Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN ”Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012
ISSN: 1979-2328
IMPLEMENTASI DAN ANALISA REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT Hidayatulah Himawan Prodi. Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Tambakbayan 2, Babarsari, Yogyakarta, 55281 e-mail:
[email protected] Abstrak Era saat ini sudah menerapkan teknologi informasi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sebagai alat sudah barang tentu akan membantu setiap pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu perkembangan sistem yang dijalankan adalah e-government. Dimana proses pemberian dan mendapatkan informasi dilakukanoleh masyarakat secara online. Hal ini tentu mempermudah pengawasan secara terbuka oleh masyarakat luas. Pengawasan terhadap kebijakan secara langsung akan menghasilkan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Peningkatkan pelayanan publik secara langsung dapat dilaksanakan dengan nyata. Untuk itu perlu adanya regulasi dan aturan yang mendukung setiap perkembangan dan pengaplikasian e-government di tingkat pemerintahan. Kebijakan dan aturan yang ada, harus menjadi ujung tombak selain dari pimpinan di setiap daerah. , Kata Kunci : e-government, regulasi pemerintah daerah, sistem informasi, online system 1. PENDAHULUAN Tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mulai mengalami perubahan. Sistem pemerintahan yang diinginkan lebih kepada arah yang demokratis, transparans dan keterbukaan di setiap bagian kehidupan. Perubahan ini membawa peluang untuk dihasilkannya sebuah sistem yang mendukung terciptanya pola agar sistem pemerintahan yang clean governance dan good governance dapat direalisasikan. Sistem yang dihasilkan kelak harus memiliki dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat. Dengan kemajuan sistem dan teknologi pada saat ini, membuat setiap regulasi dan kebijakan yang dihasilkan harus dapat segera disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat luas. Hal inilah yang membuat potensi dan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi menjadi lebih tepat dan akurat. Pengembangan sistem yang berbasis teknologi informasi membutuhkan kombinasi yang terpadu. Melalui pendekatan yang lebih realistis serta didukung oleh berbagai sumberdaya yang tersedia akan membantu terciptanya sistem yang baik. Panduan yang komprehensif dan menyeluruh akan memberikan visi yang menjadi parameter pengontrol dalam setiap langkah pengembangan, dan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pengembangan sistem kita. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan prioritas yang lebih masuk akal akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya yang kita miliki : Finansial, Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana. Dalam proses pengembangan e-Government di kotamadya/ kabupaten, propinsi maupun pemerintahan pusat, Indonesia memerlukan kejelian dalam mencapai keseimbangan antara keterbatasan sumberdaya dan tuntutan perbaikan kinerja pelayanan pemerintahan. Pengembangan yang terencana, sistematis, terukur, dan terkontrol tidak dapat dihindarkan. Terutama oleh dukungan regulasi dan peraturan yang ada. Tahap di atas akan memberikan jiwa atas sistem yang dikembangkan, memberikan pondasi yang kokoh untuk pengembangan-pengembangan pada tahap selanjutnya, dan meminimalkan terjadinya inefisiensi dalam alokasi sumberdaya. 2. PERMASALAHAN PENERAPAN E-GOVERNMENT Bebeberapa kondisi awal di lapangan menunjukkan beberapa indikasi permasalahan dalam upaya memutuskan penerapan e-Government. Kondisi tersebut berupa: a) Belum terintegrasinya sistem yang dibangun. Beberapa kabupaten/kota ataupun instansi di pemerintahan daerah telah memiliki aplikasi atau sistem informasi, namun biasanya setiap sistem yang dikembangkan terpisah satu sama lain. Hal ini terjadi karena kebutuhan setiap instansi yang mengembangkannya berbeda antara yang satu dengan yang lain, atau dengan kata lain antara satu sistem dengan sistem lainnya tidak terintegrasi. Dengan tidak terintegrasinya sistem yang ada, maka kesulitan yang akan dihadapi adalah ketika kita membutuhkan suatu data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber data, karena karakteristik data atau informasi yang berasal dari beberapa sistem informasi yang ada memiliki perbedaan format atau standart dari aturan yang ada. Data dan informasi yang terpisah secara fungsional maupun secara fisik seringkali menyebabkan tujuan dari adanya komputerisasi untuk memperoleh data secara tepat, cepat dan terkini menjadi tidak tercapai. b) Sarana dan prasarana komputer beserta jaringan yang kurang mendukung. Lingkungan perkantoran merupakan pusat informasi pemerintahan. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana komputer serta jaringan D-297
Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN ”Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012
ISSN: 1979-2328
akan memberikan tingkat pengelolaan informasi di kantor pusat. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan lalu lintas data menjadi tidak optimal, kebutuhan informasi dan data menjadi sangat sulit untuk dapat langsung diperoleh, sehingga proses akses atas informasi di kantor pusat data serta pertukaran informasi antar satu kantor atau unit dengan kantor atau unit yang lain menjadi sangat lambat. Hal inilah yang menyebabkan efisiensi dan efektifitas kinerja pada setiap instansi menjadi berkurang. c) Terbatasnya Sumber Daya Manusia. Kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan paham serta mengerti dan ahli di bidang teknologi informasi mash sangat sulit didapatkan. Sumber daya manusia di beberapa kantor Pemerintahan Daerah masih sangat terbatas, terlebih dengan ditunjukkannya kesadaran para pimpinan di kantor pemerintahan daerah mengenai pentingnya membangun suatu unit pelayanan teknis yang khusus menangani bidang Teknologi Informasi masih sangat kurang. d) Kurangnya regulasi dan peraturan daerah yang mendukung perkembangan e-government. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada saat ini masih terlihat kurang. Karena prinsip keterbukaan bagi setiap penyelenggara daerah menjadi hambatan formal agar masyarakat dapat mengakses setiap kebijakan yang ada. Untuk itulah diperlukan keterbukaan secara luas di segala bidang pemerintahan, agar konsep clean governance dalam menghasilkan good governance dapat tercapai. 3. MANFAAT PENELITIAN Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan, sehingga regulasi dan kebijakan yang diterapkan dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. b) Meningkatkan transparansi dan kontrol serta akuntabilitas pemerintahan dalam rangka konsep good corporte governance dari regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.. c) Mengurangi secara signifikan setiap biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah maupun swasta. d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui sistem online. Dimana pemerintah daerah dapat memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada serta memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengolah dan mengembangkan wilayah daerah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. e) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara nyata dan demokratis. 4. METODE PENGUKURAN PENELITIAN Indeks pengembangan e-government atau yang biasa disingkat dengan e-Government Development index (EGDI) adalah suatu indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan sistem dan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik. Formula perhitungan EGDI adalah sebagai berikut : EGDI = (1/3 online service index)+(1/3 telecommunication index)+(1/3 human capital index) Pengukuran yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap webite nasional termasuk portal e-service dan portal e-participation, serta beberapa website kementrian. Setiap web e-government yang dikembangkan diuji untuk tingkat minimal aksesibilitas konten web berdasarkan pedoman dari World Wide Web Consortium, dimana proses mendapatkan data dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disediakan. Setiap pertanyaan yang diberikan, dihubungkan dengan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
Gambar 1. Implementasi aktifitas pengembangan e-Government D-298
Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN ”Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012
ISSN: 1979-2328
Pada gambar 1 terlihat bahwa implementasi aktifitas pengembangan e-government memiliki tahapantahapan yang harus dilalui. Yaitu melakukan konversi terhadap sistem yang ada, melakukan pelatihan terhadap SDM, dokumentasi terhadap sistem, melakukan ujicoba dan testing serta melakukan akuisisi terhadap perangkat keras dan lunak yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah setempat. Dari pengembangan sistem e-government yang ada, maka tingkat pengguna dari sistem yang ada memiliki tingkatan yang berbeda. Dimana tiap tingkatan memiliki layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Gambar 2 menjelaskan tingkatan pengguna dan jenis layanan yang diberikannya.
Gambar 2. Gambar Tipe pengguna e-Government dan pelayanannya Arsitektur dan pengembangan sistem e-government yang ada memiliki kompetensi yang didasarkan pada tingkat dan layanan pengguna. Berdasarkan sumber FEA working group yang dikelurkan secara bersamasama, menjadikan sistem pengembangan dan aplikasi e-government menjadi lebih terarah.
