IKHTISAR EKSEKUTIF. Pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. melaksanakan 11 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran

Laporan Kinerja Bappeda Kab. HSS Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 11 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.8.239.942.837,-meliputi

belanja

langsung

sebesar

Rp.

5.633.781.900,-dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.606.190.937,.Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 4.450.230.752,-. atau 79% dan realisasi fisik sebesar 99,8%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis dan adanya kegiatan yang tidak terealisasikan anggaran dananya walaupun untuk realisasi fisik telah dilaksanakan. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 5 (lima) indikator kinerja , dengan capaian 100% . Dalam pelaksanaan ketugasannya, Bappeda masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang

akurat

sebagai

referensi

dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah dan juga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, walaupun dalam capaiannya lebih dari 100%

karena

pelaksanaan penyusunan dokumen anggaran, KUA dan PPAS yang sudah 1


konsisten, tetapi setelah sampai pada dokumen pelaksana anggaran pada dinas pengelola keuangan seringkali terjadi perbedaan. Sehingga tugas Bappeda kedepan perlu melaksanakan dan mengagendakan tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang konsisten dan tepat sasaran. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas

perwujudan

kewajiban

kinerja suatu

instansi instansi

pemerintah

merupakan

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

dalam 3


melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan koordinasi, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

indikator

kinerja

sasaran

strategis,

indikator

kinerja

program/kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada periode tahun 2015 dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Kemudian dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itulah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Laporan Kinerja Tahun 2015.

4


1.2

TUJUAN PENYUSUNAN Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi

kepada

pihak-pihak

yang

memberi

mandat

atau

amanah, sebagai perwujudan salah satu kewajiban tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik dan juga bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. 1.3 DASAR HUKUM 1. Tap. MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. 2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. 3. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5


1.4

GAMBARAN UMUM SKPD Sejak Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.

Hulu

Sungai

Selatan

mulai

menerapkan

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Daerah berbasis website dengan 3 (tiga) sistem aplikasi yaitu E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev, kemudian pada tahuh 2015 kembali membangun sistem aplikasi untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu E-Database dan E-Lakip. Dengan diterapkannya 3 (tiga) sistem ini dan ditambahn dengan 2 (dua) sistem baru diharapkan sistem dan dokumen dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaporan dapat terencana dan tertata dengan baik. E- Planning yang digunakan saat ini adalah sistem informasi perencanaan yang memandu untuk melakukan proses perencanaan secarain teraktif. Interaktif yang dimaksud adalah proses penyampaian usulan dari kecamatan ke SKPD dilakukan melalui e-planning, Renja SKPD dengan lokasidi kecamatan akan dilihat secara realtime oleh admin kecamatan,

selain

itu

sistem

ini

juga

dapat

dimanfaatkan

saat

Musrenbang di Kecamatan maupun Musrenbang di Kabupaten karena berita acara terdapat dalam sistem. Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah

(E-

Budgeting) KabupatenHulu Sungai Selatan adalah sistem yang dibangun dalam rangka penyusunan PRA-RKA dan PPAS secara online yang terkoneksi

langsung

dengan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah (E-Planning) KabupatenHulu Sungai Selatan. 6


E-Monev adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan program/kegiatan, yang semula dikerjakan secara manual beralih ke suatu proses menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan sistem monitoring dan evaluasi yang baik. E-Database

adalah

Sistem

informasi

database

perencanaan

pembangunan dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan

pengelolaan

pembangunan

melalui

(management) pemanfaatan

data

dan

teknologi

informasi

IT

dalam

data proses

penyelenggaraan pemerintahan. Dan terakhir E-Lakip/Lkj adalah sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dirancang untuk memudahkan dalam penyusunan LAKIP yang nantinya dapat bertujuan dalam: 

Mengukur kinerja SKPD



Mewujudkan akuntabilitas selaku SKPD.



Pelaporan



Dan berbagai tujuan lainnya.

Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini diharapkan proses perencanaan dari tingkat bawah (bouttom up) sampai dengan perencanaan strategis dari atas (top down) dapat

terekam dengan baik

dalam system dan proses perencanaan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi Bappeda Kab. Hulu Sungai Selatan dapat

terwujud

dan

juga

dapat

menjadi 7


model/contohuntukSatuanKerjaPerangkat

Daerah

(SKPD)

lain

untuk

mulai menggunakan teknologi berbasis web untuk peningkatan kinerja di satuan kerja masing-masing. Berikut digambarkan 3 (tiga) sistem yang sekarang sudah diterapkan di BappedaKab.Hulu Sungai Selatan. Tabel 1.1 SistemPerencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)

8


Tabel 1.2 SistemPenganggaran Pembangunan Daerah (E-Budgeting)

Tabel 1.3 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah (E-Monev)

9


Tabel 1.4 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.5

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan

Daerah

Kabupaten

tentang

Hulu Sungai

Selatan

Nomor

30

Tahun

2007

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 10


Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Unsur-unsur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Nomor 2). Pembangunan

Daerah terdiri dari : 1. Bagian Sekretariat, yang terdiridari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Perencanaan. 3) Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Ekonomi. 1) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi; 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal dan UKM. 3. Bidang Sosial dan Budaya. 1) Sub Bidang Sosial. 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Budaya. 4. Bidang Fisik dan Prasarana. 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana. 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 5. Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan. 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan. 11


2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. 1.6

SISTEMATIKA PENULISAN Laporan

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN. Menyajikan

penjelasan

umum

tentang

organisasi

dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic isuued) yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BAB II : PERENCANAAN KINERJA. Menyajikan ringakasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA. Menyajikan 2 sub bagian yang terdiri dari Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014. Pada sub bagian Capaian Kinerja Organisasi pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja , yang dilakukan dengan analaisis membandingkan antara target realisasi kinerja Tahun 2014, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda Kab. HSS, membandingkan

realisasi kinerja Tahun 2014

dengan standar Nasional (bila ada), menganalisis penyebab 12


keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan , menganalisis atas efesiensi

penggunaan

menganalisis

sumber

daya

dan

yang

terakhir

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Sedangkan pada sub bagian Realisasi Anggaran menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 2. Perjanjian Kinerja 3. Lain-lain yang dianggap perlu

13


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai

salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan

kinerja

BappedaKab. Hulu Sungai Selatan, telah ditetapkan indikator kinerja utamaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.SasarandanIndikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu : SASARAN NO

1

Penjelasan

URAIAN

INDIKATOR

4

5

Kualitas Persentase kesesuaian Perencanaan Program RKPD dengan Pembangunan KUA PPAS Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program prioritas pada KUA PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%”

Penanggung Jawab

Sumber Data

11

12

Sekretariat dan Bidang2

Dokumen RKPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan E-Budgeting


Dokumen RKPD, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan EPlanning, Hasil Riviu

penjelasan : 1. Nama program sesuai ; 2. ukuran keberhasilan selaras/sesuai

persentase renstra dengan kualitas baik

Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100% penjelasan : 1. Renstra yang sudah diriviu oleh Bappeda/Inspektorat

14

Laporan Kinerja Bappeda Kab. HSS Tahun 2015 penjelasan : 1. Nama program sesuai ; 2. ukuran keberhasilan selaras/sesuai Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

2

Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah

Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%

Persentase kelengkapan data yang tersedia

2.2

Jumlah Permohonan Rekomendasi Tata Ruang/Jumlah Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang sesuai peruntukannya x 100% Jumlah program prioritas dengan capaian kerja minimal 80% / Jumlah program prioritas x 100%

Bidang Fisik Prasarana

Laporan BKPRD


Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan E-Monev

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan E-Database

Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%

Rencana Strategis Bappeda Kab. HSS

2.2.1 Visi Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah: “TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

YANG

SINERGIS

DAN

BERKESINAMBUNGAN” Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sinergi yaitu Suatu keadaan ketika semua sumber daya dapat bekerjasama secara harmonis, terarah dan tertuju pada sasaran yang 15


akan dicapai dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. 2. Berkesinambungan yaitu Perencanaan sebagai satu mata rantai dari sistem yang berkelanjutan pada jenjang waktu yang direncanakan Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. 2.2.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misiyang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akandicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah: 1. Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

sumber

daya

aparatur

perencana ; 2. Meningkatkan

koordinasi,

Integrasi

dan

Sinergi

Penyusunan

perencanaan pembangunan daerah;

