IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 12 (2013)

1

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM SURABAYA Dwi Nur Rafika [email protected]

Nur Fadjrih Asyik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out and to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility as social capital which is carried out by PT PLN (Persero) Surabaya East Java Distribution through partnership and community development program. The research has found that PT PLN (Persero) Surabaya East Java Distribution since 2010 has not totally carried out the partnership program, but only the community development program. The arising problems are lacking of coordination and communication and the lack of supervision and the coach of community development. It is expected that the related parties can improve their coordination, and form a special team for the effectiveness of supervision outside the head office. From activity responsibility, PT PLN (Persero) has arranged Sustainability Report since 2010. PT PLN (Persero), from this report, has presented quality reporting in accordance with the stakeholders‟ information need, develop its social responsibility in order to achieve sustainability development which synergizes environment, social, and business performance. Keywords: Corporate Social Responsibility, Partnership and Community Development Program, Sustainability Report, Sustainability Development. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Modal Sosial yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa sejak tahun 2010 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya tidak sepenuhnya merealisasikan Program Kemitraan, melainkan hanya Program Bina Lingkungan saja. Kendala-kendala yang muncul adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi, serta masih lemahnya pengawasan dan pembinaan Mitra Binaan. Diharapkan pihak terkait dapat meningkatkan koordinasinya, dan membentuk tim khusus untuk efektivitas pengawasan di luar kantor pusat. Dari segi pertanggungjawaban, PT PLN (Persero) telah menyusun Sustainability Report sejak tahun 2010. Dari laporan tersebut, PT PLN (Persero) menyajikan kualitas pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, mengembangkan tanggung jawab sosialnya untuk mencapai sustainability development yang menyelaraskan kinerja bisnis, sosial dan lingkungan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sustainability Report, Sustainability Development.


2

PENDAHULUAN Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri di Inggris (1760-1860), menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat sosial semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan merugikan kehidupan manusia. CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya. Industri atau korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak-dampak negatif dari operasi perusahaan. Ketika CSR diimplementasikan melalui model alternatif implementasi CSR yang berbasis pemanfaatan modal sosial, maka akan lebih bermakna bagi pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun budaya secara berkelanjutan. Pelaksanaan CSR oleh sebuah perusahaan memberi banyak manfaat diantaranya adalah mempertahankan dan mendongkrak brand image perusahaan (Wibisono, 2007: 78). Menurut Wibisono, reputasi destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan image positif perusahaan. Hal inilah yang menjadi modal non finansial bagi perusahaan bagi stakeholder-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Program Corporate Social Responsibility di Indonesia dimulai dari sejarah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Seiring dengan perkembangannya, pedoman terkait dengan pembinaan usaha kecil di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan CSR sebagai modal sosial untuk keamanan dan kelancaran operasional melalu simpati dan kepercayaan masyarakat sekitar. Program CSR yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diharapkan meminimalkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai salah satu BUMN di Indonesia, PT PLN (Persero) juga melaksanakan PKBL dengan menggunakan sebagian dana dari laba bersih yang dihasilkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat dan tanggung jawabnya kepada Pemerintah. Berdasarkan uraian pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. TINJAUAN TEORETIS Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) Corporate Social Responsibility sebagai bentuk komitmen perusahaan, yang berkelanjutan, untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarga sebaik masyarakat sekitar dengan cakupan yang lebih luas. Sedangkan menurut (Nursahid, 2006: 10) menyatakan, Corporate Social Responsibility merupakan


3

tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholdernya yang terkena pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dari operasi perusahaan. Berdasarkan konsep ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility menyatakan bahwa, kepatuhan hukum dan norma perilaku perlu ditekankan. Hal ini memunculkan opini mengenai penerapan Corporate Social Responsibility yang bersifat sukarela atau merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh hukum yang berlaku. Kebanyakan di negara maju, Corporate Social Responsibility pada bentuk usaha korporasi bersifat sukarela, karena adanya kesadaran yang tinggi dari pelaku bisnis serta regulasi untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbeda dengan di Indonesia, Corporate Social Responsibility adalah suatu kewajiban yang diatur dalam suatu produk hukum. Konsep dan Prinsip Corporate Social Responsibility Elkington (1997), yang mengenalkan konsep “3P – Profit, People, and Planet” sebagai bahan pertimbangan untuk menjaga eksistensi perusahaan, berpendapat bahwa jika perusahaan ingin menjaga eksistensinya dalam dunia bisnis, para pengusaha tidak hanya berfokus pada keuntungan saja (profit oriented), akan tetapi juga harus mempertimbangkan adanya kontribusi positif pada masyarakat (people) serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Menurut Crowther (dalam Hadi, 2011: 59-61) prinsip-prinsip Corporate Social Responsibilty ada tiga, yaitu: (1) Sustainability, berkaitan dengan cara perusahaan untuk memperhitungkan keberlangsungan sumberdaya di masa depan atas setiap aktivitas yang dilakukan. Selain itu, keberlanjutan dalam hal ini memberi arahan dalam penggunaan sumberdaya sekarang dengan tetap memperhatikan kemampuan di masa depan; (2) Accountability, berkaitan dengan upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan; (3) Transparancy, prinsip paling utama dalam Corporate Social Responsibility bagi pihak eksternal. Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility Laksmono dan Suhardi (2011: 45) menyatakan bahwa keseriusan perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility dapat ditinjau dari struktur organisasinya. Secara umum, struktur organisasi Corporate Social Responsibility dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari aktivitas departemen atau divisi lain. Dalam kategori ini Corporate Social Responsibility menjadi bagian dari departemen atau divisi lain, sehingga bukan merupakan sebuah departemen atau divisi yang sifatnya otonom dan bertanggung jawab kepada manajer departemen. Oleh karena itu, umumnya pengelolaan program Corporate Social Responsibility hanya pada level staf. (2) Corporate Social Responsibility sebagai departemen atau divisi otonom. Dalam kategori ini, Corporate Social Responsibility tidak menjadi bagian dari departemen lain dan bersifat mandiri independen. Perencanaan anggaran dan program, implementasi serta evaluasi dilakukan secara mandiri sehingga departemen ini sejajar dengan departemen yang lain dan bertanggung jawab langsung kepada direktur atau pimpinan perusahaan. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility Berbagai cara dapat dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Menurut (Suharto, 2006: 106-108) sedikitnya ada empat model atau pola Corporate Social Responsibility yang umumnya diterapkan di Indonesia. Pertama, keterlibatan langsung. Dalam hal ini perusahaan terlibat secara langsung dalam menyelenggarakan kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan langsung ke masyarakat. Kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri dibawah naungan perusahaan atau grupnya. Perusahaan akan


