IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA GURU SMP DI DAERAH TERPENCIL SE- KECAMATAN LEMBAH BAWANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA GURU SMP DI DAERAH TERPENCIL SEKECAMATAN LEMBAH BAWANG Frederikus Amnatu, Aunurrahman, Masluyah Suib Administrasi Pendidikan, FKIP Universitas Tanjungpura,Pontianak Email:[email protected]

Abstrak:Berdasarkan SK Bupati Nomor 145/BKD/ Tahun 2011 tentang tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan mental, motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya guru agar dapat memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya sehingga dapat terwujudnya, pelayanan prima kepada siswa, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tambahan Penghasilan dan Beban Kerja. Abstract:Based on the pency rule number two in 2011 about the in come extra of local civil servant and the regency about description of income and out come budget in Bengkayang. Both of them has been established in order to increase the mental development, the civil servant discipline and worked motivation especially the teacher in increasing their capability and guaranting their life, so the can service the students in the best way. Keyword: Implementation, Policy, Income estra and Loaded Labour. Kebijakan adalah sebuah roh atau alur nadi bagi sebuah lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang dirancang secara sengaja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga. Oleh karena itu, baik atau buruknya performa kerja sebuah institusi dapat dikaji dan dievaluasi sejauh mana sebuah kebijakan telah diformulasikan, dilaksanakan, dianalisis dan dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan,pembinaan dan pengembangan mental, motivasi kerja dan disiplin guru agar dapat memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya sehingga dapat terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.Maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berdasar beban kerja.Peraturan ini tertuang didalam surat keputusan Bupati Bengkayang Nomor:145/BKD/Tahun 2011). Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang selain gaji pokok.

1

Dibayarkan melalui dana APBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan yang bersifat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan informasi sementara yang di peroleh dibandingkan dengan Kabupaten lain hanya Kabupaten Bengkayang yang mampu memberikan tambahan penghasilan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dengan nominal yang sangat besar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang sangat bijaksana, sebab tambahan penghasilan diberikan berdasarkan standar/ kriteria sebagai berikut: bila guru tidak ada kabar di sekolahdipotong penghasilan 100%/hari, cepat pulang dipotong penghasilan 25%/hari, tidak masuk sekolah sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah dipotong penghasilan 10%/hari, sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan (tk)dipotong penghasilan 100%/hari, sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan (tk) dipotong penghasilan 100%/hari, sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin dipotong penghasilan 50%/hari, tugas belajar tidak dibayarkan, tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri, tidak dibayarkan, libur kalender atau libur akademik.Harapan pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap mutu pendidikan adalah terwujudnya guru yang sejahtera, disiplin yang tinggi serta memiliki motivasi yang kuat, dalam mengembangkan kariernya dalam dunia pendidikan. Karena maju mundurnya suatu pemerintah adalah berangkat dari sumber daya manusia yang handal dibidangnya masing-masing.Yang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membentuk tim pemberi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adaatau tidak adanya kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP Negeri di daerah terpencil seKecamatan Lembah Bawang, para guru disiplin, namun kurang sejahtera karena pagi-pagi mereka harus mencari penghasilan tambahan dengan memotong karet dikebun dengan demikian motivasi kerja guru lama kelamaan akan menurun, belum ditambah dengan utang di bank. Sehingga sisa gaji yang diterima setiap bulan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang berangkat dari permasalahan yakni ingin mensejahterakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini para guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang.

2

Sebab dengan kesejahteraan guru maka disiplin dan motivasi guru dalam proses pembelajaran di sekolah secara otomatis akan berjalan dengan baik dan lancar. Guru bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan yang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang tersebut tertuang dalam berbagai peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkayang, direncanakan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), diteliti oleh kepala bagian (Kabag) Hukum, diperiksa oleh assisten III, disempurnakan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Bengkayang, disetujui untuk ditetapkan oleh Bupati Bengkayang.Beberapa hal yang menarik untuk dipelajari dan dikaji secara mendalam dalam kiprah pengelolaan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu: untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pembinaan dan pengembangan mental guru, motivasi kerja dan disiplin guru.

Proses Perumusan Kebijakan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:115) Kata kebijakan mengandung makna sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (ttg pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2012:20-21)“kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hamabatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan” Dalam jurnal Ilmu Administrasi (2007:319) mengatakan bahwa “Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik” Kebijakan adalah sebuah keputusan strategis yang bersifat authoritative, berjenjang dan mengikat, bersifat strategis dan sistematis untuk mencapai visi dan misi sebuah institusi atau organisasi. Oleh karena itu, agar sebuah kebijakan bernilai strategis dan berdaya guna maka diperlukan bangunan sistem dan alur kerja yang baku dari sebuah kebijakan, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai pada penilaian kinerja kebijakan. Menurut William N. Dunn,(2000: 22). “Proses pembuatan dan divisualisasikan sebagai tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan

