IMPLEMENTASI PENERAPAN PEMENDAGRI NOMOR 113 TENTANG PERENCANAAN DESA DAN NOMOR 114 TENTANG KEUANGAN DESA (Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah)
(Skripsi)
Oleh
TYA RAHMALIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF NUMBER 113 OF ABOUT VILLAGE PLANNING FROM NUMBER 114 ABOUT FINANCES VILLAGE By TYA RAHMALIA
This study aimed to test the readiness of implementation Pemendagri number 113 and number 114 Village Planning of Rural Finance. The variables tested in this study APBDesa Planning, Reporting and accountability APBDesa, Accountability and Oversight APBDesa the General Understanding. The population in this study is the village chief and the village secretary to the District in Central Lampung. The primary data used in this study were obtained from questionnaire. Of the 140 questionnaires that were distributed to the village chief and the village secretary in each District in Central Lampung district, as many as 100 questionnaires were returned and processed. Models using multiple linear regression analysis with applications software SPSS 21. The results of this study indicate that the variables APBDesa Planning, Reporting and accountability APBDesa, Accountability and Oversight APBDesa positive and significant impact on the Public Understanding. Keywords: APBDesa Planning, Reporting and accountability APBDesa, Accountability, Oversight APBDesa and Public Understanding.
ABSTRAK IMPLEMENTASI PEMENDAGRI NOMOR 113 TENTANG PERENCANAAN DESA DAN NOMOR 114 TENTANG KEUANGAN DESA ( Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ) Oleh TYA RAHMALIA
Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi Pemendagri nomor 113 tentang Perencanaan Desa dan nomor 114 tentang Keuangan Desa. Variabel yang diuji dalam penelitian ini Perencanaan APBDesa, Pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa, Akuntabilitas, dan Pengawasan APBDesa terhadap Pemahaman Umum. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekertaris Desa pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisoner. Dari 140 kuisoner yang disebar kepada Kepala Desa Dan Sekertaris Desa pada masing-masing Kecamatan di kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 100 kuisoner yang kembali dan dapat diolah. Model analisis ini menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi software SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Perencanaan APBDesa, Pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa, Akuntabilitas, dan Pengawasan APBDesa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman Umum. Kata kunci: Perencanaan APBDesa, Pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa, Akuntabilitas, Pengawasan APBDesa, dan Pemahaman Umum.
IMPLEMENTASI PENERAPAN PEMENDAGRI NOMOR 113 TENTANG PERENCANAAN DESA DAN NOMOR 114 TENTANG KEUANGAN DESA (Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah)
Oleh TYA RAHMALIA SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 03 Maret 1993, sebagai putri kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Madani, S.E., M.M dan Ibu Dra. Samsuryati Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Sandy Putra Telkom Bandar Lampung pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung pada tahun 1999. Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2008 dan meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Bandar Lampung dengan jurusan IPS hingga lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri hingga berhasil lulus ujian komprehensif pada tanggal 13 Februari 2017.
MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya.” (QS. Al-Baqarah: 286)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka Apabila kamu telah (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah 6-7)
“Nothing is impossible. Anything can happen as long as we believe.”
“ Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is a part of success.”
PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillahirobbilalamin segala sesuatu yang terasa sulit ini menjadi mudah. Kupersembahkan karya kecilku ini teruntuk Allah SWT, beserta orang-orang yang kusayangi yaitu Ayah tersayang Madani, S.E, M.M dan Mama tercinta Dra. Samsuryati yang selalu berdoa dalam tiap sujudnya, memberikan kasih sayang tanpa henti, memberikan motivasi dan mendukung dengan setulus hati agar putrinya dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Lampung. Untuk kakak dan adik yang kusayangi (Ira Daniyati, S.E., Mya Rizka Fitriyani, Rizki Annisa, dan M. Ibnu Hajar ) terimakasih atas segala perhatian, pengertian dan cinta kasih yang kalian curahkan selama ini. Serta untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung.
SANWACANA
Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan partisipasi berbagai pihak baik moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2.
Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3.
Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4.
Bapak Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan arahan, kritik, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5.
Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan arahan, kritik, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6.
Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D.,Akt., CA, selaku Pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini.
7.
Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik atas segala bimbingannya selama penulis menjalani studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8.
Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi.
9.
