IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BAHU MANADO
MUHAMAD GOBEL
Abstract : Micro business, small and medium enterprises (UMKM) have the role and an important contribution ini Indonesian economy, namely to providing employment opportunities broad and contributed significant on the establishment of gross domestic product. Since disbursed policy/KUR program, People’s Bank of Indonesia (BRI) appointed as one of the executing banks. One KUR wich carried out by of BRI is KUR micro. This research purpose to find of policy loans for small-scale businesses (KUR) micro in BRI unit Bahu. The theory used in this writing is the implementation of public developed by George R. Edward III who pointed four variable that are important in the achievements of the success of the implementation of a policy: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of research is the method descriptive-qualitative. The results of the study showed that there is good communication, the availability of human resources employees who adequate in quality and quantity of and resources sufficient financial, the level of disposition or commitment and consistency civil servant and employee who high, and the structure of bureaucracy/implementing organizations (SOP and the distribution of duty and responsibility) eho obviously and flatly, so that the policy/micro KUR program was running properly and successfully consistent with the objectives, the objective and outcomes that has been set. This research is expected to give a valuable contribution in the development of the theory of public policy which was about the concept of the implementation of public policy and give feedback to the government and BRI that can be used ase one ingredient information and materials consideration in order to improve the effective implementation of the policy the people business credit (KUR) micro. Keywords: UMKM, KUR, BRI, Bahu
peternak, petambang, pengrajin, pedagang,
PENDAHULUAN Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM
(UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang
pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 52,8 juta
penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu
unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat
menyediakan lapangan kerja yang luas dan
sebanyak 96,2 juta orang. Jumlah tersebut
memberikan sumbangan cukup signifikan
terus mengalami peningkatan dalam kurun
terhadap pembentukan Produk Domestik
waktu lima tahun, dimana pada Tahun 2013
Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian
jumlah UMKM bertambah menjadi 57,9 juta
Koordinator Bidang Perekonomian, pada
unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat
Tahun 2012 UMKM menyediakan lapangan
mencapai 114,1
kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja,
Perekonomian, 2015).
dan menyumbang sekitar 56,5% pembentukan PDB Indonesia.
Kondisi
juta orang.
(Kemenko
perkembangan
jumlah
UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terlibat
Pelaku usaha skala mikro, kecil dan
tersebut mendorong pemerintah melakukan
menengah dan koperasi menempati bagian
berbagai
terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat
peningkatan akses pembiayaan UMKM. Salah
Indonesia
satu
mulai
dari
petani,
nelayan,
kebijakan
kebijakan
antara
yang
lain
dikucurkan
adalah
sejak
November 2007 adalah program peningkatan
selanjutnya
diubah
dengan
akses pembiayaan UMKM kepada Perbankan
Presiden Nomor 19 Tahun 2015.
Keputusan
dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha
Sejak dikucurkan kebijakan/ program
Rakyat (KUR). Dalam perkembangannya
KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk
sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember
sebagai salah satu Bank Pelaksana. Salah satu
2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,85
KUR yang dilaksanakan oleh BRI adalah
triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta
KUR Mikro. Usaha Mikro adalah usaha
debitur. Untuk Tahun 2014, jumlah KUR
ekonomi produktif milik orang perorangan
yang disalurkan sebesar Rp.40,2 triliun
dan/atau badan usaha perseorangan yang
kepada 2,4 juta debitur. Pada Tahun 2015
memiliki kekayaan bersih paling banyak
kebijakan/program KUR diarahkan sebagai
Rp.50 juta
bagian mendorong kenaikan pertumbuhan
tahunan paling banyak Rp.300 juta. KUR
ekonomi yang sedang melambat, dengan
Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja
alokasi plafon KUR sebesar Rp.30 triliun.
