.000
5 6 7 8 9 10
Subhi M. Deni Kurniadi Gojali Muktamar Johani*
Kota Serang Cilegon Cilegon Kabupaten Serang Kabupaten Serang Kabupaten Serang
SMA S1 SMA SMA SMA SMA
Honorer Honorer Honorer Honorer Honorer PNS
60.000 90.000 130.000 60.000 90.000 75.000
Blok Los E (Ikan+Daging) Kios A Auning I+AB+K5 Barat Kios D+ Auning A+B+C+D Auning E+G K5 Selatan Pertokoan Kios C Auning F+ K5 Emprakan Kios B
Sumber: Diolah dari UPTD Pasar Baru Cilegon. * Orang yang sama dengan No. 1
UPTD Pasar Baru tidak menggunakan sistem upah perhari dalam menunaikan hak kolektor, melainkan menggunakan gaji perbulan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1), selaku Kasubag TU UPTD Pasar Baru: “Kalau dikatakan upah sih tidak, kita kan acuannya target dari retribusi pasar untuk 2015 ini (menyebutkan angka dan kurang jelas terdengar)…jadi kalau kita acuannya upah mah kita mah gak ada upah karena kita kan ada yg THL, TKK, otomatis kan udah ada honor. Jadi kalau upah kita mah acuannya gak kesana, tapi tidak menutup kemungkinan buat itu mah ada ya, dikit dikit mah ada.. ” (W2-2).. Ketika ditanya tentang jumlah gaji kolektor perbulan, Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon, Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1),
menjawab:
“Standar THL Rp.1.250.000,-, TKK Rp.2.000.000,-“ (W2-2).. Peneliti pun mencoba bertanya kepada Gojali (I2-2), kolektor retribusi pelayanan pasar tentang
99
upah atau gaji kah yang ia terima, ia pun menjawab, ”Perbulan digaji… ya lumayan lah buat beli kopi mah” (W2-2)... Lain halnya dengan Pak Khalim (I2-1), kolektor retribusi pelayanan pasar yang sudah menjadi PNS berkata tentang gaji nya perbulan,“ Kalau saya gaji perbulan, masih 2.400.000, iya kurang lebih” (W2-2).. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dketahui bahwa gaji kolektor disesuaikan dengan status pegawainya, yaitu: PNS, TKK, THL. Para kolektor sebenarnya tidak menerima upah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada untuk uang rokok dan kopi. Namun bukan berarti hanya kolektor saja yang perlu diperhatikan kesejahteraannya, honorer lainnya pun perlu diperhatikan kesejahteraan hidupnya supaya tidak timbul kesenjangan sosial diantara pegawai. Untuk realisasi perhari retribusi pelayanan pasar, peneliti hanya berhasil mewawancarai dua orang kolektor retribusi pelayanan pasar saja, yaitu Pak Khalim dan Gojali, dikarenakan waktu yang terbatas dan informasi kedua orang tadi sudah mewakili sesama kolektor retribusi pelayanan pasar. Pak Khalim (I 2-1) berkata tentang realisasi setoran harian yang ia dapatkan: “Beda beda tergantung pedagang, kalau pedagangnya gak ada, retribusinya juga gak tercapai… kadang kadang nyampe 100.000 an”. (W2-4).. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Khalim (I2-1)
diatas dapat
diketahui kalau realisasi retribusi pelayananan pasar dipengaruhi oleh jumlah pedagang dan memang tiap blok dan kolektor berbeda beda target dan realisasi retribusi pelayanan pasarnya.
100
Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial pun mempunyai peran yang penting dalam sebuah kebijakan. Bagaimana keuangan itu dikelola dengan baik dan tepat agar sebuah kebijakan itu berjalan optimal, adalah salah satu tanggung jawab pelaksana kebijakan. Untuk itu, dalam hal retribusi pelayanan pasar Disperindagkop Kota Cilegon berkoordinasi dengan DPPKD Kota Cilegon dalam mengelola keuangan retribusi pelayanan pasar. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon, Bapak Hendra Pradipta, S.Spt (I3-1), berkata: “Koordinasi dengan DPPKD ( Khusus Seksi Perencanaan dan pengendalian), tentu kita dalam hal awal perencanaan anggaran seberapa besar sih potensi yang ada di Pasar. “(W2-5). Lebih lanjut lagi beliau berkata tentang pengelolaan keuangan retribusi pelayanan pasar, “….Seperti yang disampaikan di dalam perda , bahwa hasil pungutan retribusi ini dikelola oleh UPTD kemudian hasil dari apa yang dikumpulkan oleh pihak para pedagang itu dihimpun oleh bendahara penerimaan disperindag, dihimpun mungkin dalam waktu 1 x 24 jam langsung disetorkan ke kas umum daerah, dalam hali ini ada di BJB ya, dan tentu nya dilaporkan dari apa yang sudah disetorkan itu ke pihak akuntansi (DPPKD) dan ke pihak seksi pelaporan di bidang dana perimbangan”. (W2-5). Pihak Seksi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon pun menjawab melalui Kepala Seksinya, Ibu Puji Wahyuningsih, S.H (I3-2). Beliau berkata, “Alur yang sudah dibuat oleh disperindag itu kalau saya lihat sudah cukup ya (sambil membaca copy-an Perwal Kota Cilegon No.18 Tahun 2012 ), mereka kan menyetorkan ya, yang perlu saya sampaikan itu dari UPTD setor ke bendahara penerimaannya, dari bendahara penerimaan mereka menyetorkan melalui ini.. ke bendahara umum milik kas daerah, dari kas daerah nanti ada petikannya atau pendikan ( kurang jelas terdengar) nya ke kami berupa ini..(menunjuk sebuah berkas)…” (W2-5).
101
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPPKD Kota Cilegon diatas, dapat diketahui kalau pengelolaan keuangan retribusi pelayanan pasar antara pihak Disperindagkop dan pihak DPPKD mengacu pada Petunjuk teknis dari Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu Peraturan Walikota No.18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat diketahui dalam hal realisasi target retribusi pelayanan pasar, pihak DPPKD hanya menerima laporan saja dari pihak Disperindagkop
yang
pada
tahapan
sebelumnya
pihak
Disperindagkop
menyetorkan hasil dari realisasi retribusi pelayanan pasar terlebih dahulu ke Bank Jabar Banten cabang Cilegon . 3. Karakteristik Agen Pelaksana Agen pelaksana yang dimaksud meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat urgent karena proses implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksanaannya. Adanya organisasi informal atau pun nonformal turut serta dalam mempengaruhi sebuah kebijakan, apakah memberi pengaruh yang positif atau negatif pada kebijakan. Pertama, sikap pelaksana dalam melaksanakan kepada kebijakan, khusus nya kolektor. Berikut akan ditampilkan dari sudut pandang pedagang terlebih dahulu. Seorang pedagang pakaian , Bapak Achmad Djajuli (I4-1) berkata,“Sikap
102
dari petugas biasa, tidak pernah melihat ada penyimpangan” (W3-1). Di lain tempat, Ibu Tari (I4-3) , seorang pedagang pakaian berkata: “Familiar, sudah seperti kerabat sendiri. Sopan dan mengerti, jika ada pedagang yang sekali kali gak bayar, fleksibel pengertian. Tapi jika berturut turut akan ditindak dan ada balasannya ”. (W3-1). Sedangkan menurut Bapak Hendri (I4-6)
pedagang sembako, berkata
tentang sikap kolektor, “Biasa aja. Kadang becanda, selalu ngasih karcis. Kita gak bayar, gak papa, lewat aja” (W3-1).. Lain lagi menurut Bapak Ade (I4-5) , seorang pedagang sayur. Beliau berkata, “Kadang dikasih (karcis), kadang enggak seringnya enggak dikasih. Yang wajibnya 1000 dua, sopan (sikap kolektor)”. (W3-1). Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang diatas, dapat diperoleh informasi bahwa sikap kolektor ketika memungut retribusi pelayanan pasar dapat diterima dengan baik oleh para pedagang. Sikap sikap kolektor yang disenangi oleh pedagang diantaranya; Kekeluargaan, mengerti kondisi pedagang (fleksibel) dan sopan. Sebagaimana menurut Van Meter dan Van horn dalam bukunya The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. Administration and Society hal 471 yang memasukan komunikasi yang baik dari pelaksana kebijakan sebagai
faktor
yang dapat
mempengaruhi
kinerja
impelementasi kebijakan (diakses dari :http://panjihitam diufuk timur. blogspot. co.id /2013/10/the-policy implementation-process.html, pada tanggal 2 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB) : “ (e) the degree of open communication (ie., networks of communication with free horizontal and vertical communication, and relatively high degree of freedom in communication with persons outside organization) within an organization”.( (e) Tingkat dari komunikasi yang baik,
103
contohnya jaringan komunikasi yang bebas menyamping maupun keatas dan tingkat yang relatif tinggi dari kebebasan dalam komunikasi dengan pihak luar organisasi dengan organisasi). Namun dari hasil wawancara diatas diperoleh informasi, kalau ada pedagang
yang
jarang diberi karcis oleh kolektor ketika pedagang sudah
membayar retribusi. Hal ini dikarenakan ada oknum kolektor yang lalai dan segelintir pedagang yang kurang peduli diberi karcis atau tidak yang penting bisa berjualan di pasar. Menurut Gojali (I2-2), kolektor retribusi pelayanan pasar, menjelaskan walaupun pedagang acuh diberi karcis atau tidak, tetap saja karcisnya harus ditaruh ditempat pedagangnya. Ia mengatakan: “ Lupa ngasih ? kan gini ..pemberian karcis ya... ada yang mau dikasih, ada yang enggak, kalau yang mau, dikasih.. kalau dikasih bilangnya “ udah gak usah”, ya taruh lagi. Kadang saya juga ngerasa gimana kalau dia bayar saya juga harus memberikan karcis, udah aja taruh ditempat pedagangnya (W3-2).”. Gojali juga menjelaskan bagaimana sikapnya dalam memungut retribusi pelayanan pasar ke pedagang: “ Berhadapan dengan orang itu gimana caranya saya sopan dia pun segan gitu tuh, gimana caranya bayar, ya dengan bahasa yang halus, kaya gitu lah, yang baik baik biar dia ngasih, nerima, kan enak ( W3-2).”. Pak Khalim (I2-1), kolektor yang lebih senior juga berkata bagaimana sikapnya dalam memungut retribusi pelayanan pasar. Beliau mengatakan, ”Ya sama sama (mengerti) ”. Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang bagaimana cara nya menangani pedagang yang tidak mau bayar retribusi. Beliau mengatakan: “ Saya bisa…. ( kurang jelas terdengar), yang namanya pedagang itu kan cari duit, nanti pas di lokasi bareng bareng bekerja disini biar bapak tercapai usaha dan saya tugas disini tercapai, biar bisa ngolah
104
berbicara, supaya dia kalau betul betul ada mah, bayar. Kalau enggak ada mah, ya terpaksa enggak bayar.” (W3-2). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kolektor di atas dapat diperoleh informasi bahwa kolektor retribusi pelayanan pasar mencoba untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kolektor juga mengerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan para pedagang. Kemampuan komunikasi yang baik amat penting bagi kolektor supaya tidak timbul anggapan negatif oleh pedagang. Ibu Nuratna (I1-2), Staff Pelaksana TU UPTD Pasar Baru menjelaskan tentang sikap kolektor yang menurutnya sudah ramah kepada pedagang. Beliau mengatakan: “Sebetulnya mah kolektor itu ..( berfikir sejenak)…ramah ke pedagang, ngasih tahu.. cuma pedagangnya aja yang terkadang susah ditarikin retribusinya itu kaya si kolektor kan ngasih tahu kalo yang punya 3 harus bayarnya 3 ribu cuma pedagang itu ngasihnya 1000, 3 tempat cuma bayar nya satu tempat. Itu kendalanya.. kendala kolektor disini mas.. (W3-2).”. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi adanya pedagang yang membayar retribusi tetapi tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Harusnya membayar 3 tempat tetapi hanya membayar satu tempat. Hal semacam ini harusnya tidak boleh terjadi. Kedua, ada kah pihak yang mengawasi kebijakan. Kepala Seksi Pembinaan Pasar Disperindakop, Bapak Didi, S.Ip (I1-3) berkata: “ Yang mengawasi UPTD, kepala UPTD. Artinya kan setelah kolektor itu menarik retribusi pelayanan pasar itu kan di setorkan ke UPTD, dari UPTD di setorkan kepada disperindag, dari sini kan ke DPPKD. Ada di SOP -nya”. (W3-2).
105
Lebih spesifik menurut Kasubag TU UPTD Pasar Baru, Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1) , berkata: “ Disini ada 3 Kanit ya, 1. Kanit pembinaan dan pengembangan, membawahi mengawasi kolektor termasuk data kejadian apa potensi apa.. kanit penataan dan pemeliharaan mah kebersihan kalau kanit keamanan dan ketertiban membawahi keamanan”. (W3-2). Peneliti coba menanyakan juga tentang keberadaan pengawasan kanit pembinaan dan Pengenbangan di lapangan, Bapak Muhibin Hasan, S.Ip (I1-1) menjawab: “ Di lapangan juga apa apa kita Kanit Pembinaan dulu, sebetulnya kanit pembinaan adanya di lapangan”. Sedangkan Ibu Nuratna S.E (I1-2), Staff TU UPTD Pasar Baru menjawab: “Disini (Kantor)” (W3-2)..
Disela sela
wawancara dengan beliau, peneliti mendapat informasi bahwa jabatan Kanit Pembinaan dan Pengembangan ketika peneliti melakukan wawancara sedang kosong. Peneliti juga mendapat informasi kalau posisi Kanit Pembinaan dan Pengembangan sebelumnya dijabat oleh Pak Khalim yang merangkap juga sebagai kolektor retribusi pelayanan pasar. Peneliti pun coba bertanya tentang tugas Kanit Pembinaan dan Pengembangan kepada Bapak Khalim (I2-1). Beliau pun mengatakan: “ Ya kanit pembinaan itu kan …ada kemacetan di jalan atau ada pedagang yang tidak layak itu bagian kanit pembinaan” (W3-2).. Peneliti juga bertanya tentang pengawasan Kanit Pembinaan dan Pengembangan di lapangan, beliau pun menjawab: “ Ada, tetep stand by aja disana” (W3-2).. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD Pasar maupun pihak Disperindagkop diatas dapat diketahui bahwa yang melakukan tugas pengawasan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru adalah UPTD Pasar Baru, khusus di
106
lapangan adalah Kanit Pembinaan dan Peng;awasan. Akan tetapi ketika peneliti sedang melakukan wawancara dengan pihak UPTD Pasar, jabatan Kanit Pembinaan dan Pengawasan sedang kosong. Sebelumnya jabatan tersebut dipegang oleh Pak Khalim (I2-1). 4. Sikap/ Kecenderungan (disposition) Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Pertama,
faktor yang mempengaruhi sikap kecenderungan adalah
dilibatkan atau tidaknya sasaran kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan. Hampir seluruh responden yang peneliti wawancarai menjawab dengan hasil yang sama, yaitu sasaran kebijakan dalam hal ini adalah pedagang, tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, sisanya menjawab tidak tahu. Hal ini berarti kebijakan tersebut bersifat Top-down. Kedua, tanggapan pedagang kepada kebijakan. Hampir semua responden dari pedagang yang peneliti wawancarai menanggapi dengan tanggapan yang positif. Bapak Achmad Djajuli (I4-1) seorang pedagang kain, berkata, “Baik, dan tidak ada masalah., saling membutuhkan” (W4-2).. Ibu Elok (I4-8)
seorang
pedagang sembako berkata : “ Sebenarnya mah sah sah aja asal jelas. Cuma disini yang kurang itu keamanan, soalnya disini ada yang kebobolan. Biasanya warung itu ada yang congkel” (W4-2). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa para pedagang memberi tanggapan yang positif . Disela sela wawancara pun mereka mengatakan bahwa yang penting keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.
