55
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN TAX PLANNING PADA PT. PLN (PERSERO) MALANG Defia Nurbatin dan Sinta Ratika STIE Indocakti Malang Abstrak :This study examines how CSR can reduce the tax to be paid by PT. PLN (Persero) Malang area, but it does not conflict with the tax laws. This thesis aims to identify and observe the relationship of CSR to the tax paid by PT. PLN (Persero) Malang area. From the data analysis has been done on the PT. PLN (Persero) Malang area, the conclusions that can be drawn most of the CSR program PT. PLN (Persero) Malang area is in the field of community development and partnership programs are mostly not included in the fee may be deducted from gross income. The same thing happened in the financial statements. PLN (Persero) Malang area where the cost of CSR to employees there are positive tax corrections departments such as clothing, health care, replacement housing assistance (BPFP), spiritual coaching, culture and sport for the employee, the death or funeral assistance, pension preparation period (MPP), early retirement, others - other expenses outside of the business, contribution of community development and partnership programs.The conclusion of this thesis is the implementation of appropriate CSR will bring positive implications reduced taxes to be paid without violating tax laws and the rules of GAAP. CSR into an expense for the company and a component of a deduction against gross income so as to minimize the tax to be borne by the company. With tax planning, tax savings can be obtained at PT. PLN (Persero) Malang area in 2011 amounted to Rp 488,109,573.00 Keywords: Corporate Social Responsibility, Tax Planning PENDAHULUAN CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau sebagai suatu komitmen yang dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawab kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib dan bahkan menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan pengungkapan laporan CSR. Hal ini diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; dan (3) Perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Kusumadilaga, 2010). Terkait aspek perpajakan, kebijakan CSR memerlukan kajian lebih mendalam dalam penerapannya, karena kebijakan CSR yang diterapkan oleh Perseroan bisa dalam berbagai bentuk program kerja. Bentuk program yang dipilih oleh perusahaan akan menimbulkan masalah tersendiri di aspek perpajakannya, baik aspek Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Namun, tidak semua item dalam indikator pengungkapan CSR dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses). Peraturan yang memuat deductible expense tersebut terdapat dalam Undang–Undang no. 36 tahun 2008 pasal 6 selanjutnya Mahkamah Kontitusi (MK) dalam putusannya pada tanggal 15 April 2009 adalah sinergi antara pasal TJSL
56 (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dengan UU pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosial sebagai biaya. Biaya kategori sumbangan sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial, Sumbangan fasilitas pendidikan dan Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu usaha untuk merekayasa agar beban pajak menjadi seoptimal mengkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Perencanaan pajak dilakukan terutama dengan melakukan telaah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan celah-celah aturan perpajakan tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Dalam melakukan tax planning beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) memahami ketentuan perpajakan; (2) mempertimbangkan cost dan benefit dari perencanaan pajak yang dilakukan; (3) memahami bidang usaha dan keadaan industri suatu bisnis yang digeluti; dan (4) melakukan perencanaan pajak dengan itikad yang baik. (Ika, 2004 dalam Syachbrani, 2011). Penelitian lebih lanjut yang dilakukan Irawan (2008), mengungkapkan dalam indikator kemasyarakatan, item CSR berupa pemberian beasiswa merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan. Namun dalam hal sumbangan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan kesehatan tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan. Dalam hal ini peneliti masih menggunakan UU no. 17 tahun 2000
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Syachbrani (2011) yang mengungkapkan akun–akun natura dan kenikmatan untuk karyawan pada PT. Media Fajar yakni makanan dan minuman yang diberikan dalam bentuk kupon makan, pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), pendidikan dalam bentuk pengikutsertaan karyawan pada pelatihan – pelatihan dan seminar – seminar, pakaian dan perlengkapan untuk keselamatan kerja, dan selanjutnya pakaian seragam dapat dijadikan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto oleh perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gloritho (2009) pada PT. XYZ yang mengungkapkan bahwa perencanaan pajak untuk biaya entertainment, promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan berpengaruh terhadap pajak badan sebesar 22,50% (tax saving). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menganalisis CSR dan kaitannya dengan pajak yang dibayarkan PT. PLN (Persero) Malang sebagai upaya tax planning. TINJAUAN PUSTAKA Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Magnan & Farrel (2004) dalam Saputri (2010) mendefinisikan CSR sebagai ”A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest”. Definisi tersebut menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang sosial bertanggung jawab. Berdasarkan hasil survey mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan,
57 merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden. Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan (Suharto, 2008): 1) Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. 2) Human resources. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interview, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja. 3) License to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ”ijin” atau ”restu” bisnis. 4) Risk management. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan.
