IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh: DIDI SURYADI NIM. 6661120118
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2016
ABSTRAK Didi Suryadi. 6661120118. 2016. Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Abdul Hamid, Ph,D dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di desa, belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di desa, dan belum siapnya SDM di Desa Kupahandap dalam menjalankan Peraturan Bupati ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasusu di Desa Kupahandap). Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkatnya dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan adalah Van Metter Van Horn dengan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member check. Hasil menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang ini di Desa Kupahandap sudah baik namun ada beberapa hambatan seperti pegawai di desa kesulitan menjalankan peraturan ini, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan belum optimal. Saran penelitian adalah segera memberikan pelatihan kepada perangkat desa dan memperbaiki proses komunikasi dan koordinasi antar pelaksana. Kata Kunci: Implementasi, Perbup, Keuangan Desa
ABSTRACT Didi Suryadi.6661120118. Implementation of Pandeglang Regent Regulation No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines. (Case Study in Kupahandap Village) Study Program of Public Administration. Faculty of Social Science and Political. Supervisor I: Abdul Hamid, Ph.D and Supervisor II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Background of the research was lack of transparency of rural financial management in Kupa handap Village unpreparedness of human resources of Kupahandap Village in running of Regent Regulation No. 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines (Case Study in Kupa Handap Village). Informant of the research was Head of Village, Staff and community figure. The research used theory of Van Metter Van Hom with descriptive method qualitative approach. Technique of collecting data was interview, observation and documentation. In testing validity of the data, the researcher used triangulation and member check. The result showed that the Implementation of Pandeglang Regent Regulation No 24 of 2015 on Rural Financial Management Guidelines in Kupahandap Village was running well, but there were some obstacles such as the staff village had difficulty in running this regulation, communication and coordination among the stakeholders has not optimal yet. Suggestion of the research was to give training to the village staff as soon as possible and improving the communicaton and coordinaton process among the stakeholders. Keyword: Implementation, Regent Regulation, Rural Financial
Sebuah Tantangan Akan Selalu Menjadi Beban, Jika Itu Hanya Dipikirkan. Sebuah Cita-cita Juga Beban, Jika Itu Hanya Angan-angan.
Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayah beserta semua keluarga ku dan khususnya untuk Almarhum Ibu
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”. Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Ibu Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Bapak Iman Nurokhman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
i
ii
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini. 7. Bapak Riswanda, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Bapak Abdul Hamid, Ph.D selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini. 9. Bapak Rd.Goenara Darajat, S.Sos. M.Si, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang. 10. Bapak Guruh Safaat, S.Sos., M.Si., Kasubid Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang. 11. Bapak Djuanda, S.H. Sekertaris Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. 12. Bapak H. Zainuddin, Kepala Desa Kupahandap. 13. Perangkat Desa dan Segenap Masyrakat Desa Kupahandap. 14. Untuk Keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
iii
15. Untuk sahabatku dari semester satu Adventure FC (Restu Ramadhan, Fahmy Kurnia Eka Saputra, Didi Rosadi, M. Dodo Widarda, Pangku Shillazid, Abdul Haris Djiwandono, Damar Aji Nusantara, M. Rafli Maulid, Pradytia Herlyansah) yang selalu memberi dukungan kepada saya. 16. Teman-teman KKM 39 Desa Tonjong yang selalu memberikan dukungan kepada saya. 17. Dan tidak lupa Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 yang selalu berjuang bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan tugas akhir. Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karen itu penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.
Serang, Agustus 2016 Penulis
Didi Suryadi NIM. 6661120118
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN KATA PERSEMBAHAN ABSTRAK KATA PENGANTAR ..............................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................................iv DAFTAR TABEL ....................................................................................................vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................viii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ix BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................13 1.3 Batasan Masalah.......................................................................................13 1.4 Rumusan Masalah ....................................................................................13 1.5 Tujuan Penelitian .....................................................................................14 1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................................14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA..............................................................................15 2.1 LandasanTeori ..........................................................................................15
iv
v
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik..............................................................16 2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik ...................................19 2.1.3 Model-Model Implementasi Publik ...............................................20 2.1.4 Otonomi Desa ................................................................................27 2.1.5 Otonomi Daerah .............................................................................28 2.1.6 Definisi Desa .................................................................................28 2.1.7 Pengertian Keuangan Desa ............................................................29 2.1.8 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa .........................................29 2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................32 2.3 Kerangka Berfikir.....................................................................................33 2.4 Asumsi Dasar ...........................................................................................37 BAB III METODE PENELITIAN .........................................................................38 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .........................................................38 3.2 Fokus Penelitian ......................................................................................39 3.3 Lokasi Penelitian .....................................................................................39 3.4 Fenomena yang Diamati..........................................................................40 3.4.1 Definisi Konsep .............................................................................40 3.4.2 Definisi Operasional ......................................................................41 3.5 Instrumen Penelitian ................................................................................42 3.6 Informan Penelitian .................................................................................43 3.7 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................45 3.8 Analisis Data ...........................................................................................48 3.9 Uji Keabsahan Data .................................................................................50 3.10 Jadwal Penelitian ....................................................................................52
vi
BAB IV PEMBAHASAN.........................................................................................53 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ......................................................................53 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang.....................................53 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk ........................................54 4.1.3 Gambaran Umum Desa Kupahandap ............................................55 4.2 Deskripsi Data .........................................................................................60 4.2.1 Informan Penelitian .......................................................................64 4.2.2 Pelaksanaan Perbup di Desa Kupahandap .....................................66 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................69 4.4 Pembahasan .............................................................................................89 BAB V PENUTUP ....................................................................................................99 5.1 Kesimpulan..............................................................................................99 5.2 Saran ........................................................................................................100 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa .........................................................................5 Tabel 1.2 Perhitungan Pendapatan Desa Kecamatan Cimanuk ...............................9 Tabel 3.1 Sumber Informan Penelitian ..................................................................44 Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .............................................................................47 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian....................................................................................52 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ...........................................56 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ................................57 Tabel 4.3 Struktur Organisasi Desa Kupahandap ..................................................59 Tabel 4.4 Inventaris Barang di Desa Kupahandap .................................................60 Tabel 4.5 Informan Penelitian ................................................................................65 Tabel 4.6 Ringkasan APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015 .......................... 68
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa ...............................................7 Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ...............................................................................36 Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan ......... 49
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Lampiran 2
Member Check
Lampiran 3
Transkip Data Penelitian
Lampiran 4
Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5
APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai sebuah negara dibangun di atas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang
250
“Zelfbesturende
landschappen”
(Desa
Otonom)
dan
“Volksgemeenschappen” (Desa Adat), seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-
1
2
daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerahdaerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
3
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa,
4
diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersediannya dana yang cukup, sebab pembiayaan atau keuangan merupakan faktor terpenting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi di desa. Sejalan dengan hal ini, di dalam Undangundang desa yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantar, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan maka setiap desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang dari 1,2 Milyar.
5
Persoalan krusial yang dihadapi oleh Pemerintahan desa adalah bagaimana mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undangundang tersebut dapat diwujudkan. Dalam kaitannya membantu desa dalam pengelolaan keuangan desanya, pada tahun 2014 Pemerintah memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan di desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa APBN
1. Bagian Dari Dana Desa
APBD
1. Bagian Dari Dana Perimbangan (ADD) 2. Bagian Dari Pajak Dan Retribusi Daerah
(sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang 2015) Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan Undang-Undang Desa terbaru. Melalui dua Peraturan Bupati (Perbup) yaitu, yang pertama Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menjadikan syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah. Dengan demikian setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang wajib berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam menjalankan atau mengelola keuangan desa yang ada di desanya masing-maisng.
6
Terkait akan hal tersebut, dalam membantu desa untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik diperlukan standar yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pengelolaan keuangan di desa. Dalam kaitannya membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa, dengan menimbang berdasarkan pada ketentuan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan pasal 105 Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Adapun dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam
7
peraturan ini juga dijelaskan asas-asas pengelolaan keuangan desa, adapun asasasas pengelolaan keuangan tersebut yaitu, transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Gambar 1.1 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa
Transparan
Tertib dan Disiplin Anggaran Partisipatif
Akuntabel
(sumber : Peraturan Bupati Pandeglang No.24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa. Adapun total dana desa yang di peroleh Kabupaten Pandeglang tahun 2015 sebesar Rp.91,602,411,000. (sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang). Dana tersebut dibagi atas 326 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan perhitungan 90% dibagi rata per desa dan 10% dibagi secara proporsional dengan
8
memperhitungkan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan serta kesulitan letak geografis. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peneliti mengambil lokus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Adapun faktor yang menjadi latar belakang peneliti mengambil lokus di Desa Kupahandap, karena menurut Bapak Gunara (Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang) dalam wawancara peneliti pada Lima Januari 2016 mengenai prestasi yang diperoleh oleh Desa Kupahandap, beliau mengatakan bahwa Kecamatan Cimanuk merupakan kecamatan yang paling baik dalam pelaporan administrasi keuangan di desa-desanya di Kabupaten Pandeglang khususnya Desa Kupahandap. Menurut beliau Desa Kupahandap dalam kurun waktu kisaran tahun 2008 desa tersebut masuk ke dalam Desa Tertinggal (DT), namun dengan penggantian Kepala Desa yang baru pada tahun tersebut yang memiliki kemampuan lebih dari Kepala Desa sebelumnya mampu membawa perubahan yang sangat pesat baik itu dalam segi pemerintahan desa, keamanana serta kebersihan di desa tersebut. Puncaknya Desa Kupahandap meraih predikat desa terbaik se-Kabupaten Pandeglang di tahun 2011 serta mendapatkan predikat ke-2 terbaik dalam perlombaan P2WKSS se-Provinsi Banten. Adapun besaran sumber pendapatan dana desa yang diperoleh oleh Desa Kupahandap sebagai berikut :
9
Tabel 1.2 PENGHITUNGAN SUMBER PENDAPATAN DESA KECAMATAN CIMANUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2015
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sumber Pendapatan Desa Bagian Dari Bagian Dari Nama Desa Bagian Dari Dana Pajak Dan Dana Desa Perimbangan Retribusi (ADD) Daerah CIMANUK 286,257,499 375,420,729 20,670,965 BATUBANTAR 273,139,511 341,634,619 15,664,279 KADUBUNGBANG 280,663,777 361,013,787 16,224,387 KUPAHANDAP 273,615,310 342,860,068 13,494,309 DALEMBALAR 277,556,454 353,010,702 12,797,663 KADUMADANG 283,623,524 368,636,780 14,596,887 ROCEK 284,960,856 372,081,153 18,050,929 KADUDODOL 277,745,904 353,498,642 16,989,503 GUNUNGDATAR 276,100,618 349,261,117 17,877,414 SEKONG 272,543,611 340,099,847 13,988,249 GUNUNGCUPU 274,738,983 345,754,150 13,581,074 TOTAL 3,060,946,049 3,903,271,594 173,935,658 (Sumber : BPMPD Kabupaten Pandeglang)
Pagu Total per-Desa 682,349,193 630,438,409 657,901,951 629,969,687 643,364,818 666,857,191 675,092,939 648,234,049 643,239,148 626,631,707 634,074,207 7,138,153,301
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Januari 2016 di Desa Kupahandap. Dalam pelaksanaan Pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap ditemukan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut: Pertama, masalah transparansi terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti pada bulan Januari 2016 di Desa Kupahandap, peneliti tidak menemukan papan pengumuman laporan keuangan atau laporan realisasi anggaran setiap tahun di kantor desa maupun di sekitar wilayah Desa Kupahandap. Padahal jelas dikatakan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
10
Desa pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan terhadap desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat memberikan celah atau ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di desa. Hal ini membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan belum dilakukan di Desa Kupahandap. Kedua, belum tertib dan disiplin pengelolaan keuangannya di Desa Kupahandap. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada observasi awal bulan Januari 2016 dengan Bendahara Desa Kupahandap yang mengatakan bahwa di Desa Kupahandap dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran masih menggunakan buku biasa dan masih di gabungkan keduanya. Hal ini tidak sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa bendahara desa wajib menggunakan buku kas umum dan buku kas harian pembantu dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan di desa. Hal ini juga membuktikan bahwa salah salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
11
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas tertib dan disiplin anggaran belum dilakukan di Desa Kupahandap. Ketiga, belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Kupahandap oleh Kepala Desa Kupahandap sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang ini, dimana melihat akan peran pentingnya tim PTPKD di desa dalam membantu Kepala Desa mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangannya di desa sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pandeglang tersebut. Keempat, mengenai Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Kupahandap baik itu perangkat desa dan masyarakatnya dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini. Dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini di jelaskan asas-asas tentang pengelolaan keuangan desa diantaranya, transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menunjang agar asas-asas tersebut dapat di terapkan di dalam pengelolaan keuangan desa di suatu desa harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, dalam hal ini yaitu kemampuan Kepala Desa dan semua perangkat yang ada di desa harus memiliki kemampuan yang bisa membantu berjalannya pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang ini berjalan dengan baik serta kemampuan masyarakat yang harus bisa menjadi peran pengwasan atau kontroling bagi perangkat desa dalam menjalankan Peraturan Bupati Pandeglang ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di desa.
