IMPLEMENTASI DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)

IMPLEMENTASI DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)

(JURNAL ILMIAH )

Oleh: GITA HERNI SAPUTRI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai GELAR SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRAK IMPLEMENTASI DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara) Oleh Gita Herni Saputri, Dr. H.S Tisnanta, S.H., MH., Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145

Email : [email protected] Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang baik dan teratur sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara. Salah satu unsur yang berpengaruh adalah adanya ASN yang berkualitas, displin, bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Untuk mewujudkan ASN yang dimaksud, diperlukan pembinaan sebaik-baiknya kepada ASN. Sampai saat ini masih banyak pelanggaran mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Padahal sudah dikeluarkan Peraturan yang mengatur tentang Displin yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 agar ASN bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan penelitian: (1) bagaimanakah Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup SKPD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara? (2) faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup SKPD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara? Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Library research), dan studi lapangani ( Field research). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sejak Peraturan tersebut diberlakukan. Namun kenyataanya peraturan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena masih banyak pegawai ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara masih melakukan pelanggaran Disiplin, dengan kata lain peraturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Faktor penghambat yang ada dalam Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup SKPD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara masih kurang disiplin melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Disiplin, Pegawai Ngeri Sipil

ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVICE DISCIPLINE IN THE REGIONAL INSTRUMENT WORK UNIT (A Study at Public Works Department of North Lampung Regency) By Gita Herni Saputri, Dr. H.S Tisnanta, S.H., MH., Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145

Email : [email protected] The good governance and the implementation of national development is very dependent on the perfection of its state apparatus. One of the influential elements is the existence of qualified civil servants who are discipline, responsible for their duty and obligation. In order to achieve the expected condition, it is needed to run a coaching for every civil services, since there are still many violations of discipline committed by the civil servants. However, there has been a regulation of civil service dicipline as stipulated on Government Regulation no. 53/2010 that every civil servant shoukd act in accordance with the existing regulations and law. The research problems are formulated as follows: (1) how is the implementation of civil service discipline within the scope of Regional Instrument Work Unit (SKPD) in Public Works Department of North Lampung Regency? (2) what are the inhibiting factors in the implementation of civil service discipline within the scope of SKPD in Public Works Department of North Lampung Regency? This research used normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary data and secondary data. The data collection was completed through library research and field research. Based on the results of the research, it showed that the Public Works Department of North Lampung Regency has been implementing the Government Regulation No. 53/2010 regarding Civil Service Discipline since the regulation is enacted. Unfortunately, the implementation of the law is still far from perfection since there are many civil servants in the Public Works Department of North Lampung Regency who are still committed disciplinary violation, in other words the regulation has not been implemented optimally. The inhibiting factors in the implementation of Civil Service Discipline within the scope of SKPD in Public Works Department of North Lampung Regency was the lack of discipline on performing duties as civil servants. Keywords: Implementation, Discipline Regulation, Civil Servants

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Sebagaimna kita ketahui kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dillandasi kesetiaan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu element penting yang menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus sesuai dengan kaidah good and clean governance dimana baik semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.2 Selain itu keberadaan SKPD sebagai alat pemerintah dalam mewujudkan tujuan daerah maupun nasional. ketidak efektipan dari pelayanan sangat mempengaruhi kemajuan dari suatu daerah maupun Negara. Pelayanan yang baik menjadi tolak ukur terhadap efektivitas dari kinerja pegawai ASN. Setiap instansi mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan profesional serta memiliki daya saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kedudukan ASN sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

1

ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan

Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), hlm. 329. 2 http://jatimprov.go.id/read/profil/satuankerja-perangkat-daerah (diakses tanggal 10 Desember 2017, Pukul 20:00 wib)

mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.3 ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: 1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Pengamatan, kualitas kerja dan disiplin kerja ASN di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara secara umum masih tergolong rendah, yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dalam masuk kerja. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah

ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.4 Menurut peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1) adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai yang tidak mematuhi disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang dilakukan pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian.5 Permasalahan yang sedang dihadapi ada salah satu Pegawai ASN yang berstatus sebagai sekretaris tim PHO di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjadi teladan bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap peran ASN.