Pengaruh Pajak terhadap Kegiatan Perusahaan Menurut Smith dan Skousen dalam Syachbrani (2011) bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada Pemerintah. Oleh karena itu, besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal cash flow perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau tax saving dan penghindaran pajak atau tax avoiadance. Zain (2008) dalam Syachbrani (2011) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoiadance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.
Kerangka Berpikir Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Laporan Corporate Social Responsibility: a. Social b. Environment
c. Economic
Tax Planning berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 a. Deductible Expenses
b. Non-Deductible Expenses Koreksi Fiskal: a. Laporan Keuangan Komersial (CSR)
b. Laporan Keuangan Fiskal Gambar 1. Kerangka Berpikir
58 Berdasarkan kerangka pikir tersebut disusun kerangka konseptual pemikiran sebagai berikut: a. Social b. Environment c. Economic
Deductible Expenses
Koreksi Fiskal Non-Deductible Expenses Gambar 2 : Kerangka Konseptual Penelitian
Penelitian ini, pengungkapan CSR di ukur dengan indeks GRI guidelines (Global Reporting Index) dari Global Reporting Initiative yang merupakan lembaga untuk mempromosikan standar yang diciptakan dengan memberi arahan bagi perusahaanperusahaan dalam menerbitkan laporan berkelanjutan tentang tanggung jawab sosialnya. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka pelaporan GRI mengandung isi bersifat umum dan sektor yang bersifat spesifik, yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja berkelanjutan dari sebuah organisasi. Pelaporan GRI terdiri dari 3 kategori, yaitu social, environmental dan economic. Berdsarkan tiga kategori tersebut tentunya akan menimbulkan biaya tersendiri yang akan dipengaruhi oleh UU PPH no.36 tahun 2008 yang akan mengklasifikasikan biaya tersebut masuk kedalam kategori deductible ataukah non deductible. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada koreksi fiskal perusahaan. Jika perusahaan memilih program CSR yang termasuk kedalam kategori deductible, maka akan mengurangi pajak perusahaan. Namun jika sebaliknya maka tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Causal. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah - masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau prosedur (Indriantoro dan Supomo, 2002: 26). Penelitian causal merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi – konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta secara masuk akal sebagai faktor– faktor penyebabnya (Indriantoro dan Supomo, 2002: 27). Metode Analisa Data Prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui implementasi kebijakan CSR yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) area Malang dengan menggunakan indeks pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Setelah mengetahui implementasi kebijakan CSR yang dilakukan perusahaan, kemudian dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokan kategori CSR yang menjadi deductible expenses dan non deductible expenses. 3. Menganalisis koreksi pajak yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) area Malang. 4. Melakukan analisis koreksi pajak berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan Komersial (rincian biaya) PT. PLN (persero) area Malang
59 5. Melakukan perencanaan pajak terkait biaya CSR sebagai Laporan CSR pada PT. PLN (persero) area Malang. 6. Mendeskripsikan hasil penelitian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlakuan PPh (UU No.36 Tahun 2008) terhadap Beban CSR Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengungkapan laporan corporate social responsibility (CSR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PT PLN (Persero) area Malang memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menerapkan PKBL yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil selanjutnya disebut PK adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Adapun dana PK bersumber dari: Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%, Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Klasifikasi biaya CSR PT. PLN (persero) area Malang menurut deductible expenses dan non-deductible expenses berdasarkan UU PPH no. 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1) Deductible Expenses Biaya CSR yang dapat mengurangi penghasilan bruto PT. PLN (persero)