dan atau investasi kepada debitur di bidang
Seiring dengan kebijakan tersebut pemerintah
usaha sektor pertanian, perikanan, industri
sekarang ini menetapkan arah kebijakan di
pengolahan, dan perdagangan terkait, yang
bidang UMKM yaitu meningkatkan daya
produktif dan layak namun belum memenuhi
saing UMKM sehingga mampu tumbuh
persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana
menjadi usaha yang berkelanjutan dengan
dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25
skala yang lebih besar (naik kelas) dalam
juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin
rangka
(Per.Menko
mendukung
perekonomian
nasional.
kemandirian Strategi
yang
atau memiliki hasil penjualan
Perekonomian
No.6
Tahun
2015).
dilaksanakan adalah : (1) peningkatan kualitas
Untuk pelaksanaan kebijakan KUR
SDM, (2) peningkatan akses pembiayaan dan
Mikro, maka pihak BRI menetapkan standard
perluasan skema pembiayaan, (3) peningkatan
operating procedures (SOP) pelayanan KUR
nilai
jangkauan
Mikro pada unit-unit BRI, yang meliputi : (1)
pemasaran, (4) penguatan lembaga usaha, dan
prosedur pemohonan kredit, (2) prosedur
(5) peningkatan kemudahan, kepastian dan
analisa kredit, (3) prosedur pencairan kredit,
perlindungan
dan (4) prosedur pencatatan kredit.
tambah
produk
usaha
dan
(Kemenko
Perekonomian, 2015). Sehubungan dengan
Berdasarkan
studi
pendahuluan
hal tersebut, Presiden menetapkan Keputusan
(prasurvei) yang dilakukan nampaknya masih
Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi
terdapat
keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
permasalahan dalam implementasi kebijakan
tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
KUR Mikro ini pada Bank Pelaksana. Dari
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
wawancara awal dengan beberapa pelaku
beberapa
kelemahan
atau
usaha mikro calon debitur dan debitur KUR
Data mengenai kebijakan KUR Mikro
Mikro, ada beberapa hal yang dikeluhkan
serta
berkenaan dengan implementasi KUR Mikro,
permasalahan dalam implementasinya pada
yaitu : (1) Banyak pelaku usaha mikro tidak
Bank Pelaksana tersebut menarik untuk dikaji
mengetahui adanya KUR Mikro dan kurang
lebih jauh melalui suatu penelitian. Karena itu
paham bagaimana mengurus/ memperoleh
penelitian ini diberi judul “Implementasi
KUR Mikro, karena kurangnya sosialisasi dan
Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
komunikasi
di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bahu”.
dari
unsur-unsur
pelaksana
kebijakan terutama dari instansi Pemerintah
beberapa
indikasi
kelemahan/
KEBIJAKAN PUBLIK
Daerah terkait dan Bank Pelaksana. (2) Istilah kebijakan (policy) mempunyai
Persyaratan administrasi memperoleh KUR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap sulit dan berat untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro calon debitur, terutama syarat ijin usaha mikro dari pemerintah daerah, dan persyaratan tambahan lainnya dari pihak Bank Pelaksana; (3) Proses dan realisasi kredit pada Bank Pelaksana tidak tepat waktu sesuai yang dibutuhkan calon debitur; (4) Realisasi besar kredit yang
bermacam-macam pengertian, salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program. Seperti dikatakan oleh Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) bahwa kebijakan
debitur, sehingga ada calon debitur yang membatalkan permohonan kreditnya. Di lain pihak
menurut
pengakuan
pihak
Bank
Pelaksana, pemohon KUR Mikro sebenarnya cukup banyak, namun tidak semua dapat dikabulkan/dipenuhi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR Mikro sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, ataupun persyaratan
administrasi
tertentu
yang
ditetapkan oleh Bank Pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).
suatu
program
yang
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai
tertentu,
dan
praktek-praktek
tertentu atau (a projected of goals, values and practices). Keban (2008) mengatakan bahwa
disetujui pihak Bank seringkali tidak sesuai dengan besar kredit yang dibutuhkan calon
adalah
pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas : bentuk regulatory atau mengatur,
bentuk
redistribustive
atau
mendistribusikan kembali, bentuk distributive atau
melakukan
distribusi,
dan
bentuk
constituent atau melindungi. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu “program” sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk
kebijakan
tersebut.