107
Pedagang juga berharap supaya angkutan kota masuk ke dalam pasar supaya pembeli mudah mengakses pedagang yang berada di bagian dalam pasar, tidak hanya berputar di bagian depan pasar saja. Ketiga, seberapa paham implementor terhadap kebijakan. Hal ini penting supaya implementor tidak salah paham terhadap kebijakan, sehingga kebijakan menjadi salah sasaran. Bapak Muhibin Hasan (I1-1) , Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon, berkata: “Jadi ya.. kolektor itu ada copy-an perda No. 7 tahun 2012 yang memuat tentang retribusi pelayanan pasar, tau dibaca tau nggak si kolektor itu kan tetep kita… tolong dipelajari gini gini, secara praktek mah bagus.. jadi kita tidak terlalu memaksakan. Jangan terlalu dipaksakan walaupun memang itu udah peraturan daerah, kalau memang nggak ada, kita kan punya kebijakan lain. Tapi kalau emang kolektor mah paham” (W4-3). Menurut Pak Khalim (I2-1)
, kolektor retribusi pelayanan pasar, ketika
ditanya tentang seberapa paham kolektor terhadap kebijakan, beliau mengatakan: “ Sepertinya hanya kolektor tahunya bagaimana caranya supaya target itu tercapai. Artinya terutama begini, memang saya sebagai kolektor masalah target… memang saya usahakan pengen tercapai, tapi tercapai dan tidak tercapai itu kan urusan pimpinan, karena kalau saya mah bagaimana pedagang kan, kalau pedagang nya bayar kan mungkin sampe target, kalau gak bayar ya mengurangi target”. (W4-3) Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemahaman kolektor
menurut Kasubag TU UPTD Pasar Baru secara praktek sudah bagus,
walaupun tidak letterlijk. Namun masih ada anggapan pada diri kolektor kalau pencapaian target adalah tugas pimpinan semata, sementara kolektor hanya tahu memungut retribusi saja. Walaupun secara praktek sudah bagus, namun
108
pemahaman yang bagus juga
perlu supaya
implementasi kebijakan berjalan
optimal. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Van Mater dan Van Horn dalam bukunya The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. Administration and Society hal 473.(diakses dari :http://panjihitam diufuktimur .blogspot.co.id /2013/10/the-policy implementation-process.html, pada tanggal 2 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB): “The impelementers understanding of the general intent as the well as the specific standards and objectives of the policy, is important. Moreover, successful implementation may be frustrated when officials are not aware that the are not in full compliance with policy”. (Pemahaman dari pelaksana kebijakan secara menyeluruh pada ukuran dan tujuan kebijakan secara spesifik adalah penting. Terlebih lagi, keberhasilan dari implementasi dapat memburuk ketika pelaksana tidak menyadari kurangnya mereka dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan). 5. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam bukunya The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. Administration and Society hal 466. ( diakses dari :http://panjihitamdiufuktimur.blogspot .co.id/2013/10/the-policy implementation-process.html, pada Tanggal 2 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB): “Therefore, the prospect of effevective impelementation will be enhanced by the clarity with which standards and objectives are stated and by the accuracy and concistensy with which they are communicated”.( Oleh karenanya, sebuah peluang implementasi kebijakan yang efektif dapat ditingkatkan dengan kejelasan dari tujuan dan ukuran kebijakan yang telah ditetapkan dan juga ketepatan serta konsistensi yang mana hal itu dikomunikasikan). Koordinasi yang terjadi antara Pedagang, Kolektor, UPTD, Disperindagkop dengan DPPKD selama ini berjalan lancar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nila
109
Oktoria
(I1-4),
sebagai
staff
pelaksana
Disperindagkop
Kota
Cilegon,
“Alhamdulillah sampe sekarang lancar, laporan laporan berjalan“(W5-1). Sedangkan Ibu Nuratna S.E (I1-2), Staff TU UPTD Pasar Baru berkata:“ Baik ya koordinasi mah”. Koordinasi antara pedagang, kolektor dan UPTD saja, hanya terjadi ketika realisasi jauh dari target. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nuratna (I 1-2), sebagai Staff Pelaksana TU UPTD Pasar Baru Cilegon: “ Kalau koordinasi antara Pedagang, Kolektor, UPTD dan Dinas biasa nya itu kalau pendapatan si targetnya itu belum tercapai, misalkan sampai agustus, ini kok masih jauh dari target mungkin nanti ada koordinasi dari kanit perdagangan biasanya, nanti kolektor itu dipanggil.” (W5-2) Koordinasi UPTD dengan Disperindagkop menurut Staff Pelaksana Disperingkop Kota Cilegon, Ibu Nila Oktoria (I1-4), hanya sebulan sekali. Sebagaimana dituturkan beliau: “ ……ada sebulan sekali koordinasi antara UPTD Pasar Baru dengan disperindagkop”. (W5-2) Pihak UPTD Pasar Baru tidak melakukan koordinasi dengan DPPKD secara langsung, akan tetapi Disperindagkop lah yang berkoordinasi dengan DPPKD. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nuratna (I1-2) : “Enggak, Disperindagkop aja, jadi Disperindagkop ke DPPKD. Kita mah cuma pelaksana aja sih mas.” (W5-2) Koordinasi antara Disperindagkop Kota Cilegon dengan DPPKD Kota Cilegon dalam hal retribusi pelayanan pasar adalah pada saat penentuan target dan pada saat realisasi target. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kasi
110
Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon Bapak Hendra Pradipta, S.Spt (I1-3): “Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan koordinasi dalam hal penentuan target itu yang menentukan target DPPKD melakukan koordinasi dengan dinas (Perindagkop) untuk menentukan target 1 tahun anggaran, kemudian berkoordinasi dalam pencapaian target, setiap triwulan kita selalu mengadakan rekon dan termasuk juga melakukan evaluasi pencapaian target, apakah targetnya nanti bisa dirubah atau tidak, apabila mengalami peningkatan tentu akan dilakukan perubahan target anggaran sehingga menjadi meningkat. Tapi kalau memang hasil dari pencapaian target, tentu ada hal hal yang perlu di evaluasi.” (W5-2). Beliau juga melanjutkan: “Tentu berkoordinasi biasanya pada saat penyusunan anggaran, itu yang pertama. Kemudian pada saat tahap implementasi pelaksanaan itu kaitan pada jumlah setoran dari pedagang termasuk juga evaluasi evaluasi yang selalu muncul permasalahan permasalahan yang ada di lapangan”. (W5-2) Berdasarkan
wawancara diatas dapat diketahui
jika Disperindagkop
mengadakan koordinasi juga dengan DPPKD Kota Cilegon dalam hal ini adalah Kasi Perencanaan dan Pengendalian pada saat menentukan target retribusi pelayanan pasar. Kemudian pihak Disperindagkop Kota Cilegon dan pihak DPPKD Kota Cilegon melakukan rekonsiliasi setiap triwulan guna melakukan evaluasi masalah masalah yang muncul di lapangan. Sedangkan
koordinasi
Dipserindakop Kota Cilegon ketika implemementasi kebijakan adalah dengan Kasi Akuntansi Penerimaan Disperindagkop Kota Cilegon yang juga sama sama mengadakan rekonsiliasi setiap triwulan.
111
Gambar 4.4 Hasil Rekonsiliasi Disperindagkop dan DPPKD 6. Lingkungan Ekonomi, dan Politik. Lingkungan ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karenanya upaya mengimplementasikan
sebuah kebijakan
haruslah melihat
latar belakang
ekonomi dan politik sasaran sebuah kebijakan. Menurut pendapat Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam bukunya The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. Administration and Society hal 471. ( diakses dari :http://panjihitamdiufuktimur.blogspot.co.id/2013/10/the-policy implementationprocess.html, pada Tanggal 2 Maret 2016 Pukul 10:00 WIB) hal ini menjadi studi yang menarik bagi para ahli maupun pelajar : “The impact of economic, social, and political conditions on public policy has been the focus of much attention during the past decade. Students of comparative state politics and public policy have been particurarly interested in identifying the influence of these environmental variables on policy output”. (Dampak dari ekonomi, sosial, dan kondisi politik dalam kebijakan pubik menjadi fokus yang banyak menarik perhatian selama dekade yang lalu. Pelajar dari jurusan perbandingan poltik negara dan kebijakan publik mempunyai ketertarikan dalam mengidentifikasi pengaruh dari variabel lingkungan terhadap hasil kebijakan).
112
Ketika di lapangan , pada saat wawancara, beberapa pedagang yang kurang terbuka tentang
jumlah omset yang mereka dapatkan perhari.
Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pedagang pakaian, Bapak Achmad Djajuli (I4-1) : “Tidak menentu, kadang kadang lumayan. Lebih nyaman di lokasi yang sekarang ( Kranggot)”. (W6-1). Sedangkan seorang pedagang ikan, Bapak Romi (I4-10) berkata: “Ya lumayan lah”. Lain halnya dengan beberapa pedagang lain yang cukup terbuka dengan omset hariannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Tari (I4-3), seorang pedagang baju: “Tergantung kondisi pembeli, kalau menjelang lebaran rame banget minimal 500 ribu, bisa nyampe 10 juta” (W6-1). Sedangkan Bapak Hendri (I4-7), seorang pedagang sembako mengatakan: “Omset tergantung dagangannya kalau kecil 3 juta setengah sehari, kalau lagi rame 10 juta juga nyampe” (W6-1). Hasil
dari wawancara diatas menunjukan kalau pedagang memang
kurang terbuka kepada peneliti tentang omset yang mereka dapatkan perhari. Hal ini membuat peneliti beranggapan kalau menanyakan omset perhari adalah masalah
privasi pedagang. Dari wawancara diatas juga dapat ketika ketahui
bahwa omset pedagang fluktuatif sesuai dengan jumlah pengunjung pasar. Menurut pedagang – pedagang yang
peneliti wawancarai, kebijakan
tidak mengganggu omset mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Elok (I 4-8), pedagang sembako: “Enggak sih, soalnya paling berapa sih, paling seribu dua ribu ” (W6-2). Namun pedagang juga mengakui kalau mereka pun kadang tidak membayar retribusi pelayanan pasar jika sedang sepi pembeli. Sebagaimana
113
yang dikatakan oleh Bapak Ade (I4-5): “Enggak sih, tapi kalau lagi sepi mah kesel juga kadang. Kalau sepi mah lewat”. (W6-2) Hasil wawancara diatas
menunjukan pengakuan pedagang kalau
kebijakan tidak mempengaruhi ataupun mengganggu omset mereka perhari. Tapi disisi lain pedagang mengakui kalau mereka pun kadang tidak membayar retribusi pelayanan pasar jika sepi pembeli. Hal ini menjadi indikasi bahwa kesadaran wajib retribusi masih kurang ditambah lagi dengan alasan sepi pembeli. Masalah ini harus ditemukan solusinya oleh UPTD Pasar Baru selaku Pelaksana kebijakan. Lingkungan politik juga turut berperan dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Semua informan pedagang yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa kebijakan tidak lah mempengaruhi pilihan politik lokal mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hendri (I4-7), pedagang sembako berkata: “Enggak ada dorongan kaya gitu, dipasar mah siapa gua siapa elu mau yang mimpinnya siapa, tetep aja pedagang mah dagang.” (W6-3). Sedangkan Bapak Supandi (I4-7) , seorang pedagang sembako berkata: “Enggak berfikiran kesitu”. (W6-3) Hal senada juga diungkapkan oleh Nurhasanah (I4-3), seorang pedagang baju: “Enggak sih, tidak mempengaruhi” (W6-3). Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan kalau pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang tidak mempengaruhi pilihan politik pedagang pada Pilkada yang akan datang, yaitu pada tanggal 9 Desember 2015. Sebab pedagang beranggapan pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak akan mempengaruhi pilihan politik mereka siapa pun pemimpin daerahnya. Hal ini
114
berangkat dari anggapan pedagang kalau mereka hanya ingin berjualan di pasar saja dan juga bahwa siapa pun pemimpinnya mereka tetap dikenai retribusi.
Gambar.4.5 Spanduk kampanye Pilkada yang berada di Pasar Baru Peneliti mencoba bertanya kepada pedagang, apakah ada pihak selain dari dinas yang terlibat dalan retribusi pelayanan pasar atau adakah preman – preman yang mengambil pungutan liar. Pak Achmad Djajuli (I4-1) seorang pedagang pakaian di Pasar Baru berkata, “Tidak ada pihak lain yang memaksa untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar, jika pun ada niatnya sedekah” (W6-4). Lain hal nya dengan Bapak Ade (I4-5), seorang pedagang sayur di Pasar Baru Cilegon,” Gak ada (pungli), tapi kalau kita berani, gak ada. Kalau kita gak berani, ada” (W6-4). Sedangkan menurut Ibu Elok (I4-8), seorang pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon berkata, “Hari hari gini gak ada. Pas lebaran ada yang maintain THR, dari dinas ada, dari orang-orang (selain dinas) juga ada” (W6-5).
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan pedagang mengakui bahwa memang ada pungutan untuk THR baik dari dinas maupun non dinas.
115
Untuk non dinas pedagang kurang terbuka kepada peneliti dan hanya menyebut “orang orang sini”. Sedangkan Pungutan THR dari Dinas dalam hal ini UPTD Pasar Baru diakui pedagang disela sela wawancara, bersifat tidak memaksa. Peneliti lalu coba bertanya kepada Kepala Sub Bagian TU UPTD Pasar Baru, Bapak Muhibin Hasan (I1-1), tentang surat edaran THR yang pungut oleh dinas, dan beliau membetulkan, itupun sifatnya sukarela. Beliau berkata: “ Itu sifatnya iya… betul itu dikeluarkan .. jadi THR -nya bukan untuk untuk PNS tapi untuk tenaga kerja kebersihan sama yang TKS TKS itu yang keamanan dan kebersihan, lagian dulu sama sekarang sepi sekarang, kalau sekarang mah cukup satu, gak timpa sana timpa sini dari kebersihan ya , keamanannya, iya cukup dari kemanan aja yang ngambil peruntukannya buat mereka (TKS Keamanan dan Kebersihan)”. (W6-4) Peneliti pun bertanya juga tentang adakah oknum yang suka mengambil pungutan liar di Pasar Baru, beliau menjawab: “Kalau sekarang mah, karena saya termasuk orang lama juga sebetulnya mah sekarang alhamdulillah sudah tertib, kalau dulu mah ada satu dua cuman itu mah preman preman gitu tuh, mangkanya kita panggil preman premannya duduk bareng,: “tolong, ini bukan jamannya lagi berbuat begini”. Ya alhamdulillah sekarang mah sudah kondusif lah”. (W6-4) Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pihak UPTD Pasar Baru membenarkan bahwa memang ada pungutan THR dari UPTD Pasar Baru, akan tetapi hal tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa. Lebih lanjut, pihak UPTD Pasar Baru juga menjelaskan bahwa Pungutan THR itu bukan untuk PNS tetapi untuk TKS Unit Kebersihan dan Unit Keamanan. Dari hasil wawancara tersebut juga menunjukan pihak UPTD juga mengetahui kalau dahulu ada oknum oknum tertentu yang melakukan pungli. Pihak UPTD pun sudah melakukan upaya untuk menangkal premanisme di lingkungan pasar. Namun pengakuan dari pihak UPTD bahwa sekarang sudah kondusif dari pungli
116
nampaknya bukan berarti tidak ada sama sekali, ketika wawancara beberapa pedagang mengakui pernah terkena pungli, walaupun tidak sering.
4.5 Pembahasan
Pembahasan dan analisis hasil penelitian adalah isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti kumpulkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008: 141) Dasar- dasar Kebijakan Publik yang mempunyai indikator
dari Ukuran dan
Tujuan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi, Komunikasi antar Organisasi dan Lingkungan Eksternal. Kemudian
hasil dalam penelitian
mengenai Implementasi Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperoleh data berdasarkan data dilapangan adalah sebagai berikut: 1. Ukuran dan Tujuan Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kondisi pedagang dan fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar. Ukuran kebijakan ini dilihat dari tercapainya realisasi terhadap target retribusi pelayanan pasar. Secara global ukuran kebijakan ini sudah realistis dijalankan karena menurut pelaksana kebijakan merasa mampu menjalankan kebijakan ini serta pedagang menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan karena masih dalam taraf yang wajar .
117
Tujuan dari kebijakan ini adalah bagaimana mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar. Dari hasil wawancara dan data data yang peneliti peroleh, realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar belum pernah mencapai target dengan persentase 100%. Hal ini berarti pemungutan retribusi pelayanan pasar masih belum optimal dalam memberi sumbang asih kepada pendapatan asli daerah.. Sasaran kebijakan ini adalah pedagang yang melakukan aktivitas dagang di sekitar pasar dengan cara menetap di sekitar pasar tradisional . Untuk sosialisasi rutin diadakan sebulan sekali, belum cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi. 2. Sumberdaya Kemampuan memanfaatkan sumberdaya adalah hal terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses menuntut adanya sumberdaya manusia yang mempunyai kualitas yang bagus, sesuai dengan pekerjaan yang di tetapkan oleh kebijakan yang telah dtetapkan secara politik. Pengelolaan finansial menjadi penunjang penting dalam pelaksanaan kebijakan terutama dalam pengadaan sarana dan prasanana serta untuk menjalankan tupoksi. Berdasarkan data yang didapat di lapangan aspek sumberdaya manusia belum sepenuhnya memadai. Hal ini bisa dilihat dari masih ada kolektor retribusi pelayanan pasar yang menangani banyak blok. Di sela- sela wawancara pihak UPTD pun mengakui kalau mereka kekurangan sumberdaya manusia. Hal ini
118
bisa saja diatasi dengan menambah jumlah sumber daya manusia baru yang memiliki kualifikasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPPKD Kota Cilegon, yaitu Bapak Hendra Pradipta, S.Spt selaku Kasi Perencanaan dan Pengendalian dan Ibu Puji Wahyuningsih S.H, selaku Kasi Akuntansi Penerimaan, bahwa pengelolaan keuangan retribusi pelayanan pasar mengikuti standard operational procedure yang berlaku. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Ciri-ciri yang sesuai dengan para agen pelaksana juga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Fokus perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, khusus nya pedagang, sikap dari kolektor dalam memungut retribusi bisa diterima oleh pedagang. Penerimaan tersebut didasari dengan sikap kolektor yang sopan dan fleksibel tapi juga tegas. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan para pedagang mengatakan bahwa masih ada pedagang yang mengatakan kolektor jarang memberi karcis kepadanya. Hal ini penting dicatat, mengingat karcis sebagai alat bukti pembayaran sah dan mencegah terjadinya kemungkinan penyimpangan. 4. Sikap/ Kecenderungan (Diposisi) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat
119
mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil aspirasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan diambil secara Top-down yang mungkin saja para pengambil keputusan kurang dalam mengetahui kondisi masyarakat. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan para pedagang, mereka mengatakan tidak kontra dengan kebijakan selagi dalam taraf yang wajar. Walaupun diantara pedagang ada yang mengakui kalau mereka kadang kadang tidak membayar retribusi pelayanan pasar ketika sepi pembeli. Hal ini cukup mengejutkan, karena pedagang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berarti kebijakan tersebut bersifat Top-down. Pemahaman pelaksana pun menjadi kunci bagi terlaksananya sebuah kebijakan. Dari hasil wawancara dengan pihak dinas maupun kolektor, didapati bahwa mereka memahami tugas pokok masing masing sesuai dengan tugas pokoknya. Akan tetapi sangat disayangkan, masih ada mindset pada diri kolektor bahwa pencapaian target adalah tugas pimpinan, padahal itu adalah
tugas
bersama pelaksana sesuai dengan porsi nya masing masing. Ditambah lagi Kanit Pengembangan dan Pembinaan yang membawahi kolektor kurang optimal dalam mengawasi kinerja kolektor di lapangan. Terbukti adanya pedagang yang mengakui kadang tidak diberi karcis oleh kolektor. Pihak UPTD Pasar Baru mengatakan bahwa hambatan kolektor adalah kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi. Pedagang kadang tidak membayar retribusi
dengan alasan sepi pembeli, atau misalnya membayar 3
120
tempat dengan tarif 1 tempat. Hal ini harusnya tidak boleh terjadi dan harus dicari solusinya, namun tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi pedagang. 5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik komunikasi koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kemungkinan kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Berdasarkan keterangan para informan penelitian, proses komunikasi dan koordinasi sudah berjalan baik dan laporan laporan pun berjalan lancar. Setiap pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan
retribusi pelayanan pasar memahami tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. serta tahap-tahap atau alur pemungutan retribusi pelayanan pasar pun sudah jelas. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan baik dengan dinas terkait maupun pedagang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik via telepon, datang langsung ke kantor dan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pelaksana yang terlibat dalam kebijakan. 6. Lingkungan Eksternal Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi dan politik yang tidak kondusif bisa menjadi faktor dari tidak berhasilnya kinerja implementasi kebijakan. Karena itu,
121
upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan wawancara sebelumnya mengenai pengaruh kondisi eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksaanaan kebijakan biasanya timbul masalah dari lingkungan ekonomi dan politik. Kehidupan ekonomi pedagang di wilayah pasar baru mempunyai ketergantungan dengan jumlah pembeli atau pengunjung yang berada disana. Hal ini membuat penghasilan sebagian pedagang tidak menentu. Ketika ditanya tentang omset perhari pun kebanyak mereka tertutup dalam menjawab. Walaupun begitu, beberapa dari informan pedagang mengakui, jika dalam keadaan ramai atau hari hari tertentu omset mereka bisa berlipat lipat dari biasanya. Pedagang juga mengatakan, kalau kebijakan tidak mengganggu omset mereka perhari, karena masih adalam tarif yang wajar. Mengenai wawancara
yang
latarbelakang peneliti
kehidupan politik pedagang, berdasarkan
lakukan,
didapati
bahwa
kebijakan
tidaklah
mempengaruhi pilihan politik lokal mereka. Bagi pedagang, pilihan politik tidak ada sangkut pautnya dengan wajib membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan wawancara di lapangan, menurut pedagang adanya pungutan THR dari dinas dan non dinas. Pihak UPTD membenarkan bahwa memang ada pungutan THR resmi, tetapi bukan untuk PNS melainkan untuk TKS (Tenaga Kerja Sukarela) unit kemanan dan kebersihan. Hal ini bersifat sukarela dan tidak memaksa. Sedangkan untuk pungutan THR non dinas, pedagang tidak terbuka dengan hal itu dan hanya menyebut dengan istilah “orang-orang sini”.