berdasarkan UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 6 yaitu dana hibah untuk pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pelatihan karyawan, pengelolaan pelanggan, tunjangan daerah, tunjangan kompetensi, tunjangan posisi, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, tunjangan hari raya, tunjangan untuk kesetiaan kerja atau winduan, pesangon pegawai pensiun normal, bonus atau intensif, dan imbalan kerja semesteran (menurut prestasi karyawan). 2) Non-deductible Expenses Biaya CSR yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto PT. PLN (persero) berdasarkan UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 9 yaitu Pakaian dinas, perawatan kesehatan, bantuan pengganti fasilitas perumahan (BPFP), pembinaan spritual, budaya dan olahraga untuk karyawan, bantuan kematian atau pemakaman, masa persiapan pensiun (MPP), pensiun dini, lain – lain dalam beban di luar usaha, sumbangan community development dan Program Kemitraan. Analisis koreksi pajak PT. PLN (persero) area Malang Dari hasil evaluasi terhadap biaya – biaya yang ada di dalam laporan keuangan ditemukan beberapa koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal perusahaan, antara lain: a) Dalam beban kepegawaian, perusahaan melakukan koreksi positif atas beban pakaian dinas pada tahun 2008 sebesar Rp. 277.000.000,- pada tahun 2009 sebesar Rp. 261.000.000,- pada tahun 2010 sebesar Rp. 258.311.309,- dan selanjutnya untuk tahun 2011 PT. PLN (persero) area Malang tidak mengeluarkan biaya untuk pakaian dinas. b) Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas pemberian fasilitas perawatan kesehatan pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.159.314.073,pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.094.606.274,pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.652.810.928,dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.354.791.823,-
60 c) Dalam beban kepegawaian, PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas biaya konsumsi pada tahun 2008 sebesar Rp. 879.723.516,- pada tahun 2009 sebesar Rp. 512.303.452,- pada tahun 2010 sebesar Rp. 631.507.508,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 547.646.469,d) PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas PPh pasal 21 hanya pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 2.948.278.627 karena PT. PLN (persero) area Malang menanggung PPh pasal 21 karyawannya. e) PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas biaya rupa – rupa pegawai pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.516.528.935,- pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.262.118.898,- pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.646.829.260,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.343.333.779,-. f) PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas biaya listrik, gas, rumah dinas dan tempat peristirahatan hanya pada tahun 2008 dan 2009 yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 456.192.519,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 800.529.090,g) PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas biaya penyisihan material pada tahun 2008 sebesar Rp. 27.080.427,pada tahun 2009 sebesar Rp. 13.883.964,pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.281.649,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 65.864.283,- . h) Dalam beban administrasi, PT. PLN (persero) area Malang melakukan koreksi positif atas biaya penyisihan piutang. Hal ini disebabkan karena peraturan perpajakan tidak mengenal adanya penyisihan piutang, sehingga penyisihan piutang pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.772.157.747,- pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.057.147.989,- pada tahun 2010 sebesar Rp. 61.599.089,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 461.916.478,- harus dikoreksi positif. Analisis Koreksi Pajak berdasarkan penelitian
Terdapat beberapa perbedaan antara koreksi pajak yang dilakukan PT. PLN (persero) area Malang dengan koreksi pajak oleh peneliti berdasarkan UU PPH no. 36 tahun 2008. Perbedaan koreksi pajak tersebut adalah sebagai berikut: a) PPh pasal 21 Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, akun PPh pasal 21 hanya dilakukan pada tahun 2011 saja sedangkan PPh pasal 21 tahun sebelumnya tidak terdapat nominalnya (kosong). b) Bantuan pengganti fasilitas perumahan (BPFP) Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, akun Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP) pada rincian biaya kepegawaian tidak dimasukkan sebagai koreksi positif. Menurut peneliti, akun tersebut seharusnya masuk dalam daftar koreksi positif karena merupakan natura atau kenikmatan yang diterima pegawai. c) Biaya rupa – rupa pegawai Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, nominal akun biaya rupa – rupa pegawai tidak dipisahkan. Menurut peneliti, seharusnya nominal akun tersebut dapat dipisahkan sesuai dengan tujuannya masing – massing karena terdapat salah satu bagian dari akun biaya kepegawaian lain – lain yang tidak perlu di koreksi positif yaitu imbalan kerja semesteran. Biaya tersebut adalah biaya untuk pegawai yang memiliki prestasi pada pekerjaannya dan termasuk ke dalam hadiah prestasi dan dapat dikenakan PPH 21 untuk karyawan karena menambah penghasilan karyawan. d)