Dari
pengertian dan penjelasan di atas jelas bahwa program adalah merupakan penjabaran dari suatu kebijakan; atau dengan kata lain suatu
program adalah wujud nyata dari suatu kebijakan.
Van Meter dan Van Horm (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002) mengatakan
Ripley (dalam Kusumanegara, 2010)
bahwa proses implementasi adalah tindakan-
mengemukakan serangkaian enam aktivitas
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
fungsional dari proses kebijakan publik yaitu
individu/pejabat-pejabat
:
kelompok pemerintah atau nonpemerintah
1.
3.
yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang
dimana
telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
diputuskan
masalah
yang
5.
Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
dibuat menjadi kebijakan. Aktivitas
Sabatier
fungsisional dalam agenda setting ialah
menjelaskan makna implementasi dengan
perception
definition
mengatakan bahwa “memahami apa yang
problem, mobilization of support for
senyatanya terjadi sesudah suatu program
including problem on agenda.
dinyatakan
Formulation and legitimation of goals
merupakan fokus perhatian implementasi
and programs (formulasi dan legitimasi
kebijakan/program, yakni kejadian-kejadian
tujuan dan program), yang terdiri dari
dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
empat rancangan aktivitas fungsional
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan
yaitu : information collection, analysis,
publik, yang mencakup baik usaha-usaha
and
untuk
of
problem,
dissemination;
alternative
(dalam
Abdulwahab,
berlaku
atau
2008),
dirumuskan
mengadministrasikannya
maupun
development; advocacy and coalition
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata
building;
pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
comromice,
negotiation,
decision.
Dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa
Program implementation (implementasi
bahwa proses implementasi kebijakan itu
program),
yang
sesungguhnya
aktivitas
:
interpretation;
4.
kelompok-
Agenda setting, yaitu merupakan tahap
menjadi perhatian pemerintah untuk
2.
atau
meliputi
aktivitas-
resources
aquisition;
planning;
organizing;
tidak
hanya
menyangkut
perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan
providing benefits, service, coercion.
program dan menimbulkan ketaatan pada
Evaluation of implementation (evaluasi
kelompok
implementasi), yaitu evaluasi terhadap
menyangkut
kinerja
politik, ekonomi, dan sosial yang langsung
(performance)
dan
dampak
sasaran, jaringan
melainkan
pula
kekuatan-kekuatan
(impacts) kebijakan.
atau tidak langsung dapat mempengaruhi
Decision about the future of the policy
perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan
and programs (keputusan mengenai masa
yang pada akhirnya berpengaruh terhadap
depan program dan kebijakan).
dampak, baik yang diharapkan (intended)
maupun yang tidak diharapkan (Abdulwahab,
pada realisasi program. Dalam hal ini,
2008).
administrator Secara lebih rinci Mazmanian dan
Sabatier
(dalam
mengorganisir,
cara
untuk
menginterpretasikan
dan
2008)
menerapkan kebijakan/program yang telah
merumuskan proses implementasi kebijakan
diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur
publik
adalah
sumberdaya, unit-unit dan metode-metode
dasar,
untuk melaksanakan program. Melakukan
yaitu
pelaksanaan biasanya
Abdulwahab,
mengatur
:
“implementasi
keputusan
dalam
kebijakan
bentuk
undang-undang,
interpretasi
adalah
berkenaan
dengan
namun dapat pula berupa perintah-perintah
menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah
atau keputusan-keputusan eksekutif yang
program ke dalam rencana-rencana dan
penting atau keputusan badan peradilan.
petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan
Lazimnya
fesible. Menerapkan berarti menggunakan
keputusan
tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin
instrument-instrumen,
diatasi,
tegas
memberikan pelayanan rutin, melakukan
dan
pembayaran- pembayaran, dan sebagainya.
berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur
Dari penjelasan ini jelas bahwa implementasi
proses implementasinya. Proses implementasi
merupakan tahap merealisasikan tujuan-
ini berlangsung setelah melalui sejumlah
tujuan program.
menyebutkan
tujuan/sasaran
yang
secara
ingin
dicapai,
tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan kebijakan, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan
dilaksanaannya
keputusan-
keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran,
dampak
nyata
(baik
yang
dikehendaki atau yang tidak dikehendaki) dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan mengambil
oleh
badan-badan
keputusan,
dan
yang
akhirnya
perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk
melakukan
perbaikan-perbaikan)
terhadap kebijakan yang bersangkutan. Gordon
(dalam
Keban,
mengerjakan
atau
KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO BRI Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab pendahuluan di muka bahwa kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikucurkan oleh pemerintah pada November 2007. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan KURD adalah : (1) UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU.No.10 Tahun 1998; (2) UU.No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (3) UU.No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (4) UU.No.21 Tahun 2011 tentang
2008)
mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan
Otoritas Jasa Keuangan; (5) UU.No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (6) Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015
tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha
a. Calon
debitur
mempunyai
usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana
produktif dan layak namun tidak
telah dirubah dengan Keputusan Presiden No.
memiliki agunan tambahan sebesar
19 Tahun 2015.
yang
Kebijakan pelaksanaan KUR sejak tahun 2015 dan seterusnya diatur dengan Peraturan
Menteri
oleh
Bank
pelaksana; b. Calon debitur dapat sedang menerima
Bidang
kredit/pembiayaan,
Komite
Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Bermotor, Kartu Kredit, serta KUR
Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015
Mikro dengan kolektabilitas lancar;
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
c. Calon debitut memiliki surat ijin usaha
Perekonomian
Koordinator
dipersyaratkan
selaku
Ketua
mikro
ditetapkan
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Peraturan
Menko
Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut :
kecil
Kredit
Rakyat. Pokok-pokok kebijakan KUR yang dalam
dan
seperti
(IUMK)
yang
setempat dan atau surat ijin lainnya; d. Calon debitur yang sedang menerima
(1) KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan
KUR
Mikro
diperbolehkan
modal kerja dan atau investasi kepada
mendapatkan
fasilitas
debitur di bidang usaha sector pertanian,
kredit/pembiayaan
perikanan, industry pengolahan, dan
pinjaman sebesar Rp.25 juta;
tambahan
dengan
total
perdagangan yang terkait, yang produktif
e. Setiap debitur hanya dapat menerima
dan layak namun belum memenuhi
KUR Mikro dengan total akumulasi
persyaratan
plafon
agunan
tambahan
bank
termasuk
suplesi
atau
pelaksana dengan plafon kredit sampai
perpanjangan maksimal Rp.75 juta per
dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh
debitur dari Bank pelaksana KUR.
perusahaan penjamin.
(4) Agunan KUR Mikro :
(2) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif
milik
orang
perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang
a. Agunan Pokok, yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. b. Agunan
tambahan
sesuai
memenuhi kriteria memiliki kekayaan
penilaian dari Bank Pelaksana
bersih paling banyak Rp.50 juta (tidak
KUR
termasuk tanah dan bangunan tempat
perikatan.
usaha); atau memiliki hasil penjualan
Mikro
namun
tanpa
(5) Jangka waktu KUR Mikro maksimal
tahunan paling banyak Rp.300 juta.
2 tahun untuk kredit/pembiayaan
(3) KUR Mikro diberikan kepada yang
modal kerja dan 4 tahun untuk
memenuhi persyaratan, antara lain yaitu :
kredit/pembiayaan investasi.
Tambahan
real estate – usaha penyewaan – jasa
Kredit/Pembiayaan dapat diberikan
perusahaan, sector jasa pendidikan, sector
kepada
jasa kemasyarakatan – sosial budaya –
(6)
Perpanjangan,
debitur
meningkat
yang
atau
usahanya
memerlukan
hiburan – perorangan lannya.
tambahan kredit/pembiayaan tanpa
Model-Model Implementasi Kebijakan
menunggu
pinjaman
yang
Publik
bersangkutan
dilunasi,
dengan
Salah satu model atau teori yang
total akumulasi plafon
populer tentang implementasi kebijakan
termasuk suplesi atau perpanjangan
publik adalah yang dikembangkan oleh
maksimal Rp.75 juta.