3

waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan”. Berangkat dari pendapat di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa unsurunsur dan tahap-tahap pengimplementasian kebijakan saling terkait satu dengan lainnya.Heinz Eulau and Kenneth Prewitt di dalam Jones Charles.(1984: 26). “Policy is defend as’a “standing decision” characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it.”Riant Nugroho (2012:767) mengatakan:Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas (intelligent), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan masalahnya, sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data, dan menyusunnya dengan cara-cara yang ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana. Untuk dapat mencapai kebijakan yang baik, perlu didapat data kebijakan, untuk kemudian dianalisis dan dijadikan rumusan kebijakan” Analisis kebijakan berhubungan behubungan dengan penyelidikan atau kajian yang mendalam tentang dampak atau konsekuensi-konsekuensi dari suatu kebijakan.Dalam analisis kebijakan, penganalisis menganalisis pembentukan, substansi dan dampak-dampak dari kebijakan.Menurut Nanang Fatah (2012:5) “Analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisiplin yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan” Menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993:42) mengatakan “Analisis Kebijakan ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan”. Menurut Cochran L. Charles and Malone F.Eloise (2010:3-4) mengatakan: “Policy analysis describes the investigation that produce accurate and useful information for decisionmakers…” positive policy analysis which is concern with understanding how the policy process works. Is strives to understand public policy as it is. It also endearvors to explain various social and political forces would change policy. Positive policy analysis tries to pursue truth through the process of testing hypotheses by measuring them against the standard of real word experiences.”Weimer dan Vining, dalam Riant Nugroho (2007:36) memahami analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai yaitu: pragmatis; mengacu pada keputusan (kebijakan), dan tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan atau nila-nilai social. Dye R.Thomas (1976:1.3) mengatakan, “Policy analysis is finding out what goverments do, whythey do it, and what differences it makes. …policy analysis involves the systematic identification of the causes and conseguences of public policy, the use of the scientific standards of interence, and the search for reliability and generality of knowledge” 4

Riant Nugroho (2007: 195-196) mengatakan bahwa analisis kebijakan yang baik adalah analisis kebijakan yang bersifat preskriptif karena perannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut di ambil oleh eksekutif. Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008 : 190) Perumusan kebijakan adalah kebijakan pijakan awal dalam pijakan public. Dalam mendekati analisis pendekatan sebagai proses pengkajian (inguiry), kita perlu membedakan antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur.Tetapi standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Jadi prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan, dan terhadap tuntutan ini atau tuntutan umum atau aturan multiplisme kritis; peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur sendiri tidak menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Menurut Cochran L. Charles and Malone F. Eloise, (2010:49-50)“Policy formulation is concerned with the “ what” questions associated with generating alternatives. What is the plan for dealing with the problem? What are the goals and priorities? What options are available to achieve thoes goals? What are the costs and benefits of each of the options? What externalities, positive or negative, are associated with each alternative? “.Menurut Dye R. Thomas, 2002 : 40-41).“Policy formulation is the development of policy alternatives for dealing with problems on the public agenda. Policy formulation occurs in government bureaucracies; interest group offices; legislative committee room; meetings of special commissions; and policyplanning organizations, otherwise known as “think tanks.”

Menurut Patton dan Savecky di dalam Riant Nugroho(2007:84), Menegaskan bahwa implementasi adalah bagian dari proses kebijakan. Sebuah kebijakan yang didukung oleh otoritas tertinggi pun belum tentu efektif karena bisa jadi birokrasi pelaksana ditingkat bawah-street-level bureaucrats-tidak mampu atau tidak mau melaksankannya karena kendala ditingkat mereka. Menurut Budi Winarno, (2007:19), Implementasi dan Evaluasi Kebijakan adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”.Menurut Steiss dan Danekee di dalam Riant Nugroho (2007: 84-85), dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu pokok : Degree of consensus diantara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; magnitude of change dari alternatif kebijakan yang dipilih. Menurut Edi Suharto, (2010:80), “Kegiatan utama dalam tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program”.Helen Ingram di dalam Riant Nugroho (2007:85), Mengemukakan bahwa analisis implementasi kebijakan bergantung pada jenis kebijakannya. Ingram mengemukakan ada dua jenis tantangan implementasi, yaitu (1) the implementing agency must have will, 5

