PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang
: a.
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA.
PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. 12. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah. 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah. 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa 23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 29. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 30. Barang Milik Desa adalah Aset Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 31. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan. 32. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa. 33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa. 35. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya. 36. Bendahara adalah unsur stafsSekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa. 37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 38. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa. 39. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa. 40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. 42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat visi dan misi Kepala Desa, yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa.
44. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar anggaran oleh Pengguna Anggaran. 46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 47. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah sebagai suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu, dan daerah tertentu. BAB II PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 2 Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan : a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Desa masing-masing. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD kepada Desa. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus. (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 5 (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 6 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 7 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; dan f. menunjuk bank atau lembaga keuangan selaku pemegang kas Desa. (3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD. (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari : a. sekretaris Desa; b. kepala seksi; dan c. bendahara. (5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD. (7) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(8) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan. BAB V STRUKTUR APBDesa Bagian Kesatu Unsur APBDesa Pasal 8 APBDesa, terdiri dari : a. Pendapatan Desa; b. Belanja Desa; dan c. Pembiayaan Desa. Bagian Kedua Pendapatan Desa Pasal 9 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain. (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. lain-lain pendapatan asli Desa. (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil BUMDes dan tanah kas Desa. (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan pendapatan hasil Aset Desa lainnya. (6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (7) Lain-lain PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 10 Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis : a. dana Desa; b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; c. ADD; d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan e. bantuan keuangan APBD Kabupaten Karanganyar. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa dipergunakan sesuai dengan arahan pemberi bantuan. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis : a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pasal 11 (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 12 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Pasal 13 (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas kelompok : a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. belanja tak terduga. (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas jenis belanja : a. pegawai; b. barang dan jasa; dan c. modal. Pasal 14 (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. (1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 15 Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. alat tulis kantor; b. benda pos; c. bahan/material; d. pemeliharaan; e. cetak/penggandaan; f. sewa kantor Desa; g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; h. makanan dan minuman; i. pakaian dinas dan atributnya; j. perjalanan dinas; k. upah kerja; l. honorarium narasumber/ahli; m. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; n. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan o. jasa kantor. Insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah bantuan uang untuk operasional Ketua RT/RW dan operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat/kelompok.
Pasal 16 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. Pasal 17 Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 (1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, dan prasarana Desa. (4) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah penyakit. (5) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Pasal 19 (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan : a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk : 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif RT/RW. (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. (4) Ketentuan mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Dalam hal proporsi belanja Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka berdasarkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Bupati, Desa menyesuaikan proporsi belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa. Bagian Keiga Pembiayaan Pasal 20 (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) terdiri atas kelompok : a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup : a. SiLPA tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; dan c. hasil penjualan Aset Desa yang dipisahkan. (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan Aset Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Aset Desa yang dipisahkan. Pasal 21 (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri dari : a. pembentukan dana cadangan; dan b. penyertaan modal Desa. (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. sumber dana cadangan; dan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 22 Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Bagian Kedua Perencanaan Pasal 23 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pasal 24 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Pasal 25 (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 26 Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal hasil evaluasi tidak dikoreksi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. Bagian Ketiga Pelaksanaan
Pasal 27 (1) Semua Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. (2) Semua Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 28 (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa. Pasal 29 (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai Penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(2) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (3) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan. Pasal 30 (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Dalam hal Pemerintah Desa dan BPD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum dapat menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran. (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pasal 31 (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Perubahan APBDesa Pasal 32 (1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dapat disusun apabila terjadi : a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
Pasal 33 (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD, serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. (2) Perubahan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD. Bagian Kelima Penatausahaan (1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 34 Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Ketentuan mengenai penatausahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Pelaporan
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 35 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, berupa : a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban
Pasal 36 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan format laporan yang diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 37 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 38 (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 39 (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. BAB VII PENGELOLAAN ASET DESA Pasal 40 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD Provinsi, APBD, serta APBDesa; b. Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. Aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerjasama Desa; dan e. aset desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(3) Aset Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. (4) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (5) Aset Desa yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan penatausahaanya dilakukan secara tertib. (1)
(2) (3)
(4)
Pasal 41 Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas : a. kepentingan umum; b. fungsional; c. kepastian hukum; d. keterbukaan; e. efisiensi; f. efektivitas; g. akuntabilitas, dan h. kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik Desa yang saat ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 43 ini mulai berlaku
Peraturan Daerah pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 22 Oktober 2015 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 30 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. SAMSI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 17 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2015)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA I.
UMUM Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan diatasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan dan mengurus kepentingan desa dengan berlandaskan musyawarah desa. Penyerahan kewenangan juga disertai dengan penyerahan pembiayaan. Oleh sebab itu Pemerintah Desa akan memperoleh dikungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu sumber pembiayaan di desa juga berasal dari optimalisasi pemanfaatan kekayaan desa. Oleh sebab itu penting untuk memberikan pedoman bagi desa dalam mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berdasarkan atas kaidah hukum umum yang berlaku. Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Oleh sebab itu perlu dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga diharapkan pengaturan baru nanti dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “operasional” adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup Pasal 42 Cukup Pasal 43 Cukup
jelas jelas. jelas jelas. jelas. jelas jelas. jelas jelas. jelas. jelas jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 42