4

menyediakan dana tersendiri untuk kegiatan yayasan. Ketiga, bermitra dengan pihak lain. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak luar untuk menjalankan kegiatan sosialnya, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya. Keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility Berdasarkan konsep piramida tanggung jawab sosial, yang dikembangkan oleh Carrol (dalam Suharto, 2006) perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab dari segi ekonomi, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab atas hukum, etis, dan filantropis. Oleh karena itu, berdasarkan konsep tersebut diharapkan perusahaan dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki, harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi nilai etika dengan memperhatikan norma-norma masyarakat, serta berkontribusi aktif maupun pasif, melalui Corporate Social Responsibility, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peduli akan kehidupan bangsa. Modal Sosial (Social Capital) Menurut (Fukuyama, 2002) yang memaparkan bahwa modal sosial menunjuk pada seperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial anak Menurut Prusak (dalam Satria, 2008: 1), memberikan definisi atau pengertian modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif diantara manusia, rasa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Parameter Modal Sosial Menurut Ridell (dalam Suharto, 2005: 4), ada tiga parameter modal sosial, yaitu: (1) kepercayaan (trust), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh didalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan normanorma yang dianut bersama; (2) Norma-Norma (norms), norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik bisnis dan kode etik profesional; (3) Jaringan-Jaringan (networks), infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Social Contract Theory Kontrak sosial muncul karena adanya interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan (Hadi, 2011: 95). Oleh karena itu, keberadaan perusahaan yang juga ditentukan oleh masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi, harus terjalin kesepakatankesepakatan yang dapat menguntungkan atau melindungi kedua belah pihak sehingga dalam hal ini kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam suatu kontrak sosial baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut (Deegan, 2002) kontrak sosial dibangun dan dikembangkan salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat dimana hal ini perusahaan berkewajiban untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

Corporate Social Responsibility pada BUMN di Indonesia


5

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia memilih untuk menempatkan Corporate Social Responsibility sebagai kegiatan yang bersifat mandatory atau wajib bagi perusahaan. Dengan berdasar pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keberadaan Corporate Social Responsibility perusahaan menjadi sebuah keharusan karena hal ini diperlukan sebagai bentuk peduli perusahaan terhadap segala sumber daya dan lingkungan yang merasakan dampak atas kegiatan usahanya. BUMN sebagai bentuk perusahaan perseroan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, BUMN telah diwajibkan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility dengan menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau sebelumnya yang dikenal dengan nama Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial BUMN di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 88, dan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan laba bersihnya untuk kepentingan pembinaan usaha kecil atau korporasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Hal ini juga sesuai pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan hibah, dan pembiayaan lainnya. Corporate Social Responsibility pada BUMN di Indonesia dikenal dengan nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang secara khusus diatur Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-234/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan PKBL, sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal dua persen dari laba bersih untuk program kemitraan dan dua persen dari laba bersih untuk program bina lingkungan. Keberadaan PKBL merupakan upaya BUMN untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Wujud dari pelaksanaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut adalah dilaksanakannya PKBL oleh seluruh BUMN. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya PKBL ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan pencapaian 3 pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu: (1) meningkatkan pertumbuhan (pro growth); (2) pengurangan jumlah pengangguran (pro job); (3) pengurangan kemiskinan (pro poor).


6

Kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kategori yang pertama adalah program kemitraan. Dalam program kemitraan jenis usaha yang dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/perdagangan/pertanian/perkebunan/perikanan/jasa/lainnya). Secara lebih rinci bentuk-bentuk program kemitraan antara lain: (a) Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aset tetap produktif; (b) Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK binaan; (c) Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan, pemagangan dan promosi; (d) Capacity Building diberikan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Kategori yang kedua adalah program bina lingkungan. Bina lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Aliran dana bina lingkungan dapat disalurkan berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan layanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana peribadatan, serta pelestarian lingkungan. Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dalam hal ini melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, berkewajiban untuk melakukan pembukuan dana dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN pembina. BUMN melaporkan kegiatan PKBL dalam suatu laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Laporan keuangan PKBL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehubungan dengan adanya laporan keuangan atas kegiatan PKBL, diperlukan pedoman khusus sebagai acuan atau standar untuk menyusun laporan tersebut agar informasi yang disajikan dapat dipahami dan tercipta keseragaman serata sebagai pijakan dalam pembuatan laporan. Dalam hal ini, Kementerian BUMN menerbitkan buku pedoman akuntasi untuk PKBL. Tujuan dari penerapan pedoman akuntansi PKBL ini adalah agar tercipta informasi keuangan yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable. Peran, Tujuan, dan Asumsi Dasar Adapun beberapa peranan dari laporan PKBL, antara lain: (1) Merupakan media atau alat komunikasi informasi keuangan unit PKBL, serta sebagai bahan pertimbangan bagi para stakeholder perusahaan dalam mengambil keputusan; (2) Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan unit PKBL; (3) Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi, serta membantu menentukan ketaatan perusahaan yang memiliki unit PKBL terhadap peraturan yang berlaku; (4) Merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan yang diamanatkan. Secara khusus, tujuan dari laporan unit PKBL ini bagi pengguna adalah, untuk: (1) Mengetahui jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya unit PKBL selama satu periode serta hubungan antara keduanya; (2) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki unit PKBL, kewajiban, dan Aktiva bersih unit PKBL pada satu periode tertentu; (3) Mengetahui transaksi atau kejadian serta keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih unit PKBL pada suatu periode tertentu; (4) Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi kondisi unit PKBL.