16


3. Menyediakan

Data/Informasi

dan

Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungandan 2.2.3. Tujuan Tujuan

adalah

suatu

(apa)

yang

akan

dicapaidandihasilkanpadajangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan

yang

merupakan

penjabaran/implementasidari

pernyataanmisi.Bappedadalamperencanaan5 mempunyai

orientasi

pada

upaya

(lima)

tahun

mendatang

peningkatandisegalaaspek

bidang

pendukung perencanaan pembangunanyaitu : 1) Meningkatkan

kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur

perencana; 2) Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah ; 3) Meningkatnya

kualitas

data/informasi

dan

Pengendalian

pembangunan daerah; 2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

17


Adapun sasaran Jangka menengah Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut : 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan ; 2) Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ; 3) Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah. Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut: Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD (lihat lampiran 1) 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan danindikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telahditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses perjanjian tersebutberupa RKT. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi

birokrasi

53

Tahun

2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

18


Kinerja

Instansi

Pemerintah,maka

RKT

memuat

sasaran

strategis,

indikator kinerja dan target kinerja akandilaksanakan pada tahunan. RKT Bappeda sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dantarget yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda yang akan dicapai melaluikegiatan tahunan. Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 dan 2016 SASARAN NO 1

2

3

URAIAN 4 Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran


Meningkatnya Kualitas Pelayanan

TARGET 2015 Target 6 85%

2016 Target 7 90%

60%

65%

Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%

80%

85%

75%

80%


75%

80%

Indeks Kepuasan Masyarakat

79%

80%

INDIKATOR 5 Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS persentase renstra dengan kualitas baik

19


2.4 Perjanjian Kinerja Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2015 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 5 indikator dan 10 sub indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan sebagaimana lampiran 2.

20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan

dokumen perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015. Dokumen perjanjian kinerja digunakan

sebagai

dasar

pengukuran

kinerja

karena

telah

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan

dokumen

perjanjian

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2014, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.

21


3.2 CAPAIAN KINERJA 3.2.1 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian

tujuan

dan

sasaran

strategis

yang

telah

ditetapkan.

Pencapaian IKU Bappeda tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3 Capaian IKU Tahun 2015 SASARAN NO

1

URAIAN

Penjelasan

Target

Realisasi

11

12

Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program prioritas pada KUA PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%”

85%

100%

60%

100%

80%

91,66%

INDIKATOR

4

5

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

penjelasan : 1. Nama program sesuai ; 2. ukuran keberhasilan selaras/sesuai


Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100% penjelasan : 1. Renstra yang sudah diriviu oleh Bappeda/Inspektorat/Bag Organisasi Jumlah Permohonan Rekomendasi Tata Ruang sesuai peruntukannya/Jumlah Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang x100% Penjelasan : sesuai

22

Laporan Kinerja Bappeda Kab. HSS Tahun 2015 peruntukannya yaitu sesuai dengan pola ruang dan alih fungsi lahan yang dapat dilakukan dgn memenuhi catatan teknis rekomendasi BKPRD dan mengurus perizinan ke SKPD dan Instansi Terkait 2


Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%

Jumlah program prioritas dengan capaian kerja minimal 80% / Jumlah program prioritas x 100%


Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%

75%

83,67%

75%

49%

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

tahun 2015

ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang baik itu dari top down maupun bottom up, dimana sistem perencanaan dapat terdata dengan baik dan terpadu dengan menggunakan sistem E-Planning pada perencanaan, Sistem E-Budgeting pada penganggaran dan Sistem E-Monev pada monitoring dan evaluasi pelaporan . Hasil capaian ini dimana salah satunya Bappeda sebagai salah satu SKPD penangung jawab untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diharapkan dengan sistem informasi pengelolaan

23


perencanaan dan data terpadu berbasis website dapat meningkatkan kualitas dari perencanaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Diharapkan dengan capaian ini juga perencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin maksimal seiring dengan diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis website. 3.1.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang baru, maka untuk melakukan perbandingan capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis masih belum bias dilakukan karena terdapat perbedaan antara sasaran strategis bersama indikatornya pada Rencana Strategis Tahun 2009-2013 dengan Rencana Strategis Tahun 2014-2018, sehingga untuk indicator kinerja utamanya pun berbeda.

3.1.3 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :

24


Tabel 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1 1

2 Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

3 Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

4 85%

5 100%

persentase renstra dengan kualitas baik Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya Peningkatan kualitas Persentase program data/informasi dan prioritas dengan Pengendalian capaian hasil pembangunan kinerja minimal daerah 80% Persentase kelengkapan data yang tersedia

60%

100%

80%

91,66%

75%

83,67%

75%

49%

2

3.1.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis Sasaran 1 : “Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran” Hasil evaluasi capaian sasaran srategis “Kualitas Perencanaan Pembangunan