12
Namun kondisi yang ada di Desa Kupahandap
keadaan sumberdaya
manusianya baik itu dari perangkat desa dan masyrakat yang ada di desanya belum bisa dikatakan mampu menjalankan Peraturan Bupati Pandeglang ini, hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya asas-asas pengelolaan keuangan desa dilakukan di Desa Kupahandap terutama asas transparansi serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sumberdaya manusia yang ada di Desa Kupahandap baik perangkatnya maupun masyarakatnya selaku pelaku implementor kebiajkan Peraturan Bupati Pandeglang ini belum siap dalam menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga akan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).”
13
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Belum
tertib
dan
disiplinnya
pengelolaan
keuangan
di
Desa
Kupahandap. 3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Kupahandap. 4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang ini.
1.3 Batasan Masalah Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
1.4 Rumusan Masalah Merujuk pada batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini yakni, “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)?.”
14
1.5 Tujuan Penelitian Tanpa adanya tujuan penelitian, maka seorang peneliti tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: a. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademisi khususnya Ilmu Admnistrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi administrasi negara. b. Secara Praktis Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangakan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hingga saat ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori Teori menurut
Kerlinger dalam (Sugiyono,2012:41) mengemukakan
bahwa: “Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.” Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. William Wiersm dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa: “A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.” Selain itu, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Cooper dan Schindler dalam (Sugiyono,2012:41) menyatakan bahwa: “A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).” Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dari beberapa pengertian teori, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
15
16
teori merupakan seperangkat konsep dan definisi untuk menganalisis suatu fenomena secara sistematik dan holistik.Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam peneliatian. Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain : 2.1.1 Definisi Kebijakan Publik Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Secara etimologis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata policy dalam bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan pada akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi dalam (Dunn, 2005:51). Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech dalam (Agustino, 2006:7) yang menyatakan bahwa :
17
“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Adapun pengertian publik dalam rangkaian kata publik policy memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum dalam (Abidin,2012:7). Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “what government do or not to do”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan sementara bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam menyelesaikan masalahmasalah orang banyak. Pengertian lain diutarakan oleh ahli seperti Thomas R Dye mengenai kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye dalam (Agustino,2006:7) “kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk di kerjakan atau tidak dikerjakan”. Beradasarkan pengertian Thomas R Dye ini, baik apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan itu adalahsuatu kebijakan publik. Definisi lain diutarakan oleh James E Anderson. Menurut James E Anderson dalam (Subarsono,2005:2) “kebijakan publik sebagai kebijakan
18
yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah dan aparat pemerintah”. Berdasarkan pengertian yang di ungkapkan oleh James E Anderson ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang teretentu seperti bidang pendidikan, politik,ekonomi, pertanian, industry, dan pertahanan. Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh seorang
pakar
dari
Perancis,
Limeux.
Menurut
Limeux
dalam
(Wahab,2012:15) kebijakan publik ialah : “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik yang dilakukakan oleh actor-aktor politik yang sehubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan kebijakan publik itu serangkaian aktivitaas guna memecahkan masalah publik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yaitu pejabat negara. Seorang pakar dari Nigeria Chief J.O. Udoji memberikan pengertian mengenai
kebijakan
publik.
Menurut
Chief
J.O
Udoji
dalam
(Wahab,2012:15) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh pemerintah maupun badan-badan pemerintah yang berisi sanksi
dan bertujuan untuk
memecahkan masalah publik serta mempengaruhi sebagaian besar masyarakat.
19
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Impelementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan meggunakan tenaga ahli dari laur negeri, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilakasanakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap kelanjutan dari formulasi kebijakan dan kemudian disahkan. Dalam praktiknya menurut Leo Agustino dalam (2006:138) “implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi sebagai kepentingan”. Implementasi kebijakan sendiri menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino,2006:139), di definisikan, sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskandalam keputusan kebijaksanaan” Adapun pengertian lain berikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.
Menurut
Daniel
Mazmanian
dan
Paul
Sabatier
dalam
(Agustino,2006:129) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai: “Pelaksanaan Keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran
20
yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses im-plementasinya”. Sedangkan menurut kamus Webster dalam (Wahab,2012:139) meumuskan bahwa : “istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out (menydiakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan: (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan: (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan pelaksanakan kebijakan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan hasil yang ingin dicapai. 2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Dalam studi kebijakan publik terdapat, terdapat bebrapa model implementasi kebiajakan publik yang dikemukakan oleh ahli yang melihat variable-varabel apa saja yang dapat memepengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik. Adapun ahli tersebut ialah Van Meter dan Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, dan Marilee S. Grindle. Menurut Model Implementasi kebijakan yang diutarakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino,2006:142) terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan publik, yaitu:
21
1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. 2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia, waktu dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya tersebut. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya 4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Begitupun sebaliknya. Sedangankan Menurut Model Implementasi Kebijakan yang di utarakan Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Subarsono,2005:94) terdapat 3 variabel yangdapat mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan publik, yaitu : 1. Karakteristik dari Masalah a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah social secarateknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah social yang relatif sulit dipecahkan. b. Tingkat kemeajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
22
Sebuah program akan sulit diimpelementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Begitupun sebaliknya. d. Cakupan perubahan perilak yang di harapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan unutk mngubah sikap dan perilaku masyarakat. 2. Karakteristik Kebijakan a. Kejelasan isi kebijakan Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diiplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakannya. b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasarteoritis memiliki sifat lebih mantau karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi. c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalahfaktor krusial untuk setiap program sosial. d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikaldan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. e. Kejelasan dan konsistensi aturan yangadapada badan pelaksana. f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program dapat menyebabkan gagal suatu kebijakan diimplementasikan. g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akanrelatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. 3. Variabel Lingkungan a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program-program pembaharuan disbanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program. b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang berpihakterhadap publik tentunya akanmendapat dukungan yang lebih banyak di bandingkan kebijakan yang tidak berpihak pada publik. c. Sikap dari kelompok pemilih.
23
Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memepengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara lain, (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untukmengubah keputusan (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsun melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana. d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Adapun menurut Model Impelementasi Kebijakan yang diberikan oleh George C. Edward III dalam (Agustino,2006:149) terdapat 4 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ; 1. Komunikasi Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu: a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 2. Sumberdaya
24
Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumbersumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan ke-lompoknya. d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 3. Disposisi Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi ini adalah :
25
a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 4. Struktur Birokrasi Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktiuvitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dan menurut Model Impelemntasi Kebijakan yang di berikan oleh Marielee S. Grindle dalam (Agustino,2006:154) terdapat 2 varibel besar yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik , yaitu : 1. Content of Policy, meliputi : a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mem-pengaruhi) Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana
26
kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. b. Type of benefit Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. c. Extent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada poin ini ingin dijelaskan bahwa seberapa berapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. d. Site of Decision Making Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. e. Program Implementer Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di dukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. f. Resource Commited Pelaksanaan suatu kebijakan harus di dukung oleh sumberdayasumberdaya yang mendukung agar pelaksanaan-nya berjalan dengan baik. 2. Context Of Policy, meliputi : a. Power, Interest, and Strategy of Actor involved Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau keuaaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaansuatu implementasi kebijakan. b. Institusion and Regime Charateristic Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. c. Compliance and Responsiveness Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari parapelaksana, maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menangggapi suatu kebijakan.
27
2.1.4 Otonomi Desa Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan
otonomi
desa
harus
tetap
menjunjung
nilai-nilai
tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
rakyat
yang
dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku . Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
desa,
pelaksanaan
pembangunan
desa,
pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
28
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi; kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah. 2.1.5 Otonomi Daerah Pengertian otonomi daerah secara etimologi yaitu, Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomus berarti hukum atau peraturan. Jadi pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Secara umum pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah). 2.1.6 Definisi Desa Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan
29
hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.1.7 Pengertian Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab VIII, Bagian Kesatu, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. 2.1.8 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan
30
desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. A. Transparan Menurut Nordiawan dalam (Sujarweni,2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah
dalam
pengelolaan
sumber
daya
yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. B. Akuntabel Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut
adalah
akuntabilitas.
Sabeni
(Sujarweni,2015:28)
menyatakan
pertanggungjawaban
(accountability)
dan
Ghozali
“Akuntabilitas merupakan
suatu
dalam atau bentuk
keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilakasankan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transaparan”. Mardiasmo dalam
31
(Sujarweni,2015:28)
mengatakan
“Akuntabilitas
kewajiban
pemegang
amanah
pihak
pertanggungjawaban,
menyajikan
dan
publik
untuk
adalah
memberikan
mengungkapkan
segala
aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nordiawan dalam
(Sujarweni,2015:28)
akuntabilitas
adalah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. C. Partisipatif Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
32
2.2 Penelitian Terdahulu Sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
penelitian
ini,
peneliti
akan
memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut yakni: Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dalam Tesisnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Dalam penelitian tersebut, ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan
dan
pelaksanaan
harus
benar-benar
dapat
dilaporkan
dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana
33
masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai targettarget atau tujuan kepentingan publik. Dalam
penelitian
tersebut
akuntabilitas
sistem
pengelolaan
ADD
dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan
dan
pembangunan.Pengelolaan
ADD
sebagai
bagian
dari
pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsipprinsip yang merupakan indikator goodgovernance tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Agus Subroto hanya memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan ADD nya saja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2.3 Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) ini menggunakan model Implementasi Kebijakan yang diutarakan
34
Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142). Terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu : 1.
Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan. Kinerja
implementasi
kebijakan
dapat
diukur
tingkat
keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realiistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. 2.
Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia, waktu dan sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya tersebut.
3.
Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya
4.
Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5.
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana
35
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya keslahan-kesalah akan sangat kecil untuk terjadi. 6.
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Kondisi Ekonomi, social dan politik yang kondusif akan sangat mempengaruhi
keberhasilan
Begitupun sebaliknya.
suatu
implementasi
kebijakan.
36
Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
INPUT Masalah : 1. Kurang transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Belum tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap. 3. Belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Kupahandap. 4. Belum siapnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Kupahandap dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
PROSES Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006:142), yaitu : 1. Standard dan Sasaran Kebijakan-/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan 2. Sumberdaya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana, 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hasil (Output) Perolehan gambaran mengenai Implemenentasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
Dampak (Outcome) Tercipatanya Pengelolaan Keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
(Sumber: Peneliti, 2016)
37
2.4 Asumsi Dasar Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan di atas, serta hasil pengamatan
langsung
di
lapangan.
Maka
peneliti
berasumsi
bahwa
Implemenentasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) belum berjalan dengan optimal.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Dan Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jane Richie di dalam buku karangan dalam (Moleong,2013:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang di teliti. Sehingga pemahaman mengenai dapat di pahami secara kompherensif. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode kasus. sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba dalam (Sayekti,1992:34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan case study ataupun qualitative, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lebih lanjut Sayekti Pujosuwarno dalam (1986:1) mengemukakan pendapat Moh. Surya dan Djumhur yang menyatakan bahwa studi kausu dapat diartikan sebagai suatu teknik mempelajari
seseorang
individu
secara
mendalam
untuk
membantunya
memperoleh penyesuaian diri yang baik. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman
38
39
Pengelolaan Keuangan Desa, dengan memahami dan memaknai pandangan serta kejadian pada subyek penelitian dalam rangka menggali tentang Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Pemilihan metode ini didasari pada fakta bahwa tema dalam penelitian ini termasuk menarik untuk diungkapkan dalam sebuah penelitian.
3.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai batasan masalah,
yang
berisi
pokok
masalah
yang
masih
bersifat
umum
(Sugiyono,2012:32). Adapun fokus penelitian yang peneliti teliti adalah terkait Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya mengenai permasalahanpermasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi terhadap pemecahan masalah, termasuk juga dalam hal Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).