4 3

Effendi Sofyan, Manajemen Pelayanan Umum, (Surabaya: Usaha Nasional,1997), hlm. 24.

Ninggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Pertja, 1997), hlm. 23. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa harus diawali dengan implementasi disiplin ASN dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara khususnya bagi ASN. Implentasi seharusnya bagian dari tujuan utama di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara. Jika dilaksanakan dengan tepat maka mampu meningkatkan disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Implementasi disiplin akan membuat seluruh yang terlibat dalam organisasi mampu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.6 Upaya meningkatkan kedisiplinan tersebut Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun kenyataan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara masih melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini kemudiaan penulis tertarik unntuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara). 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 6

M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, (Jakarta: PT. Purel Mundial, 1992), hlm. 85.

1. Bagaimanakah implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)? 2. Apakah faktor penghambat implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)? BAB II METODE PENELITIAN 2.1 Pendekatan Masalah Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif dan empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum peraturan dan sistem hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa reponden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi.

2.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 2.3 Prosedur pengumpulan data Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) 2.4 Analisis Data Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimatkalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. BAB III PEMBAHASAN 3.1 Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Implementasi disiplin pegawai di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan sesuai dengan ketentuanketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai, namun masihterdapat beberapa pegawai yang tidak menaati peraturan yang diterapkan. Misalnya, terlambat masuk kantor dan meninggalkan tugas disaat jam kerjasehingga mengakibatkan disiplin pegawai belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dengan adanya kesadaran dalam mengimplementasikan aturan-aturan kantor yang diwujudkan dalam disiplin yang tinggi maka suatu produktivitas kerja akan mudah tercapai, faktor utama untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari pegawai, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara adalah datang dari diri pegawai itu sendiri misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja dapat berlangsung dengan baik. Berpakaian rapi ditempatkerja, dengan berpakaian rapi ditempat kerja maka suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. Menggunakan perlengkapan kantor secara hati-hati, sikap hati-hati dalam menggunakan perlengkapan kantor maka kerusakan yang mengakibatkan kerugian akan dapat dicegah. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawabterhadap segala tugasnya menunjukan disiplin kerja yang baik.

Implementasi disiplin kerja pegawai yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara itu menggunakan self imposeddiscipline yaitu pelaksanaan disiplin yang timbul dari seorang pegawai atas dasar kerelaandan kesadaran, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa pegawai yang disebabkan dorongan dari luar. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi. Sehingga perlu adanya sarana untuk melakukan pembinaan bagi pegawai, ini bisa melalui dengan memberikan sanksi hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin seusai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan adanya peraturan tersebut pegawai mampu mewujudkan kedisiplinan dengan baik sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang tenang dan kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hi. Syahbudin, ST.MT selaku kepala dinas pekerjan umum kabupaten lampung utara beliau meberikan penjelasan mengenai Implementasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu dilakukan dengan cara: 1) Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar Disiplin Implementasi ini dilakukan agar penataan manajemen kepegawaian yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai bisa dicapai dan berdasarkan hasil wawancara pemberian sanksi ini

sudah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar disiplin sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat, maka implementasi disiplin pegawai ASN dalam ligkup satuan kerja perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara akan berjalan dengan baik. Apabila pegawai ASN yang diberikan hukuman disiplin merasa keberatan atas hukuman yang diberikan maka pegawai ASN yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin. 2) Meningkatkan Disiplin Pegawai dengan Finger Print Kedisiplinan aparatur pegawai sebagai penyelenggara pemerintahan, tentunya sangat mempengaruhi kualitas kinerja suatu pemerintahan, bahkan kedisiplinan ini bisa dikatakan sebgai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tentu dalam hal ini sama juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utarayang mengingikan budaya kerja. Harus disadari bahwa jika ingin menegakan disiplin maka harus dimulai dari diri sendiri. Selain itu yang harus diperhitungkan adalah bahwa dari dalam dulu yang memulai menegakan kedisiplinan pasti akan banyak ditemukan tantangan- tantangan dari mereka yang sepaham akan pentingnya disiplin untuk ditegakkan .karena penegakakan disiplin akan

