-1-
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014-2018 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam pelaksanaannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan sehingga perlu mereviu kembali sasaran dan indikator kinerja pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018; b. bahwa berdasarkan Pasal 284 ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -1-
-24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) -2-
-3sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang -3-
-4Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubahnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupataen Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
-4-
-5MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAAI SELATAN 20142018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman dengan RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. -5-
-611. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masayarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaraan terukur pada suatu program. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud perubahan sasaran dan indikator kinerja pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 adalah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan sasaran dan indikator kinerja pemerintah sesuai dengan tata cara perencanaan yang berkesesuaian dengan laporan kinerja akuntabiltas pemerintah daerah. (2) Tujuan perubahan sasaran dan indikator kinerja pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 adalah untuk menjabarkan sasaran dan indikator kinerja pemerintah yang tepat sasaran dan terukur sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang Lingkup dari Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bab VIII pada Tabel VIII.1 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini. -6-
-7BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 10 Desember 2015 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ACHMAD FIKRY Diundangkan di Kandangan pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
M. IDEHAM BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 69
-7-
-8-
-8-
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014-2018
PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. HSS TAHUN 2014-2018 MISI I MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA N O
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
1
Mewujudkan Nilai-Nilai Agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari
Tidak terjadi konflik antar umat beragama
1
Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama
1 Tidak terjadi konflik antar umat beragama
Persentase kelulusan Khatam Alquran
2
Mewujudkan tatanan sosial keagamaan
1 Persentase kelulusan Khatam Alquran
KONDISI KINERJA AWAL Terjadi (1 kejadian)
100%
SKPD PENANGGU NG JAWAB
TARGET 2014 Tidak terjadi
2015 Tidak terjadi
2016 Tidak terjadi
2017 Tidak terjadi
2018 Tidak terjadi
0
0
100%
0
0
Badan Penanggula ngan Bencana
Dinas Pendidikan
MISI II MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH N O 1
TUJUAN Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
SASARAN
INDIKATOR TUJUAN Opini Audit Eksternal Predikat akuntabilitas kinerja Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase penduduk yang memiliki KTP Persentase kepemilikan akta kelahiran Rata-rata lama proses perijinan
1
2
Penyelengga raan pemerintaha n yang transparan dan akuntabel serta melayani Meningkatny a pelayanan publik yang prima
INDIKATOR SASARAN 1 Opini Audit Eksternal 2 Predikat akuntabilitas kinerja 3 Peningkatan kesejahteraa n aparatur pemerintah 1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 Prosentase penduduk yang memiliki KTP 3 Persentase kepemilikan akta kelahiran 4 Rata-rata lama proses perijinan
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANGGU NG JAWAB
TARGET
WDP
2014 WDP
2015 WTP
2016 WTP
2017 WTP
2018 WTP
CC
B
BB
BB
A
A
31% gaji pokok
ada peningkat an
ada pening katan
ada peningk atan
ada peningkat an
ada peningk atan
76
77
78
79
80
81
92,86%
96,81%
100%
100%
100%
100%
Disdukcatp il
33,21%
73,55%
90%
90%
90%
90%
Disdukcatp il
≥ 2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
2 hari
Inspektorat , DPPKAD Bappeda, Inspektorat , Organisasi DPPKAD
SKPD
KPPT
MISI II MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH N O
2
TUJUAN
Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan
SASARAN
INDIKATOR TUJUAN Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1
Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan
INDIKATOR SASARAN
1
Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) APK PAUD
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
98,47%
99%
99,48 %
100%
100%
100%
Disdik
47,61%
57,30%
66,30%
75,30 % 100% 99%
Disdik
85,48 % 100%
Disdik
100%
70,80 % 100% 97,49 % 79,72 % 100%
APK PAUD
2
APK SD/MI APK SMP/MTs
3 4
APK SD/MI APK SMP/MTs
107,87% 91,45%
100% 92,96%
APK SMA/SMK
5
APK SMA/SMK
59,78%
62,45%
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
6
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
100%
100%
61,80 % 100% 94,47 % 68,21 % 100%
98,20%
100%
100%
100%
100%
100%
Disdik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Disdik
99,51%
100%
100%
100%
100%
100%
Disdik
94,60%
95,64%
97,82%
Disdik
74,25% 48,27%
50,00%
50%
80,29 % 71,30 % 70%
Disdik
43,96%
98,91 % 78,78 % 65,54 % 65%
100%
69,21%
96,73 % 75,76 % 54,03 % 55%
Persentase lulusan yang diserap dunia kerja
7
8
9
10 11 12 13
Persentase lulusan yang diserap dunia kerja
100% 95,98% 73,97%
77,27% 59,79% 60%
Disdik Disdik
Disdik
Disdik Disdik
N O
TUJUAN
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
N O
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
2
Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perndangundangan yang berlaku
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
INDIKATOR SASARAN
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tidak terjadi konflik sosial Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif
3
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)