3.3 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi
40
kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) ini dilakukan di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
3.4 Fenomena yang Diamati 3.4.1 Definisi Konsep Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino,2006:142), yang berisi tentang enam dimensi pokok dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, yakni terdapat (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi, serta (6) Lingkungan eksternal. Sehingga menghasilkan output atau keluaran implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Kupahandap kecamatan cimanuk kabupaten pandeglang (Studi terkait keuangan desa) berjalan dengan baik, dengan outcome atau bahan masukan bagi desa yang ada di Indonesia
41
khususnya di kabupaten pandeglang agar dapat mengimplementasikan undang-undang tentang desa dengan baik. 3.4.2 Definisi Operasional Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yakni mengamati fenomena mengenai ukuran dan tujuan serta ukuran keberhasilan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. 2) Sumber daya, dalam hal ini yakni mengamati fenomena terkait kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. 3) Karakteristik agen pelaksana, yakni meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini, serta keseuaian cakupan wilayah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor
42
24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan agen pelaksananya. 4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, yakni mengamati kecenderungan para pelaksana dalam berbagai bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan, sikap pelaksana dalam menerima atau menolak dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, yakni mengamati koordinasi antarorganisasi dan stake holder yang terlibat dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yakni mengamati fenomena kondisi ekonomi dan sosial lingkungan, dukungan kelompok-kelompok kepentingan dan elite politik, karakteristik para partisipan, serta opini publik mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap.
3.5 Instrumen Penelitian Adapun instrument yang digunakan dalam ”Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten
43
Pandeglang)” ini adalah peneliti sendiri dengan menempatkan diri sebagai participant observer. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Peneliti sebagai alat utama dalam penelitian kualitatif karena karena peneliti dapat merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri objek atau seubjek yang sedang di telitinya, selain itu peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh dan kapan penelitian dapat dihentikan dan peneliti juga dapat langsung melakukan pengumpulan data, melakukan refleksi secara terusmenerus dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas mengenai suatu dalam hal ini adalah ”Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”. Dimana yang menjadi data primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data-data skunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari: panduan wawancara, alat perekam dan buku catatan.
3.6 Informan Penelitian Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
44
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut : Tabel 3.1 Sumber Informan Penelitian Kode Informan I1 I1.1 I1.2 I1.3
Informan Instansi Pemerintah 1. Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang 2. Kasubid Pemerintahan, Pendidikan, dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang 3. Kepala Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang
I2 I2.1 I2.2 I2.3 I2.4 I2.5
Stakeholder 1. Kepala Desa Kupahandap 2. Sekertaris Desa Kupahandap 3. Bendahara Desa Kupahandap 4. Ketua BPD Desa Kupahandap 5. Ketua LPM Desa Kupahandap
I3 I3.1
Masyarakat 1. Tokoh Masyarakat/Para Ulama di Desa Kupahandap 2. Masyarakat di Desa Kupahandp
I3.2
(Sumber: Peneliti, 2016)
Keterangan
Key Informan
Key Informan
Secondary Informan
45
3.7 Teknik Pengumpulan Data Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik yang di sebut sebagai teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan beberapa teknik, diantaranya yakni : 1. Pengamatan/Observasi Observasi menurut Moleong dalam (2007:175) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan/observasi
menurut
Moleong
dalam
(2007:176)
dapat
diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari keompok yang diamatinya. Namun, observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi saja yaitu mengadakan pengamatan. Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi/pengamatan tanpa peran serta. Adanya keterbatasan waktu menyebabkan peneliti hanya melakukan satu fungsi observasi yaitu hanya melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.
46
2. Wawancara Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatapan muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara dalam (Nazir:2005). Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indeph interview) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orangyang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhakan yaitu penentuan informan yang terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapi dan terlebih dahulu dipahami peneliti. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian b) Menjelaskan alas an informan terpilih untuk diwawancarai c) Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan d) Mempersiapkan pencatatan data wawancara Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan yuntuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan
47
serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat dalam(Nazir:2005). Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini sebagai berikut : Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Dimensi
Indikator
Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
1. Ukuran realistis kebijakan 2. Tujuan realistis kebijakan
1. Seperti apa ukuran realistis kebijakannya? 2. Seperti apa tujuan realistis kebijakannya?
1. Sumberdaya manusia 2. Sumberdaya sarana dan prasarana
1. Apakah kemampuan dari pelaksana sudah sesuai? 2. Apakah fasilitas pelaksanaan sudah cukup memadai?
1. Birokrasi/lembaga
1. Apakah karakteristik dari implementor sudah sesuai untuk kebijakan ini? 2. Siapa saja yang turut dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini?
I1, I2,I3
1. Bagaimana sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini? 2. Bagaimana respon agen pelaksana dalam menerima atau menolak kebijakan ini? 1. Bagaimana proses komunikasi dilakukan ? 2. Seperti apa koordinasi yang dilakukan antara implementor yang terlibat ?
I1
Sumberdaya
Karakteristik Agen Pelaksana
Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana
1. Inisiatif 2. Partisipatif
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
1. Komunikasi
Pertanyaan
Kode Informan I1, I2,I3 I1, I2,I3
I1, I2 I2
I1, I2,I3
I1, I2,I3
I1, I2,I3 I1, I2,I3
48
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
1. Ekonomi, Sosial dan Politik
1. Apakah kondisi ekonomi, sosial dan politik turut mempengaruhi kebijakan ini?
(Sumber : Peneliti, 2016) 3. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif dalam (Sugiyono,2012:82).
3.8 Analisis Data Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Ada beberapa macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Seperti yang terlihat di gambar berikut: Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan
(Sumber: Irawan, 2006)
I1, I2,I3
49
Adapun penjelasan dari proses analisi data di atas adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan data mentah Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan, kajian pustaka. 2. Transkip data Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapih) ke dalam bentuk tertulis. 3. Pembuatan koding Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga menemukan kata kunci yang akan di beri kode. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasi data. 4. Kategorisasi data Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategori tertentu. 5. Penyimpulan sementara Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorikan sebelumnya. 6. Triangulasi Triangulasi adalah proses check and recheck antara suatu sumber data dengan sumber data lainnya.
50
7. Penyimpulan akhir Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.
3.9 Uji Keabsahan Data Data
hasil
penelitian
kualitatif
dapat
dipercaya
dan
dapat
dipertanggungjawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam kualitatif menurut Sugiyono (2005: 121) terdapat 4 macam pengujian yaitu uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji comfirmability. Adapun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui dua teknik pemeriksaan, yaitu triangulasi dan member check. 1.
Triangulasi Wiliam Wiersna (Sugiono,2005:125) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 1) Triangulasi Sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 2) Triangulasi Teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
51
3) Triangulasi Waktu Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan melalui pengecekan data dengan waktu dan situasi yang berbeda dan dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 2.
Mengadakan Member Check Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan Member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemveri data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
3.10 Jadwal Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap. Adapaun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2016.
52
Tabel 3.3 Jawal Penelitian Waktu Pelaksanaan No
Kegiatan
2015 Okt
1
Observasi Awal
2
Pengajuan Judul
3 4 5 6 7 8 9
Perizinan dan observasi lapangan Penyusunan Proposal Bimbingan dan perbaikan Seminar Proposal Perbaikan Proposal Penelitian Lapangan Penulisan Laporan (Bab IV dan Bab V)
10
Sidang Skripsi
11
Revisi Skripsi
(Sumber: Peneliti, 2016)
Nov
2016 Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Kabupaten dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung Pulau Jawa. Secara administratif Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 326 Desa. Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6º21’-7º10’ Lintang Selatan dan 105º15’-106º11’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah 274.689,91 ha atau 2.747 km². Batas wilayah Kabupaten Serang terdiri dari: 1) Sebelah Utara
: Kabupaten Serang
2) Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
3) Sebelah Barat
: Selat Sunda
4) Sebelah Timur
: Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang tidak terlalu sulit dijangkau dan relatif dekat dengan Ibu kota Negara yang berjarak 111 Km. Namun pada sebagian besar wilayah, terutama yang berada di wilayah selatan, memiliki aksesibilitas yang rendah karena kurangnya dukungan infrastruktur. Kendala geografis antara lain mengakibatkan daerah tertentu menjadi sulit dijangkau sehingga menjadi terisolir dan tertinggal dari daerah lainnya. Terutama kawasan yang terletak di puncak gunung, pesisir pantai, maupun didaratan yang tidak
53
54
terjangkau karena tidak ada akses dari kawasan tersebut ke kawasan yang lebih maju. Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi dalam bidang pariwisata yang handal. Kepariwisataan di Pandeglang terdiri dari objek wisata alam dan seni budaya. Objek wisata alam Pandeglang terangkai mulai dari pantai hingga gunung. Wisata pantai meliputi kawasan wisata Sumur, pantai Tanjung Lesung, Bama, hingga ke sebelah utara yaitu pantai carita. Sedangkan wisata gunung bisa dimulai dari gugusan perbukitan di Gunung Aseupan, Gunung Pulosari, dan Gunung Karang. 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk Kecamatan Cimanuk berada disebelah barat wilayah Kabupaten Pandeglang yang berada di Provinsi Banten. Ibukota Kecamatan Cimanuk terletak di Desa Cimanuk dengan luas wilayah keseluruhan 23,64 km², Kecamatan Cimanuk terdiri dari sebelas Desa antara lain : 1.
Desa Kadudodol
2.
Desa Gunungdatar
3.
Desa Gunungcupu
4.
Desa Sekong
5.
Desa Cimanuk
6.
Desa Batubantar
7.
Desa Kadumadang
8.
Desa Rocek
9.
Desa Dalembalar
55
10. Desa Kupahandap 11. Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk secara administrasi terdiri dari 11 desa, 48 rukun warga (RW) dan 156 rukun tetangga (RT). Desa Kupahandap merupakan desa terkecil dengan luas 1,51 km², sedangkan desa Kadubungbang merupakan desa terbesar dengan luas 2,76 km² atau 11,68% dari luas Kecamatan Cimanuk. Kecamatan Cimanuk berjarak 10 km dari Kecamatan Pandeglang dan memiliki batas administrasi, sebagai berikut : 1) Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo
2) Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Kecamatan Banjar
3) Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kecamatan Cipeucang
4) Sebelah Timur
: berbatasan dengan Kecamatan Mekarjaya
Wilayah Kecamatan Cimanuk secara geografis terletak pada 06º28’16,5’ Lintang Selatan dan 106º00’00,0’ Bujur Timur. Dengan luas wilayah 23.64 km² atau sebesar 8,7% dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang. 4.1.3 Gambaran Umum Desa Kupahandap Desa Kupahandap merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Cimanuk,
Kabupaten
Pandeglang.
Desa
Kupahandap
mempunyai luas wilayah 151 Ha, yang terdiri dari luas pemukiman 57 Ha, luas persawahan 82 Ha, luas perkebunan 6 Ha, luas kuburan 4 Ha, dan luas
56
prasarana umum lainnya 2 Ha. Desa Kupahandap mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara
: Desa Bayu Mundu, Kec. Kadu Hejo
b) Sebelah Selatan : Desa Cimanuk, Kec. Cimanuk c) Sebelah Timur : Desa Dalembalar, Kec. Cimanuk d) Sebelah Barat
: Desa Kadubungbang, Kec. Cimanuk
Penduduk Desa Kupahandap berjumlah 3036 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1622 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1414 jiwa. Penduduk Desa Kupahandap semuanya beragama islam. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Kupahandap berjumlah 916 kepala keluarga. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari monografi Desa Kupahandap, jumlah penduduk Desa Kupahandap berdasarkan pendidikan, mayoritas tingkat pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar (SD). Artinya, tingkat pendidikan masarakat Desa Kupahandap cukup rendah (lihat Tabel 4.8). Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan PENDIDIKAN Tingkatan Pendidikan
Laki-laki
Perempuan Total
Tamat D-3/sederajat
19 orang
25 orang
44 orang
Tamat S-1/sederajat
33 orang
37 orang
70 orang
Tamat S-2/sederajat
2 orang
0 orang
2 orang
Tamat SD/sederajat
1172 orang 1109 orang 2281 orang
57
Tamat SMA/sederajat
410 orang
368 orang
778 orang
Tamat SMP/sederajat
510 orang
488 orang
998 orang
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK
49 orang
46 orang
95 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play 84 orang
49 orang
group
133 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah
407 orang
334 orang
0 orang
0 orang
741 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah
0 orang
Jumlah Total
5142 orang
(Sumber: Monografi Desa Kupahandap) Penduduk Desa Kupahandap dalam sistem ekonominya, mereka bekerja dalam berbagai sektor. Mata pencaharian penduduk Desa Kupahandap antara lain: buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, karyawan swasta, PNS, wiraswasta, guru, dan pekerjaan lainnya. Tetapi, masih ada masyarakat Desa Kupahandap yang belum bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap (lihat Tabel 4.9). Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian MATA PENCAHARIAN POKOK Jenis Pekerjaan
Laki-laki
Perempuan Total
Petani
63 orang
0 orang
63 orang
Buruh Tani
200 orang
25 orang
225 orang
Buruh Migran Perempuan
0 orang
0 orang
0 orang
58
Buruh Migran Laki-Laki
0 orang
0 orang
0 orang
Pegawai Negeri Sipil
8 orang
3 orang
11 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga
2 orang
0 orang
2 orang
Pedagang Keliling
9 orang
7 orang
16 orang
Peternak
2 orang
0 orang
2 orang
Nelayan
0 orang
0 orang
0 orang
Montir
9 orang
0 orang
9 orang
Dokter Swasta
0 orang
0 orang
0 orang
Bidan Swasta
0 orang
0 orang
0 orang
Perawat Swasta
0 orang
0 orang
0 orang
Pembantu Rumah Tangga
7 orang
20 orang
27 orang
TNI
0 orang
0 orang
0 orang
POLRI
0 orang
0 orang
0 orang
Pensiunan TNI/PNS/POLRI
0 orang
1 orang
1 orang
Karyawan Perusahan Swasta
150 orang
55 orang
205 orang
Jumlah Total Penduduk
561 Orang
(Sumber: Monografi Desa Kupahandap) Di Desa Kupahandap total pegawai yang ada berjumlah 10 orang beserta Kepala Desa, masing-masing menempati posisinya yang sudah ditentukan. Kebanyakan pegawai di Desa Kupahandap perempuan hal ini yang membedakannya dengan desa-desa lain. Adapun tingkat pendidikan pegawai paling rendah yaitu lulusan S1 dan yang paling rendah yaitu SMA.