memberikan implikasi bagi sebuah sikap hidup. 3) Melaksanakan Reward and Punishment Untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Disetiap Negara manapun serta apapun bentuk pemerintahannya selalu membutuhkan pelayanan publik.Pelayanan publik merupakan keharusanbagi Negara atau pemerintahan untuk melayani warga negaranya.Pelayanan publik tidak dengan mudah dapat dilakukan, bahkan banyakNegara yang gagal melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya.Kegagalan dan keberhasilan suatu pelayanan publik dapat ditentukan olehsuatu pelayanan public tersebut. Persiapan yang matang untuk merubah kegiatan pelayanan yang akandiikuti oleh pelaksanaan dengan baik. Dari pelaksanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila dikuti oleh konsistensi kinerja suatu kerjasama.Penulis berpendapat Disiplin pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara bisadikategorikan cukup baik.Persiapan personil, perbaikan infrasturktur dancitra yang ditampilkan merupakan modal untuk menjadi tolak ukurpelayanan yang baik. 4) Memberikan Pengawasan melekat kepada Aparatur Sipil Negara Dalam penelitian ini ditemukan selain pemberian sanksi, reward, punishment mapun pengawasan adapun usaha-usaha yang dilakukan olehKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam menggerakkan para pegawai agar dapat bekerjasama dalam mencapai

tujuan organisasi, diantaranya adalah mengikutsertakan para pegawai dalam proses pengambilan keputusan, memecahkandan mencari solusi atas semua persoalan yang muncul di dalam kehidupan berorganisasi, menciptakan dan memelihara kekeluargaan, kebersamaan, dan kerja sama dalam kehidupan berorganisasi, Memotivasi pegawai dengan memperhatikan keinginan, harapan, keperluan dan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi, dan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk menimba ilmu dan pengetahuan baru serta menggali keterampilan baru. Bahkan ada juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utarauntuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawainya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Diklat)7. Isminarti Ika Putri selaku Kabag Humas kepegawaian dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara beliau menyampaikan dalam implementasi disiplin aparatur sipil negara dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu: 1) Melakukan pengawasan melekat sebagai upaya pengawasan preventif, untuk mencegah halhal yang melanggar disiplin, 7

Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Hi. Syahbudin, ST. MT., pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB

yaitu dengan cara pengawasan secara langsung dari pimpinan yang berada diatasnya. 2) Pengawasan fungsional yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional secara intern yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas kepegawaian. 3) Pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan inspeksi umum melaksanakan pemeriksaan semua bidang kerja. 4) Melakukan inspeksi khusus yaitu melakukan pemeriksaan andai terjadi penyimpangan atau perbuatan-perbuatan tercela dari ASN . Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi pemerintahan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna serta dilaksanakan sesuai dengan bidang masingmasing. Selain dari pada itu menurut ibu isminarti ika putri pemeriksaan adalah salah satu cara bentuk pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat, menyelidiki, dan menelaah secara cermat serta mengkaji segala informasi yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS.8 Selanjutnya menurut ferry arfandi, sebagai staff Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utarauntuk lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten lampung Utara, absensi juga merupakan hal yang penting, oleh karena itu dalam 8

Hasil wawancara dengan Sub Bag Dinas Pekerjaan Umum. Isminarti Ika Putri, ST. MM., pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB.

implementasi absensi ASN dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara diadakn dua kali yaitu pagi hari yang di adakan pukul 07.30 WIB dan pada waktu siang hari yang dilakukan pada pukul 14.00 WIB, dan pada hari senin dilakukan absen pada pukul 07.00 WIB untuk melaksanakan apel pagi.9 A. Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin ASN Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, ditemukan beberapa kasus seperti yang sudah terurai pada latar belakang tentang hukuman bagi pelanggaran disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Isminarti Ika Putri, ST. MM sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian beliau memberikan keterangan yang melakukan beberapa pelanggaran yaitu: 1) Pelanggaran Disiplin Ringan. ASN berinisial MD dan WS lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja yaitu sering terlambatnya datang kekantor pada pukul 09.00, padahal ketentuan jam masuk kantor yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu pada pukul 07.30 WIB. MD dan WS melakukan pelanggaran disiplin ringan dan mendapatkan hukuman berupa teguran lisan dan hukuman Administratif oleh atasannya.10 9