Gambar 3. Arsitektur TI untuk e-Government (Sumber : FEA Working Group 2002) 5. HASIL DAN PEMBAHASAN Dukungan regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat selalu berdasarkan UUD 45 pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dari pasal 28 UUD 45 yang ada, pemerintah pusat mengeluarkan UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Setiap pemerintah daerah D-299
Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN ”Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012
ISSN: 1979-2328
seharusnya mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government pada data Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki: (a) 564 domain go.id; (b) 295 website pemerintah pusatdan pemda; (c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website; (d) 198 website pemda masih dikelola secara aktif. Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Bahkan Pemkot. Surabaya sudah memanfaatkan e-government untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta,Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang. Sementara itu dari sisi infrastruktur, layanan telepon tetap masih di bawah 8 juta satuan sambungan dan jumlah warung telekomunikasi (Wartel) dan warung Internet (Warnet) yang terus menurun karena tidak sehatnya persaingan bisnis. Telepon seluler menurut data Depkominfo tersebut telah mencapai 24 juta ss (diperkirakan posisi kwartal pertama 2006 telah mencapai kurang lebih 30 juta ss). Meski kepadatan telepon tetap di beberapa kota besar bisa mencapai 11% - 25%, kepadatan telepon dibeberapa wilayah yang relatif tertinggal baru mencapai 0,2%. Jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam bentuk akses telepon baru mencapai 65% desa dari total sekitar 67.800 desa yang ada di seluruh tanah air. Jumlah telepon umum yang tersedia hingga saat ini masih jauh dari target 3% dari total. sambungan seperti ditargetkan dalam penyusunan Program Pembangunan Jangka Panjang II dahulu. Sementara itu jumlah pelanggan dan pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Hingga akhir 2004 berbagai data yang dikompilasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan jumlah pelanggan Internet masih pada kisaran 1,5 juta, sementara pengguna baru berjumlah 9 juta orang.Rendahnya penetrasi Internet ini jelas bukan suatu kondisi yang baik untuk mengurangi lebarnya kesenjangan digital (digital divide) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Internasional untuk dikurangi. Penerapan dan regulasi yang mendukung penerapan e-Government dapat dilihat dari beberapa aplikasi yang telah dihasilkan oleh setiap pemerintah daerah.
Gambar 4. Website e-Government Pemda-DIY Pada gambar 4 terlihat bahwa pengembangan aplikasi e-government yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta membantu para pengguna dan masyarakat untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga efektifitas dan efisiensi waktu yang ada menjadi lebih baik.
D-300
Seminar Nasional Informatika 2012 (semnasIF 2012) UPN ”Veteran” Yogyakarta, 30 Juni 2012
ISSN: 1979-2328
Gambar 5. Website e-Government pada Provinsi Jambi Website dan pengembangan sistem e-Government lainnya dapat dilihat melalui sistem yang ada. Sistem pengadaan barang dan jasa secra online, secara tidak langsung maka kebijakan, aturan dan sosialisasi terhadap pengadaan bisa dilakukan secara langsung. 6. KESIMPULAN Dari analisis dan pengamatan terhadap regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam setiap pemerintahan daerah dan instansi, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu : a. Perlu adaya perencanaan terpadu terhadap pembangunan sistem dan teknologi informasi di setiap pemerintahan daerah, sehingga kebutuhan data dan informasi akan menjadi lebih cepat dan tepat untuk didapatkan, hal ini berakibat pada penggunaan waktu yang lebih efektif dan efisien. b. Sarana dan prasaran pendukung harus terus ditingkatkan, mengingat sarana dan prasarana pendukung menjadi media utama agar perkembangan sistem dan teknologi informasi dapat diterapkan. c. Penambahan sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas harus segera dilaksanakan, karena SDM menjadi ujung tombak dalam pengaplikasian sistem dan teknologi informasi. Kualitas SDM yang baik dan mampu akan menjadi pintu utama agar sistem bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ada. d. Perlu adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan e-government. Regulasi dan kebijakan yang dihasilkan harus bisa menggambarkan struktur dan rencana perkembangan di masa yang akan datang. Sistem yang dikembangkan harus dapat mendukung sistem dan aplikasi yang sebelumnya. DAFTAR PUSTAKA Depkominfo, Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi E-Government, Laguboti Toba, Sumatera Utara, 2005 Douglas Holmes, e-Government, Strategies for Government, Nicholas Brealey Publishing, London, 2001 Edi Stria, Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia, Jakarta, Indonesia, Gregorius, G. Wiranada, Peraturan Perundangan Terkait e-Government, Indonesia. Harso Supangkar, S, Digital Libray dalam e-Government, Departemen Teknik Elektro ITB, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Herry, Kebijakan nasional E-Government, Bandung, Indonesia, 2009 Hermana Budi, Pengukuran Indeks Pengembangan E-Governance, http://egovrank.gunadarma.ac.id/V2/egovmedia/page/35, Tim Penelitian LAPI ITB, Laporan Penelitian Pekerjaan e-Government Direktorat Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. D-301