59
Dalam amanat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdapat tim yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya yaitu tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Adapun tim PTPKD itu beranggotakan dari unsur perangkat desa yaitu, Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Tabel 4.3 Struktur Organisasi Desa Kupahandap Sumber Daya Manusia Pegawai Desa Kupahandap Nama
Jabatan
Umur
Pendidikan
H. Zainuddin
Kepala Desa
59 Tahun
SMA
M. Juhdi
Sekretaris Desa
41 Tahun
SMA
Ati Nurniati
Kasi Pemerintahan
27 Tahun
SMA
Hj. Mulyati.P
Kasi Pembangunan
50 Tahun
S1
Nasrudin
Kasi Kesra
33 Tahun
SMA
Deti Kurniasih
Kaur Administrasi
28 Tahun
SMA
Khaerunisa
Kaur
Keuangan
dan 28 Tahun
S1
Bendahara Abdul Rahman
Kaur Umum
51 Tahun
D3
Sri Rejeki
Staf Administrasi
41 Tahun
SMA
Rizky F.R
Staf Umum
20 Tahun
SMA
(Sumber: Monografi Desa Kupahandap)
60
Di Desa Kupahandap terdapat beberapa barang yang di miliki yaitu berupa, peralatan kantor yang menunjang jalannya pelaksanaan pemerintahan di desa serta barang-barang tambahan penunjang lainnya.
Nama Barang
Tabel 4.4 Inventaris Barang di Desa Kupahandap Jumlah
Mesin Tik
2 Buah
Meja
5 Buah
Kursi
50 Buah
Lemari Arsip
3 Buah
Komputer
1 Unit
Laptop
1 Unit
Kendaraan Dinas
2 Unit
Televisi
1 Unit
Mesin Printer
1 Unit
(Sumber: Monografi Desa Kupahandap) 4.2 Deskripsi Data Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa ada 6 (enam) indikator Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik; (4) Sikap kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan
61
aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teori ini dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahanpermasalahan yang ada pada Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil obeservasi lapangan dan dokumentasi. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Prasetya Irawan, yaitu Pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, penyimpulan akhir. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data mentah, yaitu dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Langkah kedua yang dilakukan adalah transkip data, yaitu pada tahap ini peneliti merubah catatan lapangan dalam bentuk tulisan (semua data yang diperoleh di lapangan). Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan transkip data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu: 1.
Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
2.
Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan informan. Langkah ketiga yang dilakukan adalah pembuatan koding, yaitu pada tahap
ini peneliti membaca ulang semua data yang sudah ditranskip, pada bagian-bagian
62
tertentu dari transkip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Langkah keempat yang dilakukan adalah kategorisasi data, yaitu pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”. Langkah kelima yang dilakukan adalah pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data. Langkah keenam atau langkah terakhir yang dilakukan adalah triangulasi yaitu pada tahap ini peneliti melakukan proses chek dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Analisi yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kategori dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Kategori-kategori tersebut adalah: 1.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan Konsep implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), dapat
63
diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksanan kebijakan. 2.
Sumber Daya Keberhasilan dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang perlu di perhatikan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu.
3.
Karakteristik Agen Pelaksana Pada karakteristik agen pelaksana ini meliputi organisasi formal (BPMPD Kabupaten Pandeglang, BAPPEDA Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanuk, Desa Kupahandap), yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.
4.
Sikap dan Kecenderungan para Implementor Sikap para prangkat desa dan kepala desa (Desa Kupahandap) untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) agar berhasil secara efektif dan efisien.
64
5.
Komunikasi antar Organisasi/Lembaga Formal dan Aktivitas pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Semakin baik koordinasi diantara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dengan Pemerintah Desa maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitupun sebaliknya.
6.
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang) yang telah diterapkan, masyarakat sekitar Desa Kupahandap kurang berpartisipasi atau tidak mendukung kebijakan ini bisa membuat kegagalan dalam pengimplemntasian Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.
4.2.1 Informan Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015
65
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang), sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Adapun informan-informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Informan Penelitian No.
Kode Informan
Nama/Jabatan Informan
1
I1.1
Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Pandeglang
2
I1.2
Kasubid Pemerintahan, Pendidikan, dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang
3
I1.3
Kepala Kecamatan Pandeglang
4
I2.1
Kepala Desa Kupahandap
5
I2.2
Sekertaris Desa Kupahandap
6
I2.3
Bendahara Desa Kupahandap
7
I2.4
Ketua BPD Desa Kupahandap
I2.5
Ketua LPM Desa Kupahandap
I2.6
Ketua BUMDes Desa Kupahandap
I3.1
Tokoh Masyarakat/Para Kiayi Kupahandap Masyarakat di Desa Kupahandap
8 9 10
I3.2
11 (Sumber: Peneliti, 2016)
Cimanuk
Kabupaten
di
Desa
66
4.2.2 Pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kupahandap Menurut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Serta pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kupahandap sebagai berikut: Perencanaan, dalam perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap sudah bias dikatakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya di Desa Kupahandap selalu dilakasanakan Musyawarah Pembangunan Desa (musrembangdes), dalam pelaksanaan musrembangdes di desa kupahadap melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di desa, mulai dari BPD, perwakilan masyarakat semua kalangan, tokoh masyarakat, para ulama, serta perangkat di desa beserta ketua
RT/RW
semua
yang
ada
di
Desa
Kupahandap.
Dalam
musrembangdes tersebut pemerintah Desa Kupahandap mendengarkan dan menampung semua aspirasi dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa memilih mana aspirasi yang diutamakan untuk segera direalisasikan dengan melihat tingkat kebutuhannya, setelah itu pemerintah Desa Kupahandap menuangankan hasil musrembangdes tersebut ke dalam Anggaran
67
Pembelian dan Belanja Desa Kupahandap (APBDesa) yang di tetapkan melalui Peraturan Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kupahandap semua dilaksanakan dengan melihat APBDesa yang sudah di tetapkan melalui Perdes, sebelum pelaksanaan akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa sebagai pendanaan pelaksanaan APBDesa di Desa Kupahandap, semua penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Kupahandap dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening khusus kas desa yang dimiliki Desa Kupahandap, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Kupahandap sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang tertuang dalam setiap nota di dalam pertanggungjawaban. Adapun pendapatan Desa Kupahandap tahun 2015 yang tertuang dalam APBDesa tahun 2015 yaitu sebesar Rp.629,969,000 yang terbagi atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer (Dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan alokasi dana desa), dan pendapatan lain-lain. Namun pendapatan Desa Kupahandap tahun 2015 semuanya hanya bersumber
dari
pendapatan
transfer,
yaitu
dana
desa
sebesar
Rp.273,615,000, bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.13,494,000, dan alokasi dana desa sebesar Rp.342,860,000. Adapun juga jumlah belanja Desa Kupahandap tahun 2015 yang tertuang dalam APBDesa yaitu sebesar
68
Rp.629,969,000
yang terdiri
atas belanja bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan,
serta
bidang pemberdayaan
masyarakat.
(Sumber:
APBDesa Kupahandap Tahun 2015). Tabel 4.6 Ringkasan APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015 No. 1
Uraian PENDAPATAN
629,969,000
Dana Desa
273,615,000
Bagi Hasil Pajak
2
Anggaran (Rp)
13,494,000
Alokasi Dana Desa
342,860,000
BELANJA
629,969,000
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
188,990,700
Bidang Pembangunan Desa
273,615,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Sumber: APBDesa Kupahandap Tahun 2015).
40,500,000 126,863,300
Jika melihat data di atas dimana total penerimaan sama dengan total belanja desa dengan kata lain maka dalam APBDesa Kupahandap Tahun 2015 tidak terjadi surplus ataupun defisit anggaran sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan APBDesa tahun 2015 di Desa Kupahandap sudah berjalan dengan baik. Penatausahaan, dalam hal penatausahaan di Desa Kupahandap sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarnakan kepala Desa Kupahandap telah menetapakan bendahara desa sebelum melaksanakan APBDesa. Sesuai
69
dengan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan desa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan
sebelum
dimulainya
tahun
anggaran
bersangkutan
dan
berdasarkan keputusan kepala desa, dapat dilihat pada tabel (4.10 Struktur Organisasi Desa Kupahandap halaman 64). Pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kupahandap telah berjalan dengan baik, hal ini dikarnakan
kepala
Desa
Kupahandap
dalam
melaksanakan
tugas,
kewenangan, hak, dan kewajiban telah melakukan penyempaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2015 kepada Bupati Pandeglang, selain itu kepala desa juga telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2015 kepada Bupati Pandeglang.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (Agustino,2006:142), dimana dalam teori ini menjelaskan terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijkan; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap dan Kecenderungan
70
Implementor; (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik sampai titik yang dapat dikatakan berhasil. Kebijakan yang berbentuk Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah kebijakan yang ditunjukan untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang, dalam permasalahan ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang ini sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, karena Peraturan Bupati Pandeglang ini adalah peraturan yang memang dibutuhkan oleh semua desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk menjadi acuan bagaimana desa bisa mengatur dan mengelolaan keuangan desa yang jumlahnya sangat besar dengan baik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut:
71
“Ya ukuran dari peraturan ini sudah jelas untuk mengetahui sejauh mana kemampuan desa-desa dalam mengelola keuangannya dengan baik, kalo tujuannya memberikan tata cara pengelolaan keuangan di desa yang baik dan benar sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran di desa”.(Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dengan memberikan tata cara pengelolaan keuangan di desa dengan baik dan benar, peraturan ini dirasa sudah cukup efektif dalam membantu desa dalam pengelolaan keuangannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasubid PPK Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Pandeglang: “Ukuran dari Peraturan ini adalah membantu desa-desa dalam pengelolaan keuangannya yang begitu besar, adapun tujuannya yaitu menciptakan pengelolaan keuangan di desa yang transparan,partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran”. (Wawancara: Rabu, 27 April 2016, 08.30 WIB. Kantor BAPPEDA Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan wawancara dengan I1.1 yang mengatakan bahwa ukuran dan tujuan dari pelaksanaan peraturan ini sudah jelas, dalam kaitannya juga di Kecamatan Cimanuk peneliti mewawancarai Camat Kecamatan Cimanuk: “Ukuran dari pelaksanaan peraturan ini ya bisa dilihat dari bagaimana mereka bisa melakukan penataan dan penertiban pengelolaan keuangan di Desa nya. Tujuan dari pelaksanaan peraturan ini agar semua desa khususnya di kecamatan cimanuk pengelolaan keuangan desanya bisa mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam peraturan tersebut, terutama aspek transparansi yang harus bener-bener dilaksanakan agar masyarak dapat langsung mengawasinya”. (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk). Berdasarkan wawancara dengan I1.3 di atas bahwa menjelaskan bahwa agar setiap desa yang ada di kecamatan cimanuk dalam hal pengelolaan keuangan desa
72
harus bias mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang tersebut, khusus di Desa Kupahandap yang harus wajib dilaksanakan yaitu masalah transparansi dalam hal pengelolaan keuangan di desa. Dengan adanya ukuran dan tujuan dari kebijakan ini, dari aspek yang terkait lainnya juga berharap bisa yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat di Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Saya sebagai tokoh masyarakat di sini sih maunya engga muluk-muluk yang penting semua kemauan masyarakat sini kalau untuk kemaslahatan bersama yah harus diwujudkan”. (Wawancara: Rabu, 4 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap). Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada I3.1 bisa disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting bagi kebijakan yang menyangkut kebutuhan orang banyak dan beharap semua aspirasi masyarakat ditampung, didengar dan direlisasikan oleh para pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini, ukuran dan tujuan kebijakan berperan sangat penting untuk bisa mencapai kesuksesan dalam menertibkan pengelolaan keuanga di desa agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa. Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan sosio kultur yang artinya adalah sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dengan lingkungan di masyarakat khususnya di masyarakat Desa Kupahandap, namun dalam pelaksanaannya masih harus maksimal terutama dalam hal transparansi terhadap masyarakat dalam realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa
73
agar masyarakat bisa mengawasi dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan di desanya. 2. Sumber Daya 1) Sumber Daya Manusia Indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dari kebijakan ialah sumber daya, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aspek penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang menyangkut orang banyak, karena kesuksesan dari sebuah pelaksanaan kebijakan adalah bagaimana pendekatan dari seorang implementor. Sumber daya manusia yang ada di desa-desa dalam pemilihannya sepenuhnya kewenangannya dipegang oleh kepala desa. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut: “Kalau untuk pemilihan pegawai-pegawai yang ada di desa-desa semuanya tergantung kepala desanya, paling kita hanya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai yang ada di desa sesuai dengan tupoksinya.”(Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan wawancara dengan I1.1 di atas dapat diketahui bahwa para pegawai yang ada di desa dipilih langsung oleh kepala desanya sendiri. Namun terlepas dari itu semua perekrutannya harus sesuai dengan tugas,fungsi dan kemampuannya. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kecamatan Cimanuk. Beliau mengaatakan :
74
“Ya untuk perekrutan pegawai di desa semuanya tergantung kepala desanya yang paling penting perekrutannya harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan yang dimilikinya asal jangan asal-asalan ajah merekrutnya.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk). Berdasarkan wawancara dengan I1.3 di atas dapat diketahui bahwa dalam perekrutan pegawai di desa harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan yang dimilikinya. Terkait akan hal itu sumber daya manusia yang ada di Desa Kupahandap dipilih oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai harapan semua masyarakat bahwa sumber daya yang menjalankan kebijakan sudah seharusnya orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan di desa. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Semua pegawai di desa dipilih langsung oleh saya, menurut saya sudah sesuai kebutuhan.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Di desa semua pegawai dipilih langsung oleh kepala desa, saya rasa kalau jumlah sudah sesuai kebutuhan walaupun keilmuannya yang saya tau tidak sesuai, tapi setidaknya mereka sudah yang terbaik yang ada di Desa Kupahandap.” (Wawancara: Selasa, 3 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.4 di atas dapat diketahui bahwa para pelaksana dari kebijakan ini dipilih langsung oleh kepala desa namun penempatannya tidak sesuai dengan keilmuannya, seperti dibagian bendahara diisi oleh orang yang lulusan dari sarjana pendidikan bahasa inggris.