Segenap staf karyawan jurusan Akuntansi Pak Sobari, Mbak Tina, Mpok, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Leman, Mas Fery yang telah banyak membantu selama penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar dari papa dan mama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis. 11. Sahabat-sahabatku yang tidak terdefinisikan Aliya Auliandari, S.E., Alif Ilham F, S.E., Arum Pusparani, S.E., Cinta Santri Nurhakim, S.E., Andueriganta Fadhlihi, S.E., Lisnawati Dewi, S.E., Mutia Ane Pupela, S.E., dan Heru Jatmiko, S.E., terimakasih untuk segala cerita yang telah dilewati bersama, dukungan dan semangat yang tidak terhingga, serta rela menjadi tiang untuk menopang beban disaat gundah, persahabatan indah ini tidak akan pernah terlupakan. 12. Teman-teman Akuntansi 2011 (Puput, kiki, Ana, Aya, Mitha, Riris, Hani, Yulia, Sofa, Umi, Tara, Indah, Digun, Imam, Putri, Friska, Yuni, Ayas, Luthfita, Lely, Rara, Santi, Samsurizal, Yara, Kurniawan, Boga, Daniel,
Sulis, Pinalia, Siti, Dyah,), teman satu bimbingan (Digun, Imam, Kiki,Mahlida, Puji, Bunga, Yara ), dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta Kakak Tingkatku ( Mba Yara, Kak Azis, Kak Firaz ), terimakasih telah memberikan motivasi, serta canda dan tawa selama berada di Universitas Lampung, semoga kita bisa berjumpa kembali dilain waktu dengan kesuksesan kita masing-masing. 13. Sahabat-sahabatku (Fitri, Rika, Shelilia, Mei, Indah, Caca, Dio, Alfi, Nico, Kiki, Adit, Aris, Kak Akbar, Mba Reni, Om Agustamsayah, Furqon, Ria, Aji, Vista, dan Sholeh), yang telah memberikan nasehat, saran, bantuan, doa dan dukungan, serta menemani disaat gundah, terimakasih telah menjadi penyemangatku. 14. Teman-teman KKN Januari 2015 Desa Banding, Rajabasa, Kalianda. 15. Almamaterku tercinta.
Bandar Lampung, 20 Maret 2017 Penulis
Tya Rahmalia
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN ………………………………………………..……
1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………
1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………...
6
1.3 Tujuan Penelitian …….………………………………………………
6
1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………………..
7
1.4.1
Manfaat Bagi Pemerintah…………………………………….
7
1.4.2
Manfaat Bagi Akademis..……………………………………
7
II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS …….
8
2.1 Landasan Teori ……………………………………………………
8
2.1.1
Teori Atribusi ......………………………………………..
8
2.2 Teori Knowledge Management………………….…………………….
9
2.3 Pengertian Anggaran ……………………………………
9
2.3.1
Perencanaan Anggaran …………………………………
10
2.3.2
Penyusunan Anggaran ………………………....................
11
2.3.3
Pelaporan dan Pertanggung jawabnnya…….……......
13
2.3.4
Akuntabilitas ……………………………………..............
15
2.3.5
Akuntabilitas Finansial…...…………………….……………… 15
2.3.6
Pengawasan APBDesa..............................................................
17
2.4 Penelitian Terdahulu …...…………………….………………………
18
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis ..…………….………………………..
19
III. METODE PENELITIAN ………...……………….………………
22
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian ………………….…………………… 22 3.2 Jenis Dan Sumber Data …….……………………………….……....
23
3.3 Metode Pengumpulan Data ..………………………………….…….
23
3.4 Variabel Penelitian ……….…………………………………………
23
3.4.1
Variabel Terikat (Dependen) …………………………….
23
3.4.2
Variabel Bebas (Independen) ..……………………………..
23
3.5 Metode Analisis Data ……………………………………………… 3.5.1 Uji Kualitas Data………………………..……………………
26 26
3.5.1.1 Uji Validitas …………………..………………………
26
3.5.1.2 Uji Reliabilitas .……………………………………......
27
3.5.2 Uji Asumsi Klasik…...……………………………................. 3.5.2.1 Uji Normalitas …….…………………………...............
27 27
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas ……………………………………… 28 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas …………………………………… 3.5.3 Pengujian Hipotesis...……………………………......................
29 29
3.5.3.1 Koefesien Determinasi (R2). ………………...........................
30
3.5.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji Anova) …………………………
30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN …………………………..………….. 4.1 Deskripsi Data ......……………..…………...…………...................