competence skill, or resources to carry out implementation, dan (2) the agency must be able to succeed at constituency politics.Gerston di dalam H.Solichin Abdul Wahab(2012:16), “all public policymaking involves government in some way” maksudnya bahwa semua perbuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara. Itulah sebabnya kebijakan dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna sebagai kebijakan public jika sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan, atau dibuat oleh instansi-instansi serta melibatkan langsung atau tidak langsung pejabat-pejabat pemerintah. Maka didalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, maka pertama direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kedua diteliti oleh Kepala Kabag Hukum, ketiga diperiksa oleh assisten III, keempat disempurnakan oleh Sekertaris Daerah, dan kelima disetujui dan ditetapkan oleh Bupati Bengkayang. Menurut Soren Winter di dalam Riant Nugroho(2007:85-86), Mengidentifikasi tempat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) Proses pormasi kebijakan, (2) Perilaku Organisasi implementasi, (3) Prilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah (street-level bureaucrats), (4) Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Menurut Jones O. Charles (1984:165166)“implementation is easy to understand in the abstrack. “ Getting the job done” and “ doing it “ are common short-hand definitions of the term. But “ doing it “ is not always so simple. “ it “ may not be a well-defined object; “ doing “ may regire more people, money, and organizational is a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done.” Menurut Riant Nugroho, (2012:716) “ Pola sosialisasi pun bermacam-macam, yaitu dengan cara: (1) pejabat Negara mendatangi naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliput oleh media massa dan disiarkan secara langsung kepada public; (2) pertemuan pers dan/atau publikasi melalui media masa; (3) temu public; (4) seminar, sarasehan, konferensi, talk show; (5) sarana pengikat lain, seperti brosur, leaflet, stiker, lagu dan lain-lain”.Riant Nugroho,(2007: 260-261), menegaskan bahwa praktek implementasi kebijakan tidak lain adalah merupakan kegiatan manajemen implementasi kebijakan yakni: Implementasi strategi, Pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, dan pengendalian. Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn, (2000: 608).Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Menurut William N. 6

Dunn,(2000:28-29) Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan; tetapi juga menyumbangkan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Tinjau ulang terhadap keputusan dan konsekwensi yang telah ditetapkan.Pada langkah ini penentu kebijakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, evaluasi keberhasilannya. Evaluasi meliputi proses dan hasil. Informasi yang diperoleh dari pengawasan dan evaluasi tersebut sebagai dasar untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat kemungkinan untuk dilanjutkan atau diganti dengan kebijakan yang lain.Menurut Edi Suharto (2010:80).“Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan di fokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar harapan, serta sejauhmana program pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan yang telah ditetapkan.Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah.Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru”. Riant Nugroho (2012:728) “ Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dicapai.Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan. MenurutWilliam N. Dunn, (2000:610), Tipe kriteria dalam evaluasi antara lain: efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Menurut William N. Dunn, (2010:611-619) “Ada tiga pendekatan evaluasi yaitu: 1). Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan; 2).Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercayai mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program; dan 3).Evaluasi keputusan Teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit di nilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

7

Kinerja Kebijakan Penilaian Kinerja Kebijakan menjadi isu penting dalam kebijakan publik.Alasan pertama, karena kebijakan dibuat untuk suatu tujuan.Kebijakan dibuat tidak untuk kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan harus dinilai dari sejauhmana ia mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Alasan kedua, bahwa pengukuran kinerja menentukan kemana kebijakan akan dibawa.Kita mempergunakan pemahaman Spitzer yang secara khusus mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena menentukan apa yang harus dicapai oleh organisasi, sejauhmana pencapaian, dan apa yang belum dicapai. Menurut Spitzer dalam Riant Nugroho (2012:744-745), sebagai berikut:”…one of the most important keys to our organization’s success can be found in a very unlikely pace-a place many of you may consider to be complicated, inaccessible, and perhaps even downrigth boring? What if…(that) key success is already one of the most ubiqitous and impactful forces in your organization? …This to success is mea surement. Measurement is fundamental to high performance, improvement, and, ultimately, success in business, or in any other of human endeavour… no matter how important and power ful reward are, they are no better than the measurement system they are based on.” Menurut Riant Nugroho (2012:746), mengatakan bahwa dimensi penilaian kinerja kebijakan sebagai berikut:“(1) dimensi hasil, (2) dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, (3) dimensi sumber daya yang digunakan (efesiensi dan efektifitas), (4) dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, (5) dimensi kepemimpinan dan pembelajaranya. Dalam jurnal Ilmu Administarsi (2004:285) menegaskan bahwa konsep Negara Kesejahteraan mengharuskan pemerintah mengorientasikan pengeluarannya kepada upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan” Kesejahteraan akan dinikmati oleh guru apabila memiliki seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk membantu individu secara kolektif memecahkan masalah dengan efektif.Menurut Gary Yulk, (2001:482) “satu fungsi kepemimpinan yang penting adalah dengan mempengaruhi individu untuk mengakui sebuah masalah penting, bukan menyangkal, menangguhkan, mengabaikan keseriusan masalah, memperjelas masalah yang penting”

Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptik. Menurut Moleong (2011:29) penelitian deskriptik adalah penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan secara apa 8