75
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Kalo kita sih disini pegawainya sudah cukup, pendidikan pegawai juga bisa dikatakan baik, disini ada sebagian lulusan sarjana dan sebagian lulusan SMA, meskipun keilmuannya tidak sesuai dengan penempatannya tapi setidaknya pendidikannya lumayan lah, mangkanya pelatihan-pelatihan buat kami sangat dibutuhkan apalagi tentang pengelolaan keuangan di desa sangat dibutuhkan oleh kami, soalnya selama ini pelatihan tentang keuangan hanya baru dua kali diberikan kepada kami, waktunya kemarin bulan Desember 2015 sama Februari 2016, dirasa menurut kami itu masih jauh kurang buat kami, agar kami paham betul-betul tentang tatacara mengelola keuangan dengan baik.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Berdasarkan wawancara dengan I2.2 dapat kita ketahui bahwa pegawai yang bertugas di Desa Kupahandap tingkat pendidikannya bisa dikatakan baik, meskipun penempatannya tidak sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Oleh karenanya pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa khususnya bendahara desa tentang pengelolaan keuangan di desa sangat dibutuhkan. Senada dengan yang dikatakan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya, kalau untuk tingkat pendidikan alhamdulilah disini sebagian lulusan sarjana sebagian lagi lulusan sma, walaupun lulusannya tidak sesuai dengan keilmuannya, kaya saya, saya bendahara tapi saya lulusan Pendidikan Bahasa Inggris kan tidak sesuai, mangkanya kami butuh pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan agar kami faham, sehingga kami tidak kesulitan dalam mengelola keuangan di desa kami, soalnya selama ini yang banyak diberikan pelatihan kepada kami kebanyakan tentang kesehatan, kewirausahaan, tanggap darurat bencana, yang keuangannya hanya dua kali dilakukan kemarin pada bulan Desember 2015 sama februari 2016.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Berdasarkan wawancara dengan I2.3 bahwa bendahara di Desa Kupahandap di isi oleh orang yang tidak memliki keilmuan tentang keuangan,
76
sehingga sering terjadi kesulitan Desa Kupahandap dalam mengelola keuangannya dengan baik. Setelah peneliti mewawancarai semua informan, mengobservasi, dan melihat dokumentasi terkait sumber daya ini terutama dalam hal sumber daya manusia dapat menarik kesimpulan bahwa implementor yang ada di Desa Kupahandap dalam menjalankan Peratruan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dilihat dari tingkat pendidikan bisa dikatakan baik (lihat tabel 4.3 halaman 59), namun keilmuan yang dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan penempatannya, seperti bendahara desa diisi oleh orang yang lulusan sarjana pendidikan bahasa inggris yang tidak sesuai dengan penempatannya di bagian keuangan. Oleh karena itu di Desa Kupahandap mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangannya, Hal ini juga dikarnakan kurangnya sosialisai dan pelatihan yang diberikan oleh daerah maupun pusat kepada perangkat desa terkait dalam pengelolaan keuangan di desa. Selama ini pelatihan tentang keuangan yang diberikan kepada perangkat desa di kupahandap hanya baru dua kali itupun waktunya sudah terlambat karena pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah di implementasikan pada APBDesa tahun 2015. 2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Sarana dan Prasarana adalah bukan lagi sekedar indikator kesuksesan suatu pelaksanaan suatu kebijakan, melainkan suatu kebutuhan bagi para pelaksana, dan sasaran kebijakan, untuk mendorong semangat dalam
77
melaksanakan tugas dan menjadikan pelaksanaan suatu kebijakan berjalan efektif khusunya untuk para agen pelaksana. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan jika ingin pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan maka pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan terkait harus memiliki sarana dan prasanan yang medukung dan memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap sarana dan prasarana sudah mendukung, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan di desa kami saya rasa sudah cukup.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Disini untuk sarana dan prasarana sudah memadai, kami punya komputer, printer ada juga mesin ketik jadi saya rasa untuk sarana dan prasarana sudah mendukung untuk kebijakan ini.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Seperti yang dikatakan oleh I2.1 dan I2.2 Desa Kupahandap mempunyai satu buah komputer, printer dan mesin ketik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Hal tersebut diperkuat oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya untuk sarana dan prasarana disini kami sudah bisa dibilang memadai untuk mendukung kebijakan ini, kami disini punya satu unit komputer beserta printernya dan ada juga mesin ketik untuk mendukung bila ada gangguan listrik dan semuanya keadaannya baik dan bisa digunakan.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap)
78
Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya saya rasa kalau sarana dan prasarana sudah cukup memadai sih disini mah, setiap ada acara juga seperti musrenbang sarana dan prasarananya juga sangat mendukung pelaksanaannya ko.” (Wawancara: Selasa, 3 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Berdasarkan hasil pernyataan di atas dari beberapa informan yang peneliti wawancarai terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap serta data yang peneliti peroleh di lapangan dapat dilihat pada (tabel 4.11 di halaman 65),
dapat ditarik
kesimpulan sementara bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam pelakasanaan pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap sudah bisa dikatakan cukup memadai. Hal ini dikaranakan di Desa Kupahandap sudah memiliki satu unit komputer beserta printernya dan juga ada mesin ketik untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan di desanya. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Birokrasi/Lembaga Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan
79
atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Kupahandap ini, semua implementor yang ada di Desa Kupahandap memiliki latarbelakang pendidikan yang baik, meskipun keilmuan yang dimilikinya tidak sesuai, sehingga untuk jadi pelakasan kebijakan yang baik hanya tinggal butuh pelatihan-pelatihan kepada para implemntor, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “kalau untuk pegawai disini saya rasa bisa dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya, meskipun keilmuannya tidak sesuai, paling tinggal butuh pelatihan-pelatihan agar jadi pelaksana kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “ya kalau pegawai disini bisa dikatakan baik, dari segi disiplin dan kepatuhannya paling kalau untuk hal-hal tertentu seperti pengelolaan keuangan di desa membutuhkan pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi kesalahan, hal ini dikarnakan keilmuan pegawainya tidak sesuai, seperti bendahara kan bukan di isi oleh orang yang paham keuangan keilmuannya.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Dari hasil wawancara oleh I1.1 dan I1.3, dapat diketahui bahwa semua pelaksana yang ada di Desa Kupahandap sudah bisa dikatakan baik hal ini dilihat dari latarbelakang pendidikannya, namun dalam hal keilmuan yang dimilikinya tidak sesuai dengan penempatan kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya kalau untuk disiplin dan pendidikan kami rasa kami bisa dikatakan baik, Cuma kendalanya hanya keilmuan yang kami miliki tidak sesuai
80
dengan penempatannya, oleh karenanya dalam hal pelaksanaan kebijakan di desa dalam hal teknis seperti contohnya pengelolaan keuangan desa saya butuh pelatihan agar saya faham dan bisa melaksankannya dengan baik.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Dari pernyataan ketiga narasumber di atas, bisa diketahui bahwa para pelaksana untuk organisasi formal sudah bisa dikatakan baik hanya perlu pelatihan-pelatihan dalam hal teknis pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarnakan keilmuan para pegawai tidak sesuai dengan penempatan tugasnya. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini para pegawai di Desa Kupahandap dalam hal ini yang menjalankan peraturan kebijakan ini sudah bisa dikatakan baik jika dilihat dari latarbelakang pendidikan dan kedisiplinannya, namun permasalahannya keilmuan yang dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan penempatan tugasnya oleh karena itu pelatihan-pelatihan kepada pegawai sangat dibutuhkan agar bisa menjadi agen pelaksana kebijakan yang baik. 4. Komunikasi Antar Implementor Komunikasi adalah cara yang paling ampuh dalam suatu pelaksanaan, pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam agustino 2012) kebijakan publik bisa berjalan dengan baik dan efektif jika implementor bisa memahami standard dan tujuan dari kebijakannya. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di
81
antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, kecamatan dan desa, seperti yang dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut: “Dalam kebijakan ini komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, kami juga berkomunikasi dengan baik dengan tingkat kecamatan dan desa selaku objek utama dalam kebijakan ini.” (Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang). Hal serupa juga sesui dengan yang diungkapkan oleh Camat Kecamatan Cimanuk, beliau mengatakan: “Komunikasi kita berjalan dengan baik dari atas hingga kebawah yaitu desa, adapun komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa selaku implementor utama dalam kebijakan ini.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk). Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 dan I1.3, bahwa komunikasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkatnya terkait kebijakan ini. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya selama ini komunikasi yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pelatihanpelatihan kepada kami, namun hanya sesekali tidak sering jadi kami rasa masih kurang.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Kami masih kesulitan mengikuti aturan kebijakan ini dalam pengelolaan keuangan di desa kami, hal ini dikaranakan kurangnya sosialisasi dan
82
pelatihan-pelatihan kepada kami meskipun ada itu hanya sesekali, jadi kami sulit mengikutinya.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.1 dan I2.3 dapat diketahui bahwa sosialisasi terkait kebijakan ini sudah ada namun dirasa masih kurang dan pelatihan-pelatihannya juga masih kurang bagi kepala desa dan perangkatnya terkait pengelolaan keuangan di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait komunikasi dan koordinasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap masih kurang maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada kepala desa dan perangkatnya, sehingga mereka kesulitan menerapkan kebijakan ini di Desanya. 5. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana 1) Inisiatif Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
83
Dalam indikator Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat variabel tentang inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana langsung dalam hal ini yaitu kepala desa dan perangkat Desa Kupahandap yang menjalankan langsung kebijakan ini. Inisiatif yang dimaksud adalah meliputi inisiatif dari para pelaksana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan kedepannya kami pasti dukung sepenuhnya,” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Menurut I2.1 kepala desa dan perangkatnya di Desa Kupahandap sepenuhnya mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah selama peraturan atau kebijakan tersebut baik untuk masyarakat dan kedepannya atau perubahan ke arah yang elbih baik. Serupa dengan yang dikatakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Kami disini sangat mendukung apapun kebijakan itu jika untuk perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya, yang paling penting sosialisasi kepada kaminya sampai dengan jelas dan kami memahaminya.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Dari pernyataan yang diungkapakan I2.2 di atas yang mengatakan akan mendukung sepenuhnya apapun itu kebijakannya, namun selama ini sering terkendala di sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakannya sehingga para pelaksana dilapangan yang langsung melaksanakan kebijakan sering mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga tidak memahaminya spenuhnya esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan tersebut.