7

Berdasarkan peranan dan tujuan adanya laporan PKBL, praktik akuntansi PKBL disusun atas beberapa asumsi dasar, yaitu: (1) Asumsi Kemandirian Entitas (business Entity), berdasarkan asumsi ini, unit PKBL dianggap sebagai entitas tersendiri yang bertanggung jawab atas aktivitas ekonominya, melakukan pengendalian atas administrasi, dan bertanggung jawab atas pengelolaan serta melaporkan aktivitasnya; (2) Asumsi Kelangsungan Usaha (going concern), berdasarkan asumsi dasar ini, unit PKBL diharapkan dapat berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak akan dilikuidasi; (3) Asumsi keterukuran dalam Satuan Uang (monetary measurement), berdasarkan asumsi ini ditegaskan bahwa pencatatan akuntansi atas unit PKBL harus dapat dikuantifikasi dan terukur secara andal sehingga laporan yang disusun dapat dinilai dengan satuan moneter; (4) Asumsi Periode Akuntansi, berdasarkan asumsi ini diharapkan bahwa laporan keuangan PKBL mampu menggambarkan perubahan sumber daya entitas secara periodik, periodik akuntansi yang secara umum digunakan adalah satu tahun. Rerangka Penelitian Corporate Social Responsibilty (CSR) Social Capital (Modal Sosial)

Penerapan Corporate Social Responsibility

Teori : a. WBCSD b. 3P – John Elkington c. ISO 26000 d.UU No. 40 tahun 2007 e. Per-05/MBU/2007 f. KEP-234/MBU/2003 g. UU No. 19 tahun 2003 h. Social Contract Theory

Kebijakan Penerapan Corporate Social Responsibility PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) atau Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L)

Menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan evaluasi bagi manajemen PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya berkaitan dengan pelaksanaan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Gambar 1 Rerangka Penelitian METODA PENELITIAN Jenis Penelitian Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metoda studi kasus (case study). Menurut Yin (2011: 1), studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok dengan penelitian berkenaan dengan „how‟ atau „why‟, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Berlandaskan dengan metoda penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi program atau kegiatan serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh unit


8

PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya, sebagai bentuk kepatuhannya (compliance) terhadap amanah undang-undang, dan di Negara Indonesia pelaksanaan Corporate Social Responsibility merupakan hal yang bersifat mandatory atau wajib. Hasil dari identifikasi program atau kegiatan tersebut juga akan dilihat kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku sebagai BUMN Indonesia, yakni Per-05/MBU/2007. Namun, sebagai bahan pertimbangan lain peneliti juga akan menilai kesesuaian penerapan Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya, dengan standar yang berlaku umum baik dalam lingkup nasional (non-BUMN), yakni UU No. 40 Tahun 2007, maupun dalam lingkup internasional untuk melihat persaingan perusahaan tersebut sebagai perusahaan perseroan terbuka. Teknik Pengumpulan Data Pertama, sumber data: (1) Dokumen, berupa Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan PKBL, Laporan CSR dan PKBL, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per05/MBU/2007, UU No. 40 Tahun 2007, serta artikel tentang CSR dan PKBL PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya; (2) Rekaman Arsip, berupa Struktur Organisasi, Daftar Nama Mitra Binaan, dokumentasi kegiatan CSR dan PKBL, dan Daftar Bantuan yang disalurkan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya; (3) Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dari Unit PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya, karyawan, serta masyarakat yang menjadi mitra binaan, maupun yang mendapatkan dana bantuan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian; (4) Pengamatan Langsung, dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan. Perilaku atau respon karyawan dalam menghadapi peneliti dan cara pendokumentasian data pada saat peneliti mencoba untuk mengumpulkan data-data maupun wawancara di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya; (5) Observasi Partisipan, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melakukan penelitian sesuai dengan situasi dan kondisi mendalam guna untuk mengetahui dan memperoleh pengamatan atas operasional perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kedua, teknik pengumpulan data: (1) Survey Pendahuluan, survey pendahuluan dilakukan peneliti dengan cara mendatangi perusahaan yang menjadi objek penelitian pada awal bulan Oktober 2012 dan bertemu dengan staf bagian administrasi. Selain itu, mencari berbagai informasi yang ada di internet untuk memperoleh gambaran mengenai perusahaan beserta lingkungan sekitarnya dan difokuskan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian; (2) Studi Literatur, studi literatur dilakukan peneliti memperoleh data statistik dari jurnal penelitian nasional maupun internasional mengenai penerapan Corporate Social Responsibility serta bagaimana pengaruhnya bagi perusahaan, serta artikel mengenai berita Corporate Social Responsibility dan PKBL khususnya di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya, yang ada di internet; (3) Survey Lapangan, survey lapangan dilakukan peneliti dengan persetujuan perusahaan untuk melakukan penelitian di perushaan secara langsung supaya peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan dan menganalisis data tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada. Satuan Kajian Penelitian ini menggunakan multi sumber data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hasil wawancara dengan staf Unit PKBL perusahaan, dokumentasi kegiatan, dan dokumentasi hasil pengamatan yang diperoleh peneliti. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan, laporan pertanggung jawaban Unit PKBL, baik laporan kegiatan, maupun laporan keuangannya sesuai dengan ruang