Gorge R. Edward III yang menunjuk
ketentuan
(7) Sektor yang dibiayai KUR Mikro, adalah :
empat variabel yang berperan penting dalam
a. Seluruh bidang usaha mikro sektor
pencapaian
keberhasilan
implementasi suatu kebijakan, yaitu :
pertanian,
termasuk
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan
pangan,
tanaman
struktur birokrasi (dalam
tanaman
Indiahono,
holtikutura, perkebunanan dan
2010) :
peternakan.
a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa
b. Seluruh bidang usaha mikro di sector
perikanan,
setiap kebijakan/program akan dapat
termasuk
diimplementasikan dengan baik jika
penangkapan dan pembudidayaan
terjadi komunikasi yang efektif antara
ikan;
pelaksana program kebijakan dengan
c. Seluruh bidang usaha mikro sektor
industri
termasuk
industri
pengolahan, kreatif
di
para kelompok sasaran atau target group; b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap
bidang periklanan, fesyen, film,
kebijakan
harus
didukung
animasi, video dan alat mesin
sumberdaya yang memadai, baik
pendukung kegiatan ketahanan
sumberdaya
pangan.
sumberdaya finansial. Sumberdaya
manusia
maupun
d. Seluruh bidang usaha mikro di
manusia
sektor perdagangan, termasuk
kualitas
kuliner dan pedagang eceran;
implementor yang dapat melingkupi
Seluruh bidang usaha mikro di sector
adalah
oleh
sumberdaya
makanan,
kecukupan
transportasi,
pergudangan dan telekomunikasi, sector
maupun
baik
kunantitas
seluruh kelompok sasaran; sedangkan
penyediaan akomodasi dan penyediaan sector
kecukupan
financial modal
investasi
sebuah kebijakan/program.
adalah atas
c. Disposisi,
yaitu
menunjuk
kebijakan/program dengan para kelompok
karakteristik yang menempel erat
sasaran (target group). Dengan komunikasi
kepada
implementator
maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat
Karakteristik
disosialisasikan secara baik sehingga dapat
yang perlu dimiliki oleh implementor
menghindari adanya distorsi atas kebijakan
adalah kejujuran, komitmen, dan
tersebut. Komunikasi menjadi penting karena
demokratis.
semakin
kebijakan/program.
tinggi
pengetahuan
kelompok
d. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk
sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi
bahwa struktur birokrasi menjadi
tingkat penolakan dan kekeliruan dalam
penting
implementasi
mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang
kebijakan. Aspek struktur birokrasi
sesungguhnya (Nugroho, 2009; Indiahono,
ini mencakup dua hal penting yaitu
2010).
dalam
mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.
metode, cara atau media yang digunakan oleh
PEMBAHASAN Hasil analisis data di atas telah menggambarkan
Faktor komunikasi dilihat dari
implementasi
kebijakan
pihak
BRI
Unit
Bahu
untuk
mengkomunikasikan atau mensosiali- sasikan kebijakan
KUR
Mikro
baik
KUR Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
masyarakat
umum
Unit Bahu dilihat/dikaji dari empat faktor
efektifitas
komunikasi/sosialisasi
penting dalam implementasi kebijakan publik
dilakukan;
model
mengkomunikasikan dan mensosialisasikan
Edrawd III yaitu : komunikasi,
sumberdaya,
disposisi,
dan
struktur
organisasi/birokrasi.
Pembahasan
penelitian
dapat
tersebut
sasaran.;
kendala
yang dalam
kebijakan/program. Berdasarkan
hasil
dikemukakan
serta
kelompok
kepada
penelitian,
secara
umum aspek komunikasi tentang kebijakan KUR di BRI Unit Bahu dilaksanakan dengan
sebagai berikut.
baik
a. Komunikasi :
dan
efektif.