Daerah

dan

Penganggaran

dengan

3

meningkatkan

kualitas

Konsistensi

(tiga)

indikator

Perencanaan

antara

Perencanaan

kinerja,

Pembangunan

dimana Daerah

dan untuk dan

25


Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggarandi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu : 1. Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS ; Berdasarkan

hasil

evaluasi

kesesuaian

program

RKPD

dengan

program yang disepakati pada KUA PPAS maka didapatkan hasil ada 145 program RKPD berkesesuaian dengan program pada KUA PPAS dibagi dengan 145 program keseluruhan dari RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati x 100, maka didapatkan realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 117%. Didapatkan hasil 100% berasal dari sumber dokumen RKPD dan data dari sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis website. Diharapkan sasaran 1 (satu) ini yang ditunjang oleh indikator sasaran dan beberapa program wajib perencanaan maka dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah beserta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan terpenuhinya kesesuaian program pada RKPD dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan pada KUA PPAS. Kemudian dibandingkan dengan target pada 2018 yang sebesar 100%, maka diharapkan capaian yang sudah didapat pada tahun 2015 ini dapat

dipertahankan

dan

terus

ditingkatkan

kualitasnya

agar

persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS dapat terus bersinergi khususnya koordinasi antar SKPD pengampu kepentingan. Dan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, maka 26


target Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS tetap sebesar 100% juga. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Adanya

penyesuaian

program

yang

mengakomodir

terhadap

kebijakan nasional 2. Perencanaan yang diolah di Bappeda kadang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang di eksekusi oleh SKPD 3. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Dan solusi yang dalam rangka perbaikan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan 2. Implementasi pelaksanaan dan penerapan rencana kerja SKPD ke dalam KUA PPAS 3. Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD) secara efektif dan efisien 4. Koordinasi antara Perencanaan di Bappeda dan Penganggaran di DPPKAD 2. Persentase renstra dengan kualitas baik Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase Renstra SKPD dengan kualitas baik yaitu sesuai dengan ketentuan Permendagri dan telah direviunya Renstra SKPD baik itu direviu oleh Inspektorat Kabupaten 27


ataupun hasil Reviu Bappeda , maka diperoleh realisasi sebesar 100% dari target 166,7%. Seluruh Renstra SKPD telah direviu dan dibuat berdasarkan aturan dalam Permendagri No.54 Tahun 2010, sehingga didapat angka 49SKPD dengan kualitas baik dibagi jumlah SKPD sebanyak 49 SKPD x 100, maka didapat realisasi 100% dengan nilai capaian 166,7% Adapun yang menjadi pertimbangan adalah dilaksanakannya reviu renstra oleh Tim penyempurnaan Renstra Kabupaten yang terdiri dari Bappeda, DPPKAD , Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kab. Hulu Sungai Selatan terhadap seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dibandingkan dengan target tahun

2018 yang sebesar 75%, maka diharapkan dengan realisasi sebesar 100% ini deapat memacu SKPD dalam melaksanakan program kegiatan dan pencapaian indikator sasaran strategis SKPD nya masing-masing dan terus berusaha mencari indikator baru yang berbasis outcome kegiatan , pada tahun 2018 yang akan datang kualitas Renstra SKPD diharapkan terus mengalami peningkatan dan diharapkan dapat mempertahankan kualitas renstra dan selalu melaksanakan reviu renstra SKPD untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran yang lebih baik., mengingat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan pembenahan pada sistem perencanaan pembangunan

daerah

yang

diharapkan

dokumen

pelaksanaan

perencanaannya pun terus dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian apailan target persentase renstra dalam kualitas baik ini dibandingkan

dengan

target

2014/tahun

sebelumnya

maka

mengalami kenaikan, karena pada akhir tahun 2015, Bappeda bersama

bagian

organisasi

dan

tatalaksana

Setda

Kab.

HSS

melaksnakan reviu renstra skpd untuk penyempurnaan, walaupun apabila hasil yang didapatkan belum sempurna akan tetapi akan terus melaksanakan penyempurnaan dan perbaikan tiap tahunnya. 28