31 31
4.1.2 Profil Responden …………………………………………....
32
4.2 Statistik Deskriptif ...……………..…………...…………...............
34
4.3 Hasil Pengujian Kualitas Data …………………………………….
35
4.3.1 Uji Validitas …………..…………...………….....................
35
4.3.2 Uji Reliabilitas …………..…………...………….................
35
4.4 Uji Asumsi Klasik …..…………...…………................................
37
4.4.1 Hasil Uji Normalitas …….………..…………...…………..…
37
4.4.2 Hasil Uji Multikoliniearitas …………...…………..................
38
4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas ………………………………...
40
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis ………………...…...….........................
41
4.5.1 Hasil Uji KoefesienDeterminasi ………………………….
41
4.5.2 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji ANOVA) .........................
41
4.5.3 Hasil Uji Hipotesis ...........................................................
42
4.6 Pembahasan ……………………………...……..…...…………..
46
4.6.1. Perencanaan APBDesa Terhadap Implemetasi Pemrndagri …
46
4.6.2 Pelaporan dan Pertanggung jawaban APBDesa ...................
47
4.6.3 Akuntabilitas Finansial Terhadap Impelmentasi Pemendagri........
47
4.6.4
48
Pengawasan APBDesa Terhadap Implementasi Pemendagri..
V . PENUTUP …..………………………………………..…………
50
5. 1 Kesimpulan ……………………………………………...…………
50
5.2 Keterbatasan Penelitian ………………………………………...
51
5.3 Saran ………………………………………………………...……
51
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
2.4. Kerangka Pemikiran ...................................................................
21
4.4. Grafik Normal P-Plot of Regression Standarized Residual...........
39
4.5. Grafik Scatterplot .........................................................................
42
DAFTAR TABEL Halaman DAFTAR TABEL
2.3 Penelitian Terdahulu……………………………………………………… 20 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisoner ……………………………………....
33
4.2 Profil Responden ..…….………………………………………………
34
4.3 Hasil Analisis Deskriptif …………………………………………………. 36 4.4 Hasil Uji Validitas ……………………………………..........................
37
4.5 Hasil Uji Reliabilitas ..……………………………………...................
38
4.6 Hasil Uji Multikoliniearitas .................................................................
41
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .............................................................. 43 4.8 Hasil Uji ANOVA .................................................................................... 44 4.9 Hasil Uji Statistik t ................................................................................... 45
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Kuisoner
Lampiran 2
Administrasi Penelitian
Lampiran 3
Hasil Statistik Deskriptif
Lampiran 4
Hasil Uji Asumsi Klasik
Lampiran 5
Hasil Analisis Regresi
1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setegah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogennya sistem mata pencaharian penduduk sebagai petani, nelayan, perkebunan, perternakan, dan lain sebagainya, sehungga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan. Istilah desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurusurusan
pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan
dihormati
RepublikIndonesia.
dalam
sistem
pemerintahan
Negara
Kesatuan
2
UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutdengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut desa dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia., sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Lebih lanjut Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun ya ng tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas yang asli yang ada di tangah masyarakat. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa yaitu misalnya : Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang
3
sangat kecil pula. Ke dua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ke tiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk
ke
desa,
tetapi
hanya
sebagian
kecil
yang
melibatkan
masyarakat,Hudayana (2005) dalam Raharjo, dkk (2013).
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Serta otonomi yang nyata yang bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah
4
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan -wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan, Budiono (2013). Dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Pemendagri 113/2014). Perlu adanya kesiapan Pemerintahan Desa (Pemdes) dalam implementasi peraturan baru yang berlaku pada tahun anggaran 2015.
Menjelang penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah Pemerintah
Desa
(Pemdes)
di
Kabupaten
Sleman
justru
belum
siap
melaksanakannya. Dalam Mempersiapkan implementasi Undang-Undang Desa, setiap pemdes dituntut untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hingga 30 Desember 2015. Di sis lain, pemdes justru belum dapat menghitung pendapatan asli desa yang akan dimasukkan dalam APBDesa. Selain keterbatasan waktu penyusunan APBDesa, kesulitan yang dihadapi Pemdes adalah sistem administrasi keuangan yang jauh berbeda dibandingkan sebelum
5
adanya Undang-Undang Desa. Serta pengelolaan anggran secara mandiri oleh pemdes, termasuk didalamnya pengelolaan penghasilan bagi perangkat desa dan belanja publik dengan perbandingan 30% untuk gaji perangkat desa serta 70 % untuk pembangunan.
Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2015) untuk meneliti kembali kesiapan desa dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan desa di Kabupaten Mojokerto yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa sebelumnya belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi Undang-Undang Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sampel penelitian, pada penelitian ini sampel adalah lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Studi Pada Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah”
6
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana implementasi penerapan Pemendagri 113 Tentang Perencanaan Desa dan 114 Tentang Keuangan Desa pada lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah? b. Bagaimana penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya Pemendagri 113 Tentang Perencanaan Desa dan 114 Tentang Keuangan Desa?
1.3
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk
mengetahui
implementasipenerapan
Pemendagri
113
Tentang
Perencanaan Desa dan 114 Tentang Keuangan Desa pada lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah b. Untuk mengetahui pemahaman desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan Pemendagri 113 Tentang Perencanaan Desa dan 114 Tentang Keuangan Desa. c. Untuk mengetahui mendeskripsikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada
lima Kecamatan di Kabupaten Lampung
Tengah terkait Pemendagri 113 Tentang Perencanaan Desa dan 114 Tentang Keuangan Desa.
7
1.4
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai berikut: a.
Bagi Pemerintah Bagi pihak pemerintahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan usaha perbaikan dalam pelaksanaan dan pengalokasian dana desa.
b.
Bagi Akademisi Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kesiapan desa dalam implementasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa.
8
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory) Attribution Theory mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya (Luthans, 1998 serta Steers, 1998). Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha dan eksternal forces yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya task difficulty atau keberuntungan (Hudayati, 2002).
Hudayati (2002) lebih lanjut menerangkan bahwa dalam penelitian keperilakuan, teori ini diterapkan dengan dipergunakannya variabel locus of control. Variabel tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu internal locus of control dan external locus of control. Internal locus of control adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa dia mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian dan usaha yang dia miliki. Di lain pihak external locus of control adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar pengendaliannya.
9
2.2 Teori Knowledge Management Knowledge Management adalah sebuah koordinasi sitematis dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan value melalui penggunaan ulang dan inovasi. Koordinasi ini bisa dicapai melalui menciptakan, membagi dan mengaplikasikan pengetahuan dengan menggunakan pengalaman dan tindakan yang telah diambil perusahaan demi kelangsungan pembelajaran organisasi. Menurut Rigby (2009) dalam buku Dalkir (2011:5-6), Knowledge Management mengembangkansistem dan proses untuk mendapatkan dan berbagi aset kepandaian. Ini meningkatkan generasi berdasarkan kegunaan, dapat dipertanggungjawabkan, dan informasi penuh arti, dan mencari agar meningkatkan kedua hal, individu serta kelompok belajar. Selain itu dapat memaksimalkan nilai dari sebuah dasar kepandaian organisasi melewati fungsi berbeda dan lokasi berbeda. KM mengatur bahwa keberhasilan bisnis berupa koleksi bukan produk tapi dasar pengetahuan khusus. Kepandaian adalah kunci yang akan memberikan daya saing perusahaan.
2.3Pengertian Anggaran Menurut Nordiawan (2006) dalam Rahmawati (2015) anggaran merupakan sebuah rencana financial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar besar pemasukan tersebut.
10
Sedangkan menurut Halim (2007), Anggaran (budget) adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2.3.1 Perencanaan Anggaran Perencanaan merupakan bagian penting dari suatu organisasi pemerintahan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa (Firmansyah 2012). Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 73 ayat (2) , bahwa “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa
11
tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling lambat adalah bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati. Bupati akan menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDesa paling lambat dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan waktu paling lama tujuh (7) hari kerja tershitung sejak diterimanya hasil evaluasi, Rahmawati (2015).
2.3.2 Penyusunan Anggaran Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai. Dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Angka-angka yang terdapat dalam penganggaran dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon, dan karyawan. Shim and Siegel (2000) menyatakan bahwa efektif jika suatu penganggaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Kemampuan prediksi; 2) Saluran komunikasi, wewenang dan tanggungjawab yang jelas; 3) Informasi yang akurat dan tepat waktu;
12
4) Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi; 5) Dukungan dalam organisasidari semua pihak yang terlibat.
Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi : Penetapan tujuan; Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia; 3) Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran; 4) Pengkoordinasian dan peninjauan komponen; 5) Persetujuan akhir; 6) Pendistribusian anggaran yang disetujui. Pelaksanaan penganggaran keuangan desa dimaksudkan untuk memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin dalam membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginvetarisasi kekurangan dan kelebihan anggaran oleh Pemerintah Desa. Melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disebutkan bahwa : a. Pelaksanaan pendapatan desa Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan dalam rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa. b. Pelaksanaan belanja desa Dalam setiap belanja desa harus dilaksanakan melalui kode belanja. Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
13
serta diverivikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil dari penggunaan bukti kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Belanja desa dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Sedangkan penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa. c. Pelaksanaan pembiayaan desa Dalam pelaksanaan pembiayaan desa, setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pembiayaan desa juga harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah serta diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.
2.3.3 Pelaporan dan Pertanggungjawabannya Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisai peleksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
14
Selain
melakukan
pertanggungjawaban
pelaporan, terhadap
pemerintah
pelaksanaan
desa
keuangan
juga desa.
melakukan Bentuk
dari
pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat satu ( 1 ) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampiri : Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis ddan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya saja melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
15
2.3.4 Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Darise (2006) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2.3.5 Akuntabilitas Finansial Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik. Adapun akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain adalah sebagai berikut : 1) Keakuratan Menurut Mahmudi (2007) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-
16
informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya. 2) Transparansi Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Riyanto 2015). Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa. 3) Ketepatan waktu Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu (Riyanto 2015).
4) Validitas Menurut Pasolong (2012) validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. 5) Relevansi Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan
17
tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. 6) Keandalan informasi Menurut Mahmudi (2007) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan keuangan desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
2.3.6 Pengawasan APBDesa Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ada pula pengawasan dai Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak
mengawasi
dan
meminta
keterangan
tentang
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan
Permusyawaratan
Desa
dapat
menyampaikan
pendapat
atas
18
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2.4 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan serta menjadi bahan acuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
No.
1
Nama Peneliti
Akang
2
3
4
Rahmawati, dkk
Setyoko
Yasinta
Tahun
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2015
Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Desa belum sepenuhnya siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena masih ada kendala dalam implementasinya
2011
Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)
Pemerintah desa di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Timur belum dapat mewujudkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan alokasi dana desa
2013
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang
2015
Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tirta Kencana belum transparan, perangkat desa tidak memiliki daya tanggap dan belum memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
19
2.5 Kerangka Pemikiran Pemahaman Umum ( X1)
Implementasi Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa
Perencanaan APBDesa (X2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa (X3) Akuntabilitas(X4)
Pengawasan APBDesa (X5)
2.6 Perumusan Hipotesis 2.6.1 Pemahaman Umum Terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Hasil penelitian Rahmawati,dkk (2015) mengungkapkan bahwa Pemahaman Umum berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peemendagri Nomor 113 dan Nomor 114 telah dipahami dengan baik oleh 8 sampel penelitian dengan presentase yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan: H1
: Pemahaman umum
Pemendagri
berpengaruh positif terhadap Implementasi
20
2.6.2Perencanaan APBDesa Terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Hasil penelitian Rahmawati,dkk (2015) mengungkapkan bahwa Perencanaan APBDesa berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik oleh 8 sampel penelitian dengan persentase yang tinggi, dengan persentase tertinggi dengan mencapai 100% dan terendah sebesar 75%. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan: H1 : Perencanaan APBDesa berpengaruh positif terhadap Implementasi Pemendagri
2.6.3 Pelaporan danPertanggungjawaban APBD Terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Hasil penelitian Rahmawati,dkk(2015) mengungkapkan kesiapan perangkat desa dalam Impelementasi Penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengindikasikan bahwa 7 dari sampel penelitian sudah cukup siap dalam Implementasi Penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan 1 desa belum siap melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawab APBDesa. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan : H2 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD berpengaruh positif terhadap Implementasi Pemendagri
21
2.6.4 Akuntabilitas FinansialTerhadap Implementasi Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Hasil penelitian Rahmawati,dkk (2015) mengungkapkan bahwa kesiapan perangkat desa dalam Implementasi Penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dilihat dari aspek Akuntabilitas Finansial yang terdiri dari keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi terhadap 8 desa dalam sampel penelitian diperoleh persentase tertinggi sebesar 100% sedangkan yang terendah sebesar 50% hal ini mengindikasikan bahwa desa telah siap dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan: H3 : Akuntabilitas Finansial berpengaruh positif terhadap Implementasi Pemendagri
2.6.5 Pengawasan APBDesa Terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa Hasil Penelitian Rahmawati,dkk (2015) mengungkapkan bahwa 8 desa dari keseluruhan sampel penelitian , perangkat desa telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilihat dari aspek pengawasan APBdesa. Berdasarkan uraian diatas maka hipitesis dirumuskan : H4 : Pengawasan APBDesa berpengaruh positif terhadap Implementasi Pemendagri
22
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Sampel dan Data Penelitian 3.1.1 Populasi Menurut Indriantoro (2009), populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa dan Sekertaris Desa di Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 140 orang. Dipilihnya insitusi tersebut sebagai objek penelitian ini karena sebagai satuan kerja pemerintah yang memegang peran penting dalam tanggung jawab perencanaan desa dan keuangan desa.