Pihak
BRI
Unit
Menurut model implementasi Edward
mensosialisasikan KUR secara efektif kepada
III, komunikasi merupakan aspek pertama-
masyarakat umum terutama kepada kelompok
tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan
sasaran yang memiliki usaha mikro potensial
efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan
pada semua sektor ekonomi yang dibiayai
dengan
oleh
bagaimana
kebijakan
KUR
Mikro
ditetapkan
publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan
Perekonomian RI Nomor 13 Tahun 2015, dan
dengan
terjadi
Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.21 dan
komunikasi yang efektif antara pelaksana
No.S.21a Tahun 2015 sebagaimana yang telah
dan
efektif
jika
Permenko
yang
dikomunikasikan pada organisasi dan/atau
baik
dalam
sebagaimana
Bidang
direvisi dengan Surat Edaran No. S.21b Tahun
yang dapat melingkupi seluruh kelompok
2015.
melalui
sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial
pemasangan Spanduk atau Baliho di kantor
menyangkut ketersediaan atau kecukupan
BRI Unit, penyediaan brosur di kasir dan
dana untuk sebuah kebijakan atau program
costomer services, pemberitaan di media
(Edward III dalam Nugrono, 2009 dan
elektronik dan koran, tetapi juga melalui
Indiahono, 2010).
Sosialisasi
tidak
hanya
kunjungan petugas marketing KUR BRI Unit ke
pasar
dan
lokasi-lokasi
lainnya
Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat
target/sasaran KUR Mikro berada dengan
dari
membagikan
pelaksanaan
jumlah
tugas
pegawai
untuk
dan
memberikan
Kendala
dalam
sedangkan kemampuan sumberdaya manusia
komunikasi/sosialisasi pada dasarnya tidak
secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan
ada, hanya bersifat teknis saja.
dan tingkat pemahaman terhadap tugas
penjelasan.
brosur
kecukupan
pelayanan
KUR;
Komunikasi atau sosialisasi KUR
pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki
Mikro dengan metode, cara atau media
yang berkenaan dengan tugas pekerjaan
tersebut nampaknya efektif menarik calon
pelayanan
nasabah potensial, sehingga peminat KUR
menunjukkan bahwa jumlah sumber daya
Mikro pada BRI Unit Bahu cukup banyak dan
manusia (karyawan) di BRI Unit Bahu yang
terus meningkat dari waktu ke waktu.
ditugaskan untuk melaksanakan KUR sudah
b. Sumberdaya (resources)
KUR.
Hasil
penelitian
cukup memadai. Secara kualitas, SDM
Syarat berjalannya suatu organisasi
petugas pelaksana kebijakan KUR di BRI
adalah kepemilikan terhadap sumberdaya.
Unit Bahu memadai dimana para petugas itu
Implementasi kebijakan tidak efektif apabila
memiliki
para implementor kekurangan sumberdaya
keterampilan di bidang tugas sehingga dapat
yang penting untuk melaksanakan kebijakan.
melaksanakan tugas secaras profesional.
kemampuan
pengetahuan
dan
Pentingnya sumberdaya dalam implementasi
Kemampuan finansial sehubungan
kebijakan mendapat perhatian dari Edward III
dengan implementasi kebijakan pelayanan
yang menyatakan “kurangnya sumberdaya
KUR-Mikro
akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/
persoalan
penerapan
kebijakan.