adanya, selanjutnya ditarik kesimpulan guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses dari hasil, berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta di suatu daerah. Menurut Denzin K. Norman and Lincoln S. Yvonna ( 1994:2), “Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject material. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, to interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitive research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials case study, personal experience, instrospective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts that describe routine and problematic moments and meanings in individuals’ lives” Menurut Nusa Putra dan Hendarman (2012:82)“penelitian kualitatif dapat sangat membantumemberi evedensi yang akurat dan bermakna bagi kebijakan yang menyangkut aspirasi orang banyak,,,.”) Kehadiran dalam penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, sekaligus sebagai pengumpul data, jadi dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang.Maka kehadiran peneliti di lokasi merupakan suatu keharusan.Adapun yang menjadi pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah:1). Dipilihnya SMP Negeri di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang karena SMP Negeri 1 Lembah Bawang dan SMP Negeri 2 Lembah Bawang selain gaji pokok PNS mereka juga menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan beban kerja dan mereka juga mendapat tambahan penghasilan daerah terpencil oleh Pemerintah pusat. 2). Masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan guru di daerah terpencil bagi guru dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran mengenai dampak/hasil program tersebut.3). Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mengeluarkan kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil dalam hal ini penulis bisa mendapatkan informasi tentang sejauhmana proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan dan sejauhmana evaluasi kebijakan tersebut direalisasikan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesejahteraan PNS,Kepala Dinas Pendidikan dan Pengawas SMP, Kepala Sekolah, dewan guru, siswa danketua komite adalah objek berada di lapangan yang menerima beban kerja dan tahu kinerja guru di sekolah tersebut. Sehingga jumlah sumber data utama dalam penelitian ini adalah sebanyak sepuluhorang.Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen berupa SK Bupati tentang beban kerja, Rekap absensi guru SMP Negeri 1 dan 2 Lembah Bawang. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data.Teknik pengumpulan data adalah langkah yang

9

utama dalam penelitian.Menurut Sugiyono (2010:309) bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi partisipan, wawacara mendalam, dokumentasi dan gabungan/triagulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2010:311), “In participant observation,the researcher observes what people do listen to what they say, and participates in their activitas” (dalam observasi partisifatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka). Teknik wawancara yaitu suatu alat pengumpul data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sedemikian rupa secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian.Dimana pertanyaan tersebut harus dijawab langsung oleh responden baik secara kebetulan maupun yang telah ditentukan jumlah serta banyaknya.Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif artinya setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut.Yakni yang berhubungan dengan prosedur perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan dan evaluasi kebijakan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Menurut Miles dan Huberman, (Sugiyono,2010:337) dalam menganalisis data kualitatif dapat menggunakan model Flow (Flow Model). Analisis data terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi” Data yang peneliti peroleh dari lapangan jumlahnya sebanyak sepuluh informan, dan setiap informasi dari informan peneliti mencatat dengan teliti dan terinci yakni data yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan, bagaimana implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, kinerja kebijakan dan faktor-faktor pendukung dan faktor -faktor penghambat dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan. Dari permasalahan ini peneliti merangkum semua informasi dari para informan menjadikan kata-kata atau kalimat yang lebih sempurna.kemudian peneliti mendatangi informan menunjukkan hasil wawancara yang sudah diketik bila sesuai dengan kalimat dari informan maka informan dapat menandatangani transkrip wawancara yang telah peneliti ketik. Menurut Sugiyono (2010:338), “mereduksi data yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Setelah peneliti mendapatkan data dari informan yang telah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah peneliti mendisplaykan data (penyajian data). Dan penyajian data ini akan dibahas pada bab yang keempat. Data yang disajikan berupa uraian singkat dari peneliti berdasarkan data yang

10

diperoleh dari para informan.Mengacu pada pendapat Sugiyono (2010:341) ”dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkat, bahan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”.Data yang berhubungan dengan prosedur perumusan kebijakan, bagaimana implementasi Kebijakan, evaluasi kebijakan dan kinerja kebijakan.Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji creadibility (Validitas Internal) transperability (validitas sementara) dependability (realibilitas), dan comfirmability (objetivitas).Pemerikasaan keabsahan data dengan triangulasi menurut Moleong (2011:330), adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, untuk membandingkan dari berbagai sudut, sehingga dicapai suatu keabsahan (validitas) yang lebih tinggi”. Untuk mengecek kebenaran data, dalam penelitian ini digunakan tiga teknik triangulasi yang dikemukakan Sugiyono (2010:373) yaitu: Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Untuk menguji kredibitas data, peneliti lakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber. Sugiyono (2010:373), “triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Proses Perumusan Kebijakan Perumusan kebijakan adalah proses awal dari serangkaian siklus kebijakan. Proses perumusan kebijakan bermula dari mengedintifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi atau lembaga, sehingga masalah-masalah tersebut dapat dipilah-pilah, dicari berbagai alternative penyelesaian, dan dirumuskan secara spesifik baik dari segi target pencapaian, waktu, objek sasaran dan sumber daya pendukung. Proses perumusan kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di Daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang pertama tama: mengadakan analisis SWOT; kedua:rencanakan oleh BKDD, diteliti oleh Kabag Hukum, diperiksa oleh Asissten III, di sempurnakan oleh Sekertaris Daerah dan diperiksa dan ditetapkan oleh Bupati Bengkayang; ketiga: di sosialisasikan pada guru; dan keempat: konsekuensi pemerintah yakni mengimplementasikannya. Kelima: sebelum penerapan diadakan sosialisasi. Rencana Pemerintah Kabupaten Bnegkayang untuk tahun 2014 beban kerja akandirealisasikan berdasarkan kriteria-kriteria: 1) kelangkaan profesi; 2) kondisi kerja; 3) daerah terpencil; dan 4) daerah sangat terpencil.