Realisasi

ini

sesuai

hasil

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada formulir VII. G.7 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tidak adanya SKPD yang tingkat kesesuainnya mencapai 100% dikarenakan 3 hal yaitu : 1. Belum adanya pentahapan pelaksanaan program 2. Kurangnya SDM yang mampu membuat perencanaan secara akuntabel. 3. Masih ada beberapa SKPD yang belum menetapkan ukuran keberhasilan unit kerjanya pada indikator outcome ataupun hasil. Walaupun pada pelaksanaannya renstra dalam kualitas baik masih belum maksimal untuk indikator outcome dan sasaran strategisnya tetapi sudah cukup memadai untuk dijadikan dokumen pelaksanaan SKPD 5 (lima) tahun kedepan. Dan diharapkan pada tahun yang akan datang kualitas renstra SKPD akan terus meningkat seiring dengan terus diadakannya penyempurnaan Renstra SKPD pada tahun 2015. Diharapkan dengan adanya perbaikan Renstra SKPD dengan telah direviunya dokumen Renstra sebagai arah kebijakan SKPD selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, maka kualitas perencanaan pembangun daerah dapat lebih terarah dan terukur. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Dokumen perencanaan strategis masih ada yang belum berorientasi outcome dan terukur 2. Pemahaman oleh SKPD bahwa dokumen RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen yang harus diacu pada pelaksanaan 5 (lima) tahun perencanaan pembangunan 3. Kualitas SDM Perencana

29


Dan solusi yang dalam rangka perbaikan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi outcome dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur 2. Reviu Renstra SKPD dan Renja SKPD secara periodik. 3. Pembinaan dan Diklat untuk SDM Perencana 3. Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya Kemudian untuk perencanaan tata ruang wilayah, kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah menerapkan proses pemberian rekomendasi tata ruang wilaayah sesuai dengan peruntukannya yang telah dtetapkan dengan Perda RTRW Kabupaten HSS. Adapun

hasil

evaluasi

capaian

dimana

jumlah

permohonan

rekomendasi tata ruang sesuai peruntukannya didapat hasil sebesar 12 permohonan tata ruang dibagi jumlah penerbitan rekomendasi tata ruang sesuai peruntukannya yang telah diterbitkan sebanyak 11 rekomendasi tata ruang sesuai peruntukannya x 100 maka didapat nilai evaluasi 91,66%. Rekomendasi

sesuai

peruntukannya

yang

dimaksud

adalah

rekomendasi yang sesuai dengan pola ruang dan alih fungsi lahan yang dapat dilakukan dgn memenuhi catatan teknis rekomendasi BKPRD dan mengurus perizinan ke SKPD dan Instansi Terkait. Kemudian apabila dibandingkan target

realisasi yang telah tercapai

pada tahun 2015 sebesar 100%, dimana proses realisasi persentase 30


wilayah yang sesuai dengan peruntukannya atas usulan permohonan rekomendasi

penataan

ruang

dibandingkan

dengan

penerbitan

rekomendasi penataan ruang yang sesuai dengan peruntukaanya, diharapkan pada tahun 2018 Kabupataen Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen dan konsisten dalam pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan wilayah peruntukannya sehingga indikator kinerja ini pada tahun 2018 akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis bappeda Kab. HSS. Dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka mengalami sedikit penurunan karena ada 1(satu) permohonan yang tidak mendapatkan rekomendasi tata ruang dikarenakan ada persyaratan yang tidak trepenuhi terkait dengan peruntukan tata ruangnya sehingga targetnya mengalami penurunan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini adalah : Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan tata ruang Dan solusi yang dalam rangka perbaikan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah : Sosialisasi pemanfaatan tata ruang terhadap masyarakat Adapun program yang menunjang ke tiga indikator pada sasaran strategis 1 (satu) ini adalah : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 2. Program Perencanaan Bidang Ekonomi, 31


3. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, 4. Program Kerjasama Pembangunan, 5. Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar 6. Program Tata Ruang Diharapkan sasaran 1 (satu) ini yang ditunjang oleh 3 (tiga) indikator sasaran

dan

meningkatkan

beberapa kualitas

program

wajib

perencanaan

perencanaan

pembangunan

maka

daerah

dapat beserta

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran . Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

INDIKATOR KINERJA 3 Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

TARGET 2015 4 85%

REALISASI Semester I 5 100%

REALISASI Semester II 100%

TARGET 2018 7 100%


60%

69,4%

100%

75%

Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

80%

50%

91,66%

95%

32


Sasaran 2 : “Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah” Hasil evaluasi capaian sasaran srategis Peningkatan kualitas data/informasi dan pengendalian pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