6
4 5
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tidak terjadi konflik sosial Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANGG UNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
48,6% (1:296 RT)
100% (609 RT)
100% (609 RT)
100% (609 RT)
100% (609 RT)
100% (609 RT)
Satpol PP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Satpol PP
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANG GUNG JAWAB
TARGET
33,33% (1kali patroli dlm sehari) 5 kejadian 40 ormas
2014 100% (3kalipa troli dlm sehari) Tidak terjadi 40 ormas
2015 100%
2016 100%
2017 100%
2018 100%
Tidak terjadi 40 ormas
Tidak terjadi 40 ormas
Tidak terjadi 40 ormas
Tidak terjadi 40 ormas
Satpol PP Badan PB
68,89%
71,06%
78%
78,5%
79%
80%
Badan PB
Satpol PP
N O
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
3
Meningkatnya derajat kesehatan masayarakat
SASARAN
3 Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN
1
2
Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV
3
Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV
4
Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan Persentase angka kematian bayi Persentase penurunan kematian neonatal Persentase penurunan balita gizi kurang Cakupan pelayanan
1 Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
1
2 3
4 5
berpolitik (pemilu) Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan Persentase angka kematian bayi Persentase penurunan kematian neonatal Persentase penurunan balita gizi kurang Cakupan
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANG GUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
36
100%
100%
100%
100%
100%
853 / 47%
57,6%
68,20 %
78,8%
89,4%
100%
BKD, Disdik
392 / 78%
82,40
86,80 %
91,20 %
95,60%
100%
BKD, Disdik
371 /91,98%
93,98%
95,19 %
96,79 %
98,40%
100%
BKD, Disdik
262
10%
20%
30%
40%
50%
11,8
5%
9%
39
10%
15%
20%
25%
30%
Dinkes
11,18%
10%
15%
20%
25%
30%
Dinkes
89,10%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinkes
BKD, Disdik
Dinkes
Dinkes
N O
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
6
Persentase penurunan angka kesakitan akbibat demam berdarah dengue Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas Persentase puskesmas dengan score≥80 Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)
7
Persentase desa dengan kategori
8
9
10 11
12
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase penurunan angka kesakitan akbibat demam berdarah dengue Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas Persentase puskesmas dengan score≥80 Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat) Persentase desa dengan kategori
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANG GUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
4,30%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinkes
0,096
20%
40%
60%
80%
100%
Dinkes
11
1%
1%
1%
1%
1%
Dinkes
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinkes
0
75%
80%
85%
95%
100%
Dinkes
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinkes
50%
30%
35%
40%
45%
50%
Dinkes
N O
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
siaga aktif pratama
4
Mengembangk an potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pariwisata
Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan
13
Persentase KK menggunakan jamban sehat Persentase peningkatan angka konsumsi ikan
14
Persentase pelestarian budaya lokal Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
1 Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian 2 Menjadikan kota kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga
1
1 2
3
3 Menurunnya persentase kemiskinan
1
siaga aktif pratama Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan Persentase KK menggunakan jamban sehat Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Persentase pelestarian budaya lokal Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANG GUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
71,35%
67%
76%
78%
80%
83%
Dinkes
55%
61%
67%
70%
73%
77%
Dinkes
0,70%
0,70%
0,82%
0,87%
0,92%
1%
Diskana k
70%
72%
74%
76%
78%
80%
Disbudpa r
41.240 wisatawa n
9,12%
11,11 %
12%
12,5%
12,69 %
Disbudpa r
10 buah
40%
42%
44%
46%
50%
Umum, DiPU, Disdik
66,7%
5,83%
5,49%
5,150
4,810%
4,500 %
Disnaker trans
%
N O
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera Partisipiasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan Persentase ketersediaan pangan utama (daerah) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB a. RTH Publik b. RTH Privat
SASARAN
4 Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masy dalam pembangunan
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
5 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
1
6 Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen
1
Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera Partisipiasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan Persentase ketersediaan pangan utama (daerah) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB a. RTH Publik b. RTH Privat
Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2
7 Terjaminnya
kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat
1
Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENANG GUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
0%
52%
58%
62%
660%
70%
Ekobang
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Badan KB / Tapem
57%
60,00%
64%
66%
68%
70%
Badan KB
11.250 ton /307,82 %
11.250t on / 308,82%
309,82 %
310,82 %
311,82 %
312,82 %
Bapelluh , Dinas LH
25% (5.5.185H a) 5% (2.593Ha) 0
26%
27%
28%
29%
30%
6%
8%
9%
10%
11%
0
0
0
75%
80%
Dinas LH
19,34% (1.536 orang)
30% (2424 orang)
35% (2.818 orang)
40% (3220 orang)
45% (3630 orang)
50% (4025 orang)
Dinsosna kertrans
MISI III MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN DAERAH N O
1
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR TUJUAN
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu
Pertumbahan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)
PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000) Persentase peningkatan produksi padi pertahun Persentase peningkatan produksi karet
2
INDIKATOR SASARAN
Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja
Persentase peningkatan produksi kayu manis Pencari kerja yang ditempatkan Penurunan tingkat pengangguran terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja
1
2 3
SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata Meningkatnya pendapatan perkapita
1
Pertumbahan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)
5,60%
6,04%
6,18%
6,32%
6,46%
6,60%
Dispart an
1
10.196
5.919
6.141
6.370
6.608
6.856
Dis hutbun, SKPD
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian
1
PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000) Persentase peningkatan produksi padi pertahun Persentase peningkatan produksi karet
188.674 ton
17,73% 205.59 2 tom 14,84% (1.069, 58 ton)
36,47% 240.40 3 ton
16,37% 256.03 0 ton
11,62% 267.11 9 ton
Dinas Pertani an
10,1% (728,16 ton)
10,1% (728,17 ton)
10,1% (728,17 ton)
17,81 % 284.1 17 ton 10,1% (728,1 7 ton)
1436,53 ton
2% (28,73 ton)
4,36% (62,7 ton)
5,85% (84 ton)
6,03% (86,65 ton)
0,66% (9,43 ton)
Dis hutbun,
4,74%
34,24%
35,92%
36,87%
38,42%
41,61 %
Dinsos
4,22%
3,40%
3,20%
3,18%
3,15%
3,10%
Dinsos
68,82%
60,47%
63%
64,28%
65,62%
66,72 %
Dinsos
2
3
1
KONDISI KINERJA AWAL
Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif
1 2
3
Persentase peningkatan produksi kayu manis Pencari kerja yang ditempatkan Penurunan tingkat pengangguran terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja
7.206,9 ton
Dis hutbun,
N O
3
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
Meningkatnya pendapata, sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat
Persentase peningkatan koperasi aktif Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2
Pembinaan UMKM
Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
Persentase retribusi pasar terhadap PAD
Berkembangny a peran usaha mikro, kecil dan menengah
1
3
Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif
1
1
Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
1
Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
2
Persentase retribusi pasar terhadap PAD
2
Persentase peningkatan koperasi aktif Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Pembinaan UMKM
KONDISI KINERJA AWAL
SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
(110 KA)
(120 KA)
(131 KA)
(138 KA)
(150 KA)
12,75%
13,10%
13,890 %
14,250 %
15,68 0%
40% (2000 UMKM yang terbina / 43.096) 14,5%
40% (2000 UMKM yang terbina /45.09 6) 21,31%
0 (45.096 UMKM yang terbina)
0 (45.09 6 UMKM yang terbin a) 31,21 %
Disperi ndagko p
13,41%
20% ( 1000 UMKM yang terbina / 41.096) 14%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
KPP
70 (105 koperasi aktif) 12,04%
88,91% ( 40.096 UMKM yang terbina)
27,86%
Disperi ndagko p Disperi ndagko p
DPPKA D
MISI IV MENINGKATKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA N O
1
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR TUJUAN Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana wilayah
Persentase kinerja sistem irigasi
1
Persentase penanganan daya rusak air
KONDI SI KINERJ A AWAL
SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
Maningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian , perikanan, peternakan dan perkebunan
1
Persentase kinerja sistem irigasi
48,08%
52,25%
70%
75%
80%
85%
Dinas PU
2
Persentase penanganan daya rusak air
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Dinas PU
Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis
2
Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi
1
Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis
18,18% (3 titk wifi di 2 kec)
100% 8 titik
100% 4 titik
100% 4 titik
100% 4 titik
100% 4 titik
Dishub kominf o
Persentase jalan dalam kondisi baik
3
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan
1
Persentase jalan dalam kondisi baik
60,00%
60,50%
61%
73,3%
74%
74,5%
Dinas PU
2
Peningkatan persentase konektivitas wilayah
90%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas PU
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
1
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
34,33%
53,73%
56,30%
66,5%
71,97 %
76,81 %
Dinas PU
Peningkatan persentase konektivitas wilayah Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
4
N O
2
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
KONDI SI KINERJ A AWAL
SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
2016
2017
2018
48,21%
58,23%
61%
61,5%
62%
Dinas PU
33,60%
43%
50%
59%
Dinas PU
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
2
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
34,33%
Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam)lebih dari 2 kali setahun
3
Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam)lebih dari 2 kali setahun
33,60%
Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
4
Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
57,59%
57,69%
40%
30%
20%
16,46 %
Dinas PU
1
Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan
(504,53 Ha)
5,86% (800Ha)
3,29% (450Ha)
3,51% (480 Ha)
2,56% (350 Ha)
2,56% (350 Ha)
Dishutb un
2
Persentase penurunan kasus ilegal logging
12 kasus
16,67% (2 kasus)
16,67% (2 kasus)
16,67 % (2 kasus)
16,67% (2 kasus)
16,67 % (2 kasus)
Dishutb un
Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan Persentase penurunan kasus ilegal logging
1
Meningkatnya Sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang terkelola memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan
33,60%
N O
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR TUJUAN Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api
lokal
3
Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api
KONDI SI KINERJ A AWAL 44 titik api
SKPD PENAN GGUNG JAWAB
TARGET 2014
2015
20,45% (35 titik api)
18,18% (27 titik api)
2016
2017
13,64 % (21 titik api)
11,36% (16 titik api)
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ACHMAD FIKRY
2018 9,09% (12 titik api)
Dishutb un