11

Implementasi Kebijakan Penerapan kebijakan dilakukan setiap semester, Beban kerja yang diberikan kepada guru berdasarkan pangkat dan golongan, Kedisiplinan guru meningkat, beban kerja yang dibayarkan pada guru ke depannya berdasarkan karakteristik karena beban kerja sangat membantu guru.Kendati demikian ada tidaknya beban kerja Guru tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional karena menjadi guru adalah panggilan.Langkah awal yang dilakukan sebelum mengimplementasikan kebijakan adalah melakukan sosialisasi.Adapun cara pemotongan beban kerja bagi guru yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya.Kebijakan yang dibuat cukup efektif untuk memotivasi dan meningkatkan kedisiplinan guru di dalam proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan untuk menjaga efesiensi anggaran tim penyusun kebijakan meminta laporan pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan pada akhir semester dari setiap sekolah yang menerima tambahan penhasilan tersebut.

Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan dilaksanakan pada akhir semester atau enam bulan sekali, evaluasi tersebut mencakup semua aspek kegiatan dan persoalan KBM, kinerja guru, dan perilaku guru dalam proses pembelajaran. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang informan mengatakan: “Evaluasi pengimplementasian kebijakan dilakukan dari dua aspek: pertama, mengevaluasi apakah semua program kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, baik dari segi efesiensi maupun efektifitas. Kedua, mengevaluasi apakah implementasi program kebijakan telah memberikan hasil atau dampak perubahan pada diri guru dan sekolah secara umum.Evaluasi pada aspek pertama tanggung jawab penuh berada pada Bupati yang mengontrol dan mengendalikan.Sedangkan evaluasi pada aspek kinerja kebijakan, selain pada Bupati, juga pada saya sendiri yang melakukan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah.”Hasil evaluasi pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2013 adalah: mulai tahun 2014 beban kerja yang akan dibayarkan pada guru berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil.

Kinerja Kebijakan Dari serangkaian penelitian yang dilakukan terhadap kinerja kebijakan di dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se- Kecamatan Lembah Bawang: 1) Dimensi Hasil:Kebijakan tentang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil telah meningkatkan motivasi dan disiplin guru di SMP tersebut. 2) Dimensi Proses Pencapaian: Proses pencapaian target kinerja dilakukan secara terprogram,terjadual dan berkesinambungan sesuai dengan pangkat dan golongan. Sehingga salah satu kelemahannya adalah beban kerja

12

yang diberikan kepada guru tidak merata, sehingga guru cenderung ingin bertugas di kota. 3) Dimensi Efektifitas dan Efisiensi:Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan ternyata kebijakan di dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada SMP di daerah terpencil sangat efektif dalam meningkatkan disiplin guru SMP di daerah terpencil.Kondisi ini dapat dilihat dalam rekap absen bulanan guru. Sedangkan dari aspek efesiensi ditemukan fakta dalam dokumen bahwa anggaran untuk guru jauh lebih besar bila dibanding dengan daerah yang lain, 4) Dimensi Keberadaan dan Perkembangan Organisasi: Efek secara langsung maupun secara tidak langsung dari kinerja kebijakan adalah kedisiplinan guru SMP Negeri 1 Lembah Bawang dan SMP Negeri 2 Lembah Bawang sangat baik. 5) Dimensi Kepemimpinan: Dari hasil wawancara kepala bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa dan ketua komite, dan hasil dokumentasi dapat di simpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian proses kebijakan yang dilakukan oleh kepala pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, mulai dari identifikasi masalah sumber daya manusia yang dihadapi, perumusan kebijakan hingga pada tahap kinerja kebijakan, serta gaya kepemimpinan yang kuat dan konsisten atas kebijakannya. PEMBAHASAN Proses Perumusan Kebijakan Proses perumusan kebijakan di dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di Daerah terpencil melalui beberapa tahap. Tahap pertama, direncanakan oleh BKDD,kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengetahui dan mengedentifikasi seberapa jauh kekuatan, kelemahan, tantangan dan daya dukung terhadap kebijakan yang akan dibuat. Tahap ini dalam teori dan praktek kebijakan disebut identifikasi masalah. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang dilakukan oleh tim Pemda.Tahap kedua, diteliti oleh Kabag Hukum, Tahap ketiga, diperiksa kembali oleh asissten III, Tahap keempat, disempurnakan oleh Sekertaris Daerah; dan Tahap kelima, disetujui dan ditetapkan oleh Bupati. Proses pembuatan kebijakan diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Riant Nugroho (2007:192), bahwa proses kebijakan adalah proses yang diawali dari perumusan kebijakan. Hal yang sama juga dikemukan oleh William N. Dunn (2005:25) dan Thomas R. Dye (2002:32) yang mengatakan bahwa proses kebijakan harus dimulai dengan perumusan kebijakan. Sedangkan yang menyangkut bagaimana proses perumusan kebijakan itu sendiri Charles L. Cochran andMalone F. Eloise (2010:49-50) mengatakan:“ Policy formulation is concerned with the “ what” questions associated with generating alternatives. What is the plan for dealing with the problem? What are the goals and priorities? What options are available to achieve thoes goals? What are the costs