122
Tabel 4.6 Temuan Lapangan No
Dimensi
1.
- Ukuran
Temuan Lapangan 1. Ukuran kebijakan adalah realisasi retribusi pelayanan pasar yang mencapai target. Untuk
- Tujuan
realisasi belum pernah mencapai target 100%. 2. Tujuan
kebijakan
adalah
untuk
mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar. Banyak pedagang yang tidak tahu tujuan perda, karena sosialisasi belum cukup optimal. -Sasaran
3. Para pedagang yang melakukan aktivitas dagang di sekitar pasar tradisonal dengan menetap
disebuah
tempat
yang
sudah
ditentukan. -Sosialisasi
4. Khusus untuk sosialisasi berupa surat edaran adalah ketika awal
berlakunya Perda yaitu
Mei 2012. Sosialisasi ke pedagang yang baru berjualan, hanya dengan cara diberi tahu saja secara lisan. Sosialiasi rutin biasanya 1 bulan sekali. 2.
Sumberdaya - Manusia
1. Pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya manusia, khususnya kolektor dan staff TU UPTD
-Finansial
Pasar Baru 2. Gaji kolektor perbulan sudah sesuai standar 3. Alur pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku
123
3
Karakter Pelaksana
1. Sikap
kolektor
dalam
memungut
retribusi
pelayanan pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang. 2. Yang mengawasi kebijakan adalah UPTD Pasar Baru Cilegon, khususnya unit pembinaan dan pengembangan.
Sikap/ Disposisi Pelaksana
1. Pedagang tidak dilibatkan dalam pembuatan perda. Hal ini berarti kebijakan bersifat Top-down 2. Tanggapan
pedagang
mendukung,
walaupun
sebagian mereka mengakui kadang tidak membayar salaran ketika sepi pembeli. . Bapak Achmad Djajuli (I4-1) seorang pedagang kain, berkata, “Baik,
dan
tidak
ada
masalah.,
saling
membutuhkan” 3. Menurut Pihak UPTD, hambatan kolektor adalah kesadaran pedagang yang kurang untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib retribusi. 4. Masih ada mindset pencapaian
target
pada diri kolektor, bahwa adalah
tugas
pimpinan,
sedangkan tugas mereka memungut retribusi saja. 5. Ada pedagang yang mengakui kalau jarang diberi karcis oleh kolektor. 5.
Komunikasi antar Organisasi
1. Komunikasi selama ini berjalan, laporan laporan lancar. 2. Koordinasi pihak dinas dan pedagang diadakan jika ada perlu saja, misalnya jika realisasi jauh dari target, ada pembongkaran, dsb. 3. Koordinasi
antar
dinas
mengikuti
Operational Procedure yang berlaku.
Standard
124
6.
Lingkungan - Ekonomi
1. Pedagang kurang terbuka tentang jumlah omset mereka perhari. 2. Pedagang mengatakan bahwa kebijakan tidak mempengaruhi
omset
mereka
perhari.
Walaupun ada juga pedagang yang mengaku merasa kesal jika ditarik salaran ketika sepi pembeli. - Politik
3. Semua informan pedagang yang diwawancarai mengaku kalau kebijakan tidak mempengaruhi pilihan politik lokal mereka. 4. Pedagang mengatakan ada pungutan THR dari pihak dinas (UPTD) mau pun non dinas. 5. Pihak UPTD membenarkan dan menjelaskan bahwa pungutan THR itu bukan untuk PNS melainkan
untuk
TKS
kebersihan
keamanan. Itu pun bersifat sukarela. Sumber : Peneliti, 2015
dan
125
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayaan Pasar di Pasar Baru, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa impelementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini secara garis besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi pada retribusi pelayanan pasar dan juga sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan yaitu kolektor dalam hal ini ketegasan dalam memungut retribusi pelayanan pasar masih kurang optimal. 5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa
rekomendasi sebagai berikut: 1. UPTD Pasar Baru Cilegon harus mengadakan rekrutmen pegawasi sesuai kriteria, dalam hal ini adalah kolektor retribusi pelayanan pasar dan staff TU UPTD pasar Baru Cilegon. 2. UPTD Pasar Baru Cilegon harus memberikan pemahaman pada semua pegawainya bahwa tercapainya target retribusi adalah tugas bersama. 3. Harus ada sosialisasi yang benar benar efektif dari UPTD Pasar Baru untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi kepada pedagang.
126
4. Harus ada
upaya yang efektif dari UPTD Pasar Baru Cilegon guna
menarik pengunjung ke blok-blok yang sepi pembeli, sehingga tidak lagi ada alasan tidak membayar retribusi karena sepi pembeli. 5. Kolektor diberi pemahaman agar jangan sampai tidak memberikan karcis kepada pedagang yang membayar retribusi. Hal ini penting supaya mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dan kepada pedagang, agar dihimbau untuk berhak meminta karcis ketika sudah membayar retribusi. 6. Pengawasan di lapangan oleh Kanit Pembinaan dan Pengembangan UPTD Pasar Baru Cilegon harus benar benar dioptimalkan.
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung. AIPI Bandung -----------------. 2008. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Nugroho, Riant.D. 2004. Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Siahaan, Marihot P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta. -----------------------. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. -------------------------.2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT. Rineka Cipta -------------------------. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama Wachab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT.Bumi Aksara. ---------------------------------. 2012. Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT.Bumi Aksara . Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta. Graha Ilmu. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik; Teori & Proses. Yogyakarta. Media Presindo
Dokumen Lain: Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 M-Dag/Per/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pertokoan dan Pusat Pembelanjaan Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Walikota Cilegon No. 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Rahmayanti (2013). Strategi Peningkatan Retribusi (jasa) Pasar Niaga Daya di Kota Makassar.Unhas.[Internet]. Di dapat dari
. Ulfa (2013). Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. Unhas. .[Internet]. Di dapat dari . Wibowowati (2010). Efektivitas Penarikan Retribusi Pasar dan Kualitas Pelayanan Pasar di Pasar Serang Plaza Serang. Fisip Untirta. [Internet], Di dapat dari http://repository.fisipuntirta.ac.id/75/1/SKRIPSI_Bhakty_Lia_Wibowowati.pdf Http://panjihitamdiufuktimur.blogspot.co.id/2013/10/the-policy process.html
implementation-
Pedoman Wawancara
No. Dimensi 1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut terealisasikan. e. Apakah tujuan dari kebijakan? f. Bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan? g. Siapa menjadi sasaran kebijakan? h. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai kebijakan kepada pedagang? 2 Sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia dan finansial. f. Berapa jumlah tenaga kolektor? g. Berapa upah perhari untuk kolektor? h. Dimanakah domisili kolektor? i. Berapakah target perhari untuk retribusi? j. Bagaimana pengelolaan keuangan retribusi? 3 Karakteristik agen pelaksana, meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. c. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan?. b. Siapa yang mengawasi pelaksanaan Kebijakan? 4 Sikap/ kecenderungan (disposition), yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. a. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Kebijakan?. b. Apa tanggapan dari pedagang terhadap Kebijakan?. c. Seberapa paham implementor terhadap Kebijakan?. 5
Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, yaitu koordinasi dalam implementasi kebijakan publik.
Informan I1, I2, I3 , I4,
I1, I2, I3
I1, I2 ,I4
I1, I2 , I4
I1, I2, I3 , I4
c. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? d. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? 6
Lingkungan eksternal, meliputi kondisi ekonomi dan politik. e. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda ? f. Berapakah omset perhari? g. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ? h. Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar?.
I1, I2, I4
PERTANYAAN DINAS: DISPERINDAGKOP Kota Cilegon, dan KEPALA UPTD PASAR
Q1:Apakah tujuan dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Q2:Bagaimana mengukur keberhasilan Perda? Q3:Siapa menjadi sasaran Perda? Q4:Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? Q5:Berapa jumlah tenaga kolektor? Q6:Berapa upah perhari untuk kolektor? Q7:Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q8:Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Perda? Q9:Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Perda? Q10:Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? Q11Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? Q12:Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q13:Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? Q14:Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
PERTANYAAN PEDAGANG
Q1: Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Q2: Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? Q3: Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? Q4: Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? Q5: Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? Q6: Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q7: Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q8: Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q9: Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? Q10: Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? Q11:Berapakah omset anda perhari? Q12: Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? Q13:Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
PERTANYAAN KOLEKTOR (PEGAWAI DISPERINDAGKOP)
Q1: Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Q2: Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? Q3: Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? Q4:Berapa jumlah tenaga kolektor? Q5:Berapa upah perhari anda? Q6: Dimanakah domisili anda? Q7: Berapakah target dan realisasi retribusi dalam sehari? Q8:Bagaimana sikap anda dalam melaksanakan Perda? Q9:Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? Q10:Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? Q11:Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? Q12:Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? Q13:Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
PERTANYAAN DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah)
Q1: Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Q2: Siapakah yang menjadi sasaran dari Perda ini? Q3: Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? Q4: Bagaimana keuangan yang terjadi dalam mengelola retribusi pelayanan pasar? Q5: Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, dan Pedagang? Q6: Seberapa sering koordinasi yang terjalin antara Dinas. UPTD dan Pedagang?
MATRIK HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA Q I1.1
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ? “Tujuan tentang perda ini.. mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar”
Q2
Bagaimana mengukur keberhasilan dari Perda Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ? “Pertama kita menyiapkan kolektor .. tujuan dari keberhasilan perda (berpikir sejenak)...ini menyangkut ukuran keberhasilan perda ya?” yang pertama itu yang kedua melakukan pendekatan persuasive kepada pedagang. Apa keluhan pedagang,dsb. Pedagang itu tidak hanya diambil uang nya, keluhan nya (pedagang), kolektor tuh didik harus begitu dengan begitu secara otomatis pedagang akan patuh terhadap peraturan daerah”. Jadi ukuran nya pedagang itu patuh terhadap perda?
Q3
“iya patuh terhadap peraturan daerah” Siapa sasaran dari Perda Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Ya otomatis pedagang yang melakukan aktivitas berjualan” Kalau pedagang keliling seperti pedagang siomay?
Q4
“Kalau tidak menetap, tidak kena..”. Ada sosialisasi perda tidak pak kepada pedagang? “.Sosialisasi kita kalau disini ya di UPTD Pasar tiap awal bulan mengadakan sosialisasi.. bukan sama petugas kolektor
aja dari keamanan dan kebersihan katakan itu evaluasi ya evaluasi kinerja bulanan, termasuk itu mah apa.. petugas retribusi juga ya. Walaupun bagaimana… walaupun kita dari recehan ya sosialiasi tiap bulan kita lakukan. Kadang memang ya pedagang itu tidak semua paham gimana ya, mengerti ya?.. ada yang kurang taat, mengerti ya? Tingkat kesadaran nya masih minim, bukan dalam hal tingkat mengerti terhadap perda. Ada yang punya lima kios, bayarnya 1 kios. Disini kan ada kanit pembinaan membawa kolektor itu kan, jadi kita yang kesana kasih arah sosialisasi ke pedagang.. pak bu yang nama nya retribusi pasar wajib…” Q5
Berapa tenaga kerja kolektor retribusi pelayaanan pasar. yang ada di UPTD Pasar Baru Cilegon?
Q6
“Jumlah tenaga kolektor ada… kolektor pelayanan pasar sih ya secara keseluruhan ada 14 ,14 itu kan dengan kolektor kebersihan itu nya mah..(mencoba mengingat).. 8 lah”. Upah perhari untuk kolektor berapa? „‟Kalau dikatakan upah sih tidak, kita kan acuan nya target dari retribusi pasar untuk 2015 ini (menyebutkan angka)jadi kalau kita acuan nya upah mah kita mah gak ada upah karena kita kan ada yg THL, PKK, otomatis kan uda ada honor. Jadi kalau upah kita mah acuan nya gak kesana, tapi tidak menutup kemungkinan buat itu mah ada ya dikit dikit mah ada ” Kalau boleh tahu, honor bulanan untuk kolektor berapa pak? “ Standar THL Rp.1.250.000,-, TKK Rp.2.000.000,-“
Q7
Pernah kah pedagang
mengeluhkan ada nya pungli ke
UPTD ? “Kalau sekarang mah, karena saya termasuk orang lama juga sebetulnya mah sekarang Alhamdulillah sudah tertib, kalau dulu mah ada satu dua cuman itu mah preman preman gitu tuh, mangka nya kita panggil preman preman nya duduk bareng,: “tolong, ini bukan jaman nya lagi berbuat begini”. Ya alhamdulillah sekarang mah sudah kondusif lah”. Waktu itu saya nanya ke padagang, pak katanya ada yang
suka maintain THR dan katanya ada surat edaran nya dari sini (UPTD), itu bener pak? “ Itu sifatnya iya… betul itu dikeluarkan ..jadi THR nya bukan untuk untuk PNS tapi untuk tenaga kerja kebersihan sama yang TKS TKS itu yang keamanan dan kebersihan, lagian dulu sama sekarang sepi sekarang, kalau sekarang mah cukup satu, gak timpa sana timpa sini dari kebersihan ya keamanan nya iya cukup dari kemanan aja yang ngambil peruntukan nya buat mereka (TKS Keamanan dan Kebersihan). Q8
Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan perda? “ Memang kita harus banyak banyak…. harus banyak banyak mengadakan evaluasi untuk kolektor, keamanan dan kebersihan.. gimana cara nya kita disukai pedagang, pedagang suka sama kita, kita sebulan mengadakan evaluasi takut lalai doang. Jadi kemasyarakat pedagang itu yoh tadi itu keluhannya apa kalau memang ada yang.. Kadang kadang pedagang itu kan minta tolong nya ke Kolektor tolong jalan itu kurang, jalan agak diperlebar. Jadi Kolektor sebagai penyerap aspirasi pedagang juga yak pak? “ Sebelum jadi begini kita juga berangkat dari kolektor….jadi kita tahu keluhan.. minimal kita punya wawasan.. kalau kita baca surat kabar katakan surat kabar daerah, otomatis pedagang yang seputar pasar seputar Cilegon nanya nya kan ke Kolektor, jadi kolektor minimal bisa menjelaskan. Jadi kita tuh istilah nya jangan bisa mungut uang, minimal kita bisa menjelaskan begini begini..”
Q9
Apakah pedagang dilibatkan pada pembuatan perda? “enggak”
Q10
Apa tanggapan pedagang terhadap Perda? “Kalau khusus nya tanggapan (negative) terhadap Perda No.7 Tahun 2012 kaya nya enggak ada ya..kalo pedagang masukan
Q11
nya positif, cuman pedagang itu kadang “pak yang didepan itu tolong di tertibin pak biar masuk kedalem biar kita nya dagang disini rame”. Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan perda ? “Jadi ya.. kolektor itu ada copy an perda no 7 tahun 2012 yang memuat tentang pelayanan pasar, tau dibaca tau nggak si kolektor itu kan tetep kita.. tolong dipelajari gini gini secara praktek mah bagus.. jadi kita tidak terlalu memaksakan. Jangan terlalu dipaksakan walaupun memang itu udah peraturan daerah, kalau memang nggak ada, kita kan punya kebijakan lain. Tapi kalau emang kolektor mah paham”.
Q12
Siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ? “ Disini ada 3 Kanit ya, 1. Kanit pembinaan dan pengembangan, membawahi mengawasi kolektor termasuk data kejadian apa potensi apa.. kanit penataan dan pemeliharaan mah kebersihan kalau kanit keamanan dan ketertiban membawahi keamanan”. Kalau di lapangan ada yang mengawasi tidak?