Sumbangan Community Development (COMDEV) Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, akun sumbangan
61 Community Development (COMDEV) pada rincian beban diluar usaha tidak dimasukkan sebagai koreksi positif. Menurut peneliti, akun tersebut seharusnya masuk dalam daftar koreksi positif karena sumbangan Community Development (COMDEV) merupakan penggantian rugi akibat para peminjam atau debitur pada Program Kemitraan yang tidak bertanggungjawab dan sumbangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena bukan termasuk kedalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang tertera pada UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 6. Lain – lain dari biaya usaha lainnya Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, akun lain – lain pada biaya usaha lainnya tidak termasuk kedalam koreksi positif perusahaan. Dimana akun tersebut terdiri atas berbagai macam biaya yang salah satunya adalah sumbangan. Tidak semua sumbangan dapat dikatakan sebagai deductible expense seperti yang tertera pada UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 6. Maka semestinya perusahaan memilah milah nominal di antara akun tersebut agar diketahui mana yang deductible expense maupun yang bukan merupakan deductible expense. e)
f)
Biaya listrik, gas dan air Perbedaan koreksi pajak yang terjadi yaitu pada koreksi pajak perusahaan, biaya listrik, gas dan air merupakan biaya yang termasuk koreksi pajak perusahaan. Semestinya biaya tersebut tidak perlu dilakukan koreksi positif karena merupakan biaya administrasi yang termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan karena termasuk kedalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang tertera pada UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 6. Perencanaan Pajak terkait beban CSR pada PT. PLN (persero) area Malang
Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk perencanaan pajak beban CSR pada PT. PLN (persero) area Malang yakni mengubah jenis biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal dapat diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. PLN (persero) area Malang adalah sebagai berikut: a)
Pakaian Dinas Perencanaan pajaknya adalah dengan cara memberikan tunjangan keselamatan kerja karyawan. Agar para karyawan mendapatkan perlindungan dari pekerjaan yang mereka lakukan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sesuai dengan Undang – undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a, yang menyatakan bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan, limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Perencanaan pajak lainnya yaitu dengan mengklasifikasikan pakaian dinas dengan pakaian seragam untuk karyawan yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti seragam satpam. Pakaian dinas merupakan pakaian karyawan pada umumnya yang tidak dapat dijadikan sebagai deductible expenses, lain halnya dengan seragam untuk satpam atau pekerja lapangan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan pekerja) dapat dijadikan sebagai deductible expenses. b)
Perawatan Kesehatan Fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. Perencanaan pajakyang dapat dilakukan agar
62 perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada masing – masing karyawan harus diberikan tunjangan pengobatan tersebut. Perencanaan pajak lain yang dapat digunakan adalah pemberian premi asuransi untuk karyawan.premi yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a, pembayaran tersebut dapat dibebankan dalam Penghasilan Kena pajak Perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut keputusan Direktur Jendral Keuangan Nomor KEP- 281/PJ/1998 tentang objek PPH pasal 21 adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. c)
Bahan Makanan dan Konsumsi Biaya bahan makanan dan konsumsi dalam hal ini menurut pegawai akuntansi PT. PLN (persero) area Malang adalah untuk kepentingan tamu dan dalam acara – acara tertentu untuk karyawan. Dalam hal ini biaya tersebut dapat dikatakan biaya entertain dan perusahaan harus membuat daftar nominatif agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. d)