Hasil wawancara dengan Staff Pegawai Dinas Pekerjaan Umum. ferry arfandi., pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 09.30. 10 Hasil wawancara dengan Sub Bag Dinas Pekerjaan Umum. Isminarti Ika Putri, ST. MM., pada tanggal 28 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB

2) Pelanggaran Disiplin Sedang Berdasarkan hasil dari media internet ASN bernama Alian Asril berstatus sebagai sekretaris tim PHO di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang melakukan pelanggaran disiplin sedang dan mendapatkan hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama satu (1) tahun tertanggal 10 November 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Nomor 700.790/135-01/24LU/K/2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 7 ayat 3 huruf a. 3) Pelanggaran Disiplin Berat. Selain melakukan pelanggarn disiplin sedang ASN bernama Alian Asril melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu tidak masuk kantor selama satu tahun, mendapatkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sesuai dengan surat keputusan Bupati Lampung Utara tertanggal 23 maret 2015 bernomor B/204/3011 LU/HK/2015. B. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara 1. Pemanggilan Tata cara pemanggilan bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pemanggilan dilakukan untuk pemeriksaan bagi Pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran disiplin. 11

Lampungsai.com diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20.05 WIB.

Menurut Isminarti Ika Putri, S.T.M.M selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pemanggilan ini berlaku sampai dengan tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila ASN tersebut tidak juga memenuhi panggilan secara tertulis yang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan secara tertulis tahap kedua tujuh hari kerja sejak tanggal seharusnya maka ASN yang melakukan pelanggaran disiplin diperiksa pada pemanggilan pertama. Namun apabila ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tidak juga hadir pada pemanggilan tahap pertama dan kedua maka pejabat yang bersangkutan berhak menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan yang ada tanpa dilakukan tahap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Pemeriksaan Tata cara Pemeriksaan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Ferry Arfandi sebagai Staff Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara menambahkan bahwa pada tahap pemeriksaan ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara telah mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 bahwa, pemeriksaan bagi ASN yang melakukan Pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dah hasilnyaakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.12 3. Penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin Menurut Bapak Yedo Arfandi selaku staf pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian berupa cross sheck pelanggar, mendengar pernyataan langsung dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam melakukan penjatuhan hukuman. Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penjatuhan hukuman adalah agar ASN tersebut tidak mengulangi dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat ASN tersebut dapat di berhentikan.13 C. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 20. Sesuai hasil penelitian yang didapat ASN yang melakukan pelanggaran disiplin bernama Alian Asril menduduki jabatan Fungsional Umum golongan III/a tergabung

sebagai anggota tim PHO Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dijatuhi hukuman Disiplin sedang dan Disiplin Berat berupa penurunan gaji berkala selama satu tahun dan pembebasan dari jabatan. Maka pejabat yang berwenang menghukum adalah: 1. Sekretaris Daerah karena menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi salah satunya fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sedang. 2. Bupati Lampung Utara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi salah satunya Pejabat Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berat. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 15, apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

12

Hasil wawancara dengan Sub Bag Dinas Pekerjaan Umum. Isminarti Ika Putri, ST. MM., pada tanggal 29 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB 13 Hasil wawancara dengan Staff Pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Yedo Arfandi., pada tanggal 29 maret 2017 Pukul 11.20 WIB.