13

and benefits of each of the options? What externalities, positive or negative, are associated with each alternative?.. The formulation of a policy proposal ordinarily includes not onlya statement of the goals of the policy, but various alternatives (or programs) for achieving the goals. The way in which a problem is formulated will often suggest how alternatives are proposed” Charles dan Eloise diatas menguraikan tentang perumusan kebijakan secera spesifik yaitu menyangkut rumusan kebijakan, rencana kebijakan untuk mengatasi masalah, target, pilihan-pilihan dan rumusan kebijakan, serta manfaat untuk mencapai tujaun yang ditetapkan.Mengkaji proses perumusan kebijakan, dan mempelajari dokumen kebijakan di dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil, peneliti melihat keterkaitan yang sangat erat dengan bentuk rumusan kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles dan Eloise karena dalam tahap proses perumusan kebijakan yang di implementasikan kepada guru SMP di daerah terpencil dilakukan secara terencana, eksplisit, dan memiliki tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, Jones Charles O, (1984:77) mengatakan: “Formulation is aderivate of formula and means simply to develop a plan, a menthod, a prescription, in case for alleviating some need, for acting on a problem. Formulation is the more encompassing tern; it includes both planning and far less systematic efforts to judge what should be done about public problem”

Implementasi Kebijakan Dalam mengimplementasikan kebijakan pertama pemerintah melakukan sosialisasi program kebijakan pada guru melalui Surat Keputusan Bupati;Beban kerja berikan berdasarkan pangkat dan golongan; sementara itu kebijakan direalisasikan setiap semester atau setiap enam bulan,adanya syarat-syarat pembayaran beban kerja ataucara pemotongan beban kerja bagi guru yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Riant Nugroho (2012:712) menegaskan bahwa praktek implementasi kebijakan tidak lain adalah merupakan kegiatan manajemen implementasi kebijakan yang meliputi: pra implementasi strategi (menggunakan prosedur untuk mempermuda implementasi); pengorganisasian (struktur, budaya, organisasi, kordinasi dan pendelegasian), penggerakan kepemimpinan, dan pengendalian. Sejalan dengan pendapat tersebut Jones Charles O (1984:166) mengatakan:“implementation is easy to understand in the abstrack. “ Getting the job done” and “ doing it “ are common short-hand definitions of the term. But “ doing it “ is not always so simple. “ it “ may not be a well-defined object; “ doing “ may regire more people, money, and organizational is a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done.”Dalam pengimplementasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki konsistensi yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk mencapai target kebijakan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemda Kabupaten

14

Bengkayang memiliki pengendalian dan manajemen kebijakan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang hamper secara keseluruhan direalisasikan dengan baik, sejak tahun 2008 hingga saat ini.Kebijakan yang dibuat cukup efektif untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru sehingga pada akhirnya guru tersebut akan disiplin. Sedangkan untuk menjaga efesiensi anggaran, kepala sekolah membuat laporan pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan pada akhir semester berupa perekapan absensi.

Evaluasi Kebijakan Evaluasi tersebut menyangkut apakah kebijakan yang ditetapkan dan diimplemnetasikan kepada guru sudah efektif, belum merata karena masih berdasarkan pangkat dan golongan, selalu tepat waktu dan respon guru SMP Negeri 1 Lembah Bawang dan Guru SMP Negeri 2 Lembah Bawang merasa senang karena membantu guru menambah biaya anak masuk sekolah.Evaluasi selalu dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat setiap akhir semester. Salah satu evaluasi yang telah direvisi untuk tahun 2014, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja akan diberikan berdasarkan karakteristik yakni; kelangkaan profesi, kondisi kerja, daerah terpencil, dan daerah sangat terpencil. Evaluasi adalah salah satu unsur penting dalam proses kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk menilai seberapa jauh sebuah program organisasi telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi berfungsi untuk memberi masukan atau informasi bagi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam pengimplementasian, serta berfungsi untuk mengetahui faktor kendala.Charles L. Cochran and Malone F. Eloise (2010:54) mengatakan: “Evaluation is the assessment of how a program achieves its intended goals. All the earlier stages of the policies process look to ward a future goal to be achieve; evaluation looks backward. It is a tool whose primary purpose to is to appraise the operation of a program and provide feedback to those involved in the ealier stages. This feedback permits modifications in the policy to improve its efficiency and effectiveness. Evaluation also pinpoints unintended effects of policy and allows adjustmenst in the implementation process to avoid thoses that undesirable. In addition, it spent according to the terms the law or grant. Thus, such assessments focus on the implementation of a program on how it has met the goals and objective spelled out in the selection and adoption phases of the policy process.Evaluasi adalah penilaian terhadap apakah sebuah program kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Evaluasi merupakan sebuah instrument, yang tujaun utamnya adalah menilai keberhasilan pelaksananan program kebijakan, dan memberi “Feed back” bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusun kebijakan. Evaluasi juga berfungsi mendeteksi pengaruh dari kebijakan yang tidak diinginkan,