3.1.2. Sampel Penelitian Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2006). Teknik penelitian dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang diambil 100 Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
23
3.2 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (responden) dengan cara menyebarkan kuisoner kepada responden. Kuisoner atau daftar pertanyaan yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian disebarkan pada para responden secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. 3.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket kepada perangkat desa di Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian dengan dokumentasi, data didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dari penelitian ini.
3.4Variabel Penelitian 3.4.1 Variabel Dependent Variabel Dependent adalah variabel yang menjelaskan mengenai Implementasi Pemendagri yang pengukurannya mengunakan pemahaman umum.
3.4.2Variabel Independen Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain, Indriantoro ( 2014). Variabel dalam penelitian ini adalah: a. Rahmawati,dkk (2015) mengungkapkan bahwa untuk mendukung implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Pemendagri 113 tahun 2014 terlebih dahulu perangkat desa harus memahami terkait
24
peraturan tersebut. Dan dalam hal ini faktor SDM dalam perangkat desa memiliki pengaruh yang besar dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Pemahaman umum perangkat desa dalam UU desa dan Pemendagri diukur dengan Skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti kompetensi pemahaman umum perangkat desa paling rendah dan seterusnya hingga poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pemahaman umum perangkat desa paling tinggi. b. Perencanaan APBDesa Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksaan UU Desa, Firmansya (2012). Perencanaan APBDesa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 113 diukur dengan Skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti perangkat desa belum melakukan perencaan APBDesa berdasarkan peraturan terkait paling rendah dan seterusnya hingga poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti perangkat desa telah melakukan perencanaan APBDesa sesuai dengan peraturan terkait. c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa maka pemerintah harus membuat laporan realisasi pelaksanan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam pengukuran pelaporan dan pertanggungjawaban APBD diukur dengan Skala Likert 5 poin, di
25
mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti desa belum melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa pemahaman umum perangkat desa paling rendah dan seterusnya hingga poin 5 paling tinggi diberikan untuk jawaban yang berarti desa telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa . d. Akuntabilitas Finansial Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawabn lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana secara ekonomi, efisien, dan efektif. Akuntabilitas Finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Adapun Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan keuangan desa adalah keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi. Akuntabilitas Finansial diukur dengan Skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti desa belum melaksanakan Akuntabilitas Finansial perangkat desa paling rendah dan seterusnya hingga poin 5 paling tinggi diberikan untuk jawaban yang berarti desa telah melaksanakan Akuntabilitas Finansial. e. Pengawasan APBD Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi wajib membina dan
26
mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, selain adanya pengawasan dari pemerintah kota atau kabupaten adapula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan APBDesadiukur dengan Skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti desa belum melaksanakan pengawasan perangkat desa paling rendah dan seterusnya hingga poin 5 paling tinggi diberikan untuk jawaban yang berarti desa telah melaksanakan pengawasan APBDesa.
3.5 Metode Analisis Data 3.5.1 Uji Kualitas Data 3.5.1.1 Uji Validitas Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor pertanyaan dengan total skor variabel, sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut : 1. Jika r dihitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid. 2. Jika r dihitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 3. Jika dihitung > r tabel tetapi bertanda negatif maka H0 akan ditolak dan Ha diterima.