D. Upaya Hukum Pegawai ASN Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil upaya administratif adalah upaya yang dapat ditempuh oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hi. Hasabudin, ST.M.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Alian Asril, mengatakan bahwa Alian Asril Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sedang dan disiplin berat mengajukan upaya hukum berupa upaya administratif melalui mekanisme keberatan yang diatur dalam pasal 34 Peratura Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Alian Asril mengajukan Upaya keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, melalui Sekertaris Daerah, Kepala Bagian Kepegawaian Daerah dan bagian hukum dan sampai sekarang upaya keberatan yang diajukan oleh Alian Asril belum mendapatkan jawabannya. 4.2 Faktor penghambat implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerahdi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang penting bagi organisasi, karena semakin baik kedisiplinan pegawai semakin tinggi

prestasi kerja yang dicapainya. Tanpa adanya disiplin yang baik dari pegawai maka sulit berorganisasi untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Begitu juga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara mengalami hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan kedisiplinannya. Dengan adanya hambatan bisa mengakibatkan pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik dan tidak menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapn organisasi. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Menurut ferry arfandi selaku staff pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi disiplin ASN Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara adalah hal-hal yang bersifat teknis diantaranya adalah: 1. Kurangnya sarana dan prasarana, dengan suatu peralatan yang kurang memadai sehingga dapat menghambat lancarnya kegiatan atau pegawai dalam melakukan suatu pekerjaannya . 2. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam melakukan implementasi tugas misalnya tidak masuk kantor dan keterlambatan masuk kerja. 3. Keterlambatan masuk kantor merupakan faktor yang dilakukan oleh pegawai baik secara disengaja, seperti ada keperluan pribadi yang dilakukan. Dengan adanya keterlambatan yang dilakukan pegawai tersebut dapat mengakibatkan tertundanya

pekerjaan yang ada di dalam kantor. 4. Meninggalkan pekerjaan atau tugas kantor, pegawai meninggalkan kantor tanpa alasan atau izin dari atasan dapat mengakibatkan pekerjaan kantor tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga pekerjaan kantor menjadi menumpuk. Hal ini sama saja mencuri waktu jam kerja yang dapat merugikan negara. 5. Setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu membuat alasan untuk dibina secara administratif. Hal hal tersebut merupakan hambatan-hambatan yang ada dalam mengimplementasikan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.14 Yedo hadianto selaku staff pegawai menambahkan dengan memahami arti pentingnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam pembangunan, terutama pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara kiranya menjadi kewajiban Pegawai ASN dalam melaksanakan kedisiplinan yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penih tanggung jawab, dengan demikian kedisiplinan Pegawai ASN akan dapat ercapai.15

14

Hasil wawancara dengan Staff pegawai dinas pekerjaan umum. ferry arfandi., pada tanggal 28 Maret 2017 Pukul 11.20 WIB. 15 Hasil wawancara dengan Staff pegawai dinas pekerjaan umum Yedo hadianto, pada tanggal 28 Maret 2017 Pukul 11.40 WIB.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih banyak Pegawai ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang masih melakukan pelangaran disiplin. Kepemimpinan SKPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Tidak maksimalnya kepemimpinan Kepala Bagian dan Subbagian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberikan pembinaan dan menjadi teladan bagi Pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan disiplin masih belum berjalan dengan lancar. 2. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk disiplin dalam melakukan pelaksanaan tugasnya seperti keterlambatan masuk kerja, tidak masuk kantor, masih kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh atasan. 4.2 Saran 1. Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang meliputi Kepala Bagian dan Subbagian perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para bawahannya untuk mentaati kenetuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. 2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk pembangunan ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam upaya peningkatan kesadaran kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan

pembinaan ini sebaiknya dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas. DAFTAR PUSTAKA Gary, Dessler. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Prenhallindo Sofyan, Effendi. 1997. Manajemen Pelayanan Umum. Surabaya: Usaha Nasional Suparno, M.1992. Rekayasa Pembangunan Watak Dan Moral Bangsa.Jakarta: PT. Purel Mundial Ninggolan. 1997. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.Jakarta: PT. Pertja Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sumber lain http://jatimprov.go.id/read/profil/satu an-kerja-perangkat-daerah (diakses tanggal 10 Desember 2017, Pukul 20:00 wib) Lampungsai.com diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20.05 WIB.