Sumberdaya
yang
dibutuhkan. Semua pemohon KUR-Mikro di
dimaksud
mencakup
terutama
adalah
BRI Unit Bahu yang memenuhi syarat dapat
sumberdaya
manusia
dan
sumberdaya
finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas
implementor/pelaksana
kebijakan
nampaknya
karena
tersedia
tidak
menjadi
sesuai
yang
dilayani dan direalisasikan. c. Disposisi (Sikap Pelaksana) : Menurut model implementasi Edward III, jika para implementor/ pelaksana ingin
melaksanakan sebuah kebijakan tertentu,
Struktur birokrasi menurut model
maka mereka harus dapat melaksanakan apa
implementasi Edward III merupakan faktor
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan;
penting
tetapi ketika sikap atau pandangan para
kebijakan publik. Struktur birokrasi ini
pelaksana
pembuat
mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme
kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah
atau standar prosedur pelaksanaan (standr
kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan
operating procedures atau SOP),dan struktur
dengan hal tersebut maka menurut Edward III
organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan
bahwa disposisi (disposition) merupakan
oleh Edward III, bahwa “para pelaksana
faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-
kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang
konsekuensi
harus mereka lakukan, dan mereka memiliki
kebijakan
berbeda
dengan
penting yang
si
bagi
efektif.
implementasi Disposisi
ini
ke
empat
dalam
implementasi
sikap dan sumberdaya yang cukup untuk
berkenaan dengan kesediaan/komitmen dan
melaksanakan
konsistensi dari para implementor/ pelaksana
mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan
untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan
kebijakan
arahan dari pembuat kebijakan atau policy
menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan
maker (Nugroho, 2009; Indiahono, 2010).
(SOP) dan pembagian kerja” (Edward III
Secara
operasional,
kesediaan/komitmen
oleh
struktur
tetapi
mereka
birokrasi
yang
dalam Indiahono, 2010, dan Rusli, 2013).
pelaksana
Aspek pertama dari struktur birokrasi
kebijakan pelayanan KUR Mikro di BRI Unit
adalah standar prosedur pelaksanaan atau
Bahu dapat dilihat/diukur
standar operating procedur (SOP) yang
kesesuaian antara
para
tingkat
kebijakan,
dari tingkat
pelaksanaan kegiatan
dicantumkan
dalam
pelayanan dengan arah kebijakan/ketentuan
kebijakan/program.
(guideline) yang telah ditetapkan. Semakin
mencantumkan kerangka kerja yang jelas,
sesuai dengan guideline semakin tinggi
sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami
tingkat komitmennya (Indiahono, 2010).
oleh siapapun karena akan menjadi acuan
Hasil penelitian menunjukkan para
dalam
bekerjanya
SOP
guideline yang
baik
implementor/pelaksana
karyawan/petugas pelaksana KUR Mikro di
kebijakan. SOP pelayanan KUR Mikro di
BRI Unit Bahu punya komitmen yang tinggi
BRI Unit sudah ditetapkan secara tegas oleh
untuk
pihak BRI Pusat. SOP pelayanan KUR Mikro
mensukseskan
pelaksanaan
kebijakan/program ini. Semua ketentuan yang
di
berkenaan dengan KUR Mikro dilaksanakan
singkat/sederhana, dan mudah dipahami dan
dengan
dilaksanakan. SOP KUR Mikro di BRI Unit
baik
dan
karyawan/petugas. d. Struktur Birokrasi
konsisten
oleh
para
BRI
Unit
sangat
sistimatis,
secara jelas mengatur prosedur permohonan, prosedur analisa kredit, prosedur pencaian
kredit, dan prosedur pencatatan kredit. Jika
kebijakan/program
melalui
persyaratan permohonan kredit terpenuhi
elektronik,
brosur,
lengkap, maka kredit dicaikan paling cepat 3
baliho, dan bahkan melalui kunjungan
(tiga) hari dan paling lampat 1 (satu) minggu.
langsung ke kelompok sasaran di pasar,
Aspek kedua dari struktur birokrasi
di tempat kegiatan usaha, dan ditempat-
yang juga sangat penting dalam rangka
tempat lain yang menjadi lokasi target
implementasi kebijakan secara efektif adalah
pemberian kredit.