REALISASI Semester 2 2015

4 75%

REALISASI Semester 1 2015 5 4,10%%

1 1

2 Peningkatan kualitas data/informasi dan Pengendalian pembangunan daerah

3 Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%


REALISASI 2014

TARGET 2018

83,67%

6 81,63%

95%

75%

40%

49%

48,15%

65,34%

Berdasarkan hasil evaluasi dalam renstra Bappeda Kab. HSS bahwa ditargetkan

dalam

pelaksanaan

optimalisasi

sistem

pengendalian,

pelaporan dan capaian kinerja di Bappeda Kab. HSS didukung oleh Proram

Pengembangan

Data/Informasi

dengan

beberapa

kegiatan

penunjang. 33


Adapun 2 (dua) indikator penunjang keberhasilan sasaran 2 (dua) yaitu : 1. Persentase SKPD dengan capaian kerja minimal 80% Dari hasil perhitungan yang bersumber dari Laporan fisik keuangan yang

terakomodir

dalam

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah e-monev maka didapatkan data jumlah SKPD dengan capaian kerja minimal 80% adalah sebayak 41 SKPD dibagi jumlah total SKPD sebanyak 49 SKPD x 100 maka didapat realisasi sebesar 83,67% dengan hasil capaian 133,40%. Dibandingkan dengan target 2018 yang sebesar 95% maka persentase SKPD dengan capaian kerja dengan minimal 80% sudah terlampaui, dan diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan terus seetiap tahunnya. Adapun 9 (sembilan SKPD) yang dalam capaian kerjanya tidak mencapai 80% adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan , Sekretariat Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan, Kecamatan Simpur. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Masih adanya penyerapan anggaran yang belum maksimal oleh SKPD ; 2. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan pelaporan

realisasi fisik

keuangan ; 34


Dan solusi yang dalam rangka perbaikan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur

dan tepat waktu dalam

laporan akuntabilitas kinerja ; 2. Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) kinerja

perbaikan

dan

perencanaan,

peningkatan

penerapan

akuntabilitas

manajemen

kinerja

secara

berkesinambungan. 2. Persentase kelengkapan data yang tersedia. Dari perhitungan pada Sistem Informasi e-database Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan , maka didapatkan Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata sebanyak 689 indikator kinerja dibagi dengan jumlah seluruh indikator kinerja yang ada pada database pembangunan yaitu sebesar 1417 indikator kinerja x 100 maka didapatkan hasil realisasi sebesar 49% dengan capaian 65,34% . Kemudian apabila dibandingkan persentase kelengkapan data yang tersedia pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 95%, maka data yang tersedia memang belum dapat mencapai target begitupula pada tahun 2015 ini belum dapat melampaui target sebesar 75%. Masih rendahnya kualitas indikator kinerja pada kelengakapan data yang tersedia pada Sistem Informasi data Pembangunan berbasis website karena pelaksanaan dan pembangunan sistem data terpadu 35


ini baru saja dilaksanakan sehingga indikator kinerja SKPD masih banyak

yang

belum

dilengkapi

oleh

masing-masing

SKPD,

diharapkan pada tahun yang akan datang ada peningkatan yang signifikan

pada

kualitas

dan

kuantitas

ketersediaan

data

pembangunan khususnya indikator kinerja SKPD sebagai acuan dan bahan perencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran ini adalah : Masih belum lengkapnya data pembangunan yang terakomodir pada database pembangunan Kab. HSS Dan solusi yang dalam rangka perbaikan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah : 1. Data pembangunan yang masih perlu ditingkatkan ; 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Database Pembangunan. 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada Tahun anggaran 2015 Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp. 8.239.942.837,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.606.190.937,-dan Belanja Langsung sebesar RP. 5.633.781.900,-Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 11 program dan 49 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan 36


kegiatan sampai akhir tahun 2015 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 99,9% dan realisasi keuangan untuk belanja langsung sebesar sebesar 99,8% sedangkan penyerapan dana sebesar Rp.4.450.230.7522,-. (lihat lampiran). Pada tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mulai menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Secara Pemerintah online, dimana masingmasing SKPD sudah merekam jejak seluruh kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sehingga tercipta seluruh rangkaian akuntabilitas kinerja secara baik dan berkesinambungan.

Tabel 3.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online

37


38


BAB IV PENUTUP Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015, Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2015

sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yangditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen

Rencana

Kegiatan

Tahunan

(RKT)

yang

telah

ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendalakendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal

mungkin

untuk

menghadapi

kendala

tersebut

dengan

melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Lakip ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahuntahun berikutnya. Kandangan, 10 Januari 2016 Kepala Bappeda,

Drs. H. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002

39


40

IKHTISAR EKSEKUTIF. Pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. melaksanakan 11 program dan 49 kegiatan dengan alokasi anggaran

Recommend Documents