9

lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dibutuhkan meliputi: (1) Program Kemitraan, Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi); (2) Program Bina Lingkungan, Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengevaluasi penerapan, pelaporan, dan pengungkapan Corporate Social Responsibility melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya dibandingkan dengan teori, kebijakan Pemerintah Indonesia, serta penerapan hal serupa di BUMN lain; (2) Membuat simpulan atas hasil evaluasi serta mengusulkan perbaikan implementasi dan pelaporan Corporate Social Responsibility di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Ment.16/I/20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan di daerah-daerah, dibentuk daerah Exploitasi yang terdiri dari 10 Daerah Exploitasi Listrik Umum (Pembangkit dan Distribusi) dimana untuk Wilayah Jawa Timur adalah Exploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik. Pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 054/DIR/73 nama PLN Exploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/Pembangkitan I, dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi PLN Wilayah XII berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 012/DIR/1976. Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi Nomor 042/DIR/1982 nama PLN Wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur sampai dengan saat ini. Bahwa sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39/KEP/MK.WASPAN/9/1998 serta kebijakan PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diarahkan kepada Strategic Business Unit/Investment Centre. Seiring dengan itu dan dalam rangka Optimasi Corporate Gain dan penyusunan organisasinya berdasarkan Value Chain, sehingga tugas pokok dan susunan seperti yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 154.K/023/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur yang tertuang pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 26.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.120.K/010/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang nama Unit Bisnis di lingkungan PT PLN (Persero) yang intinya Organisasi dengan status Unit Bisnis


10

hanya untuk anak Perusahaan PT PLN (Persero) sedangkan PLN Jawa Timur menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Visi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tahun 2013 diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah (1) Memberikan pelayanan yang transparan kepada pelanggan dengan cepat, tepat tuntas, dan berintegritas; (2) Selalu melakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan; (3) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham; (4) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (5) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi; (6) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik”. Pembahasan Corporate Social Responsibility pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Sesuai dengan isi beberapa butir misi perusahaan yang menyatakan bahwa PLN “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menerapkan kebijakan Triple Bottom Lines yang meyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada tahun 2007, PT PLN (Persero), yang menganggap tahun tersebut sebagai tahun lahirnya kembali perusahaan, mampu memaknai Corporate Social Responsibility lebih mendalam, yaitu sebagai bentuk upaya mereka menjadi warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen) yang tidak sekedar berfikir untuk meningkatkan kinerja keuangan atau laba (profit), tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat (social) untuk mencapai kesejahteraan, serta peduli terhadap lingkungan alam (environment). Tujuan-tujuan program Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero), adalah sebagai berikut: (1) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat; (2) Mendorong tumbuhnya profesionalitas pengelolaan usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, tangguh, dan berdaya saing; (3) Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika; (4) Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasana di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial. Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai Modal Sosial Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dikategorikan sebagai modal sosial, karena salah satu keberhasilan perusahaan adalah keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha itu dapat dilihat dari organisasi pihak internal dan pihak eksternal. CSR adalah salah satu faktor keberlanjutan usaha dengan jalan meningkatkan kepercayaan terhadap pihak eksternal, khususnya kepada lingkungan masyarakat, karena dengan diterapkannya CSR, perusahaan dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Implementasi CSR dikategori sebagai modal sosial ketika perusahaan mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan berdirinya perusahaan tersebut dapat memberi kontribusi kepada masyarakat. Implementasi CSR sebagai modal sosial dapat meredam beberapa masalah seperti: (1) Pencurian peralatan yang digunakan dalam pendistribusian maupun di unit produksi PT PLN (Persero); (2) Tidak adanya demonstran yang menuntut perusahaan dalam hal


11

kelalaian dalam menjalankan usahanya; (3) Tidak adanya kesenjangan sosial antara perusahaan dengan masyarakat; (4) Sabotase; (5) Ancaman penutupan perusahaan. Corporate Secretary bertanggung jawab atas pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero). Di bawah pengawasan Direktur Keuangan dan Risiko yang membina kegiatan non-struktural, Corporate Secretary dibantu oleh bagian CSR dan Unit PKBL, yang secara khusus menangani PKBL. Unit PKBL perusahaan terdiri atas beberapa staf yang meliputi, bagian lapangan/survey, keuangan dan akuntansi, serta humas. Struktur organisasi Corporate Social Responsibility perusahaan dapat seperti yang terlihat pada gambar 2. Sekretaris Perusahaan

Manager Sektor/Cabang

General Manager

Manager Senior CSR

Manager SDM

Asman CSR

DM Komunikasi, SPV PKBL dan CSR Sumber: Bagian Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jatim

Gambar 2 Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Program Kemitraan PT PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang melaksanakan Program Kemitraan dengan memberi pinjaman atau kredit dengan jasa administrasi ringan. Dengan bantuan kantor-kantor wilayah perusahaan yang tersebar di bagian-bagian Indonesia, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berupaya memberi kredit ke daerahdaerah. Dana ini disalurkan kepada berbagai sektor usaha skala kecil menengah, antara lain: sektor industri, pertanian, perikanan, jasa, dan perdagangan. Kredit lunak ini diberikan untuk usaha-usaha tersebut dengan jasa administrasi 6% per tahun, omset penjualan di bawah Rp 1 Miliar setahun atau aset tidak lebih dari Rp 200 juta kecuali tanah dan bangunan, dengan sumber pendanaan maksimum 2% dari laba bersih yang dialokasikan oleh BUMN. Bantuan pinjaman ini umumnya untuk memperkuat modal usaha ataupun untuk tambahan investasi yang belum mampu untuk mendapat kredit dari Bank. Saat ini usaha kecil yang telah menjadi Mitra Binaan perusahaan adalah yang bergerak dalam industri rumahan, kerajinan tangan, perdagangan, perkebunan, perikanan, jasa, dan koperasi yang tersebar di seluruh unit PT PLN (Persero). Berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh calon Mitra Binaan PT PLN (Persero), yaitu: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau; (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); (3) Milik Warga Negara Indonesia; (4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; (5) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; (6) Telah melakukan