Q13
“ Di lapangan juga apa apa kita Kanit Pembinaan dulu, sebetulnya kanit pembinaan ada nya di lapangan” Koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor, dan Pedagang? “ Koordinasi mah selama ini cukup baik”
Q14
. Seberapa sering diadakannya koordinasi Dinas, UPTD,Kolektor dan Pedagang? “Kita juga kan evaluasi dari ini dulu, dari kita dulu .. ada rencana dari dinas (disperindagkop) evaluasi juga kinerja kita realisasi 3 bulan ini yang tercapainya, ada laporan juga dari DPPKD masalah nya apa keluhan nya apa”
Keterangan : I1.1 = Kasubag TU UPTD Pasar Baru Cilegon: Muhibin Hasan, S.Ip (47 Tahun) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Kamis 25 Agustus 2015 jam 10:52 Wawancara dilakukan di kantor UPTD Pasar Baru Cilegon. Q I1.2
I Q1
Apakah tujuan dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Inti nya sih sama sih mas untuk mencapai pendapatan asli daerah salah satu nya melalui retribusi pelayanan pasar juga”
Q2
Bagaimana mengukur keberhasilan Perda? “ Mengukur nya sih kalau menurut saya dari targetnya itu, targetnya itu kan istilah nya target dari disperindag sekian, itu gimana cara nya kolektor mencapai target itu, dimana dimana dimulai dari kolektor nya sih mas untuk mencapai target itu, bagaimana peran aktif kolektor ke pedagangnya”
Q3
Siapa yang menjadi sasaran perda? “Pedagang” Kalau seperti pedagang es yang keliling tukang ojek kena tidak? “ Oh kalau itu nggak dia kan enggak netep disini, kadang dia kan kemana kemana. Tukang ojek nggak kena”. Perda ini khusus pasar tradisional saja atau modern? “ Kalau ini khusus pasar tradisional sih mas, kalau dulu sebelum ada perda ini ya dulu yang kaya matahari, Ramayana, edi itu ditarik retribusi pelayanan pasarnya tapi itu tiap bulan”.
Q4
Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “ Waktu awal awal sering ya.. sekarang sih pedagang pedagang udah pada tahu, dulu sih sering.. sosialisasi gitu ada himbauan kalau perkios itu bayar sekian, kalau untuk yang kios ya auning itu sekian, beda lagi kalau yang punya dua”. Pas awal awal maksud nya? “ Pas awal awal ada perda (No.7 tahun 2012), kan dulu awal awal 2012 masih pake perda yang lama ( No.7 Tahun 2001), setelah itu distop ama pemda, jadi kosong selama 3 bulan karena Perda No.7 tahun 2012 masih digodog di DPRD perda nya itu, jadi pas mulai 1Mei 2012 mulai berlaku perda ini, itu udah mulai sosialisasi sih ke pedagang”. Kalau untuk pedagang yang baru nempat itu gimana teh, diberi tahu tentang tarif retribusi nya? “Kalau itu mah sekedar pemberitahuan aja, kalau surat edaran mah pas awal awal terbitnya perda ini”
Q5
Berapa jumlah tenaga kolektor? “ Itu di papan..(menunjuk papan struktur organisasi) kalau sekarang sekarang mah nambah sih ya, ada 16 (sambil mengingat dan menghitung) kalau buat yang retribusi pelayanan pasar ada 10..nanti dulu ya mas (mengambil dokumen)..10 mas kalo buat yang itu nya (Retribusi Pelayanan Pasar), jadi 15 semua nya”. Kalau untuk rute kolektor nya kemana saja? “Udah ada sih di SP (Surat Perintah),….. , semua nya sih ada 15 cuma yang ini ada yang masuk sih ada yang baru, ini kan dihitung nya dari Januari, sedangkan dia masuknya dari Agustus.., 15 semua nya, tapi dia udah jalan di Kios B. Tadi kan johani merangkap juga di kios B, sekarang Kios B nya diganti Firdaus Gusti”
Q6
Berapa upah perhari untuk kolektor?
“ Maksudnya upah gimana ya..?”( Kurang memahami pertanyaan) Kalau gaji? “ Oh kalau itu udah dari dinas, iya dari disperindagkop per bulan”
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar, misalkan pungli ? “ Untuk sekarang ini jarang ya, tapi pernah mah mungkin pernah (bukan retribusi pasar)”
Q8
Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Perda? “Sebetulnya nya mah kolektor itu ..( berfikir sejenak)…ramah ke pedagang, ngasih tahu.. cuma pedagang nya aja yang terkadang susah ditarikin retribusi nya itu kaya si kolektor kan ngasih tahu kalo yang punya 3 harus bayar nya 3 ribu cuma pedagang itu ngasih nya 1000, 3 tempat cuma bayar nya satu tempat. Itu kendala nya.. kendala kolektor disini mas..” Pedagang nya pada emang susah ditarik retribusi pelayanan pasar? “Iya, terutama yang kaya pedagang pakaian, alasan nya masih sepi belum laku, ya banyak aja alesan nya..”. Kemarin saya wawancara pedagang pakaian, katanya paling sepi itu kotor nya lima ratus ribu, itu bagaimana? “ Itu kan beda beda mas…, mungkin mas nanya kesitu dagangan nya lumayan, terkadang ada juga sih terutama di blok b, blok b , blok c banyak itu mas, yang kasarnya ditarikin retribusi nya susah.” Kalau yang bekas kebakaran itu gimana (Penarikan retribusi nya)? “ Oh kalau untuk blok D, blok A kan ada yang separuh.. kalo itu mah enggak sih , itu mah lumayan… yang susah itu blok C, karena kebanyakan konsumen itu mau nya yang didepan, dia kan paling ujung blok C itu, justru yang punya disini itu punya
didepan juga ada dia, ngemprak juga ada..karena yang didalem ini cuma buat gudang doang ”. Q9
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Perda? “ Nggak, kalau buat perda nggak dilibatin” Langsung dari atas gitu?
Q10
“ Iya, langsung dari atas” Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? “ Ada yang kasar nya menerima , ada yang tau sendiri lah sifat pedagang kan beda beda, ada yang ya…. udah tau kewajibannya, ada yang pura pura gak tau.”
Q11
Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? “ Kita mah dari UPTD ini lari nya ke kolektor juga mas, bagaimana pun juga si kolektor itu kan harus mempunyai target, udah diituin target targetnya, kamu sekian harus tercapai, karena kan di UPTD juga di audit juga di Dinas nya, sedangkan di Dinas gak tahu menahu, memang harus segitu setoran nya, dan target tahun 2015 sendiri harus tercapai ”. Bagaimana cara menentukan target retribusi pelayanan pasar, apakah dilihat dari fasilitas yang ada di pasar juga? “ Kalo diliat dari jumlah fasilitas yang ada, misalkan blok A 161, blok B sekian itu lebih dari 800 (ribu) mas sehari itu, mungkin kasar nya bisa sejuta setengah kalo kaya begitu, cuma kan kita dari UPTD dengan Dinas sering koordinasi bahwa disini itu kendala nya pedgang itu punya 3 kios bayar sering nya 1 kios, jadi nya agak diturunin (target retribusi). Kalau dulu sih pernah ya waktu awal awal pasar ini dimulai waktu 2009 target nya 360.000.000/tahun enggak tercapai, jauh”.
Q12
Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “ Kan ada kanit pembinaan dan pengembangan, jadi terkadang bisa sebulan sekali, 3 bukan sekali tergantung
setoran kolektor nya juga apakah ada penurunan, terus dilihat dari suasana pasar nya juga sih, misalkan kaya bulan puasa kan kondisi pas lagi dalam keadaan rame, misalkan setoran dari kolektor nya sekian, kok rame setoran nya segitu gitu aja mestinya diadakan evaluasi”. juga Penempatan Kanit Pembinaan dan Pengembangan itu dimana? “Disini (Kantor)” Q13
Q14
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “ Baik ya koordinasi mah” Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “ Kalau koordinasi antara Pedagang Kolektor, UPTD dan Dinas biasa nya itu kalau pendapatan si targetnya itu belum tercapai, misalkan sampai agustus ini kok masih jauh dari target mungkin nanti ada koordinasi dari kanit perdagangan biasa nya, nanti kolektor itu dipanggil.” Kalau UPTD sering koordinasi sengan DPPKD? “Enggak, disperindagkop aja, jadi disperindagkop ke DPPKD. Kita mah cuma pelaksana aja sih mas.” Kalau koordinasi Disperindagkop dengan DPPKD? “Tiap hari kan kita setoran nya ke Dinas (Perindagkop) dari dinas itu ke Bank BJB, dari Bank BJB baru ke DPPKD. Tiap hari rutin, libur nya cuma lebaran doang disini mah mas, sabtu minggu jalan, cuma setoran nya itu hari senin.. karena kan di dinas nya juga sabtu minggu libur bendahara dinas nya. ” Kalau sabtu minggu, UPTD libur ? “ Ada yang piket, masalahnya kalau nggak gitu, takutnya uang nya di pake dulu ama kolektor akhirnya setoran nya kurang….(tidak terdengar jelas)… biasa nya yang piket staff sini.”
Keterangan : I1.2 = Staff Kasubag TU: Nur Ratna, S.E (29 Tahun) Catatan Lapangan = Wawancara Hari Senin 31 Agustus 2015 jam 14:21 WIB. Wawancara dilakukan di Kantor UPTD Pasar Baru Cilegon. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q I Q1
I1.3 Apakah tujuan dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
Q2
“Tujuan nya 1. untuk penataan pasar, termasuk dalam bidang PAD”. Bagaimana mengukur keberhasilan Perda? “ Diukur dari target dan realisasi, kalau misal nya realisasi itu mencapai target berarti kan keberhasilan perda bisa diukur tingkat keberhasilan nya sejauh mana ”
Q3
Siapa yang menjadi sasaran perda? ”Sasaran Perda ya, masyarakat terutama para pedagang yang ada di pasar. Karena bunyi perda ini kan, Perda Retribusi Pelayanan Pasar”.
Q4
Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “ Kalau pedagang ini biasa nya disosialisasikan oleh UPTD”.
Q5
Berapa jumlah tenaga kolektor? “ Waduh kalau kolektor nanya nya ke UPTD nih ya”.
Q6
Berapa upah perhari untuk kolektor? “ UPTD berarti yang tau ya”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam
pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Oh, enggak ada karena ini pasar pemerintah jadi yang narik itu pemerintah, dinas perindustrian perdagangan terutama UPTD”.
Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Perda? “ Seharus nya sesuai dengan tupoksi dia ”. Q9
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Perda? “Oh ya jelas tidak, pedagang tidak dilibatkan dalam pembuatan perda itu, pemerintah (kota) dengan DPR(D), tentu nya kan ada masukan dari uji lapangan seperti apa”.
Q10
Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? “Sejauh ini belum ada tanggapan (negative) ya, yang jelas mereka itu ketika dipungut retribusi, bayar”. Ada yang kontra enggak pak? “ Enggak ada, dia tau kok, bahwa dagang disitu itu dipungut retribusi”. Jadi tanggapan nya positif ya? “Ya positif lah pedagang mah, enggak ada kendala pedagang mah”.
Q11
Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? “ Ya mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan. Selain tugas mereka koletor, ya enggak ada lagi. Mereka punya tugas khusus nagih ke pedagang, setelah dia selesai melaksanakan. Kalau kolektor tidak akan berpikir seperti ini ya, dia hanya eksekutor setelah selesai ya sudah. ”.
Kalau UPTD menurut bapak seberapa paham? “Ya jelas paham geh, UPTD mah karena mereka kan sebagai pelaku pelaksana teknis, perda ini kan pelayanan pasar, teknis nya ada di UPTD, nah UPTD jelas jelas memahami betul isi dari perda tersebut. Kalau untuk yang merekrut kolektor dari mana pak?
Q12
“ Dari Perindag, kalau UPTD mah kan hanya menerima, anggaran bayar apa bayar apa itu disperindag”. Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “ Yang mengawasi UPTD, kepala UPTD. Artinya kan setelah kolektor itu menarik retribusi pelayanan pasar itu kan di setorkan ke UPTD, dari UPTD di setorkan kepada disperindag, dari sini kan ke DPPKD. Ada di SOP nya”.
Q13
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q14
Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Keterangan : I1.3 = Kasi.Pembinaan Pasar Disperindagkop Kota Cilegon: Pak Didi, S.Ip (44 Tahun) Catatan Lapangan = Wawancara Hari Jumat 4 September 2015 jam 11:47 WIB Wawancara dilakukan di Ruangan Tamu Kasi Pembinaan Pasar Disperindagkop Cilegon. Informan sempat mengira peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif ,sehingga beliau menjawab pertanyaan dengan singkat, meskipun pertanyaan terjawab semua. Menurut pengakuan informan kepada peneliti, informan sendiri baru menjabat menjadi Kasi Pembinaan Pasar terhitung Mei 2014. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q I1.4
I Q1
Apakah tujuan dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 ?
Q2
“Untuk pembangunan Kota Cilegon dan pendapatan Kota Cilegon”. Bagaimana mengukur keberhasilan Perda?
pemasukan
”Target dari pencapaian itu tercapai” Q3
Siapa yang menjadi sasaran perda? “Untuk wajib retribusi pedagang, untuk yang menetap aja dari Auning sampai ke Kios”.
Q4
Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Awal-awalnya ada kali ya, sekarang juga ada sih sosialisasinya. Enggak sering sih kalau ada perlu perlu aja”.
Q5
Berapa jumlah tenaga kolektor? “Enggak tau, itu UPTD nya yang tahu”.
Q6
Berapa upah perhari untuk kolektor? “Enggak tahu”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “ HIPSI itu tidak menyatu dengan UPTD, Cuma kalau ada apa apa (aspirasi) nya ke HIPSI, tapi gak semua sih”.
Q8
Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan Perda? “Harus tegas karena ada pedagang yang taat dan tidak taat”.
Q9
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Perda? “Setahu ibu mah enggak, langsung dari atas”.
Q10
Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? “Alhamdulillah bayar, walaupun ada beberapa geliintir pedagang yang tidak membayar, tapi tanggapannya positif”
Q11
Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? “Tidak letterlijk, tapi dalam implementasi nya bagus”
Q12
Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “ Kepala UPTD Pasar Baru, ada sebulan sekali koordinasi antara UPTD Pasar Baru dengan disperindagkop.
Q13
Q14
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Alhamdulillah sampe sekarang lancar, laporan laporan berjalan “ Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Sebulan sekali, kalau laporan ada perbedaan langsung koordinasi”
Keterangan : I1.4 = Nila Oktoria (35 Tahun), Staff Pelaksana Disperindagkop Kota Cilegon Catatan Lapangan = Wawancara Hari Senin 4 September 2015 jam 10.00WIB Wawancara dilakukan di Kantor UPTD Pasar Baru Cilegon. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q I2.1
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Buat menambah pemasukan anggaran daerah”
Q2
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Dikenakan nya ya terutama pedagang”
Q3
Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? “ Dikatakan berhasil ya dengan mencapai target”
Q4
Berapa jumlah tenaga kolektor? “ Ada 14” Kalau yang buat retribusi pelayanan pasar? “Ada 7”
Q5
Berapakah upah anda perhari? “ Gak ada upah disini mah, ada nya gaji”, Maaf, kalau bolek tahu gaji nya berapa pak? “ Kalau saya gaji perbulan, masih 2.400.000, iya kurang lebih”
Q6
Dimanakah domisili anda? “Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang”
Q7
Berapakah target dan realisasi retribusi dalam sehari? “ Beda beda tergantung pedagang, kalau pedagang nya gak ada, retribusi nya juga gak tercapai.” Bapak ditugaskan di blok apa? “ Blok A”
Realisasi ? “ Kadang kadang nyampe 100.000” Q8
Bagaimana sikap anda dalam melaksanakan Perda? “ Ya sama sama (mengerti) ” Kalau ada pedagang yang tidak mau bayar? “ Saya bisa…. ( kurang jelas terdengar), yang nama nya pedagang itu kan cari duit, nanti pas di lokasi bareng bareng bekerja disini biar bapak tercapai usaha dan saya tugas disini tercapai, biar bisa ngolah berbicara, supaya dia kalau betul betul ada mah, bayar. Kalau enggak ada mah, ya terpaksa enggak bayar.” Pernah tidak ada pedagang yang mengeluhkan kolektor yang lupa ngasih karcis? “enggak pernah”
Q9
Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? “Tanggapan pedagang ya gak papa sama sama membantu. Positif.”
Q10
Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan Perda? “ Seperti nya hanya kolektor tahu nya bagaimana cara nya supaya target itu tercapai. Arti nya terutama begini, memang saya sebagai kolektor masalah target… memang saya usahakan pengen tercapai, tapi tercapai dan tidak tercapai itu kan urusan pimpinan, karena kalau saya mah bagaimana pedagang kan, kalau pedagang nya bayar kan mungkin sampe target, kalau gak bayar ya mengurangi target”.
Q11
Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “ Jadi gini untuk mengawasi mah pimpinan (Kasubag TU), saya sebagai kolektor mah enggak ada”. Kalau yang Kanit Pembinaan dan Pengawasan tugas nya apa pak?
“ Ya kanit pembinaan itu kan …ada kemacetan di jalan atau ada pedagang yang tidak layak itu bagian kanit pembinaan”. Kalau di lapangan ada yang mengawasi tidak pak? “ Ada, tetep stand by aja disana”. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q12
“Enggak tahu” Kalau koordinasi dari UPTD ke Pedagang? “ Ya sering, kadang ngasih arahan ke pedagang, gimana baik nya pedagang, jangan mengganggu aktifitas jalan, artinya UPTD juga tidak melarang aktifitas jualan gitu”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q13
“ Boleh dikatakan rutin iya, kadang kadang dua hari juga turun” Keterangan : I2.1 = Pak Khalim (52 Tahun), Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar dan pernah merangkap menjadi Kanit Pembinaan dan Pengawasan UPTD Pasar Baru Cilegon (Kanit Pembinaan dan Pengawasaan pada waktu wawancara, belum ada yang menjabat). Informan cukup terbuka. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara di lakukan di Kantor UPTD Pasar Baru Cilegon hari Rabu, 2 September 2015 Jam 13:28.WIB.
Q I Q1
I2.2 Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “Untuk menarik pembayaran retribusi pelayanan pasar untuk angsuran perkios itu seribu, punya dua, dua ribu”. Kalau Pedagang keliling kena gak?
“Nggak, nggak kena”. Q2
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ nyalar itu buat yang dagang, kan saya di blok C (bilang ke pedagang) wajib harus bayar retribusi pasar” Kalau Pedagang keliling kena gak? “ Enggak, kalau enggak nempat mah, kalau jualan nya ditempat kena”.
Q3
Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? “ Kan dalam suatu wilayah itu ditarget, gimana cara nya untuk mencapai target”
Q4
Berapa jumlah tenaga kolektor? “Kurang lebih 17” Yang untuk retribusi pelayanan pasar? “Pertempatkan 1 orang (untuk retribusi pelayanan pasar), jadi pertempat itu ada 3 , retribusi harian pasar, kebersihan, kemanan”
Q5
Berapakah upah anda perhari? “Perbulan, digaji..” Kalau boleh tau Gaji per hari nya berapa? “Ya, lumayan buat beli kopi mah”
Q6
Dimanakah domisili anda? “ Asli Serang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang”.