84
Sperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya kalau untuk mendukung kami pasti mendukung, asal sosialisai kepada kaminya bener-bener sampai kami memahami isi kebijakan tersebut jangan hanya sekali atau dua kali tapi sampai kami memahami bener-bener agar kami bisa dengan benar menjalankan kebijakan tersebut.” (Wawancara: Selasa 3 Mei 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap) Dari semua yang peneliti wawancarai, sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Namun masih terkendala dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang belum optimal sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarnakan kurang memahaminya para pelaksana kebijakan akan esensi yang terkandung dalam sebuah kebijakan tersebut. 2) Partisipatif Dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan dengan memahami isi kebijakannya sehingga para implementor dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan kebijakannya, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa dipastikan berhasil dan tanpa mengalami kendala. Selain dari implementor, partisipasi juga harusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut: “Iya tentu ada dari masyarakat, karena dalam kebijakan ini masyarakat jadi objek utama ukuran keberhasilan kebijakan ini, dalam kebijakan ini masyarakat berperan mengawasi pemerintahan desa agar tidak terjadi
85
penyelewengan dalam hal pengelolaan keuangan di desanya.” (Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang). Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Camat Kecamatan Cimanuk, beliau mengatakan: “Iya pasti melibatkan masyarakat, dalam kebijakan ini masyarakat berperan mengawasi pemerintahan di desanya khususnya dalam pengelolaan keuangan dan realisasi pembangunannya.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk). Dari wawancara dengan I1.1 dan I1.3 bisa diketahui bahwa dalam kebijakan ini masyarakat dilibatkan yaitu sebagai pengawas pemerintahan di desa agar tidak terjadi penyelewengan khusunya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di desanya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya masyarakat disini sangat berpartisipasi dan kami yang terus menerus mengajak masyarakat agar terlibat langsung baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun perencanaannya.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Sama seperti yang dikatakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Masyarakat disini sangat aktif baik dalam ikut langsung dalam pembangunan maupun dalam perencanaan seperti munsrembang desa semua perwakilan dari kalangan masyarakat ikut dalam munsrembang desa setiap tahunnya.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap). Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.2 bisa kita ketahui bahwa masyarakat sangat dilibatkan baik itu dalam pembangunan langsung maupun perencanaannya di Desa Kupahandap ini. Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Kupahandap, beliau mengatakan:
86
“Disini alhamdulilah berjalan dengan baik, kami masyrakat dari semua kalangan sangat dilibatkan dalam hal pembangunan dan perencanaan pembangunan di Desa Kupahandap.” (Wawancara: Senin 16 Mei 2016 15.30 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap). Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya kami dilibatkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu dalam pembangunan maupun perencanaan, kami setiap tahun mengikuti munsrembang alhamdulila aspirasi-aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kupahandap di dengar dan direalisasikan oleh desa.” (Wawancara: Kamis, 5 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap). Dari wawancara dengan I3.1 dan I3.2 bisa diketahui bahwa dalam kebijakan ini masyarakat desa benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaannya. Partisipasi atau dukungan dari masyarakat sangat penting dalam kebijakan ini, karena dalam kebijakan ini peran masyarakat sangat penting yaitu mengawasi serta menjamin agar tidak terjadi penyelewengan keuangan di desa. Serta dukungan dari masyarakat langsung menjadikan faktor berehasilan implementasi kebijakan ini. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
87
Dalam kebijakan ini lingkungan eksternal sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan ini. Seperti yang diakatakn oleh Kabid Pemerintahan Desa Badan Pembangunan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, beliau mengatakan sebagai berikut: “Kondisi masyarakat yang kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik dimasyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini.” (Wawancara: Selasa, 26 April 2016, 09.25 WIB. Kantor BPMPD Kabupaten Pandeglang). Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dapat kita ketahui bahwa kondisi masyarakat yang kondusif baik dalam segi ekonomi, keadaan sosial dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini, sama seperti yang dikatakan oleh Camat Kecamatan Cimanuk, beliau mengatakan: “Ya, sudah pasti kondisi masyarakat yang kondusif akan sangat membantu berjalannya kebijakan ini dengan baik.” (Wawancara: Senin 2 Mei 2016 10.00 WIB. Kantor Kecamatan Cimanuk). Berdasarkan wawancara dengan I1.3 kondisi masyarakat yang kondusif sangat mempengaruhi kebijakan ini. Maka dari itu para pelaksana harus melihat semua aspek tersebut agar tidak terjadi maslah dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Pasti, kondisi masyrakat yang kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan soaila dan politik sangat mempengaruhi kebijakan ini, kita juga dalam pelaksanaannya melihat aspek itu.” (Wawancara: Kamis 28 April 2016 10.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap) Sama seperti yang diungkapakan oleh sekertaris Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya, masyarakat yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini dan alhamdulilah disini di kupahandap masyarakatnya keadaannya kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik karena dapat dilihat dari dukungan masyarakat kepada kami dalam setiap kebijakan atau program yang akan kami jalankan semua masyarakat sangat mendukung.” (Wawancara: Jumat 29 April 2016 09.00 WIB. Kantor Desa Kupahandap).
88
Berdasarkan wawancara dengan I2.1 dan I2.2, dapat diketahui bahwa kondisi di masyarakat Desa Kupahandap sangat kondusif dan mendukung kebijakan ini, pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Ya, alhamdulilah disini masyrakatnya sangat kondusif semuanya.” (Wawancara: Rabu, 4 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap). Hal senada juga dikatakan oleh masyarakat Desa Kupahandap, beliau mengatakan: “Disini masyarakatnya kondusif semua dan sangat mendukung setiap kebijakan atau kegiatan yang dilakukan desa untuk kebaikan masyarakat.” (Wawancara: Kamis, 5 Mei 2016 16.00 WIB. Kediaman Informan, Kupahandap). Berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan dukungan masyarakat yang kondusif dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik demi terlaksananya kebijakan ini dengan baik. Khusus di Desa Kupahandap keadaan masyarakatnya sangat kondusif baik dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik dan sangat mendukung implementasi kebijakan ini di Desa Kupahandap.
89
4.4 Pembahasan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini dibuat demi melengkapi peraturan desa ditingkat pusat sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam undang-undang tersebut yang banyak menaruh perhatian yaitu tentang bantuan dana kepada desa yang jumlahnya semakin tinggi yaitu lebih dari satu Milyar per Desa. Dengan pemasukan desa yang begitu besar dan melihat kondisi desa-desa yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pandeglang yang masih kesulitan dalam mengelolaa keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dan kesalahan desa dalam mengelola keuangan yang begitu besarnya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan tujuan memberikan pedoman dasar kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam mengelola keuangannya. Dalama penelitian ini peneliti memfokus pada Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dimana berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada enam faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik, yaitu: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Ukuran dan Tujuan Kebijakan. 2. Sumber Daya: Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasaran, Waktu.
90
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Birokrasi/Lembaga. 4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: Inisiatif, Partisipatif. 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana: komunikasi dan koordinasi. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: Ekonomi, Sosial, Politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap dinilai masih belum optimal karena hasil dari observasi dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan para informan terdapat masalah-masalah teknis dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai pedoman penelitian, yaitu: 1.
Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan
perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pencapaian yang baik, dimana implementor yang bertugas sudah seharusnya mengetahui ukuran pelaksanaan dan tujuan dari pelaksanaan tersebut agar bisa berjalan dengan sesuai perencanaan dalam pelaksanaannya maupun tujuannya. Dalam indikator ukuran dan tujuan disini memiliki variabel yang sama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah bagaimana para implementor memahami dan mengetahui ukuran dan maksud tujuan dari dibuatnya Peraturan Bupati Pandeglang ini sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa lembaga pemerintah dan lapisan
91
masyarakat yang terkait dan mengetahui serta faham dengan maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Dari indikator tujuan kebijakannya adalah bagaimana pemerintah pusat, provinsi dan daerah membantu pemerintah desa dalam memberikan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar agar pemerintah desa tidak kesulitan mengelolaa keuangan yang begitu besar dianggarkan kepadanya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sangat positif karena dapat membantu memberikan pedoman kepada desa dalam tata cara yang baik dalam pengelolaan keuangannya dan mendapat respon positif dari lembaga-lembaga pemerintah di bawahnya. Dengan tujuan untuk membantu desa dalam tata cara yang baik dalam pengelolaan keuangannya diharapkan menjadikan solusi untuk desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan yang begitu besar di kelolanya khususnya di Desa Kupahandap. Inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal keseriusan membantu desa dalam pengelolaan keuangan di desa bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun terkait dalam hal implementasinya masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari salah satu desa yang peneliti teliti yaitu di Desa Kupahandap kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang, kepala desa dan perangkatnya belum memahami betul isi yang terkandung dalam peraturan tersebut, hal ini dikarenakan sosialisai yang kurang kepada kepala desa dan perangkatnya tentang peraturan ini, hal ini pula dapat
92
menghambat atau gagalnya implementasi Peraturan Bupati Pandeglang ini di Desa Kupahandap Khususnya. Dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pelakasanaan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap sudah jelas, hal ini dapat dilihat dari isi yang tertuang dalam peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut menjelaskan secara detail tata cara atau pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan di desa yang baik dan benar, sehingga dapat membantu kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desanya. Namun dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ada keseriusan dari pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Daerah dalam hal mensosialisasikannya agar peraturan ini benar-benar sampai ke desa, serta memastikan desa benar-benar telah sanggup dalam menjalankannya sehingga terlaksana dengan baik pelaksanaannya. Sebab selama ini yang terjadi khususnya di Kabupaten Pandeglang dari hasil yang di temukan di lapangan oleh peneliti ketika ada sebuah kebijakan yang terkait tentang desa Pemerintah Daerah dalam hal ini pembuat kebijakan seakan memaksakan setiap peraturan yang dibuat tanpa melihat kondisi kesiapan setiap desa, baik itu dari segi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung yang ada di desa. Seharusnya yang diinginkan atau diharapkan oleh setiap Kepala Desa dan perangkatnya dalam setiap kebijakan yang di buat, Pemerintah Daerah seharusnya memastikan bahwa desa siap melaksanakannya dengan cara terus memberikan sosialisasi dan pelatihan yang berkala kepada Kepala Desa dan
93
perangkatnya terkait kebijakan yang dibuat serta terus mengawasi agar pelaksanaannya terus berjalan dengan baik terkait tentang desa Pemerintah Daerah bertanggungjawab 2.
Sumber Daya Indikator yang kedua yang juga mempengaruhi keberhasilan dari
implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini ada dua indikator yang mempengaruhi dari sumber daya yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Pertama yaitu sumber daya manusia, seluruh pelaksana atau sumberdaya yang terkait dalam kebijakan ini di Desa Kupahandap dipilih langsung oleh kepala desa dengan melihat kemampuan dan tingkat pendidikannya, meskipun keilmuan yang dimilikinya tidak sesuai dengan penempatannya, seperti yang terjadi di Desa Kupahandap bendahara desa di Desa Kupahandap di isi oleh seorang yang lulusan dari Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Selain itu peneliti juga menemukan masalah lain terkait sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Bupati Pandeglang di Desa Kupahandap ini, yaitu terdapat kekurang fahaman para implementor yaitu kepala desa, sekertaris desa dan bendahara Desa Kupahandap dalam hal pembuatan laporan pembukuan dan pertanggungjawaban yang baik dan yang sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang itu sendiri, hal ini dikarenakan
94
kurangnya pelatihan kepada para implementor khususnya dalam hal teknis tata cara pengelolaan keuangan desa. Adapun solusi dari permaslahan ini yaitu pemberian pelatihan yang berkala dan terus menerus hingga para implementor bener-bener faham dalam hal teknis pengelolaan keuangan di desa yang sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Pandeglang itu sendiri. Kedua yaitu sarana dan prasarana, yang dimaksud dalam penelitian ini peneliti mendefinisikan sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang tersedia dan membantu dalam pelaksanaan peraturan ini yang dimiliki oleh Desa Kupahandap. Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kupahandap dalam hal membantu pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap, dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait dan dengan observasi langsung oleh peneliti di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kupahandap dalam hal membantu pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang ini sudah tersedia dengan baik hal ini dapat dilihat dari tabel 4.11. 3.