12

kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; (7) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; (8) Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Program kemitraan memiliki syarat tambahan sebagai bentuk upaya pengendalian, yaitu adanya jaminan (agunan) dan asuransi. Ketentuan ini secara resmi tidak diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007. Namun ketentuan ini muncul sebagai kesepakatan bersama antar BUMN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian BUMN atas dana pemerintah yang akan disalurkan melalui Program Kemitraan ini. Ketentuan dari besarnya nilai agunan tergantung dari kebijakan masing-masing BUMN. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menggunakan NJOP atas aset yang dimiliki calon Mitra Binaannya, dengan minimal senilai 75% dari besar pinjaman. Apabila calon Mitra Binaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka setelah itu calon Mitra Binaan dapat mengajukan proposal yang berisi: (1) Nama dan alamat unit usaha; (2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; (3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus, seperti fotocopy KTP/SIM, Kartu Keluarga, pas foto; (4) Bidang usaha; (5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang, dalam hal ini calon Mitra Binaan melampirkan surat keterangan RT/RW dan surat keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat; (6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha; (7) Rencana usaha dan kebutuhan dana; (8) Surat pernyataan bahwa tidak sedang mendapat pinjaman dari bank atau pinjaman dari perusahaan lain (Mitra Binaan BUMN lain). Alur pengajuan proposal dapat dilihat pada gambar 3. Calon Mitra Binaan

Proposal

KantorKantor Divisi PLN

Kantor Pusat PLN

Verifikasi dan Uji Kelayakan Proposal

Survey Langsung \\ Sumber: Bagian Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jatim

Gambar 3 Alur Pengajuan Pinjaman Program Kemitraan Setelah resmi menjadi Mitra Binaan, pengajuan dana pinjaman akan diberikan secara bertahap. Hal ini merupakan bagian dari pengendalian perusahaan dalam menyalurkan dananya. Rentang waktu yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan untuk angsuran pertama sejak dana disalurkan. Dalam rentang waktu 3 bulan tersbut, bagian lapangan/survey langsung melakukan pengawasan terhadap Mitra Binaan. Jika perlu, akan dilakukan pembinaan atau pelatihan khusus bersama Mitra Binaan yang lain. Pengawasan dilakukan PLN secara rutin, baik melalui telepon, maupun pengawasan langsung ke lokasi Mitra Binaan. Untuk kegiatan pengawasan mitra di daerah-daerah, tentunya pusat juga berkoordinasi dengan kantor-kantor divisi. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Mitra Binaan adalah untuk memastikan kembalinya pinjaman yang diberikan. Yang dimaksud dengan kembalinya dana pinjaman tersebut adalah digunakan sebagai ukuran bahwa usaha kecil dan menengah tersebut benar-benar mampu beroperasi dan produktif, sehingga dana yang dipinjam dapat dikembalikan kepada perusahaan, yang nantinya dana tersebut dapat digunakan kembali untuk memberi pinjaman kepada Mitra Binaan lain. Salah satu bentuk lain pengawasan yang dilakukan terhadap Mitra Binaan adalah berhubungan dengan kolektibilitas dana pinjaman. Hal ini menunjukkan kualitas dari BUMN Pembina dan Mitra Binaannya karena kualitas pinjaman dana Program Kemitraan


13

dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan. Adapun kualitas pinjaman diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Lancar, pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. (2) Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. (3) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. (4) Macet, kategori terakhir ini apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Bina Lingkungan Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan SOP Pelaksanaan PKBL yang meliputi kegiatan upaya pelestarian alam yang memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan komunitas yang berada di sekitar instalasi PLN. Di antara program-program yang telah dijalankan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah Pengembangan Kawasan Hijau dengan kegiatan Bersih Masal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan melalui gerakan menabung pada Bank Sampah Bina Mandiri, penyuluhan, penertiban Instalasi dan Jaringan di kawasan distribusi maupun produksi. Serupa dengan Program Kemitraan, permohonan dana atau bantuan untuk kegiatan Bina Lingkungan dapat diajukan langsung ke kantor pusat maupun melalui kantor-kantor divisi PT PLN (Persero). Alur pengajuan dana bantuan Bina Lingkungan dapat dilihat pada gambar 4.

Pemohon Dana/Bantuan Bina LIngkungan

Proposal

KantorKantor Divisi PLN

Kantor Pusat PLN

Verifikasi Proposal

Pemberian Dana/Bantuan BL yang disetujui Sumber: Bagian Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jatim

Gambar 4 Alur Pengajuan Dana/Bantuan Bina Lingkungan Implementasi Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2011 Adapun kelompok kegiatan CSR/PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tahun 2011 meliputi: (1) Community Relation, yaitu hubungan kesepahaman antara PLN dengan kelompok masyarakat dengan melakukan komunikasi dan informasi kepada para pihak. Kegiatan ini untuk meminimalisasi perbedaan konsepsi dan opini para pihak yaitu