struktur organisasi pelaksana serta pembagian
flayer,
2. Sumberdaya
untuk
media spanduk,
implementasi
tugas dan tanggung jawab. Menurut Edward
kebijakan KUR Mikro di BRI Unit Bahu
III, struktur organisasi yang didesain secara
tersedia secara memadai baik SDM
ringkas, tidak berbelit dan bersifat fleksibel,
karyawan
serta adanya pembagian tugas dan tanggung
finansial/dana.
jawab yang jelas dapat mencegah terjadinya ketimpangan
tugas
pelaksanaan/penerapan
dalam suatu
maupun
sumberdaya
3. Disposisi atau karakteristik yang dimiliki
proses
para pegawai pelaksana KUR Mikro di
kebijakan
BRI Unit Bahu cukup tinggi dilihat dari
(Indiahono, 2010; Rusli, 2013). Struktur
tingkat
organisasi dan pembagian tugas dalam
konsistensi
pelaksanaan KUR Mikro di BRI Unit
kebijakan KUR dengan efektif.
ditetapkan secara jelas dan tegas. Struktur
4. Struktur
kesediaan/komitmen untuk
dan
melaksanakan
birokrasi
implementasi
organisasi pelaksana KUR sangat sederhana
kebijakan KUR tertata dengan efisien
yaitu
Unit,
dan efektif baik mekanisme dan prosedur
Supervisor, Teller, Customer Services, dan
(SOP) maupun pembagian tugas dan
Mantri KUR. Tugas dari masing-masing
tanggung jawab
bagian serta hubungan kerja ditetapkan secara
kebijakan/program.
hanya
melibatkan
Kepala
tegas dalam SOP KUR di BRI Unit.
Adanya
dalam
komunikasi
pelaksanaan
yang
baik,
ketersediaan sumberdaya manusia karyawan
PENUTUP Implementasi kebijakan KUR Mikro
yang memadai secara kualitas dan kuantitas
di Bank BRI Unit Bahu diteliti dan dikaji
serta sumber daya financial yang cukup,
berdasarkan pada teori/model implementasi
tingkat
dari Edward-III; berdasarkan hasil penelitian
konsistensi pegawai/karyawan yang tinggi,
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
dan struktur birokrasi/organisasi pelaksana
1. Komunikasi dari pihak BRI terhadap kelompok dilaksanakan melalui
sasaran dengan kegiatan
KUR
disposisi
atau
komitmen
dan
(SOP dan pembagian tugas dan tanggung
Mikro
jawab) yang jelas dan tegas tersebut, sehingga
yaitu
kebijakan/program KUR Mikro dapat berjalan
sosialisasi
dengan baik dan berhasil sesuai dengan
efektif,
tujuan,
sasaran
dan
hasil
yang
sudah
Nasution, 2001, Metode Penelitian
ditetapkan.
Naturalistik Kualitatif, Bandung, Tarsito.
DAFTAR PUSTAKA Abdulwahab, S, 1996, Pengantar Analisis
Nugroho, Riant. 2009, Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Rineka Cipta.
Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI-Press.
____________, 2008, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi
Poerwadarminta,S. 1980, Kamus InggrisIndonesia, Jakarta, Gramedia.
Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
Singarimbun, M. dan Sofian Effendy, 2000, Metode Penelitian Survei, Jakarta,
Arikunto, S, 2000, Prosedur Penelitian,
Gramedia.
Jakarta : Rineka Cipta. Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002,
Sugiono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.
Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi, Bungin, B., 2010, Metodologi Penelitian
Sumber Lain :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Media Group.
Menengah.
Dunn, W, N, 2002, Analisis Kebijakan
Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun
Publik, Terjemahan, Yogyakarta :
2015
UGM-Prss.
Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Indiahono, D. 2010, Perbandingan
tentang
Komite
Kebijakan
Menengah, sebagaimana telah diubah
Administrasi Publik : Model, Konsep
dengan Keputusan Preseiden RI. No.19
dan Aplikasi, Yogyakarta, Gava
Tahun
Media.
Koordinator
Bidang
Nomor
Tahun
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta, Gava Media. Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media. Moleong, L, J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
2015.
6
Peraturan
Menteri
Perekonomian 2015
tentang
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