Karakteristik Agen Pelaksana Karakteristik agen pelaksana adalah bidang dan tugas dari masing-masing
implementor yang terkait dalam pelaksanaannya. Dari semua informan yang peneliti wawancarai mengtakan bahwa karakteristik agen pelaksana sudah bisa dikatakan baik dari segi kedisiplinan pegawai serta pendidikan yang dimilikinya. Namun dalam hal penempatan pegawai tidak sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
95
Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini para pegawai di Desa Kupahandap dalam hal ini yang menjalankan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini sudah bisa dikatakan baik jika dilihat dari tingkat pendidikan dan kedisiplinannya, namun permasalahannya keilmuan yang dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan penempatan tugasnya, seperti yang terjadi pada posisi bendahara desa di Desa Kupahandap di isi oleh seorang yang lulusan dari Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, hal ini sudah jelas-jelas menunjukan bahwa adanya ketidak sesuaian antara penempatan posisi kerja dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, oleh karena itu pelatihan-pelatihan kepada pegawai sangat dibutuhkan agar bisa menjadi agen pelaksana kebijakan yang baik. 4.
Sikap Kecenderungan Para Pelaksana Pelaksana yang tersedia dalam pelaksanaannya adalah pelaksana yang sudah
terpilih sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya, maka dari itu sebisa mungkin pelaksana yang bertanggung jawab di lapangan ialah para pelaksana yang sudah seharusnya faham akan tugas poko dan fungsinya serta tidak ada masalah ataupun penolakan dalam pemberian tugas menangani kebijakan ini. Dalam indikator sikap/kecenderungan para pelaksana disini, peneliti meliputi variabel insiatif dan partisipatif. Pertama inisiatif yaitu, suatu gagasan dari para pelaksana yang terlibat tentang lingkungan di sekitar yang tetap melihat dari aspek lingkungan dalam pelaksanaannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti menunjukan bahwa semua pelaksana di Desa Kupahandap menerima dengan
96
baik kebijakan ini, sebab menurut mereka setiap kebijakan tentang apapun itu jika itu demi perubahan kearah yang lebih baik mereka akan terima dan mengikutinya, yang terpenting dalam hal sosialisasinya setiap kebijkan dari atas diharapkan bisa sampai kepada para implementor di bawah dengan baik dan benar, sehingga para implemntor faham dan tidak kesulitan dalam menjalankan atau mengimplementasikannya. Kedua partisipatif yaitu, pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan adanya kerja tim yang solid agar menimbulkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam variabel partisipatif ini dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini di Desa Kupahandap dukungan dari masyarakat sudah bisa dikatakan sangat mendukung, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada semua informan menunjukan bahwa adanya dukungan yang besar dari masyarakat terhadap implementor agar bisa menjalankan kebijakan ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan apapun itu yang dilakukan di desa dan untuk pembangunan desa masyarakat aktif terlibat di dalamnya. 5.
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan suatu variabel yang tidak kalah penting dalam
pelaksanaan kebijakan, karena dengan adanya komunikasi yang lancar bisa mewujudkan pelaksanaan yang baik dan lancar juga. Dalam kenyataannya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
97
Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang ini komunikasi antar pelaksana atau implementor belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurang memahaminya kepala desa dan perangkatnya tentang isi yang tertuang dalam peraturan ini. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini dari para pelaksana yang terkait peraturan ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarnakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para implementor. Dari penjelasan di atas, peneliti beranggapan bahwa indikator komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana belum berjalan dengan optimal, dengan adanya masalah tersebut dapat menghamabat pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Desa Kupahandap. 6.
Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan semua infroman terkait lingkungan ekonomi, sosial dan politik, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan dukungan masyarakat yang
98
kondusif dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik demi terlaksananya kebijakan ini dengan baik. Khusus di Desa Kupahandap keadaan masyarakatnya sangat kondusif baik dari segi ekonomi, keadaan sosial dan politik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konflik yang berkepanjangan antar individu masyarakat serta antar kelompok masyarakat yang dapat merugikan masyarakat banyak dan menghamabat setiap pelaksanaan yang dilakukan di desa, oleh karena itu masyarakat di Desa Kupahandap sangat mendukung pelaksanaan Peraturan kebijakan ini di Desa Kupahandap.
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang pelaksanaannya cukup baik, namun masih ada beberapa masalah
yang
menghambat
dalam
pelaksanaan
kebijakannya
di
Desa
Kupahandap. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu, sumberdaya manusia para implementor di Desa Kupahandap kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut, hal ini dikarnakan tidak sesuainya beban kerja yang ditanggungnya dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya serta ditambah dengan kurangnya pelatihan-pelatihan terkait teknis dan tata cara pengelolaan keuangan di desa yang baik kepada para pegawai di Desa Kupahandap khususnya Bendahara Desa. Selain itu juga faktor penghamabat pelaksanaan kebijakan datang dari proses komunikasi dan koordinasi yang masih belum optimal yang dilakukan oleh para implementor, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman kepala desa dan perangkat Desa Kupahandap terhadap isi yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Pandeglang ini, serta belum dibentuknya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sehingga dalam pelaksanaan peraturan ini di Desa Kupahandap belum sepenuhnya menjalankan asas-asas pengelolaan
99
100
keuangan di desa yang terdapat dalam Peraturan Buapati ini, hal ini dikarnakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal mensosialisasikan peraturan ini kepada para Kepala Desa dan perangkatnya.
5.2 Saran Berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam membuat setiap kebijakan khususnya terkait peraturan di desa harus mensosialisasikannya dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa sosialisasi betul-betul sampai kepada Pemerintahan Desa di bawah dan meyakinkan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya paham tentang isi yang terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan isi yang terdapat dalam peraturan tersebut. 2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang segera bisa secepatnya
memberikan
pelatihan-pelatihan
yang
berkala
dan
berkelanjutan kepada Kepala Desa dan perangkatnya terkait pengelolaan keuangan di desa sehingga dapat melaksanakan semua asas-asas pengelolaan keuangan di desa khususnya tertib dan disiplinnya pengelolaan keuangan di Desa Kupahandap. 3. Diharapkan kepada Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang khusunya Kepala Desa Kupahandap dalam setiap perekrutan pegawai dan
101
penempatan kerja di desanya agar sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kemampuan yang dimilikinya, sehingga kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas dan fungsi di desa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir diharapkan kepada Kepala Desa Kupahandap agar segera membentuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari unsur perangkat desa yang sesuai dengan amant yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, untuk membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan di desa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan Bupati tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabet. Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan. Malang : Bumi Aksara. Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Moleong, Lexy. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Irawan, Prasetya. 2006. Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta : Universitas Terbuka. Fuad, Anis dan Kandung Sapto N. 2012. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang : Fisip Untirta Press. Sujarweni, Wiratna V. 2015. Akutansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi. Bandung : Fokusmedia. Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba Humanika. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
Peraturan
:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sumber Lain : Subroto, Agus. 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro Semarang : Tesisi Yang Dipublikasikan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Lampiran 2: Member Check
Lampiran 3: TRANSKIP DATA PENELITIAN No 1
Pertanyaan Seperti dan dari
apa
tujuan
Jawaban
Informan
ukuran
1. Ya ukuran dari peraturan ini sudah
I1.1
realistis
jelas untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan
kemampuan
desa-desa
dalam
keuangannya
dengan
Perbup No.24 Tahun
mengelola
2015
baik, kalo tujuannya memberikan
Tentang
Pengelolaan
tata cara pengelolaan keuangan di
Keuangan Desa?
desa yang baik dan benar sehingga tidak
terjadi
penyelewengan
anggaran di desa. 2. Ukuran dari Peraturan ini adalah membantu
desa-desa
pengelolaan
keuangannya
I1.2
dalam yang
begitu besar, adapun tujuannya yaitu
menciptakan
pengelolaan
keuangan di desa yang transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. 3. Ukuran dari pelaksanaan peraturan ini ya bisa dilihat dari bagaimana desa bisa melakukan penataan dan penertiban keuangan tujuannya
dalam di
pengelolaan
desanya. dari
Adapun
pelaksanaan
I1.3
peraturan ini agar semua desa khususnya di kecamatan Cimanuk pengelolaan keuangan desanya bisa mengikuti
asas-asas
yang
terkandung dalam peraturan ini. 4. Ukurannya yaitu bagaimana kami desa bisa mengelolaa keuangan
I2.1
yang begitu besar dengan baik, adapun tujuannya yaitu membantu kami agar pengelolaan keuangan di desa bisa di kelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa. 5. Ukurannya yaitu bagaiman kami di
I2.2
desa bisa mengelola keuangannya dengan
baik,
tujuannya
yaitu
memberikan pedoman kepada kami tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar. 6. Yaa ukurannya bagaimana desadesa
yang
ada
Pandeglang
teknis
Kabupaten
bisa
keuangannya tujuannya
di
dengan memberikan
kepada
desa
mnegelola baik, bantuan tentang
pengelolaa keuangan desa yang baik
I2.3
dan benar. 7. Ya
kita
berharap
tujuan
dari
I2.4
pelaksanaan peraturan ini adalah menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik di desa Kupahandap, ukuran dari pelaksanaan peraturan ini pemerintah daerah memberikan pedoman teknis tentang pengelolaan keuangan desa kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. 8. Ya
saya
berharap
tujuan
dari
I2.5
peraturan ini membuat pengelolaan keuangan desa yang baik di desa Kupahandap,
ukuran
dari
pelaksanaan peraturan ini sejauh mana pemerintah daerah membantu desa
dalam
hal
pengelolaan
keuangannya. 9. Saya sebagai tokoh masyarakat di sini sih maunya engga muluk-muluk mau peraturan seperti apapun yang penting semua kemauan masyarakat disini kalau untuk kemaslahatan bersama yah harus diwujudkan, alhamdulilah
selama
ini
disini
I3.1
kemauan
masyarakat
yang
terpenting selalu diutamakan sama pa lurah. 10. Saya sebagai masyarakat di sini sih
I3.2
mau peraturan seperti apapun yang penting semua kemauan masyarakat disini
terpenuhi,
selama
ini
masyarakat
alhamdulilah
disini
kemauan
yang
dibutuhkan
bersama selalu diutamakan sama pa lurah. 2.
Bagaimana rekrutmen SDM
dalam
1. Kalau untuk pemilihan pegawaipegawai yang ada di desa-desa
pelaksanaan/implemen
semuanya
tasi
ini?
desanya masing-masing, paling kita
Apakah sudah cukup
hanya memberikan pelatihan dan
jumlahnya? (pegawai
pendidikan kepada para pegawai
di desa)
yang ada di desa sesuai dengan
Perbup
I1.1
tergantung
tufoksinya
kepala
masing-masing.
Kalo
jumlahnya saya rasa sudah cukup. 2. Yang saya tau pegawai di desa semuanya kepala
dipilih desanya
kewenangan masing-masing
sepenuhnya. Kalo untuk jumlah yang saya tau rasanya sudah cukup.
I1.2
3. Ya untuk perekrutan pegawai di
I1.3
desa semuanya tergantung kepala desanya
yang
paling
penting
perekrutannya harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan yang dimilikinya asal jangan asal-asalan ajah
merekrutnya.
Kalo
untuk
jumlah sudah cukup. 4. Semua pegawai di desa dipilih I2.1 langsung oleh saya, menurut saya sudah
sesuai
kebutuhan
dan
jumlahnya juga sudah cukup. 5. Pegawai disini semuanya dipilih dan
I2.2
di angkat langsung sama pa lurah, kalo jumlahnya sih saya rasa sudah cukup. 6. Pegawai
disini
semua
dipilih
I2.3
langsung sama pa lurah, jumlahnya juga saya rasa sudah cukup karena semua
posisi
nempatin
dan
sudah
ada
yang
tidak
ada
yang
merangkap jabatan. 7. Di desa semua pegawai dipilih langsung sama pa lurah, saya rasa kalau
jumlah
sudah
sesuai
I2.4
kebutuhan. 8. Di
desa
Kupahandap
semua
I2.5
pegawai dipilih langsung sama pa lurah, saya rasa kalau jumlah mah sudah cukup. 9. Pegawai desa disini semuanya baik-
I3.1
baik yang saya liat mereka melayani masyarakat dengan baik selama ini juga tidak ada keluhan ko tentang mereka dari masyarakat, mungkin karena mereka juga orang yang faham dan berpendidikan. 10. Pegawai desa disini semuanya baik- I 3.2 baik saya sering mengurus suratsurat
kesana
mereka
melayani
masyarakat dengan baikt, mungkin karena mereka juga orang yang faham dan berpendidikan.