14

PLN dengan masyarakat/komunitas. Kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan mengadakan jalan sehat dengan LKMK sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan warga sekitar kantor PLN, Liga SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) bertujuan menyehatkan anggota organisasi sekaligus membangun kesepahaman dengan awak media, mengadakan majelis dzikir Surabaya Nurussalam, perusahaan juga mengadakan kegiatan BUMN Peduli, yang salah satunya dengan membuka Pasar Murah di sekitar lingkungan operasional perusahaan di Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri. (2) Community Service, yaitu kegiatan pelayanan kepada komunitas/masyarakat berupa pemberian bantuan untuk kepentingan umum dalam upaya mengurangi terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat, misalnya untuk membantu korban bencana alam, pembangunan fasilitas umum, tempat ibadah, kesehatan masyarakat. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengadakan kegiatan Peduli Gizi 5.000 Balita sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan kesejahteraan khususnya pada bayi dibawah usia 5 tahun, Peduli Hepatitis di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah di Jawa Timur, dan pengobatan gratis, bedah rumah di Banyuwangi dan Jember sebagai upaya membantu warga dalam hal penyediaan fasilitas tinggal yang memadai, sarana ibadah dengan pembangunan musholla Nurul Hidayah di Sidoarjo, renovasi masjid Roudhotul Jannah Sidoarjo, pura Jala Sidhi Surabaya, jibelium HKBP Surabaya, baksos natal dan pembangunan musholla Baitus Syakur Surabaya. (3) Community Empowering, yaitu program-program yang memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian seperti pengembangan usaha kecil, pemberian keterampilan pendidikan, dan pelatihan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat yang dibantu menjadi masyarakat yang mandiri. Dengan melakukan pemberian beasiswa bagi yang kurang mampu dan siswa berprestasi, perbaikan gedung sekolah yang sudah tak layak pakai, pemberian fasilitas pendukung, seperti meja belajar, alat peraga, alat tulis, buku, rak buku, dan obat-obatan, serta mendirikan taman belajar untuk mencerdaskan bangsa melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Hal ini seperti yang dilakukan perusahaan di Rumah Pintar Jatim Park Malang. Pelatihan yang dilakukan adalah dengan membantu warga dalam hal meningkatkan keilmuan melalui pengajian rutin, Economics Events, seminar kewirausahaan serta meningkatkan pemberdayaan komunitas nelayan untuk memelihara lingkungan dan menciptakan peluang usaha baru di Dermaga & Pos Pantau Kawasan Mangrove dan membantu komunitas seni sebagai wujud melestarikan kebudayaan lokal seperti Komunitas Seni Reog Surabaya. (4) Pelestarian Alam, yaitu bantuan yang ditujukan untuk pelestarian alam, konservasi hutan, tanaman berupa penanaman pohon untuk mengantisipasi pemanasan global, serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terpeliharanya lingkungan yang bersih dan sehat. Implementasi Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2012 Pada tahun 2012 Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) atau Program Bina Lingkungan (PBL) yang dijalankan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dibentuk Kawasan Binaan dengan pengembangan komunitas dan kawasan budaya khas lokal melalui “Program Kawasan Bersinar, Bersih Lingkungannya, Benar Listriknya.” Dengan Program Kawasan Bersinar diharapkan menciptakan duta komunikasi dan kaderkader kawasan sadar berlistrik dengan benar. Di antara kelompok kegiatan CSR/PKBL yang telah dijalankan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tahun 2012 melalui Program Kawasan Bersinar, antara lain: (1) Pengembangan Hijau Bersinar, adalah pengembangan dan pelestarian kawasan hijau sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus persiapan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan di antara lain: Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder, Bersih Masal dan meningkatkan peran


15

serta masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan melalui gerakan menabung pada Bank Sampah Bina Mandiri, penyuluhan dan penertiban Instalasi Jaringan di kawasan distribusi maupun produksi, serta memberi papan nama kawasan hijau dan pengecatan pot tanaman. (2) Wirausaha Bersinar, adalah pengembangan komunitas dan mengedukasikan sumber daya manusia melalui ide inovatif sebagai upaya meningkatkan hasil karya dilakukan dengan mengadakan training untuk Wirausaha Bersinar bidang Multimedia seperti project pelatihan pembuatan film dokumenter, Wirausaha Token Listrik Pintar atau Listrik Prabayar seperti training Pelayanan dan Operasional, dan Wirausaha Bank Sampah Induk dengan melakukan training Produksi dan Pemasaran serta peningkatan fasilitas Bank Sampah Induk. (3) Duta Budaya Bersinar, adalah usaha untuk menjadikan kebudayaan Indonesia khususnya Jawa Timur hidup kembali melalui pemanfaatan yang produktif. Dengan dilakukan revitalisasi Pentas Reog dan Pentas Ludruk sebagai budaya asli Jawa Timur yang patut dikembangkan dan dilestarikan. (4) Pemberian Beasiswa Duta Muda Bersinar, pemberian bantuan dalam bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi, mengadakan Basic Training Info Listrik, dan mendirikan taman belajar. (5) Lansia Pro, program yang ditujukan kepada para lansia untuk memberdayakan lansia dalam suatu aktivitas yang produktif sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis lansia. Dengan diadakan pelatihan Lansia Produktif, olahraga bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya menyehatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (6) Training Centre, pemberian fasilitas sebagai pelatihan yang ditujukan kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dilakukan dengan merenovasi ruangan training centre, pembelian mebel air, pembelian komputer, dan alat training “Distributed Generating System.” (7) Renovasi Tempat Ibadah, membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana umum seperti renovasi Musholla Bawean sehingga memberi manfaat bagi komunitas di sekitarnya. Evaluasi Penerapan Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ditinjau dari segi kepatuhannya dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penerapan PKBL pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur belum sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketidaksesuaian penerapan PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dikarenakan sejak tahun 2010 tidak sepenuhnya merealisasikan Program Kemitraan, melainkan hanya Program Bina Lingkungan saja. Secara umum, kendala yang dialami PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam penerapan Program Kemitraan, yakni sebagai berikut: (1) Masih adanya Mitra Binaan yang menunggak angsuran pinjaman. Sehingga adanya tunggakan angsuran atau kredit macet tidak dapat dihindari. (2) Banyaknya piutang tak tertagih tersebut sangat mempengaruhi arus kas unit PKBL sehingga manajemen memutuskan untuk meniadakan Program Kemitraan. (3) Kurangnya koordinasi antara Unit PKBL pusat dengan penanggungjawab PKBL wilayah yang ditunjuk, terkait dengan pembinaan dan pengawasan Mitra Binaan. (4) Sebagai perusahaan non-bank, merasa masih minim kemampuan dalam analisa pinjaman, sehingga yang diupayakan saat ini adalah dengan mengunjungi langsung calon Mitra Binaan untuk melihat kesesuaian antara datadata yang dikirimkan dengan kenyataan di lapangan. Adapun upaya yang dapat meminimalisir adanya kredit macet adalah sebagai berikut: (1) Unit PKBL PT PLN (Persero) dapat membentuk tim Sub-Unit PKBL di beberapa kantor pembina, dengan anggota yang tidak merangkap jabatan sebagai karyawan operasional perusahaan, sehingga diharapkan bisa lebih fokus terhadap pembinaan, pengembangan, maupun pengawasan Mitra Binaan. Alternatif lainnya adalah Sub-Unit PKBL dapat dibentuk di wilayah yang sulit dari jangkauan Unit PKBL pusat sebagai tim