Q7
Berapakah target dan realisasi retribusi dalam sehari? “Ditarget kalau diri pribadi saya aja Rp.50.000,-“ Yang nentuin target nya siapa? “ Dari kantor, ditarget dari kantor kita tinggal melaksanakan” Realisasi nya perhari biasa nya berapa tuh? “Mencapai paling 50 ribu -56 ribu, tergantung yang
dagang..(kurang jelas terdengar).. maksimal, paling maksimal ya.. 63 ribu” Penentuan target itu tiap blok beda ya?
Q8
“ Beda, tergantung tempat dan kondisi, kaya nya retribusi pelayanan pasar yang paling terkecil saya sendiri” Bagaimana sikap anda dalam melaksanakan Perda? “ Berhadapan dengan orang itu gimana cara nya saya sopan dia pun segan gitu tuh, gimana cara nya bayar ya dengan bahasa yang halus, kaya gitu lah, yang baik baik biar dia ngasih, nerima, kan enak”. Pernahkah ada pedagang yang tidak membayar? “ Ada.. ada juga, paling satu kali, dua kali, tiga kali enggak nurut, saya tegas, terus kalau enggak mau nurut juga, paling saya laporan ke kantor, dari kantor nanti ditindakin”. Setahu anda, pernah kah ada teman sesama kolektor yang lupa memberi karcis? “ Lupa ngasih ? kan gini ..pemberian karcis ya... ada yang mau dikasih, ada yang mau enggak, kalau yang mau, dikasih.. kalau dikasih bilang nya “ udah gak usah”, ya taruh lagi. Kadang saya juga ngerasa gimana kalau dia bayar saya juga harus memberikan karcis, udah aja taruh ditempat pedagang nya”. Tapi pernahkah ada pedagang yang protes ada kolektor yang lupa memberi karcis? “Alhamdulillah belum pernah, paling ngeluh nya dagangan nya sepi, kaya gitu gitu aja pedagang mah”.
Q9
Apa tanggapan dari pedagang terhadap Perda? “ Kalau masalah tanggapan sih, tanggapan pedagang ya.. , ya.. selagi dia ada pasti bayar, kalau dia laku jualannya bayar, kalau enggak laku juga dia pasti berusaha ngasih, yang nama nya retribusi kan wajib”.
Q10
Seberapa paham implementor terhadap isi dan tujuan
Perda? “Belum , belum ngeliat (perda nya)” Apakah anda paham retribusi ini setoran nya kemana, alur nya bagaimana ? “Iya”. Q11
Siapa yang mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Kita disini ada koordinator nama nya..” Koordinator itu tugas nya untuk apa? “Kaya ada pengeluaran (Kurang jelas terdengar) gitu tuh, kalau ada pedagang yang tidak membayar, entar disamperin ama apa sih nama nya lupa..pembinaan dan pengembangan, “Pak saya lapor, kalau si A nih susah bayar”, nanti dikasih arahan.”
Q12
Q13
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Ada” Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Kurang lebih 1 tahun ada 4 kali”
Keterangan : I2.2 = Gojali (24 Tahun), Kolektor Retribusi Pelayanan Pasar UPTD Pasar Baru Cilegon. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Kamis 27 Agustus 2015 jam 12:14 WIB. Wawancara dilakukan di ruangan tamu Kantor UPTD Pasar Baru Cilegon. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q I Q1
I3.1 Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Itu merupakan landasan hukum Pemerintah Kota Cilegon , terkait pungutan yang diberikan atau dilakukan oleh dinas perindagkop yang membawahi UPTD Pasar ini terkait dengan pelayanan yang ada di pasar, salah satu nya di mana, di Pasar Baru ya. Yaitu menjadi payung hukum bagi petugas untuk dalam hal memberikan pelayanan khusus nya pedagang harus memberikan kontribusi dalam hal ini, membayar retribusi sesuai dengan angka nominal yang tertuang dalam perda dan itu mungkin dilakukan oleh petugas UPTD yang ada dilapangan untuk memungut retribusi. Nah, dari hasil retribusi itu tentu nya akan dipergunakan untuk opersional, mungkin penunjang kegiatan yan ada di pasar dan tentunya melalui alur mekanisme masuk dulu ke kas umum daerah. Yaitu mekanisme nya sesuai dengan yang ada di perda, petugas UPTD memungut retribusi, dikumpulkan oleh kolektor, kemudian oleh bendahara penerimaan diperindagkop disetorkan kepada kas umum daerah. Untuk berapa sih target yang ditetapkan, tentu kita DPPKD berkoordinasi dengan pihak Disperindagkop berapa sih kira kira target yang bisa dicapai dalam 1 tahun anggaran. Misal nya, target tahun 2015 ini Disperindag, diberikan target retribusi pelayanan pasar itu sebesar Rp.432.564.000,-, nah ini dalam satu tahun yang ini mungkin ada beberapa titik pasar yang ada di Kota Cilegon”. Kemudian koordinasi dengan DPPKD( Khusus Seksi Perencanaan dan pengendalian), tentu kita dalam hal awal perencanaan anggaran seberapa besar sih potensi yang ada di Pasar.
Q2
Siapakah yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Tentu para pedagang yang melakukan usaha nya yang ada di Pasar tersebut, misalkan Pasar Baru Cilegon tentu yang dikenakan sebagai sasaran dari perda No.,7 tahun 2012 tentu nya adalah para pedagang yang berjualan disekitar pasar tersebut”.
Q3
Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? “Untuk mengukur keberhasilan dari perda tersebut, tentu nya seberapa banyak jumlah pedagang yang ada di pasar tersbut, kemudian juga seberapa banyak pedagang memberikan kontribusi nya melalui retribusi pelayanan pasar tentu nya dari target yang sudah ditentukan oleh Dinas Perindagkop ya.. ini akan melihat seberapa banyak sih jumlah pedagang yang berusaha di pasar tersebut, kemudian seberapa besar pendapatan yang diterima dari pembayaran retribusi tersebut. Biasa nya di akhir tahun bisa kelihatan itu dari target yang sudah ditetapkan itu akan terlihat dari realisasi yang realisasi yang sudah dicapai. Tentu dari target yang sudah dicapai sekitar 432 juta (Tahun 2015) dan di akhir tahun tercapai tentu berarti sasaran atau keberhasilan dari Perda No,7 Tahun 2012 ini betul betul efektif. ini mungkin ditunjang dari kesadaran sebagai pedagang untuk membayar retribusi dan juga kesadaran dari Petugas UPTD juga yang betul betul memungut sesuai dengan yang diterapkan oleh Perda”.
Q4
Bagaimana keuangan yang retribusi pelayanan pasar?
terjadi
dalam
mengelola
“Seperti yang disampaikan di dalam perda , bahwa hasil pungutan retribusi ini dikelola oleh UPTD kemudian hasil dari apa yang dikumpulkan oleh pihak para pedagang itu dihimpun oleh bendahara penerimaan disperindag, dihimpun mungkin dalammungkin waktu 1 x 24 jam langsung disetorkan ke kas umum daerah, dalam hali ini ada di BJB ya, dan tentu nya dilaporkan dari apa yang sudah disetorkan itu ke pihak akuntansi dan ke pihak seksi pelaporan di apa bidang dana perimbangan”. Q5
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, dan Pedagang? “Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan koordinasi dalam hal penentuan target itu yang menentukan target DPPKD melakukan koordinasi dengan dinas (Perindagkop) untuk menentukan target 1 tahun anggaran, kemudian berkoordinasi dalam pencapaian target, setiap triwulan kita selalu
mengadakan rekon dan termasuk juga melakukan evaluasi pencapaian target, apakah target nya nanti bisa dirubah atau tidak, apabila mengalami peningkatan tentu akan dilakukan perubahan target anggaran sehingga menjadi meningkat. Tapi kalau memang hasil dari pencapaian target, tentu ada hal hal yang perlu di evaluasi.” Q6
Seberapa sering koordinasi yang terjalin antara Dinas. UPTD dan Pedagang?
“Tentu berkoordinasi biasanya pada saat penyusunan anggaran, itu yang pertama. Kemudian pada saat tahap implementasi pelaksanaan itu kaitan pada jumlah setoran dari pedagang termasuk juga evaluasi evaluasi yang selalu muncul permasalahan permasalahan yang ada di lapangan”. Keterangan : I3.1 = Hendra Pradipta (33 Tahun), Kasi Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Senin 9 September 2015 jam 15:01 Wawancara dilakukan di ruangan Kasi Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q I Q1
Q2
I3.2 Apakah tujuan dari Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “Seperti yang saya sampaikan tadi, perda ini kan yang spesifiknya perindag, tapi kalau menanyakan apa tujuan nya spesifik nya yang bisa menjawab perindag, karena mereka yang membuat”. Siapakah yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Kalau yang seperti saya sampaikan tadi, kalau yang kaitan dengan teknis nya ya retribusi ini.., karena mereka yang membuat, mereka yang lebih kompeten menjawab.Ini kan kalau dari perda bisa dilihat (Sambil membaca copy-an perda Kota Cilegon No.7 tahun 2012 )”. Dari sini kita bisa ambil ini lah, tapi lebih tepatnya (Dinas) Perindag lebih spesifiknya. Kalau di kami seperti yang sudah saya sampaikan, hanya penerimaan yang masuk ke kas daerah, nah itu bukti penerimaan kas daerah itu disampaikan tembusan nya ke kami
itu untuk di sanding, atau dicocokan dengan pengakuan setoran dari Dinas Perindag yang mengelola retribusi pasar ini, kalau kami kapasitas nya sebatas itu aja, kita hanya menerima setoran dari kas daerah, lalu kita catat setoran itu nanti untuk dicompare dengan pengakuan yang sudah ditetapkan dari pihak disperindagkop itu sendiri, jadi kita hanya mencatat saja”. Q3
/ Bagaimana cara mengukur standar keberhasilan dari Perda ini? “Kalau untuk pengukuran kan mereka yang tahu, apakah tingkat kepatuhan, apakah tingkat pencapaian target retribusi mereka yang tahu, kalau retribusi untuk mereka mungkin…pada saat retribusi itu ditetapkan dan itu tercapai dalam waktu 1 tahun, mungkin menurut mereka berhasil, untuk ini nya pencapaian retribusi nya, tapi belum tentu kepatuhan dari wajib retribusi nya itu, kalau mereka agak agak bandel atau apa, tapi nampaknya ukuran keberhasilan nya dilihat dari pencapaian target”.
Q4
Bagaimana keuangan yang retribusi pelayanan pasar?
terjadi
dalam
mengelola
“Alur yang sudah dibuat oleh disperindag itu kalau saya lihat sudah cukup ya (sambil membaca copy-an Perwal Kota Cilegon No.18 Tahun 2012 ), mereka kan menyetorkan ya, yang perlu saya sampaikan itu dari UPTD setor ke bendahara penerimaan nya, dari bendahara penerimaan mereka menyetorkan melalui ini.. ke bendahara umum milik kas daerah, dari kas daerah nanti ada petikan nya atau pendikan nya ke kami berupa ini..(menunjuk sebuah berkas).. bendahara penerimaan itu menyetorkan hasil pemungutan retribusi jadi artinya kalau pungutan nya tiap hari, mereka datang tiap hari, sudah betul mereka datang ke diperindag melalui BJB disertai dengan STS, itu sudah betul terus bendahara penerimaan tiap bulan nya itu dari setoran setoran harian ini mereka terus melaporkan… kalau anda lihat dari alur ini ( sambil membaca copy-an perwal) bendahara penerimaan ini menyerahkan hasil laporan dari hasil pemugutan retribusi ini dengan melakukan
rekonsiliasi. Mereka mempunyai bukti setor, bukti setor ini dicatet di registrasi seperti ini, ini secara performatif tersistem masuk ke dalam kas penerimaan daerah harian bendahara ini, jadi mereka menyetorkan dalam semacam seperti ini kemudian di compare dengan input-an kami.. nanti hasil inputan kami dengan mereka sama, nanti cocok gitu sehingga kami tuangkan ke dalam hasil rekonsiliasi bahwa kami dengan disperindag sama , tidak ada selisih, udah gitu aja kami mah.” Q5
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD, dan Pedagang? “Kalau di kami seperti yang sudah saya sampaikan, hanya penerimaan yang masuk ke kas daerah, nah itu bukti penerimaan kas daerah itu disampaikan tembusan nya ke kami itu untuk di sanding, atau dicocokan dengan pengakuan setoran dari Dinas Perindag yang mengelola retribusi pasar ini, kalau kami kapasitas nya sebatas itu aja, kita hanya menerima setoran dari kas daerah, lalu kita catat setoran itu nanti untuk dicompare dengan pengakuan yang sudah ditetapkan dari pihak disperindagkop itu sendiri, jadi kita hanya mencatat saja”.
Q6
Seberapa sering koordinasi yang terjalin antara Dinas. UPTD dan Pedagang? *Ada di dokumen
Keterangan
: I3.2 = Ibu Puji Wahyuningsih (54 Tahun), Kasi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Senin 9 September 2015 jam 15:28 WIB. Wawancara dilakukan di ruangan Kasi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon. Informan sempat mempertanyakan alasan peneliti melakukan wawancara ke DPPKD Kota Cilegon, karena menurut yang bersangkutan akan lebih spesifik jika menanyakan Perda Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 ke Dinas Perindagkop, namun informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. * Hanya beberapa poin saja yang sempat ditanyakan, mengingat waktu yang terbatas, namun jawaban informan sudah cukup mewakili keseluruhan pertanyaan.
Q 1.4.1
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Menambah income daerah”
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Para pedagang, toko, auning, yang dikenai sasaran retribusi pelayanan pasar” Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Ada, sosialisasi”.
Q4
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Baik, dan tidak ada masalah. Saling membutuhkan”.
Q5
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “Tidak tahu”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Sikap dari petugas biasa, tidak pernah melihat ada penyimpangan”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Tidak ada pihak lain yang memaksa untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar. Jika pun ada niatnya sedekah”.
Q8
Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Tidak ada pihak yang mengawasi (di lapangan). Kadang kadang orang pasar nya tidak peduli diberi karcis atau tidak peduli diberi karcis atau tidak”.
Q9
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Ada, koordinasi (dengan pedagang) tapi jarang”
Q10
Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Ada, tapi tidak sering. Tapi tidak tahu pasti nya”.
Q11
Berapakah omset anda perhari? “Tidak menentu, kadang kadang lumayan. Lebih nyaman di lokasi yang sekarang ( Kranggot) Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Tidak mempengaruhi omset dan tidak mengganggu”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak. Tidak mempengaruhi” Keterangan : I4.1 = Achmad Djajuli (55 Tahun) ,Pedagang Baju (Kios) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Sabtu 29 Juli 2015 jam 13:30 Wawancara dilakukan di kios tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q 1.4.2
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Untuk Fasilitas pasar”.
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Semua pedagang yang berjualan di pasar” Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Belum tahu, tapi di karcis sudah ada penjelasannya”.
Q4 Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Tidak keberatan karena ada timbal balik positifnya dengan kita” Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “Tidak, diajak langsung dari kantor dinas”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan
pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Sopan dan tidak memaksa juga pengertian kalau pedagang sedang belum dapet. Ditarik hanya dua karcis, keamanan dan kebersihan, tetapi lebih jelasnya Tanya bos”. Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Enggak ada sih”. Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar?
Q8
“Belum tahu” Q9
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Ada dan berjalan. Biasanya perwakilan”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q10
“Kurang tahu”. Q11
Berapakah omset anda perhari? “Tergantung keadaan pasar kalau kita lagi rame, ya rame. Pas deket deket lebaran rame”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Tidak mengganggu, karena sedikit”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak sih, tidak mempengaruhi”. Keterangan
: I4.2= Nurhasanah (20 Tahun), pedagang baju di Pasar Baru Cilegon (Kios) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Kamis 30 Juli 2015 jam 13:08 WIB Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q I Q1
1.4.3 Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar? “ Untuk membangun fasilitas jalan”. Q2 Q3
Q4 Q5
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Pedagang, selain pedagang tidak boleh ditarik”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang?“ Dikasih tahu melalui petugas salaran, tapi kalau sosialisasi khusus belum pernah”. Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Tidak keberatan, tapi harus bertujuan jelas”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “Pedagang gak dilibatkan, kecuali nilai tariff nya besar, harus dilibatkan. Ada HIPSI, sebagai wadah aspirasi pedagang sebagai penghubung ke dinas”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Familiar, sudah seperti kerabat sendiri. Sopan dan mengerti, jika ada pedagang yang sekali kali gak bayar, fleksibel pengertian. Tapi jika berturut turut akan ditindak dan ada balasannya ”.
Q7
Q8
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Tidak ada pungli, karena ada HIPSI, tidak akan berani. HIPSI sendiri dalam naungan Disperindagkop”. Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Secara langsung dilapangan gak ada, kalau di kantor mungkin ada”.
Q9
Q10
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Ada perwakilan HIPSI, secara langsung pernah. Kecuali yang tidak bisa diwakilkan seperti perpanjangan kontrak”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Baru sekali, hanya perpanjangan kontrak. Kalau selain itu tidak ada mas”.
Q11
Berapakah omset anda perhari? “Tergantung kondisi pembeli, kalau menjelang lebaran rame
banget minimal 500 ribu, bisa nyampe 10 Juta”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Engga berpengaruh” Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Tidak mempengaruhi”. Keterangan : I4.3 = Ibu Tari (47 Tahun) ,pedagang baju di Pasar Baru Cilegon (Kios) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Kamis 30 Juli 2015 jam 14:30 WIB. Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q 1.4.4
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Belum tau “
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Setiap hari untuk pedagang, tergantung warungnya”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Enggak ada”
Q4 Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Kalau lagi rame iya aja gak kerasa, tapi kalau lagi sepi ya.. gimana keadaan orang belanja”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “Enggak pernah, langsung dari atas”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Sopan. Setiap minta salaran langsung dikasih karcis nya. Tapi untuk retrribusi pelayanan pasar ada 2 orang datang masing masing 1000. Kalau dulu diminta 3 tapi sekarang 2 macam aja, kebersihan dan keamanan”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar?
“Setahu saya enggak ada” Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar?