3.
Bagaimana
dengan
1. Ya
saya
rasa
di
semua
desa
sarana dan prasarana
khususnya di kab. Pandeglang kalo
di desa, apakah sudah
untuk
cukup
mendukung
pelaksanaan
untuk
pelaksanaan
memadai.
Perbup ini?
sarana perbup
I1.1
pendukung ini
sudah
2. Kalo untuk sarana dan prasarana I1.2
saya rasa sudah mendukung, semua desa pasti sudah menganggarkannya dalam APBDesa nya sebelumnya. 3. Untuk sarana dan prasarana di desa
I1.3
khususnya di kecamatan Cimanuk sudah sangat mendukung, semuanya sudah tersedia alat-alat pendukung peraturan ini, seperti komputer, printer dan foto copy, dan alat ketik juga masih ada dan bisa digunakan semuanya. 4. Yaa untuk sarana dan prasarana dalam
membantu
I2.1
pengelolaan
keuangan di desa kami saya rasa sudah cukup, kami di sini sudah ada computer,
mesin
cetak
printer
beserta foto copy, serta mesin ketik juga masih berfungsi dengan baik. 5. Di desa kami kalo untuk sarana dan prasarana dikatakan
alhamdulilah sudah
lengkap
I2.2
bisa untuk
membantu pelaksanaan administrasi disini. 6. Ya untuk sarana dan prasarana I2.3 disini kami sudah bisa dibilang
memadai
untuk
mendukung
kebijakan ini, kami disini punya satu unit komputer beserta printernya dan ada juga mesin ketik untuk mendukung
bila
ada
gangguan
listrik dan semuanya keadaannya baik dan bisa digunakan. 7. Ya saya rasa kalau sarana dan prasarana sudah cukup memadai sih
I2.4
disini mah, setiap ada acara juga seperti musrenbang sarana dan prasarananya
juga
sangat
mendukung pelaksanaannya ko. 8. Yang saya liat di kantor desa kalau
I2.5
sarana dan prasarana sudah cukup memadai
sih
disini
mah,
bisa
dikatakan lengkap lah. 9. Yang saya liat kalo ke kantor desa
I3.1
kalo lagi ada acara, kalau sarana dan
prasarana
sudah
cukup
memadai, bisa dikatakan lengkap lah. 10. Yang saya liat kalo ke kantor desa
kalo
lagi
mengurus surat-surat,
kalau sarana dan prasarana sudah
I3.2
cukup memadai, pelayanan kepada kami juga sangat dibantu oleh alatalat tersebut, jadi pelayanannya cepet tidak lama sekarang mah tinggal prin-prin ajah. 4.
Apakah
karakteristik
1. Ya saya rasa sudah sesuai, sekarang
dari
implementor
hampir semua pegawai di desa yang
sudah
sesuai
kebijakan ini?
untuk
ada
di
Kabupaten
I1.1
Pandeglang
minimal lulusan SMA. 2. Saya rasa sudah sesuai, karena
I1.2
sekarang wajib pegawai di desa minimal lulusan SMA. 3. Sudah sesuai, Kepala Desa juga sekarang semuanya lulusan minimal
I1.3
SMA kami juga telah memberikan pengerahan kepada semua Kepala Desa
agar
semua
pegawai
di
desanya minimal lulusan SMA. 4. Kalau untuk pegawai di sini saya
I2.1
rasa bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikannya yang semua pegawai minimal lulusan SMA semua disini. 5. Kalo pegawai
latarbelakang
pendidikan
alhamdulilah
disini
I2.2
semuanya minimal lulusan SMA sebagian juga ada yang lulusan sarjana. 6. Sudah,
disiplin
pegawai
dan
I2.3
pendidikan kami rasa kami bisa dikatakan sudah baik. 7. Untuk pegawai di desa sudah bagus ko mereka bekerja dengan baik, liat
I2.4
pendidikannya juga semua rasanya orang-orang berpendidikan semua. 8. Untuk pegawai di desa kupahandap
I2.5
mereka bekerja dengan baik, liat pendidikannya juga semua orangorang berpendidikan semua. 5.
Bagaimana
proses
1. Dalam kebijakan ini komunikasi
komunikasi
yang
dilakukan?
dengan
dilakukan baik,
sudah kami
I1.1
berjalan juga
berkomunikasi dengan baik dengan tingkat kecamatan dan desa selaku objek utama dalam kebijakan ini. 2. Yang saya ketahui komunikasinya berjalan dengan baik, baik itu dari pemerintah daerah kecamatan dan desa itu sendiri selaku pelaksana kebijakannya.
I1.2
3. Komunikasi kita berjalan dengan
I1.3
baik dari atas hingga kebawah yaitu desa,
adapun
komunikasi
yang
dilakukan
yaitu
dengan
cara
sosialisasi
atau
pelatihan
yang
diberikan kepada perangkat desa. 4. Yaa selama ini komunikasi yang
I2.1
dilakukan yaitu sosialisasi, tapi hanya sesekali dilakukannya. 5. Selama
ini
komunikasi
hanya
I2.2
dilakukan sebatas sosialisasi, itu juga hanya sesekali saja. 6. Hanya sosialisasi saja selama ini
I2.3
komunikasi yang dilakukan, itu juga hanya sesekali saja. 6.
Bagaimana koordinasi anatar kebijakan?
pelaksana
1. Yah
biasanya
kita
langsung
I1.1
koordinasi ke kecamatan-kecamatan selanjutnya kecamatan ke desa-desa. 2. Koordinasi yang dilakukan dalam
I1.2
hal ini pemerintah daerah diwakili oleh BPMPD turun langsung ke kecamatan selanjutnya kecamatan le desa-desa berkordinasi. 3. Koordinasi
yang
dilakukan I1.3
berurutan, pemerintah daerah yaitu
BPMPD
berkordinasi
langsung
dengan kami selanjutnya kami yang berkoordinasi
dengan
desa-desa
dalam hal terkait peraturan ini. 4. Kordinasi juga hanya dilakukan
I2.1
sesekali saja. 5. Koordinasi juga dirasa masih sangat
I2.2
kurang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kecamatan. 6. Jarang dilakukan kayanya, seakan
I2.3
masing-masing saja berjalannya. 7.
Bagaimana dukungan
1. Sangat mendukung, kebijakan ini
dari para stakeholder
kan ada untuk membantu mereka
(kepala
dalam pengelolaan keuangannya.
desa
dan
perangkatnya) pelaksana ini?
kebijakan
2. Sangat mendukung, peraturan ini
I1.1
I1.2
kan memberikan pedoman kepada mereka
tentang
pengelolaan
keuangan
di
masa
desa,
mau
membantu yang dibantunya tidak mendukung kan tidak mungkin iya kan. 3. Sangat, sangat medukung sekali malah kepala desa khususnya di kecamatan
Cimanuk
semuanya
sangat mendukung peraturan ini.
I1.3
4. Yaa apapun itu kebijakannya untuk
I2.1
kami, jika itu untuk kebaikan bagi kami dan masyarakat kami saya dan semua
yang
ada
Kupahandap
di
akan
desa dukung
sepenuhnya. 5. Kami
disini
sangat
mendukung
apapun kebijakan itu jika untuk
I2.2
perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya. 6. Ya kalau untuk mendukung kami
I2.3
pasti mendukung, asal sosialisai kepada kaminya bener-bener sampai kami
memahami
isi
kebijakan
tersebut jangan hanya sekali atau dua
kali
tapi
sampai
kami
memahami bener-bener agar kami bisa dengan benar menjalankan kebijakan tersebut. 8.
Bagaimana partisipasi
1. Ya saya rasa masyarakat cukup
masyarakat yang ada
berpartisipasi dan mendukung selagi
di
untuk kebaikan bagi mereka pasti
desa
dalam
mendukung kebijakan ini?
I1.1
mereka mendukung. 2. Saya rasa kalo untuk kepentingan masyarakat, masyarakat pasti ikut
I1.2
mendukung. 3. Oh sangat antusias sekali dukungan
I1.3
dari masyarakatnya, dengan adanya peraturan
ini
kan
menjadikan
pembangunan di desa lebih nyata dan
terasa
dirasakan
oleh
masyarakat langsung dampaknya, jadi masyarakat sangat mendukung sekali. 4. Yaa
masyrakat
disini
sangat
I2.1
berpartisipasi dan kami yang terus menerus mengajak masyarakat agar terlibat
langsung
baik
dalam
pelaksanaan pembangunan maupun perencanaannya. 5. Kalo pegawai
latarbelakang
pendidikan
alhamdulilah
I2.2
disini
semuanya minimal lulusan SMA sebagian juga ada yang lulusan sarjana. 6. Yang saya liat disini masyarakatnya semuanya sangat aktif ko dalam hal apapun itu yang akan dilakukan oleh desa,
selama
untuk
kebaikan
bersama mah masyrakat sangat
I2.3
mendukung dan berpartisipasi. 7. Kalo soal partisipasi masyarakat
I2.4
disini sudah jangan diragukan lagi, alhamdulilah
masyarakat
disini
sangat berpartisipasi dalam hal apapun,
apalagi
musrenbangdes alhamdulilah berpartisipasi
dalam
setiap
tahunnya
masyarakat dan
sangat
memberikan
aspirasi-aspirasinya kepada desa. 8. Kalo soal partisipasi masyarakat
I2.5
disini sangat bagus, alhamdulilah masyarakat
disini
sangat
berpartisipasi dalam hal apapun, apalagi
dalam
pemabngunan,
masalah
gotongroyongnya
masih sangat kuat. 9. Kalo untuk dukungan masyarakat
I3.1
disini sangat bagus, alhamdulilah masyarakat disini sangat membantu dalam hal apapun, apalagi dalam hal gotongroyong apapun semuanya membantu. 10. Kalo kami masyarakat selagi untuk kepentingan bersama apapun yang
I3.2
dilakukan pa lurah kami selalu dukung. 9.
kondisi
1. Ya sangat mempengaruhi, kondisi
ekonomi, social dan
masyarakat yang kondusif baik itu
politik
dari segi ekonomi, keadaan social
Apakah
sangat
mempengaruhi
dan politik di masyarakat sangat
kebijakan ini?
mempengaruhi
I1.1
keberhasilan
kebijakan ini. 2. Sangat,
sangat
mempengaruhi
malah. Setiap keberhasilan suatu
I1.2
kebijakan sangat di tentukan dengan keadaan masyarakat yang kondusif dari segi apapun. 3. Ya, sudah pasti kondisi masyarakat yang
kondusif
akan
I1.3
sangat
membantu berjalannya kebijakan ini dengan baik. 4. Pasti,
kondisi
masyarakat
yang
kondusif baik itu dari segi ekonomi, keadaan social dan politik sangat mempengaruhi
keberhasilan
kebijakan ini, kami juga disini sangat sekali memperhatikan aspek tersebut
agar
terus
tercipta
masyarakat yang kondusif disini.
I2.1
5. Ya,
masyarakat
yang
kondusif
I2.2
sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan disini
ini di
dan
alhamdulilah
desa
kupahandap
masyarakatnya keadaannya sangat kondusif. 6. Sanagat
mempengaruhi,
alhamdulilah
disini
keadaan
I2.3
masyarakatnya cukup kondusif ko semuanya. 7. Alhamdulilah masyarakatnya
disini
keadaan
sangat
kondusif
I2.4
mudah di atur dan mudah di ajak asalkan untuk kebaikan bersama. 8. Alhamdulilah
disini
keadaan
I2.5
masyarakatnya sangat kondusif dan mudah dikendalikan. 9. Alhamdulilah
disini
keadaan
I3.1
masyarakatnya sangat kondusif dan mudah
dikendalikan,
masyarakat
disini masih sangat menjunjung tinggi
apa yang dikatakan tokoh
masyarakat atau kepala desa selagi untuk kebaikan mah. 10. Alhamdulilah
disini
keadaan
I3.2
masyarakatnya sangat kondusif dan mudah
dikendalikan,
masyarakat
sangat menjunjung tinggi apa yang dikatakan tokoh masyarakat atau kepala desa selagi untuk kebaikan mah.
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5: APBDesa Desa Kupahandap Tahun 2015