27
3.5.1.2 Uji Reabilitas Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukuran mempunyai kehandalan dalam mengukur. Untuk mengetahui hasil dari uji reliabilitas dapat menggunakan bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha(α ). Suatu Konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1968 dalam Ghozali, 2013).
3.5.2Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan analisis regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar – benar memenuhi asumsi klasik atau tidak, yaitu asumsi yang mendasari analisis regresi.
3.5.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi dikatakan normal apabila garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan
28
mengikuti garis dialognya (Ghozali, 2013), sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis uji statistic dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1Sample K-S) adalah: 1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. 2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal, Ghozali (2013). 3.5.2.2Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel – variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai tolerance dan variance information factors (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan nilai cut off yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Jika nilai variance inflationfactor (VIF) < 10 dan nilai tolerance> 0,10, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.
29
3.5.2.3Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika pengamatan varian dari residualsatu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas, dan gejalanya dapat diujidengan melihat ada tidaknyapola tertentu yang tergambar pada grafik scatterplot.Jika titik sebar membentuk pola tertentu yang teratur atau dalam artian bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindifikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik –titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas, Ghozali (2013).
3.5.3 Uji Hipotesis Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh anatara satu variabel dengan variabel lainnya. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan alat statistik SPSS. Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e Keterangan : Y
= Pemahaman Umum
a
= Konstanta
30
b1-b4 = Koefisien regresi X1
= Perencanaan APBDesa
X2
= Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa
X3
= Akuntabilitas Finansial
X4
= Pengawasan APBDesa
e
= Error
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R2) Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R2, maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.
3.5.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji ANOVA) Uji ANOVA digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat atau belum. Taraf signifikansi uji ANOVA, yaitu lebih dari 0,05. Ketentuan yang digunakan dalam uji ANOVA ini adalah sebagi berikut : 1. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05), maka model regresi dalam penelitian ini adalah tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. 2.
Jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. <
0,05), maka model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian ini.
50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan desa dalam implementasi penerapan pemendagri nomor 113 tentang perencanaan desa dan nomor 114 tentang keuangan desa, populasi pada penelitian ini adalah pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, dengan sampel berjumlah 100 responden.Metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji t sebagai uji hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Hasil perhitungan membuktikan bahwa secara bersama-sama maupun secara parsial variabel Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, variabel Akuntabilitas Finansial, dan variabel Pengawasanberpengaruh terhadap pemahaman umum pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
2.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif terlihat bahwa dari keseluruhan variabel responden mempunyai nilai rata-rata baik atau setuju atas pertanyaan yang diajukan, hal ini membuktikan bahwa responden sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa di 5 Kecamatan Kabupaten Lampung Tengahmempunyai kesiapanyang baik dan mendukung penerapan
51
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5.2 Keterbatasan 1. Periode penelitian terbatas pada jangka waktu selama dua bulan. 2. Sampel penelitian ini hanya 100 Kepala Desa dan Sekertaris Desa di lima Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. 3. Sampel penelitian ini hanya lima sampel kecamatan yang diambil diantaranya,Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung. 4. Peraturan perundang-undangan Pemendagri 113 dan 114 masih baru diterapkan sehingga sedikit referensi yang didapat. 5. Implementasi penerapan pemendagri nomor 113 tentang perencanaan desa dan nomor 114 tentang keuangan desa hanya diproksikan dengan variabel Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, variabel Akuntabilitas Finansial, dan variabel Pengawasan 5.3 Saran 1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti SKPD lain yang ada di Provinsi Lampung atau lainnya sehingga dapat dijadikan generalisasi secara keseluruhan. 2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya harus meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya; penerapan efisiensi (savings); dan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu Desa, serta mengoptimalkan
52
pengawasan terhadap input, output dan outcome atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan dengan baik.
53
DAFTAR PUSTAKA
Budiono, Bayu Sukmawan. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Brawijaya. Firmasyah, dan Raja Muhammad Amin. 2012. Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Jurnal Kampus Bina Widya: 1-12. Indriantoro, Nur. Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarata. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Raharjo, Try, dkk. 2013.Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Jurnal Wacana.Vol.16, No. 1. Rahmawati, Hesti Irna, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.The 2nd University Research Coloquium. Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jilid 1.Jakarta: Salemba Empat. Setyoko, Paulus Irawan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD).Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 11, No. 1:14-24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