Q8
“Enggak ada” Q9
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Berjalan baik”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q10
“Ada, tapi tidak sebulan sekali. Tidak pasti.” Q11
Berapakah omset anda perhari? “Sedang, gak besar, gak kecil‟. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak mengganggu”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak mempengaruhi”. Keterangan : I4.4 = Ibu Ina (35 Tahun), pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Sabtu 01 Agustus 2015 jam 14:43 WIB. Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q 1.4.5
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Buat pembangunan pasar, gaji gaji pegawai”.
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Seluruh pedagang dari dalam dan dari luar”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Dulu pernah”.
Q4
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Untuk sementara ini mendukung, karena masih wajar”.
Q5
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “Enggak. Pedagang sekedar jualan”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Kadang dikasih (karcis), kadang enggak sering nya enggak dikasih yang wajib nya 1000 dua, sopan (sikap kolektor).”
Q7
Q8
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Gak ada, tapi kalau kita berani gak ada. Kalau kita gak berani ,ada”. Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Mungkin di kantornya ada”.
Q9 Q10
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Kalau dulu mah ada, paling masalah tempat”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Enggak rutin. Paling kalau ada perlu, itu juga jarang”.
Q11
Berapakah omset anda perhari? “Biasa, tergantung. Kalau hari minggu rame, kalau hari biasa sepi”.
Q12 Q13
Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak sih, tapi kalau lagi sepi mah kesel juga kadang. Kalau sepi mah lewat”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
“Enggak mempengaruhi”. Keterangan : I4.1 = Ade (37 Tahun), pedagang sayur di Pasar Baru Cilegon (Auning). Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Senin 3 Agustus 2015 jam 13:55 WIB. Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q 1.4.6
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Enggak tahu, itu kan setiap pasar juga ada”.
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Semua pedagang, gak ruko gak yang kios”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Enggak ada”.
Q4 Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Biasa sih, setiap pasar juga ada”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “ Gak ada”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Biasa aja. Kadang becanda, selalu ngasih karcis. Kita gak bayar, gak papa, lewat aja”.
Q7 Q8
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Gak ada, pungli gak ada”. Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Gak ada”.
Q9 Q10
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Paling kalau ada perombakan atau apa”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “Kalau ada perlu aja”.
Q11
Berapakah omset anda perhari? “Omset tergantung dagangannya kalau kecil 3 juta setengah
sehari, kalau lagi rame 10 juta juga nyampe”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak ada dorongan kaya gitu, dipasar mah siapa gua siapa elu mau yang mimpin nya siapa, tetep aja pedagang mah dagang”. Keterangan : I4.6 = Hendri (38 Tahun) ,pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Rabu 3 Agustus 2015 jam 14:21WIB. Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Q 1.4.7
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “ Untuk pemasukan daerah.”
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “Untuk pedagang-pedagang, semua yang berjualan aja mau yang negmprak juga, yang ngegelar-gelar, paling pagi-pagi”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Pernah sih ada, jarang.”
Q4 Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “Bagus-bagus aja untuk kesejahteraan pasar”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “.Belum pernah. Cuma ya udah aturan nya kaya gitu, ya kita ikutin aja”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar?
“Pada sopan sih, pada salam terus. Kalau gak sopan gak kita ladeni kalau dalam keadaan sibuk, karcis nya juga dikasih terus”. Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “.Gak ada, gak ada pungli-pungli”. Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar?
Q8
“Gak ada kalau di lapangan”.. Q9
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Untuk masalah retribusi sih gak ada, tapi untuk yang lain ada”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q10
“Setahun doang, itu pun masalah pembenahan pasar”. Q11
Berapakah omset anda perhari? .”Biasa aja”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak sih, bagi saya sih enggak. Asal kemananan kebersihan, itu aja.”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak berfikiran kesitu”. Keterangan : I4.7 = Supandi (40 Tahun) ,pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Rabu 3 Agustus 2015 jam 14:35WIB. Wawancara dilakukan di tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q I Q1
1.4.8 Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “Mungkin buat kas pasar, soalnya petugas nya kalau ditanya
buat apa ya buat retribusi”. Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Buat pedagang aja, disitu ( menunjuk ke emprakan) juga dimintain kok” . Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Enggak, kecuali ada yang pindah pindah, bongkar-bongkar”.
Q4
Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “ Sebenarnya mah sah sah aja asal jelas. Cuma disini yang kurang itu keamanan, soalnya disini ada yang kebobolan. Biasanya warung itu ada yang congkel”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “ Enggak, mungkin sudah dipilih pilih sendiri tariff nya”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Biasa –biasa aja sih mas, pokok nya ngasih kertas (karcis), kita langsung bayar”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Hari hari gini gak ada. Pas lebaran ada yang maintain THR, dari dinas ada, dari orang-orang (selain dinas) juga ada”.
Q8
Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Gak ada sih kaya nya, setahu saya sih enggak ada. Mungkin dikantornya ada”.
Q9
Q10
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Paling dikasih surat edaran. Paling kalau rapat pas mau dibongkar atau mau pindah ke sana”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “.Enggak ada rapat rutin, kita mah paling butuh nya jualan. Itu aja kan”.
Q11
Berapakah omset anda perhari?
“Alhamdulillah semua tercukupi”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak sih, soalnya paling berapa sih, paling seribu dua ribu.” Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak berpengaruh.” : I4.8 = Elok (25 Tahun) , pedagang sembako di Pasar Baru Cilegon. (Auning) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Kamis 4 Agustus 2015 jam 11:53 WIB. Wawancara dilakukan di warung tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
Keterangan
Q 1.4.9
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “Enggak tahu ya”.
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Buat pedagang”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Kurang tahu, biasa nya bos itu mah. Saya mah anak buah”.
Q4 Q5
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “ .biasa aja. Ga untuk apa apa (yang negative)”. Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “ Langsung dari dinas nya”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Biasa aja. Jarang ( diberi karcis)”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Enggak ada”
Q8
Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Enggak ada”
Q9
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Berjalan dengan baik, biasa nya mau gusuran”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang?
Q10
“ Kurang tahu, soalnya saya mah anak buah”. Q11
Berapakah omset anda perhari? “Biasa aja”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak sih”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
Q12 Q13
“Enggak mempengaruhi”. Keterangan : I4.9 = Ipul (25 Tahun), pedagang sayur di Pasar Baru Cilegon.(Emprakan) Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Rabu 5 Agustus 2015 jam 13.30 WIB. Wawancara dilakukan di tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Q 1.4.10
I Q1
Apakah tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? “Enggak tau ya”.
Q2 Q3
Siapa yang menjadi sasaran dari Perda ini? “ Pedagang yang di dalem, paling 1000”. Seberapa sering diadakan sosialisasi mengenai Perda kepada pedagang? “Enggak tau ya, kalau masalah itu”.
Q4
Bagaimana tanggapan anda terhadap Perda? “ .Biasalah, yang namanya di pasar, gitu ya.”
Q5
Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan perda? “ Enggak sih”.
Q6
Bagaimana sikap dari kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Baik, tidak memperhatikan (diberi karcis atau tidak) kalau lagi sibuk. Kalau lupa bayar gak dimintai tempat ikan mah”.
Q7
Adakah pihak lain (informal) yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Resmi semua”.
Q8
Siapakah yang mengawasi pemungutan retribusi pelayanan pasar? “Enggak tau”.
Q9 Q10
Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, UPTD dan Pedagang? “Kemaren ada rapat mau ngebagusin”. Seberapa sering diadakan koordinasi Dinas, UPTD, Kolektor dan Pedagang? “ Enggak (rutin) sih, paling kalau mau lagi rapat”.
Q11
Berapakah omset anda perhari? “Ya lumayan lah”.
Q12 Q13
Apakah kebijakan ini mempengaruhi omset anda? “Enggak sih”. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pilihan politik lokal anda ?
“Jadi seneng, wajar lah buat kebersihan”. Keterangan : I4.10 = Romli (35 Tahun) ,pedagang ikan di Pasar Baru Cilegon. Q = Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Catatan Lapangan = Wawancara Hari Minggu 9 Agustus 2015 jam 10.00 WIB. Wawancara dilakukan di tempat usaha beliau. Informan cukup terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.
MATRIK HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI DATA 1.
Ukuran dan Tujuan Q
Apakah tujuan dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 I
tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
I1.1
“Tujuan tentang perda ini.. mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar”
I1.2
“ Inti nya sih sama sih mas untuk mencapai pendapatan asli daerah salah satu nya melalui retribusi pelayanan pasar juga”
I1.3 I1.4 I2.1 I2.2
“Tujuan nya 1. untuk penataan pasar, termasuk dalam bidang PAD”. “Untuk pembangunan Kota Cilegon dan pemasukan pendapatan Kota Cilegon”. “ Buat menambah pemasukan anggaran daerah” “Untuk menarik pembayaran retribusi pelayanan pasar untuk angsuran perkios itu seribu, punya dua, dua ribu”. Untuk pedagang keliling kena gak?
I3.1
“ Nggak, nggak kena”. “ Itu merupakan landasan hukum Pemerintah Kota Cilegon , terkait pungutan yang diberikan atau dilakukan oleh dinas perindagkop yang membawahi UPTD Pasar ini terkait dengan pelayanan yang ada di pasar, salah satu nya di mana, di Pasar Baru ya. Yaitu menjadi payung hukum bagi petugas untuk dalam hal memberikan pelayanan khusus nya pedagang harus memberikan kontribusi dalam hal ini, membayar retribusi sesuai dengan angka nominal yang tertuang dalam perda dan itu mungkin dilakukan oleh petugas UPTD yang ada dilapangan untuk memungut retribusi. Nah, dari hasil retribusi itu tentu nya akan dipergunakan untuk opersional, mungkin penunjang kegiatan yan ada di pasar dan tentunya melalui alur mekanisme masuk dulu ke kas umum daerah. Yaitu mekanisme nya sesuai dengan yang ada di perda, petugas UPTD memungut retribusi, dikumpulkan oleh kolektor, kemudian oleh bendahara penerimaan diperindagkop disetorkan kepada kas umum daerah. Untuk berapa sih target yang ditetapkan, tentu kita DPPKD berkoordinasi dengan pihak Disperindagkop berapa sih kira kira target yang bisa dicapai dalam 1 tahun anggaran. Misal nya, target tahun 2015 ini Disperindag, diberikan target retribusi pelayanan pasar itu sebesar Rp.432.564.000,-, nah ini dalam satu tahun yang ini
mungkin ada beberapa titik pasar yang ada di Kota Cilegon”. Kemudian koordinasi dengan DPPKD( Khusus Seksi Perencanaan dan pengendalian), tentu kita dalam hal awal perencanaan anggaran seberapa besar sih potensi yang ada di Pasar”. “Seperti yang saya sampaikan tadi, perda ini kan yang spesifiknya perindag, tapi kalau menanyakan apa tujuan nya spesifik nya yang bisa menjawab perindag, karena mereka yang membuat”. “ Menambah income daerah” “ Untuk Fasilitas pasar”. “ Untuk membangun fasilitas jalan”. “ Belum tau “ “ Buat pembangunan pasar, gaji gaji pegawai”. “ Enggak tahu, itu kan setiap pasar juga ada”. “ Untuk pemasukan daerah.” “Mungkin buat kas pasar, soalnya petugas nya kalau ditanya buat apa, ya buat retribusi”. “Enggak tahu ya”. “Enggak tau ya”.
I3.2
I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Q
Apakah yang menjadi ukuran keberhasilan Kebijakan? I I1.1
“Pertama kita menyiapkan kolektor .. tujuan dari keberhasilan perda (berpikir sejenak)...ini menyangkut ukuran keberhasilan perda ya?” yang pertama itu yang kedua melakukan pendekatan persuasive kepada pedagang. Apa keluhan pedagang,dsb. Pedagang itu tidak hanya diambil uang nya, keluhan nya (pedagang), kolektor tuh didik harus begitu dengan begitu secara otomatis pedagang akan patuh terhadap peraturan daerah”. Jadi ukuran nya pedagang itu patuh terhadap perda?
I1.2
“iya patuh terhadap peraturan daerah” “ Mengukur nya sih kalau menurut saya dari targetnya itu, targetnya itu kan istilah nya target dari disperindag sekian, itu gimana cara nya kolektor mencapai target itu, dimana dimana dimulai dari kolektor nya sih mas untuk mencapai target itu, bagaimana peran aktif kolektor ke pedagangnya”
“ Diukur dari target dan realisasi, kalau misal nya realisasi itu mencapai target berarti kan keberhasilan perda bisa diukur tingkat keberhasilan nya sejauh mana “ ”Target dari pencapaian itu tercapai” “ Dikatakan berhasil ya dengan mencapai target” “ Kan dalam suatu wilayah itu ditarget, gimana cara nya untuk mencapai target” “Untuk mengukur keberhasilan dari perda tersebut, tentu nya seberapa banyak jumlah pedagang yang ada di pasar tersbut, kemudian juga seberapa banyak pedagang memberikan kontribusi nya melalui retribusi pelayanan pasar tentu nya dari target yang sudah ditentukan oleh Dinas Perindagkop ya.. ini akan melihat seberapa banyak sih jumlah pedagang yang berusaha di pasar tersebut, kemudian seberapa besar pendapatan yang diterima dari pembayaran retribusi tersebut. Biasa nya di akhir tahun bisa kelihatan itu dari target yang sudah ditetapkan itu akan terlihat dari realisasi yang realisasi yang sudah dicapai. Tentu dari target yang sudah dicapai sekitar 432 juta (Tahun 2015) dan di akhir tahun tercapai tentu berarti sasaran atau keberhasilan dari Perda No,7 Tahun 2012 ini betul betul efektif. ini mungkin ditunjang dari kesadaran sebagai pedagang untuk membayar retribusi dan juga kesadaran dari Petugas UPTD juga yang betul betul memungut sesuai dengan yang diterapkan oleh Perda”. “Kalau untuk pengukuran kan mereka yang tahu, apakah tingkat kepatuhan, apakah tingkat pencapaian target retribusi mereka yang tahu, kalau retribusi untuk mereka mungkin…pada saat retribusi itu ditetapkan dan itu tercapai dalam waktu 1 tahun, mungkin menurut mereka berhasil, untuk ini nya pencapaian retribusi nya, tapi belum tentu kepatuhan dari wajib retribusi nya itu, kalau mereka agak agak bandel atau apa, tapi nampaknya ukuran keberhasilan nya dilihat dari pencapaian target”.
I1.3 I1.4 I2.1 I2.2 I3.1
I3.2
Q
Siapa sasaran kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon I
No.7 Tahun 2012 ?
I1.1
“ Ya otomatis pedagang yang melakukan aktivitas berjualan”
I1.2
Kalau pedagang keliling seperti pedagang siomay? “Kalau tidak menetap, tidak kena..”. “Pedagang”
Kalau seperti pedagang es yang keliling tukang ojek kena tidak? “ Oh kalau itu nggak dia kan enggak netep disini, kadang dia kan kemana kemana. Tukang ojek nggak kena”. Perda ini khusus pasar tradisional saja atau modern? “ Kalau ini khusus pasar tradisional sih mas, kalau dulu sebelum ada perda ini ya dulu yang kaya matahari, Ramayana, edi itu ditarik retribusi pelayanan pasarnya tapi itu tiap bulan”. I1.3 I1.4 I2.1 I2.2
”Sasaran Perda ya, masyarakat terutama para pedagang yang ada di pasar. Karena bunyi perda ini kan, Perda Retribusi Pelayanan Pasar”. “Untuk pembangunan Kota Cilegon dan pemasukan pendapatan Kota Cilegon”. “ Buat menambah pemasukan anggaran daerah” “Untuk menarik pembayaran retribusi pelayanan pasar untuk angsuran perkios itu seribu, punya dua, dua ribu”. Untuk pedagang keliling kena gak?
I3.1
“ Nggak, nggak kena”. “ Itu merupakan landasan hukum Pemerintah Kota Cilegon , terkait pungutan yang diberikan atau dilakukan oleh dinas perindagkop yang membawahi UPTD Pasar ini terkait dengan pelayanan yang ada di pasar, salah satu nya di mana, di Pasar Baru ya. Yaitu menjadi payung hukum bagi petugas untuk dalam hal memberikan pelayanan khusus nya pedagang harus memberikan kontribusi dalam hal ini, membayar retribusi sesuai dengan angka nominal yang tertuang dalam perda dan itu mungkin dilakukan oleh petugas UPTD yang ada dilapangan untuk memungut retribusi. Nah, dari hasil retribusi itu tentu nya akan dipergunakan untuk opersional, mungkin penunjang kegiatan yan ada di pasar dan tentunya melalui alur mekanisme masuk dulu ke kas umum daerah. Yaitu mekanisme nya sesuai dengan yang ada di perda, petugas UPTD memungut retribusi, dikumpulkan oleh kolektor, kemudian oleh bendahara penerimaan diperindagkop disetorkan kepada kas umum daerah. Untuk berapa sih target yang ditetapkan, tentu kita DPPKD berkoordinasi dengan pihak Disperindagkop berapa sih kira kira target yang bisa dicapai dalam 1 tahun anggaran. Misal nya, target tahun 2015 ini Disperindag, diberikan target retribusi pelayanan pasar itu
sebesar Rp.432.564.000,-, nah ini dalam satu tahun yang ini mungkin ada beberapa titik pasar yang ada di Kota Cilegon”. Kemudian koordinasi dengan DPPKD( Khusus Seksi Perencanaan dan pengendalian), tentu kita dalam hal awal perencanaan anggaran seberapa besar sih potensi yang ada di Pasar”. “Seperti yang saya sampaikan tadi, perda ini kan yang spesifiknya perindag, tapi kalau menanyakan apa tujuan nya spesifiknya yang bisa menjawab perindag, karena mereka yang membuat”. “Para pedagang, toko, auwning, yang dikenai sasaran retribusi pelayanan pasar” “ Semua pedagang yang berjualan di pasar” “Pedagang, selain pedagang tidak boleh ditarik”. “Setiap hari untuk pedagang, tergantung warungnya”. “Seluruh pedagang dari dalam dan dari luar”. “ Semua pedagang, gak ruko gak yang kios”. Untuk pedagang-pedagang, semua yang berjualan aja mau yang negmprak juga, yang ngegelar-gelar, paling pagi-pagi” “ Buat pedagang aja, disitu ( menunjuk ke emprakan) juga dimintain kok” . “ Buat pedagang”. “ Pedagang yang di dalem, paling Rp.1000,-”.