Sumbangan Community Development Sumbangan Community Development (COMDEV) merupakan penggantian rugi akibat para peminjam atau debitur pada Program Kemitraan yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu biaya tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Semestinya kerugian dana program kemitraan tersebut tidak dapat dibebankan kepada PT. PLN (persero) area Malang karena dapat menimbulkan kerugian bagi PT. PLN (persero) area Malang. Oleh sebab itu, sebaiknya sistem atau prosedur pemberian dan pengawasan terhadap program kemitraan dapat ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan kerugian. Perencanaan pajak lain terkait sumbangan Community Development (COMDEV) tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
biaya CSR yang dapat dikatakan sebagai deductible expenses seperti sumbangan fasilitas pendidikan, beasiswa, pembangunan infrastuktur sosial maupun pembinaan olahraga yang tentunya ketentuan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah. e) Lain – lain dari biaya usaha lainnya Akun Lain – lain dari biaya usaha lainnya terdiri atas berbagai macam biaya yang salah satunya adalah sumbangan. Tidak semua sumbangan dapat dikatakan sebagai deductible expense seperti yang tertera pada UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 6. Maka semestinya perusahaan memilah milah nominal di antara akun tersebut agar diketahui mana yang deductible expense maupun yang bukan merupakan deductible expense. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan perencanaan pajak yang dilakukan PT. PLN (persero) Malang, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagian besar program CSR PT. PLN (persero) area Malang adalah dalam bidang bina lingkungan dan program kemitraan yang sebagian besar belum termasuk ke dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal yang sama juga terjadi pada laporan keuangan PT. PLN (persero) area Malang dimana biaya CSR untuk pegawai masih terdapat koreksi pajak yang bersifat positif seperti Pakaian dinas, perawatan kesehatan, bantuan pengganti fasilitas perumahan (BPFP), pembinaan spritual, budaya dan olahraga untuk karyawan, bantuan kematian atau pemakaman, masa persiapan pensiun (MPP), pensiun dini, lain – lain dalam beban di luar usaha, sumbangan community development dan program kemitraan. Saran 1. Sebaiknya sumbangan community development (COMDEV) di alokasikan ke
63 beban CSR lainnya yang dapat menjadi pengurang pajak PT. PLN (persero) area Malang untuk tahun selanjutnya. 2. Untuk prosedur atau pengawasan terhadap Program Kemitraan harus memiliki kebijakan sendiri untuk meminimalkan kerugian yang terjadi di PT. PLN (persero) area Malang. DAFTAR PUSTAKA Gloritho. 2009. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan. Universitas Gunadarma: Jakarta. Indriantoro N. dan Supomo B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE: Yogyakarta. Irawan, R. 2008. Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan Di Indonesia. Unika Widya Mandala: Surabaya. Saputri, Nurmaya. 2010. Analisis Corporate Social Responsibility Sebagai Pembentuk Citra Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pt Fast Food Indonesia Di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Semarang. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Biro peraturan perundang- undangan bidang perekonomian dan industri. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung Suharto, E. 2008. Corporate Social Responsibility: What is and Benefits For Corporate. Makalah disampaikan dalam seminar dua hari CSR: strategy, management and leadership, intipesan di
hotel Aryaduta Jakarta. Jakarta, 13-14 February 2008. _________. 2008. Menggagas Standar Audit Program CSR. Makalah disampaikan dalam 6th Round Table Discussion, Asosiasi Auditor Internal (AAI) di Financial Club Jakarta. Jakarta, 27 Maret 2008. Syachbrani, W. 2011. Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT. Media Fajar. Universitas Hasanuddin: Makassar. Sistem Informasi CSR. 2008. Detail CSR PT. PLN (persero) Area Malang, (Online), www.CSRjatim.org, tanggal 10 Mei 2012. Sistem Informasi CSR. 2009. Detail CSR PT. PLN (persero) Area Malang, (Online), www.CSRjatim.org, tanggal 10 Mei 2012. Sistem Informasi CSR. 2010. Detail CSR PT. PLN (persero) Area Malang, (Online), www.CSRjatim.org, tanggal 10 Mei 2012. PT. PLN (persero) Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik. 2011. CSR, (Online), www.pln.co.id, tanggal 10 Mei 2012. Wahyudi, I dan Azheri, B. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. In – Trans Publising: Malang.