16

pengawas utama. (2) Meningkatkan kemampuan staf Unit PKBL dalam menganalisa kelayakan calon Mitra Binaan, memberi pelatihan dan pembinaan pada Mitra Binaan yang telah ada, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus berkaitan dengan hal tersebut. Di samping itu, jika keberadaan koordinator PKBL dari kantor divisi tetap merangkap jabatan sebagai karyawan, alternatif yang dapat ditawarkan adalah koordinator PKBL divisi tersebut dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun LSM yang lebih kompeten dalam memberi pelatihan dan pembinaan. Misalnya, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah setempat. Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Anggaran

2011 Rp 1.500.000.000

2012 Rp 2.147.575.000

Realisasi

Rp 1.475.509.800

Rp 2.129.833.000

Persentase (%)

98,36%

99,17%

Sumber: Bagian Akuntansi PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jatim

Pada tabel 1 menunjukkan anggaran untuk PKBL di tahun 2012 meningkat daripada tahun 2011, hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan anggaran atas PKBL yang mengindikasikan suksesnya program CSR khususnya Bina Lingkungan di tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011. Meskipun di lihat dari Program Kemitraan yang sudah tidak dijalankan lagi sejak tahun 2010. Besaran anggaran yang diterima PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam RUPS. Evaluasi Pelaporan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ditinjau dari segi pelaporan, bentuk laporan keuangan PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL dan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing BUMN Pembina. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara khusus membuat laporan terpisah yang berisi mengenai deskripsi-deskripsi kegiatan sosialnya beserta dengan pencapaian-pencapaiannya, sebagai bentuk pengungkapan atas kegiatan Corporate Social Responsibility-nya. Laporan keuangan PKBL tersebut merupakan laporan konsolidasi (gabungan) dari unit pembina seluruh wilayah di Indonesia. Laporan konsolidasi yang memuat semua pertanggungjawaban CSR PT PLN (Persero) secara keseluruhan, namun tetap disajikan terpisah dari laporan keuangan PT PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan PSAK No. 1 paragraf kesembilan mengenai adanya laporan tambahan yang dapat disusun oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi mereka. Pelaporan dan Pengungkapan PKBL Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Per-05/MBU/2007, PT PLN (Persero) melakukan pembukuan atas anggaran dana PKBL pada RKA, serta pembukuan penggunaan dana dan pelaksanaan PKBL secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Laporan kegiatan disusun secara berkala, setiap tiga bulanan dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada Menteri BUMN.


17

Keberadaan laporan ini, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN, lebih utama lagi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan atas aktivitas sosialnya. Pertanggungjawaban ini sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi prinsip Good Corporate Governance, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibility, sehingga perusahaan menjadi Good Corporate Citizen. Laporan Keuangan PKBL ini merupakan bentuk dari akuntansi sosial yang diukur berdasarkan pendekatan biaya yang dikeluarkan. Jenis-jenis Laporan Keuangan PKBL yang disusun terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang nantinya juga akan di audit oleh auditor yang ditunjuk perusahaan dalam RUPS. Laporan CSR PT PLN (Persero) Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Paragraf kesembilan mengenai adanya laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, PT PLN (Persero) juga memiliki laporan tambahan yang disajikan terpisah dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan tersebut berupa Laporan Corporate Social Responsibility (CSR). Sejak tahun 2007, perusahaan menaruh perhatian adanya laporan tambahan tersebut sebagai bentuk pengungkapan kepada pemangku kepentingan dan publik atas kegiatan tanggung jawab sosialnya. Dalam Laporan CSR ini, perusahaan mengungkapkan segala bentuk perhatian sosialnya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dengan konsep dasar dari CSR itu sendiri, yaitu kinerja bisnis, sosial, dan lingkungan. Laporan ini bersifat kualitatif, berupa narasi yang memberikan gambaran-gambaran mengenai PT PLN (Persero) sebagai sebuah Perusahaan, sepak terjang perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, budaya, prinsip, pencapaian perusahaan selama periode pelaporan, berupa ringkasan kinerja perusahaan, harapan-harapan yang ingin dicapai perusahaam untuk periode kedepan, dan yang paling utama adalah penerapan CSR itu sendiri. Tujuan dari adanya laporan tambahan ini bagi PL PLN (Persero) adalah: (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada Pemangku Kepentingan. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang memegang peranan penting dan mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam rencana strategis perusahaan. (3) Sebagai sumber informasi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan Corporate Social Responsibility. (4) Sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sustainability Report PT PLN (Persero) Pada tahun 2010, merupakan kali pertama PT PLN (Persero) membuat Sustainability Report sebagai bentuk penerapan Akuntansi Sosial. Laporan ini serupa dengan Laporan CSR yang disusun perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi yang disajikan berfokus pada tiga aspek, yaitu: (1) Ekonomi, perusahaan tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk tetap beroperasi dan berkembang dengan memberi pinjaman/kredit dengan bunga ringan khususnya kepada usaha kecil dan menengah; (2) Sosial, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dengan mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pemberian beasiswa, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan; (3) Lingkungan, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Ketiga aspek tersebut sesuai dengan prinsip dasar CSR perusahaan, yang ingin menciptakan keselarasan antara kinerja bisnis, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari adanya Sustainability Report PT PLN (Persero) tentunya tidak jauh dari tujuan Sustainability Report itu sendiri, yakni berkaitan dengan tujuan perusahaan dalam mencapai Sustainability Development sehingga perusahaan berharap bahwa bisnis yang