I3.2
I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Seberapa Sering Sosilisasi Kebijakan kepada pedagang?
Q I I1.1
“.Sosialisasi kita kalau disini ya di UPTD Pasar tiap awal bulan mengadakan sosialisasi.. bukan sama petugas kolektor aja dari keamanan dan kebersihan katakan itu evaluasi ya evaluasi kinerja bulanan, termasuk itu mah apa.. petugas retribusi juga ya. Walaupun bagaimana… walaupun kita dari recehan ya sosialiasi tiap bulan kita lakukan. Kadang memang ya pedagang itu tidak semua paham gimana ya, mengerti ya?.. ada yang kurang taat, mengerti ya? Tingkat kesadaran nya masih minim, bukan dalam hal tingkat mengerti terhadap perda. Ada yang punya lima kios, bayarnya 1 kios. Disini kan ada kanit pembinaan membawa kolektor itu kan, jadi kita yang kesana kasih arah sosialisasi ke pedagang.. pak bu yang nama nya retribusi pasar wajib…”
I1.2
“ Waktu awal awal sering ya.. sekarang sih pedagang pedagang udah pada tahu, dulu sih sering.. sosialisasi gitu ada himbauan kalau perkios itu bayar sekian, kalau untuk yang kios ya auwning itu sekian, beda lagi kalau yang punya dua”. Pas awal awal maksud nya? “ Pas awal awal ada perda (No.7 tahun 2012), kan dulu awal awal 2012 masih pake perda yang lama ( No.7 Tahun 2001), setelah itu distop ama pemda, jadi kosong selama 3 bulan karena Perda No.7 tahun 2012 masih digodog di DPRD perda nya itu, jadi pas mulai 1Mei 2012 mulai berlaku perda ini, itu udah mulai sosialisasi sih ke pedagang”. Kalau untuk pedagang yang baru nempat itu gimana teh, diberi tahu tentang tarif retribusi nya?
I1.3 I1.4 I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
“Kalau itu mah sekedar pemberitahuan aja, kalau surat edaran mah pas awal awal terbitnya perda ini”. “ Kalau pedagang ini biasa nya disosialisasikan oleh UPTD”. “Awal-awalnya ada kali ya, sekarang juga ada sih sosialisasinya. Enggak sering sih kalau ada perlu perlu aja”. “Ada, sosialisasi”. “Belum tahu, tapi di karcis sudah ada penjelasannya”. “ Dikasih tahu melalui petugas salaran, tapi kalau sosialisasi khusus belum pernah”. “Enggak ada” “Dulu pernah”. “Enggak ada”. “Pernah sih ada, jarang.” “Enggak, kecuali ada yang pindah pindah, bongkar-bongkar”. “Kurang tahu, biasa nya bos itu mah. Saya mah anak buah”. “Enggak tau ya, kalau masalah itu”.
2. Sumberdaya Berapakah jumlah tenaga kolektor?
Q I I1.1 I1.2
“Jumlah tenaga kolektor ada… kolektor pelayanan pasar sih ya secara keseluruhan ada 14 ,14 itu kan dengan kolektor kebersihan itu nya mah..(mencoba mengingat).. 8 lah”. “ Itu di papan..(menunjuk papan struktur organisasi) kalau sekarang sekarang mah nambah sih ya, ada 16 (sambil mengingat dan menghitung) kalau buat yang retribusi pelayanan pasar ada 10..nanti dulu ya mas (mengambil dokumen)..10 mas kalo buat yang itu nya (Retribusi Pelayanan Pasar), jadi 15 semua nya”. Kalau untuk rute kolektor nya kemana saja? “Udah ada sih di SP (Surat Perintah),….. , semua nya sih ada 15 cuma yang ini ada yang masuk sih ada yang baru, ini kan dihitung nya dari Januari, sedangkan dia masuknya dari Agustus.., 15 semua nya, tapi dia udah jalan di Kios B. Tadi kan johani merangkap juga di kios B, sekarang Kios B nya diganti Firdaus Gusti”
I.1.3 I1.4 I2.1
“ Waduh kalau kolektor nanya nya ke UPTD nih ya”. “Enggak tau, itu UPTD nya yang tahu”. “ Ada 14” Kalau yang buat retribusi pelayanan pasar? “Ada 7”
I2.2
“Kurang lebih 17” Yang untuk retribusi pelayanan pasar? “Pertempatkan 1 orang (untuk retribusi pelayanan pasar), jadi pertempat itu ada 3 , retribusi harian pasar, kebersihan, kemanan”
Berapa upah perhari untuk kolektor ?
Q I I1.1
„‟Kalau dikatakan upah sih tidak, kita kan acuan nya target dari retribusi pasar untuk 2015 ini (menyebutkan angka)jadi kalau kita acuan nya upah mah kita mah gak ada upah karena kita kan ada yg THL, TKK, otomatis kan uda ada honor. Jadi kalau upah kita mah acuan nya gak kesana, tapi tidak menutup kemungkinan buat itu mah ada ya dikit dikit mah ada ” Kalau boleh tahu, honor bulanan untuk kolektor berapa pak?
I1.2
“ Standar THL Rp.1.250.000,-, TKK Rp.2.000.000,-“ “ Maksudnya upah gimana ya..?”( Kurang memahami pertanyaan) Kalau gaji? “ Oh kalau itu udah dari dinas, iya dari disperindagkop per bulan”
I1.3 I1.4 I2.1
“ UPTD berarti yang tau ya”. “Enggak tahu”. “ Gak ada upah disini mah, ada nya gaji”, Maaf, kalau bolek tahu gaji nya berapa pak? “ Kalau saya gaji perbulan, masih 2.400.000, iya kurang lebih”
I2.2
“Perbulan, digaji..” Kalau boleh tau Gaji per hari nya berapa? “Ya, lumayan buat beli kopi mah”
Dimanakah domisili kolektor ?
Q I
“Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang”
I2.1 I2.2
“ Asli Serang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang”. *Disela-sela wawancara peneliti pun mencoba menanyakan domisili kolektor lainnya Berapakah target dan realisasi retribusi pelayanan pasar
Q
perhari?
I I2.1
“ Beda beda tergantung pedagang, kalau pedagang nya gak ada, retribusi nya juga gak tercapai.” Bapak ditugaskan di blok apa? “ Blok A” Realisasi ? “ Kadang kadang nyampe Rp.100.000,-”
I2.2
“Ditarget kalau diri pribadi saya aja Rp.50.000,-“ Yang nentuin target nya siapa? “ Dari kantor, ditarget dari kantor kita tinggal melaksanakan” Realisasinya perhari biasa nya berapa tuh? “Mencapai paling 50 ribu -56 ribu, tergantung yang dagang..(kurang jelas terdengar).. maksimal, paling maksimal ya.. 63 ribu” Penentuan target itu tiap blok beda ya? “ Beda, tergantung tempat dan kondisi, kayanya retribusi pelayanan pasar yang paling terkecil saya sendiri”
Bagaimana pengelolaan keuangan retribusi pelayanan
Q I
pasar?
I3.1
“Seperti yang disampaikan di dalam perda , bahwa hasil pungutan retribusi ini dikelola oleh UPTD kemudian hasil dari apa yang dikumpulkan oleh pihak para pedagang itu dihimpun oleh bendahara penerimaan disperindag, dihimpun mungkin dalammungkin waktu 1 x 24 jam langsung disetorkan ke kas umum daerah, dalam hali ini ada di BJB ya, dan tentu nya dilaporkan dari apa yang sudah disetorkan itu ke pihak akuntansi dan ke pihak seksi pelaporan di apa bidang dana perimbangan”.
I3.2
“Alur yang sudah dibuat oleh disperindag itu kalau saya lihat sudah cukup ya (sambil membaca copy-an Perwal Kota Cilegon No.18 Tahun 2012 ), mereka kan menyetorkan ya, yang perlu saya sampaikan itu dari UPTD setor ke bendahara penerimaan nya, dari bendahara penerimaan mereka menyetorkan melalui ini.. ke bendahara umum milik kas daerah, dari kas daerah nanti ada petikan nya atau pendikan nya ke kami berupa ini..(menunjuk sebuah berkas).. bendahara penerimaan itu menyetorkan hasil pemungutan retribusi jadi artinya kalau pungutan nya tiap hari, mereka datang tiap hari, sudah betul mereka datang ke diperindag melalui BJB disertai dengan STS, itu sudah betul terus bendahara penerimaan tiap bulan nya itu dari setoran setoran harian ini mereka terus melaporkan… kalau anda lihat dari alur ini ( sambil membaca copy-an perwal) bendahara penerimaan ini menyerahkan hasil laporan dari hasil pemugutan retribusi ini dengan melakukan rekonsiliasi. Mereka mempunyai bukti setor, bukti setor ini dicatet di registrasi seperti ini, ini secara performatif tersistem masuk ke dalam kas penerimaan daerah harian bendahara ini, jadi mereka menyetorkan dalam semacam seperti ini kemudian di compare dengan input-an kami.. nanti hasil inputan kami dengan mereka sama, nanti cocok gitu sehingga kami tuangkan ke dalam hasil rekonsiliasi bahwa kami dengan disperindag sama , tidak ada selisih, udah gitu aja kami mah.”
3. Karakteristik Agen Pelaksana Bagaimana Sikap Pelaksana dalam menjalankan
Q
kebijakan?
I I1.1
“ Memang kita harus banyak banyak…. harus banyak banyak mengadakan evaluasi untuk kolektor, keamanan dan kebersihan.. gimana cara nya kita disukai pedagang, pedagang suka sama kita, kita sebulan mengadakan evaluasi takut lalai doang. Jadi kemasyarakat pedagang itu yoh tadi itu keluhannya apa kalau memang ada yang.. Kadang kadang pedagang itu kan minta tolong nya ke Kolektor tolong jalan itu kurang, jalan agak diperlebar. Jadi Kolektor sebagai penyerap aspirasi pedagang juga yak pak? “ Sebelum jadi begini kita juga berangkat dari kolektor….jadi kita tahu keluhan.. minimal kita punya wawasan.. kalau kita baca surat kabar katakan surat kabar daerah, otomatis pedagang yang seputar pasar seputar Cilegon nanya nya kan ke Kolektor, jadi kolektor minimal bisa menjelaskan. Jadi kita tuh istilah nya jangan bisa mungut uang, minimal kita bisa menjelaskan begini begini..”
I1.2
“Sebetulnya nya mah kolektor itu ..( berfikir sejenak)…ramah ke pedagang, ngasih tahu.. cuma pedagang nya aja yang terkadang susah ditarikin retribusi nya itu kaya si kolektor kan ngasih tahu kalo yang punya 3 harus bayar nya 3 ribu cuma pedagang itu ngasih nya 1000, 3 tempat cuma bayar nya satu tempat. Itu kendala nya.. kendala kolektor disini mas..” Pedagang nya pada emang susah ditarik retribusi pelayanan pasar? “Iya, terutama yang kaya pedagang pakaian, alasan nya masih sepi belum laku, ya banyak aja alesan nya..”. Kemarin saya wawancara pedagang pakaian, katanya paling sepi itu kotor nya lima ratus ribu, itu bagaimana? “ Itu kan beda beda mas…, mungkin mas nanya kesitu dagangan nya lumayan, terkadang ada juga sih terutama di blok b, blok b , blok c banyak itu mas, yang kasarnya ditarikin retribusi nya
susah.” Kalau yang bekas kebakaran itu gimana (Penarikan retribusi nya)? “ Oh kalau untuk blok D, blok A kan ada yang separuh.. kalo itu mah enggak sih , itu mah lumayan… yang susah itu blok C, karena kebanyakan konsumen itu mau nya yang didepan, dia kan paling ujung blok C itu, justru yang punya disini itu punya didepan juga ada dia, ngemprak juga ada..karena yang didalem ini cuma buat gudang doang ”. I1.3 I1.4 I2.1
“ Seharus nya sesuai dengan tupoksi dia ”. “Harus tegas karena ada pedagang yang taat dan tidak taat”. “ Ya sama sama (mengerti) ” Kalau ada pedagang yang tidak mau bayar? “ Saya bisa…. ( kurang jelas terdengar), yang nama nya pedagang itu kan cari duit, nanti pas di lokasi bareng bareng bekerja disini biar bapak tercapai usaha dan saya tugas disini tercapai, biar bisa ngolah berbicara, supaya dia kalau betul betul ada mah, bayar. Kalau enggak ada mah, ya terpaksa enggak bayar.” Pernah tidak ada pedagang yang mengeluhkan kolektor yang lupa ngasih karcis? “enggak pernah”
I2.2
“ Berhadapan dengan orang itu gimana cara nya saya sopan dia pun segan gitu tuh, gimana cara nya bayar ya dengan bahasa yang halus, kaya gitu lah, yang baik baik biar dia ngasih, nerima, kan enak”. Pernahkah ada pedagang yang tidak membayar? “ Ada.. ada juga, paling satu kali, dua kali, tiga kali enggak nurut, saya tegas, terus kalau enggak mau nurut juga, paling saya laporan ke kantor, dari kantor nanti ditindakin”. Setahu anda, pernah kah ada teman sesama kolektor yang lupa memberi karcis? “ Lupa ngasih ? kan gini ..pemberian karcis ya... ada yang mau
dikasih, ada yang mau enggak, kalau yang mau, dikasih.. kalau dikasih bilang nya “ udah gak usah”, ya taruh lagi. Kadang saya juga ngerasa gimana kalau dia bayar saya juga harus memberikan karcis, udah aja taruh ditempat pedagang nya”. Tapi pernahkah ada pedagang yang protes ada kolektor yang lupa memberi karcis? “Alhamdulillah belum pernah, paling ngeluh nya dagangan nya sepi, kaya gitu gitu aja pedagang mah”. “Sikap dari petugas biasa, tidak pernah melihat ada penyimpangan”. “Sopan dan tidak memaksa juga pengertian kalau pedagang sedang belum dapet. Ditarik hanya dua karcis, keamanan dan kebersihan, tetapi lebih jelasnya Tanya bos”. “Familiar, sudah seperti kerabat sendiri. Sopan dan mengerti, jika ada pedagang yang sekali kali gak bayar, fleksibel pengertian. Tapi jika berturut turut akan ditindak dan ada balasannya ”. “Sopan. Setiap minta salaran langsung dikasih karcis nya. Tapi untuk retrribusi pelayanan pasar ada 2 orang datang masing masing 1000. Kalau dulu diminta 3 tapi sekarang 2 macam aja, kebersihan dan keamanan”. “Kadang dikasih (karcis), kadang enggak sering nya enggak dikasih yang wajib nya 1000 dua, sopan (sikap kolektor).” “Biasa aja. Kadang becanda, selalu ngasih karcis. Kita gak bayar, gak papa, lewat aja”. “Pada sopan sih, pada salam terus. Kalau gak sopan gak kita ladeni kalau dalam keadaan sibuk, karcis nya juga dikasih terus”. “Biasa –biasa aja sih mas, pokok nya ngasih kertas (karcis), kita langsung bayar”. “Biasa aja. Jarang ( diberi karcis)”. “Baik, tidak memperhatikan (diberi karcis atau tidak) kalau lagi sibuk. Kalau lupa bayar gak dimintai tempat ikan mah”.
I4.1 I4.2 I4.3
I4.4
I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Siapa yang mengawasi kebijakan?
Q I I1.1
“ Disini ada 3 Kanit ya, 1. Kanit pembinaan dan pengembangan, membawahi mengawasi kolektor termasuk
data kejadian apa potensi apa.. kanit penataan dan pemeliharaan mah kebersihan kalau kanit keamanan dan ketertiban membawahi keamanan”. Kalau di lapangan ada yang mengawasi tidak?
I1.2
“ Di lapangan juga apa apa kita Kanit Pembinaan dulu, sebetulnya kanit pembinaan ada nya di lapangan” “ Kan ada kanit pembinaan dan pengembangan, jadi terkadang bisa sebulan sekali, 3 bukan sekali tergantung setoran kolektor nya juga apakah ada penurunan, terus dilihat dari suasana pasar nya juga sih, misalkan kaya bulan puasa kan kondisi pas lagi dalam keadaan rame, misalkan setoran dari kolektor nya sekian, kok rame setoran nya segitu gitu aja mestinya diadakan evaluasi”. Penempatan Kanit Pembinaan dan Pengembangan itu dimana? “Disini (Kantor)”
I1.3
I1.4 I2.1
“ Yang mengawasi UPTD, kepala UPTD. Artinya kan setelah kolektor itu menarik retribusi pelayanan pasar itu kan di setorkan ke UPTD, dari UPTD di setorkan kepada disperindag, dari sini kan ke DPPKD. Ada di SOP nya”. “ Kepala UPTD Pasar Baru, ada sebulan sekali koordinasi antara UPTD Pasar Baru dengan disperindagkop”. “ Jadi gini untuk mengawasi mah pimpinan (Kasubag TU), saya sebagai kolektor mah enggak ada”. Kalau yang Kanit Pembinaan dan Pengawasan tugas nya apa pak? “ Ya kanit pembinaan itu kan …ada kemacetan di jalan atau ada pedagang yang tidak layak itu bagian kanit pembinaan”.
I2.2
“Kita disini ada koordinator nama nya..” Koordinator itu tugas nya untuk apa? “Kaya ada pengeluaran (Kurang jelas terdengar) gitu tuh, kalau ada pedagang yang tidak membayar, entar disamperin ama apa sih nama nya lupa..pembinaan dan pengembangan, “Pak saya lapor, kalau si A nih susah bayar”, nanti dikasih
arahan.” “Tidak ada pihak yang mengawasi (di lapangan). Kadang kadang orang pasar nya tidak peduli diberi karcis atau tidak”. “Belum tahu” “Secara langsung dilapangan gak ada, kalau di kantor mungkin ada”. “Enggak ada” “Mungkin di kantornya ada”. “Gak ada”. “Gak ada kalau di lapangan”.. “Gak ada sih kaya nya, setahu saya sih enggak ada. Mungkin dikantornya ada”. “Enggak ada” “Enggak tau”.