15

sehingga memungkinkan untuk melakukan revisi dalam proses implementasi, termasuk monitoring penggunaan dana yang berkaitan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000:610), dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan dan kepentingan yaitu: sifat Evaluasi, fungsi evaluasi, kriteria evaluasi kebijakan dan pendekatan evaluasi.Dari temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dari Pemda Kabupaten Bengkayang melaksanakan evaluasi secara rutin setiap akhir semester.Evaluasi yang menyangkut sejauhmana implementasi kebijakan setelah di realisasikan yakni, tentang disiplin guru, apakah sudah efektif dan efesien, apakah sudah merata, apakah sudah tepat waktu, dan bagaimana respon guru, dan apakah sudah cukup.Memperhatikan fakta dilapangan, serta mengkorelasikan antara teori, maka penulis berkesimpulan bahwa proses dan prosedur evaluasi tentang kebijakan di dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di Daerah terpencil sudah dilaksanakan dengan baik, buktinya untuk tahun 2014 beban kerja yang akan diberikan berdasarkan karateristik sehingga guru yang bertugas di daerah terpencil akan mendapatkan tunjangan tambahan dari APBD daerah minimal dua juta perbulan. Kinerja Kebijakan Kinerja kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang tujuannya mensejahterakan guru dan meningkatkan disiplin guru.Dan Pemerintah Kabupaten bengkayang telah melaksanakannya secara efektif dan efesien. Kebijakan pemerintah tersebut bisa menjadi contoh dan panutan bagi Kabupaten yang lain. Riant Nugroho (2012:744,746) mengatakan dalam melakukan penilaian kinerja kebijakan ada beberapa aspek yang perlu menjadi sasaran penilaian yaitu: dimensi hasil, proses pencapaian hasil, efesiensi dan efektifitas, dimensi keberadaan dan perkembangan oragnisasi dan dimensi kepemimpinan. Berkaitan dengan teori diatas, maka hasil temuan peneliti tentang implemnetasi kebijakan di dalam memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Guru SMP di Daerah Terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang adalah sebagai berikut:1)Dimensi Hasil:Kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan telah meningkatkan motivasi dan disiplin guru di SMP tersebut; 2) Dimensi Proses Pencapaian: Proses pencapaian target kinerja dilakukan secara terprogram,terjadwual dan berkesinambungan sesuai dengan pangkat dan golongan. Sehingga salah satu kelemahannya adalah beban kerja yang diberikan kepada guru tidak merata, sehingga guru cenderung ingin bertugas di kota; 3) Dimensi Efektifitas dan Efisiensi: Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan ternyata kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan sangat efektif dalam meningkatkan disiplin guru SMP di daerah terpencil.Kondisi ini dapat dilihat dalam rekap absen bulanan guru.Sedangkan dari aspek efesiensi ditemukan fakta dalam dokumen bahwa anggaran untuk guru jauh lebih besar bila dibanding dengan daerah yang lain; 4) Dimensi Keberadaan dan Perkembangan Organisasi:Efek secara langsung maupun secara tidak langsung dari kinerja kebijakan adalah kedisiplinan guru SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Lembah Bawang sangat baik; 6) Dimensi Kepemimpinan: Dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil dokumentasi dapat di simpulkan bahwa kebijakan 16

yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan cukup baik. Hasil temuan dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi dapat di simpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor pendukung antara lain: 1) Meningkatnya kedisiplinan guru dan motivasi kerja cukup baik; 2) Proses pembelajaran menjadi efektif; 3) Pemerintah selalu konsekuensi atas kebijakan yang telah ditetapkan.Berkaitan dengan faktor-faktor pendukung yang menentukan kesuksesan pengimplemtasian kebijakan Budi Winarno (2012: 159 -160) mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan misalnya tujuan dan ukuran dasar kebijakan, kompleksitas luasnya cakupan program, atau indikator keberhasilan kebijakan yang terukur, dana yang cukup, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi organisasi implementasi.Sejalan dengan pendapat diatas, Riant Nugroho (2012:746) mengatakan bahwa ada emapat faktor utama yang sangat menentukankeberhasilan kebijakan yaitu: organisasi (kesesuaian, kecukupan dan kesiapan); Proses (adaptasi - lingkungan, inovasi - perubahan); Sumber daya (manusia, teknologi , uang); Pemimpin (vision, value, courage).Mencermati faktor pendukung yang peneliti temukan, yang kemudian peneliti kaitkan dengan pendapat kedua ahli kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung di atas berimplikasikan langsung terhadap keberhasilan kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP dan memberikan perubahan yang cukup baik terhadap motivasi dan disiplin guru.Namun tidak semua guru loyal terhadap pekerjaan karena adanya beban kerja melainkan menjadi guru bagi mereka itu adalah pangilan. Hasil temuan dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi dapat di simpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor penghambat antara lain: 1) belum efektif dalam perekapan absensi setiap akhir bulan; 2) kriteria beban kerja masih sama yakni berdasarkan pangkat dan golongan; 3) beban kerja yang diterima oleh guru tidak sesuai dengan beban kerja guru di daerah terpencil; 4) ada beberapa orang guru yang tidak disiplin. Faktor-faktor penghambat diatas berpotensi menghambat implementasi kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan, jika tidak dikelola dan diminimalisir semaksimal mungkin. Faktor penghambat diatas dapat dikelompokan menjadi tiga faktor utama: yaitu manusia, sarana dan prasarana danisi kebijakan.Faktor – faktor penghambat diatas harus dikelola dan diorganisir dengan baik agar bisa menjadi faktor pendukung dalam pengimplementasi kebijakan.Faktor – faktor diatas oleh Riant Nugroho (2012:746) disebut lingkungan kebijakan. Simpulan dan Saran Simpulan Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa: 1) Proses perumusan kebijakan dalam memberikan