18

dijalankan akan berlangsung terus menerus (going concern). Konsep penyajian laporan tambahan ini juga telah mencakup prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan standar dalam menyajikan sebuah laporan. Sistematika dari Sustainability Report PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut: (1) Pengantar, dalam menyajikan Laporan CSR, perusahaan selalu mengusung tema yang berbeda di setiap tahunnya. Tema ini disesuaikan dengan tujuan dan pencapaian PLN selama periode pelaporan. Pada tahun pertamanya dalam membuat Sustainability Report, perusahaan mengusung tema “Electrical for a Better Life”. Bagian pengantar ini akan menyajikan cover story atau ulasan mengenai tema yang diusung perusahaan dalam laporan tersebut. (2) Tinjauan Utama, bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan indikatorindikator kinerja yang menunjukkan gambaran kegiatan sosial perusahaan, yaitu terdiri dari sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam Sustainability Report PT PLN (Persero), pada bagian ini dijelaskan pencapaian-pencapaiannya di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial selama periode pelaporan. (3) Profil Perusahaan, pada bagian ini dijelaskan gambaran umum mengenai perusahaan, lini bisnis, Visi dan Misi, keunggulan-keunggulan perusahaan, serta prinsip-prinsip dan budaya yang diterapkan di perusahaan. (4) Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), berisi penjelasan-penjelasan mengenai tata kelola perusahaan yang diterapkan PT PLN (Persero) mengacu pada parameter GCG yang dikeluarkan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan Komite Nasional GCG (KN-GCG) yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. KEP-117.M-MB/2002 tertanggal 1 Agustus 2002. Selain itu, pada bagian ini juga dijabarkan mengenai struktur tata kelola perusahaan tersebut. (5) Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dan Pengembangan Masyarakat. Bagian ini merupakan pengungkapan lebih mendetail mengenai indikator kinerja perusahaan. Dalam laporan ini yang diungkapkan perusahaan, yaitu mengenai pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) khususnya di lingkungan proyek, karena sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kelistrikan PT PLN (Persero) tidak terlepas dari program ini, sehingga perusahaan memiliki perhatian khusus atas pencapaian program K3L. Manfaat atas Penerapan Corporate Social Responsibility Manfaat yang dirasakan PLN atas implementasi CSR melalui PKBL, antara lain: (1) Licence to operate, kegiatan operasional perusahaan, khususnya di lokasi instalasi tentunya tidak akan terlepas dari adanya interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya CSR ini meminimalisasi adanya aksi dari masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan, yang tentunya juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab; (2) Memperkenalkan PLN untuk lebih dekat dengan masyarakat; (3) Meningkatkan kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas atas kinerja PLN; (4) Sarana untuk pemasaran, melalui kegiatan CSR ini masyarakat akan semakin mengenal PT PLN (Persero), sehingga citra positif perusahaan akan terbangun; (5) Sebagai win-win solution bagi mitra binaan melalui Program Kemitraan, dan bagi karyawan khususnya karyawan proyek karena lini bisnis PLN merupakan lini bisnis yang Padat Karya, mampu menyerap karyawan dalam jumlah besar; (6) Terhindar dari sanksi atas kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) Penerapan Corporate Social Responsibility PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-


19

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Karena sejak tahun 2010 tidak merealisasikan Program Kemitraan melainkan hanya Program Bina Lingkungan; (2) Realisasi terhadap anggaran PKBL di tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya Program Bina Lingkungan; (3) Pelaksanaan PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama 2 tahun terakhir dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari realisasi kegiatan yang hampir mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan; (4) Laporan Keuangan PKBL yang dibuat oleh Unit PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, yaitu terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan aktivitas Distribusi, Laporan Konsolidasi Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan; (5) Sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada stakeholder, PT PLN (Persero) juga menyusun Laporan CSR (2007-2012) dan Sustainability Report (2010) untuk mengungkapkan berbagai macam kegiatan sosial. Saran Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan evaluasi, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti antara lain: (1) Agar dibentuk dan disusun kembali rencana kegiatan maupun anggaran untuk program Kemitraan di tahun-tahun mendatang, sehingga keseluruhan pelaksanaan PKBL dapat menjadi satu keutuhan seperti program yang diwajibkan oleh peraturan terkait; (2) Mengoptimalkan rencana kegiatan dengan realisasi anggaran agar tepat guna dan tepat sasaran pada masing-masing obyek PKBL dan diiringi monitoring dan evaluasi dari masing-masing unit pelaksanaan program tersebut; (3) Sehubungan dengan beberapa kendala yang dialami Unit PKBL PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Kemitraan, Unit PKBL perusahaan harus meningkatkan pengendalian internalnya dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Unit PKBL pusat dengan koordinator PKBL kantor pembina karena hal ini akan berpengaruh pada sistem Pengawasan Mitra Binaan hingga kolektibilitas pinjaman; (4) Meningkatkan layanan terhadap publik agar kepercayaan stakeholder tetap terjaga, baik dengan diadakannya PKBL maupun tidak; (5) Menggunakan jasa Auditor Eksternal untuk menilai Sustainability Report agar kegiatan sosial perusahaan yang disajikan dapat mudah dimengerti apakah kegiatan tersebut termasuk indikator yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dan yang paling utama adalah untuk memenuhi prinsip-prinsip kualitas pelaporan menurut Sustainability Report Guidelines. DAFTAR PUSTAKA Deegan, C. 2002. An Examination of the Corporate Social and Environmental Discloure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, No. 3: 312-343. Elkington, J. 1997. Cannibals with Fork: The Triple Button Line of 21st Century Bussiness. Oxford, Ux K: Capstone. Fukuyama, F. 2002. The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekontruksi Tatanan Sosial. Yogyakarta: Qalam. Hadi, N. 2011. Corporate Social Responsibility. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. http://www.bumn.go.id http://www.iso.org http://www.pln.co.id http://www.wbcsd.org Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1. Jakarta: Salemba Empat. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-234/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.


20

Laksmono, B. S. dan E. Suhardi. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta: Samudra Biru Nursahid, F. 2006. Tanggung Jawab Sosial BUMN. Depok: Piramedia. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. _______________. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). _______________. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satria. 2008. Definisi atau Pengertian Modal Sosial. http://id.shvoong.com/socialsciences/economics/2180523-definisi-atau-pengertian-modal-sosial/#. Diakses tanggal 14 November 2012. Suharto, E. 2005. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. Bandung: Refika Aditama. _______________. 2006. Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Refika Aditama. Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik: Fascho Publishing. Yin, R. K. 2011. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ●●●

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI MODAL SOSIAL PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM SURABAYA

Recommend Documents