I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
4. Kecenderungan Sikap Pelaksana Apakah pedagang dilibatkan dalam pembuatan Peraturan
Q I
Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
I1.1 I1.2
“Enggak” “ Nggak, kalau buat perda nggak dilibatin” Langsung dari atas gitu?
I1.3
I1.4 I4.1 I4.2 I4.3
I4.4 I4.5 I4.6
“ Iya, langsung dari atas” “Oh ya jelas tidak, pedagang tidak dilibatkan dalam pembuatan perda itu, pemerintah (kota) dengan DPR(D), tentu nya kan ada masukan dari uji lapangan seperti apa”. “Setahu ibu mah enggak, langsung dari atas”. “Tidak tahu”. “Tidak, diajak langsung dari kantor dinas”. “Pedagang gak dilibatkan, kecuali nilai tariff nya besar, harus dilibatkan. Ada HIPSI, sebagai wadah aspirasi pedagang sebagai penghubung ke dinas”.“Enggak pernah, langsung dari atas”. ”.“Enggak pernah, langsung dari atas”. “Enggak. Pedagang sekedar jualan”. “ Gak ada”.
“.Belum pernah. Cuma ya udah aturan nya kaya gitu, ya kita ikutin aja”. “ Enggak, mungkin sudah dipilih pilih sendiri tariff nya”. “ Langsung dari dinas nya”. “ Enggak sih”.
I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Q I I1.1
I1.2
I1.3
Apakah tanggapan pedagang terhadap kebijakan ? “Kalau khusus nya tanggapan (negative) terhadap Perda No.7 Tahun 2012 kaya nya enggak ada ya..kalo pedagang masukan nya positif, cuman pedagang itu kadang “pak yang didepan itutolong di tertibin pak biar masuk kedalem biar kita nya dagang disini rame”. “ Ada yang kasar nya menerima , ada yang tau sendiri lah sifat pedagang kan beda beda, ada yang ya…. udah tau kewajibannya, ada yang pura pura gak tau. “Sejauh ini belum ada tanggapan (negative) ya, yang jelas mereka itu ketika dipungut retribusi, bayar”. Ada yang kontra enggak pak? “ Enggak ada, dia tau kok, bahwa dagang disitu itu dipungut retribusi”. Jadi tanggapan nya positif ya? “Ya positif lah pedagang mah, enggak ada kendala pedagang mah”.
I1.4 I2.1 I2.2
“Alhamdulillah bayar, walaupun ada beberapa gelintir pedagang yang tidak membayar, tapi tanggapannya positif” “Tanggapan pedagang ya gak papa sama sama membantu. Positif.” “ Kalau masalah tanggapan sih, tanggapan pedagang ya.. , ya.. selagi dia ada pasti bayar, kalau dia laku jualannya bayar,
kalau enggak laku juga dia pasti berusaha ngasih, yang nama nya retribusi kan wajib”. “Baik, dan tidak ada masalah. Saling membutuhkan”. “Tidak keberatan karena ada timbal balik positifnya dengan kita” “Tidak keberatan, tapi harus bertujuan jelas”. “Kalau lagi rame iya aja gak kerasa, tapi kalau lagi sepi ya.. gimana keadaan orang belanja”. “Untuk sementara ini mendukung, karena masih wajar”. “Biasa sih, setiap pasar juga ada”. “Bagus-bagus aja untuk kesejahteraan pasar”. “ Sebenarnya mah sah sah aja asal jelas. Cuma disini yang kurang itu keamanan, soalnya disini ada yang kebobolan. Biasanya warung itu ada yang congkel”.
I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9
“ .biasa aja. Gak untuk apa apa (yang negative)”. “ .Biasalah, yang namanya di pasar, gitu ya.”
I4.10
Seberapa paham implementor terhadap Kebijakan?.
Q I I1.1
“Jadi ya.. kolektor itu ada copy-an perda no 7 tahun 2012 yang memuat tentang pelayanan pasar, tau dibaca tau nggak si kolektor itu kan tetep kita.. tolong dipelajari gini gini secara praktek mah bagus.. jadi kita tidak terlalu memaksakan. Jangan terlalu dipaksakan walaupun memang itu udah peraturan daerah, kalau memang nggak ada, kita kan punya kebijakan lain. Tapi kalau emang kolektor mah paham”.
I1.2
“ Kita mah dari UPTD ini lari nya ke kolektor juga mas, bagaimana pun juga si kolektor itu kan harus mempunyai target, udah diituin target targetnya, kamu sekian harus tercapai, karena kan di UPTD juga di audit juga di Dinas nya, sedangkan di Dinas gak tahu menahu, memang harus segitu setoran nya, dan target tahun 2015 sendiri harus tercapai ”. Bagaimana cara menentukan target retribusi pelayanan pasar, apakah dilihat dari fasilitas yang ada di pasar juga?
“ Kalo diliat dari jumlah fasilitas yang ada, misalkan blok A 161, blok B sekian itu lebih dari 800 (ribu) mas sehari itu, mungkin kasar nya bisa sejuta setengah kalo kaya begitu, cuma kan kita dari UPTD dengan Dinas sering koordinasi bahwa disini itu kendala nya pedgang itu punya 3 kios bayar sering nya 1 kios, jadi nya agak diturunin (target retribusi). Kalau dulu sih pernah ya waktu awal awal pasar ini dimulai waktu 2009 target nya 360.000.000/tahun enggak tercapai, jauh”. I1.3
“ Ya mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan. Selain tugas mereka koletor, ya enggak ada lagi. Mereka punya tugas khusus nagih ke pedagang, setelah dia selesai melaksanakan. Kalau kolektor tidak akan berpikir seperti ini ya, dia hanya eksekutor setelah selesai ya sudah. ”. Kalau UPTD menurut bapak seberapa paham? “Ya jelas paham geh, UPTD mah karena mereka kan sebagai pelaku pelaksana teknis, perda ini kan pelayanan pasar, teknis nya ada di UPTD, nah UPTD jelas jelas memahami betul isi dari perda tersebut. Kalau untuk yang merekrut kolektor dari mana pak?
I1.4 I2.1
I2.2
“ Dari Perindag, kalau UPTD mah kan hanya menerima, anggaran bayar apa bayar apa itu disperindag”. “Tidak letterlijk, tapi dalam implementasi nya bagus” “ Seperti nya hanya kolektor tahu nya bagaimana cara nya supaya target itu tercapai. Arti nya terutama begini, memang saya sebagai kolektor masalah target… memang saya usahakan pengen tercapai, tapi tercapai dan tidak tercapai itu kan urusan pimpinan, karena kalau saya mah bagaimana pedagang kan, kalau pedagang nya bayar kan mungkin sampe target, kalau gak bayar ya mengurangi target”. “Belum , belum ngeliat (perda nya)” Apakah anda paham retribusi ini setoran nya kemana, alur nya bagaimana ? “Iya”.
5. Komunikasi Antar Organisasi Q I
Bagaimana Koordinasi yang terjalin antara Pedagang, Kolektor, UPTD, Disperindagkop dan DPPKD?
I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I2.1
“ Koordinasi mah selama ini cukup baik”
“ Baik ya koordinasi mah” *Tidak terjawab, karena keterbatasan waktu “Alhamdulillah sampe sekarang lancar, laporan laporan berjalan “ “Enggak tahu” Kalau koordinasi dari UPTD ke Pedagang? “ Ya sering, kadang ngasih arahan ke pedagang, gimana baik nya pedagang, jangan mengganggu aktifitas jalan, artinya UPTD juga tidak melarang aktifitas jualan gitu”.
I2.2 I3.1
“ada” “Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan koordinasi dalam hal penentuan target itu yang menentukan target DPPKD melakukan koordinasi dengan dinas (Perindagkop) untuk menentukan target 1 tahun anggaran, kemudian berkoordinasi dalam pencapaian target, setiap triwulan kita selalu mengadakan rekon dan termasuk juga melakukan evaluasi pencapaian target, apakah target nya nanti bisa dirubah atau tidak, apabila mengalami peningkatan tentu akan dilakukan perubahan target anggaran sehingga menjadi meningkat. Tapi kalau memang hasil dari pencapaian target, tentu ada hal hal yang perlu di evaluasi.”
I3.2
“Kalau di kami seperti yang sudah saya sampaikan, hanya penerimaan yang masuk ke kas daerah, nah itu bukti penerimaan kas daerah itu disampaikan tembusan nya ke kami itu untuk di sanding, atau dicocokan dengan pengakuan setoran dari Dinas Perindag yang mengelola retribusi pasar ini, kalau kami kapasitas nya sebatas itu aja, kita hanya
menerima setoran dari kas daerah, lalu kita catat setoran itu nanti untuk dicompare dengan pengakuan yang sudah ditetapkan dari pihak disperindagkop itu sendiri, jadi kita hanya mencatat saja”.
“Ada, koordinasi (dengan pedagang) tapi jarang” “Ada dan berjalan. Biasanya perwakilan”. “Ada perwakilan HIPSI, secara langsung pernah. Kecuali yang tidak bisa diwakilkan seperti perpanjangan kontrak”. “Berjalan baik”. “Enggak rutin. Paling kalau ada perlu, itu juga jarang”. “Kalau ada perlu aja”. “Setahun (sekali) doang, itu pun masalah pembenahan pasar”. “Paling dikasih surat edaran. Paling kalau rapat pas mau dibongkar atau mau pindah ke sana”. “ Kurang tahu, soalnya saya mah anak buah”. “ Enggak (rutin) sih, paling kalau mau lagi rapat”.
I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Seberapa sering Koordinasi yang terjalin antara Pedagang, Kolektor, UPTD, Disperindagkop dan DPPKD?
Q I I1.1
“Kita juga kan evaluasi dari ini dulu, dari kita dulu .. ada rencana dari dinas (disperindagkop) evaluasi juga kinerja kita realisasi 3 bulan ini yang tercapainya, ada laporan juga dari DPPKD masalah nya apa keluhan nya apa”
I1.2
“Kalau koordinasi antara Pedagang Kolektor, UPTD dan Dinas biasa nya itu kalau pendapatan si targetnya itu belum tercapai, misalkan sampai agustus ini kok masih jauh dari target mungkin nanti ada koordinasi dari kanit perdagangan biasa nya, nanti kolektor itu dipanggil.” Kalau UPTD sering koordinasi sengan DPPKD? “Enggak, disperindagkop aja, jadi disperindagkop ke DPPKD. Kita mah cuma pelaksana aja sih mas.” Kalau koordinasi Disperindagkop dengan DPPKD? “Tiap hari kan kita setoran nya ke Dinas (Perindagkop) dari dinas itu ke Bank BJB, dari Bank BJB baru ke DPPKD. Tiap
hari rutin, libur nya cuma lebaran doang disini mah mas, sabtu minggu jalan, cuma setoran nya itu hari senin.. karena kan di dinas nya juga sabtu minggu libur bendahara dinas nya. ” Kalau sabtu minggu, UPTD libur ? “ Ada yang piket, masalahnya kalau nggak gitu, takutnya uang nya di pake dulu ama kolektor akhirnya setoran nya kurang….(tidak terdengar jelas)… biasa nya yang piket staff sini.” I1.3 I1.4 I2.1 I2.2 I3.1
I3.2 I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
*Tidak terjawab karena keterbatasan waktu “Sebulan sekali, kalau laporan ada perbedaan langsung koordinasi” “ Boleh dikatakan rutin iya, kadang kadang dua hari juga turun” “Kurang lebih 1 tahun ada 4 kali” “Tentu berkoordinasi biasanya pada saat penyusunan anggaran, itu yang pertama. Kemudian pada saat tahap implementasi pelaksanaan itu kaitan pada jumlah setoran dari pedagang termasuk juga evaluasi evaluasi yang selalu muncul permasalahan permasalahan yang ada di lapangan”. *dijawab pada pertanyaan sebelumnya “Ada, tapi tidak sering. Tapi tidak tahu pasti nya”. “Kurang tahu”. “Baru sekali, hanya perpanjangan kontrak. Kalau selain itu tidak ada mas”. “Ada, tapi tidak sebulan sekali. Tidak pasti.” “Enggak rutin. Paling kalau ada perlu, itu juga jarang”. “Kalau ada perlu aja”. “Setahun doang, itu pun masalah pembenahan pasar”. “.Enggak ada rapat rutin, kita mah paling butuh nya jualan. Itu aja kan”. “ Kurang tahu, soalnya saya mah anak buah”. “ Enggak (rutin) sih, paling kalau mau lagi rapat”.
6.Lingkungan Ekonomi Politik Apakah kebijakan ini mengganggu omset anda?
Q I I4.1
“Tidak mempengaruhi omset dan tidak mengganggu” “Tidak mengganggu, karena sedikit”. “Engga berpengaruh” “Enggak mengganggu”. “Enggak sih, tapi kalau lagi sepi mah kesel juga kadang. Kalau sepi mah lewat”. “Enggak”. “Enggak sih, bagi saya sih enggak. Asal kemananan kebersihan, itu aja.”. “Enggak sih, soalnya paling berapa sih, paling seribu dua ribu.” “Enggak sih”. “Enggak sih”.
I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Q I I4.1 I4.2 I4.3 I4.4 I4.5 I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Berapakah omset anda perhari? “Tidak menentu, kadang kadang lumayan. Lebih nyaman di lokasi yang sekarang ( Kranggot)”. “Tergantung keadaan pasar kalau kita lagi rame, ya rame. Pas deket deket lebaran rame”. “Tergantung kondisi pembeli, kalau menjelang lebaran rame banget minimal 500 ribu, bisa nyampe 10 Juta”. “Sedang, gak besar, gak kecil‟. “Biasa, tergantung. Kalau hari minggu rame, kalau hari biasa sepi”. “Omset tergantung dagangannya kalau kecil 3 juta setengah sehari, kalau lagi rame 10 juta juga nyampe”. .”Biasa aja”. “Alhamdulillah semua tercukupi”. “Biasa aja”. “Ya lumayan lah”.
Apakah kebijakan retribusi pelayanan mempengaruhi pilihan politik lokal anda?
Q
pasar
I I4.1 I4.2 I4.3
“Enggak. Tidak mempengaruhi” “Enggak sih, tidak mempengaruhi”. “Tidak mempengaruhi”.
I4.4 I4.5 I4.6
“Enggak mempengaruhi” “Enggak mempengaruhi” “Enggak ada dorongan kaya gitu, dipasar mah siapa gua siapa elu mau yang mimpin nya siapa, tetep aja pedagang mah dagang”. “Enggak berfikiran kesitu”. “Enggak berpengaruh.” “Enggak mempengaruhi”. “Jadi seneng, wajar lah buat kebersihan”.
I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
Q I I1.1
Apakah ada pihak informal yang terlibat dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar (Pungli/ Preman/ pihak informal lain nya)? “Kalau sekarang mah, karena saya termasuk orang lama juga sebetulnya mah sekarang Alhamdulillah sudah tertib, kalau dulu mah ada satu dua cuman itu mah preman preman gitu tuh, mangkanya kita panggil preman preman nya duduk bareng,: “tolong, ini bukan jaman nya lagi berbuat begini”. Ya alhamdulillah sekarang mah sudah kondusif lah”. Waktu itu saya nanya ke padagang pak, katanya ada yang suka maintain THR dan katanya ada surat edarannya dari sini (UPTD), itu bener pak? “ Itu sifatnya iya… betul itu dikeluarkan ..jadi THR nya bukan untuk untuk PNS tapi untuk tenaga kerja kebersihan sama yang TKS TKS itu yang keamanan dan kebersihan, lagian dulu sama sekarang sepi sekarang, kalau sekarang mah cukup satu, gak timpa sana timpa sini dari kebersihan ya keamanan nya iya cukup dari kemanan aja yang ngambil peruntukan nya buat mereka (TKS Keamanan dan Kebersihan).
I1.2
“ Untuk sekarang ini jarang ya, tapi pernah mah mungkin pernah (bukan retribusi pasar)”
I1.3
“Oh, enggak ada. Karena ini pasar pemerintah jadi yang narik itu pemerintah, dinas perindustrian perdagangan terutama UPTD”.
I1.4
“ HIPSI itu tidak menyatu dengan UPTD, Cuma kalau ada apa apa (aspirasi) nya ke HIPSI, tapi gak semua sih”.
I4.1
“Tidak ada pihak lain yang memaksa untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar. Jika pun ada niatnya sedekah”.
I4.2 I4.3
“Enggak ada sih”. “Tidak ada pungli, karena ada HIPSI, tidak akan berani. HIPSI sendiri dalam naungan Disperindagkop”.
I4.4 I4.5
“Setahu saya enggak ada” “Gak ada, tapi kalau kita berani gak ada. Kalau kita gak berani ,ada”. “Gak ada, pungli gak ada”. “.Gak ada, gak ada pungli-pungli”. “Hari hari gini gak ada. Pas lebaran ada yang maintain THR, dari dinas ada, dari orang-orang (selain dinas) juga ada”.
I4.6 I4.7 I4.8 I4.9 I4.10
“Gak ada” “Resmi semua”.
Lampiran Gambar
(Gambar Gerbang Pasar Baru Cilegon)
(Gambar Emprakan Sayur di Pasar Baru Cilegon)
(Gambar Los Semi Basah )
(Gambar Suasana Blok Kios D di Pasar Baru Cilegon)
(Gambar Auwning di Pasar Baru yang sudah tutup)
(Gambar dengan Kasi Akuntansi Penerimaan DPPKD Kota Cilegon)
(Gambar dengan Kasi Perencanaan dan Pengendalian DPPKD Kota Cilegon)
(Gambar dengan Kasi Pembinaan Pasar Disperindagkop Kota Cilegon)
(Gambar dengan Pedagang Pakaian di Pasar Baru Cilegon)
RIWAYAT HIDUP
Nama
: Rizki Hidayat
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 29 Juli1991 Agama
: Islam
Alamat
:
Kp.Sukatani
RT.03/RW.03
Ds.
Pandeglang HP
: 085882894170
Pendidikan Formal
:
1998-2001
: SD Negeri Bujang Gadung Pulomerak
2001-2003
: SD Negeri 4 Cilegon
2003-2006
: SMP Negeri 1 Cilegon
2006-2009
: SMA Negeri 1 Kota Cilegon
2009-Sekarang
: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ciputri
Kaduhejo