17

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang adalah pertama:Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan analisis SWOT, kedua: merumuskan kebijakan yakni dirumuskan oleh Sekertaris Daerah, Asissten III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabag Hukum dan Organisasi Tata Lingkungan (Ortal).Ketiga : disosialisasikan kepada guru melalui surat keputusan Bupati, dan keempat: konsekuensi pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan kebijakan tersebut; 2) Mengimplementasikan kebijakandalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang, meliputi beban kerja dibayarkan atau direalisasikan setiap enam bulan; beban kerja dibayarkan berdasarkan pangkat dan golongan; target dari kebijakan tersebut supaya para guru sejahtera; dan pemotongan beban kerja bagi guru yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya; 3) Evaluasi kebijakansudah dilaksanakan oleh Pemerintah setiap akhir semester dengan efektif, berkecukupan, merata, tepat waktu, selalu efesien dan respon guru senang.Sehingga hasil evaluasi memberikan deskripsi yang jelas, baik dilihat dari fungsi, sifat, kriteria maupun pendekatan evaluasi; 4) Kinerja kebijakan tujuannya mensejahterakan guru, memberikan dampak posetif bagi guru SMP di daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat dari motivasi dan disiplin guru, serta tujuan pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah efesiensi dan efektifitas dalam penerapan kebijakan; 5) Faktor pendukungdalam memberikan tambahan penghasilan dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan motivasi kerja cukup baik; proses pembelajaran menjadi efektif dan pemerintah selalu konsekuensi atas kebijakan yang telah ditetapkan; 6) Faktor penghambat dalam memberikan tambahan penghasilan belum efektif dalam perekapan absensi;kriteria beban kerja masih sama yakni berdasarkan pangkat dan golongan; beban kerja yang diberikan kepada guru belum sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terpencil.

Saran Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah yaitu: 1) Proses Perumusan Kebijakan dalam memeberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang perlu di analisis secara mendalam. 2) Implementiasi kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang perlu diberikan berdasarkan karakteristik kelangkaan profesi, kondisi kerja, daerah terpencil, dan daerah sangat terpencil.3) Evaluasi Kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang perlu dilibatkan semua guru.4) Kinerja Kebijakan dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada guru SMP di daerah terpencil se-Kecamatan Lembah Bawang perlu direalisasikan secara maksimal lagi. 18

DAFTAR PUSTAKA Abdul Solichin Wahab, 2012. Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta- Bumi Aksara Ace Suryadi & H.A.R. Tilaar 1993.Analisis Kebijakan Pendidikan – suatu pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik – Teori dan Proses. Jakarta:Media Pressindo Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik – Teori dan Proses dan Studi Kasus. Jakarta: PT. Buku Seru Cochran, L. Charles and Malone. F. Eloise. 2010. Public Police – Perpectives and Choices. London Dye, R. Thomas, 2002.Understanding Public Police – Tenth Edition. American Dye, R. Thomas, 1976.Policy analysis – What Goverment do, why they do it, and what difference it makes. American: Alabama Dunn, N. William, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Denzin, Norman K. and Lincoln Yvonna S, 1994.Handbook of Qualitative Research. London Edi Suharto, 2010. Analisis kebijakan Publik – Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta H.A. R. Tilaar & Riant Nugroho, 2008.Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jurnal Ilmu Adminstarsi. 2004. Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. Bandung: STIA LAN Jurnal Ilmu Adminstarsi. 2007. Kebijakan Disentralisasi Bidang Pendidikan. Bandung: LPA Jones, O. Charles, 1984.An Introduction to the Study of Public Police – Third Editi.California Lembaran Keputusan Bupati Bengkayang tentang Pemberian Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Beban Kerja (BK) (Bengkayang, 2011) Moleong, Lexy.J, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Nanang Fatah, 2012. Analisis kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya Nusa Putra dan Hendarman, 2012. Metodologi Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Riant Nugroho, 2012. Public Policy. PT. Alex Media Komputindo Gramedia: Jakarta Riant Nugroho, 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta Sugiyono, 2010.Metode penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

19

Tim Penyusun Kamus. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Yulk, Gary. A, 2001.Kepemimpinan dalam Organisasi (edisi bahasa Indonesiaedisi kelima). Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia

20